01163 - Publiciana: Kajian Romanistik, Penerimaan Modern, dan Perspektif Metodologi Hukum Islam

Abstract

Actio Publiciana is a Roman law instrument designed to protect good-faith possessors who are in the process of acquiring ownership through usucapio, by means of a legal fiction that presumes the prescriptive period has already elapsed. This article examines the doctrinal genealogy of actio Publiciana within the Roman legal tradition, its structural relationship with rei vindicatio and usucapio, the normative limits imposed upon it, its modern reception in various civil law jurisdictions, and its methodological position when evaluated from the perspective of Islamic law. The analysis demonstrates that actio Publiciana functions as a praetorian remedy that bridges the gap between factual possession and formal civil ownership, operating through the technique of actio ficticia. In modern reception, the instrument has been retained in some jurisdictions as the action of the presumed owner, integrated as a subspecies of vindication in others, or rejected as a standalone institution. With respect to Islamic law, the available sources do not support the existence of a fiqh institution directly equivalent to actio Publiciana; rather, the methodological tools of Islamic jurisprudence—namely qiyās, judicial discretion (taqdir al-qādī), and the preventive principle of sadd al-dzarī'ah—provide the only available framework through which such an instrument could conceivably be reconstructed.

Keywords: actio Publiciana; Roman law; usucapion; rei vindication; Islamic law; possessory protection; legal fiction 

Abstrak

Actio Publiciana merupakan instrumen hukum Romawi yang dirancang untuk melindungi pemegang beriktikad baik yang sedang dalam proses perolehan kepemilikan melalui usucapio, dengan menggunakan teknik fiksi hukum bahwa tenggang waktu preskripsi telah terpenuhi. Artikel ini mengkaji genealogi dogmatis actio Publiciana dalam tradisi hukum Romawi, hubungan strukturalnya dengan rei vindicatio dan usucapio, batas-batas normatif yang membatasinya, penerimaan modernnya di berbagai yurisdiksi hukum sipil, serta posisinya secara metodologis ketika ditimbang dari perspektif hukum Islam. Analisis menunjukkan bahwa actio Publiciana berfungsi sebagai upaya hukum pretorian yang menjembatani kesenjangan antara penguasaan faktual dan kepemilikan sipil formal, yang bekerja melalui teknik actio ficticia. Dalam penerimaan modern, instrumen ini dipertahankan di sebagian yurisdiksi sebagai gugatan pemilik yang diasumsikan, diintegrasikan sebagai subspesies vindikasi di yurisdiksi lain, atau ditolak sebagai institusi mandiri. Adapun dalam perspektif hukum Islam, sumber-sumber yang tersedia tidak mendukung adanya institusi fiqh yang secara langsung setara dengan actio Publiciana; perangkat metodologis hukum Islam—yakni qiyās, diskresi hakim (taqdir al-qādī), dan prinsip preventif sadd al-dzarī'ah—hanya menyediakan kerangka di mana instrumen semacam itu secara metodologis dapat direkonstruksi. 

Kata kunci: actio Publiciana; hukum Romawi; usucapion; rei vindication; hukum Islam; perlindungan possesor; fiksi hukum 

1. Pendahuluan

A. Posisi Actio Publiciana Menurut Hukum Islam

Istilah actio Publiciana (sering juga disebut “gugatan Publiciana”) berasal dari tradisi hukum Romawi dan kemudian menjadi bagian dari kosakata hukum perdata kontinental untuk menjelaskan suatu bentuk perlindungan terhadap penguasaan/posisi seseorang yang “dipandang” sebagai pemilik, meskipun kepemilikan sipilnya belum sempurna. Dalam literatur hukum Romawi dan penerimaan modernnya, actio Publiciana dipahami sebagai upaya perlindungan petitornya “pemilik yang diasumsikan” (presumed owner) atau pemegang yang beriktikad baik yang sedang “dalam jalan” menuju perolehan hak milik melalui lembaga usucapio (acquisitive prescription) (Cremades, 2021; Erman, 1890; Gruen & Diosdi, 1971; Mayr, 1905; Zendeli, 2019; Živkovska & Pržeska, 2023).

