01158 - Abuse of Power dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif, Kelembagaan, dan Pemidanaan

Abstract

This article comprehensively examines the concept of abuse of power from the perspective of Islamic Law, encompassing normative, institutional, and penal dimensions. Employing a literature review approach, this article analyzes the relationship between the principles of amanah (trustworthiness), justice, and maqāṣid al-sharī'ah as normative foundations, as well as mechanisms for preventing abuse of power through institutional design such as separation of powers, shura, and social oversight. The findings indicate that abuse of power in Islamic Law is understood as a betrayal of public trust, equivalent to the classical fiqh categories of ghulūl, khiyānah, and risywah, and is generally subject to discretionary ta'zīr sanctions. Effective prevention requires a combination of moral integrity and institutional engineering consistent with the principles of the modern rule of law. The convergence between rule of law principles—namely legal supremacy, equality before the law, and due process—and Islamic political ethics of amanah and justice provides a strong foundation for affirming that the anti-abuse of power agenda is simultaneously a normative and institutional agenda, demanding both moral integrity and structural reform.

Keywords: abuse of power; Islamic Law; fiqh siyasah; corruption; ta'zīr; maqāṣid al-sharī'ah

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dalam perspektif Hukum Islam secara komprehensif, meliputi dimensi normatif, kelembagaan, dan pemidanaan. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, artikel ini menelaah relasi antara prinsip amanah, keadilan, dan maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan normatif, serta mekanisme pencegahan penyalahgunaan kekuasaan melalui desain kelembagaan seperti pembagian kekuasaan, syura, dan pengawasan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa abuse of power dalam Hukum Islam dipahami sebagai pengkhianatan amanah publik yang ekuivalen dengan kategori ghulūl, khiyānah, dan risywah dalam fiqh klasik, serta pada umumnya dikenai sanksi ta'zīr yang bersifat diskresi. Pencegahan yang efektif menuntut kombinasi integritas moral dan rekayasa kelembagaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. 

Kata kunci: abuse of power; Hukum Islam; fiqh siyasah; korupsi; ta'zīr; maqāṣid al-sharī'ah 

1. Pendahuluan: Mengapa Abuse of Power Menjadi Isu Sentral dalam Hukum Islam

Dalam diskursus ketatanegaraan dan hukum publik modern, abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan/wewenang) kerap dipahami sebagai bentuk deviasi ketika kekuasaan publik—yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan umum—dialihkan untuk kepentingan privat atau kelompok. Literatur antikorupsi yang dirujuk luas, misalnya definisi korupsi yang diacu World Bank dan UNDP, menegaskan kaitan konseptual yang sangat dekat antara korupsi dan penyalahgunaan jabatan/kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, sehingga abuse of power dapat dibaca sebagai “inti” persoalan korupsi dalam ranah tata kelola pemerintahan (Beridiansyah, 2018). Kerangka analisis tentang korupsi dalam studi negara-negara Muslim juga menekankan bahwa pemahaman korupsi sering ditekankan pada penyalahgunaan kekuasaan publik yang menguntungkan individu/kelompok, dengan ragam modus mulai dari penyuapan hingga penyalahgunaan informasi dan penggelapan. Dengan demikian, ketika membahas abuse of power menurut Hukum Islam, pembahasannya tidak mungkin dipisahkan dari wacana korupsi—termasuk suap dan pengkhianatan amanah—sekaligus prinsip-prinsip good governance yang berfungsi mencegah penyimpangan kekuasaan (Beridiansyah, 2018).

Pada saat yang sama, sejumlah kajian hukum tata negara menegaskan bahwa konstitusi dan mekanisme pembatasan kekuasaan merupakan “instrumen normatif” untuk mencegah abuse of power dalam negara modern (Gusmansyah, 2019). Gagasan ini beresonansi dengan pemikiran fiqh siyasah yang memandang pemisahan/pembagian kekuasaan sebagai prinsip normatif pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa, sehingga hak-hak warga lebih terjamin (Yahya et al., 2023). Karena itu, topik abuse of power dalam perspektif Hukum Islam idealnya diletakkan dalam dua fokus sekaligus: (i) etika dan norma syariah tentang amanah, keadilan, serta larangan pengkhianatan; dan (ii) desain kelembagaan dan tata kelola (syura, pengawasan sosial, pemisahan kekuasaan) guna menutup ruang deviasi kekuasaan (Benartin & Yudoprakoso, 2022; Yahya et al., 2023).

