01168 - Ademption dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Komparatif tentang Hapusnya Hibah-Wasiat karena Objek yang Dialihkan Sebelum Kematian

Abstract

Ademption, a doctrine rooted in Anglo-American testamentary law, refers to the failure of a testamentary gift when the subject matter no longer exists within the testator's estate at the time of death. This article examines the functional equivalent of this doctrine within the Islamic legal framework, particularly through the lens of wasiyyah (bequest) and hibah (inter vivos gift). Employing a comparative-functional methodology, this study demonstrates that while ademption is not established as a formal fiqh term, the underlying phenomenon — the non-executability of a testamentary disposition when its object has been transferred or has ceased to exist prior to the testator's death — finds its conceptual parallel in Islamic estate administration. The analysis reveals three foundational premises: (i) wasiyyah is a declaration made during one's lifetime, effective only after death, within the ordered administration of the estate; (ii) wasiyyah is normatively constrained by the one-third rule and the prohibition of bequests to legal heirs except with the consent of other heirs; and (iii) a perfected inter vivos hibah removes the asset from the estate pool subject to faraid, whereas an imperfect hibah at the time of death falls under the wasiyyah regime. This study concludes that “ademption” in the Islamic context is best understood as a functional consequence: when an asset has lawfully and completely left the testator's estate during their lifetime, the testamentary clause pertaining to it becomes non-executable — a result that comparative testamentary law terms ademption.

Keywords: ademption, wasiyyah, hibah, islamic estate law, faraid, testamentary gift, comparative law 

Abstrak

Ademption merupakan doktrin yang berakar dalam tradisi hukum wasiat Anglo-Amerika, yang merujuk pada gagalnya suatu pemberian testamenter ketika objek yang diwasiatkan tidak lagi terdapat dalam harta pewaris pada saat kematian. Artikel ini mengkaji padanan fungsional doktrin tersebut dalam kerangka hukum Islam, khususnya melalui lensa wasiyyah (wasiat) dan hibah (pemberian semasa hidup). Dengan menggunakan metodologi komparatif-fungsional, studi ini menunjukkan bahwa meskipun ademption tidak ditetapkan sebagai istilah teknis fikih, fenomena yang mendasarinya — yakni tidak dapat dilaksanakannya suatu disposisi testamenter ketika objeknya telah dialihkan atau musnah sebelum kematian pewaris — menemukan padanan konseptualnya dalam administrasi harta peninggalan Islam. Analisis mengungkapkan tiga premis dasar: (i) wasiyyah adalah deklarasi yang dibuat semasa hidup, berlaku setelah kematian, dalam urutan administrasi harta peninggalan; (ii) wasiyyah dibatasi secara normatif oleh aturan sepertiga dan larangan berwasiat kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan ahli waris lain; dan (iii) hibah inter vivos yang telah sempurna mengeluarkan aset dari pool harta yang tunduk pada faraid, sedangkan hibah yang belum sempurna pada saat kematian jatuh dalam rezim wasiyyah. Studi ini menyimpulkan bahwa “ademption” dalam konteks Islam paling tepat dipahami sebagai konsekuensi fungsional: ketika suatu aset telah keluar secara sah dan sempurna dari harta pewaris semasa hidupnya, klausul testamenter yang berkaitan dengan aset tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan — suatu hasil yang dalam hukum wasiat komparatif dinamai ademption.

Kata kunci: ademption, wasiyyah, hibah, hukum harta islam, faraid, hibah-wasiat, hukum komparatif 

1. Pendahuluan

Dalam diskursus hukum waris, ademption lazim dipakai dalam tradisi hukum Anglo-Amerika untuk menunjuk “gagalnya” suatu pemberian dalam wasiat karena benda yang diwasiatkan tidak lagi berada dalam harta peninggalan pada saat pewaris meninggal dunia — misalnya karena telah dijual, dihibahkan, atau musnah — sehingga penerima wasiat “tidak mengambil apa pun” dari klausul tersebut (Mohamed & Taha, 2019). Definisi ini secara eksplisit menegaskan keterkaitan ademption dengan “hilangnya” objek wasiat dari harta pewaris pada waktu kematian (Mohamed & Taha, 2019).

