01161 - Actio Popularis dalam Perspektif Hukum Islam: Rekonstruksi Konseptual Berbasis Maqāṣid al-Sharīʿah dan Maṣlaḥah

Abstract

Actio popularis, rooted in Roman legal tradition, refers to a legal mechanism that allows any citizen to file a lawsuit in the public interest without the obligation to prove personal injury. This article examines the compatibility of actio popularis with Islamic law through a conceptual reconstruction based on the framework of maqāṣid al-sharīʿah and maṣlaḥah. Using a normative-juridical approach with library research method, this study analyzes how the principle of citizen action for public interest can be evaluated through the objectives and parameters of Islamic jurisprudence. The findings show that actio popularis is not a classical fiqh institution, but its purpose is compatible with Islamic law insofar as it functions as an instrument for correcting state negligence in realizing verified public maṣlaḥah aligned with maqāṣid. This compatibility rests on three pillars: (1) teleological orientation toward the five essential objectives of Islamic law; (2) strict parameters of maṣlaḥah mursalah ensuring public interest claims are genuine, universal, and consistent with scriptural sources; and (3) the principle of siyāsah sharʿiyyah which positions citizen participation as a means of demanding policy accountability based on maṣlaḥah. However, methodological caution is required given the potential for politicization and misuse of public interest claims in the contemporary context.

Keywords: actio popularis; maqāṣid al-sharīʿah; maṣlaḥah; citizen lawsuit; Islamic law; public interest 

Abstrak

Actio popularis, yang berakar dari tradisi hukum Romawi, merujuk pada mekanisme tindakan hukum yang memungkinkan setiap warga negara mengajukan gugatan demi kepentingan umum tanpa kewajiban membuktikan kerugian pribadi. Artikel ini mengkaji kompatibilitas actio popularis dengan Hukum Islam melalui rekonstruksi konseptual berbasis kerangka maqāṣid al-sharīʿah dan maṣlaḥah. Dengan pendekatan normatif-yuridis dan metode penelitian kepustakaan (library research), studi ini menganalisis bagaimana prinsip gugatan warga demi kepentingan publik dapat dievaluasi melalui tujuan dan parameter yurisprudensi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa actio popularis bukan merupakan institusi fiqh klasik, namun secara tujuan kompatibel dengan Hukum Islam sejauh berfungsi sebagai instrumen koreksi kelalaian negara untuk mewujudkan maṣlaḥah umum yang terverifikasi dan selaras dengan maqāṣid. Kompatibilitas ini bertumpu pada tiga pilar: (1) orientasi teleologis pada lima tujuan pokok syariah; (2) parameter ketat maṣlaḥah mursalah yang memastikan klaim kepentingan umum bersifat nyata, universal, dan tidak bertentangan dengan nash; serta (3) prinsip siyāsah sharʿiyyah yang memposisikan partisipasi warga sebagai sarana menagih akuntabilitas kebijakan berbasis maṣlaḥah. Namun demikian, kehati-hatian metodologis tetap diperlukan mengingat potensi politisasi dan penyalahgunaan klaim kepentingan publik dalam konteks kontemporer. 

Kata kunci: actio popularis; maqāṣid al-sharīʿah; maṣlaḥah; citizen lawsuit; Hukum Islam; kepentingan umum 

1. Pendahuluan: Memposisikan Actio Popularis dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Istilah actio popularis pada dasarnya merupakan istilah yang berakar dari tradisi hukum non-Islam (Latin/Romawi) untuk menunjuk suatu “aksi populer” yang dapat diajukan oleh warga demi melindungi kepentingan umum, dan dalam formulasi tertentu tidak menuntut pembuktian kerugian pribadi yang langsung (direct injury) dari penggugat (Ishak & Asni, 2020; Mursid et al., 2023). Dalam literatur hukum tata negara dan peradilan konstitusi modern, actio popularis juga dipahami sebagai model akses warga (atau “anggota komunitas”) untuk menggugat norma/aksi negara demi vindikasi kepentingan publik, yakni suatu bentuk jaminan pengawasan konstitusional yang sangat luas karena “setiap orang” dapat memohon uji norma tanpa syarat terdampak langsung (Arifin & Hatoli, 2021; Mursid et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, istilah actio popularis sering dipertautkan dengan citizen lawsuit, terutama dalam perkara lingkungan, yang dipahami sebagai akses setiap warga untuk mewakili kepentingan publik (termasuk lingkungan hidup yang baik dan sehat) dengan menggugat negara/pemerintah ketika terjadi kelalaian pemenuhan kewajiban hukum atau kerugian publik (Permani & Iskandar, 2022). Karakter dasar mekanisme citizen lawsuit di Indonesia juga dijelaskan sebagai representasi kepentingan publik tanpa kewajiban bagi penggugat untuk menguraikan kerugian langsung yang dialaminya (Rozi & Subaidi, 2023), sehingga secara konseptual dekat dengan logika actio popularis dalam arti luas (Mursid et al., 2023; Permani & Iskandar, 2022; Rozi & Subaidi, 2023).

Ketika pertanyaan diajukan sebagai “Actio popularis menurut Hukum Islam”, problem akademiknya ialah bahwa istilah actio popularis sendiri bukanlah terminologi baku uṣūl al-fiqh atau fiqh dalam rujukan yang disediakan; karena itu, pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan berbasis sumber pada kajian ini adalah (i) menjelaskan konsep actio popularis dalam tradisi hukum modern yang disebut eksplisit oleh sumber (Arifin & Hatoli, 2021; Ishak & Asni, 2020; Mursid et al., 2023; Permani & Iskandar, 2022), lalu (ii) merekonstruksi kompatibilitas normatifnya dalam kerangka tujuan Hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (maqāṣid al-sharīʿah dan maṣlaḥah), termasuk parameter dan batasannya agar tidak berubah menjadi pembenaran kepentingan sempit (Muhammad, 2023; Muslimin, 2019; Nurmamatova, 2022).

