01162 - Actio Pauliana dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif atas Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur dalam Kepailitan Syariah

Abstract

Actio pauliana is an instrument under Indonesian positive law designed to annul debtor's legal acts that are detrimental to creditors, as regulated under Article 1341 of the Civil Code and the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UUK-PKPU). This study aims to examine actio pauliana from an Islamic Law perspective, particularly in the context of Islamic bankruptcy in Indonesia. Employing a normative legal research method based on literature study, this article analyzes the compatibility of the actio pauliana instrument with Islamic Law principles, primarily through the framework of maqāṣid al-syarī'ah and the values of justice and maslahah. The findings indicate that actio pauliana is not recognized as a standalone classical fiqh terminology; rather, it is understood as a “principle” of transaction avoidance within the context of Islamic bankruptcy in Indonesia. In terms of values, this instrument is compatible with the orientation of justice in Islamic Law as it prevents chaotic asset seizure and ensures an orderly fulfillment of creditors' rights. Nevertheless, its application demands a balanced protection of creditors, debtors, and third parties acting in good faith through normative certainty, fair evidentiary standards, and the strengthening of the Religious Court's jurisdiction in Islamic bankruptcy disputes.

Keywords: actio pauliana; Islamic bankruptcy; Islamic Law; maqāṣid al-syarī'ah; creditor protection 

Abstrak

Actio pauliana merupakan instrumen hukum positif Indonesia yang berfungsi membatalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU). Penelitian ini bertujuan mengkaji actio pauliana dalam perspektif Hukum Islam, khususnya dalam konteks kepailitan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif berbasis studi kepustakaan, kajian ini menelaah kompatibilitas instrumen actio pauliana dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, terutama melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan nilai keadilan/kemaslahatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa actio pauliana tidak dikenal sebagai terminologi fikih klasik yang berdiri sendiri, melainkan dipahami sebagai “prinsip” pembatalan transaksi yang merugikan boedel pailit dalam konteks kepailitan syariah Indonesia. Secara nilai, instrumen ini kompatibel dengan orientasi keadilan dalam Hukum Islam karena mencegah kekacauan perebutan aset dan memastikan keteraturan pemenuhan hak kreditur. Akan tetapi, penerapannya menuntut keseimbangan perlindungan kreditur, debitur, dan pihak ketiga beritikad baik melalui kepastian norma, pembuktian yang adil, serta penguatan forum Peradilan Agama dalam sengketa kepailitan syariah. 

Kata kunci: actio pauliana; kepailitan syariah; Hukum Islam; maqāṣid al-syarī'ah; perlindungan kreditur 

1. Pendahuluan

Actio pauliana pada dasarnya dikenal sebagai instrumen hukum untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang tidak diwajibkan namun merugikan kreditur, dengan meminta pengadilan menyatakan perbuatan tersebut tidak berlaku atau batal agar aset dapat kembali menjadi jaminan pelunasan utang (Anindra & Anggoro, 2021; Naibaho et al., 2022; Widiyaningrum & Joesoef, 2024). Dalam hukum positif Indonesia, konstruksi ini secara eksplisit bertumpu pada ketentuan KUH Perdata, khususnya Pasal 1341, dan juga rezim khusus dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU), yang mengatur pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan boedel pailit dan kepentingan kreditur melalui gugatan ke Pengadilan Niaga (Anindra & Anggoro, 2021; Hasanah, 2022; Simbolon & Sinaga, 2022).

