01166 - Ad Hoc Menurut Hukum Islam: Kajian Kelembagaan, Tata Kelola Syariah, dan Prinsip Etika Normatif

Abstract

This article examines the concept of ad hoc from an Islamic Law perspective through a literature review approach covering sources related to arbitration, sharia compliance governance, fiqh siyasah, and public policy. Institutionally, the term ad hoc refers to a mechanism specifically established to handle a particular case, with a limited mandate and temporary nature until the objective or decision is achieved. This study finds that ad hoc mechanisms can be understood and operationalized in alignment with the objectives of sharia (maqāṣid al-syarī'ah) provided they fulfill several normative conditions, namely an orientation toward public welfare (maṣlaḥah) and the prevention of harm (mafsadah), honesty and transparency, deliberation and proportional participation, as well as safeguards against conflicts of interest through adequate independence and competence. These findings are based on an analysis of ad hoc arbitration practices, fiqh tahkīm, the relationship between fatwa and regulation, the Sharia Supervisory Board, Islamic internal auditing, and ad hoc public policy institutions. Accordingly, ad hoc according to Islamic Law is not merely a rule-free exception, but rather a temporary instrument that must be held to a higher standard of integrity and accountability, given that it operates at specific moments that are vulnerable to risk and potentially have wide-ranging impacts.

Keywords: ad hoc; Islamic Law; tahkīm; sharia governance; maṣlaḥah; arbitration 

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ad hoc dalam perspektif Hukum Islam melalui pendekatan kajian pustaka terhadap sumber-sumber yang mencakup arbitrase, tata kelola kepatuhan syariah, fiqh siyasah, dan kebijakan publik. Istilah ad hoc secara kelembagaan merujuk pada perangkat yang dibentuk khusus untuk menangani perkara tertentu, bermandat terbatas, dan bersifat temporer hingga tujuan atau putusan tercapai. Kajian ini menemukan bahwa mekanisme ad hoc dapat dipahami dan dioperasikan secara selaras dengan tujuan syariah apabila memenuhi sejumlah syarat normatif, yaitu orientasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (mafsadah), kejujuran dan transparansi, musyawarah dan partisipasi proporsional, serta pengamanan dari konflik kepentingan melalui independensi dan kompetensi yang memadai. Temuan ini didasarkan pada analisis terhadap praktik arbitrase ad hoc, fiqh tahkīm, relasi fatwa dan regulasi, Dewan Pengawas Syariah, audit internal syariah, serta lembaga kebijakan publik ad hoc. Dengan demikian, ad hoc menurut Hukum Islam bukan sekadar pengecualian yang bebas aturan, melainkan perangkat temporer yang justru harus lebih ketat dalam amanah dan akuntabilitas karena bekerja pada momen-momen spesifik yang rawan risiko dan berpotensi berdampak luas. 

Kata kunci: ad hoc; Hukum Islam; tahkīm; tata kelola syariah; kemaslahatan; arbitrase 

1. Pendahuluan

Dalam praktik ketatanegaraan, tata kelola organisasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa, istilah ad hoc kerap digunakan untuk menunjuk suatu perangkat kelembagaan atau tindakan yang dibentuk secara khusus untuk menangani perkara tertentu dan bersifat temporer, yakni berakhir ketika mandat spesifiknya selesai (Arno, 2019). Di Indonesia, bentuk-bentuk pengaturan yang bersifat ad hoc juga tampak dalam konteks kebijakan publik saat krisis—misalnya pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipahami sebagai lembaga ad hoc dan bekerja selama masa krisis hingga tujuan regulasi tertentu tercapai (Septiani et al., 2024). Di tingkat internasional, penggunaan ad hoc committee sebagai organ subsider juga memiliki preseden, misalnya pembentukan “Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space” melalui resolusi Majelis Umum PBB sebelum kemudian menjadi komite tetap (UNCOPUOS) (Buang & Nafis, 2012). Rangkaian contoh ini penting karena menunjukkan bahwa “ad hoc” terutama adalah karakter kelembagaan—dibentuk khusus, bermandat terbatas, dan temporer—bukan sekadar label administratif (Septiani et al., 2024).

Pertanyaan “ad hoc menurut Hukum Islam” karenanya perlu dibaca sebagai upaya mengaitkan model kelembagaan temporer dan spesifik-perkara itu dengan cara kerja norma dan institusi Islam—misalnya melalui mekanisme penyelesaian sengketa (tahkīm/arbitrase), perangkat kepatuhan syariah dalam industri keuangan, dan prinsip-prinsip etika hukum Islam seperti kejujuran, akuntabilitas, dan orientasi kemaslahatan (Alvanita, 2022; Setiati, 2022). Dalam kerangka ini, pembahasan tidak mengandaikan bahwa istilah ad hoc merupakan terminologi klasik fiqh, melainkan menelaah bagaimana fungsi ad hoc—yaitu “dibentuk khusus untuk kepentingan tertentu”—dapat dipahami dan dioperasikan secara selaras dengan tujuan syariah, kebutuhan kompetensi, serta prinsip tata kelola yang menutup peluang penyalahgunaan wewenang dan benturan kepentingan (Alvanita, 2022; Siwij et al., 2024).

