01167 - Addendum dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual tentang Dasar Kebolehan, Syarat Keabsahan, dan Batasan Substantif

Abstract

This article examines the concept of addendum—an additional document that modifies or supplements a contract without replacing the principal agreement—from the perspective of Islamic law. Although the term “addendum” is not recognized as a standard terminology in classical fiqh, its underlying concept aligns with the principles of Islamic contract law, particularly the doctrine of shurūṭ al-muqtarinah bi al-’aqd (conditions/clauses accompanying a contract). Employing a normative literature review of contemporary fiqh muamalah sources, this article identifies that: (1) addenda are justified based on the principle of ibāḥah, contractual freedom, and the binding force of contracts; (2) the validity of an addendum requires the fulfillment of the pillars and conditions of a contract, mutual consent (ridha), absence of defective consent, and clarity of clauses to avoid gharar; and (3) addenda are subject to substantive limitations, including prohibitions on riba, gharar, ikrah, and one-sided clauses that compromise balance and justice. This study also discusses specific addendum issues in the Indonesian context, encompassing force majeure clauses, sanctions (ta’zīr and ta’wīḍ), collateral, and dispute resolution through tahkim. It is concluded that an addendum constitutes a valid instrument under Islamic law, provided it meets Sharia parameters and does not contravene the Qur’an or Sunnah.

Keywords: addendum; akad syariah; kebebasan berkontrak; syurūṭ al-muqtarinah; hukum islam 

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep addendum—dokumen tambahan yang mengubah atau melengkapi isi perjanjian tanpa mengganti perjanjian pokok—dalam perspektif hukum Islam. Meskipun istilah “addendum” tidak dikenal sebagai terminologi baku dalam fiqh, gagasan dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip akad syariah, khususnya doktrin syurūṭ al-muqtarinah bi al-’aqd (syarat/klausul yang menyertai akad). Dengan menggunakan metode kajian pustaka normatif terhadap sumber-sumber fiqh muamalah kontemporer, artikel ini mengidentifikasi bahwa: (1) addendum dapat dibenarkan berdasarkan asas ibāḥah, kebebasan berakad, dan kekuatan mengikat akad; (2) keabsahan addendum mensyaratkan terpenuhinya rukun-syarat akad, kerelaan (ridha), ketiadaan cacat kehendak, dan kejelasan klausul untuk menghindari gharar; serta (3) addendum memiliki batasan substantif berupa larangan riba, gharar, ikrah, dan klausul berat sebelah yang mencederai keseimbangan dan keadilan. Kajian ini juga membahas isu-isu spesifik addendum dalam konteks Indonesia, mencakup klausul force majeure, sanksi (ta’zīr dan ta’wīḍ), jaminan/agunan, serta penyelesaian sengketa melalui tahkim. Disimpulkan bahwa addendum merupakan instrumen yang sah menurut hukum Islam selama memenuhi parameter syariah dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an maupun as-Sunnah. 

Kata kunci: addendum; islamic contract; freedom of contract; shurūṭ al-muqtarinah; islamic law 

1. Pendahuluan

Dalam praktik kontrak modern, addendum lazim dipahami sebagai dokumen tambahan yang mengubah atau melengkapi ketentuan perjanjian tanpa mengganti perjanjian pokok. Walaupun istilah “addendum” sendiri tidak ditampilkan sebagai terminologi baku fiqh dalam sumber-sumber yang tersedia, gagasan dasarnya sejalan dengan pandangan bahwa para pihak yang telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian dapat melakukan perubahan sepanjang tidak mengubah pokok kesepakatan yang telah disetujui bersama (Zawawi, 2017).

Pada saat yang sama, teori akad dalam hukum Islam mengenal pembedaan antara akibat hukum pokok akad dan akibat hukum tambahan akad, di mana akibat hukum tambahan dapat ditentukan oleh subjek akad melalui syarat/klausul yang menyertai akad (asy-syurūṭ al-muqtarinah bi al-’aqd) sesuai kepentingan mereka (Hidayanto, 2023). Karena itu, addendum dapat diposisikan secara konseptual sebagai instrumen untuk: (i) menambahkan syarat/klausul baru, (ii) memperjelas klausul yang sudah ada, atau (iii) mengubah rincian pelaksanaan prestasi, sepanjang tetap berada dalam batas-batas kebolehan muamalah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Oslami, 2022; Zawawi, 2017).

Kebutuhan terhadap pengembangan dan pembaruan klausul—termasuk melalui dokumen tambahan—juga koheren dengan gambaran umum bahwa hukum perjanjian syariah memberikan ruang kebebasan bagi para pihak untuk menentukan substansi, materi, dan syarat-syarat dalam klausul perjanjian selama dilakukan secara sukarela dan tidak memuat hal-hal yang dilarang syariah (Oslami, 2022). Dengan demikian, pembahasan “addendum menurut hukum Islam” pada dasarnya adalah pembahasan mengenai: (a) dasar-dasar syariah tentang kekuatan mengikat akad dan kebolehan syarat/klausul, (b) batasan-batasan agar perubahan/penambahan klausul tidak merusak keabsahan akad, serta (c) implikasi hukum ketika addendum memuat klausul yang bertentangan dengan prinsip syariah (Aziz, 2019; Hidayanto, 2023).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data primer diperoleh dari sumber-sumber fiqh muamalah kontemporer, fatwa lembaga otoritas syariah, serta artikel-artikel jurnal ilmiah di bidang hukum ekonomi syariah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui teknik kajian pustaka (library research) dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mensintesis berbagai pandangan fiqh yang relevan dengan konsep addendum. Penyajian hasil analisis disusun secara sistematis mengikuti alur argumentasi dari dasar kebolehan, syarat keabsahan, batasan substantif, hingga akibat hukum addendum yang cacat syariah.