Dengan kata lain, yang dapat dirumuskan dari sumber-sumber yang tersedia bukanlah klaim historis bahwa fiqh klasik “memiliki institusi actio popularis”, melainkan pembacaan konseptual: bagaimana “gugatan warga demi kepentingan umum” dapat dinilai selaras atau tidak selaras dengan prinsip-prinsip maṣlaḥah dan maqāṣid dalam metodologi penetapan Hukum Islam (Bawazier & Zainuddin, 2022; Bisariyadi, 2017; Mufazzal & Chaudhary, 2024; Muslimin, 2019; Nurmamatova, 2022).

2. Actio Popularis dalam Teori Hukum Modern: Definisi, Variasi, dan Logika Kepentingan Publik

Dalam uraian perbandingan mekanisme peradilan konstitusi, actio popularis didefinisikan sebagai “hak yang melekat pada setiap anggota komunitas untuk melakukan tindakan hukum demi pembelaan kepentingan publik” (Mursid et al., 2023). Konsekuensi konseptualnya, actio popularis memungkinkan setiap orang menggugat suatu norma setelah diberlakukan tanpa perlu menunjukkan bahwa ia terdampak langsung dan saat ini oleh norma tersebut (Mursid et al., 2023).

Sejalan dengan penggambaran asal-usulnya, kajian tentang actiones populares Romawi menunjukkan sifat hibrid: tindakan dimulai oleh warga privat tetapi mengejar tujuan publik (perlindungan kepentingan bersama), dan interpretasi mutakhir menekankan bahwa warga yang memulai aksi tidak selalu bertindak sebagai “wakil populus”, melainkan juga dalam horizon kepentingan personal sekaligus publik karena statusnya sebagai anggota komunitas politik (Ishak & Asni, 2020). Dalam praktik negara-negara modern, sumber yang tersedia juga mencatat adanya varian “quasi actio popularis” sebagai posisi antara actio popularis abstrak dan constitutional complaint yang lebih berbasis kepentingan hukum tertentu, guna menghindari sebagian problem actio popularis yang terlalu luas (Mursid et al., 2023).

Di Indonesia, beberapa sumber menautkan pembahasan actio popularis dengan desain standing di Mahkamah Konstitusi (misalnya istilah “quasi actio popularis”) yang merupakan campuran antara uji norma oleh individu warga dan syarat standing sebagaimana perkara constitutional complaint (Quraishi-Landes, 2007), sehingga putusan uji undang-undang berada “di antara” perubahan norma abstrak dan pemulihan hak konstitusional warga (Quraishi-Landes, 2007).

Pada ranah litigasi publik, citizen lawsuit dalam perkara lingkungan disebut sebagai salah satu alternatif penegakan hukum lingkungan, dipahami sebagai akses setiap warga untuk memperjuangkan kepentingan publik (termasuk lingkungan yang baik) dengan menggugat negara/pemerintah atau pihak lain yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan publik luas (Permani & Iskandar, 2022). Meskipun demikian, sumber yang sama menegaskan adanya kendala berupa ketiadaan aturan spesifik yang mengatur citizen lawsuit secara rinci, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, dan isu ketersediaan hakim bersertifikat lingkungan (Permani & Iskandar, 2022).

Dari sisi desain sistem hukum administrasi dan peradilan, riset lain menyatakan citizen lawsuit sudah beberapa kali digunakan di Indonesia meskipun belum ada regulasi khusus; ia dicirikan sebagai akses warga mewakili kepentingan publik ketika negara gagal memenuhi hak warga, dan penggugat tidak perlu menguraikan kerugian langsung (Rozi & Subaidi, 2023). Pada tingkat perbandingan, perubahan model actio popularis di Hongaria dari mekanisme tanpa syarat standing menuju constitutional complaint yang mensyaratkan kedudukan hukum juga dijadikan contoh bahwa actio popularis dilihat sebagai instrumen berbasis kepentingan publik (bukan kepentingan privat), tetapi dapat dinilai memiliki kelemahan sehingga tidak selalu “tergantikan” sepenuhnya oleh mekanisme baru (Arifin & Hatoli, 2021).

Keseluruhan deskripsi ini memperlihatkan bahwa actio popularis dalam teori hukum modern adalah perangkat partisipasi warga untuk menjaga kepentingan umum melalui jalur yudisial, namun perangkat ini selalu mengandung problem desain: bila terlalu terbuka berpotensi menyulitkan manajemen perkara atau membuka ruang penggunaan demi agenda sempit; bila terlalu ketat berpotensi menutup akses publik untuk mengoreksi kelalaian negara (Arifin & Hatoli, 2021; Mursid et al., 2023; Rozi & Subaidi, 2023). Di titik inilah pembacaan melalui kerangka Hukum Islam—yang dalam sumber-sumber yang disediakan sangat menekankan tujuan kemaslahatan umum dan parameter ketat agar “kemaslahatan” tidak disalahgunakan—menjadi relevan sebagai perangkat normatif untuk menguji legitimasi suatu klaim “kepentingan publik” (Bawazier & Zainuddin, 2022; Muslimin, 2019; Nurmamatova, 2022).