Karena topik yang dikaji adalah actio pauliana menurut Hukum Islam, penting ditegaskan bahwa referensi yang tersedia terutama menjelaskan actio pauliana sebagai lembaga hukum perdata dan kepailitan Indonesia, sementara keterkaitannya dengan Hukum Islam muncul terutama ketika kepailitan ditempatkan sebagai bagian dari sengketa ekonomi syariah dan/atau ketika yurisdiksi peradilan agama diposisikan sebagai forum yang seharusnya memeriksa sengketa kepailitan syariah (Baso et al., 2021; Panatagama, 2020). Dengan demikian, pembahasan “menurut Hukum Islam” yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber-sumber yang ada adalah pembacaan normatif tentang bagaimana actio pauliana sebagai instrumen hukum positif Indonesia dapat berfungsi dalam penyelesaian kepailitan berbasis ekonomi syariah, serta bagaimana nilai keadilan dalam filsafat hukum Islam digunakan sebagai kerangka legitimasi dan orientasi penyelesaian sengketa (Baso et al., 2021; Saragi, 2024).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa KUH Perdata dan UUK-PKPU, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menelaah konsep actio pauliana dalam hukum positif Indonesia dan kemudian membacanya dalam perspektif Hukum Islam melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah.

3. Pembahasan

A. Konsep Dasar Actio Pauliana dalam Hukum Positif

Secara konseptual, actio pauliana dipahami sebagai upaya hukum yang diberikan kepada kreditur untuk meminta pembatalan tindakan atau perbuatan hukum debitur dengan pihak ketiga yang dipandang merugikan kreditur, dengan tujuan menghindari kerugian kreditur melalui pembatalan tindakan hukum debitur yang mereduksi jaminan umum kekayaan debitur (Anindra & Anggoro, 2021; Widiyaningrum & Joesoef, 2024). Literatur juga menegaskan bahwa ketentuan actio pauliana di Indonesia terdapat dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan dalam UUK-PKPU, yakni Pasal 41 sampai dengan Pasal 50, dengan karakter bahwa pengaturan kepailitan bersifat lebih khusus (lex specialis) dibanding pengaturan umum KUH Perdata (Anindra & Anggoro, 2021; Hasanah, 2022; Simbolon & Sinaga, 2022).

Penjelasan yang menekankan fungsi protektifnya terhadap kreditur juga konsisten: actio pauliana hadir sebagai upaya perlindungan hukum untuk membatalkan perbuatan debitur yang merugikan kepentingan kreditur, khususnya ketika aset sudah dialihkan sehingga “luput” dari boedel pailit (Hasanah, 2022; Simbolon & Sinaga, 2022; Wiguna et al., 2024).

Perbedaan penting yang terus muncul dalam berbagai sumber adalah pemisahan antara actio pauliana “umum” yang berbasis KUH Perdata dan actio pauliana “kepailitan” yang berbasis UUK-PKPU. Dalam praktik kepailitan, actio pauliana umumnya dipahami sebagai instrumen untuk mengoptimalkan dan “mengembalikan” harta pailit agar dapat dibagikan kepada para kreditur, termasuk kreditur konkuren (Hasanah, 2022; Marpi et al., 2023; Wiguna et al., 2024). Sejalan dengan itu, gugatan ini sering diposisikan sebagai bagian dari “gugatan lain-lain” dalam perkara kepailitan, yakni perkara yang berkaitan dengan boedel pailit dan melibatkan debitur, kreditur, kurator, maupun pengurus (Anindra, 2022; Simbolon & Sinaga, 2022). Basis normatif dan tujuan yang sama, yaitu melindungi kreditur dari pengalihan aset yang merugikan, juga ditunjukkan oleh banyak tulisan yang menempatkan actio pauliana sebagai alat kurator untuk membatalkan transaksi debitur sebelum pailit yang merugikan kreditur (Hasanah, 2022; Onggowijaya, 2022; Wiguna et al., 2024).

