01160 - Actio in Personam dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Fungsional atas Mekanisme Kompensasi dan Pertanggungjawaban Personal

Abstract

This article examines the concept of actio in personam as a functional analytical framework for understanding compensation mechanisms and personal accountability in Islamic Law. The distinction between in personam and in rem claims remains poorly understood in Indonesian civil law literature, despite its significance for comprehending the character of petitum and the logic of remedy in litigation. Employing a conceptual-comparative approach, this article analyzes the concepts of ḍamān, ta’wīḍ, and diyah/diat as forms of claims that substantively direct the obligation of restoration toward specific subjects bearing responsibility for ḍarar. The findings indicate that compensation mechanisms in Islamic Law functionally operate within the logic of actio in personam, namely claiming restorative performance from the responsible “person,” rather than merely asserting in rem proprietary claims. This applies equally in the context of dhaman/ta’wīḍ for general loss recovery, diyah/diat for compensation in cases of injury or death, and in strict liability constructions that remain centered on the party causing harm.

Keywords: actio in personam; ḍamān; ta’wīḍ; diyah; Islamic Law; personal accountability 

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep actio in personam sebagai kerangka baca fungsional untuk memahami mekanisme kompensasi dan pertanggungjawaban dalam Hukum Islam. Pembedaan antara tuntutan in personam dan in rem masih belum banyak dipahami dalam literatur hukum perdata Indonesia, padahal pembedaan tersebut penting untuk memahami karakter petitum dan logika pemulihan dalam suatu gugatan. Dengan menggunakan pendekatan konseptual-komparatif, artikel ini menelaah konsep ḍamān, ta’wīḍ, dan diyah/diat sebagai bentuk tuntutan yang secara substansi mengarahkan kewajiban pemulihan kepada subjek tertentu yang memikul tanggungan atas ḍarar. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi dalam Hukum Islam secara fungsional beroperasi dalam logika actio in personam, yakni menagih prestasi pemulihan terhadap “orang” yang bertanggung jawab, bukan sekadar klaim kebendaan in rem. Hal ini berlaku baik dalam konteks dhaman/ta’wīḍ untuk pemulihan kerugian secara umum, diyah/diat untuk kompensasi cedera atau kematian, maupun dalam konstruksi tanggung jawab berkarakter strict liability yang tetap berpusat pada pihak pelaku kerusakan. 

Kata kunci: actio in personam; ḍamān; ta’wīḍ; diyah; Hukum Islam; pertanggungjawaban personal 

1. Pendahuluan

Istilah actio in personam pada dasarnya menunjuk pada jenis tuntutan yang berorientasi pada “orang” (personal), yakni ketika penggugat pada hakikatnya meminta pelaksanaan prestasi dari tergugat secara perorangan, bukan menuntut pengembalian suatu kebendaan tertentu sebagai objek sengketa (in rem). Literatur hukum perdata kontemporer di Indonesia juga mencatat bahwa pembedaan in personam dan in rem ini masih belum banyak dipahami oleh akademisi maupun praktisi, padahal pembedaan tersebut penting untuk memahami karakter petitum dan logika pemulihan (remedy) dalam suatu gugatan.

Dengan menggunakan pembedaan tersebut sebagai “lensa konseptual” (tanpa mengklaim bahwa terminologi Latinnya merupakan istilah teknis fikih), tulisan ini menjelaskan bagaimana tuntutan-tuntutan kompensasi dalam Hukum Islam—seperti ḍamān/dhaman dan ta’wīḍ/ta’widh, serta diyah/diat—secara substansi bekerja sebagai tuntutan yang ditujukan kepada subjek yang memikul kewajiban pribadi untuk memulihkan kerugian, sehingga secara fungsional dapat dibaca sebagai tuntutan yang bercorak in personam (Evianto, 2017; Handayani et al., 2019; Musa & Hassan, 2012).

2. Makna Actio in Personam sebagai Kerangka Baca

Pembedaan dasar yang diberikan dalam kajian unjustified enrichment menyatakan bahwa suatu tuntutan tidak dapat diajukan sebagai tuntutan kebendaan (in rem) apabila status tuntutannya bersifat in personam, dalam arti “yang sesungguhnya diminta oleh penggugat adalah pelaksanaan prestasi dari tergugat secara perorangan”. Dengan demikian, fokus actio in personam berada pada kewajiban personal pihak yang digugat—misalnya membayar sejumlah pemulihan/kompensasi atau melakukan prestasi tertentu—bukan pada klaim kebendaan yang melekat pada objek tertentu sebagai res.