3. Fondasi Hukum Islam: Maqāṣid al-Sharīʿah dan Maṣlaḥah sebagai Orientasi Kepentingan Publik

Sumber-sumber yang tersedia secara konsisten menempatkan maṣlaḥah (kemaslahatan/kepentingan umum) sebagai pusat orientasi tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah), yakni upaya menjaga dan mewujudkan kebaikan serta mencegah kerusakan (mafsadah) (Bawazier & Zainuddin, 2022; Bisariyadi, 2017; Mafiah & Hidayati, 2023; Muslimin, 2019). Al-Ghazālī dalam penggambaran sejumlah kajian disebut menautkan maṣlaḥah pada pemeliharaan tujuan syariah yang meliputi lima unsur pokok: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Bawazier & Zainuddin, 2022; Muslimin, 2019). Rumusan yang sama—bahwa segala hal yang menjaga lima unsur itu adalah maṣlaḥah, sedangkan yang merusaknya adalah mafsadah—muncul berulang dalam sumber-sumber tentang maqāṣid dan kemaslahatan (Bisariyadi, 2017; Mafiah & Hidayati, 2023). Bahkan, dalam paradigma kebijakan publik dan pembentukan hukum, beberapa kajian menegaskan bahwa tujuan syariah pada akhirnya adalah realisasi kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan di dunia dan akhirat, dengan kerangka perlindungan lima unsur tersebut sebagai ukuran konseptual (Alimuddin, 2019; Bawazier & Zainuddin, 2022; Muslimin, 2019).

Pada tingkat metodologi, sejumlah literatur yang disediakan menekankan bahwa pengembangan dan penerapan Hukum Islam untuk persoalan baru (yang tidak eksplisit diatur teks) sering mengandalkan kerangka maqāṣid dan instrumen-instrumen uṣūl al-fiqh yang memperhitungkan kepentingan umum, seperti maṣlaḥah mursalah, ʿurf, istiḥsān, dan lain-lain, meskipun status otoritatifnya bisa diperdebatkan antarmadzhab (Mufazzal & Chaudhary, 2024; Muhammad, 2023). Hal ini diletakkan pada gagasan bahwa Hukum Islam (fiqh sebagai hasil ijtihad) dapat diarahkan agar responsif terhadap realitas sosial sepanjang tetap berada dalam koridor tujuan syariah dan tidak bertentangan dengan teks yang jelas (Bisariyadi, 2017; Mufazzal & Chaudhary, 2024). Dengan demikian, jika actio popularis dipahami sebagai “akses warga membela kepentingan umum”, maka pada tingkat tujuan normatif, ia hanya dapat dinilai “Islami” bila benar-benar bekerja sebagai sarana mewujudkan maṣlaḥah yang selaras dengan tujuan syariah dan bukan sekadar klaim kepentingan publik yang menutupi kepentingan partisan (Bisariyadi, 2017; Muslimin, 2019; Nurmamatova, 2022).

4. Tipologi dan Parameter Maṣlaḥah: Perangkat Pengendali agar “Kepentingan Umum” Tidak Diselewengkan

Beberapa sumber memberikan klasifikasi maṣlaḥah yang penting untuk menilai klaim kepentingan umum. Pertama, pembagian maṣlaḥah ke dalam tiga tingkat kebutuhan: ḍarūriyyah (primer/esensial), ḥājiyyah (sekunder/komplementer), dan taḥsīniyyah (tersier/penyempurna) (Muhammad, 2023; Nurmamatova, 2022). Pembagian ini juga sering dikaitkan dengan sistematisasi maqāṣid oleh al-Syāṭibī (Rois et al., 2024; Yaqin & Ahmadi, 2019). Kedua, pembagian berdasarkan pengakuan syariah: maṣlaḥah muʿtabarah (diakui), maṣlaḥah mulghāh (ditolak karena bertentangan dengan nash), dan maṣlaḥah mursalah (tidak ada dalil spesifik yang mengakui/menolak secara eksplisit) (Mufazzal & Chaudhary, 2024; Nurmamatova, 2022).

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan kesepakatan ulama bahwa maṣlaḥah muʿtabarah dapat dijadikan hujjah dan maṣlaḥah mulghāh tidak dapat dijadikan dasar, sementara penerimaan maṣlaḥah mursalah diakui oleh mayoritas ulama dengan syarat-syarat tertentu, sekalipun terdapat ragam syarat dan keberatan dalam implementasinya (Mufazzal & Chaudhary, 2024). Bahkan, kajian tentang praktik maṣlaḥah dalam resolusi lembaga fatwa keuangan menunjukkan bahwa maṣlaḥah merupakan konsep luas yang berpotensi disalahgunakan, sehingga diperlukan “parameter” untuk menilai validitasnya, termasuk syarat tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah (Nurmamatova, 2022).

Pada level syarat, beberapa rujukan yang disediakan merumuskan parameter maṣlaḥah mursalah agar tidak menjadi rasionalisasi kepentingan semata. Misalnya, syarat bahwa maṣlaḥah harus nyata (bukan opini personal), bersifat universal/umum, dan tidak bertentangan dengan teks (al-Qur'an dan hadis). Sumber lain yang membahas kebijakan wajib imunisasi juga merangkum syarat-syarat maṣāliḥ mursalah yang antara lain: berwatak kemaslahatan yang benar/benefisial, bersifat publik, tidak bertentangan dengan nash, selaras dengan maqāṣid, dapat diterima oleh akal, serta bertujuan menjaga aspek ḍarūrī atau mencegah kesulitan. Dalam pembahasan pencatatan perkawinan sebagai maṣlaḥah mursalah, syarat al-Syāṭibī dan al-Ghazālī juga ditampilkan: kemaslahatan harus selaras dengan maksud legislasi syariah, bersifat rasional dan pasti (bukan spekulatif), melindungi kebutuhan esensial dan menghilangkan kesulitan; sementara al-Ghazālī menekankan level ḍarūriyyāt, sifat pasti, universal, dan selaras dengan tujuan legislasi (Raya, 2022).

Dengan perangkat parameter ini, klaim “kepentingan umum” ala actio popularis tidak otomatis sah dalam perspektif Hukum Islam; ia memerlukan verifikasi maṣlaḥah yang ketat agar tidak tergelincir menjadi maṣlaḥah mulghāh atau sekadar kepentingan kelompok yang dibungkus retorika publik (Nurmamatova, 2022; Raya, 2022).