Literatur lain menggambarkan ademption sebagai pembatalan atau tergugurnya pemberian testamenter atas harta bergerak karena “extinction of the subject-matter” (lenyapnya objek pemberian) atau mekanisme sejenis (Mohamed & Taha, 2019). Dijelaskan pula bahwa bila harta yang diwasiatkan sudah tidak dapat dihadirkan — misalnya bagian tertentu tidak dapat dipulihkan — maka bagian itu “tidak dapat diimplementasikan” (Ahmad, 2016).

Namun, rujukan yang disediakan untuk topik ini tidak menunjukkan bahwa istilah teknis ademption dipakai sebagai terminologi baku dalam fikih atau kodifikasi hukum Islam. Yang tampak dominan justru pembahasan tentang wasiyyah (wasiat), batasan sepertiga, larangan berwasiat kepada ahli waris (kecuali dengan persetujuan), serta pembedaan tegas antara disposisi inter vivos (hibah semasa hidup) dan disposisi yang efektif setelah kematian (wasiat) (Mann, 1994; Puad et al., 2018; Rashid et al., 2019).

Karena itu, “ademption menurut hukum Islam” dalam artikel ini diposisikan sebagai pembacaan fungsional-komparatif, yakni membahas fenomena “gugurnya pelaksanaan hibah-wasiat karena objek sudah tidak ada atau sudah dialihkan sebelum pewaris wafat” dengan menautkannya pada kerangka wasiyyah dan perbedaan hibah–wasiat dalam sumber-sumber yang tersedia, sambil menggunakan konsep ademption dari hukum wasiat umum sebagai alat bantu terminologis untuk menjelaskan problem objek yang hilang atau dialihkan (Mohamed & Taha, 2019).

2. Kerangka Konseptual Islam: Wasiyyah dan Hibah

2.1 Wasiyyah sebagai Instrumen Pascakematian

Sumber-sumber yang tersedia mendefinisikan wasiyyah sebagai deklarasi seseorang pada masa hidupnya terkait harta atau manfaatnya yang akan dilaksanakan setelah kematiannya, untuk tujuan yang dibenarkan syariah. Definisi yang sangat dekat juga muncul dalam literatur lain: bequest/wasiyyah merupakan pernyataan atas harta dan manfaat yang “berlaku setelah kematian pewasiat” (Paisley, 2018). Dalam konteks administrasi harta peninggalan, kewajiban pengelola harta peninggalan setelah biaya pemakaman dan utang adalah menunaikan wasiat (bequests) pewaris (Mann, 1994). Dengan demikian, wasiat dalam kerangka Islam dipahami sebagai instrumen pascakematian yang beroperasi dalam rangkaian administrasi harta peninggalan (Mann, 1994).

2.2 Pembatasan Normatif: Aturan Sepertiga dan Larangan kepada Ahli Waris

Pembatasan normatif paling menonjol dalam sumber-sumber tersebut adalah “aturan sepertiga”: pewaris dibolehkan berwasiat hanya sampai sepertiga harta (atau tidak melebihi sepertiga), sedangkan sisanya didistribusikan menurut hukum waris Islam (faraid) (Chong & Alma'amun, 2015; Mann, 1994; Puad et al., 2018). Beberapa sumber menegaskan aturan ini sebagai konsensus fikih yang juga ditegaskan oleh regulasi tertentu, misalnya AMLA di Singapura, dan ada pula yang menekankan bahwa ketentuan sepertiga berlaku untuk wasiat maupun disposisi yang diperlakukan sebagai wasiat.

Selain itu, sumber-sumber juga menekankan prinsip umum “tidak ada wasiat untuk ahli waris” (lā waṣiyyata li wāriṡ), yakni tidak boleh berwasiat kepada ahli waris Qur'ani (Mann, 1994; Puad et al., 2018). Elaborasi lebih lanjut menjelaskan bahwa bila wasiat diberikan kepada ahli waris maka implementasinya bergantung pada persetujuan ahli waris lain; tanpa persetujuan, wasiat menjadi batal atau tidak sah (Simpson, 1935). Prinsip persetujuan ini kembali ditegaskan dalam konteks lain, seperti penamaan nominasi yang diperlakukan sebagai wasiat yang tidak sah bila ditujukan kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain (Rashid et al., 2019). Dengan kata lain, kerangka wasiyyah dalam rujukan yang tersedia berfokus pada batasan kuantitatif (sepertiga) dan batasan penerima — non-ahli waris, atau ahli waris dengan persetujuan (Mann, 1994; Puad et al., 2018; Rashid et al., 2019).

