01165 - Actus Reus dalam Hukum Pidana Islam: Kajian Konseptual Al-Rukn Al-Mādī dalam Fiqh Jinayah

Abstract

This article examines the concept of actus reus in Islamic criminal law (fiqh al-jināyah) through the lens of al-rukn al-mādī—the material/physical element of jarīmah. Using a conceptual-comparative approach, this study demonstrates that actus reus in Islamic criminal law is not a standalone element, but is always interconnected with two other pillars: al-rukn al-syar’ī (the legality element) and al-rukn al-adabī (the moral/accountability element). The physical element encompasses both active conduct and omission (tark), as well as verbal acts, gestures, and conduct through particular means. In result-based offenses, al-rukn al-mādī also requires isnād mādī—a causal chain linking conduct to consequence. The flexibility of the ta’zīr system enables Islamic criminal law to accommodate various forms of contemporary conduct—including corruption, sexual harassment, terrorism, racism, and environmental destruction—as jarīmah, provided that the requisite pillars are satisfied. The study concludes that actus reus in Islamic criminal law constitutes the factual foundation upon which legality and criminal accountability are assessed, and its proof is governed by principles of evidentiary caution, including the doctrine of doubt in favor of the accused and dar’ al-ḥudūd bi al-syubuhāt.

Keywords: actus reus, al-rukn al-mādī, fiqh jinayah, jarīmah, isnād mādī, ta’zīr 

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep actus reus dalam hukum pidana Islam (fiqh al-jināyah) melalui kerangka al-rukn al-mādī—unsur materiil/fisik jarimah. Dengan pendekatan konseptual-komparatif, kajian ini menunjukkan bahwa actus reus dalam hukum pidana Islam tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkelindan dengan dua rukun lainnya: al-rukn al-syar’ī (unsur legalitas) dan al-rukn al-adabī (unsur pertanggungjawaban/moril). Unsur fisik mencakup perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat (tark), termasuk perkataan, isyarat, dan tindakan melalui sarana tertentu. Pada delik berbasis akibat, al-rukn al-mādī juga mensyaratkan isnād mādī—rantai kausal yang menghubungkan perbuatan dan konsekuensinya. Fleksibilitas sistem ta’zīr memungkinkan hukum pidana Islam mengakomodasi berbagai bentuk perbuatan kontemporer—korupsi, pelecehan seksual, terorisme, rasisme, dan perusakan lingkungan—sebagai jarimah, dengan tetap mensyaratkan terpenuhinya rukun-rukunnya. Kajian ini menyimpulkan bahwa actus reus dalam hukum pidana Islam merupakan fondasi faktual untuk menilai legalitas dan pertanggungjawaban pidana, dan pembuktiannya diatur oleh prinsip kehati-hatian, termasuk penafsiran keraguan untuk terdakwa dan dar’ al-ḥudūd bi al-syubuhāt.

 

Kata kunci: actus reus, al-rukn al-mādī, fiqh jinayah, jarimah, isnād mādī, ta’zīr 

1. Pendahuluan: “Actus Reus” dan Padanan Konseptualnya dalam Fiqh Jinayah

Dalam diskursus hukum pidana modern, actus reus umumnya dipahami sebagai unsur lahiriah dari tindak pidana—yakni perilaku yang tampak di dunia nyata (perbuatan atau kelalaian) yang membentuk delik. Dalam kerangka hukum pidana Islam (fiqh al-jināyah/fiqh jinayah), gagasan yang paling dekat dengan actus reus adalah unsur materiil/unsur fisik yang dikenal sebagai al-rukn al-mādī (juga disebut al-rukn al-māddī/al-maddiy), (قناطف, 2021). Sejumlah kajian menyatakan bahwa struktur dasar tindak pidana dalam hukum pidana Islam secara konseptual dibangun atas beberapa "rukun/unsur" yang lazim dipetakan menjadi unsur syar'i (legal/formal), unsur mādī (materiil/fisik), dan unsur adabī (moril/pertanggungjawaban pelaku sebagai mukallaf)–(السماك, 1997). Dengan demikian, ketika "actus reus menurut Hukum Islam" dibahas, fokus utamanya adalah bagaimana fiqh jinayah mengonstruksi perbuatan nyata (dan/atau sikap tidak berbuat) sebagai basis terjadinya jarimah (tindak pidana), serta bagaimana unsur tersebut harus terhubung dengan kerangka legalitas, pembuktian, dan pertanggungjawaban (السماك, 1997).

Pada saat yang sama, beberapa karya yang bersifat komparatif menegaskan bahwa "jarimah/jinayah" dalam istilah fikih dipahami sebagai perbuatan terlarang menurut syara' yang diancam dengan sanksi (ḥadd atau ta'zīr), sehingga pembahasan unsur-unsurnya tidak dapat dilepaskan dari gagasan larangan syar'i dan konsekuensi sanksinya. Karena itu, artikel ini menempatkan actus reus (al-rukn al-mādī) sebagai inti unsur fisik jarimah, namun tetap menunjukkan keterkaitannya dengan (i) unsur syar'i (legalitas) dan (ii) unsur adabī (status pelaku sebagai mukallaf dan unsur kesengajaan/kelalaian) sebagaimana digambarkan dalam literatur yang tersedia, (حمو, 2012; خالد, 2020; قناطف, 2021).