Karena itu, pembahasan yang berbasis bukti yang tersedia akan menunjukkan dua hal: (i) doktrin dan fungsi actio Publiciana dijelaskan sangat rinci dalam sumber-sumber hukum Romawi dan tradisi romanistik (termasuk penerimaan di beberapa sistem hukum modern) (Amadei, n.d.; Erman, 1890; Gruen & Diosdi, 1971; Jong, 2020; Živkovska & Pržeska, 2023); sedangkan (ii) sumber-sumber yang disediakan hampir tidak memuat pembahasan substantif tentang actio Publiciana sebagai institusi yang secara historis-dogmatis “berasal” dari fiqh atau hukum Islam, sehingga klaim tentang adanya padanan langsung dalam hukum Islam tidak dapat ditegakkan hanya dari bahan yang tersedia (Holligan, 2017; Lemaitre, 2022).

Dengan demikian, “menurut Hukum Islam” dalam artikel ini harus dibaca secara ketat sebagai: bagaimana instrumen asing bernama actio Publiciana dapat dipetakan/ditimbang dari perspektif metodologi hukum Islam (uṣūl al-fiqh)—bukan sebagai institusi fiqh yang sudah mapan—karena itulah yang dapat didukung oleh sumber-sumber yang diberikan (Holligan, 2017; Lemaitre, 2022; Wenger, 1907).

2. Genealogi dan Rasionalitas Actio Publiciana dalam Hukum Romawi

A. Akar Romanistik dan Fungsi Pretorian

Dalam kajian perbandingan modern, actio Publiciana secara eksplisit ditempatkan sebagai salah satu “gugatan kebendaan” (petitory actions) yang berakar pada hukum Romawi, berdampingan dengan rei vindicatio dan actio negatoria (Gruen & Diosdi, 1971; Zendeli, 2019). Literatur yang membahas penerimaan konseptualnya menegaskan bahwa actio Publiciana adalah “petitory action” yang juga berasal dari hukum Romawi dan diperkenalkan untuk melindungi pemegang/possesor yang berhati nurani (conscientious possessor) atau beriktikad baik terhadap pihak ketiga (Gruen & Diosdi, 1971).

Dalam uraian yang menekankan aspek historis-dogmatis, tindakan pretorian ini dikaitkan dengan perlindungan atas apa yang dalam tradisi romanistik disebut “pemilik pretorian/bonitarian” (misalnya, seseorang yang memperoleh res mancipi melalui traditio sehingga belum menjadi pemilik Quiritary, tetapi layak dilindungi) (Cremades, 2021; Stefanović, 2018). Dengan kerangka itu, actio Publiciana dipahami sebagai mekanisme yang “menjembatani” ketegangan antara keadaan faktual (penguasaan) dan status yuridis formal (kepemilikan sipil) yang baru akan sempurna setelah lewatnya waktu usucapio (Cremades, 2021; Erman, 1890; Živkovska & Pržeska, 2023).

B. Teknik Fiksi sebagai Inti Perlindungan

Rasionalitas kunci actio Publiciana dalam sumber-sumber ini adalah teknik pretorian berupa fiksi: penggugat diperlakukan “seolah-olah” syarat waktu usucapio sudah terpenuhi. Literatur yang menjelaskan sifat fiktif ini menyatakan bahwa pretor memberikan perlindungan melalui suatu actio in rem yang berbasis fiksi bahwa tenggang waktu usucapio telah berlalu, sehingga pihak yang belum menjadi pemilik sipil dapat menuntut pemulihan benda dari pemegang saat ini (Krüger, 1891).