Di sisi lain, sumber yang membahas kaidah prioritas menyebutkan beberapa prinsip penting dalam kerangka kepentingan umum, seperti “kepentingan publik didahulukan atas kepentingan privat” dan “kepentingan yang lebih kuat didahulukan”. Prinsip prioritas publik juga ditegaskan dalam kajian kebijakan lingkungan berbasis maṣlaḥah, yang menyatakan bahwa ketika harus memilih antara dua kemaslahatan yang berkonflik, prinsip yang digunakan adalah memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan khusus (Alimuddin, 2019). Di ranah fiqh prioritas (misalnya dalam kerangka pemikiran Yusuf al-Qarḍāwī), juga muncul pedoman bahwa kepentingan sosial didahulukan atas kepentingan individual, kepentingan banyak orang di atas kepentingan sedikit orang, dan kepentingan berkelanjutan di atas kepentingan temporer (Munadi & Iswanto, 2020).

Keseluruhan prinsip ini menyediakan rasionalitas “mengapa” actio popularis (sebagai aksi warga demi kepentingan umum) secara tujuan bisa kompatibel dengan Hukum Islam, tetapi sekaligus “bagaimana” ia harus dibatasi: tidak boleh mengorbankan kemaslahatan umum yang lebih besar, tidak boleh menyimpang dari tujuan syariah, dan harus mempertimbangkan prioritas manfaat-mudarat secara objektif (Alimuddin, 2019; Munadi & Iswanto, 2020).

5. Siyāsah Sharʿiyyah dan Akuntabilitas Kebijakan: dari “Kewajiban Penguasa” ke Ruang Partisipasi Warga

Sebagian sumber menempatkan siyāsah sharʿiyyah sebagai kerangka tindakan pemimpin untuk menyelamatkan publik dan mencegah kehancuran sekalipun tindakan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah atau tidak ada wahyu spesifik terkait perkara tersebut, dengan objektif menjamin kepentingan umum dan kemaslahatan komunitas. Dalam konteks ini, ada kaidah fiqh yang berulang dirujuk di beberapa kajian: tindakan/policy pemimpin terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan (taṣarruf al-imām ʿala al-raʿiyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah), dan kaidah yang sama muncul dalam pembahasan kebijakan kursus pra-nikah sebagai bentuk kewajiban pemerintah mewujudkan maṣlaḥah bagi rakyat (Ibrahim & Zaini, 2021). Dalam isu legislasi pelarangan rokok elektronik dan shisha, kaidah tersebut juga digunakan untuk membenarkan tindakan pemerintah melarang sesuatu yang dinilai berbahaya demi menjaga kemaslahatan umum. Artinya, dalam sumber-sumber yang tersedia, “kepentingan publik” bukan hanya dasar legitimasi tindakan negara, tetapi juga standar evaluatif yang dapat dipakai untuk menilai apakah tindakan negara benar-benar sesuai dengan tujuan syariah atau justru menyimpang.

Pertanyaannya: di mana posisi warga? Sumber yang disediakan tidak secara eksplisit menyatakan “fiqh menyediakan mekanisme actio popularis”; namun ia memberi dua petunjuk penting untuk rekonstruksi konseptual. Pertama, beberapa kajian metodologi maqāṣid menekankan pentingnya pengakuan terhadap “publik” dan kepentingan publik, termasuk perlunya penghormatan terhadap opini publik dan praktik publik sebagai prasyarat pelaksanaan ḥukm ilahi dalam masyarakat (Kasdi, 2019). Kedua, kajian reformasi hukum dan praktik sosial menyinggung “pembukaan ruang publik” untuk mengakses, mengkritik, dan memodifikasi makna hukum sesuai kepentingan komunitas, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat dan perdamaian sosial (Arena, 2022).

Jika dua petunjuk ini dibaca bersama kaidah kewajiban pemimpin berbasis kemaslahatan, maka actio popularis dapat diposisikan sebagai salah satu bentuk partisipasi warga untuk menagih konsistensi kebijakan negara dengan mandat kemaslahatan (bukan menggantikan otoritas negara, tetapi mengoreksi penyimpangan atau kelalaian) (Arena, 2022; Ibrahim & Zaini, 2021). Rekonstruksi ini juga sejalan dengan karakter citizen lawsuit di Indonesia yang dipakai untuk menggugat negara ketika terjadi kelalaian pemenuhan kewajiban demi kepentingan publik luas (Permani & Iskandar, 2022; Rozi & Subaidi, 2023), karena secara normatif Hukum Islam menekankan orientasi “menolak mudarat dan mewujudkan manfaat” sebagai ukuran kebijakan dan tindakan sosial (Eldersevi & Haron, 2019; Muslimin, 2019).

6. Kontestasi Metodologis dalam Penentuan “Kepentingan Umum”: Kehati-hatian dari Perbedaan Pandangan Ulama

Sumber-sumber yang tersedia juga menampilkan bahwa pembacaan kemaslahatan tidak tunggal, dan perbedaan metodologis ini penting agar “actio popularis Islami” tidak disederhanakan. Dalam studi tentang fiqh sosial, disebut bahwa meskipun ulama sepakat menjadikan kemaslahatan sebagai maqāṣid al-sharīʿah, mereka tidak sepakat menjadikan ʿillat atau kemaslahatan sebagai sumber penetapan hukum; al-Syāfiʿī disebut menolak maṣlaḥah sebagai sumber hukum independen dan hanya menerima al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas (Muhammad, 2023). Studi lain yang membahas kaidah fiqh muamalah juga menyebut bahwa Imam Syafi'i memberi ruang gerak yang sempit bagi maṣlaḥah mursalah dan mengembalikannya pada qiyas, meskipun tidak sepenuhnya menolak maṣlaḥah; maṣlaḥah yang tidak punya teks dan tidak bertentangan dengan teks dikembalikan ke qiyas (Muhammad, 2023; Rohman, 2019). Ini penting karena menunjukkan bahwa legitimasi tindakan “atas nama kepentingan umum” harus berada dalam metodologi istinbath yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar klaim moral (Muhammad, 2023; Rohman, 2019).