B. Unsur dan Pengecualian Actio Pauliana sebagai Titik Temu dengan Nilai Keadilan

Beberapa rujukan merumuskan unsur kunci agar suatu tindakan dapat dibatalkan melalui actio pauliana dalam kepailitan: harus ada “perbuatan hukum” debitur; perbuatan itu merupakan perbuatan yang “tidak diwajibkan”; perbuatan tersebut merugikan kepentingan kreditur atau boedel; dan terdapat aspek pengetahuan, yaitu debitur dan pihak lawan transaksi mengetahui atau sepatutnya mengetahui akibat merugikan kreditur (Hasanah, 2022; Onggowijaya, 2022; Saurmauli, 2022). Sumber lain menegaskan bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan dilakukan, debitur dan pihak yang bertransaksi dengannya mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi kreditur, sehingga pembuktian—termasuk beban pembuktian dalam konteks UUK-PKPU—menjadi isu sentral (Hasanah, 2022; Poesen, 2018; Saurmauli, 2022).

Di sisi lain, terdapat pula pengecualian: perbuatan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan perjanjian dan/atau karena undang-undang, misalnya pembayaran pajak, tidak dapat dimohonkan pembatalannya melalui actio pauliana, untuk mencegah debitur menggunakan actio pauliana sebagai dalih agar tidak melaksanakan kewajiban hukum atau kontraktualnya (Bork, 2021; Gawlik, 2021; Muñoz & Riu, 2020).

Catatan penting yang perlu disintesis adalah adanya nuansa perbedaan penekanan terkait dimensi waktu. Sebagian sumber menekankan jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan sebagai horizon penting actio pauliana dalam kepailitan (Hamzah, 2017; Onggowijaya, 2022), bahkan dipakai sebagai dasar pertimbangan pembatalan jual beli yang terjadi beberapa bulan sebelum pailit dalam putusan yang dianalisis (MINATI, 2024). Akan tetapi, ada rujukan yang justru menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan tidak ada batasan waktu saat dilakukan perbuatan hukum oleh debitur sehingga dapat dibatalkan melalui upaya actio pauliana, sehingga yang mengaturnya adalah daluwarsa gugatan secara umum (Bolzanas et al., 2023). Literatur lain juga menggarisbawahi bahwa dalam praktik peradilan, kerangka satu tahun diperdebatkan—misalnya dipandang bukan sebagai tenggat pengajuan, melainkan terkait distribusi beban pembuktian—sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan perbaikan norma agar lebih jelas (Turnip, 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa, bahkan pada level hukum positif, kepastian parameter waktu dan pembuktiannya masih menjadi isu yang memengaruhi efektivitas perlindungan kreditur sekaligus perlindungan pihak ketiga beritikad baik (Rasji et al., 2023; Turnip, 2023).

C. Subjek yang Berwenang dan Forum Beracara: dari Kreditur ke Kurator serta Implikasinya bagi Kepailitan Syariah

Dalam actio pauliana kepailitan, berbagai sumber menegaskan bahwa kewenangan mengajukan gugatan berada pada kurator, bukan kreditur secara langsung, sebagaimana dirumuskan dalam UUK-PKPU dan ditegaskan melalui pembacaan Pasal 47 ayat (1) UUK-PKPU (Poesen, 2018; Saurmauli, 2022). Kajian berbasis putusan juga menunjukkan penekanan yang sama: kurator adalah pihak yang berwenang mengajukan actio pauliana dalam kepailitan, namun pengadilan dapat menolak apabila unsur, misalnya pengetahuan debitur akan kerugian kreditur, tidak terbukti (Otgongerel, 2022; Poesen, 2018). Dalam perspektif pembeda normatif, tulisan lain menegaskan bahwa actio pauliana berdasarkan KUH Perdata diajukan kreditur ke Pengadilan Negeri, sedangkan actio pauliana dalam kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga dan dimaksudkan dapat dibuktikan lebih sederhana sehingga lebih protektif bagi kreditur, sekurang-kurangnya dari sisi desain kelembagaan forum (Hartanti & Agustina, 2022; Hasanah, 2022; Wiguna et al., 2024).

