01159 - Accesoir dalam Hukum Islam: Konsep, Kedudukan, dan Dinamika Harmonisasi dalam Sistem Hukum Jaminan

Abstract

This article examines the concept of accessory agreement (accesoir) in Islamic law, particularly within the context of guarantee contracts and Islamic banking practice in Indonesia. Through a literature study approach, this study analyzes how fiqh muamalah formulates derivative contracts (al-ʿuqūd al-tabʿiyyah) as instruments for strengthening the fulfillment of principal contract obligations, with al-rahn as the primary example. The findings indicate that the accessory principle in Islamic law is grounded in the maxim al-tābiʿu lā yufradu bi l-ḥukmi and the doctrine of accessorius sequitur principalem, both of which affirm the structural and juridical dependence of the accessory contract upon the principal contract. In Indonesian Islamic banking practice, a tension exists between the need for sharia-compliant guarantee instruments and the use of general positive law-based instruments such as mortgage rights (hak tanggungan) and fiduciary guarantees, which are not entirely compatible with sharia principles. The literature identifies two lines of response: operational analogy between rahn and pledge (pand) under the Civil Code, and calls for the establishment of an independent Islamic guarantee institution. This study affirms that accesoir is a key concept linking fiqh muamalah, Islamic banking practice, and the need for regulatory engineering to ensure sharia compliance and legal certainty.

Keywords: accesoir; al-rahn; guarantee contract; Islamic law; Islamic banking; legal harmonization 

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep accesoir (perjanjian atau hak ikutan) dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks akad jaminan dan praktik perbankan syariah di Indonesia. Melalui pendekatan studi literatur, kajian ini menelaah bagaimana fikih muamalah memformulasikan akad turunan (al-ʿuqūd al-tabʿiyyah) sebagai instrumen penguat pemenuhan prestasi akad pokok, dengan al-rahn sebagai contoh utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip accesoir dalam hukum Islam bersandar pada kaidah al-tābiʿu lā yufradu bi l-ḥukmi dan doktrin accessorius sequitur principalem, yang menegaskan ketergantungan akad ikutan pada akad pokok secara struktural maupun yuridis. Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, terdapat tegangan antara kebutuhan instrumen jaminan syariah dan penggunaan instrumen jaminan berbasis hukum positif umum seperti hak tanggungan dan fidusia, yang tidak seluruhnya selaras dengan prinsip syariah. Literatur mencatat dua arah respons: analogi operasional rahn dengan gadai KUHPerdata, dan seruan pembentukan lembaga jaminan syariah tersendiri. Kajian ini menegaskan bahwa accesoir merupakan konsep kunci yang menghubungkan fikih muamalah, praktik perbankan syariah, dan kebutuhan rekayasa regulasi demi terjaminnya kepatuhan syariah dan kepastian hukum. 

Kata kunci: accesoir; al-rahn; akad jaminan; hukum Islam; perbankan syariah; harmonisasi hukum 

1. Pendahuluan

Dalam kajian hukum perikatan dan jaminan, istilah accesoir (ikutan/tambahan) digunakan untuk menggambarkan hubungan hukum yang keberlakuannya bergantung pada perjanjian atau perkara pokok, sehingga ia hadir sebagai perangkat penguat, bukan sebagai pusat dari hubungan hukum itu sendiri (Muhammadi et al., 2021; Oktaviani & Khisni, 2018). Literatur tentang praktik jaminan syariah menegaskan bahwa salah satu contoh paling menonjol dari karakter accesoir dalam hukum Islam ialah akad al-rahn (gadai syariah), yang secara eksplisit diposisikan sebagai “akad jaminan” yang mengikuti akad utama, misalnya akad utang-piutang atau pembiayaan (Daryoko et al., 2022; Muhammadi et al., 2021).

Dengan demikian, pembahasan accesoir menurut hukum Islam pada dasarnya berkisar pada bagaimana fikih memformulasikan “akad turunan” (akad ikutan) untuk menjamin pemenuhan prestasi akad pokok, dan bagaimana konsekuensi hukumnya ditarik dari keberadaan, perubahan, serta berakhirnya akad pokok tersebut (Daryoko et al., 2022; Muhammadi et al., 2021). Kerangka konseptual yang digunakan dalam literatur kontemporer memaparkan bahwa doktrin accesoir juga dapat dijelaskan melalui kaidah yang dikenal dalam tradisi hukum umum sebagai accessorius sequitur principalem (yang ikutan mengikuti yang pokok) dan, dalam istilah fikih, melalui konsepsi akad-akad turunan (al-ʿuqūd al-tabʿiyyah) (Daryoko et al., 2022; Sujatmaka & Handoko, 2022).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah yang relevan, mencakup artikel jurnal, hasil penelitian, dan kajian hukum yang membahas konsep accesoir dalam perspektif hukum Islam dan praktik perbankan syariah di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif dengan menelaah konsep, konstruksi hukum, serta dinamika harmonisasi antara instrumen jaminan syariah dan hukum positif yang berlaku.