3. Pembahasan

A. Akad yang Mengikat: Dasar Kewajiban Memenuhi Perjanjian dan Klausul-Klausulnya

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa apabila suatu akad/perjanjian telah memenuhi rukun dan syaratnya, akad tersebut mengikat para pihak dan wajib dipenuhi, bahkan dipandang “berlaku sebagai hukum” bagi para pihak (Aziz, 2019; Ferdiana, 2023). Ketegasan mengenai keterikatan pada akad juga dikaitkan dengan penguatan normatif dari al-Qur’an—misalnya Q.S. al-Mā’idah/5:1 tentang kewajiban memenuhi akad—serta hadis yang menegaskan keterikatan kaum Muslim pada syarat/klausul yang mereka sepakati selama tidak mengubah ketetapan halal-haram syariah (Aziz, 2019; Prawiro, 2022).

Dalam artikulasi prinsip perjanjian Islam, hadis “orang-orang Muslim terikat dengan perjanjian-perjanjian (klausul-klausul) mereka, kecuali klausul yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” berfungsi sebagai kunci untuk memahami dua hal sekaligus: (1) klausul yang disepakati pada dasarnya mengikat, dan (2) klausul memiliki batas substantif yang tidak boleh dilanggar (Ilmi, 2020; Prawiro, 2022).

Kerangka ini penting untuk isu addendum, karena addendum pada hakikatnya bertujuan mengubah/menambah klausul, sementara hukum Islam memandang klausul sebagai bagian yang dapat menimbulkan akibat hukum tambahan yang ditentukan para pihak (Hidayanto, 2023). Oleh karena itu, pertanyaan sentralnya bukan sekadar “bolehkah ada addendum”, melainkan “apakah klausul dalam addendum tetap berada dalam koridor syariah (tidak menghalalkan yang haram/mengharamkan yang halal, tidak mengandung unsur batil, dan tidak menyalahi rukun-syarat akad) serta disepakati secara sah” (Hidayanto, 2023; Ilmi, 2020; Prawiro, 2022).

B. Dasar Kebolehan Addendum: Asas Ibāḥah dan Kebebasan Berakad

Beberapa rujukan menegaskan kaidah dasar muamalah bahwa pada asasnya segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya (asas ibāḥah), dan kaidah ini digunakan untuk menilai kebolehan bentuk-bentuk transaksi/klausul baru selama tidak ada larangan tegas (Indrayani, 2022; Warman & Hayati, 2022). Di dalam konteks kontrak, asas kebebasan berkontrak juga diakui dalam hukum Islam; kebebasan tersebut dipahami sebagai kebebasan para pihak untuk menyusun dan menyetujui klausul-klausul perjanjian, dengan penekanan bahwa kebebasan itu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip dan tujuan hukum Islam serta moralitas—misalnya larangan memakan harta dengan cara batil (Prawiro, 2022; Subaidi & Muzakki, 2019).

Sejalan dengan itu, beberapa sumber menegaskan bahwa para pihak boleh membuat akad jenis apa pun dan memasukkan klausul apa pun sesuai kepentingan mereka selama tidak berakibat pada kontradiksi dengan ketentuan al-Qur’an dan Hadis (Prawiro, 2022; Wazin, 2020). Dalam perspektif ini, addendum dapat dipahami sebagai bagian dari praktik kebebasan berakad: para pihak melakukan penambahan atau penyesuaian klausul untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi, perubahan keadaan, atau kebutuhan penegasan hak-kewajiban, selama addendum tersebut tidak menyalahi batas-batas syariah dan tidak merusak prinsip-prinsip akad—misalnya prinsip kerelaan, keseimbangan, amanah/kejujuran (Oslami, 2022; Prawiro, 2022; Warman & Hayati, 2022).

Dengan kata lain, dasar kebolehan addendum bertumpu pada: (i) prinsip keterikatan pada kesepakatan (pacta dalam kerangka syariah) (Aziz, 2019; Ilmi, 2020); (ii) asas ibāḥah untuk inovasi muamalah (Indrayani, 2022; Warman & Hayati, 2022); dan (iii) kebebasan berkontrak yang dibatasi oleh larangan syariah serta prinsip keadilan-kemaslahatan (Prawiro, 2022; Subaidi & Muzakki, 2019; Zulkarnaen, 2020).

C. Memposisikan Addendum sebagai Syarat/Klausul yang Menyertai Akad dan Akibat Hukum Tambahan

Sumber yang membahas filsafat akad menjelaskan bahwa hukum/akibat akad dibedakan menjadi hukum pokok akad dan hukum tambahan akad; hukum tambahan akad mencakup akibat hukum yang ditentukan oleh syara’ dan akibat hukum yang ditentukan oleh subjek akad sesuai kepentingan mereka, dan inilah yang dimaksud dengan syarat atau klausul yang menyertai akad (asy-syurūṭ al-muqtarinah bi al-’aqd) (Hidayanto, 2023).