Konstruksi forum ini menjadi relevan ketika pembahasan bergeser ke kepailitan syariah. Terdapat rujukan yang secara eksplisit mendorong perluasan atau penegasan kewenangan Peradilan Agama dalam perkara kepailitan syariah dengan argumentasi bahwa sengketa kepailitan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah dan karenanya harus diselesaikan menggunakan aturan Islam, serta Peradilan Agama diposisikan sebagai opsi terbaik dibanding Pengadilan Niaga (Baso et al., 2021). Pada saat yang sama, rujukan tersebut juga menegaskan bahwa tindakan debitur terhadap asetnya menjadi sangat terbatas dalam kepailitan, dan apabila tindakan debitur diperkirakan menimbulkan kerugian atau menurunkan boedel, kurator dapat mengajukan pembatalan tindakan hukum itu (Baso et al., 2021). Dengan demikian, secara konseptual menurut sumber yang tersedia, actio pauliana tetap dipahami sebagai mekanisme pembatalan transaksi yang merugikan boedel atau kreditur, tetapi wacana “menurut Hukum Islam” beririsan terutama pada dua isu: pertama, forum atau otoritas yang mengadili kepailitan syariah; dan kedua, dasar nilai serta prinsip penyelesaian, yaitu keadilan dan kemaslahatan, yang menjiwai penanganannya (Baso et al., 2021; Panatagama, 2020).

D. Akibat Hukum Pembatalan dan Isu Perlindungan Pihak Ketiga: Kebutuhan Keseimbangan dan Kepastian

Akibat hukum ketika gugatan actio pauliana dikabulkan dalam kepailitan digambarkan sebagai pembatalan perbuatan hukum debitur sehingga aset yang dialihkan harus kembali ke boedel pailit untuk kepentingan pemberesan dan pembagian kepada para kreditur (Onggowijaya, 2022; Saurmauli, 2022). Literatur lain merinci konsekuensi pada pihak ketiga: pihak ketiga atau kreditur yang menguasai objek boedel dapat diwajibkan mengembalikan benda kepada kurator; apabila benda musnah atau telah dialihkan lagi, dapat diganti dengan pembayaran nilai atau uang kerugian (Pangestu, 2019). Selain itu, perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik sering didiskusikan: ketika objek sengketa masuk ke harta pailit dan pihak ketiga beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat diposisikan sebagai kreditur konkuren—sekaligus menunjukkan bahwa pembatalan transaksi menimbulkan redistribusi risiko yang tidak ringan bagi pihak ketiga (Onggowijaya, 2022; Zahroh et al., 2024). Namun, sejumlah penelitian menilai kriteria perlindungan pihak ketiga beritikad baik dalam actio pauliana belum jelas atau tegas dalam legislasi sehingga memunculkan ketidakpastian dan mendorong usulan perubahan norma atau pedoman Mahkamah Agung (Rasji et al., 2023; Turnip, 2023; Zahroh et al., 2024).

Isu perlindungan pihak ketiga juga muncul dalam konteks aset keluarga, yaitu harta bersama suami-istri. Kajian mengenai actio pauliana terhadap harta bersama dalam boedel pailit menyimpulkan bahwa akibatnya berupa pembatalan perbuatan hukum pihak yang bertransaksi dengan debitur sehingga pihak tersebut dapat mengalami kerugian, sekaligus dikritik karena kepastian hukum bagi pihak ketiga yang “tidak tahu menahu” dinilai belum tercapai dan pembuktiannya sulit (Witariyani et al., 2021). Dengan kata lain, desain actio pauliana bergerak di antara dua tujuan: memulihkan boedel demi kepentingan kreditur sebagai proteksi kolektif dan sekaligus menghindari ketidakadilan bagi pihak ketiga beritikad baik sebagai proteksi individual, yang pada tingkat normatif dan praktik masih memunculkan perdebatan (Rasji et al., 2023; Turnip, 2023; Witariyani et al., 2021).