Di kutub lain, beberapa sumber menyoroti Najmuddīn al-Ṭūfī sebagai figur yang menegaskan bahwa akal manusia dapat menangkap maṣlaḥah dan mafsadah secara independen dan bahwa maṣlaḥah adalah dalil syar'i terkuat, bahkan dapat diprioritaskan ketika terjadi pertentangan dengan teks dalam kerangka tertentu (Bisariyadi, 2017; Ibrahim, 2021; Nurnazli et al., 2024). Kajian tentang dinamika hukum waris 2:1 dalam perspektif al-Ṭūfī menegaskan bahwa pandangan tersebut membuka peluang reinterpretasi responsif dan membolehkan penyimpangan dari hukum tekstual dalam pembagian waris untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari sengketa (Tohari et al., 2022).

Sementara itu, kajian tentang pernikahan daring yang menggunakan kerangka maqāṣid al-Ghazali juga mencatat adanya kelompok yang “sepenuhnya menerima” maqāṣid sebagai dalil dan menyebut al-Ṭūfī dan al-Syāṭibī sebagai bagian dari kelompok ini; bahkan al-Ṭūfī dipaparkan menganggap maṣlaḥah sebagai dalil independen dan diprioritaskan. Namun, sumber pembanding tentang “utilitarianisme vs maṣlaḥah” menekankan bahwa integrasi maṣlaḥah ala al-Ghazali adalah “pivotal” tetapi tetap dibatasi oleh batas-batas syariah, dan dicontohkan bahwa praktik riba tidak menjadi halal sekalipun tampak “bermanfaat” karena dinullifikasi oleh sumber-sumber skriptural (Mariani, 2022). Artinya, dalam rekonstruksi actio popularis yang berbasis kemaslahatan, posisi al-Ṭūfī (yang memberi bobot tinggi pada penilaian rasional kemaslahatan) dan posisi al-Ghazali/al-Syāṭibī (yang mengikat kemaslahatan pada parameter keselarasan syariah dan tujuan hukum) menghasilkan spektrum kehati-hatian yang berbeda, dan perbedaan ini harus diakui sebagai nuansa metodologis (Ibrahim, 2021; Mariani, 2022; Muhammad, 2023).

Karena adanya potensi kontestasi dan penyalahgunaan, beberapa kajian menegaskan perlunya reformulasi dan pengembangan metodologi maṣlaḥah secara lebih ilmiah dan berbasis ijtihad kolektif (Syaichoni, 2020). Kajian lain menekankan bahwa maṣlaḥah dapat berubah menurut waktu sehingga “yang dianggap maṣlaḥah pada masa lalu belum tentu maṣlaḥah pada masa kini” (Amiruddin et al., 2020), sehingga penilaian kepentingan umum menuntut pembacaan konteks dan dampak sosial secara ketat. Hal ini juga sejalan dengan kajian fiqh al-wāqiʿ yang menegaskan bahwa hukum dapat berubah dan harus berubah bila tidak lagi menopang realisasi maṣlaḥah dan akhlak, serta bahwa perubahan fatwa dapat terjadi karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan (Kazemi-Moussavi, 2011). Kajian tentang teori perubahan hukum Ibn Qayyim juga menegaskan karakter perubahan hukum dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan tradisi, serta menekankan bahwa memahami konteks sosial memungkinkan reinterpretasi hukum untuk kemaslahatan umat (Rohman, 2019).

Seluruhnya memperingatkan: “membela kepentingan umum” melalui model actio popularis harus memperhatikan realitas sosial, bukan semata formalitas, tetapi juga tidak boleh lepas dari parameter syariah dan disiplin metodologis agar tidak terjebak pada “kontradiksi kepentingan” yang menyaru sebagai kontradiksi maqāṣid (Amiruddin et al., 2020; Fisol et al., 2017; Syaichoni, 2020).

7. Rekonstruksi Konseptual: Apa yang Dapat Disebut “Actio Popularis” dalam Kerangka Hukum Islam

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, rekonstruksi “actio popularis menurut Hukum Islam” dapat dirumuskan sebagai kerangka normatif berikut: suatu tindakan warga (melalui mekanisme hukum positif yang tersedia di suatu negara) untuk mendorong koreksi kelalaian/penyimpangan kebijakan publik dengan standar maṣlaḥah dan maqāṣid al-sharīʿah. Ini bukan klaim bahwa istilah Latin itu “bagian dari fiqh klasik”, melainkan penilaian kompatibilitas tujuan dan batasan normatifnya.

Pertama, dari sisi tujuan (teleologi), tindakan warga yang mengatasnamakan kepentingan publik hanya sah apabila benar-benar diarahkan pada perlindungan lima tujuan pokok syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) atau tujuan universal maqāṣid yang berkaitan dengan kemaslahatan, serta berorientasi pada pencegahan mafsadah (Alimuddin, 2019; Bawazier & Zainuddin, 2022; Bisariyadi, 2017; Mafiah & Hidayati, 2023; Muslimin, 2019).

Kedua, dari sisi parameter, klaim kemaslahatan harus memenuhi syarat-syarat maṣlaḥah mursalah yang dinyatakan dalam sumber: nyata, universal/publik, tidak bertentangan dengan nash, selaras dengan tujuan syariah, dan tidak spekulatif (Raya, 2022).

Ketiga, dari sisi prioritas, bila terjadi konflik kemaslahatan, prinsip memprioritaskan kepentingan umum atas kepentingan khusus serta memilih kemaslahatan yang lebih kuat menjadi kunci agar aksi warga tidak berubah menjadi instrumen konflik kepentingan (Alimuddin, 2019; Munadi & Iswanto, 2020).