2. Makna Operasional “Ad Hoc”: Sifat, Fungsi, dan Batasnya

Sumber yang paling eksplisit mendefinisikan ad hoc dalam konteks kelembagaan adalah uraian tentang arbitrase ad hoc: arbitrase yang “dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu,” bersifat insidental/kasuistik, dan berakhir setelah sengketa selesai diputus. Penekanan ini menegaskan tiga elemen pokok ad hoc: (i) pembentukan spesifik-perkara, (ii) kewenangan/mandat terbatas pada perkara itu, dan (iii) durasi terbatas, yakni eksistensi berakhir setelah tugas selesai. Logika yang sama juga tampak dalam kajian penyelesaian sengketa internasional: lembaga penyelesaian sengketa dapat berbentuk permanen atau ad hoc, dan komisi konsiliasi dapat dibentuk secara permanen atau ad hoc sesuai kebutuhan para pihak (Arno, 2019). Bahkan, komisi semacam itu pada umumnya dibentuk berdasarkan persetujuan para pihak dan diberi mandat untuk mencari serta melaporkan fakta-fakta di sekitar pokok sengketa, sehingga mandatnya jelas dan terukur (Arno, 2019).

Perbedaan lembaga permanen dan ad hoc juga muncul dalam tata kelola WTO, yang membedakan Panel penyelesaian sengketa yang bersifat ad hoc dari Appellate Body yang bersifat permanen. Di ranah kebijakan publik Indonesia saat pandemi, “Komite Penanganan COVID-19 dan PEN” disebut sebagai lembaga ad hoc yang bertugas selama masa krisis hingga tujuan regulasi tertentu tercapai, memperlihatkan kembali dimensi temporer dan berorientasi tujuan (goal-oriented) (Septiani et al., 2024). Di sisi lain, praktik partisipasi dan konsultasi juga mengenal format ad hoc consultation (konsultasi ad hoc) dalam tata kelola regional, yang menggambarkan mekanisme konsultasi yang dilakukan sesuai kebutuhan dan tujuan kelembagaan yang berlaku (Septiani et al., 2023). Bahkan di tingkat satuan pendidikan, koordinasi dapat dijalankan melalui pertemuan berkala maupun pertemuan “ad hoc” sebagai bagian dari penguatan kelembagaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, “ad hoc” secara operasional merujuk pada instrumen kelembagaan yang elastis: dibentuk untuk kebutuhan spesifik, memobilisasi sumber daya dan otoritas secara terfokus, lalu berhenti ketika misi selesai (Septiani et al., 2024).

3. Adaptivitas Fiqh dan Rasionalitas Pembentukan Instrumen Khusus

Landasan penting untuk memahami “ad hoc” dalam perspektif Hukum Islam adalah sifat fiqh sebagai produk ijtihad yang berkembang seiring perubahan ruang dan waktu. Dalam kajian tentang tahkīm, ditegaskan bahwa fiqh adalah produk pemikiran mujtahid atas kasus hukum tertentu dan terus berkembang mengikuti perubahan tempat dan zaman. Masih dalam kajian yang sama, ditegaskan pula bahwa beberapa ketentuan tahkīm klasik—misalnya syarat-syarat tertentu tentang arbitrator—dapat menjadi tidak tepat bila diterapkan begitu saja dalam tradisi arbitrase di Indonesia, sehingga diperlukan penyesuaian dan reformulasi fiqh tahkīm yang memperhitungkan situasi, kondisi, dan budaya masyarakat. Argumen ini relevan bagi konsep ad hoc karena menunjukkan bahwa ketika muncul problem konkret yang menuntut penanganan spesifik, Hukum Islam melalui fiqh menyediakan ruang adaptasi institusional dan prosedural agar tujuan penyelesaian sengketa dan kemaslahatan dapat dicapai secara efektif dalam konteks sosial tertentu.