Penjelasan yang sejalan muncul dalam uraian konseptual tentang hukum Romawi yang menyatakan bahwa actio Publiciana adalah actio ficticia (fiktif) dan dimodelkan pada rei vindicatio; formula gugatannya “berpura-pura” seolah-olah usucapio sudah terjadi pada pihak penggugat (Cremades, 2021; Rahmi et al., 2022). Literatur lain menegaskan pemahaman yang sama dalam bahasa yang lebih langsung: actio Publiciana terutama diberikan kepada possesor beriktikad baik yang sedang menuju usucapio, karena ia belum dapat memakai rei vindicatio (yang menuntut pembuktian kepemilikan), namun ia memerlukan sarana untuk memulihkan benda agar tetap dapat sampai pada kepemilikan melalui usucapio (Živkovska & Pržeska, 2023). Dengan demikian, sifat fiksi bukan ornamen konseptual, melainkan inti teknik perlindungan yang membedakannya dari rei vindicatio yang berbasis “dominium” (kepemilikan) (Krüger, 1891; Rahmi et al., 2022; Živkovska & Pržeska, 2023).

3. Konstruksi Dogmatis: Hubungan dengan Rei Vindicatio, Usucapio, dan Iusta Causa

A. Hubungan dengan Rei Vindicatio

Keterkaitan erat actio Publiciana dengan rei vindicatio ditegaskan secara berulang dalam sumber-sumber yang tersedia. Dalam studi komparatif mengenai acquisitive prescription untuk benda bergerak, misalnya, dinyatakan bahwa actio Publiciana memberi perlindungan kepada possesor preskriptif “hampir seperti” pemilik karena masa preskripsi belum selesai, dan bahkan dikutip pernyataan seorang yuris Romawi bahwa “segala hal yang dikatakan tentang vindikasi berlaku juga bagi actio Publiciana” (Erman, 1890). Uraian tentang rezim possessio dalam hukum Romawi klasik juga menyatakan bahwa ketika perlindungan interdiktal tidak lagi memadai, possesor dapat beralih ke actio Publiciana yang “mirip” dengan rei vindicatio untuk memulihkan benda dari pemegang mana pun (Mayr, 1905).

Penjelasan doktrinal lain mengunci pembedaan basisnya: rei vindicatio bertumpu pada kepemilikan (dominium), sedangkan actio Publiciana bertumpu pada penguasaan yang “layak untuk preskripsi” (posse yang apt) dan karenanya menuntut prasyarat seperti iustus titulus dan bona fides dalam konteks usucapio biasa (Živkovska & Pržeska, 2023). Karena itu, dalam kerangka romanistik yang tercermin pada sumber-sumber ini, hubungan keduanya bukan sekadar analogi, melainkan hubungan “model-varian”: actio Publiciana dipahami sebagai varian vindikasi yang difiksikan demi melindungi posisi yang belum final secara kepemilikan (Erman, 1890; Krüger, 1891; Rahmi et al., 2022; Živkovska & Pržeska, 2023).

B. Peran Iusta Causa

Sumber dogmatis dari Digest yang dipaparkan dalam kajian hermeneutik juga memperlihatkan fokus pada “alasan yang sah” (iusta causa). Dalam pembacaan terhadap D. 6,2,3,1–6 (“De publiciana in rem actione”), dikutip rumusan pretor “ex iusta causa petet” dan dijelaskan bahwa mereka yang memiliki iusta causa traditionis menggunakan Publiciana, yang tidak hanya tersedia bagi pembeli beriktikad baik tetapi juga bagi pihak lain (misalnya penerima benda karena dos) sebelum usucapio selesai (Levy, 1921). Ini konsisten dengan gambaran umum dalam literatur penerimaan modern yang menempatkan actio Publiciana sebagai instrumen yang melindungi possesor yang berada pada jalur preskriptif berdasarkan sebab perolehan yang dinilai sah dalam kerangka pretorian (Gruen & Diosdi, 1971; Levy, 1921; Živkovska & Pržeska, 2023).