Keempat, rekonstruksi ini mengandaikan relasi warga–negara yang akuntabel. Kaidah bahwa kebijakan pemimpin bergantung pada kemaslahatan rakyat berfungsi sebagai dasar penilaian atas tindakan negara, sedangkan pengakuan atas “publik” dan praktik publik sebagai prasyarat pelaksanaan hukum di masyarakat (Kasdi, 2019) membuka ruang bagi partisipasi warga untuk menilai apakah kebijakan benar-benar manūṭun bi al-maṣlaḥah. Dalam bahasa citizen lawsuit Indonesia, aksi warga muncul ketika ada kelalaian negara memenuhi kewajiban, dan warga dapat mewakili kepentingan publik tanpa harus membuktikan kerugian langsung (Permani & Iskandar, 2022; Rozi & Subaidi, 2023); maka, dalam kerangka maṣlaḥah, aksi semacam ini dapat dipahami sebagai upaya mengembalikan kebijakan negara pada orientasi tujuan syariah: mencegah kemudaratan publik dan mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas (Alimuddin, 2019; Muslimin, 2019).

Kelima, untuk mencegah penyalahgunaan, sumber tentang kontestasi fatwa dalam era “post-truth” menegaskan bahwa produk hukum-keagamaan dan otoritas keagamaan dapat dipolitisasi; karenanya, fatwa (dan secara analog, klaim hukum) harus memprioritaskan maṣlaḥah ʿāmmah dan tidak bertentangan dengan teks normatif, serta harus mempertimbangkan dampak sosial-politik agar tidak memecah kohesi sosial (Abidin, 2018). Prinsip kehati-hatian ini relevan bagi actio popularis karena ia mudah menjadi kendaraan mobilisasi politik bila tidak diberi parameter epistemik dan etika kemaslahatan (Abidin, 2018; Nurmamatova, 2022; Syaichoni, 2020).

8. Implikasi Praktis di Indonesia: Contoh Isu “Kepentingan Umum” yang Sering Dinilai dengan Maṣlaḥah

Sumber-sumber yang tersedia memberi banyak contoh isu kontemporer yang dianalisis melalui maṣlaḥah dan maqāṣid dalam kerangka kebijakan, regulasi, atau fatwa, sehingga dapat menjadi “objek material” yang secara konseptual cocok dengan logika actio popularis (kepentingan umum luas), walaupun sumber tidak menyatakan litigasi warga terjadi pada tiap isu.

Dalam sektor ekonomi, kajian jaminan simpanan anggota koperasi menekankan ketiadaan regulasi yang secara eksplisit memberi dasar kepastian jaminan simpanan koperasi dan mengusulkan perlunya penerbitan aturan demi kemaslahatan pemerintah dan pemenuhan hak warga, dengan rujukan pada kategori dan syarat-syarat maṣlaḥah. Dalam praktik sertifikasi halal untuk produk elektronik dan non-konsumsi, kajian lain menunjukkan sertifikasi bersifat sukarela, dan argumentasi maṣlaḥah digunakan antara lain melalui prioritas menolak mudarat daripada mengambil manfaat kecil serta tujuan memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat (Eldersevi & Haron, 2019).

Dalam kebijakan lingkungan, riset tentang konflik pembangunan ekonomi dan konservasi menegaskan bahwa kepentingan pelestarian lingkungan harus mendapat prioritas dalam kebijakan pembangunan pemerintah dan menggunakan prinsip memprioritaskan kepentingan umum atas kepentingan khusus serta kaidah kebijakan pemimpin berbasis kemaslahatan (Alimuddin, 2019). Kajian kebijakan mangrove juga menilai kebijakan konservasi sejalan dengan siyāsah dustūriyyah dan fiqh al-bi'ah berbasis maṣlaḥah (Razak, 2019). Contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa “kepentingan umum” dalam perspektif Hukum Islam (berbasis maṣlaḥah) sering muncul sebagai alasan menuntut reformulasi kebijakan dan regulasi (Alimuddin, 2019; Eldersevi & Haron, 2019; Razak, 2019)—dan secara konseptual, isu-isu seperti ini dapat menjadi lahan actio popularis dalam sistem hukum modern ketika negara lalai atau kebijakan merugikan publik (Permani & Iskandar, 2022; Rozi & Subaidi, 2023).

Dalam hukum keluarga, sumber-sumber tentang maṣlaḥah mursalah juga menampilkan pembenaran kebijakan baru untuk mencegah mudarat publik. Kajian batas usia perkawinan menegaskan bahwa maṣlaḥah mursalah dapat dipakai bila memenuhi syarat (kemaslahatan hakiki/nyata, berlaku umum, tidak bertentangan dengan nash) dan mengaitkannya dengan tujuan menjaga lima maqāṣid (Ilma, 2021). Kajian pencatatan perkawinan memposisikan registrasi sebagai fenomena baru yang dinilai selaras dengan syariah karena mewujudkan manfaat dan mencegah mudarat, serta menyusun syarat-syarat maṣlaḥah mursalah menurut al-Syāṭibī dan al-Ghazālī (Raya, 2022). Kajian lain yang menilai kebijakan pencatatan perkawinan siri dalam kartu keluarga menekankan perlunya mempertimbangkan manfaat-mudarat serta penggunaan saddu al-dharīʿah agar kebijakan tidak dimaknai sebagai legalisasi perkawinan siri, sembari tetap mengejar manfaat perlindungan hak sipil anak (Muhsin et al., 2025). Bahkan, kajian empiris lain menilai penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri sebagai bentuk keadilan sosial tetapi mengklasifikasikannya sebagai maṣlaḥah khāṣṣah (manfaat khusus) dan memperingatkan potensi maṣlaḥah mulghāh berupa kebingungan legalitas ketika kebijakan memuat label tertentu (Setowara, 2020).