Di bidang keuangan syariah, dinamika adaptif juga tampak pada hubungan antara fatwa dan regulasi. Fatwa dipahami sebagai pendapat hukum yang dikeluarkan individu atau institusi untuk memberikan pandangan atas persoalan kehidupan dengan mempertimbangkan prinsip syariah. Namun, dalam konteks Indonesia, kekuatan mengikat fatwa dijelaskan terkait dengan keberadaannya sebagai rujukan dalam regulasi perbankan syariah, sehingga ia memperoleh daya operasional ketika diadopsi oleh perangkat peraturan (Jusri & Maulidha, 2020). Di sini terlihat bahwa instrumentasi khusus—seperti komite perantara yang memproses fatwa menjadi draf regulasi—muncul sebagai solusi kelembagaan yang mengisi kebutuhan praktis sistem hukum modern, sekaligus menjaga keterhubungan pada rujukan syariah (Jusri & Maulidha, 2020). Secara metodologis, studi tentang peranan MUI dalam metodologi istinbāṭ fatwa pada undang-undang perbankan syariah menegaskan bahwa institusi keagamaan di Indonesia memiliki peran langsung dalam penggubalan perundangan dan penyelesaian pertikaian perbankan syariah, yang menunjukkan adanya kebutuhan perangkat institusional yang responsif terhadap isu-isu spesifik (case-based) (Jusri & Maulidha, 2020).

4. Ad Hoc Dalam Penyelesaian Sengketa: Dari Arbitrase Ad Hoc Hingga Hakim Ad Hoc

A. Arbitrase Ad Hoc sebagai Model “Dibentuk Khusus untuk Perkara Tertentu”

Definisi arbitrase ad hoc yang menekankan bahwa ia dibentuk khusus untuk memutus sengketa tertentu dan berakhir setelah sengketa selesai memberi pola yang sangat dekat dengan rumusan “dibentuk atau dilakukan khusus untuk menangani suatu perkara.” Model ini sejalan dengan gambaran umum penyelesaian sengketa internasional melalui konsiliasi: komisi dapat bersifat permanen atau ad hoc, tetapi dalam bentuk ad hoc ia dibentuk berdasarkan persetujuan para pihak dan lazimnya diberi mandat untuk mencari serta melaporkan fakta seputar sengketa (Arno, 2019). Dalam konteks sistem penyelesaian sengketa WTO, keberadaan panel ad hoc menunjukkan bahwa perangkat ad hoc dapat menjadi pilihan kelembagaan yang diakui untuk menangani sengketa tertentu, berdampingan dengan organ banding yang permanen. Pola-pola ini memperlihatkan bahwa desain ad hoc lazim digunakan ketika sistem membutuhkan forum yang fokus pada sengketa atau isu tertentu, dengan mandat yang terkunci pada objek perkara (Arno, 2019).

B. Reformulasi Fiqh Tahkīm dan Kebutuhan Penyesuaian Kontekstual

Dalam konteks Hukum Islam, pembacaan ad hoc pada ranah sengketa dapat dihubungkan dengan gagasan tahkīm yang memerlukan reformulasi agar sesuai dengan praktik arbitrase di Indonesia. Kajian fiqh tahkīm menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tahkīm klasik tertentu dapat tidak sesuai untuk konteks Indonesia, sehingga ulama perlu merumuskan kembali fiqh arbitrase dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan budaya masyarakat. Klaim ini penting karena menegaskan legitimasi kebutuhan “mekanisme khusus”—dalam arti prosedur dan kelembagaan yang tepat guna—dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika perangkat baku tidak kompatibel dengan realitas sosial setempat (Arno, 2019). Dengan demikian, dalam bingkai Hukum Islam, logika ad hoc dapat dipahami sebagai strategi institusional-prosedural untuk menghadirkan penyelesaian yang kontekstual namun tetap menjaga orientasi syariah dan kemaslahatan.

C. Hakim Ad Hoc sebagai Respons atas Perkara yang Membutuhkan Keahlian Khusus

Konsep “ad hoc” juga tampil dalam ruang peradilan. Dalam kajian politik hukum perbankan syariah di Indonesia, disebutkan kemungkinan pembentukan pengadilan khusus dan pengangkatan “hakim ad hoc” untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman tertentu. Dijelaskan pula bahwa tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus—misalnya perkara terkait perbankan syariah—dan bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini memperjelas bahwa ad hoc dalam praktik hukum Indonesia—termasuk ketika terkait perkara-perkara ekonomi syariah—ditautkan pada dua hal: spesialisasi kompetensi dan pembatasan waktu/mandat. Dalam perspektif penyelesaian sengketa secara lebih umum, pembedaan pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc juga ditegaskan dalam kajian penyelesaian sengketa internasional, yang menguatkan pemahaman bahwa ad hoc adalah bentuk institusional yang sah untuk kebutuhan yang sifatnya khusus (Arno, 2019).