Kerangka ini relevan untuk membaca pola pertanggungjawaban dalam Hukum Islam ketika Hukum Islam menempatkan “pihak yang merugikan/penyebab kerugian” sebagai subjek yang memikul kewajiban memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan, baik dalam bentuk kompensasi kerugian maupun mekanisme pemulihan lain yang ditentukan oleh kesepakatan atau keputusan hakim (Handayani et al., 2019; Kurniawan et al., 2024; Musa & Hassan, 2012).

3. Ḍamān (Dhaman) dan Ta’wīḍ (Ta’widh): Kewajiban Pribadi untuk Memulihkan Kerugian

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dhaman (ganti rugi) dijelaskan sebagai pemenuhan kewajiban berupa ganti kerugian oleh pihak yang merugikan atas hak pihak yang dirugikan, yang mencakup kerugian material maupun immaterial dan dapat timbul pada fase pra-kontraktual, kontraktual, maupun pasca-kontraktual (Musa & Hassan, 2012). Penjelasan ini dengan sendirinya menegaskan bahwa dhaman beroperasi sebagai kewajiban yang dibebankan kepada subjek tertentu (“pihak yang merugikan”) untuk memenuhi hak pihak lain, sehingga orientasinya adalah kewajiban personal—selaras dengan ide pokok in personam sebagai tuntutan atas pelaksanaan prestasi oleh tergugat (Musa & Hassan, 2012).

Pada saat yang sama, kajian mengenai rekayasa dispensing pump SPBU dalam perspektif perundang-undangan dan Hukum Islam menekankan bahwa unsur penting dalam penetapan ganti rugi (ḍamān) adalah adanya ḍarar atau kerugian pada korban (Bernard, 2017). Penekanan pada ḍarar sebagai elemen kunci menunjukkan bahwa pusat gravitasi dhaman bukan pada “benda” yang disengketakan, melainkan pada relasi kerugian dan kewajiban pelaku untuk memulihkan kerugian tersebut (Bernard, 2017; Musa & Hassan, 2012).

Istilah yang digunakan untuk menamai tanggung jawab dalam Hukum Islam juga direkam dalam studi tentang pertanggungjawaban maskapai terkait kehilangan/kerusakan bagasi, yang menyebut bahwa dalam Hukum Islam tanggung jawab dikenal sebagai mas’ūliyyah (accountability), dan konsep ganti rugi dikenal sebagai ta’wīḍ yang secara bahasa berarti ganti rugi/kompensasi (Evianto, 2017). Dengan menempatkan ta’wīḍ sebagai konsep “ganti rugi”, kajian tersebut menegaskan bahwa ketika terjadi kerugian terhadap pihak lain, terdapat kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku kesalahan/penyebab kerugian (Evianto, 2017).

Kombinasi antara definisi dhaman sebagai kewajiban pemenuhan hak korban (Musa & Hassan, 2012), penekanan ḍarar sebagai unsur penting (Bernard, 2017), dan konseptualisasi ta’wīḍ sebagai ganti rugi (Evianto, 2017) menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi dalam Hukum Islam pada dasarnya bergerak dalam kerangka “kewajiban pribadi subjek hukum untuk memulihkan kerugian”, yang secara fungsional sejalan dengan logika actio in personam (Evianto, 2017; Musa & Hassan, 2012).

Menariknya, perbandingan antara Hukum Perdata Indonesia dan hukum ekonomi syariah juga menunjukkan adanya nuansa pada “bentuk” penggantian: penelitian tentang hakikat ganti rugi menyatakan bahwa dalam konsep hukum ekonomi syariah, ganti rugi tidak ditentukan harus diganti dengan apa (dapat dengan uang atau jasa), dan bahkan dianjurkan untuk memberi maaf kepada pihak yang merugikan (Musa & Hassan, 2012). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa yang menjadi inti bukan semata-mata objek kebendaan tertentu, melainkan pemulihan akibat kerugian melalui mekanisme yang dipandang adil dan patut, sehingga tuntutan tetap diarahkan kepada subjek yang memikul kewajiban pemulihan (Musa & Hassan, 2012). Dalam bahasa kerangka in personam, fleksibilitas bentuk pemulihan ini tetap mempertahankan ciri utama: adanya kewajiban prestasi yang ditagihkan kepada seseorang (tergugat) (Musa & Hassan, 2012).