E. Perspektif Hukum Islam: Kepailitan Syariah, Intervensi Hakim, dan Pembatalan Tindakan yang Merugikan

Rujukan yang tersedia menempatkan kepailitan dalam ekonomi syariah sebagai ranah yang menuntut penggunaan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan konsekuensi kelembagaan bahwa Peradilan Agama dinyatakan berwenang mengadili sengketa kepailitan syariah dan kebebasan pencari keadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai keyakinan agama dipandang “sepenuhnya dijamin” (Baso et al., 2021). Dalam kerangka itu, ketika debitur tidak lagi mampu membayar utang karena aset tidak ada atau tidak cukup, disebutkan bahwa ulama fikih sepakat memperbolehkan hakim melakukan intervensi untuk menyelesaikan utang (Baso et al., 2021). Secara fungsional, intervensi tersebut paralel dengan logika kepailitan: pembatasan kewenangan debitur atas pengurusan atau pengalihan aset dan penguatan mekanisme kolektif untuk menyelesaikan klaim kreditur secara tertib (Baso et al., 2021; Panatagama, 2020).

Di titik inilah actio pauliana dapat dibaca sebagai perangkat legal dalam hukum positif Indonesia yang kompatibel secara tujuan dengan narasi penyelesaian utang menurut ekonomi syariah: apabila tindakan debitur terhadap pihak ketiga sebelum putusan pailit berdampak merugikan boedel, maka prinsip pembatalan—disebut sebagai prinsip actio pauliana—dapat digunakan untuk mengembalikan posisi harta agar dapat dipergunakan bagi pemenuhan kewajiban terhadap kreditur (Baso et al., 2021). Namun, perlu ditegaskan secara metodologis bahwa sumber yang disediakan tidak menguraikan doktrin actio pauliana sebagai terminologi asli dalam fikih, melainkan menyatakan penggunaannya sebagai “prinsip” pembatalan dalam konteks kepailitan syariah dalam lanskap hukum Indonesia (Baso et al., 2021; Panatagama, 2020). Karena itu, “actio pauliana menurut Hukum Islam” berdasarkan referensi yang tersedia lebih tepat dipahami sebagai: pertama, penerimaan instrumentasi pembatalan tindakan debitur yang merugikan sebagai sarana penyelesaian utang dalam kepailitan syariah; dan kedua, peneguhan bahwa penyelesaian kepailitan syariah seharusnya dipandu oleh prinsip-prinsip Islam serta diforumkan pada peradilan yang relevan (Baso et al., 2021; Panatagama, 2020).

F. Maqāṣid al-Syarī'ah, Keadilan Substantif, dan Rasionalitas Pembatalan Transaksi yang Merugikan

Kerangka filsafat hukum Islam yang disediakan oleh salah satu rujukan menegaskan bahwa teori keadilan dalam hukum Islam terkait dengan tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya berorientasi mewujudkan “kemanfaatan” bagi manusia, mencakup kemanfaatan dunia dan akhirat (Saragi, 2024). Dalam literatur kepailitan Indonesia, actio pauliana juga diposisikan sebagai instrumen yang berorientasi keadilan, bahkan secara eksplisit disebut sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan substantif bagi kreditur ketika ada tindakan debitur yang merugikan kreditur, termasuk dengan karakter “restitutif” karena bertujuan memulihkan kerugian atau mengembalikan kondisi boedel agar kepastian jumlah utang pailit terjaga (Casasola, 2019). Pada titik sintesis, rujukan tentang kesamaan filosofis antara tradisi Hukum Islam dan hukum kepailitan Barat—yang dinyatakan dapat menerima perubahan atau harmonisasi karena kesamaan prinsipil—dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa instrumen pembatalan transaksi yang merugikan kreditur seperti actio pauliana dalam hukum positif tidak berdiri berlawanan dengan orientasi nilai keadilan atau kemaslahatan, melainkan dapat dipahami sebagai perangkat untuk mencegah kekacauan perebutan aset dan memastikan keteraturan pemenuhan hak kreditur (Panatagama, 2020; Saragi, 2024; Sirait et al., 2023).