5. Ad Hoc dalam Tata Kelola Syariah: Fatwa, Kepatuhan Syariah, dan Komite-Komite Spesifik

A. Fatwa dan Infrastruktur Kelembagaan yang Memprosesnya

Fatwa dalam keuangan syariah dipahami sebagai pendapat hukum yang dikeluarkan individu atau institusi untuk memberikan pandangan atas persoalan kehidupan dengan mempertimbangkan prinsip syariah. Namun, dalam konteks Indonesia, kajian tentang fatwa menekankan bahwa legalitas atau daya mengikat fatwa tampak karena ada regulasi yang menyatakan fatwa DSN menjadi rujukan aktivitas perbankan syariah; konsekuensinya, fatwa juga dipandang mungkin menjadi objek judicial review seiring keterkaitannya dengan rezim regulasi. Dalam konteks ini, dibahas pula Komite Perbankan Syariah (KPS) sebagai komite yang dimaksudkan menjadi perantara antara DSN dan Bank Indonesia, dengan tugas utama memproses fatwa menjadi draf produk perundang-undangan. Studi lain menegaskan bahwa KPS—meskipun dikelola Bank Indonesia—bukanlah badan fatwa, melainkan bagian proses untuk mengimplementasikan fatwa MUI ke dalam peraturan perbankan syariah (Jusri & Maulidha, 2020). Kombinasi uraian ini menunjukkan suatu arsitektur tata kelola yang memerlukan perangkat “bermandat khusus” untuk menghubungkan norma syariah (fatwa) dengan sistem regulasi negara (Jusri & Maulidha, 2020).

Di titik ini, karakter ad hoc dapat muncul dalam dua bentuk: pertama, fatwa sebagai respons atas pertanyaan atau isu spesifik (case-based legal opinion); kedua, keberadaan komite atau mekanisme perantara yang berfungsi khusus memproses fatwa ke bentuk regulatif (Jusri & Maulidha, 2020). Walaupun sumber-sumber yang tersedia tidak secara eksplisit menyebut KPS sebagai “ad hoc”, fungsi KPS yang spesifik—yakni memproses fatwa menjadi draf regulasi—menunjukkan logika “dibentuk untuk kepentingan tertentu” dalam tata kelola keuangan syariah (Jusri & Maulidha, 2020).

B. Dewan Pengawas Syariah dan Validasi Kepatuhan Syariah

Dalam tata kelola kepatuhan syariah bank syariah, ditegaskan bahwa untuk memastikan kebijakan, prosedur, produk, dan layanan telah sesuai prinsip syariah yang dikeluarkan DSN-MUI diperlukan pihak yang memiliki kompetensi fiqh mu'āmalah, sehingga dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi bank syariah (Siwij et al., 2024). Penegasan kebutuhan kompetensi ini juga sejalan dengan kajian kompetensi auditor syariah yang menyebut perlunya pengetahuan hukum Islam dan fiqh muamalah, keterampilan akuntansi dan auditing, dan bahwa uji kepatuhan syariah (sharia compliance test) merupakan bagian peran auditor syariah. Dalam diskursus audit syariah, juga ditekankan bahwa audit syariah bertujuan memungkinkan auditor memberikan opini apakah laporan keuangan disusun sesuai aturan dan prinsip syariah, serta audit syariah meliputi aspek operasi dan aktivitas bisnis dan mereviu kecukupan proses governance/tata kelola syariah (Nugraheni, 2017). Dengan demikian, pembentukan DPS dan perangkat audit syariah menunjukkan cara Hukum Islam dalam ranah muamalah kontemporer diinstitusionalkan melalui organ yang berfungsi spesifik menjaga kesesuaian syariah (Siwij et al., 2024; Nugraheni, 2017).

Di sisi lain, kajian tentang kerangka kepatuhan syariah juga mencatat adanya inisiatif pembentukan “Komite Syariah” yang diadaptasi dari komite-komite di bawah komisaris—misalnya komite audit dan komite pemantau risiko—namun ditegaskan bahwa kedudukan dan kewenangan Komite Syariah tidak bisa disamakan dengan komite-komite yang dibentuk berdasarkan ketentuan otoritas perbankan; inisiatif ini diapresiasi, tetapi sekaligus menunjukkan adanya persoalan desain kewenangan (Siwij et al., 2024). Nuansa ini penting bagi pembahasan ad hoc: perangkat “khusus” memang bisa dibentuk untuk kebutuhan tertentu, tetapi kejelasan basis kewenangan, posisi, dan relasi dengan struktur tata kelola formal tetap menentukan efektivitas dan akuntabilitasnya (Siwij et al., 2024).

C. Audit Internal, Komite Audit, dan “Investigasi Khusus” sebagai Praktik Ad Hoc

Dalam tata kelola modern—termasuk organisasi yang berorientasi syariah—terdapat praktik pengawasan yang dapat mengambil bentuk investigasi khusus. Studi tentang komite audit menegaskan bahwa komite audit tidak memiliki otoritas eksekusi, tetapi memberi rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang memperoleh hak suara eksplisit—misalnya “memimpin suatu investigasi khusus” (Diógenes, 2019). Klaim ini penting karena memperlihatkan suatu mekanisme yang secara fungsional bersifat ad hoc: investigasi khusus bukan pekerjaan rutin, melainkan aktivitas yang muncul ketika ada perkara spesifik—misalnya dugaan kecurangan atau benturan kepentingan—dan memerlukan penanganan terfokus (Diógenes, 2019).