4. Ruang Lingkup Subjek dan Objek: Siapa Dapat Menggugat, Terhadap Siapa, dan Apa yang Dipulihkan

A. Penggugat dan Objek Gugatan

Dalam sistem modern yang mengakui actio Publiciana, ia sering dirumuskan sebagai “gugatan pemilik yang diasumsikan” (action of the presumed owner) (Gruen & Diosdi, 1971; Zendeli, 2019). Kerangka ini juga dipakai untuk menjelaskan bahwa dalam hukum Romawi, actio Publiciana berfungsi melindungi possesor sipil (civil possessor) seolah-olah pemilik sipil sebelum waktu usucapio terpenuhi, dan dapat dipakai untuk memulihkan benda dari pemegang mana pun (Mayr, 1905). Dalam kajian komparatif Rusia–Skotlandia, bahkan ditegaskan bahwa actio in rem Publiciana memungkinkan pemulihan penguasaan bukan hanya dari pihak yang melakukan perampasan, tetapi juga dari pihak lain “di luar” pelaku dispossession (Erman, 1890). Pemulihan yang dicari, dengan demikian, bersifat in rem (mengikuti bendanya), sejalan dengan tipologi tindakan kebendaan dalam tradisi romanistik (Erman, 1890; Krüger, 1891; Živkovska & Pržeska, 2023).

B. Keterbatasan Ruang Lingkup: Exceptio Iusti Dominii

Namun, ruang lingkup itu tidak tanpa batas. Sumber Byzantium/Justinian yang dibahas dalam studi khusus menunjukkan adanya perhatian pada pertanyaan kapan tindakan ini dapat diarahkan “bahkan terhadap pemilik” dan bagaimana hakim menilai keadilan jika tergugat mengajukan exceptio iusti dominii (eksepsi kepemilikan yang sah) (Jong, 2020). Dengan kata lain, sekalipun actio Publiciana secara tipikal diasosiasikan dengan possesor beriktikad baik, sumber-sumber Byzantium yang ditafsirkan dalam kajian itu mengindikasikan varian khusus (disebut actio quasi Publiciana) yang dapat muncul dalam keadaan tertentu dan memaksa hakim mengevaluasi apakah eksepsi “pemilikan yang sah” patut diterima dalam konfigurasi kasus tersebut (Jong, 2020).

Ini paralel dengan catatan doktrinal tentang pentingnya exceptio iusti dominii dalam arsitektur formula: tanpa kecakapan pretorian memasukkan exceptio tersebut, iudex tidak “secara otomatis” mempertimbangkan klaim tergugat bahwa ia pemilik sipil, sebab hakim terikat pada instruksi formula yang diberikan pretor (Rudokvas & Steven, 2022). Maka, lingkup pemulihan Publiciana bukan hanya soal siapa penggugat, melainkan juga soal bagaimana sistem eksepsi dan replikasi mengatur benturan antara perlindungan possesor dan kepemilikan sipil (Jong, 2020; Rudokvas & Steven, 2022).

5. Actio Quasi Publiciana dan Kebijakan Pembatasannya

A. Larangan terhadap Perolehan melalui Perampasan

Literatur Byzantium mempertegas bahwa tradisi kemudian mengenal istilah actio quasi Publiciana, dan sumber Digest tertentu (misalnya D. 6,1,70) bahkan menyebut nama itu secara eksplisit dalam konteks penolakan pemberian tindakan tersebut. Dalam pembacaan yang disajikan, D. 6,1,70 dipahami menolak pemberian actio quasi Publiciana agar tidak “menjadi dalam kekuasaan setiap orang” memperoleh benda melalui perampasan terhadap kehendak pemilik sekalipun membayar harga yang adil (Jong, 2020). Literatur romanistik lain menggarisbawahi signifikansi sumber ini: D. 6,1,70 disebut sebagai satu-satunya tempat dalam Digest yang menyebut quasi Publiciana actio dan menunjukkan bagaimana fiksi usucapio (sebagai inti Publiciana) diposisikan secara problematis bila perolehan faktualnya bermasalah (Verhagen, 2013).

Dengan demikian, sekalipun actio Publiciana berorientasi protektif terhadap possesor, sumber-sumber yang ada sekaligus memperlihatkan kebijakan pembatasan yang menutup akses bagi situasi perolehan yang terkait kekerasan/perampasan—sebuah indikasi bahwa “perlindungan possesor” tidak dimaksudkan menormalisasi pelanggaran yang serius terhadap kepemilikan (Jong, 2020; Verhagen, 2013).