2.3 Hibah sebagai Pemberian Inter Vivos dan Perbedaannya dengan Wasiyyah

Berbeda dari wasiyyah, hibah dipahami sebagai pemberian semasa hidup (inter vivos). Sumber yang tersedia membedakan keduanya secara tegas: hibah inter vivos memungkinkan pelepasan kepemilikan (divestment) atas sebagian atau seluruh harta, dan harta yang telah dilepaskan dengan hibah semasa hidup tidak termasuk objek yang didistribusikan dengan faraid.

Pembeda ini krusial untuk isu “ademption”: bila suatu aset sudah dialihkan secara sah dan efektif ketika pewaris masih hidup, maka aset itu keluar dari “cakupan” harta peninggalan yang akan diproses dalam administrasi kematian. Lebih jauh, sumber yang sama juga menyatakan bahwa bila “title” (penyempurnaan pemindahan) belum terjadi sebelum pewaris wafat, maka hibah tersebut beroperasi sebagai wasiat dan tunduk pada aturan sepertiga sebagaimana wasiat dalam arti biasa. Pembedaan “hibah sempurna sebelum kematian” versus “hibah yang belum sempurna lalu jatuh sebagai wasiat” inilah yang, dalam batas sumber yang tersedia, memberi dasar konseptual untuk menilai kapan suatu “hibah-wasiat” diperlakukan sebagai hibah atau sebagai wasiat, sekaligus menjelaskan mengapa pengalihan objek sebelum kematian dapat membuat wasiat atas objek yang sama menjadi tidak efektif.

3. Urutan Administrasi Harta Peninggalan dalam Hukum Islam: Utang → Wasiat → Faraid

Untuk memahami “gugurnya” hibah-wasiat karena objek tidak ada atau dialihkan, penting menempatkannya dalam urutan administrasi harta peninggalan yang disebut berulang dalam rujukan. Dalam salah satu uraian ringkas, setelah biaya pemakaman dan pelunasan utang, kewajiban berikutnya adalah menunaikan bequests/wasiat pewaris (Mann, 1994). Beberapa rujukan lain mengaitkan urutan ini dengan ketentuan Al-Qur'an (Surah an-Nisā') yang menyatakan pembagian waris terjadi “setelah” pelaksanaan wasiat (bequest) dan/atau pembayaran utang (Nizaludin et al., 2019). Rujukan lain yang membahas faraid juga menyatakan bahwa pengaturan bagian ahli waris dan metode faraid telah ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Sulong & Taha, 2021), dan beberapa tulisan menegaskan bahwa faraid menjadi instrumen utama distribusi harta setelah kematian dalam praktik komunitas Muslim tertentu (Puad et al., 2018; Wahab et al., 2019).

Dengan urutan tersebut, wasiat dipahami sebagai bagian dari proses administrasi harta peninggalan yang secara operasional bergantung pada apa yang tersisa dalam harta pewaris setelah kewajiban-kewajiban awal dipenuhi (Mann, 1994; Nizaludin et al., 2019). Dalam konteks inilah problem “benda yang diwasiatkan sudah tidak ada atau sudah dialihkan” menjadi penting: ia bukan semata isu niat, melainkan isu ketersediaan objek atau asset pool yang dapat dieksekusi pada tahap pelaksanaan wasiat (Ahmad, 2016; Mann, 1994).