Literatur tentang fungsi audit internal juga menekankan bahwa audit internal efektif bila independen dan objektif serta memberikan aktivitas konsultasi dengan tujuan menambah nilai organisasi; fungsi audit internal juga dipahami dapat mendukung komite audit dalam memenuhi peran pemantauan ketika komite audit kekurangan informasi tentang isu spesifik seperti risiko manajemen dan pengendalian internal (Leta et al., 2016). Dalam perspektif etika Islam dan maqāṣid al-syarī'ah kontemporer, audit internal dipahami bertujuan menjamin keandalan informasi, kesesuaian dengan kebijakan/rencana/prosedur/ketentuan perundang-undangan, perlindungan aset organisasi, penggunaan sumber daya ekonomis-efisien, dan pencapaian tujuan; bila dilaksanakan dengan benar, audit internal mengajarkan nilai kejujuran, akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan, serta dapat dianalogikan sebagai penjagaan harta (hifz al-māl) dan upaya mencegah keburukan serta mendekatkan kemaslahatan (Setiati, 2022).

Maka, ketika organisasi menghadapi perkara spesifik—misalnya indikasi fraud—kombinasi komite audit dan audit internal dapat membentuk “paket ad hoc” pengawasan: investigasi khusus (komite audit) yang ditopang evaluasi dan bukti (audit internal), dengan orientasi etika dan kemaslahatan yang dalam sumber ini dinyatakan selaras dengan tujuan syariah (Leta et al., 2016; Setiati, 2022).

6. Etika dan Prinsip-Prinsip Syariah sebagai Batas Normatif Praktik Ad Hoc

A. Kemaslahatan, Kepentingan Umum, dan Prioritas Menghindari Kerusakan

Dalam diskusi pemikiran organisasi Islam mengenai penerapan hukum pidana Islam, dikemukakan bahwa tujuan Islam adalah maṣlaḥah 'āmmah (kesejahteraan umum) dan digunakan kaidah fiqh bahwa menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawa keuntungan/kebaikan (Alvanita, 2022). Walaupun konteks sumber ini adalah diskursus pidana Islam dan HAM, penegasan orientasi kemaslahatan umum dan prioritas pencegahan mafsadah dapat menjadi dasar normatif untuk menilai legitimasi perangkat ad hoc: perangkat khusus yang dibentuk untuk menangani kasus tertentu harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya menghindari kerusakan—misalnya kerugian publik, fraud, atau ketidakpatuhan syariah—dan menghadirkan kemaslahatan (Alvanita, 2022; Setiati, 2022). Di ranah audit internal dalam perspektif maqāṣid, keselarasan audit dengan hifz al-māl serta pencegahan keburukan ditegaskan secara eksplisit (Setiati, 2022), sehingga instrumen ad hoc pengawasan dapat diposisikan sebagai implementasi tujuan syariah ketika menghadapi risiko spesifik (Leta et al., 2016; Setiati, 2022).

B. Kejujuran dan Transparansi sebagai Kewajiban Etis

Dalam perspektif fiqh anggaran, kejujuran (ṣidq) disebut sebagai kewajiban yang tidak dapat dijalankan tanpa penerapan prinsip transparansi anggaran; berdasarkan kaidah yang dipaparkan, transparansi anggaran dipandang wajib, dan menghindari transparansi dipahami sebagai kedurhakaan. Prinsip transparansi juga dibahas dalam konteks tata kelola (GCG): transparansi menuntut perusahaan menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai haknya; kebijakan perusahaan juga ditekankan harus ditulis dan disampaikan secara proporsional kepada pemangku kepentingan. Walaupun sumber GCG ini tidak berada dalam domain fiqh, ia menyediakan parameter operasional transparansi yang kompatibel dengan tuntutan kejujuran dan keterbukaan dalam perspektif fiqh anggaran. Maka, ad hoc—sebagai lembaga atau tindakan khusus—secara normatif perlu tunduk pada prinsip kejujuran dan transparansi agar mandatnya tidak berubah menjadi ruang gelap yang rawan penyalahgunaan (Leta et al., 2016).