4. Diyah/Diat sebagai Tuntutan Kompensasi yang Berorientasi pada Subjek yang Bertanggung Jawab

Kajian tentang pembelaan hak mangsa kemalangan jalan raya di Malaysia melalui asuransi dan diat menggambarkan diyah/diat sebagai sistem kompensasi Islam yang memungkinkan para pihak menyelesaikan klaim ganti rugi dengan kehadiran ‘āqilah (Handayani et al., 2019). Studi tersebut menegaskan bahwa apabila tertuduh melakukan kelalaian yang menyebabkan cedera atau kematian, maka wajib membayar sejumlah kompensasi kepada korban atau ahli warisnya (Handayani et al., 2019). Struktur normatif ini menunjukkan bahwa diyah secara tegas mengarahkan kewajiban kepada pihak tertentu (tertuduh dan, dalam pengaturan tertentu, mekanisme ‘āqilah) untuk membayar kompensasi kepada korban/ahli waris, sehingga orientasi klaimnya berada pada “kewajiban personal untuk membayar” (Handayani et al., 2019)—yang sejalan dengan makna in personam sebagai tuntutan pelaksanaan prestasi dari tergugat secara perorangan (Handayani et al., 2019).

Kajian yang sama juga membedakan karakter penetapan besaran diat yang “telah ditetapkan secara tetap berdasarkan sumber hadis”, serta menyebut bahwa penetapan semasa kuantum ganti rugi boleh dibuat dengan nisbah nilaian emas (Handayani et al., 2019). Pada titik ini, diyah memperlihatkan corak “kompensasi yang ditentukan/ditakar” yang melekat pada mekanisme pertanggungjawaban personal akibat kelalaian yang menimbulkan cedera/kematian (Handayani et al., 2019).

Namun, studi tersebut juga memberi batas penting: kaedah diat tidak menetapkan adanya ganti rugi untuk elemen-elemen seperti kehilangan pendapatan, kehilangan kebolehan untuk meraih pendapatan, dan ganti rugi atas kesengsaraan dan penderitaan, sementara tuntutan bukan fisik ini disebut dapat dituntut atas kapasitas al-ḍaman (Handayani et al., 2019). Nuansa ini penting untuk menegaskan bahwa dalam Hukum Islam terdapat diferensiasi kanal pemulihan—misalnya diat untuk kompensasi tertentu dan ḍamān untuk elemen lain—tetapi keduanya tetap menegaskan model kewajiban yang diarahkan kepada pihak yang bertanggung jawab, sehingga secara fungsi tetap in personam (Handayani et al., 2019; Musa & Hassan, 2012).

5. Tanggung Jawab Tanpa Kesalahan dan Tetap Berwatak In Personam: Pelajaran dari Diskursus Strict Liability dalam Perspektif Hukum Islam

Kajian mengenai tanggung jawab atas kerugian nuklir membandingkan konvensi internasional, hukum positif Indonesia, dan Hukum Islam, serta menyimpulkan adanya kemiripan prinsip, yaitu sama-sama menganut prinsip strict liability, walaupun dalam Hukum Islam tidak dinyatakan secara eksplisit (Kurniawan et al., 2024). Pada saat yang sama, kajian tersebut menekankan adanya perbedaan penting: dalam konvensi internasional dan hukum positif Indonesia, tanggung jawab kerugian nuklir dilekatkan pada operator nuklir, sedangkan dalam Hukum Islam “tanggung jawab atas kerugian ditanggung oleh pihak yang melakukan kerusakan” (Kurniawan et al., 2024).