3. Pembahasan

3.1 Pengertian dan Kedudukan Accesoir dalam Hukum Islam

Penelitian mengenai penggunaan kaidah (maxims/qaʿidah) dalam putusan pengadilan ekonomi syariah di Indonesia bahkan menegaskan logika yang serupa: status hukum perkara accessoires/accessories diturunkan dari putusan perkara pokok, sehingga perkara ikutan tidak diputus secara terpisah dari perkara utama (Sujatmaka & Handoko, 2022). Dalam konteks ini, kaidah “al-tābiʿu lā yufradu bi l-ḥukmi” (“yang mengikuti tidak diputus secara terpisah”) dipahami sebagai ekspresi normatif bahwa aksesori secara metodologis dan yuridis melekat pada pokoknya (Sujatmaka & Handoko, 2022), serta sejalan dengan konsepsi al-rahn sebagai akad jaminan yang mengikuti akad pokok (Daryoko et al., 2022; Muhammadi et al., 2021).

3.2 Rasionalitas Syariah: Mengapa Akad Accesoir Diperlukan?

Literatur yang menelusuri sejarah penerapan al-rahn di Indonesia dan Malaysia menyatakan bahwa Islam “melahirkan” kontrak jaminan untuk menjamin suatu pinjaman, dan al-rahn dipahami sebagai salah satu bentuk kontrak jaminan dalam hukum Islam yang bersifat accesoir (Muhammadi et al., 2021). Sifat accesoir ini dijelaskan sebagai perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama, khususnya untuk tujuan penjaminan (Muhammadi et al., 2021). Pembacaan ini diperkuat oleh kajian konseptual kontemporer yang menempatkan jaminan sebagai bagian dari “akad ikutan” (al-ʿuqūd al-tabʿiyyah), sehingga al-rahn menjadi instrumen yang secara desain normatif mengikuti transaksi induknya (Daryoko et al., 2022). Oleh karena itu, kebutuhan atas akad accesoir bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan konsekuensi dari struktur transaksi yang menempatkan pemenuhan kewajiban pada akad pokok sebagai tujuan utama, sementara akad ikutan berfungsi sebagai penguat pemenuhan dan pengelolaan risiko wanprestasi (Daryoko et al., 2022; Muhammadi et al., 2021).

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, argumen kebutuhan atas jaminan juga muncul dalam diskursus hukum positif Indonesia yang dihubungkan dengan fasilitas pembiayaan berbasis prinsip syariah, misalnya ketika “jaminan tambahan” dipahami sebagai konstruksi perjanjian tambahan (accessoir) untuk memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank (Muhammadi et al., 2022). Penelitian mengenai agunan dalam perbankan, termasuk perbankan syariah, juga menegaskan bahwa “collateral” diposisikan sebagai jaminan tambahan yang bertujuan melaksanakan perjanjian pokok (perjanjian kredit/pembiayaan) dan bersifat accessoir karena mengikuti perjanjian pokok tersebut (Huzaimah & Aziz, 2018). Sementara itu, kajian tentang risiko hukum pada objek jaminan bank menegaskan konsekuensi yuridis yang konsisten dengan prinsip accesoir: apabila perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dibatalkan, maka perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan (accessoire/additional agreement) juga menjadi batal (Taufiki et al., 2022).

Rangkaian uraian ini menunjukkan bahwa baik dalam narasi fikih (melalui al-rahn) maupun dalam konstruksi hukum perbankan yang dirujuk oleh literatur, rasionalitas utama akad accesoir tetap berputar pada penguatan pemenuhan prestasi pokok dan pengurangan risiko kegagalan pembayaran (Huzaimah & Aziz, 2018; Muhammadi et al., 2021; Taufiki et al., 2022).