2. Kerangka Rukun Jarimah: Mengapa Actus Reus Tidak Berdiri Sendiri

Literatur yang membahas fiqh jinayah berulang kali menekankan bahwa suatu perbuatan baru dipandang sebagai jarimah apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Beberapa tulisan secara eksplisit menyebut tiga rukun utama: (1) rukun syar'i/formal (adanya dalil/ketentuan yang melarang dan mengancam sanksi), (2) rukun mādī/materiil (adanya perilaku lahiriah yang membentuk jarimah), dan (3) rukun adabī/moril (pelaku adalah mukallaf/layak dimintai pertanggungjawaban)–(السماك, 1997). Konstruksi ini juga sejalan dengan uraian yang menyatakan bahwa "جريمة ثلاثة أركان" (kejahatan memiliki tiga rukun: syar'i, mādī, dan ma'nawī/adabī) (قناطف, 2021), serta penegasan bahwa dalam pemetaan unsur tindak pidana modern pun dikenal pemisahan antara unsur materiil dan unsur mental, yang kemudian dibandingkan dengan kerangka fikih (عريبي, 2023).

Konsekuensinya, pembahasan actus reus dalam hukum pidana Islam harus diletakkan dalam relasi berikut. Pertama, tidak setiap perilaku fisik otomatis menjadi jarimah; ia baru menjadi "unsur materiil" yang relevan apabila berada di bawah payung pelarangan syar'i (rukun syar'i), (حمو, 2012; عقيل, 2021). Kedua, meskipun unsur mādī adalah "unsur fisik", hukum pidana Islam tetap menautkannya dengan pertanggungjawaban (rukun adabī), karena fiqh jinayah juga menuntut pelaku berada dalam keadaan sadar/berkehendak/berkemampuan tertentu untuk dimintai pertanggungjawaban, (العبودي, 2021; خالد, 2020). Dengan kata lain, actus reus (al-rukn al-mādī) menjadi pusat analisis unsur fisik, tetapi statusnya selalu berkelindan dengan legalitas dan pertanggungjawaban–(خالد, 2020; عريبي, 2023; عقيل, 2021).

3. Definisi dan Ruang Lingkup Al-Rukn Al-Mādī (Actus Reus) dalam Hukum Pidana Islam

A. Unsur Fisik sebagai "Tingkah Laku" yang Membentuk Jarimah (Fi'l atau Tark)

Beberapa sumber menjelaskan unsur materiil (al-rukn al-mādī) sebagai adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif), (ادريس, 2021; المطيري, 2017). Rumusan "perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat" ini penting karena menegaskan bahwa actus reus dalam perspektif fiqh jinayah tidak semata-mata tindakan aktif (commission), tetapi dapat pula berupa kelalaian/abstensi yang dipandang sebagai "tark" (tidak melakukan sesuatu) ketika syara' atau otoritas yang berwenang mewajibkan adanya tindakan, (ادريس, 2021; المطيري, 2017). Dengan demikian, unsur fisik dalam hukum pidana Islam mencakup spektrum perilaku lahiriah yang luas: tindakan, ucapan, isyarat, dan juga tidak bertindak dalam situasi yang relevan menurut norma (المطيري, 2017; جاسم, 2023).

Penekanan pada aspek lahiriah ini juga ditemukan dalam uraian yang menyatakan bahwa unsur perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam adalah setiap perbuatan yang bila dilakukan menimbulkan bahaya nyata terhadap kepentingan dasar (seperti agama, jiwa, akal, kehormatan/harga diri, dan harta). Dalam konteks ini, "bahaya nyata" dipahami sebagai konsekuensi sosial yang dikaitkan dengan perilaku eksternal, sehingga keberadaan unsur mādī berfungsi sebagai titik taut untuk melihat jarimah sebagai fenomena faktual sebelum masuk pada penilaian mental pelaku, (قناطف, 2021).

B. Bentuk-Bentuk Actus Reus: Perbuatan, Perkataan, Isyarat, dan Tindakan dengan Sarana Tertentu

Sejumlah kajian tematik tentang tindak pidana tertentu memperlihatkan bahwa unsur materiil tidak selalu berupa "gerak badan" saja, melainkan dapat berupa perkataan atau isyarat. Misalnya, studi tentang pelecehan seksual menyebut definisi normatif yang mencakup "setiap ucapan, perbuatan, atau isyarat bermakna seksual" yang ditujukan kepada orang lain dan merusak kehormatan/menodai kesopanan, termasuk melalui sarana teknologi (جاسم, 2023). Walaupun kajian tersebut bergerak dalam kerangka perbandingan, ia secara substansial menegaskan keluasan bentuk perbuatan lahiriah yang dapat dinilai sebagai unsur materiil suatu jarimah ta'zīr (Nesar et al., 2025; جاسم, 2023). Contoh lain, pembahasan rasisme sebagai "kejahatan" dalam fikih menempatkan unsur perilaku (misalnya tindakan/hasutan) sebagai bagian dari struktur tindak pidananya dan menegaskan bahwa ia dikenai sanksi ta'zīr (القضيبي, 2023), yang juga menunjukkan bahwa actus reus dapat terwujud sebagai tindakan sosial/komunikatif yang merusak tatanan kesetaraan.