B. Larangan Alienasi oleh Undang-Undang/Konstitusi

Di luar isu perampasan, sumber yang membahas larangan alienasi dalam hukum Romawi klasik menyatakan secara eksplisit bahwa actio Publiciana tidak kompeten bila suatu lex atau constitutio melarang alienasi benda tersebut. Dalam pembahasan mengenai larangan alienasi fundi dotalis (lex Iulia), dikutip pernyataan Paulus: jika suatu benda dilarang dialihkan oleh undang-undang atau konstitusi, maka Publiciana tidak diberikan, karena dalam kasus demikian pretor tidak melindungi siapa pun agar tidak bertindak melawan hukum (“Frontmatter,” 2020).

Konsekuensinya adalah konseptual: actio Publiciana bukanlah “alat serbaguna” untuk semua possesor, melainkan tindakan pretorian yang tunduk pada batas “keteraturan normatif” yang lebih tinggi (larangan perundang-undangan) (“Frontmatter,” 2020). Ini juga memperkuat pembacaan bahwa Publiciana bekerja dalam rezim ius honorarium untuk melunakkan/menutup celah ius civile, tetapi tidak untuk menabrak larangan eksplisit yang ingin dipertahankan sistem (Cremades, 2021; “Frontmatter,” 2020; Stefanović, 2018).

6. Penerimaan Modern: Dari Makedonia Utara sampai Rusia dan Perdebatan dalam Hukum Spanyol

A. Makedonia Utara

Dalam hukum kebendaan Makedonia Utara, literatur menyatakan bahwa perlindungan hak milik direalisasikan melalui beberapa gugatan kebendaan, dan secara eksplisit mencantumkan “gugatan pemilik yang diasumsikan (actio Publiciana)” sebagai salah satu jenis gugatan untuk perlindungan kepemilikan, bersama rei vindicatio dan actio negatoria (Zendeli, 2019). Artikel lain yang memetakan “petitory protection” dalam undang-undang kepemilikan Makedonia menyebut empat tindakan petitornya—termasuk actio Publiciana sebagai tindakan pemilik yang diasumsikan—dan menegaskan asal-usulnya dari hukum Romawi serta pengenalannya oleh pretor Publicius untuk melindungi possesor yang berhati nurani terhadap pihak ketiga (Gruen & Diosdi, 1971). Dengan demikian, dalam penerimaan modern tertentu, actio Publiciana dipertahankan sebagai mekanisme formal dalam katalog gugatan kebendaan yang berfungsi mengatasi kesenjangan antara possesi dan kepemilikan penuh (Gruen & Diosdi, 1971; Zendeli, 2019).

B. Rusia

Dalam konteks Rusia, literatur perbandingan menegaskan adanya dukungan statuter modern yang menempatkan klaim perlindungan possesor preskriptif beriktikad baik (misalnya klaim berdasarkan Pasal 234(2) KUHPerdata Rusia) sebagai “reinkarnasi” atau analog dari actio in rem Publiciana dalam hukum Romawi, dan secara tegas menyatakan bahwa perlindungan itu hanya untuk possesor preskriptif yang beriktikad baik (Erman, 1890). Analisis lain menambahkan bahwa dalam doktrin Rusia, klaim Pasal 234(2) dipandang sebagai analog Rusia dari actio in rem Publiciana (Koschembahr-Lyskowski, 1898). Kedua sumber ini menunjukkan pola penerimaan fungsional: Publiciana dipakai sebagai model historis untuk merancang proteksi kebendaan bagi possesor preskriptif sebelum kepemilikan terbentuk sempurna, dengan syarat kunci iktikad baik (Erman, 1890; Koschembahr-Lyskowski, 1898).

C. Spanyol

Sementara itu, dalam tradisi hukum Spanyol tampak nuansa yang tidak seragam pada level doktrin dan yurisprudensi. Di satu sisi, ada pandangan yang (menurut artikel tentang proteksi pemilik pretorian dan penerimaannya dalam Kode Sipil Spanyol) menyimpulkan bahwa “actio publiciana tidak ada dan tidak diperlukan” dalam hukum tertentu—sebuah posisi yang menunjukkan skeptisisme atas kebutuhan institusi ini dalam sistem modern (Krüger, 1891). Di sisi lain, ringkasan putusan (SSTS) yang dibahas dalam Anuario de Derecho Civil menyatakan bahwa acción publiciana dipahami berada dalam cakupan Pasal 348 CC dan karenanya merupakan subspesies atau “salah satu facet” dari acción reivindicatoria; putusan itu juga menekankan bahwa pengadilan tidak terikat pada label nominal gugatan melainkan pada fakta dan petitum yang sesungguhnya (Amadei, n.d.).