Akan tetapi, pendekatan berbasis keadilan, baik “keadilan substantif” maupun kemaslahatan, juga menuntut kehati-hatian pada dimensi pembuktian dan perlindungan pihak ketiga. Beberapa rujukan memperlihatkan bahwa gugatan actio pauliana tidak selalu dikabulkan, antara lain karena pembuktian unsur pengetahuan atau itikad buruk debitur tidak terpenuhi (Otgongerel, 2022; Poesen, 2018). Di sisi lain, terdapat kritik bahwa legislasi belum cukup jelas mengenai kriteria pihak ketiga beritikad baik dalam sengketa actio pauliana, sehingga reformasi norma atau pedoman dibutuhkan agar keseimbangan kepentingan tercapai (Rasji et al., 2023; Turnip, 2023). Dari perspektif nilai, kebutuhan “keseimbangan” perlindungan kepentingan debitur dan kreditur juga dinyatakan sebagai tujuan UUK-PKPU, termasuk ketika ketentuan actio pauliana dipahami sebagai upaya membatalkan tindakan debitur yang merugikan kreditur melalui pengadilan (Gawlik, 2021). Dengan demikian, sintesis yang didukung sumber-sumber ini mengarah pada argumen bahwa pembacaan “Hukum Islam” terhadap actio pauliana dalam konteks Indonesia tidak cukup hanya menegaskan pembatalan sebagai alat proteksi kreditur, tetapi juga harus menekankan batasan-batasan normatif, pengecualian perbuatan wajib, beban pembuktian, dan perlindungan pihak ketiga sebagai prasyarat tercapainya keadilan (Bork, 2021; Gawlik, 2021; Turnip, 2023).

G. Implikasi Praktis untuk Kepailitan Ekonomi Syariah: Kebutuhan Desain Norma yang Lebih Tegas

Sumber yang menelaah kepailitan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) menunjukkan adanya berbagai problem internal, seperti keterbatasan hukum materiel, sumber daya manusia, budaya hukum, dan infrastruktur, serta kelemahan pengawasan internal dan eksternal, dan merekomendasikan perlunya pengaturan kepailitan baru yang lebih mampu mengakomodasi aturan yang tersebar (Panatagama, 2020). Sementara itu, diskursus perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk kepailitan syariah menekankan urgensi dan progresivitas penguatan yurisdiksi agar sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan berdasarkan prinsip Islam (Baso et al., 2021). Dalam ruang yang sama, problem actio pauliana—khususnya pembuktian yang kompleks serta perlindungan pihak ketiga beritikad baik—juga diidentifikasi sebagai hambatan yang membuat mekanisme ini tidak selalu “sederhana” sebagaimana dibayangkan, sehingga memerlukan perbaikan peraturan, misalnya kriteria itikad baik, penegasan periode satu tahun sebagai parameter beban pembuktian, dan pengaturan timeline gugatan (Rasji et al., 2023; Turnip, 2023). Dengan demikian, untuk kepailitan syariah, kebutuhan desain norma yang lebih tegas tampak sebagai simpul bersama: penguatan forum yang tepat, kepastian parameter pembatalan transaksi yang merugikan, dan mekanisme proteksi pihak ketiga agar penyelesaian sengketa benar-benar memenuhi orientasi keadilan atau kemaslahatan (Baso et al., 2021; Panatagama, 2020; Turnip, 2023).

4. Penutup

Berdasarkan rujukan yang disediakan, actio pauliana adalah instrumen hukum positif Indonesia—KUH Perdata dan UUK-PKPU—untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur atau boedel pailit, biasanya melalui kurator dan diperiksa di Pengadilan Niaga, dengan unsur pembuktian mengenai sifat perbuatan yang tidak diwajibkan serta pengetahuan debitur dan pihak lawan transaksi (Anindra & Anggoro, 2021; Poesen, 2018; Saurmauli, 2022; Simbolon & Sinaga, 2022).