3.3 Istilah Fikih yang Sejajar dengan Accesoir: Al-ʿUqūd Al-Tabʿiyyah dan Kaidah Keterikatan pada Pokok

Kajian hukum Islam mengenai jaminan menegaskan bahwa skema jaminan merupakan kontrak accesoir yang mengikuti kaidah accessorius sequitur principalem dan dalam terminologi fikih disebut al-ʿuqūd al-tabʿiyyah (Daryoko et al., 2022). Dengan menyebut al-rahn sebagai kontrak yang mengikuti kontrak utama, literatur tersebut menempatkan “keterikatan” sebagai ciri pokok dari akad jaminan dalam fikih muamalah (Daryoko et al., 2022; Muhammadi et al., 2021). Dalam jalur yang beririsan, penelitian tentang argumentasi hakim dalam perkara ekonomi syariah menunjukkan bahwa kaidah-kaidah fikih digunakan untuk menurunkan status hukum perkara ikutan dari perkara pokok; logika ini menjelaskan bagaimana perkara aksesori seharusnya dipahami tidak berdiri sendiri dalam penetapan hukum (Sujatmaka & Handoko, 2022). Kaidah “al-tābiʿu lā yufradu bi l-ḥukmi” diposisikan sebagai bentuk eksplisit dari prinsip bahwa yang mengikuti tidak diputus terpisah, sehingga keputusan pada perkara pokok menjadi dasar deduksi hukum pada perkara aksesori (Sujatmaka & Handoko, 2022).

Meskipun penelitian tentang putusan pengadilan ekonomi syariah tersebut berfokus pada praktik argumentasi yudisial, ia memberikan dukungan metodologis bahwa prinsip accesoir bukan hanya konsep kontraktual, tetapi juga logika penalaran hukum ketika suatu klaim atau isu tambahan melekat pada isu utama (Sujatmaka & Handoko, 2022). Penegasan ini selaras dengan diskursus dalam perkara peradilan agama terkait dwangsom pada sengketa hadhânah, di mana tuntutan dwangsom disebut bersifat accessoir dan subsidair namun tetap dipandang menyertai tuntutan pokok (Nurjihad, 2023). Dengan demikian, konsep “mengikuti yang pokok” tampil sebagai prinsip lintas-ranah: ia bekerja pada tingkat struktur akad (misalnya al-rahn) dan pada tingkat struktur tuntutan/putusan (misalnya dwangsom sebagai tuntutan accesoir) (Daryoko et al., 2022; Muhammadi et al., 2021; Nurjihad, 2023).

3.4 Accesoir dalam Akad Jaminan: Al-Rahn sebagai Contoh Utama dalam Hukum Islam

3.4.1 Al-Rahn sebagai Akad Jaminan yang Mengikuti Akad Pokok

Literatur komparatif mengenai sejarah al-rahn di Indonesia dan Malaysia secara eksplisit menyebut al-rahn sebagai kontrak jaminan dalam hukum Islam yang bersifat accesoir, yakni perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama sebagai jaminan (Muhammadi et al., 2021). Kajian fikih kontemporer mengenai marhūn (objek gadai) menegaskan kembali bahwa al-rahn merupakan kontrak yang mengikuti kontrak utama dan ditempatkan dalam kategori akad turunan (al-ʿuqūd al-tabʿiyyah) (Daryoko et al., 2022). Dengan landasan ini, karakter accesoir bukan sekadar “label”, melainkan menjelaskan struktur relasi: keberadaan al-rahn diasumsikan hadir untuk menguatkan kewajiban yang sudah lahir lebih dahulu dari akad utama, misalnya utang-piutang atau pembiayaan (Daryoko et al., 2022; Muhammadi et al., 2021).

Dalam kajian mengenai kedudukan rahn dalam sistem hukum jaminan Indonesia, rahn ditegaskan sebagai lembaga jaminan yang digunakan di bank syariah, dengan konstruksi hukum yang memiliki kemiripan karakter dengan gadai (pand) dalam KUHPerdata pada aspek-aspek tertentu, termasuk sifatnya sebagai transaksi aksesori dari transaksi pokok yang berupa transaksi uang (Oktaviani & Khisni, 2018). Kajian yang sama juga menjelaskan sifat-sifat rahn yang dianggap paralel dengan gadai, antara lain sifat aksesori, objek berupa benda bergerak, asas inbezitstelling (benda jaminan keluar dari kekuasaan pemberi gadai), serta kedudukan kreditur yang preferen dalam pelunasan utang (Oktaviani & Khisni, 2018). Walaupun pemetaan “kemiripan” ini adalah konstruksi analitis dalam konteks sistem hukum Indonesia, ia tetap menunjukkan bahwa aksesori dalam rahn dipahami sebagai “perjanjian ikutan” yang menyertai perjanjian pokok yang dijamin (Oktaviani & Khisni, 2018), sekaligus konsisten dengan literatur yang langsung menyebut al-rahn sebagai accesoir contract dalam hukum Islam (Daryoko et al., 2022; Muhammadi et al., 2021).