4. Ademption sebagai Istilah Komparatif dan Padanan Masalahnya dalam Wasiat Islam

Karena sumber-sumber Islam dalam daftar rujukan tidak mengafirmasi penggunaan terminologi ademption sebagai istilah fikih, pendekatan yang paling ketat berbasis rujukan adalah mengakui asal-usul konsep tersebut dari hukum wasiat umum dan memakainya untuk menjelaskan gejala faktual yang sama: kegagalan pemberian karena objek sudah tidak berada dalam harta pewaris saat meninggal (Mohamed & Taha, 2019). Dalam definisi yang eksplisit, ademption terjadi ketika item yang diberikan dalam wasiat “tidak lagi ada dalam harta pewasiat pada waktu kematian,” misalnya karena telah dijual atau dihadiahkan sebelum meninggal. Sumber lain menegaskan pola yang sejalan: bila harta yang diwasiatkan telah dialihkan atau musnah oleh pewasiat sehingga tidak menjadi bagian harta peninggalan saat kematian, maka pemberian itu “niscaya” menjadi kalah atau defeated (Mohamed & Taha, 2019). Bahkan untuk konteks ademption parsial, bila sebagian objek tidak dapat dipulihkan — misalnya bagian tertentu hilang dan tidak kembali — maka bagian itu “tidak dapat diimplementasikan” (Ahmad, 2016).

Dalam kerangka Islam sebagaimana disajikan dalam sumber yang tersedia, persoalan yang sepadan dapat dijelaskan melalui dua premis: (i) wasiat adalah disposisi yang dijalankan setelah kematian sebagai bagian dari administrasi harta peninggalan (Mann, 1994); dan (ii) hibah inter vivos yang sempurna memindahkan harta keluar dari ranah faraid, sedangkan hibah yang belum sempurna sampai pewaris wafat akan jatuh sebagai wasiat dan tunduk pada aturan sepertiga. Dengan dua premis itu, “ademption menurut hukum Islam” dalam arti fungsional dapat dibaca sebagai: ketika pewaris semasa hidup telah melakukan tindakan pemindahan yang sempurna terhadap objek yang pernah ia tunjuk dalam wasiat atau hibah-wasiat, maka pada saat kematian objek tersebut tidak lagi berada dalam pool yang dapat dieksekusi sebagai wasiat; akibat praktisnya, peruntukan wasiat atas objek itu tidak dapat dijalankan — sebuah konsekuensi yang dalam terminologi hukum wasiat umum dipahami sebagai ademption karena objek keluar dari harta pewasiat sebelum kematian (Mohamed & Taha, 2019).

Perlu ditekankan kembali, rumusan ini adalah penyepadanan masalah berdasarkan sumber yang tersedia, bukan penetapan istilah teknis fikih.

5. Mekanisme Gugurnya Hibah-Wasiat Ketika Objek Sudah Dialihkan Sebelum Kematian

Isu inti yang diajukan — “hapusnya suatu hibah-wasiat karena objek yang diwasiatkan sudah tidak ada atau sudah dialihkan oleh pewaris sebelum meninggal dunia” — paling mudah dijelaskan melalui pembedaan status perbuatan pewaris: apakah ia telah memindahkan kepemilikan secara inter vivos dengan sempurna, ataukah ia hanya menyatakan kehendak untuk memindahkan setelah kematian.

Sumber yang tersedia menyatakan bahwa bila hibah inter vivos telah menyempurnakan pelepasan kepemilikan (title/perfect title) sebelum kematian, maka hibah itu bukan bagian dari faraid. Konsekuensinya, objek yang sudah dihibahkan secara sempurna sebelum kematian berada di luar harta peninggalan yang dikelola dalam urutan utang–wasiat–faraid (Mann, 1994; Nizaludin et al., 2019), sehingga secara fungsional ia tidak lagi menjadi “benda yang tersedia” untuk dilaksanakan sebagai bequest setelah pewaris wafat (Mann, 1994). Dalam istilah ademption (komparatif), keadaan ini sejalan dengan konsep bahwa penerima wasiat tidak memperoleh benda itu karena item tersebut sudah tidak berada dalam estate pada saat kematian akibat tindakan pewaris semasa hidup (Mohamed & Taha, 2019).