Dengan demikian, sumber-sumber ini memperlihatkan bahwa “kepentingan umum” dan “kepentingan khusus” bukan sekadar slogan, tetapi kategori teknis dalam analisis maṣlaḥah yang dapat memandu apakah suatu klaim kepentingan publik pantas didorong lewat mekanisme koreksi kebijakan (termasuk melalui jalur litigasi publik ala citizen lawsuit) (Raya, 2022; Rozi & Subaidi, 2023; Setowara, 2020).

Dalam ranah digital dan layanan publik-keagamaan, kajian zakat online mengkategorikan praktiknya sebagai maṣlaḥah ḥājiyyah (memudahkan muamalah) dan menyebut adanya pro-kontra ulama karena kekhawatiran “membuat hukum baru berdasarkan hawa nafsu” (Rahman, 2023). Dalam pembahasan Bitcoin, kajian menekankan prinsip mendahulukan pencegahan kerusakan daripada menarik manfaat dan memandang mudarat harus dihindari (Mudawam, 2021). Sementara itu, kajian fiqh kontemporer di Singapura mencontohkan kaidah-kaidah fiqh yang dipakai dalam menimbang manfaat-mudarat dan prioritas (misalnya mendahulukan manfaat besar atas manfaat kecil, atau menoleransi mudarat kecil demi manfaat besar), yang sejalan dengan kerangka “fiqh prioritas” yang menimbang konflik manfaat dan mudarat untuk kemaslahatan sosial (Maftuhin & Muflihati, 2022).

Semua ini menguatkan bahwa “kepentingan umum” dalam Hukum Islam, sebagaimana tergambar dalam sumber, adalah konsep normatif yang menuntut penimbangan sistematis, sehingga mekanisme actio popularis (dalam sistem hukum modern) hanya akan selaras dengan Hukum Islam bila tunduk pada disiplin penimbangan maṣlaḥah–mafsadah dan parameter maqāṣid (Muslimin, 2019; Nurmamatova, 2022; Rahman, 2023; Maftuhin & Muflihati, 2022).

9. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, actio popularis secara definisional adalah mekanisme tindakan hukum oleh warga untuk membela kepentingan publik tanpa harus membuktikan kerugian pribadi langsung dalam model yang paling luas, meskipun dalam variasi tertentu dapat dibatasi melalui konsep quasi actio popularis (Ishak & Asni, 2020; Mursid et al., 2023; Quraishi-Landes, 2007; Rozi & Subaidi, 2023). Dalam konteks Indonesia, citizen lawsuit—khususnya pada perkara lingkungan—disebut sebagai bentuk gugatan warga yang dekat dengan actio popularis karena mewakili kepentingan publik ketika negara lalai memenuhi kewajiban (Permani & Iskandar, 2022; Rozi & Subaidi, 2023).

Adapun “menurut Hukum Islam”, sumber-sumber yang disediakan tidak menetapkan actio popularis sebagai institusi fiqh klasik, tetapi menyediakan kerangka evaluatif yang kuat: orientasi maqāṣid al-sharīʿah dan maṣlaḥah sebagai tujuan hukum (Bawazier & Zainuddin, 2022; Bisariyadi, 2017; Muslimin, 2019), parameter ketat maṣlaḥah mursalah agar klaim kepentingan umum tidak bertentangan dengan teks dan tidak spekulatif (Raya, 2022), serta kaidah prioritas yang mendahulukan kepentingan umum dan pencegahan mudarat (Alimuddin, 2019; Eldersevi & Haron, 2019).

Dengan demikian, rekonstruksi paling aman berbasis bukti dari sumber ialah: actio popularis dapat dipahami kompatibel secara tujuan dengan Hukum Islam sejauh ia berfungsi sebagai instrumen koreksi kelalaian negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang terverifikasi dan selaras maqāṣid, serta dijalankan dengan kehati-hatian metodologis agar tidak menjadi kendaraan konflik kepentingan atau politisasi atas nama agama (Abidin, 2018; Nurmamatova, 2022; Syaichoni, 2020).

Daftar Pustaka

Abidin, A. (2018). Al-Wāqi' al-Ijtimāʿiyyah in the review of the Qur'an (Islamic law). Hunafa Jurnal Studia Islamika, 15(1), 1–19. https://doi.org/10.24239/jsi.v15i1.505.1-19 

Alimuddin, A. (2019). The urgency of the maqāṣid al-syarīʿah in reasoning Islamic law. Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal, 1(2), 117–123. https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.42 

Amiruddin, M. M., Sapa, N. B., & Syatar, A. (2020). Uncovering wasathiyah values on sharia banking. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 4(2), 15. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676 

Arena, V. (2022). Actiones populares, popular sovereignty, and the people. Dalam Popular sovereignty in historical perspective (hlm. 38–57). https://doi.org/10.5871/bacad/9780197267127.003.0003 

Arifin, Z., & Hatoli, H. (2021). Application of halal certification by Indonesian Ulema Council on electronic and non-consumption products: Maslahah perspective. Justicia Islamica, 18(1), 115–131. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2397 

Bawazier, D. A., & Zainuddin, M. (2022). Reflection on the relations of Islamic law and politics. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 16(1), 1–15. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.1-15 

Bisariyadi, B. (2017). The application of legal construction in the rulings of the Constitutional Court. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(1), 135. https://doi.org/10.22146/jmh.17911 

Eldersevi, S., & Haron, R. (2019). An analysis of maṣlaḥah based resolutions issued by Bank Negara Malaysia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 12(1), 89–102. https://doi.org/10.1108/ijif-09-2018-0103 

Fisol, W. N. M., Albasri, S. H., & Mat, I. (2017). The scientific of the fundamentals of maqāṣid in Islamic financial products development. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i10/3424 