2. Definisi dan Cakupan Abuse of Power dalam Kerangka Hukum dan Tata Kelola

Istilah abuse of power sering masuk ke perdebatan melalui pintu definisi korupsi. Dalam literatur yang menautkan agama dan perilaku antikorupsi, korupsi didefinisikan sebagai “abuse of public office for private gain” dan dipahami sebagai “tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang amanat publik,” sehingga setiap penyalahgunaan wewenang oleh pemegang amanah publik dapat disebut sebagai korupsi (Beridiansyah, 2018). Sejalan dengan itu, kajian tentang “kewenangan” sebagai fondasi formulasi pemidanaan korupsi mengutip definisi UNDP mengenai korupsi sebagai “misuse of public powers, office and authority for private gain”—melalui penyuapan, pemerasan, nepotisme, penggelapan, dan seterusnya—dan definisi World Bank sebagai “abuse of entrusted power … for personal gain,” yang sama-sama menempatkan penyalahgunaan kekuasaan/jabatan sebagai elemen inti.

Literatur korupsi dan good governance pada konteks negara-negara Islam juga menegaskan bahwa korupsi dapat dipahami sebagai penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan material maupun keuntungan politik, sehingga dimensi “abuse” bukan hanya ekonomi, melainkan juga politik. Dengan basis ini, abuse of power dalam pembahasan Hukum Islam dapat dipetakan sebagai: (a) penyalahgunaan amanah publik yang menimbulkan kerugian publik/negara; dan (b) segala bentuk tindakan sewenang-wenang aparatur/elite yang menyimpang dari tujuan wewenang dan prinsip keadilan (Beridiansyah, 2018).

Cakupan abuse of power juga muncul dalam hukum administrasi dan peradilan administrasi, misalnya terminologi abuse of power/détournement de pouvoir. Kajian kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa konsep penyalahgunaan wewenang dalam tradisi Prancis (détournement de pouvoir) berintikan penyimpangan penggunaan wewenang dari tujuan yang ditetapkan undang-undang, misalnya penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi/tujuan politik atau menjalankan wewenang untuk tujuan lain dari yang dikehendaki undang-undang. Studi tentang perluasan kompetensi PTUN dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menegaskan rumusan bentuk penyalahgunaan wewenang—melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang—sekaligus menunjukkan adanya persinggungan konseptual antara ranah administrasi dan ranah pidana karena “penyalahgunaan wewenang” juga hadir sebagai unsur dalam undang-undang korupsi. Konvergensi ini penting untuk artikel ini karena Hukum Islam—melalui fiqh siyasah dan fiqh jinayah—juga membedakan isu desain kewenangan/tata kelola dari isu pemidanaan, meskipun keduanya berkelindan pada tema amanah dan pencegahan kezaliman (Benartin & Yudoprakoso, 2022; Solihin et al., 2021).

3. Landasan Normatif Hukum Islam: Amanah, Keadilan, Maqāṣid al-Sharī'ah, dan Kemaslahatan Publik

Dalam kerangka normatif Islam, penyalahgunaan kekuasaan dapat dibaca sebagai pelanggaran terhadap amanah dan keadilan yang menjadi prinsip tata kelola (an-niẓām as-siyāsah/good governance) dalam tradisi pemerintahan Islam. Kajian tentang konsep dan penerapan good governance pada masa Umar bin Abdul Aziz merumuskan prinsip-prinsip kunci pemerintahan yang baik: tauhid, amanah, musyawarah, keadilan dan penegakan hukum, persamaan, persaudaraan, HAM, efektif-efisien, dan pengawasan sosial. Prinsip-prinsip ini dipahami selaras dengan nilai-nilai Islam dan difungsikan untuk menyeimbangkan relasi negara–sektor privat–masyarakat (Solihin et al., 2021).

Studi kontemporer tentang good governance dalam tinjauan Hukum Islam secara eksplisit memposisikan good governance sebagai gerakan ijtihādiyyah untuk “menegasikan penyalahgunaan kekuasaan,” dengan parameter pemerintahan bersih berupa efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Karena tidak semua isu tata kelola memiliki rujukan tekstual spesifik, pendekatan maṣlaḥah mursalah dipandang relevan untuk mengakomodasi kemaslahatan manusia sebagai misi Islam (Benartin & Yudoprakoso, 2022). Dengan demikian, dalam Hukum Islam, problem abuse of power tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran aturan formal, melainkan juga kegagalan moral-etik dan kegagalan tata kelola yang menggerus kemaslahatan publik (Benartin & Yudoprakoso, 2022; Solihin et al., 2021).

Kerangka maqāṣid al-sharī'ah memperkuat argumen bahwa penyalahgunaan kekuasaan adalah problem fundamental karena menabrak tujuan perlindungan dasar. Studi tentang korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dalam fiqh siyasah mengkategorikan korupsi sebagai pengkhianatan amanah dan ketidakadilan yang menyimpang dari tujuan syariah seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Leksono & Dona, 2024). Kajian tentang good governance Umar bin Abdul Aziz juga mengaitkan prinsip amanah serta efektivitas-efisiensi dengan perlindungan harta (muḥāfaẓah al-māl) dan mengaitkan HAM dengan perlindungan jiwa (muḥāfaẓah al-nafs), sekaligus menempatkan musyawarah pada ranah pemeliharaan akal (muḥāfaẓah al-'aql) (Solihin et al., 2021). Dalam perspektif ini, abuse of power dipahami sebagai tindakan yang mengganggu perlindungan harta publik, melemahkan keadilan, dan pada akhirnya merusak struktur kemaslahatan sosial (Leksono & Dona, 2024; Solihin et al., 2021).