Dua sumber ini, dibaca bersama, memperlihatkan bahwa Publiciana dalam penerimaan modern dapat (i) ditolak sebagai institusi mandiri yang tidak perlu, atau (ii) “dilarutkan” sebagai variasi internal dari vindikasi/reivindikasi, sehingga eksistensinya lebih bersifat fungsional daripada terminologis (Amadei, n.d.; Krüger, 1891). Pendekatan konseptual serupa (meski dalam konteks kode sipil lain) juga menyatakan bahwa acción publiciana dapat dipakai bila penggugat cukup membuktikan titel dan “hak yang lebih baik” daripada pemegang, dan bahwa perdebatan klasik “apakah Publiciana melindungi kepemilikan atau possesi” dapat dipahami sebagai konsekuensi dari desain perlindungannya yang memang membuka risiko “overflow” proteksi kepada non-pemilik (Рябоконь, 2018). Dengan demikian, penerimaan modern tidak tunggal: ada spektrum dari penghapusan, integrasi ke vindikasi, sampai pengakuan sebagai gugatan khusus pemilik yang diasumsikan (Amadei, n.d.; Krüger, 1891; Рябоконь, 2018).

7. “Menurut Hukum Islam”: Apa yang Dapat dan Tidak Dapat Dinyatakan Berdasarkan Sumber yang Tersedia

A. Ketiadaan Institusi Fiqh yang Setara

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, tidak terdapat uraian yang secara langsung mengajarkan actio Publiciana sebagai institusi fiqh/hukum Islam, ataupun sebagai kategori gugatan klasik dalam peradilan syariah. Sumber yang membahas hukum Islam dalam paket ini terutama menjelaskan fondasi sumber hukum Islam (al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyās) dan karakter umum syariah/fiqh sebagai sistem yang berbasis sumber-sumber tersebut (Holligan, 2017; Lemaitre, 2022), tanpa membahas doktrin gugatan kebendaan yang secara terminologis atau fungsional identik dengan actio Publiciana. Karena itu, klaim bahwa “actio Publiciana adalah konsep Hukum Islam” atau bahwa “Hukum Islam memiliki gugatan Publiciana” tidak dapat dibuktikan dari bahan yang tersedia dan karenanya harus ditolak dalam jawaban berbasis-evidensi ini (Holligan, 2017; Lemaitre, 2022).

B. Kerangka Metodologis: Qiyās, Diskresi Qādī, dan Sadd al-Dzarī'ah

Meskipun demikian, sumber-sumber yang tersedia tetap memungkinkan satu bentuk pembacaan “menurut Hukum Islam” pada level metodologis: bagaimana hukum Islam memperlakukan kasus-kasus baru atau konstruksi hukum yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash. Artikel tentang tanggung jawab perbuatan merugikan dalam perspektif Islam menyatakan bahwa teknik deduktif yang dikenal sebagai qiyās (analogical deduction) dipakai untuk menurunkan hukum bagi kasus-kasus baru (Holligan, 2017); artikel lain menyatakan bahwa untuk perkara perbuatan merugikan tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an atau Sunnah (bukan qiṣāṣ maupun diyāt), penilaian tanggung jawab dan remedinya berada dalam diskresi qāḍī (hakim) (Holligan, 2017).