C. Musyawarah dan Partisipasi dalam Fiqh Siyasah

Kajian fiqh siyasah tentang konfigurasi politik legislasi jaminan produk halal menyimpulkan bahwa proses legislasi yang terbuka dan memberi ruang partisipasi publik sejalan dengan prinsip musyawarah (syūrā), kebebasan (ḥurriyyah), dan persamaan (musāwah). Bahkan, menyampaikan pendapat dalam pembahasan RUU dipandang tidak saja dibolehkan tetapi dianjurkan dalam fiqh siyasah. Prinsip ini relevan untuk desain ad hoc karena banyak instrumen ad hoc dibentuk sebagai forum koordinasi atau konsultasi lintas pihak; misalnya, konsultasi ad hoc dalam tata kelola ASEAN dipahami sebagai mekanisme konsultasi yang dibentuk lembaga ASEAN dengan kontribusi masyarakat sipil yang disesuaikan dengan tujuan kelembagaan yang berlaku (Septiani et al., 2023). Dengan merujuk dua sumber ini, dapat disimpulkan secara berbasis evidensi bahwa perangkat ad hoc—terutama yang bersifat koordinatif-konsultatif—dapat dinilai selaras dengan prinsip fiqh siyasah apabila ia diselenggarakan terbuka, memberi ruang representasi atau partisipasi yang proporsional, dan diarahkan pada tujuan kelembagaan atau kemaslahatan (Septiani et al., 2023).

D. Konflik Kepentingan, Independensi, dan Kompetensi: Risiko Kritis dalam Struktur Ad Hoc

Karakter ad hoc—karena mandatnya spesifik dan sering bergerak cepat—mengandung risiko benturan kepentingan dan lemahnya pengawasan bila tidak didesain dengan baik. Literatur konflik kepentingan dalam tata kelola universitas menyatakan perlunya kebijakan pencegahan konflik kepentingan, termasuk identifikasi risiko integritas, larangan spesifik atas bentuk kepentingan pribadi yang tidak dapat diterima, serta peningkatan pemahaman aparatur mengenai situasi konflik kepentingan. Secara konseptual, konflik kepentingan juga didefinisikan sebagai situasi ketika seseorang memiliki jabatan pada setidaknya dua institusi dengan tujuan masing-masing, tetapi tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan itu secara bersamaan dengan manfaat yang sama; definisi lain menekankan konflik kepentingan terjadi ketika seseorang mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi atau publik tanpa mempertimbangkan keadilan dan kejujuran. Tiga rujukan ini memberi basis untuk menilai bahwa ad hoc yang dibentuk khusus untuk perkara sensitif—misalnya investigasi khusus—harus memiliki pagar konflik kepentingan yang jelas agar prosesnya tidak dipakai sebagai alat kepentingan pribadi atau kelompok.

Selain konflik kepentingan, kompetensi dan independensi adalah syarat kunci. Untuk kepatuhan syariah bank, DPS dibentuk karena diperlukan pihak yang kompeten dalam fiqh muamalah untuk memvalidasi kesesuaian kebijakan, prosedur, produk, dan layanan dengan prinsip DSN-MUI (Siwij et al., 2024). Dalam audit syariah, kompetensi auditor juga ditegaskan harus mencakup akuntansi atau audit serta fiqh muamalah dan pemahaman prinsip syariah (Nugraheni, 2017). Dalam studi efektivitas audit internal syariah, independensi dan garis pelaporan juga menjadi sorotan: auditor internal syariah berkewajiban melapor kepada komite audit dan komite syariah serta kepada dewan direksi untuk isu ketidakpatuhan syariah, dan komite audit tata kelola bertanggung jawab menunjuk dan memberhentikan auditor internal syariah. Dengan demikian, perangkat ad hoc dalam domain syariah—baik pengawasan maupun penanganan kasus—harus memastikan kompetensi syariah dan kompetensi teknis, sekaligus independensi dan garis akuntabilitas yang tegas (Siwij et al., 2024; Nugraheni, 2017).

7. Ad Hoc dalam Kebijakan Publik: Pelajaran Tata Kelola untuk Kerangka Islam

Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan PEN dijelaskan sebagai lembaga ad hoc yang bertugas selama masa krisis hingga tujuan regulasi tertentu tercapai (Septiani et al., 2024). Studi yang sama menekankan bahwa dalam situasi pandemi, struktur organisasi yang fleksibel merupakan salah satu bentuk flexible arrangements; namun juga dicatat adanya hambatan seperti konflik kepentingan, ketidakjelasan distribusi kewenangan, dan distrust (Septiani et al., 2024). Dalam perspektif tata kelola, pelajaran ini penting: ad hoc memang menawarkan fleksibilitas, tetapi tanpa desain kewenangan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat, ia rentan menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik kepentingan (Septiani et al., 2024). Karena fiqh siyasah menekankan musyawarah, kebebasan, persamaan, dan keterbukaan proses sebagai prinsip yang sejalan dengan tata kelola demokratis, maka kerangka ad hoc yang “Islami”—dalam arti selaras dengan prinsip-prinsip tersebut—perlu memprioritaskan kejelasan mandat, keterbukaan proses, dan akuntabilitas publik untuk mencegah distrust dan memastikan tujuan kemaslahatan (Septiani et al., 2024).