Demikian pula, kajian tentang "terorisme" dalam perspektif pemetaan fikih menyatakan bahwa fenomena teror dalam istilah kontemporer dipahami sebagai bentuk lain dari ḥirābah/ifsād fī al-arḍ yang bertumpu pada unsur kekerasan/kekuatan serta penyebaran ketakutan melalui penggunaan senjata atau ancaman penggunaannya (Elömer, 2026). Di sini, unsur fisik/actus reus dipertegas sebagai penggunaan kekuatan, ancaman, dan tindakan menebar ketakutan—yakni perilaku eksternal yang dapat diobservasi (Elömer, 2026; المقصعـــي, 2026).

4. Komponen Actus Reus yang Lebih Rinci: Perilaku, Akibat, dan Kausalitas (Isnād Mādī)

A. Mengapa "Akibat" dan "Kaitan Sebab-Akibat" Menjadi Bagian Penting Unsur Fisik

Dalam banyak delik, terutama delik yang menyangkut jiwa dan tubuh (pembunuhan/penganiayaan), unsur fisik tidak berhenti pada "ada perbuatan", melainkan juga mensyaratkan adanya hubungan material antara perbuatan dan akibat. Kajian tentang hubungan kausalitas (علاقة السببية) dalam fikih jinayah menegaskan prinsip bahwa seseorang tidak dimintai pertanggungjawaban kecuali atas sesuatu yang aktivitasnya memiliki kontribusi terhadap terjadinya peristiwa terlarang; oleh karena itu, adanya "صلة مادية" (hubungan material) antara aktivitas pelaku (baik pelaku utama maupun pihak yang berkontribusi) dan terjadinya jarimah menjadi prasyarat sebelum pembahasan hubungan mental (nisbah perbuatan pada kehendak jahat) (Hamden, 2023). Sumber yang sama menyatakan bahwa fikih Islam menuntut isnād mādī—penyandaran material—yang menghubungkan aktivitas pelaku dengan akibat, dan diskusi paling menonjol terdapat pada tindak pidana pembunuhan (sengaja, شبه عمد, dan خطأ) (Hamden, 2023).

Implikasinya bagi konsep actus reus adalah: unsur materiil dalam fiqh jinayah dapat mencakup (i) perbuatan sebagai sebab, (ii) akibat yang terjadi, dan (iii) rantai kausal yang mengaitkan keduanya, khususnya ketika akibat merupakan bagian dari konstruksi delik (misalnya hilangnya nyawa/cedera) (Hamden, 2023). Dengan kerangka ini, unsur fisik bukan sekadar "perilaku", tetapi perilaku yang secara material dapat dinisbahkan sebagai sebab timbulnya akibat yang dilarang (Hamden, 2023; عريبي, 2023).

B. Causation dan Personalitas Pertanggungjawaban: "Tidak Memidana Kecuali Pelaku"

Kajian kausalitas tersebut juga mengaitkan syarat isnād mādī dengan prinsip personalitas pertanggungjawaban/pemidanaan: sanksi pada dasarnya terkait dengan keterhubungan aktivitas pelaku dengan akibat (sebab–akibat) sebelum menilai unsur mental (Hamden, 2023). Ini selaras dengan pembahasan konseptual bahwa rukun materiil (actus reus) menjadi basis untuk menyaring keterlibatan faktual seseorang dalam jarimah, sebelum sistem memasuki analisis rukun adabī (kesengajaan/kelalaian; kemampuan bertanggung jawab) (Hamden, 2023; خالد, 2020).

5. Actus Reus dan Pembedaannya dari Delik yang "Berbasis Persetujuan" versus "Berbasis Pemaksaan"

Salah satu cara paling jelas untuk melihat fungsi actus reus adalah melalui pembeda unsur fisik pada delik-delik kesusilaan. Studi komparatif tentang pemerkosaan menegaskan pembedaan penting: zina dipahami sebagai persetubuhan di luar nikah yang dilakukan "sadar" dan atas dasar suka sama suka, sedangkan pemerkosaan memiliki unsur tambahan berupa pemaksaan/kekerasan/ancaman (العال, 2019). Dengan demikian, secara struktur unsur fisik, "persetubuhan" saja tidak cukup untuk mengidentifikasi pemerkosaan; harus terdapat elemen lahiriah berupa pemaksaan/kekerasan/ancaman yang mengubah karakter perbuatan (العال, 2019).