Dengan basis ini, addendum dapat dipahami secara konseptual sebagai mekanisme dokumentasi formal untuk menata kembali “hukum tambahan” melalui syarat/klausul yang disepakati para pihak, tanpa harus mengganti “hukum pokok” akad (tujuan pokok akad) (Hidayanto, 2023; Oslami, 2022). Pernyataan bahwa perubahan dapat dilakukan “selagi tidak merubah dari pokok yang telah disepakati” memberi justifikasi bahwa perubahan/penambahan klausul memang dimungkinkan selama tidak mengubah pokok kesepakatan (Zawawi, 2017).

Dalam praktik kontemporer yang dikaji dalam konteks teknologi keuangan syariah, bahkan ditegaskan bahwa klausul-klausul produk harus “dieja/dirumuskan secara langsung” ketika membuat kontrak pembiayaan, dan klausul tersebut menjadi pengikat serta bagian yang tidak terpisahkan dari isi perjanjian (Ferdiana, 2024). Walaupun konteksnya adalah fintech, poin normatifnya relevan bagi addendum: jika addendum dimaksudkan menjadi pengubah/penambah hak-kewajiban, maka ia harus dinyatakan secara jelas, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan akad pokok, dan disepakati para pihak agar berfungsi sebagai klausul pengikat yang sah (Ferdiana, 2024; Zawawi, 2017).

D. Syarat Keabsahan Addendum: Rukun-Syarat Akad, Kerelaan, dan Ketiadaan Cacat Kehendak

Sumber perbandingan fiqh menyatakan adanya variasi konseptual tentang rukun akad: Hanafiyah menekankan ijab-qabul sebagai rukun, sementara non-Hanafiyah memasukkan pihak yang berakad, objek akad, dan shighat; bahkan ahli kontemporer mengemukakan formulasi rukun yang lebih luas (Journal et al., 2021). Variasi ini menunjukkan bahwa pembahasan keabsahan addendum harus kembali pada prinsip umum: addendum yang memodifikasi/menambahkan ketentuan akad mesti tetap memenuhi rukun dan syarat sah akad sesuai kerangka fiqh yang dianut, terutama terkait kesepakatan (shighat) dan kejelasan objek/tujuan klausul tambahan (Ferdiana, 2023; Journal et al., 2021).

Selaras dengan itu, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) ditekankan sebagai rujukan definisional bahwa akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu; definisi ini memperlihatkan bahwa fokus akad terletak pada “kesepakatan” yang melahirkan akibat hukum tertentu (Ferdiana, 2024).

Keabsahan addendum juga mensyaratkan kerelaan (ridha) dan ketiadaan paksaan/tekanan. Kajian tentang penyalahgunaan keadaan menempatkan “misbruik van omstandigheden” sebagai bentuk cacat kehendak, yang dalam perspektif syariah dipadankan dengan ikrāh (paksaan) dan berakibat perjanjian menjadi batal demi hukum (Firdaus & Tazkiyyaturrohmah, 2023). Dengan demikian, addendum yang lahir dari ketidakseimbangan posisi tawar yang menekan pihak lemah—sehingga pihak tersebut tidak bebas menyatakan kehendak atas isi perubahan—berisiko dikualifikasi sebagai perjanjian yang dilarang (ikrah) dan kehilangan validitasnya (Firdaus & Tazkiyyaturrohmah, 2023).

Prinsip ridha dan ketiadaan paksaan juga ditekankan dalam pembahasan praktik akad murabahah, bahwa para pihak harus cakap hukum dan bertindak atas dasar suka rela bukan di bawah tekanan (Kalsum, 2017); poin ini relevan untuk addendum karena addendum adalah bentuk kesepakatan baru/lanjutan yang juga menuntut ridha dan kecakapan pihak (Journal et al., 2021; Kalsum, 2017).

Selain itu, syarat kejelasan—untuk menghindari gharar—menjadi determinan. Kajian tentang gharar menegaskan bahwa gharar berkaitan dengan ketidakjelasan/ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak; gharar dapat muncul karena klausul-klausul yang tidak jelas atau ambigu dan berpotensi menimbulkan perselisihan (Djuniarti, 2018). Karena addendum sering dipakai untuk “mengubah atau melengkapi” klausul, maka fungsi syariahnya justru seharusnya memperjelas prestasi dan pembagian risiko secara transparan, bukan menambah ambiguitas (Djuniarti, 2018; Ferdiana, 2023).

E. Bentuk dan Pembuktian: Pentingnya Addendum Tertulis (Termasuk Elektronik) untuk Mencegah Sengketa

Beberapa rujukan menempatkan klausul tertulis sebagai aspek penting dalam praktik kontrak. Dalam pembahasan klausul basmalah, disebutkan bahwa klausul basmalah “tidak mengikat para pihak secara hukum kecuali secara tertulis,” dan pencantumannya dipandang sah serta mengikat para pihak dalam perspektif Islam karena prinsip-prinsip perjanjian syariah terkandung di dalamnya (Zawawi, 2017). Walaupun isu basmalah berbeda dari addendum, argumen tentang keterikatan klausul melalui bentuk tertulis memperkuat gagasan bahwa jika suatu perubahan/penambahan ketentuan dimaksudkan mengikat, maka penegasannya dalam dokumen (addendum) merupakan praktik yang koheren untuk kepastian dan pembuktian (Ferdiana, 2024; Zawawi, 2017).