4. Abuse of Power sebagai Korupsi dan Pengkhianatan Amanah: Terminologi Fiqh dan Kesetaraan dengan Konsep Modern

Sejumlah literatur menegaskan bahwa “korupsi” adalah istilah modern yang tidak dikenal sebagai terminologi tunggal dalam literatur fiqh klasik, tetapi unsur-unsurnya memiliki padanan dalam kategori-kategori tindak yang dilarang. Kajian fiqh tentang pemanfaatan uang korupsi menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan terlarang dalam Islam dan uang korupsi diposisikan sebagai “uang kotor,” serta dalam terminologi fiqh dikenal istilah risywah (suap) dan istilah lain yang identik dengan korupsi seperti gulūl, muksu, dan khiyānat (Yahyanto, 2019). Sejalan dengan itu, studi tentang korupsi dalam perspektif Hukum Islam menyatakan bahwa meski “korupsi” sebagai istilah modern tidak ditemukan padanannya yang tunggal dalam literatur hukum Islam, elemen korupsi dekat dengan pencurian (sariqah), suap (risywah), penggelapan harta (ghulūl), dan perampokan (ḥirābah), dengan perbedaan konsekuensi sanksi (Leksono & Dona, 2024).

Kajian komparatif Al-Qur'an dan hukum positif nasional juga menegaskan adanya derivasi istilah Qur'ani yang dikaitkan dengan praktik korupsi, seperti ghulūl (kecurangan/penggelapan), risywah (suap), pengkhianatan, bahkan ḥirābah (perusak tatanan), yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat dipetakan ke ragam kategori pelanggaran syariah. Rangkaian argumen ini memberi pijakan bahwa abuse of power dalam Hukum Islam lazim dipahami sebagai pengkhianatan amanah publik dan penyimpangan moral yang mengubah kewenangan dari alat kemaslahatan menjadi alat keuntungan yang tidak semestinya (Leksono & Dona, 2024; Yahyanto, 2019).

Di sisi analisis unsur, literatur korupsi perspektif Hukum Pidana Islam merinci elemen korupsi mencakup: tindakan mengambil/menyembunyikan/menggelapkan harta negara atau masyarakat; melawan norma hukum yang sah; penyalahgunaan kekuasaan/wewenang/amanah; dilakukan demi kepentingan diri/keluarga/kerabat/korporasi; dan merugikan pihak lain (masyarakat/negara) (Jamaa, 2015). Literatur lain yang mengkaji korupsi dalam perspektif Hukum Islam menegaskan unsur pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan sebagai salah satu unsur utama korupsi, sekaligus membedakan korupsi dari pencurian karena harta yang dikorupsi umumnya berada di bawah kekuasaan pelaku korupsi dan bersifat harta publik (Leksono & Dona, 2024).

Kajian “tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi” juga menyebut indikator jarīmah korupsi, antara lain perampasan harta, pengkhianatan/penyalahgunaan wewenang, serta kerja sama dalam kejahatan; korupsi dipandang substansinya sepadan dengan ghulūl sebagai pengkhianatan berat atas amanat rakyat (Muttaqin et al., 2021). Dengan demikian, dalam sintesis Hukum Islam, abuse of power sebagai korupsi bukan semata “kesalahan prosedural,” melainkan pengkhianatan atas amanah yang secara moral dan sosial dipahami merusak sistem hukum serta moral masyarakat (Jamaa, 2015; Leksono & Dona, 2024).

5. Variasi Bentuk Abuse of Power: Suap, Trading in Influence, Penyalahgunaan Anggaran, dan Manipulasi Kebijakan

Dimensi abuse of power dalam Islam tidak berhenti pada penggelapan langsung, tetapi juga mencakup praktik suap dan transaksi pengaruh yang melahirkan “keuntungan tidak semestinya.” Studi mengenai trading in influence (jual-beli pengaruh) menilai praktik tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam sebagai bagian dari khiyānah/ghulūl (pengkhianatan) dan risywah (suap), sedangkan sanksinya diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa melalui ta'zīr, tanpa membatasi pelaku hanya pejabat negara karena pihak swasta pun dapat terlibat dalam praktik “pengaruh yang diperdagangkan” (Sukmariningsih & Ceprudin, 2023).