Contoh lain pembentukan perangkat koordinasi khusus adalah rekomendasi pembentukan “Panitia Ad-hoc” sebagai forum atau media koordinasi nasional untuk mewadahi kajian kebijakan strategis lintas sektor dan menjembatani penyampaian hasil kebijakan kepada Presiden (Anas et al., 2022). Pola ini konsisten dengan logika ad hoc: dibentuk untuk mengisi kekosongan koordinasi pascapembubaran lembaga tertentu, dan diarahkan pada kepentingan spesifik—finalisasi rumusan kebijakan strategis (Anas et al., 2022). Dalam tata kelola regional, mekanisme konsultasi ad hoc di ASEAN memperlihatkan bahwa konsultasi semacam ini lebih menciptakan peluang representasi masyarakat sipil ketimbang memunculkan kontestasi gagasan, karena kontribusi disesuaikan dengan tujuan kelembagaan yang berlaku (Septiani et al., 2023). Dua contoh ini menunjukkan bahwa ad hoc dapat berfungsi sebagai perangkat koordinasi dan representasi, tetapi desain partisipasinya dapat bersifat lebih terbuka atau lebih membatasi, tergantung tujuan lembaga dan aturan mainnya (Anas et al., 2022; Septiani et al., 2023).

8. Merumuskan “Ad Hoc Menurut Hukum Islam”: Sintesis Berbasis Sumber

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, “ad hoc menurut Hukum Islam” dapat disintesis sebagai pembentukan atau pelaksanaan mekanisme kelembagaan khusus dan temporer untuk menyelesaikan perkara tertentu, dengan syarat bahwa mekanisme itu menjaga tujuan syariah (kemaslahatan dan pencegahan kerusakan), dijalankan secara jujur dan transparan, serta ditopang oleh kompetensi, independensi, dan pagar konflik kepentingan. Unsur “dibentuk khusus untuk perselisihan tertentu dan berakhir setelah sengketa diputus” ditunjukkan secara eksplisit pada arbitrase ad hoc, dan paralelnya pada komisi konsiliasi ad hoc yang dibentuk berdasarkan persetujuan para pihak dengan mandat pencarian dan pelaporan fakta (Arno, 2019). Unsur temporer berbasis tujuan juga tampak pada lembaga kebijakan publik ad hoc yang bekerja selama masa krisis hingga tujuan regulasi tercapai (Septiani et al., 2024). Sementara itu, adaptivitas fiqh dan kebutuhan penyesuaian konteks dalam tahkīm menegaskan bahwa mekanisme khusus dapat dibenarkan ketika diperlukan reformulasi agar penyelesaian perkara selaras dengan situasi dan budaya masyarakat.

Pada tataran etika dan tujuan, orientasi kemaslahatan umum serta prioritas menghindari kerusakan menyediakan dasar normatif untuk menilai pembentukan instrumen khusus—terutama ketika ia dimaksudkan mencegah kerugian dan mafsadah (Alvanita, 2022). Prinsip kejujuran dan transparansi ditegaskan sebagai kewajiban dalam perspektif fiqh anggaran dan diperkaya oleh parameter operasional transparansi dalam tata kelola organisasi: ketepatan waktu, kejelasan, akurasi, aksesibilitas informasi, serta penyampaian kebijakan tertulis. Fiqh siyasah juga menekankan musyawarah, kebebasan, persamaan, dan partisipasi yang proporsional sebagai prinsip yang sejalan dengan proses pembuatan kebijakan yang terbuka. Dengan demikian, ad hoc yang sejalan dengan Hukum Islam bukan sekadar “cepat dan sementara,” melainkan “cepat dan sementara seraya memegang amanah, keterbukaan, musyawarah, dan kemaslahatan” sebagaimana ditunjukkan oleh sumber-sumber tersebut (Alvanita, 2022).

Di ranah tata kelola syariah, pembentukan DPS sebagai organ validasi kepatuhan syariah menunjukkan bahwa ketika terdapat kepentingan spesifik—menjamin kesesuaian syariah kebijakan, prosedur, produk, layanan—perangkat khusus dibentuk dengan tuntutan kompetensi fiqh muamalah (Siwij et al., 2024). Audit internal syariah dan audit syariah menekankan tujuan menjaga integritas lembaga keuangan syariah serta memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan tata kelola syariah; sekaligus menggarisbawahi pentingnya independensi, garis pelaporan, dan peran komite audit dalam penunjukan atau pemberhentian auditor internal syariah (Nugraheni, 2017). Dalam praktik pengawasan korporasi, komite audit dapat memimpin investigasi khusus untuk isu spesifik—sebuah contoh fungsi ad hoc yang harus dijalankan dalam koridor tata kelola dan pengendalian internal (Diógenes, 2019; Leta et al., 2016). Seluruh rangkaian ini menguatkan bahwa ad hoc dalam perspektif Hukum Islam—terutama pada wilayah muamalah dan tata kelola—adalah sah dan bermakna sejauh ia menjadi instrumen untuk menjaga tujuan syariah, memelihara harta dan kepercayaan publik, serta mencegah penyimpangan melalui transparansi, kompetensi, dan independensi (Setiati, 2022; Siwij et al., 2024).