Lebih jauh, kajian kontrak elektronik menegaskan bahwa kontrak yang dibuat melalui media elektronik dapat sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur yang merusak seperti riba, penipuan, dan pemaksaan; bahkan disebutkan bahwa fatwa DSN-MUI mengakui terjadinya akad secara elektronik selama tidak menyalahi aturan syariah (Ferdiana, 2023). Konsekuensinya, addendum pun secara prinsip dapat dibuat dalam bentuk tertulis konvensional maupun elektronik—selama memenuhi syarat sah—karena yang dinilai adalah terpenuhinya rukun-syarat akad dan terbebasnya addendum dari unsur perusak akad (Ferdiana, 2023; Journal et al., 2021).

Di sisi lain, standar syariah juga mengenal bahwa perjanjian penyelesaian sengketa (tahkim/arbitrase) dapat dimuat sebagai klausul dalam perjanjian pokok atau dibuat tersendiri di luar perjanjian pokok (Mumin et al., 2024). Pola ini memberi analogi struktural: perubahan/penambahan klausul melalui addendum dapat dirancang sebagai dokumen terpisah tetapi tetap terhubung secara tegas dengan akad pokok, sehingga tidak memunculkan ketidakjelasan mengenai hubungan dokumen dan daya ikatnya (Mumin et al., 2024; Zawawi, 2017).

F. Batasan Substantif Addendum: Tidak Boleh Menabrak Halal–Haram, Riba, Gharar, dan Kezaliman

Batas paling fundamental klausul—termasuk klausul addendum—adalah larangan membuat klausul yang “mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,” sebagaimana kaidah hadis tentang keterikatan Muslim pada klausul yang mereka sepakati (Ilmi, 2020; Prawiro, 2022). Selain itu, kebebasan berkontrak dibatasi oleh larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, yang dipahami mencakup transaksi yang dilarang syariah seperti penipuan dan praktik-praktik batil lainnya (Prawiro, 2022). Dari sini, addendum tidak dapat dipakai untuk “memutihkan” unsur yang dilarang—misalnya riba—atau untuk memasukkan klausul yang menimbulkan ketidakadilan dan kerugian sepihak (Djuniarti, 2018; Prawiro, 2022).

Secara lebih spesifik, isu denda keterlambatan pembayaran menunjukkan bagaimana klausul yang tampak “teknis” dapat menjadi problematis secara syariah. Studi komparatif fatwa menunjukkan adanya perbedaan penting: Majma’ Fiqh-OKI memutuskan larangan klausul denda atas dasar kesepakatan dalam utang-piutang karena keterlambatan, sementara DSN-MUI membolehkan klausul sanksi tertentu (Aziz, 2019). Kajian lain menegaskan bahwa dalam fiqh muamalah “tidak dikenal” teori denda atas keterlambatan pembayaran utang, dan setiap penambahan dari utang yang telah jatuh tempo disebut riba jahiliah (Ingka et al., 2020). Kajian mengenai penerapan denda dan ganti rugi di perbankan syariah juga menemukan adanya ulama yang tidak sepakat dengan penerapan tersebut karena kriteria yang tidak dicantumkan secara spesifik dalam fatwa, sehingga berpotensi tidak adil terhadap pihak yang mengalami kendala riil (Wazin, 2020).

Implikasinya bagi addendum adalah: memasukkan klausul denda/penalti melalui addendum menuntut kehati-hatian tinggi—karena ada ikhtilaf dan adanya risiko riba—serta harus mematuhi batasan syariah dan parameter yang ditetapkan otoritas fatwa yang dijadikan rujukan (Aziz, 2019; Ingka et al., 2020; Wazin, 2020).

Batasan lain adalah gharar akibat klausul yang ambigu. Kajian gharar menegaskan bahwa klausul yang tidak jelas/ambigu dapat memunculkan ketidakpastian dan potensi kerugian, sehingga merusak transaksi jika gharar dinilai banyak dan bisa dihindari (Djuniarti, 2018). Karena itu, addendum yang menambah ketidakjelasan—misalnya mengubah prestasi tanpa penegasan, menambah kewajiban tanpa definisi, atau menambah klausul risiko tanpa parameter—berisiko menimbulkan gharar yang merusak validitas akad (Djuniarti, 2018; Ferdiana, 2023).

Selain riba dan gharar, prinsip keseimbangan dan keadilan juga menjadi pembatas. Kajian tentang klausula eksonerasi pada perjanjian baku menegaskan bahwa perjanjian baku pada dasarnya boleh, tetapi klausul eksonerasi yang berat sebelah tidak sesuai dengan asas kebebasan (dalam makna persetujuan yang sungguh-sungguh), asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan; akibatnya, keabsahan klausula tersebut dinilai tidak terpenuhi (Warman & Hayati, 2022). Dalam konteks pembiayaan bank syariah, asas kesetaraan (al-musāwah/taswiyah) juga ditekankan untuk mencegah dominasi salah satu pihak dalam penyusunan klausul, termasuk larangan terhadap klausula eksonerasi yang merugikan pihak lain (Nurbaedah & Machmud, 2021). Artinya, addendum tidak boleh menjadi alat untuk memperberat sepihak, memindahkan tanggung jawab secara tidak patut, atau menutup akses pihak lemah untuk memahami dan menyetujui perubahan (Firdaus & Tazkiyyaturrohmah, 2023; Nurbaedah & Machmud, 2021; Warman & Hayati, 2022).