Sebaliknya, sumber yang sama memberi batas yang berbeda untuk hibah yang tidak sempurna sebelum kematian: bila “title is not perfected before death,” hibah tersebut diperlakukan sebagai bequest (wasiat), sehingga aturan sepertiga berlaku sebagaimana pada wasiat. Implikasinya, dalam rancangan “hibah-wasiat” yang ditangguhkan sampai kematian tetapi belum terjadi penyerahan atau penyempurnaan kepemilikan, konsekuensi hukumnya bukan “keluar dari estate,” melainkan justru masuk dalam rezim wasiat yang dibatasi sepertiga dan tunduk pada larangan berwasiat kepada ahli waris kecuali ada persetujuan ahli waris lain (Puad et al., 2018; Simpson, 1935; Rashid et al., 2019). Dalam konteks ini, problem “gugur karena dialihkan” tidak muncul karena pengalihannya belum sempurna; yang muncul justru kebutuhan kepatuhan pada batasan substantif wasiat Islam (Puad et al., 2018).

6. Gugurnya Wasiat karena Objek Musnah atau Hilang: Ketersediaan Objek dan Keterlaksanaan

Bagian penting dari konsep ademption adalah “extinction of the subject-matter” — objeknya hilang atau musnah sehingga pemberian tidak dapat dipenuhi (Mohamed & Taha, 2019). Dalam literatur ademption parsial yang tersedia, jika bagian tertentu dari benda yang diwasiatkan hilang dan tidak pulih, maka bagian itu “tidak dapat diimplementasikan” (Ahmad, 2016). Dalam rumusan komparatif lain, bila objek yang diwasiatkan telah “destroyed” atau dipindahkan sehingga tidak menjadi bagian estate saat kematian, maka pemberian itu “necessarily defeated” (Mohamed & Taha, 2019).

Sementara itu, sumber-sumber Islam yang tersedia tidak merumuskan secara eksplisit kaidah fikih tentang konsekuensi “benda wasiat musnah atau hilang” dalam terminologi ademption; tetapi mereka menegaskan bahwa pelaksanaan wasiat merupakan salah satu tahapan dalam administrasi harta peninggalan setelah utang dan kewajiban awal dipenuhi (Mann, 1994; Nizaludin et al., 2019). Dengan demikian, secara metodologis ketat berbasis rujukan, dapat dinyatakan bahwa rujukan Islam menempatkan “pelaksanaan wasiat” sebagai tindakan administratif terhadap harta peninggalan (Mann, 1994; Nizaludin et al., 2019), sedangkan rujukan ademption menyatakan bahwa bila objeknya tidak ada dalam estate, pemberian gagal atau defeated atau tidak dapat diimplementasikan (Ahmad, 2016).

Penyatuan dua bidang rujukan ini mendukung pemahaman bahwa jika objek tidak tersedia pada saat tahap pelaksanaan wasiat, maka klausul pemberian atas objek tersebut menghadapi hambatan keterlaksanaan (non-implementability) sebagaimana dijelaskan dalam doktrin ademption komparatif (Ahmad, 2016) dan logika eksekusi wasiat dalam administrasi harta peninggalan (Mann, 1994; Nizaludin et al., 2019).

7. Ademption Parsial dan Relevansinya untuk Wasiat Islam

Dalam praktik, tidak selalu seluruh objek hilang; kadang sebagian masih ada, sebagian lain sudah beralih atau musnah. Literatur ademption parsial yang tersedia menampilkan beberapa ilustrasi bahwa suatu bequest dapat “teradeem” total untuk suatu hak tertentu tetapi tidak memengaruhi bequest lain yang merupakan hak berbeda, serta menunjukkan bahwa bila bagian tertentu dari objek bequest tidak dapat direalisasikan, bagian itu “tidak dapat diimplementasikan” (Ahmad, 2016). Literatur lain juga menyatakan bahwa penerapan ademption pada bequests yang saling terkait “tidak sepenuhnya dapat diprediksi” (Ahmad, 2016).

Untuk konteks Islam dalam rujukan yang tersedia, relevansi utamanya bukan pada istilah ademption parsial itu sendiri, melainkan pada kebutuhan menguji: (i) apakah yang diwasiatkan adalah “objek tertentu” (asset tertentu) yang harus tersedia pada saat kematian untuk dilaksanakan (Ahmad, 2016); dan (ii) apakah sebelum kematian terjadi pengalihan sempurna yang membuat aset keluar dari tirkah (estate pool).