Rumusan “pihak yang melakukan kerusakan” ini menegaskan orientasi personal dari kewajiban memulihkan kerugian, karena beban tanggung jawab diletakkan pada pelaku/penyebab kerusakan sebagai subjek yang wajib mengganti (Kurniawan et al., 2024). Dengan kata lain, bahkan ketika diskursusnya bergerak pada “tanggung jawab tanpa pembuktian kesalahan” (strict), locus kewajibannya tetap berada pada subjek yang harus melakukan prestasi pemulihan kepada korban, sehingga tetap konsisten dengan logika tuntutan in personam—menagih prestasi pada orang tertentu—bukan in rem (Kurniawan et al., 2024).

Lebih lanjut, kajian kerugian nuklir tersebut menyebut bahwa dalam Hukum Islam batas pemberian kompensasi dapat ditentukan melalui beberapa model: berdasarkan kesepakatan bersama (at-taqdīr al-ittifāqī), berdasarkan keputusan hakim (at-taqdīr al-qaḍā’ī), atau berdasarkan ketentuan legislator (at-taqdīr asy-syār’i) (Kurniawan et al., 2024). Keterangan ini memperlihatkan bahwa Hukum Islam menyediakan beberapa jalur penentuan kuantum/parameter kompensasi, tetapi tetap dalam horizon yang sama: kompensasi itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang memikul tanggung jawab kepada pihak yang dirugikan (Kurniawan et al., 2024). Dalam kerangka actio in personam, variasi mekanisme penentuan kompensasi ini dapat dipahami sebagai variasi “cara merumuskan prestasi” yang harus dipenuhi oleh tergugat, sementara sifat gugatannya tetap berupa penagihan prestasi terhadap subjek penanggung jawab (Kurniawan et al., 2024).

6. Penipuan (Deceit) sebagai Dasar Tuntutan dalam Tort dan Perundangan Islam: Tetap Mengarah pada Tanggung Jawab Personal

Dalam kajian tentang liabiliti bagi penipuan tort dalam forensik, penipuan (deceit) dijelaskan sebagai salah satu cabang kesalahan dalam tort, yang memungkinkan pihak yang mengalami kerugian atau kecederaan mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan tort (Arifin, 2016). Studi yang sama menyatakan bahwa dalam perundangan Islam, tuntutan dapat dibuat sekiranya pihak yang ditipu mengalami penganiayaan akibat daripada penipuan, sekaligus menegaskan bahwa penipuan adalah haram dan dilarang dalam Islam (Arifin, 2016).

Dengan meletakkan titik tekan pada pihak yang melakukan penipuan sebagai subjek yang dapat dikenai liabiliti/tanggungan apabila mahkamah mendapati wujud liabiliti (Arifin, 2016), diskursus tersebut kembali memperlihatkan karakter personal dari tuntutan: klaim diarahkan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatannya terhadap korban (Arifin, 2016). Hal ini konsisten dengan konsepsi in personam sebagai tuntutan atas pelaksanaan prestasi/pemulihan oleh seseorang (tergugat) kepada pihak yang dirugikan (Arifin, 2016).

Namun, studi penipuan tersebut juga memberikan catatan penting tentang adanya perbedaan pandangan fuqaha mengenai tanggungan yang disebabkan oleh perbuatan menipu (Arifin, 2016). Catatan ini relevan secara metodologis karena menunjukkan bahwa, walaupun orientasi tuntutannya bersifat personal (menuntut pertanggungjawaban pelaku kepada korban), perincian doktrinal mengenai bentuk/derajat tanggungan dapat bervariasi dalam khazanah fikih (Arifin, 2016). Dengan demikian, “actio in personam menurut Hukum Islam” lebih tepat dipahami sebagai kesepadanan fungsional—yakni tuntutan yang menagih kewajiban personal untuk memulihkan kerugian—sementara rincian doktrin dan parameter tanggungan dapat bersifat majemuk (Arifin, 2016).

7. Sintesis: Actio in Personam Menurut Hukum Islam sebagai Kategori Fungsional

Berdasarkan pembedaan in personam vs in rem yang menekankan bahwa in personam adalah tuntutan untuk meminta pelaksanaan prestasi dari tergugat secara perorangan, tuntutan kompensasi dalam Hukum Islam dapat diposisikan sebagai tuntutan yang bercorak in personam karena berangkat dari ide kewajiban personal pihak yang merugikan untuk memenuhi hak pihak yang dirugikan (Evianto, 2017; Kurniawan et al., 2024; Musa & Hassan, 2012).