G. Addendum pada Klausul Jaminan/Agunan: Kebolehan Klausul dan Risiko Ketidakseimbangan

Dalam praktik pembiayaan, klausul jaminan/agunan sering muncul sebagai alat mitigasi risiko. Dari perspektif fiqh muamalah, disebutkan bahwa bidang muamalah relatif terbuka dalam penentuan klausulnya, tergantung kebutuhan para pihak, dan fiqh muamalah tidak membatasi kemampuan para pihak untuk menyepakati suatu perbuatan hukum (Mustafa, 2020). Pada saat yang sama, ditegaskan bahwa akad pembiayaan bank syariah harus memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, dan setiap akad harus mengandung asas-asas hukum Islam (Mustafa, 2020). Dalam pembahasan murabahah, juga disebutkan prinsip bahwa para pihak dapat memasukkan klausul apa saja sejauh tidak berakibat pada makan harta sesama dengan jalan batil, serta bahwa klausul jaminan dapat dimasukkan untuk memberikan rasa aman bagi para pihak (Mauluddin, 2018).

Namun, keberterimaan klausul jaminan tidak berarti semua klausul jaminan otomatis adil. Kajian musyārakah menunjukkan perbedaan antara fiqh klasik dan fiqh lokal kontemporer: fiqh klasik memandang jaminan tidak perlu diwujudkan dalam kontrak musyārakah karena mitra adalah pihak yang dipercaya, sedangkan fiqh lokal memberi kelonggaran bank syariah mensyaratkan jaminan untuk mereduksi risiko (Baidhowi, 2018). Secara praktis, ini berarti addendum yang menambah/merubah klausul jaminan harus diuji bukan hanya dari sisi “boleh ada jaminan,” tetapi juga dari sisi kesetaraan, keseimbangan beban, dan tujuan kemaslahatan agar tidak berubah menjadi klausul yang menindas atau mengandung penyalahgunaan keadaan (Baidhowi, 2018; Firdaus & Tazkiyyaturrohmah, 2023; Nurbaedah & Machmud, 2021).

Dalam konteks Indonesia, kajian adopsi hukum menunjukkan bahwa praktik akad perbankan syariah sering mengadopsi ketentuan hukum perdata (KUHPerdata/BW), dan penerapan ketentuan hukum lain diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah; salah satu sebabnya adalah ketidaklengkapan perangkat perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah secara rinci (Hosen, 2012). Di sisi lain, kajian tentang agunan menegaskan adanya dualisme pengaruh hukum positif dalam penyusunan akad di perbankan syariah, sehingga addendum mengenai jaminan/agunan dalam praktik bisa memuat bentuk-bentuk klausul yang kuat dipengaruhi hukum positif dan karenanya harus diuji ulang kompatibilitasnya dengan prinsip syariah (Hosen, 2012; Mustafa, 2020).

H. Addendum Klausul Force Majeure (Overmacht): Kejelasan Risiko dan Larangan Sanksi Saat Masyaqqah

Klausul force majeure/overmacht sering dijadikan objek penambahan atau penyesuaian melalui addendum, terutama untuk memperjelas kapan debitur terhalang memenuhi prestasi. Dalam kajian klausul overmacht di akad murabahah, overmacht didefinisikan sebagai keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga memaksa debitur terhalang memenuhi prestasi (Cindawati, 2017). Dalam konteks instrumen denda dan ganti rugi, kajian ta’zīr dan ta’wīḍ menegaskan bahwa kedua instrumen tersebut tidak dapat diterapkan ketika nasabah mengalami keadaan overmacht/force majeure karena bertentangan dengan prinsip masyaqqah (kesulitan mendatangkan kelonggaran) yang dikenal dalam hukum Islam (Fidhayanti, 2014). Bahkan pada kajian fintech syariah, disebutkan perlunya mengakomodasi klausul force majeure—misalnya bencana alam, kebakaran—agar pelaksanaan akad terlindungi dari gangguan keadaan memaksa (Ferdiana, 2024).

Implikasinya bagi addendum adalah dua lapis. Pertama, addendum dapat dipakai untuk menambahkan atau memperjelas klausul force majeure agar parameter “keadaan memaksa” menjadi jelas dan mengurangi gharar serta sengketa penafsiran (Cindawati, 2017; Djuniarti, 2018; Ferdiana, 2024). Kedua, addendum yang mengatur sanksi finansial harus secara eksplisit memerhatikan pengecualian force majeure agar tidak menyalahi prinsip masyaqqah dan tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak yang memang mengalami kesulitan objektif (Fidhayanti, 2014; Wazin, 2020).