Kajian lain yang berfokus pada perlindungan korban juga menyebut bahwa pemerkosaan dipahami sebagai zina dengan pemaksaan (al-wath'u nil-kikrah), di mana pembeda utamanya adalah adanya unsur paksaan pada perbuatan, sedangkan zina mengandung unsur kerelaan. Bahkan, pembahasan sanksi dan klasifikasi dalam konteks qanun/fiqh menguatkan bahwa perbedaan unsur fisik (paksaan versus kerelaan) adalah titik penting dalam menentukan status korban dan pelaku (العال, 2019). Dari sudut teori actus reus, contoh ini menunjukkan bahwa actus reus tidak hanya "apa yang dilakukan", tetapi juga "bagaimana dilakukan" (dengan paksaan/ancaman atau tidak), karena keadaan perbuatan merupakan bagian dari struktur materiil jarimah (العال, 2019).

6. Batas Minimal Actus Reus: Percobaan (Al-Shurū') versus Persiapan

Dalam hukum pidana, isu klasik adalah kapan perbuatan lahiriah dianggap cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban—khususnya pada fase "percobaan" (attempt). Kajian tentang "shurū'" (percobaan) menyimpulkan bahwa percobaan ditandai oleh mulainya pelaksanaan (بدء التنفيذ) suatu perbuatan pidana dengan maksud mencapai akibat, namun akibat tidak terjadi karena sebab asing di luar kehendak pelaku. Ini berarti bahwa actus reus pada percobaan dipahami sebagai "awal pelaksanaan" yang melampaui tahap persiapan.

Secara paralel, pembahasan mengenai makar dalam KUHP (yang kemudian dibandingkan dengan al-baghy) mengutip pemahaman bahwa makar dianggap ada ketika niat telah diwujudkan dalam perbuatan pelaksanaan, bukan semata perbuatan persiapan (Munajat, 2019). Walaupun konteksnya adalah hukum positif dan perbandingan, ia menegaskan sebuah isu yang relevan bagi teori unsur fisik: titik transisi dari niat ke tindakan pelaksanaan merupakan ambang penting untuk menyatakan adanya actus reus yang bernilai pidana (Munajat, 2019).

7. Actus Reus dalam Penyertaan (Isytirāk): Perbuatan Pelaku Langsung dan Tidak Langsung

Unsur fisik juga menjadi kompleks ketika sebuah jarimah dilakukan secara kolektif atau melalui kontribusi pihak lain. Studi tentang penyertaan dalam pembunuhan di fikih dan hukum positif menegaskan adanya konsep "turut serta tidak langsung" (al-isytarāk bi al-tasabbub) dan perdebatan mazhab terkait cakupan pertanggungjawaban serta jenis sanksinya (misalnya antara qishāṣ atau ta'zīr) (Anwar, 2018). Dalam studi lain tentang "tamālu'" (kolusi/kerja sama) dalam pembunuhan, dibahas perbedaan legislasi (misalnya hukum positif Yaman) dan kesesuaiannya dengan sebagian pendapat fikih terkait kapan pihak yang tidak melakukan pembunuhan secara langsung dapat diperlakukan seperti pelaku langsung (Jumali, 2014).

Kajian spesifik tentang "syubhat al-isytirāk" (keraguan/indikasi keterlibatan bersama) dalam pembunuhan menegaskan luasnya bentuk kontribusi: partisipasi bisa bersifat asli atau turut serta, termasuk penggunaan pihak yang tidak bertanggung jawab (misalnya غير المكلف) sebagai instrumen, dan terdapat perdebatan di kalangan fuqaha mengenai apakah penghalang pidana pada salah satu pihak dapat memengaruhi pihak lain (Syafi'i & Solihin, 2022). Dengan demikian, pada perkara penyertaan, analisis actus reus menuntut pemetaan rinci: apa perbuatan masing-masing pihak, bagaimana perbuatan itu berkontribusi pada akibat, dan bagaimana kerangka isnād mādī diterapkan pada pelaku langsung maupun tidak langsung (Anwar, 2018; Hamden, 2023; Syafi'i & Solihin, 2022).

8. Legalitas sebagai "Pagar" Actus Reus: Tidak Ada Jarimah Tanpa Dalil

Hukum pidana Islam dalam sejumlah rujukan yang tersedia ditegaskan berpegang pada prinsip legalitas: perbuatan hanya dapat dipandang sebagai jarimah apabila telah ada dalil yang menyatakannya sebagai tindak pidana; dan hukuman hanya dapat diterapkan setelah perbuatan itu berada dalam kategori jarimah (حمو, 2012). Studi mengenai retroaktivitas menyebut prinsip lā jarīmah bilā dalīl dan lā 'uqūbah bilā jarīmah, menempatkannya sebagai dasar bahwa kualifikasi pidana memerlukan dasar normatif terlebih dahulu (حمو, 2012). Kajian lain tentang istishāb sebagai salah satu dasar penalaran juga membahas mabda' syar'iyyat al-tajrīm wa al-'iqāb (prinsip legalitas kriminalisasi dan pemidanaan) serta menautkannya pada argumentasi Qur'an dan Sunnah (dalam kerangka penelitian yang bertujuan menautkan prinsip legalitas modern dengan dasar-dasar penetapan hukum Islam) (Abdulkadir, 2026).