Konsep dhaman menegaskan kewajiban ganti rugi atas kerugian material dan immaterial yang timbul dalam berbagai fase hubungan (pra-kontraktual, kontraktual, pasca-kontraktual), sehingga pusat tuntutannya adalah “pemenuhan kewajiban oleh pihak yang merugikan” (Musa & Hassan, 2012). Konsep ta’wīḍ sebagai ganti rugi/kompensasi juga menguatkan bahwa ketika terjadi kerugian, terdapat tuntutan pemulihan yang dibebankan pada subjek tertentu yang bertanggung jawab (Evianto, 2017). Penekanan unsur ḍarar sebagai elemen penting dalam penetapan ganti rugi (ḍamān) menggarisbawahi bahwa dasar tuntutan adalah adanya kerugian pada korban yang memicu kewajiban pelaku untuk mengganti, bukan sekadar perebutan res tertentu (Bernard, 2017).

Dalam ranah cedera atau kematian, diyah/diat menunjukkan model kewajiban kompensasi yang secara eksplisit diarahkan kepada tertuduh yang lalai untuk membayar kompensasi kepada korban atau ahli waris, dengan kemungkinan penyelesaian bersama melalui mekanisme ‘āqilah (Handayani et al., 2019). Di sisi lain, diskursus strict liability untuk kerugian nuklir menunjukkan bahwa sekalipun Hukum Islam dipandang sejalan dengan prinsip strict liability (meski tidak eksplisit), tanggung jawabnya tetap dikonstruksikan sebagai kewajiban pihak yang melakukan kerusakan untuk menanggung kerugian, dengan model penentuan kompensasi yang dapat berbasis kesepakatan, putusan hakim, atau ketentuan legislator (Kurniawan et al., 2024). Sementara itu, perkara penipuan (deceit) dalam perspektif tort dan perundangan Islam juga memperlihatkan bahwa korban yang mengalami penganiayaan/kerugian akibat penipuan dapat menuntut, meskipun terdapat perbedaan pandangan fuqaha mengenai bentuk tanggungan, sehingga tetap menegaskan corak personal dari liabiliti (Arifin, 2016).

Dengan demikian, “actio in personam menurut Hukum Islam” paling aman dirumuskan sebagai kategori fungsional: tuntutan yang mengarahkan kewajiban pemulihan (kompensasi/penggantian) kepada subjek tertentu yang memikul tanggungan atas ḍarar (kerugian), baik melalui dhaman/ta’wīḍ untuk pemulihan kerugian secara umum (Evianto, 2017; Musa & Hassan, 2012), maupun melalui diyah/diat untuk kompensasi tertentu pada kasus cedera/kematian (Handayani et al., 2019), serta melalui konstruksi tanggung jawab yang dapat berkarakter strict namun tetap berpusat pada pihak pelaku kerusakan (Kurniawan et al., 2024). Seluruhnya selaras dengan inti in personam sebagai penagihan prestasi pemulihan terhadap “orang” yang bertanggung jawab, bukan semata-mata klaim kebendaan in rem (Kurniawan et al., 2024; Musa & Hassan, 2012).

Daftar Pustaka

Arifin, D. A. (2016). Kajian yuridis tanggung jawab perdata rumah sakit akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Jurnal Idea Hukum, 2(1). https://doi.org/10.20884/1.jih.2016.2.1.31 

Bernard, L. L. (2017). Usaha negara dalam menghadapi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di luar yurisdiksi nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 34(2), 164. https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no2.1433 

Evianto, H. (2017). Hukum perlindungan konsumen bukanlah sekadar “keinginan” melainkan sesuatu “kebutuhan”. Jurnal Hukum & Pembangunan, 16(6), 582. https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1232 

Handayani, E. P., Arifin, Z., & Virdaus, S. (2019). Liability without fault dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(2), 1. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.74 

Kurniawan, M., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2024). Tanggung jawab perdata perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran. South East Asia Law Aspect, 1(1), 28–34. https://doi.org/10.61761/seala.1.1.28-34 

Musa, A. Y. N. C., & Hassan, K. H. (2012). Tanggung jawab pengangkut udara terhadap penumpang. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(2), 234. https://doi.org/10.22146/jmh.16227