I. Addendum Klausul Sanksi (Denda), Ta’zīr, dan Ta’wīḍ: Ruang, Ikhtilaf, dan Parameter Syariah

Klausul sanksi adalah salah satu area paling sensitif untuk addendum, karena bersentuhan langsung dengan larangan riba dan perdebatan fatwa. Studi komparatif fatwa menegaskan adanya perbedaan signifikan antara Majma’ Fiqh-OKI dan DSN-MUI tentang klausul denda (sharṭ jazā’ī) atas keterlambatan pembayaran (Aziz, 2019). Kajian kebijakan denda menekankan bahwa fiqh muamalah tidak mengenal teori denda keterlambatan pembayaran utang, dan penambahan atas utang setelah jatuh tempo dipahami sebagai riba jahiliah (Ingka et al., 2020).

Namun, kajian instrumen ta’zīr dan ta’wīḍ di perbankan syariah menyatakan bahwa ta’zīr diposisikan sebagai penalti yang ditetapkan di awal kontrak dan dialokasikan sebagai dana sosial, sedangkan ta’wīḍ adalah ganti rugi yang dihitung berdasarkan kerugian riil bank dan masuk sebagai pendapatan bank; legalitasnya dirujukkan pada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 (ta’zīr/sanksi) dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 (ta’wīḍ) (Fidhayanti, 2014). Kajian lain yang menelaah fatwa DSN mengenai denda dan ganti rugi menambahkan bahwa sebagian ulama tidak sepakat karena kriteria dalam fatwa tidak dirumuskan secara spesifik, sehingga penerapannya dapat menimbulkan problem keadilan dalam kasus-kasus tertentu (Wazin, 2020).

Bagi addendum, rangkaian rujukan ini menghasilkan standar kehati-hatian: addendum yang menambahkan atau mengubah klausul sanksi harus (i) menghindari transformasi utang menjadi tambahan yang berwatak riba, (ii) mempertimbangkan ikhtilaf ulama dan perbedaan fatwa internasional vs. nasional, (iii) mengunci parameter penerapan—misalnya membedakan yang “mampu namun menunda-nunda” vs. yang mengalami kesulitan/force majeure—serta (iv) memastikan kejelasan dan transparansi agar tidak jatuh pada gharar atau ketidakadilan (Aziz, 2019; Fidhayanti, 2014; Wazin, 2020). Secara normatif, klausul sanksi yang “mengubah halal-haram” atau menghasilkan kemudaratan dan memakan harta dengan batil tetap berada di luar batas kebolehan klausul, sekalipun dituangkan dalam addendum (Ilmi, 2020; Ingka et al., 2020; Prawiro, 2022).

J. Addendum Klausul Penyelesaian Sengketa: Tahkim/Arbitrase dan Model “Klausul atau Perjanjian Terpisah”

Sumber mengenai tahkim menegaskan bahwa pactum de compromittendo (kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui tahkim/arbitrase) dapat dibuat sebelum sengketa terjadi dan dapat berupa klausul dalam perjanjian pokok atau dibuat tersendiri di luar perjanjian pokok (Mumin et al., 2024). Di ranah praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, disebutkan pula bahwa keberadaan klausul arbitrase dalam perjanjian tertulis dapat meniadakan kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase (Kalsum, 2017).

Dua proposisi ini relevan untuk addendum dalam dua arah: (1) addendum dapat dipakai untuk menambahkan atau mengubah klausul penyelesaian sengketa dalam akad pokok, dan (2) addendum dapat didesain sebagai perjanjian aksesori yang berdiri sendiri (terpisah) namun mengikat, sebagaimana model kesepakatan tahkim/arbitrase yang juga dapat dibuat tersendiri (Kalsum, 2017; Mumin et al., 2024). Dengan demikian, dari sudut pandang desain kontrak syariah, addendum tidak hanya berfungsi “mengubah angka” atau “menambah lampiran,” tetapi juga dapat menjadi instrumen penguatan kepastian prosedural—misalnya forum penyelesaian sengketa—selama addendum itu disepakati secara sah, jelas, dan tidak mengandung ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah (Ferdiana, 2023; Kalsum, 2017; Mumin et al., 2024).

K. Akibat Hukum Addendum yang Cacat Syariah: Fasid/Batil, Fasakh, dan Degradasi Daya Ikat

Sumber perbandingan fiqh menjelaskan perbedaan pandangan tentang tingkat validitas/batalnya akad: Hanafiyah membedakan beberapa tingkat—termasuk bāṭil, fāsid, mauqūf, dan lainnya—sedangkan mazhab lain tidak membedakan secara tajam antara batal dan fasid (keduanya dianggap batal) (Journal et al., 2021). Ini relevan untuk addendum karena bila addendum memuat klausul yang dilarang atau merusak rukun/syarat, maka konsekuensinya dapat dipahami dalam spektrum invaliditas yang diakui fiqh—dengan variasi mazhab (Journal et al., 2021).

Pada ranah praktik perjanjian baku di perbankan syariah, ditegaskan bahwa suatu perjanjian bisa dipandang “rusak atau tidak sempurna” (damaged/imperfect agreement) bila tidak memenuhi salah satu prinsip syariah seperti keseimbangan (tawāzun), dan perjanjian yang tidak sempurna tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak (Indrayani, 2022). Kajian klausula eksonerasi juga menegaskan bahwa klausul yang tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian Islam berimplikasi pada tidak terpenuhinya validitas klausul (Warman & Hayati, 2022).