Dalam lintasan historis formulasi hukum pidana Islam, juga disebutkan bahwa seseorang tidak bisa dihukum jika tidak ada aturan yang melarang perbuatan tersebut, dan ditegaskan bahwa fiqh jinayah memiliki asas sejenis (عقيل, 2021). Maka, dalam artikulasi yang ketat: actus reus (perbuatan nyata) adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup; ia harus "ditangkap" oleh rukun syar'i agar berubah status dari sekadar fakta sosial menjadi jarimah (حمو, 2012; عقيل, 2021).

9. Pembuktian Actus Reus: Standar, Ragam Alat Bukti, dan Prinsip Keraguan untuk Terdakwa

Karena actus reus adalah unsur fisik, pertanyaan berikutnya ialah bagaimana ia dibuktikan. Kajian tentang sistem pembuktian dalam syariah dan hukum positif menekankan adanya pembahasan pembuktian dalam perkara pidana, termasuk perbedaan mekanisme pembuktian pada jenis jarimah tertentu seperti hudud dan ta'zīr (المشجري, 2023). Sementara itu, studi lain menguraikan prinsip "tafsīr al-syakk liṣāliḥ al-muttaham" (menafsirkan keraguan demi kepentingan terdakwa) ketika hakim tidak yakin terhadap peristiwa atau nisbahnya kepada terdakwa karena bukti tidak cukup, sehingga konsekuensinya adalah gugurnya bukti penjatuhan pidana dan penguatan asas praduga tak bersalah (الديباني, 1994). Prinsip sejenis juga dibahas sebagai bagian dari "jaminan" dalam penerapan sanksi tertentu seperti qishāṣ, termasuk penyebutan dar' al-ḥudūd bi al-syubuhāt (menghindari hudud karena syubhat).

Dalam konteks hudud seperti zina, kajian tentang representasi media terhadap hukuman zina menegaskan bahwa hukuman tersebut dalam fiqh dipahami dalam "sistem" yang terikat oleh syarat pembuktian yang ketat dan prinsip dar' al-ḥudūd bi al-syubuhāt serta kecenderungan mengutamakan "al-satr" (menutup aib). Di level prosedural pembuktian modern di yurisdiksi tertentu, kajian tentang qarīnah dalam pembuktian pada pengadilan syariah juga menyebut bahwa selain ikrar dan syahadah, qarinah diterima sebagai metode pembuktian dan dipandang penting ketika tidak ada pengakuan atau kesaksian. Keseluruhan rujukan ini menunjukkan bahwa pembuktian actus reus dalam sistem hukum Islam tidak hanya soal "menemukan fakta", melainkan menautkannya dengan standar keyakinan hakim, kehati-hatian, dan mekanisme penilaian bukti yang berorientasi pada pencegahan kekeliruan pemidanaan (المشجري, 2023).

10. Ta'zīr, Kriminalisasi Perbuatan Baru, dan Fleksibilitas Unsur Fisik

Salah satu kontribusi penting hukum pidana Islam terhadap pembahasan actus reus adalah bagaimana sistem ta'zīr memungkinkan perluasan kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku lahiriah yang mengancam kemaslahatan umum, dengan tetap menuntut rukun-rukun jarimah. Kajian tentang fleksibilitas ta'zīr menyatakan bahwa dalam ta'zīr, syariah memberikan ruang kepada hakim untuk menilai setiap perbuatan yang merupakan agresi terhadap "al-ḍarūriyyāt al-khams" dan menentukan sanksinya dengan ḍawābiṭ tertentu, sehingga sistem pidana Islam dinilai memiliki fleksibilitas perlindungan sosial (المطيري, 2017). Kajian lain menegaskan bahwa ta'zīr tidak ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an seperti hudud dan qishāṣ sehingga ijtihad penguasa/hakim untuk menentukan jenis jarimah ta'zīr dan bentuk sanksinya menjadi sangat penting; namun fleksibilitas itu sekaligus membuka peluang kesewenang-wenangan bila tanpa kendali, sehingga disarankan adanya pengaturan qanun untuk membingkai praktiknya (Nesar et al., 2025).

Dalam konteks ini, actus reus menjadi pintu masuk utama: karena banyak perbuatan kontemporer muncul sebagai "perilaku lahiriah" baru (misalnya korupsi, gratifikasi, pelecehan, narkotika, pornografi), maka proses penilaiannya sebagai jarimah ta'zīr bertumpu pada identifikasi perilaku eksternal dan dampaknya terhadap kepentingan yang dilindungi, sebelum sanksi ditentukan (Nesar et al., 2025). Sejalan dengan itu, kajian tentang "kerja untuk kepentingan umum" sebagai sanksi alternatif menegaskan bahwa jenis sanksi dapat dipahami dalam domain ta'zīr yang bergantung pada ijtihad/pertimbangan penguasa selama tidak bertentangan dengan prinsip dan naṣ syariah (Nesar et al., 2025; ادريس, 2021). Artinya, ketika sistem ta'zīr bergerak, actus reus (unsur fisik) menjadi semakin krusial untuk merumuskan "apa" perilaku terlarang itu dan bagaimana mengukurnya secara adil dalam konteks sosial yang berubah (ادريس, 2021; المطيري, 2017).