3.4.2 Syarat Objek Jaminan (Marhūn) dan Perluasan pada Aset Digital

Kajian tentang “meta-mortgaging” dalam perspektif hukum Islam menegaskan bahwa marhūn (objek yang dijaminkan) memiliki kondisi-kondisi utama agar fungsional: ia merupakan harta, memiliki nilai, dapat diperdagangkan, nilai asetnya diketahui secara jelas, dan benar-benar dimiliki oleh pihak penjamin (rāhin) (Daryoko et al., 2022). Pada basis konseptual ini, kajian tersebut menyatakan bahwa NFT dapat masuk kategori marhūn, namun transaksi al-rahn menggunakan NFT menjadi “kurang favorable” apabila mata uang transaksi di metaverse adalah cryptocurrency karena cryptocurrency dinilai haram (Daryoko et al., 2022). Uraian ini relevan untuk menunjukkan bagaimana prinsip accesoir (akad jaminan yang mengikuti akad utama) tetap dipertahankan, tetapi problem kepatuhan syariah dapat muncul dari karakter objek atau medium transaksi yang melingkupi akad pokok maupun akad ikutan (Daryoko et al., 2022), serta menggarisbawahi bahwa pembahasan aksesori dalam hukum Islam tidak berhenti pada benda konvensional, melainkan berhadapan dengan isu kontemporer tentang “kebendaan” dan kepemilikan dalam ruang digital (Daryoko et al., 2022).

3.4.3 Rahn Tasjīlī: Variasi Rahn dan Kesetaraan Fungsional dengan Jaminan Fidusia

Penelitian tentang kesesuaian rahn tasjīlī dan fidusia mendefinisikan rahn tasjīlī sebagai jaminan berupa barang untuk utang dengan kesepakatan bahwa hanya bukti kepemilikan yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin), sedangkan fisik barang jaminan (marhūn) tetap dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rāhin) (Setyo, 2010). Penelitian ini juga menegaskan bahwa rahn tasjīlī sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 memiliki kesamaan (conformity) dengan ketentuan jaminan fidusia dalam UU No. 42 Tahun 1999, terutama pada kesesuaian antara objek jaminan dan bukti kepemilikan, serta menyatakan keduanya sama-sama disebut sebagai perjanjian aksesori (Setyo, 2010). Pada saat yang sama, penelitian ini menggarisbawahi keterbatasan UU No. 42 Tahun 1999 yang “tidak merespons” transaksi ekonomi syariah, dan karena itu mengusulkan perubahan agar pengaturan fidusia secara jelas mencakup perikatan pokok yang berupa utang konvensional maupun pembiayaan berbasis syariah (Setyo, 2010). Dengan demikian, rahn tasjīlī memperlihatkan bagaimana konsep accesoir dalam hukum Islam dapat diproyeksikan untuk dialog normatif dengan lembaga jaminan modern, tetapi sekaligus menimbulkan kebutuhan harmonisasi norma agar relasi “pokok-ikutan” tidak melahirkan keraguan kepatuhan syariah dalam praktik (Saptomo et al., 2023; Setyo, 2010).

3.5 Accesoir dalam Praktik Perbankan Syariah Indonesia: Interaksi Fikih, Fatwa, dan Hukum Positif

3.5.1 Jaminan sebagai Perjanjian Tambahan dalam Pembiayaan Syariah

Kajian tentang kedudukan akta fidusia dalam akad murabahah menegaskan bahwa “jaminan tambahan” dipahami sebagai konstruksi perjanjian tambahan (accessoir) untuk memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berbasis prinsip syariah (Muhammadi et al., 2022). Dalam konteks murabahah, penelitian tersebut juga merujuk bahwa UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan murabahah sebagai kontrak pembiayaan barang dengan penegasan harga pokok dan pembayaran pada harga lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati (Muhammadi et al., 2022). Meskipun fokusnya fidusia, penelitian itu menunjukkan bagaimana praktik pembiayaan syariah memerlukan perangkat perjanjian tambahan yang melekat pada perjanjian pembiayaan, dan karena itu diskusi accesoir menjadi sangat relevan dalam tata kelola pembiayaan syariah (Huzaimah & Aziz, 2018; Muhammadi et al., 2022).

Sejalan dengan itu, kajian mengenai pelaksanaan al-rahn dalam perbankan syariah Indonesia menyebut bahwa implementasi al-rahn sebagai akad aksesori dalam ranah perbankan syariah mengikuti mekanisme perbankan syariah, dan dikaitkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Muhammadi et al., 2021). Bahkan disebutkan bahwa pelaksanaan al-rahn dalam perbankan syariah dilakukan tidak hanya oleh bank milik negara, tetapi juga perbankan syariah swasta yang tersebar di Indonesia (Muhammadi et al., 2021).