Pada studi lapangan tentang klausul baku jasa pengiriman, dinyatakan bahwa ketika salah satu syarat perjanjian tidak terpenuhi dan menimbulkan kerugian, akad dapat dinilai fasakh (rusak) (Samsuardi & Maulana, 2013). Selain itu, dalam konteks akta pembiayaan murabahah, disebutkan bahwa jika akta pembiayaan tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akta tersebut dapat batal demi hukum (Zamroni, 2018). Seluruh rujukan ini menguatkan kesimpulan bahwa addendum yang bertentangan dengan prinsip syariah atau mencederai syarat sah akad berisiko menurunkan daya ikatnya, menimbulkan cacat pada perjanjian, bahkan dapat berimplikasi pada pembatalan—sesuai kerangka penilaian hukum yang dipakai (Indrayani, 2022; Samsuardi & Maulana, 2013; Warman & Hayati, 2022; Zamroni, 2018).

L. Addendum dalam Konteks Indonesia: Harmonisasi Syariah dan Hukum Positif

Dalam praktik Indonesia, kontrak syariah—khususnya di sektor perbankan—sering berinteraksi dengan hukum positif. Kajian adopsi hukum asing ke hukum nasional menunjukkan bahwa perjanjian syariah dalam praktik perbankan kerap menerapkan juga ketentuan KUHPerdata, dan hal itu dipandang sebagai sesuatu yang “diperbolehkan” sepanjang ketentuan hukum lain tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah; salah satu latarnya adalah regulasi perbankan syariah yang belum lengkap sehingga praktik membutuhkan dukungan hukum lain (Hosen, 2012).

Kajian tentang agunan juga menegaskan bahwa penyusunan akad pembiayaan dalam praktik perbankan syariah banyak dipengaruhi hukum positif dan memunculkan dualisme hukum, sehingga kontrak syariah memerlukan perhatian agar tetap memenuhi asas-asas akad dalam hukum Islam (Mustafa, 2020). Pada isu klausul basmalah, dibahas pula keserasian hukum positif—misalnya syarat perjanjian dan kekuatan mengikat dalam KUHPerdata—dengan legitimasi perspektif Islam, dengan kesimpulan bahwa pencantuman basmalah dipandang sah dan mengikat secara Islam (Zawawi, 2017).

Implikasi bagi addendum adalah: addendum dapat saja mengikuti bentuk dan standar pembuktian hukum positif—misalnya akta tertulis—tetapi substansinya harus tetap lolos uji syariah, terutama bebas riba, gharar, ikrah, serta menjaga keseimbangan dan amanah, agar tidak sekadar “syariah secara bentuk” namun bermasalah secara substansi (Hosen, 2012; Ingka et al., 2020; Mustafa, 2020; Zawawi, 2017).

4. Penutup

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, addendum dalam perspektif hukum Islam paling tepat dipahami sebagai bagian dari kebebasan berakad dan mekanisme penataan klausul (syarat) yang menyertai akad untuk menghasilkan akibat hukum tambahan yang disepakati para pihak (Oslami, 2022; Zawawi, 2017). Namun, addendum hanya sah dan mengikat bila memenuhi rukun-syarat akad—dengan memperhatikan keragaman formulasi rukun dalam mazhab—lahir dari ridha dan tanpa cacat kehendak (tidak ada ikrah/penyalahgunaan keadaan), serta disusun secara jelas untuk menghindari gharar (Djuniarti, 2018; Ferdiana, 2023; Firdaus & Tazkiyyaturrohmah, 2023; Journal et al., 2021).

Secara substantif, addendum tidak boleh memuat klausul yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tidak boleh menimbulkan riba—misalnya melalui denda yang bermasalah menurut sebagian pandangan fiqh dan fatwa—serta tidak boleh melahirkan klausul berat sebelah seperti eksonerasi yang mencederai keseimbangan, amanah, kemaslahatan, dan keadilan (Fidhayanti, 2014; Ilmi, 2020; Prawiro, 2022; Warman & Hayati, 2022; Wazin, 2020). Prinsip kemaslahatan juga ditegaskan sebagai asas penting dalam akad: perjanjian semestinya mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak dan masyarakat (Zulkarnaen, 2020), dan orientasi kemaslahatan ini juga koheren dengan penekanan etika-ekonomi Islam pada kemanfaatan (maslahah) dan keadilan dalam aktivitas muamalah (Hidayat & Komarudin, 2017).

Dalam praktik, sumber-sumber yang tersedia menunjukkan beberapa isu klausul yang sering menjadi objek pengaturan—atau penegasan ulang—dan karenanya relevan untuk addendum, yaitu: klausul force majeure/overmacht (Cindawati, 2017; Ferdiana, 2024); klausul sanksi ta’zīr dan ganti rugi ta’wīḍ beserta pengecualian force majeure (Fidhayanti, 2014; Wazin, 2020); klausul jaminan/agunan yang harus diuji dalam bingkai kesetaraan dan batas syariah (Baidhowi, 2018; Mustafa, 2020); serta klausul penyelesaian sengketa melalui tahkim/arbitrase yang dapat ditempatkan dalam akad pokok atau dibuat sebagai kesepakatan terpisah (Kalsum, 2017; Mumin et al., 2024).