11. Contoh Aplikasi Actus Reus pada Berbagai Jarimah Kontemporer

A. Korupsi sebagai Jarimah Ta'zīr: Fokus pada Perbuatan Lahiriah yang Merusak Tatanan

Kajian komparatif tentang korupsi di Indonesia menyebut bahwa dalam perspektif hukum Islam, sanksi korupsi diposisikan sebagai ta'zīr dan bentuk sanksi dapat disesuaikan dengan tingkat kriminalitas, psikologis pelaku, dan lingkungannya, termasuk kemungkinan penjara dan denda (الـصـقـر, 2013). Kajian lain tentang penerapan ta'zīr bagi korupsi menekankan bahwa korupsi perlu dibaca dari perspektif hukum pidana Islam secara konseptual-operasional dan menautkannya pada teori ta'zīr serta relevansinya dengan peraturan positif. Secara teoritis, artikel tentang teori maslahat juga menyatakan bahwa pola pemidanaan undang-undang pemberantasan korupsi dapat dikualifikasi sebagai domain ta'zīr karena korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana ta'zīr (Abdelhamid, 2012). Dalam spektrum yang lebih luas, kajian tentang hukuman koruptor dalam perspektif hukum Islam juga memetakan bentuk-bentuk perbuatan yang mendekati korupsi ke sejumlah kategori seperti ghulul, risywah, ghasab, dan lainnya, serta menekankan elemen-elemen tindak pidana: adanya teks larangan, adanya perbuatan melanggar, dan pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban (صولة, 2022).

Seluruhnya mengindikasikan pola yang sama: actus reus pada korupsi dipahami sebagai rangkaian perbuatan lahiriah (penggelapan/penyuapan/penyalahgunaan hak) yang melanggar larangan syara' dan merusak kemaslahatan publik, lalu diletakkan dalam mekanisme ta'zīr untuk menentukan sanksi yang dianggap tepat (صولة, 2022).

B. Lingkungan dan Kerusakan: Pembakaran Lahan dan Perusakan Cagar/Artefak

Dalam pembahasan pembakaran lahan, kajian perbandingan menyatakan bahwa tindakan pembakaran lahan dikategorikan sebagai kemaksiatan yang berdampak pada orang lain dan diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zīr; sanksinya tidak disebut eksplisit dalam naṣ, namun pelaku tidak dibiarkan tanpa konsekuensi (شبيرة, 2018). Sementara itu, kajian tentang pencemaran lingkungan dari perspektif fikih jinayah menampilkan pembagian rukun jarimah (syar'i, mādī, adabī) dan menunjukkan bahwa perumusan unsur materiil menjadi kunci untuk mengidentifikasi perilaku yang merusak lingkungan (السماك, 1997). Studi lain mengenai perlindungan artefak/peninggalan dari kejahatan perusakan menegaskan bahwa kajian tersebut membandingkan unsur dan sanksi dalam fikih dan hukum positif, yang berarti unsur perbuatan perusakan (actus reus) merupakan fokus penting dalam membangun perlindungan pidana (الرفاعي, 2021). Ketiga rujukan ini menguatkan bahwa dalam isu lingkungan dan perusakan, actus reus dipahami sebagai tindakan merusak/menimbulkan kerusakan yang dapat diobservasi, lalu diletakkan dalam kerangka rukun syar'i dan kebijakan sanksi (sering kali ta'zīr) (الرفاعي, 2021; السماك, 1997; شبيرة, 2018).

C. Terorisme/Ḥirābah dan Rasisme: Unsur Fisik Berupa Kekerasan atau Hasutan Sosial

Kajian tentang konseptualisasi terorisme menekankan bahwa ḥirābah/ifsād fī al-arḍ bertumpu pada unsur kekerasan dan penyebaran ketakutan melalui penggunaan kekuatan/senjata atau ancaman (Elömer, 2026). Sedangkan kajian tentang rasisme sebagai jarimah menyatakan bahwa rasisme diperlakukan sebagai kejahatan yang dikenai sanksi ta'zīr, dan pembahasannya mencakup unsur-unsur kejahatan serta kemungkinan mencakup "penghasutan rasisme" dan kejahatan dengan motif rasis (القضيبي, 2023). Dengan demikian, untuk dua isu ini, actus reus tampil sebagai tindakan eksternal yang (i) bersifat fisik-kekerasan (teror) atau (ii) bersifat sosial-komunikatif (hasutan/dorongan diskriminatif), dan keduanya dibawa ke rezim sanksi yang relevan (termasuk bentuk-bentuk hukuman berat dalam horizon ḥirābah dan diskresi ta'zīr untuk rasisme) (Elömer, 2026; القضيبي, 2023).