Namun demikian, penelitian mengenai pengikatan jaminan hak atas tanah dalam pembiayaan mudharabah mencatat adanya problem praktik: hubungan hukum formal antara bank syariah dan nasabah (baik pembiayaan maupun deposan) dalam praktik di Indonesia masih diatur oleh KUHPerdata, termasuk aspek jaminan, dan tidak merujuk pada fatwa-fatwa yang disebutkan (Saptomo et al., 2023). Penelitian yang sama menyimpulkan bahwa APHT tidak dapat digunakan pada kontrak mudharabah dan menekankan bahwa hukum Islam memiliki lembaga jaminan sendiri, yakni rahn (Saptomo et al., 2023). Dengan demikian, terdapat ketegangan yang dicatat dalam literatur antara kebutuhan perangkat jaminan sebagai accesoir dalam pembiayaan syariah dan realitas penggunaan instrumen jaminan yang berbasis hukum positif umum, yang kadang dinilai tidak selaras dengan konstruksi syariah, misalnya pada mudharabah (Saptomo et al., 2023).

3.5.2 Hak Tanggungan dan APHT sebagai “Accesoir”: Problem Kepatuhan Syariah dan Harmonisasi

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa perikatan jaminan berupa hak tanggungan dipahami sebagai perjanjian tambahan (accessoire) yang mengikuti perjanjian utama pembiayaan/kredit. Studi tentang praktik lelang hak tanggungan di salah satu bank syariah menyatakan bahwa pengikatan hak tanggungan melalui APHT dan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan merupakan perjanjian tambahan (accessoire) dari akad pembiayaan, serta posisi APHT sebagai perjanjian tambahan mengikuti perjanjian pokok berbentuk akad pembiayaan. Kajian lain tentang upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui eksekusi hak tanggungan juga menjelaskan bahwa pemberian hak tanggungan didahului janji pemberian hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu dan ditempatkan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang yang bersangkutan, serta pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT (Sudirman, 2023). Dalam kajian mengenai jual-beli sebagian tanah yang dijaminkan ke bank, sifat hak tanggungan juga disebut accessoir, yakni hanya ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan hubungan utang-piutang. Rangkaian ini memperlihatkan bahwa secara konseptual di Indonesia, hak tanggungan dipahami sebagai jaminan kebendaan yang aksesori terhadap perjanjian utang atau pembiayaan.

Akan tetapi, penelitian tentang harmonisasi akad pembiayaan syariah terhadap jaminan hak tanggungan menegaskan bahwa dalam implementasinya APHT dianggap kurang relevan dengan prinsip syariah dan memunculkan konflik norma antara UU Perbankan Syariah dan UU Hak Tanggungan, bahkan berpotensi menimbulkan kelemahan eksekusi atau gugur karena tidak memenuhi prinsip syariah. Penelitian tersebut menegaskan definisi “Prinsip Syariah” menurut Pasal 1 angka (12) UU No. 21 Tahun 2008 sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga berwenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa APHT tetap dibutuhkan sebagai jaminan dalam akad pembiayaan pada bank syariah, namun perlu segera dibentuk lembaga jaminan syariah agar kepatuhan syariah dapat terlaksana, dan bahkan menawarkan model perubahan redaksional APHT dengan menyebut adanya “lima hal” yang harus diubah terutama terkait redaksi akta. Dengan demikian, di satu sisi hak tanggungan dipahami sebagai perjanjian accesoir yang operasional dalam praktik perbankan, namun di sisi lain literatur menilai perangkat formalnya (APHT) dapat menimbulkan problem sharia compliance dan memerlukan harmonisasi atau pembentukan lembaga jaminan syariah tersendiri (Saptomo et al., 2023).

Kajian lain bahkan menempatkan persoalan ini dalam kritik epistemologis: studi mengenai sengketa hak tanggungan pada perjanjian kredit berbasis syariah menegaskan bahwa hak tanggungan merupakan “jaminan tambahan atau pelengkap (accessoir)” yang lahir dari perjanjian pokok berupa utang-piutang, dan sekaligus menyoroti adanya persoalan konseptual ketika objek jaminan syariah (yang dalam pandangan syariah dikaitkan dengan “pawn/gadai”) dipertemukan dengan rezim hak tanggungan yang hanya mengakomodasi benda tidak bergerak (Bütow et al., 2017). Uraian ini memperlihatkan bahwa “accesoir” dapat menjadi titik temu (karena sama-sama bersifat ikutan), tetapi juga menjadi titik konflik metodologis ketika prinsip dan objek yang diakui dalam fikih tidak sepenuhnya sejalan dengan kerangka hukum jaminan tertentu (Bütow et al., 2017).