Jika addendum justru mengintroduksi ketidakjelasan, ketidakadilan, atau unsur terlarang, maka addendum berisiko tidak sah/merusak akad, dengan konsekuensi yang dalam literatur dapat dijelaskan melalui kategori-kategori invaliditas akad dan contoh pembatalan/kerusakan akad ketika prinsip syariah tidak terpenuhi (Indrayani, 2022; Journal et al., 2021; Samsuardi & Maulana, 2013; Zamroni, 2018).

Daftar Pustaka

Aziz, I. (2019). Asas kebebasan dalam berkontrak menurut hukum Islam. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(2), 383–400. https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.500 

Baidhowi, B. (2018). Rekonstruksi akad murabahah (studi akad murabahah di BMT SM NU Pekalongan). Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 8(2), 221. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3237 

Cindawati, C. (2017). Perkembangan perjanjian dalam praktik perdagangan (perspektif hukum Islam dan hukum positif). Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 219. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3717 

Djuniarti, E. (2018). Adopsi hukum asing ke dalam hukum nasional (tinjauan terhadap perjanjian bank syariah). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 497–512. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.497-512 

Ferdiana, N. (2023). Akad qardh dan wakalah bil ujrah dalam transaksi financial technology syari’ah peer to peer lending. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 443–470. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3535 

Ferdiana, N. (2024). Akad qardh dan wakalah bil ujrah dalam transaksi financial technology syari’ah peer to peer lending: perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 323–350. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.208 

Fidhayanti, D. (2014). Perjanjian baku menurut prinsip syariah (tinjauan yuridis praktik pembiayaan di perbankan syariah). De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, 6(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3206 

Firdaus, M. A., & Tazkiyyaturrohmah, R. (2023). Perbandingan fiqh tentang akad tidak bernama. At-Tasyri’: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 5(01), 1–19. https://doi.org/10.55380/tasyri.v5i01.560 

Hidayanto, B. I. (2023). Kohesi klausul basmalah pada perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan, 2(01), 50–60. https://doi.org/10.58812/sek.v2i01.269 

Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2017). Klausul overmacht dalam akad murabahah di perbankan syariah. Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 36. https://doi.org/10.31602/iqt.v3i1.1006 

Hosen, M. N. (2012). Tinjauan akad murabahah li al-amr bi ashira. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 12(2), 165. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.165-178 

Ilmi, F. (2020). Implementasi asas kesetaraan dalam akad pembiayaan murabahah pada KPR-BTN iB di BTN Syariah Cabang Banjarmasin. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 6(2), 53–68. https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.129 

Indrayani, D. (2022). Tinjauan fiqh muamalah pada praktik sewa jasa laundry syariah Arransha. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 3(2), 113–130. https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3688 

Ingka, H., Mansyur, F., & Mustika, M. (2020). Fatwa DSN MUI klausul denda dan ganti rugi pada skim KPR syariah. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, 7(2), 261. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.17560 

Journal, E. H., Pratiwi, W., Hamid, A., & Said, K. (2021). Tinjauan fikih muamalah tentang pelaksanaan klausul baku dalam perjanjian pengiriman barang PT TIKI JNE Kota Pekalongan. El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law, 1(1), 49–62. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i1.3805 

Kalsum, U. (2017). Praktik murabahah pada perbankan syariah di Kendari. Al-Ulum, 17(1). https://doi.org/10.30603/au.v17i1.117

Mauluddin, Moh. (2018). Pembiayaan murabahah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law, 2(1), 1–19. https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1044 

Mumin, Muh. D. N. A., Kurniadi, K., & Atma, A. M. (2024). Eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah. Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE), 1(2), 351–357. https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.456 

Mustafa, M. A. (2020). Penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 2(2), 159–175. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.914 

Nurbaedah, N., & Machmud, Y. (2021). Fungsi agunan dalam perbankan syariah dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law, 5(1), 13–32. https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.3010 

Oslami, A. F. (2022). Kedudukan Pengadilan Agama dan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 27–40. https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860 

Prawiro, A. (2022). Aktualisasi akad dalam fikih muamalah bagi lembaga keuangan syariah. Tasyri’: Journal of Islamic Law, 1(2), 215–252. https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.30 

Samsuardi, S., & Maulana, M. (2013). Analisis sewa menyewa paralel pada perusahaan rent car CV. Harkat dalam perspektif ekonomi Islam. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(2), 151. https://doi.org/10.22373/share.v2i2.1496 

Subaidi, S., & Muzakki, A. (2019). Akad qardl hasan sebagai solusi ekonomi kerakyatan. Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 3(1), 42–56. https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.129 

Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam standar syariah dan urgensinya terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 22(01), 37–58. https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246 

Wazin, W. (2020). HAM dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 11(1). https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3320 

Zamroni, M. (2018). Kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak. Halu Oleo Law Review, 1(1), 105. https://doi.org/10.33561/holrev.v1i1.2353 

Zawawi, Z. (2017). Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma’ Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(2), 237. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.237-255 

Zulkarnaen, V. Z. (2020). Perlindungan musytari terhadap klausula baku dalam pembiayaan murabahah bil wakalah PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Lex Renaissance, 5(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art9