12. Relasi Actus Reus dengan Unsur Mental (Qasd/Niyyah) dan Kecakapan Pelaku (Taklīf/Mukallaf)

Walaupun fokus utama pembahasan ini adalah actus reus, literatur menegaskan bahwa pemidanaan tidak berhenti pada pembuktian perbuatan lahiriah. Kajian khusus tentang "القصد الجنائي" menempatkan "rukun materiil" dan "rukun ma'nawī/adabī" sebagai dua fondasi utama delik modern, lalu membandingkan keduanya dengan pendekatan fikih yang menilai adanya banyak titik temu dalam evaluasi konsep "qasd" (niat/kesengajaan) (عريبي, 2023). Kajian lain tentang kaidah niat dan penentuan kesengajaan pada pembunuhan menegaskan bahwa unsur niat adalah instrumen penting untuk menilai kesengajaan, dan penentuan niat dapat ditelusuri melalui fakta-fakta seperti alat yang digunakan dan adanya permusuhan sebelum pembunuhan, sehingga fakta lahiriah dapat menjadi bahan eksplorasi unsur mental (خالد, 2020). Dalam konteks mawāni' al-mas'ūliyyah (penghalang pertanggungjawaban), disebutkan bahwa syariah mensyaratkan pelaku memiliki kesadaran, kehendak, dan pilihan—serta faktor seperti akal dan balig—untuk menanggung pertanggungjawaban pidana (العبودي, 2021).

Karena itu, hubungan keduanya dapat dirumuskan begini: actus reus menyediakan "bahan faktual" (fakta lahiriah) yang menjadi dasar pembuktian, namun kualifikasi akhir pertanggungjawaban pidana dalam fiqh jinayah memerlukan penilaian apakah pelaku mukallaf, sadar, dan memiliki unsur kesengajaan/kelalaian yang relevan (خالد, 2020; عريبي, 2023). Ini sekaligus menjelaskan mengapa unsur mādī di dalam fikih sering dibahas terlebih dahulu (sebagai "peristiwa lahiriah"), kemudian diikuti oleh pembahasan rukun adabī yang menghubungkan peristiwa itu dengan kehendak dan kapasitas pelaku (Hamden, 2023; خالد, 2020).

13. Kesimpulan

Konsep actus reus dalam hukum pidana Islam secara paling tepat dipadankan dengan al-rukn al-mādī—unsur materiil/fisik jarimah yang berupa perilaku lahiriah yang membentuk tindak pidana, baik tindakan aktif maupun sikap tidak berbuat (ادريس, 2021; السماك, 1997; المطيري, 2017). Namun, unsur fisik ini tidak berdiri sendiri: ia harus berada dalam kerangka legalitas (rukun syar'i) sehingga perbuatan fisik berubah status menjadi jarimah, serta berada dalam kerangka pertanggungjawaban (rukun adabī) yang menilai kesengajaan/kelalaian dan kecakapan pelaku sebagai mukallaf (حمو, 2012; خالد, 2020; عريبي, 2023; عقيل, 2021). Pada delik yang berbasis akibat (khususnya pembunuhan/penganiayaan), unsur fisik juga menuntut isnād mādī—keterhubungan kausal antara perbuatan dan akibat (Hamden, 2023). Dalam praktik pembuktian, actus reus diikat oleh standar pembuktian dan prinsip kehati-hatian seperti penafsiran keraguan untuk terdakwa dan prinsip menghindari hudud ketika terdapat syubhat, yang memperlihatkan bahwa unsur fisik bukan hanya "fakta", melainkan fakta yang harus dibuktikan secara adil dan hati-hati (المشجري, 2023). Akhirnya, fleksibilitas ta'zīr menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Islam memiliki perangkat konseptual untuk menilai berbagai bentuk perbuatan lahiriah kontemporer (korupsi, kekerasan seksual, rasisme, teror, perusakan lingkungan) sebagai jarimah, dengan syarat tetap memperhatikan rukun-rukunnya dan pembingkaian kebijakan yang mencegah kesewenang-wenangan (Elömer, 2026; Nesar et al., 2025; القضيبي, 2023; المطيري, 2017; صولة, 2022).

Daftar Pustaka

Abdelhamid, B. (2012). تفسير الشك لصالح المتهم في الفقه الإسلامي وقانون الاجراءات الجزائية الجزائري. المجلة الافريقية للعلوم السياسية. https://doi.org/10.35788/ajps.v9i2.236 

Abdulkadir, Dr. A. (2026). الإسلامية: في القصاص الشريعة إعادة قراءة فلسفية للعدالة الجنائية في مواجهة الادعاءات الغربية. Zamfara International Journal of Humanities, 4(01), 154–177. https://doi.org/10.36349/zamijoh.2026.v04i02.015 

Anwar, R. (2018). Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pada Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif. Asy Syar’iyyah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, 3(2), 23–46. https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.770 

Elömer, M. R. (2026). “التناول الإعلامي لعقوبة الزنا: دراسة نقدية لفيلم “رجم ثريا. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 31(1), 165–187. https://doi.org/10.58568/firatilahiyat.1855671 