Ibrahim, B. (2021). Prevention of Covid-19 outbreak by authorities in Malaysia viewed from fiqh al-maʾāl perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i11/11549 

Ibrahim, B., & Zaini, A. F. bin M. (2021). Mandatory immunisation policy by ruler from syariah perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i11/11548 

Ilma, M. (2021). Reconstruction of the concept of maḥram in women's safar based on Ibnu Qayyim al-Jauziyyah's legal change theory. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 20(2), 147. https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4303 

Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2020). The role of maqāṣid al-sharīʿah in applying fiqh muamalat into modern Islamic banking in Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(10), 2137–2154. https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2019-0224 

Kasdi, A. (2019). Reconstruction of fiqh nusantara: Developing the ijtihad methodology in formulating fiqh from Indonesian perspective. QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies), 7(2), 239. https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.4797 

Kazemi-Moussavi, A. (2011). Rethinking Islamic legal methodology with reference to maqāṣid al-sharīʿah. ICR Journal, 2(2), 272–284. https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.648 

Mafiah, Y., & Hidayati, T. W. (2023). The significance of al-Ghazali's maṣlaḥah concept to the development of uṣūl fiqh and Islamic law. An Nur: Jurnal Studi Islam, 15(1), 34–48. https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.444 

Maftuhin, A., & Muflihati, A. (2022). The fikih difabel of Muhammadiyah: Context, content, and aspiration to an inclusive Islam. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 12(2), 341–367. https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367 

Mariani, M. (2022). Reactualization of the marriage age limit in Indonesia (in the perspective of maṣlaḥah mursalah). Lambung Mangkurat Law Journal, 7(1), 93–107. https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i1.309 

Mudawam, S. (2021). The uṣūl al-fiqh approach on the understanding of Islamic law in contemporary era: Source and contextualization. Asy-Syirʿah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 55(2), 315. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004 

Mufazzal, M. A., & Chaudhary, N. F. (2024). From apocalypticism to eschatology: A comparative analysis of Western “utilitarianism” and Islamic “maṣlaḥah.” IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities), 7(1), 45–65. https://doi.org/10.26555/ijish.v7i1.9705 

Muhammad, A. (2023). Bureau of boarding and community development (BPPM) and actualization of social fiqh Kiai Sahal. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 12(1), 1–16. https://doi.org/10.24090/jimrf.v12i1.5313 

Muhsin, S. M., Hashi, A. A., Gounjaria, N., Alashaikh, M. H., & Chin, A. H. B. (2025). Can global bioethics benefit from Islamic jurisprudential principles? Bioethics, 40(1), 35–44. https://doi.org/10.1111/bioe.70035 

Munadi, M., & Iswanto, B. (2020). The concept maṣlaḥah of Najamuddin al-Tufi and it's relevance of sharia business. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 153. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.526 

Mursid, F., Atoillah, M. A., & Nurhisam, L. (2023). Cooperative member savings guarantee as a form of legal protection in the maṣlaḥah perspective. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 251. https://doi.org/10.24235/jm.v8i2.14193 

Muslimin, J. (2019). Logics, objectives and sociological sides of Islamic law. Al-Ulum, 19(1), 129–150. https://doi.org/10.30603/au.v19i1.729 

Nurmamatova, N. (2022). Mechanism of appeal to the Constitutional Court. TSUL Legal Report, 3(1), 23. https://doi.org/10.51788/tsul.lr.3.1./rcvc5317 

Nurnazli, Awaludin, R., Dewi, A., & Akmansyah, M. (2024). The relevance of non-litigation mediation in family dispute resolution to family law reform in Indonesia. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14970 

Permani, I., & Iskandar, I. (2022). As-Syatibi economic thinking. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 5(1), 45. https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.394 

Quraishi-Landes, A. (2007). Interpreting the Qur'an and the Constitution: Similarities in the use of text, tradition, and reason in Islamic and American jurisprudence. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.963142 

Rahman, F. K. (2023). Marriage registration as a form of maṣlaḥah mursalah. Maqasid, 12(2). https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.20242 

Raya, Moch. K. F. (2022). Online wedding during pandemic the perspective of maqāṣid al-syar'ah Imam al-Ghazālī. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 22(1), 1–16. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.10658 

Razak, A. (2019). Multiple sharia' board directorship: A maṣlaḥah (public interest) perspective. Journal of Islamic Marketing, 11(3), 745–764. https://doi.org/10.1108/jima-10-2018-0185 

Rohman, A. N. (2019). The existence of maṣlaḥah mursalah as the basis of Islamic law development in Indonesia. Krtha Bhayangkara, 13(2), 251–260. https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9 

Rois, C., Jannani, N., & Mufid, Moh. H. (2024). Islamic law paradigm responding conflicts of interest of economic development and ecological conservation: Hifdz al-bi'ah perspective. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9(1), 193. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660 

Rozi, M., & Subaidi, S. (2023). Prinsip gerak ijtihadi uṣūl fiqh dan maqāṣid asy-syarīʿah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 12(1), 92–109. https://doi.org/10.24090/jimrf.v12i1.6633 

Setowara, M. S. (2020). The Yusuf Qardhawi's thought on al-daulah al-shar'iyyah al-dustūriyyah and its relevance to the concept of Indonesian polity. Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies, 1(2). https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v1i2.14912 

Syaichoni, A. (2020). Al-ijārah al-mawṣūfah fī al-dhimmah in the study of Islamic financial economics. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 309–328. https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.6834 

Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2022). The ijtihad construction of Islamic law based on the maqāṣid al-syarīʿah approach in the Indonesian context. Prophetic Law Review, 4(2), 195–221. https://doi.org/10.20885/plr.vol4.iss2.art4 

Yaqin, A., & Ahmadi, R. (2019). Highlighting intrinsic objectives of bull race culture based on maqāṣid al-syarīʿah kaleidoscope. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 14(1), 1. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.1844