3.6 Konsekuensi Hukum dari Sifat Accesoir: Bergantung pada Pokok, Gugur Bersama Pokok

Konsekuensi sentral dari perjanjian accesoir yang berulang kali ditegaskan dalam literatur adalah ketergantungannya pada perjanjian pokok. Kajian tentang risiko hukum jaminan bank menyatakan secara eksplisit bahwa jika perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dibatalkan, maka perjanjian jaminan sebagai perjanjian accesoir juga dibatalkan, karena eksistensi perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian dasar (Taufiki et al., 2022). Sejalan dengan itu, penelitian tentang pelaksanaan agunan yang diambil alih (foreclosed collateral) juga menyebut bahwa jaminan dimaksudkan sebagai implementasi perjanjian pokok, dan sifatnya adalah perjanjian accesoir yang mengikuti perjanjian pokok (Huzaimah & Aziz, 2018). Dalam ranah pidana terkait penggunaan harta warisan sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan ahli waris, penelitian tersebut tetap menegaskan doktrin umum bahwa perjanjian jaminan pada umumnya disusun sebagai perjanjian yang bersifat accesoir, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa perjanjian pokok, dan apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian jaminannya juga berakhir (Arifah & Fidhayanti, 2022). Meskipun konteksnya berbeda, konsistensi doktrin “gugur bersama pokok” menunjukkan bahwa sifat accesoir dipahami sebagai prinsip struktural dalam banyak pembahasan jaminan (Arifah & Fidhayanti, 2022; Huzaimah & Aziz, 2018; Taufiki et al., 2022).

Dalam konteks fidusia, penelitian tentang rahn tasjīlī dan fidusia menegaskan bahwa UU No. 42 Tahun 1999 menekankan jaminan fidusia sebagai perjanjian accesoir (perjanjian tambahan) dari perjanjian utama (Setyo, 2010). Kajian tentang eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan juga menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (accessoir), yakni tambahan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Kajian pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pun menyatakan bahwa kontrak fidusia adalah kontrak accesoir sementara kontrak pokoknya adalah perjanjian utang, dan sifatnya batal/nihil ketika utang lunas sehingga hak jaminan lenyap (Usanti, 2020). Dengan demikian, konsekuensi “bergantung pada pokok” bukan hanya klaim teoritis, melainkan berulang sebagai karakter legal yang dijadikan dasar untuk menilai keberlakuan dan eksekusi jaminan (Setyo, 2010; Taufiki et al., 2022; Usanti, 2020).

3.7 Accesoir dalam Ranah Sengketa dan Prosedur: Klaim Ikutan, Putusan Ikutan, dan Penalaran Hakim

Konsep accesoir juga hidup dalam ranah acara dan penyelesaian sengketa, terutama ketika suatu tuntutan tambahan melekat pada tuntutan pokok. Dalam praktik peradilan agama terkait hadhânah, penelitian maqāṣid al-syarīʿah menyatakan bahwa meskipun tuntutan dwangsom bersifat accessoir dan subsidair, keberadaannya dalam gugatan tetap harus dipandang dan diperlakukan sebagaimana tuntutan pokok yang menyertainya (Nurjihad, 2023). Penelitian lain tentang penerapan dwangsom pada putusan hak asuh anak menegaskan bahwa apabila tergugat melaksanakan hukuman pokok berupa penyerahan anak maka dwangsom tidak berlaku karena dwangsom bersifat accessoir. Dua kajian ini memperlihatkan pemahaman yang seragam: dwangsom berfungsi sebagai perangkat penekan/pemaksa pemenuhan putusan pokok dan ia “hidup-mati” mengikuti terlaksananya kewajiban pokok (Nurjihad, 2023).

Dalam konteks perkara keluarga, penelitian tentang hak akses data perbankan dalam gugatan pembagian harta bersama menyatakan adanya praktik di peradilan agama di mana gugatan cerai diakumulasikan dengan gugatan pembagian harta bersama, dengan yang pertama sebagai gugatan primer dan yang kedua sebagai gugatan accessoir yang melekat pada gugatan cerai (Kurniawan et al., 2020). Penelitian tersebut menegaskan bahwa meski kedua gugatan memiliki karakter berbeda, pembagian harta bersama diposisikan sebagai klaim accesoir yang menempel pada pokok perceraian dalam praktik tertentu (Kurniawan et al., 2020). Pada level metode penalaran, penelitian tentang penggunaan kaidah dalam putusan ekonomi syariah memberikan justifikasi normatif bahwa perkara ikutan tidak diputus secara terpisah dari perkara pokok, dan status hukumnya diturunkan dari keputusan pada pokok (Sujatmaka & Handoko, 2022). Dengan demikian, accesoir dalam hukum Islam (sebagaimana beresonansi dalam institusi peradilan syariah/keagamaan yang dibahas) berfungsi sebagai konsep yang mengatur keterikatan baik dalam desain kontraktual (akad) maupun dalam desain klaim dan putusan (procedural attachment) (Kurniawan et al., 2020; Nurjihad, 2023; Sujatmaka & Handoko, 2022).