Hamden, M. N. (2023). جريمة العنصرية في الفقه الإسلامي. Düzce İlahiyat Dergisi, 7(2), 168–197. https://doi.org/10.61272/duid.1358391 

Jumali, E. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Ta’zīr bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Asy-Syari’ah, 16(2), 113–124. https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631 

Munajat, M. (2019). Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13(1), 1–13. https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2124 

Nesar, M. A., Laeba, M., & Negasi, M. I. (2025). جريمة القتل العمد في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائي الأفغاني دراسة تحليلية مقارنة. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 8(3), 65–91. https://doi.org/10.46722/hikmah.v8i3.611 

Syafi’i, I., & Solihin, M. (2022). Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah, 2(1), 143–166. https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.161 

ادريس، ح. م. (2021). التأصيل الفقهي لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005م. Journal of Jurisprudence Faculty, 1(36/37). https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i36/37.8300 

الديباني، د. ع. ا. (1994). علاقة السببية وآثارها في الفقه الجنائي الإسلامي. مجلة دراسات قانونية, 13. https://doi.org/10.37376/jols.v13i.2033 

الرفاعي، م. ا. ع. ع. ا. (2021). الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون). Thi Qar Arts Journal, 2(36), 291–337. https://doi.org/10.32792/tqartj.v2i36.275 

السماك، أ. ح. (1997). نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. مجلة الحقوق, 21(2). https://doi.org/10.34120/jol.v21i2.1005 

العال، أ. ع. م. ع. (2019). المسؤولية الجنائية عن جريمة التحرش الجنسي دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية. مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 14(14). https://doi.org/10.70299/hji.i14.1 

العبودي، م. م. ع. م. ث. (2021). أحكام السجن في الإسلام. Thi Qar Arts Journal, 2(35), 105–131. https://doi.org/10.32792/tqartj.v2i35.209 

الـصـقـر، ي. ذ. (2013). الـقـصـد الـجـنـائـي (الركن الأدبي (المعنوي) للجريمة) بين الفقه الإسلامي والقانون والقضاء الجزائي الكويتي. مجلة الحقوق, 37(1). https://doi.org/10.34120/jol.v37i1.1891 

القضيبي، خ. ب. م. ب. ع. (2023). المسؤولية الجنائية لجريمة الإجهاض (دراسة مقارنة). Omdurman Islamic University Journal, 19(1), 372–401. https://doi.org/10.52981/oiuj.v19i1.2961 

المشجري، ل. (2023). تدبير المنع من السفر في الفقه الإسلامي وتطبيقاته على ذوي الخطورة الإرهابية مقارنة بالقانون الإماراتي. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية, 20(3). https://doi.org/10.36394/jsis.v20.i3.14 

المطيري، خ. ع. (2017). أثر تمكن شبهة الاشتراك في القتل في نطاق الظروف المخففة على تجزؤ القصاص (في الفقه الإسلامي وقانون الجزاء الكويتي). مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 32(111). https://doi.org/10.34120/jsis.v32i111.2487 

المقصعـي، خ. ن. م. (2026). المسؤولية الجنائية عن الشروع في الجريمة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 5(6), 334–353. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2633 

جاسم، م. (2023). موانع تحمل المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب في الفقه الإسلامي. Researcher Journal for Islamic Sciences, 2(2). https://doi.org/10.37940/rjis.2023.2.2.16 

حمو، ر. ب. (2012). الحبس الاحتياطي في الفقه الإسلامي. مجلة الشريعة والاقتصاد, 1(1), 33–57. https://doi.org/10.37138/jceco.v1i1.1055 

خالد، م. إ. ا. (2020). البلوغ كشرط للمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والتشريعين الليبي والإماراتي. Uaeu Law Journal, 34(3), 107–162. https://doi.org/10.65088/2020.34.3.3 

شبيرة، س. (2018). القانون الواجب التطبيق على الأوقاف ذات العنصر الأجنبي في التشريع الجزائري. مجلة الشريعة والاقتصاد, 7(2), 12–32. https://doi.org/10.37138/jceco.v7i2.149 

صولة، ن. (2022). حماية الآثار من جريمة الإتلاف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. Mieyar, 26(2), 552–567. https://doi.org/10.37138/mieyar.v26i2.4787 

عريبي، ا. (2023). موقف الفقه الإسلامي من عقوبة العمل للنفع العام في ظل قانون العقوبات الجزائري. Mieyar, 27(3), 180–198. https://doi.org/10.37138/almieyar.v27i3.5404 

عقيل، أ. س. أ. ب. (2021). التمالؤ كصورة من صور الاشتراك في القتل بين الشريعة الإسلامية والقانون اليمني. المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية المقارنة, 2(3), 166–179. https://doi.org/10.31559/lcjs2021.2.3.2 

قناطف، ش. (2021). مرونة التشريع الجنائي الإسلامي في ظل نظام التعزير وجمود التشريع الجنائي الوضعي في ظل مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات. Mieyar, 25(9), 548–560. https://doi.org/10.37138/mieyar.v25i9.5186