Dalam konteks kepailitan syariah, sumber-sumber yang tersedia tidak memposisikan actio pauliana sebagai doktrin terminologis fikih klasik yang diuraikan secara mandiri, melainkan sebagai “prinsip” pembatalan transaksi yang dapat digunakan untuk mencegah penurunan boedel dan mendukung penyelesaian utang secara tertib, sejalan dengan legitimasi intervensi hakim dalam penyelesaian utang ketika debitur tidak mampu membayar (Baso et al., 2021).

Orientasi nilai yang dipakai untuk membaca kompatibilitasnya dengan Hukum Islam dalam sumber yang tersedia bertumpu pada kerangka keadilan atau kemanfaatan maqāṣid dan gagasan bahwa tradisi Hukum Islam memiliki kesamaan filosofis tertentu dengan tujuan-tujuan kepailitan modern, sementara praktiknya menuntut keseimbangan perlindungan kreditur, debitur, dan pihak ketiga beritikad baik melalui kepastian norma dan pembuktian yang adil (Gawlik, 2021; Rasji et al., 2023; Saragi, 2024; Sirait et al., 2023; Turnip, 2023).

Daftar Pustaka

Anindra, C. F. (2022). Implementation of Curator's Authority to Filing Actio Pauliana Suit (Study of Case Verdict Number 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst). Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 22(1), 61–77. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.872 

Anindra, C. F., & Anggoro, T. (2021). Implementasi kewenangan kurator dalam mengajukan gugatan actio pauliana berdasarkan putusan nomor 01/PDT.SUS/ACTIOPAULIANA/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. Palar | Pakuan Law Review, 7(2), 299–323. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4176 

Baso, F., Kholifah, A., Djaoe, A. N. M., & H, R. S. Sari. (2021). Analysis of the balance of interest protection of debtors and creditors in the bankruptcy law. Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 8(2), 1. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v8i2.21320 

Bolzanas, D., Jokubauskas, R., & Świerczyński, M. (2023). The development of transaction avoidance in European Union insolvency law. International Comparative Jurisprudence. https://doi.org/10.13165/j.icj.2023.12.007 

Bork, R. (2021). Sequana I: Struggling with section 423 of the Insolvency Act 1986. International Insolvency Review, 31(1), 8–22. https://doi.org/10.1002/iir.1442

Casasola, O. (2019). The transaction avoidance regime in the recast European insolvency regulation: Limits and prospects. International Insolvency Review, 28(2), 163–183. https://doi.org/10.1002/iir.1343 

Gawlik, Z. (2021). Wybrane instytucje polskiego prawa prywatnego dla ochrony wierzyciela. Studia Iuridica Lublinensia, 30(4), 167. https://doi.org/10.17951/sil.2021.30.4.167-185 

Hamzah, A. J. (2017). Pembuktian debitur terhadap actio pauliana dalam kepailitan. Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, 1(2), 5–18. https://doi.org/10.32534/djmc.v1i2.5 

Hartanti, O. P., & Agustina, R. (2022). Kekosongan hukum terhadap kreditor yang tidak mau menyerahkan harta yang terdaftar dalam boedel pailit. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 259–270. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i2.7029 

Hasanah, A. N. (2022). Perlindungan hukum bagi kreditur pada gugatan actio pauliana. Politica Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, 9(2), 26–37. https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4574 

MINATI, T. (2024). Juridical reasons for the acceptance of the actio pauliana application for assets encumbered with mortgage rights in decision number 461 K/PDT.SUS-BANKRUPT/2019. Authentica, 6(2), 80–88. https://doi.org/10.20884/1.atc.2023.6.2.362 

Marpi, Y., Pujiyono, P., & Purwadi, H. (2023). The implementation of actio pauliana creditor law bankruptcy boedel dispute process to achieve substantive justice. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 11(3), 528–538. https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1305 