Di sisi lain, kajian tentang sadd al-dzarī'ah menjelaskan bahwa ia diposisikan sebagai instrumen hukum Islam yang bersifat preventif untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan; penulis bahkan memberi contoh bagaimana prinsip actio pauliana dalam hukum positif dapat dipahami sebagai analog praktik preventif semacam itu dalam kerangka sadd al-dzarī'ah (Wenger, 1907). Ketiga sumber ini, jika disintesis secara hati-hati, hanya mendukung kesimpulan metodologis berikut: apabila suatu sistem hukum yang mengklaim basis syariah hendak “mengadopsi” atau “merekonstruksi” instrumen proteksi kebendaan yang secara historis dikenal sebagai actio Publiciana, maka pembenarannya dalam hukum Islam (jika ada) harus dibangun melalui perangkat penalaran seperti qiyās, pertimbangan hakim (qāḍī) dalam wilayah diskresi, dan/atau logika preventif-kemaslahatan seperti sadd al-dzarī'ah—bukan dengan menganggapnya otomatis bagian dari fiqh klasik (Holligan, 2017; Wenger, 1907).

Namun, apakah rekonstruksi itu akan (atau seharusnya) menghasilkan institusi yang benar-benar sepadan dengan Publiciana (dengan elemen fiksi usucapio, syarat iktikad baik, dan struktur eksepsi seperti exceptio iusti dominii) adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara substantif dari sumber-sumber hukum Islam yang tersedia di sini, sebab detail-detail tersebut justru dijelaskan dalam korpus romanistik, bukan dalam korpus fiqh pada daftar pustaka yang diberikan (Holligan, 2017; Jong, 2020; Lemaitre, 2022; Levy, 1921; Rudokvas & Steven, 2022; Živkovska & Pržeska, 2023).

8. Kesimpulan

Berdasarkan literatur romanistik dan penerimaan modern yang tersedia, actio Publiciana adalah tindakan kebendaan (actio in rem) yang dibentuk dalam tradisi hukum Romawi sebagai instrumen pretorian untuk melindungi pemegang beriktikad baik yang berada pada jalur usucapio melalui teknik fiksi, berhubungan dekat (dan dimodelkan) dengan rei vindicatio, namun bekerja dengan basis pembuktian dan kebijakan pembatasan yang khas (termasuk isu exceptio iusti dominii, penolakan terhadap situasi perampasan, dan pengecualian bila ada larangan alienasi oleh lex/constitutio) (Erman, 1890; “Frontmatter,” 2020; Jong, 2020; Levy, 1921; Rahmi et al., 2022; Verhagen, 2013; Živkovska & Pržeska, 2023).

Dalam penerimaan modern, ia dapat diakui sebagai gugatan pemilik yang diasumsikan dalam katalog gugatan kebendaan (misalnya dalam diskursus Makedonia) atau sebagai analog perlindungan possesor preskriptif beriktikad baik (misalnya dalam diskursus Rusia), sementara dalam tradisi lain ia diperdebatkan apakah perlu sebagai institusi mandiri atau cukup sebagai facet dari vindikasi (Amadei, n.d.; Erman, 1890; Gruen & Diosdi, 1971; Koschembahr-Lyskowski, 1898; Krüger, 1891; Zendeli, 2019; Рябоконь, 2018).

Adapun “menurut Hukum Islam”, sumber-sumber yang tersedia tidak mendukung klaim adanya institusi fiqh yang secara langsung bernama atau berstruktur actio Publiciana; yang dapat ditegaskan hanyalah kerangka metodologis bahwa hukum Islam mengenal sumber dan metode seperti qiyās serta diskresi qāḍī untuk mengelola kasus-kasus baru, dan mengenal orientasi preventif-kemaslahatan seperti sadd al-dzarī'ah yang dalam kajian tertentu dibandingkan secara analog dengan prinsip actio pauliana dalam hukum positif (Lemaitre, 2022; Wenger, 1907). Dengan demikian, pembacaan yang paling ketat berbasis sumber adalah: actio Publiciana adalah institusi romanistik; “pendekatan hukum Islam” terhadapnya, bila dibangun, baru dapat dirumuskan pada tingkat metodologi ijtihad (qiyās/diskresi hakim/pendekatan preventif), bukan sebagai doktrin fiqh yang telah terverifikasi oleh referensi yang diberikan (Lemaitre, 2022; Wenger, 1907).