3.8 Nuansa dan Perbedaan Pandangan dalam Literatur: Analogi dengan Gadai KUHPerdata vs. Dorongan Lembaga Jaminan Syariah

Terdapat nuansa yang patut dicatat terkait bagaimana sifat accesoir dalam rahn diposisikan dalam sistem hukum Indonesia. Kajian tentang kedudukan rahn dalam sistem hukum jaminan Indonesia menyimpulkan bahwa karena rahn memiliki sifat-sifat yang mirip dengan gadai (pand) menurut KUHPerdata—termasuk sebagai transaksi aksesori, objek benda bergerak, asas inbezitstelling, dan kreditur preferen—maka seluruh peraturan pand (gadai) dapat diterapkan pada rahn melalui penafsiran analogis (Oktaviani & Khisni, 2018). Pandangan ini menekankan “kesetaraan konstruksional” untuk tujuan operasionalisasi dalam sistem hukum yang telah ada (Oktaviani & Khisni, 2018).

Akan tetapi, penelitian lain menunjukkan dorongan berbeda: studi tentang APHT dalam pembiayaan syariah menilai APHT problematik terhadap prinsip syariah dan menekankan urgensi membentuk lembaga jaminan syariah agar sharia compliance terlaksana, sedangkan studi tentang rahn tasjīlī dan fidusia menilai perlu perubahan UU Jaminan Fidusia agar secara eksplisit mengakomodasi perikatan pokok berupa pembiayaan syariah (Setyo, 2010). Bahkan penelitian tentang mudharabah menegaskan bahwa APHT tidak dapat digunakan dalam kontrak mudharabah dan menekankan rahn sebagai lembaga jaminan Islam (Saptomo et al., 2023). Dengan demikian, terdapat spektrum pendekatan: mulai dari upaya “mengakomodasi” rahn melalui analogi dengan instrumen jaminan positif yang sudah mapan (Oktaviani & Khisni, 2018) hingga seruan untuk restrukturisasi normatif melalui pembentukan lembaga jaminan syariah atau penyesuaian legislasi agar lebih kompatibel dengan karakter akad syariah (Saptomo et al., 2023; Setyo, 2010).

Nuansa ini juga tampak pada level sejarah-kelembagaan. Studi sejarah hukum al-rahn menyatakan bahwa praktik al-rahn di Malaysia dan Indonesia pernah diterapkan secara legal pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, kemudian surut pada masa kolonialisasi, dan baru bergerak kembali seiring pengakuan institusi keuangan syariah melalui regulasi perbankan yang mengakui prinsip syariah dan bagi hasil serta kelahiran perbankan syariah (Muhammadi et al., 2021). Namun, studi yang sama menegaskan bahwa praktik al-rahn hingga kini belum terakomodasi dalam satu dasar hukum tunggal, melainkan tersebar di beberapa peraturan (Muhammadi et al., 2021). Jika dikaitkan dengan diskursus harmonisasi APHT dan kebutuhan lembaga jaminan syariah serta usulan pembaruan UU Fidusia agar mengakomodasi pembiayaan syariah (Setyo, 2010), tampak bahwa persoalan “accesoir menurut hukum Islam” di Indonesia bukan hanya persoalan konsep fikih, tetapi juga persoalan desain sistem hukum yang memadai untuk menampung sifat ikutan akad jaminan syariah secara konsisten (Muhammadi et al., 2021; Setyo, 2010).

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, accesoir menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai prinsip keterikatan (dependency) antara akad/isu ikutan dan akad/isu pokok: akad jaminan seperti al-rahn dipahami sebagai perjanjian tambahan yang mengikuti akad utama untuk tujuan penjaminan (Daryoko et al., 2022; Muhammadi et al., 2021), dan konsep ini secara metodologis berkelindan dengan kaidah penalaran bahwa “yang mengikuti tidak diputus terpisah” dari pokoknya (Sujatmaka & Handoko, 2022).

Konsekuensi pokoknya adalah bahwa keberlakuan, efektivitas, dan “hidup-mati” akad jaminan atau tuntutan ikutan bergantung pada keberadaan dan pemenuhan kewajiban pokok; literatur menyatakan dengan jelas bahwa pembatalan perjanjian pokok dapat membatalkan perjanjian jaminan sebagai accesoir (Taufiki et al., 2022), dan bahwa perangkat pemaksa seperti dwangsom juga tidak berlaku ketika kewajiban pokok telah dipenuhi karena sifatnya accesoir.