Muñoz, D. R., & Riu, M. R. (2020). Reconciling legal certainty in corporate divisions with respect for civil law remedies: Case C-394/18 I.G.I. Srl v. Maria Grazia Cicenia. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 27(3), 358–378. https://doi.org/10.1177/1023263x20942995 

Naibaho, M. Y., Yuhelson, & Tondy, C. J. (2022). The existence of marriage joint property in the bankruptcy estate due to act of actio pauliana by curator. Jurnal Gagasan Hukum, 4(2), 80–89. https://doi.org/10.31849/jgh.v4i2.12147 

Onggowijaya, H. (2022). Regulation model for filing an actio pauliana lawsuit by creditors to revoke the debtor's legal actions prior to declaration of bankruptcy by the commercial court. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 11(7), 350–356. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i7.2165 

Otgongerel, J. (2022). Decisions of the Court of Justice of the European Union in actio pauliana disputes. European Integration Studies, 18(2), 24–32. https://doi.org/10.46941/2022.e2.24-32 

Panatagama, A. (2020). Actio pauliana dalam kepailitan yang melebihi jangka waktu satu tahun. Jurist-Diction, 3(4), 1249. https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20205

Pangestu, P. D. (2019). Actio pauliana as the rights protection efforts for creditors in the bankruptcy case. Journal of Private and Commercial Law, 3(1), 26–29. https://doi.org/10.15294/jpcl.v3i1.18673 

Poesen, M. (2018). Once more unto the breach: The actio pauliana is a matter relating to a contract in EU private international law. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3470216 

Rasji, R., Saly, J. N., & Widyastuti, S. (2023). Juridical analysis of creditor protection related to the transfer of property in bankruptcy proceedings by debtors. Journal Research of Social Science Economics and Management, 3(1), 22–35. https://doi.org/10.59141/jrssem.v3i1.505 

Saragi, N. E. E. R. (2024). Penentuan harta pailit terkait putusan actio pauliana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 3(2), 228–240. https://doi.org/10.58344/locus.v3i2.2494 

Saurmauli, R. I. (2022). Legal certainty of actio pauliana decision in bankruptcy cases. Locus Journal of Academic Literature Review, 386–393. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.92 

Simbolon, A., & Sinaga, I. P. A. S. (2022). Penafsiran hukum oleh hakim terhadap gugatan lain-lain dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, 14(2), 126–145. https://doi.org/10.24903/yrs.v14i2.1617 

Sirait, P., Junaidi, M., Sudarmanto, K., & Sofyan, S. (2023). Pencabutan putusan pailit dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Jurnal Usm Law Review, 6(3), 1279–1294. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911

Turnip, M. (2023). Juridical review of actio pauliana against bankrupt boedal becoming the object of liability. Justisi, 10(1), 159–173. https://doi.org/10.33506/js.v10i1.2438 

Widiyaningrum, W., & Joesoef, I. E. (2024). Penerapan asas actio pauliana kepailitan dan perlindungan hukumnya terhadap pembeli yang beritikad baik. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 57–74. https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p57-74 

Wiguna, I. N., Andaretna, L. M., Budianto, M. C., & Vala, T. A. (2024). Legal protection for third parties in good faith on actio pauliana litigation in bankruptcy proceedings. Yuridika, 39(2), 181–210. https://doi.org/10.20473/ydk.v39i2.56057 

Witariyani, P. T., Sujana, I. N., & Ujianti, N. M. P. (2021). Akibat hukum perjanjian kawin terhadap pihak ketiga dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 207–211. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3105.207-211 

Zahroh, F., Sarumaha, N. M., & Nugroho, L. D. (2024). Perlindungan hukum kreditur konkuren dengan menggunakan mekanisme gugatan lain-lain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Deposisi Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 2(4), 69–81. https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4202