Daftar Pustaka

Amadei, A. E. B. (n.d.). Da “Usucapião”: a questão do título putativo no direito romano. https://doi.org/10.11606/d.2.2016.tde-15082016-105734 

Cremades, A. D.-B. (2021). La protección del propietario pretorio en derecho clásico y su recepción en el Código Civil Español. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, (43), 241–261. https://doi.org/10.4067/s0716-54552021000100241 

Erman, H. (1890). XIII. Beiträge zur Publiciana. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Romanistische Abteilung, 11(1), 212–277. https://doi.org/10.7767/zrgra.1890.11.1.212 

Frontmatter. (2020). Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Romanistische Abteilung, 137(1), I–IX. https://doi.org/10.1515/zrgr-2020-frontmatter1 

Gruen, E. S., & Diosdi, G. (1971). Ownership in ancient and preclassical Roman law. American Journal of Legal History, 15(4), 341. https://doi.org/10.2307/844659 

Holligan, B. (2017). Ownership and obligation: Restitution, vindication and the recovery of moveables in Stair's Institutions. Edinburgh Law Review, 21(2), 169–191. https://doi.org/10.3366/elr.2017.0409 

Jong, H. de. (2020). Die actio quasi Publiciana im byzantinischen Recht. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Romanistische Abteilung, 137(1), 173–193. https://doi.org/10.1515/zrgr-2020-0005 

Koschembahr-Lyskowski, V. (1898). Girard, Paul Frédéric, Manuel élémentaire de droit romain. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Romanistische Abteilung, 19(1), 383–396. https://doi.org/10.7767/zrgra.1898.19.1.383 

Krüger, H. (1891). Brezzo Dott. Camillo, L'utilis actio del diritto romano. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Romanistische Abteilung, 12(1), 163–171. https://doi.org/10.7767/zrgra.1892.12.1.163 

Lemaitre, F. A. (2022). El sistema de acciones reales, parte general: una reconstrucción conceptual. Ius et Praxis, 28(3), 111–129. https://doi.org/10.4067/s0718-00122022000300111 

Levy, E. (1921). XIX. Die Enteignung des Klägers im Formularprozeß. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Romanistische Abteilung, 42(1), 476–514. https://doi.org/10.7767/zrgra.1921.42.1.476 

Mayr, R. V. (1905). V. Vindicatio utilis. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Romanistische Abteilung, 26(1), 83–124. https://doi.org/10.7767/zrgra.1905.26.1.83 

Rahmi, H., Zaher, S. A. A. A., & Daroini, S. (2022). Analysis of Arabic teaching books in class IX Madrasah Tsanawiyah Public of the Ministry of Religion (The Republic of Indonesia in 2019). Thariqah Ilmiah Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan dan Bahasa Arab, 10(2), 237–254. https://doi.org/10.24952/thariqahilmiah.v10i2.5430 

Rudokvas, A. D., & Steven, A. J. M. (2022). Acquisitive prescription of moveable property under Russian law. Edinburgh Law Review, 26(2), 194–218. https://doi.org/10.3366/elr.2022.0760 

Stefanović, N. (2018). The concept of property in Roman law. Pravo - Teorija i Praksa, 35(7–9), 17–29. https://doi.org/10.5937/ptp1806017s 

Verhagen, H. L. E. (2013). The evolution of pignus in classical Roman law: Ius honorarium and 'ius novum.' Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review, 81(1–2), 51–79. https://doi.org/10.1163/15718190-1302a0004 

Wenger, L. (1907). Juristische Bemerkungen. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 28(JG), 130–145. https://doi.org/10.7767/miog.1907.28.jg.130 

Zendeli, E. (2019). Methods of protection of the property right in the legal system of Republic of North Macedonia. SEEU Review, 14(2), 135–149. https://doi.org/10.2478/seeur-2019-0024 

Živkovska, R., & Pržeska, T. (2023). Protection of the right to ownership in Macedonian property law. Zbornik Radova Pravnog Fakulteta Nis, 62(100), 15–36. https://doi.org/10.5937/zrpfn0-48109 

Рябоконь, Є. О. (2018). Usucapion and succession: The questions of the theory and practice. Odesa National University Herald Jurisprudence, 23(1(32)), 49–60. https://doi.org/10.18524/2304-1587.2018.1(32).134144