9. Kesimpulan

Ad hoc—sebagaimana tampak pada arbitrase ad hoc, komisi konsiliasi ad hoc, panel sengketa ad hoc, dan komite kebijakan publik ad hoc—secara konseptual adalah bentuk kelembagaan yang dibentuk khusus untuk menangani perkara tertentu, bermandat terbatas, dan bersifat temporer hingga tujuan atau putusan tercapai (Arno, 2019; Septiani et al., 2024). Dalam perspektif Hukum Islam yang ditangkap dari sumber-sumber tentang adaptivitas fiqh, fiqh tahkīm, relasi fatwa dan regulasi, serta tata kelola kepatuhan syariah, mekanisme khusus semacam itu dapat dipahami sebagai instrumen praktis untuk memastikan penyelesaian perkara berjalan efektif, kontekstual, dan tetap selaras dengan prinsip syariah (Siwij et al., 2024).

Namun, legitimasi ad hoc secara normatif mensyaratkan orientasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, kejujuran dan transparansi, musyawarah dan partisipasi proporsional, serta pengamanan dari konflik kepentingan melalui independensi dan kompetensi yang memadai (Alvanita, 2022). Dengan kerangka ini, “ad hoc menurut Hukum Islam” dapat diposisikan bukan sebagai pengecualian yang bebas aturan, melainkan sebagai perangkat temporer yang justru harus lebih ketat dalam amanah dan akuntabilitas karena ia bekerja pada momen-momen spesifik yang rawan risiko dan berpotensi berdampak luas (Septiani et al., 2024; Setiati, 2022).

Daftar Pustaka

Alvanita, P. (2022). Pembubaran lembaga negara non struktural dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2020 perspektif restrukturisasi birokrasi. Jil Journal of Indonesian Law, 3(1), 38–62. https://doi.org/10.18326/jil.v3i1.38-62 

Anas, I. F., Kambut, A., & A, R. V. (2022). Analisis implementasi kerangka kerja kepatuhan syariah sebagai upaya mitigasi risiko kepatuhan pada bank syariah. Jurnal Ekonomi Rabbani, 2(2). https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.106 

Arno, Abd. K. (2019). Penyusunan anggaran perspektif fiqhi anggaran hukum ekonomi syariah. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 1(1), 30–40. https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.625 

Buang, A. H., & Nafis, M. C. (2012). Peranan MUI dan metodologi istinbat fatwa dalam undang-undang perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Pengurusan, 35, 57–69. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2012-35-06 

Diógenes, D. (2019). Kewenangan United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) dalam pembentukan hukum antariksa internasional. Dialogia Iuridica, 11(1), 21–42. https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1953 

Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja perbankan syariah. Jas (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(2), 222–241. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255 

Leta, N. M., Soegiyono, & Damayanti, C. (2016). Pertimbangan dan dasar pembentukan forum atau media koordinasi nasional dalam finalisasi rumusan kebijakan penerbangan dan antariksa (hlm. 181–202). https://doi.org/10.30536/9786026469120.10 

Nugraheni, P. (2017). Kebutuhan dan tantangan audit syariah dan auditor syariah. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 76–88. https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art7 

Septiani, A., Hendri, N., & Padwasari, G. (2023). Pengaruh audit internal, budaya organisasi dan komite audit terhadap pelaksanaan good corporate governance pada PT Pos Indonesia Cabang Metro. Fidusia Jurnal Keuangan dan Perbankan, 6(2). https://doi.org/10.24127/jf.v6i2.1843 

Septiani, A., Hendri, N., & Sari, G. P. (2024). Pengaruh audit internal, budaya organisasi, dan komite audit terhadap pelaksanaan good corporate governance pada PT Pos Indonesia Cabang Metro. Expensive Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 3(1), 99–109. https://doi.org/10.24127/exclusive.v3i1.5569 

Setiati, F. (2022). Menelisik spirit profetik konsep audit internal dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Peradaban Journal of Economic and Business, 1(2), 36–46. https://doi.org/10.59001/pjeb.v1i2.33 

Siwij, D. S. R., Dilapanga, A. R., & Polii, E. H. (2024). Transparansi dalam tata kelola perusahaan air minum daerah di Kabupaten Minahasa. Academy of Education Journal, 15(1), 495–504. https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2233