Pada saat yang sama, praktik kontemporer memperlihatkan dinamika harmonisasi: sebagian literatur mengusulkan analogi operasional rahn dengan gadai KUHPerdata (Oktaviani & Khisni, 2018), sementara literatur lain menegaskan perlunya pembentukan lembaga jaminan syariah atau penyesuaian legislasi jaminan agar selaras dengan prinsip syariah dan kebutuhan pembiayaan syariah (Saptomo et al., 2023; Setyo, 2010). Dalam keseluruhan lanskap tersebut, “accesoir” tampil sebagai konsep kunci yang menghubungkan fikih muamalah, praktik perbankan syariah, dan kebutuhan rekayasa regulasi untuk memastikan keterikatan antara yang pokok dan yang ikutan tidak mencederai kepatuhan syariah maupun kepastian hukum (Muhammadi et al., 2021; Setyo, 2010).

Daftar Pustaka

Arifah, R. N., & Fidhayanti, D. (2022). Legal position of fiduciary deeds in a murabaha contract following the Indonesian Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on default agreement by creditors and debtors. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 12(2), 211–227. https://doi.org/10.18860/j.v12i2.12570 

Bütow, B., Eckert, L., Teichmann, F., Krüger-Kirn, H., Baltzer, N., Florian, Klenk, C., Peltz, K., Cornelißen, W., Hippmann, C., Klinger, S., Malich, L., Grenz, F., Rezensionen, T., Levick-Parkin, M., Becker, K., Herling, C., Godlewsky, T., Reina, M. I., … Metz-Göckel, S. (2017). Untitled. Gender – Zeitschrift Für Geschlecht Kultur Und Gesellschaft, 9(3). https://doi.org/10.3224/gender.v9i3 

Daryoko, D., Arief, Abd. S., & Asmuni, A. (2022). Mortgage auction at Bank Syariah Indonesia ex-legacy Bank BNI Syariah in Yogyakarta. Tasharruf Journal Economics and Business of Islam, 7(1), 78. https://doi.org/10.30984/tjebi.v7i1.1820 

Huzaimah, A., & Aziz, S. (2018). Urgensi penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) pada perkara hadhânah di Pengadilan Agama dalam perspektif maqâshid al-syarî'ah. Al-Adalah, 15(1), 125. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.3383 

Kurniawan, F., Nugraha, X., Abrianto, B. O., & Ramadhanti, S. (2020). The right to access banking data in a claim for a division of combined assets that is filed separately from a divorce claim. Yustisia Jurnal Hukum, 9(1), 46. https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.34859 

Muhammadi, F., Putranti, D., Praja, C. B. E., & Yudha, A. K. (2022). Meta-mortgaging: Islamic law review on marhūn issues. Jurnal Media Hukum, 29(2), 131–145. https://doi.org/10.18196/jmh.v29i2.16959 

Muhammadi, F., Razif, N. F. M., & Rahim, R. A. bin A. (2021). Al-rahn in Malaysia and Indonesia: Legal history and upcoming trajectory. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(1), 153. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i1.1019 

Nurjihad, N. (2023). Legal conformity between rahn tasjily and fiduciary guarantee and obstacles to implementation in Indonesia. Prophetic Law Review, 5(2), 218–239. https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss2.art5 

Oktaviani, Y., & Khisni, A. (2018). Roles and responsibilities relating land agreement official of liability provision of rights with mudharabah in Islamic bank. Jurnal Akta, 5(3), 767. https://doi.org/10.30659/akta.v5i3.3255 

Saptomo, A., Marbun, R., & Mashdurohatun, A. (2023). The epistemological errors in regulation of absolute competence on mortgage disputes in credit contracts. International Journal of Law Reconstruction, 7(1), 1. https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.29464 

Setyo, B. (2010). Kedudukan gadai syariah (rahn) dalam sistem hukum jaminan Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 10(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.133 

Sudirman, S. (2023). Harmonisasi akad pembiayaan syariah terhadap jaminan hak tanggungan. Media Iuris, 6(1), 151–174. https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40113 

Sujatmaka, A., & Handoko, W. (2022). The efforts to settle non-performing loans through the execution of mortgage guarantees without a court decision. Sultan Agung Notary Law Review, 4(3), 809. https://doi.org/10.30659/sanlar.4.3.809-821 

Taufiki, M., Darsyah, R., & Ridha, M. (2022). The use of maxims (al-qawāʿid al-uṣūliyyah wa al-fiqhiyyah) in legal argumentation of sharia economic court decisions in Indonesia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(1), 165–188. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.6070 

Usanti, T. P. (2020). Legal risk mitigations on trademark rights as bank guarantee credit. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(9), 240. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.2025