Karena hibah inter vivos yang sempurna dapat mengeluarkan aset dari faraid, dan wasiat sendiri dijalankan setelah kematian (Mann, 1994), maka skenario “sebagian objek masih ada” akan berujung pada persoalan implementasi pada bagian yang tersisa, sementara bagian yang sudah keluar dari kepemilikan pewaris semasa hidup tidak lagi berada dalam cakupan harta peninggalan (Ahmad, 2016). Sekali lagi, ini adalah penyepadanan masalah berdasarkan sumber yang tersedia.

8. Perbandingan: Tren Intent Theory Nonademption dalam Hukum Modern dan Keterbatasan Rujukan Islam yang Tersedia

Sebagian literatur modern tentang hukum wasiat menunjukkan adanya pergeseran dari teori identitas yang “keras” menuju pendekatan yang lebih melayani niat pewasiat (intent-serving nonademption rule), misalnya dengan aturan bahwa specific bequests tidak dianggap adeemed kecuali fakta menunjukkan ademption memang dimaksudkan atau konsisten dengan rencana distribusi. Literatur lain menyebut “escape devices” yang dibuat pengadilan untuk menghindari ademption yang dianggap “harsh,” termasuk konstruksi bahwa penerima memperoleh nilai atau objek pengganti ketika bequest tidak dianggap adeemed.

Akan tetapi, rujukan Islam yang tersedia dalam kajian ini tidak memuat perangkat doktrinal yang sepadan dengan “nonademption rule” — misalnya hak otomatis atas nilai pengganti jika objek spesifik sudah dijual — dan juga tidak memuat ketentuan eksplisit tentang kompensasi penerima wasiat bila objek yang diwasiatkan telah dialihkan sebelum kematian. Yang tersedia justru adalah struktur normatif wasiat (sepertiga dan larangan kepada ahli waris kecuali persetujuan) (Mann, 1994; Puad et al., 2018; Rashid et al., 2019), serta pembedaan hibah sempurna versus hibah yang jatuh sebagai wasiat. Karena itu, setiap klaim tentang adanya mekanisme “pengganti nilai” secara Islam tidak dapat ditegakkan dari rujukan yang diberikan, dan harus dinyatakan sebagai tidak tersedia dalam sumber-sumber yang tersedia.

9. Implikasi Praktis: Menghindari Sengketa dan Ketidakpastian Objek

Walaupun sumber Islam yang tersedia tidak mengulas “ademption” sebagai doktrin fikih, sumber-sumber yang ada cukup jelas menegaskan bahwa perencanaan harta Islam memiliki berbagai instrumen — misalnya wasiyyah, hibah, waqf, dan faraid — yang dimaksudkan agar transfer harta sesuai syariah (Rahman & Hassan, 2020; Salim et al., 2024). Sejumlah tulisan juga menekankan peran lembaga atau otoritas dalam validasi dokumen seperti wasiyyah dan hibah, misalnya pengesahan atau validasi oleh otoritas tertentu, meskipun urusan probate atau administrasi bisa melibatkan jalur peradilan lain bergantung yurisdiksi (Sulong & Taha, 2021; Wahab et al., 2019).

Dalam tradisi hukum wasiat umum, salah satu cara mengelola risiko ademption adalah agar pewasiat menjelaskan apakah ademption membuat penerima “pulang dengan tangan kosong” atau menyediakan pemberian substitusi, misalnya uang atau aset lain. Pada saat yang sama, dalam batas rujukan Islam yang tersedia, strategi substantif yang dapat dirumuskan adalah membedakan secara sadar mana yang hendak dipastikan berpindah semasa hidup — hibah inter vivos yang menyempurnakan title sehingga keluar dari faraid — dan mana yang dibiarkan sebagai wasiat yang tunduk pada sepertiga dan pembatasan penerima (Puad et al., 2018; Simpson, 1935; Rashid et al., 2019).

Pembedaan ini penting karena sumber menyatakan: jika title tidak sempurna sebelum kematian, maka transaksi itu jatuh sebagai wasiat (bukan hibah), sehingga otomatis tunduk pada pembatasan wasiat Islam. Di titik inilah problem “hibah-wasiat yang objeknya sudah dialihkan” dapat dipahami sebagai persoalan desain instrumen dan ketepatan mekanisme pemindahan: pengalihan sempurna semasa hidup mengeluarkan aset dari tirkah, sedangkan pengalihan yang tidak sempurna membuatnya tetap menjadi isu wasiat setelah kematian.

10. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, tidak ada penetapan bahwa ademption merupakan istilah teknis fikih; tetapi ada dasar yang cukup untuk menjelaskan fenomena yang sepadan secara fungsional. Tiga premis dasar dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, wasiat (wasiyyah) adalah deklarasi semasa hidup yang pelaksanaannya terjadi setelah kematian dalam administrasi harta peninggalan (Mann, 1994). Kedua, wasiat dibatasi oleh aturan sepertiga dan pembatasan penerima, khususnya larangan berwasiat kepada ahli waris kecuali persetujuan (Mann, 1994; Puad et al., 2018; Rashid et al., 2019). Ketiga, hibah inter vivos yang sempurna mengeluarkan aset dari faraid, sedangkan hibah yang tidak sempurna sampai kematian jatuh sebagai wasiat dan tunduk pada sepertiga.

Dengan kerangka ini, “hapusnya hibah-wasiat karena objek sudah dialihkan sebelum pewaris wafat” paling konsisten dipahami sebagai konsekuensi bahwa objek sudah keluar dari cakupan harta peninggalan yang dapat dieksekusi pada tahap pelaksanaan wasiat — sebuah konsekuensi yang dalam literatur hukum wasiat umum dinamai ademption karena item tidak lagi berada dalam estate saat kematian (Mohamed & Taha, 2019).

Daftar Pustaka

Ahmad, S. (2016). The Singapore Fatwa and Irsyad on Nzar-Nuzriah. ICR Journal, 7(3), 368–378. https://doi.org/10.52282/icr.v7i3.249 

Chong, S. C., & Alma'amun, S. (2015). Bequest motives among older Malays in Selangor. Jurnal Ekonomi Malaysia, 49(2), 17–26. https://doi.org/10.17576/jem-2015-4902-02 

Mann, B. H. (1994). Formalities and formalism in the Uniform Probate Code. University of Pennsylvania Law Review, 142(3), 1033. https://doi.org/10.2307/3312502 

Mohamed, A., & Taha, M. M. (2019). Bequest to heirs: A review from the perspective of Malaysian statute. 232–239. https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.24 

Nizaludin, N. A., Kamarudin, M. K., & Muhamad, N. H. N. (2019). Nomination status in Islamic and civil law. 152–160. https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.15 

Paisley, R. R. M. (2018). Partial ademption. 354–408. https://doi.org/10.57132/book9-17 

Puad, N. A. B. M., Rafdi, N. B. J., Sanusi, S. W. S. B. A., & Sarip, M. M. B. (2018). The journey on wasiyyah in Malaysia: A calling for an expansion. Reports on Economics and Finance, 4(3), 103–116. https://doi.org/10.12988/ref.2018.8110

Rahman, A. H. A., & Hassan, R. (2020). Islamic estate planning in Malaysia: The dilemma. Journal of Islam in Asia, 17(2), 238–268. https://doi.org/10.31436/jia.v17i2.963 

Rashid, R. A. B., Mokhtar, W. K. A. W., Amiruddin, A. A. R. E., & Jamaludin, A. (2019). Bequest as an instrument in wealth planning in Islamic law. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i11/6574 

Salim, W. N. M., Halim, A. H., & Nasrul, M. A. D. (2024). Streamlining the nomination policy in estate administration for Muslims in Malaysia. IIUM Law Journal, 32(1), 309–334. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v32i1.909 

Simpson, S. P. (1935). Legislative changes in the law of equitable conversion by contract: I. The Yale Law Journal, 44(4), 559. https://doi.org/10.2307/791483 

Sulong, J., & Taha, M. M. (2021). Joint-ownership on agricultural land: A case study on muamalah contracts and the shariah model. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i11/11288 

Wahab, N. A., Hashim, S., & Ghani, N. A. A. (2019). What influence Muslims to make wills?: Insights into its determinants. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 37–52. https://doi.org/10.33102/jmifr.v16i1.207