Kajian modus operandi korupsi dalam hadis dan perundang-undangan di Indonesia juga menegaskan “modus penyalahgunaan kewenangan” sebagai salah satu modus utama, dengan prinsip bahwa aparatur yang memiliki tugas, kewenangan, dan gaji tertentu tidak boleh memanfaatkan kedudukan untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut (Azhar, 2018). Sementara itu, literatur korupsi dalam negara-negara Islam juga mengidentifikasi bentuk transaksi korupsi yang luas—mulai dari penyuapan, pemerasan, penyalahgunaan informasi, penipuan pengadaan, hingga penggelapan dana—yang pada intinya menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat memanifestasi dalam ragam mekanisme administratif dan kebijakan. Dengan demikian, abuse of power dalam kacamata Hukum Islam dapat dipetakan sebagai “keluarga” tindakan yang berbasis penyimpangan amanah: dari suap, jual-beli pengaruh, hingga manipulasi proses anggaran dan kebijakan (Azhar, 2018; Sukmariningsih & Ceprudin, 2023).

Penting pula dicatat bahwa literatur Al-Qur'an dan hukum positif nasional mengusulkan tipologi korupsi yang menempatkan “penyalahgunaan kekuasaan” sebagai level korupsi, bahkan ketika pelaku tidak memperoleh keuntungan material langsung; sementara level yang lebih akut adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan material yang bukan haknya bagi diri/keluarga/kelompok. Tipologi semacam ini relevan untuk pembahasan abuse of power karena menunjukkan bahwa penyimpangan wewenang dapat dipandang merusak kepentingan publik walaupun bentuk manfaatnya tidak selalu kasat mata atau langsung berupa uang tunai. Pada titik ini, argumen keagamaan yang menekankan prioritas kepentingan umum atas kepentingan khusus menemukan konteksnya: abuse of power dapat merugikan publik melalui distorsi kebijakan, ketidakadilan akses, dan pelanggaran amanah, terlepas dari ada tidaknya keuntungan material langsung (Solihin et al., 2021).

6. Abuse of Power dalam Ranah Yudisial dan Penegakan Hukum: “Mafia Peradilan,” Penyalahgunaan Kewenangan, dan Krisis Kepercayaan

Abuse of power juga dapat terjadi pada institusi penegak hukum dan peradilan. Kajian reformasi sistem peradilan pidana menempatkan praktik “mafia peradilan” sebagai fenomena penyalahgunaan kekuasaan publik yang ilegal (illegal abuse of public power) oleh penegak hukum, umumnya berorientasi keuntungan finansial dengan kompensasi “memperdagangkan hukum.” Penelitian tersebut menegaskan perlunya penguatan independensi dan imparsialitas peradilan serta orientasi due process of law agar tidak terjadi proses sewenang-wenang (arbitrary process law) yang membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

Perspektif HAM dalam pembaruan KUHAP juga menegaskan bahwa pedoman perilaku penegak hukum (CCLEO) dirancang untuk mencegah “salah penggunaan kekuatan atau kekuasaan” (abuse of force and power), sehingga abuse of power dipandang sebagai isu yang harus ditutup melalui standar perilaku dan supremasi hukum yang operasional, bukan sekadar deklaratif (Dardiri, 2017). Sementara itu, kajian tentang peran Komisi Yudisial menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang di badan peradilan merusak nilai peradilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat; salah satu faktor penyebabnya adalah pengawasan internal yang kurang efektif sehingga pengawasan eksternal menjadi penting. Dengan demikian, Hukum Islam—ketika berbicara tentang amanah dan keadilan—bertemu dengan agenda reformasi kelembagaan modern: pengawasan, independensi, dan etika profesi adalah syarat struktural untuk menutup ruang abuse of power dalam penegakan hukum (Dardiri, 2017).

Dalam khazanah ketatanegaraan Islam, literatur tentang pengawasan hakim juga mengangkat konsep peradilan Maẓālim sebagai mekanisme untuk menangani pengaduan masyarakat terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, termasuk hakim. Ini penting sebagai penegasan bahwa Hukum Islam tidak hanya memuat larangan substantif—misalnya larangan suap atau pengkhianatan—tetapi juga mengenal kebutuhan institusional untuk memproses keluhan atas penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan (Solihin et al., 2021).

Pada saat yang sama, riset etika profesi hukum menegaskan bahwa perangkat hukum dan kode etik sering tidak memadai melindungi kepentingan pribadi/publik karena banyak hanya menyasar tindakan eksternal. Perilaku penegak hukum sangat dipengaruhi faktor internal seperti karakter dan budi pekerti, sehingga etika Islam berbasis iman diposisikan sebagai fondasi pembentukan tanggung jawab profesional agar tidak melampaui batas dan menyalahgunakan wewenang. Sintesisnya: pencegahan abuse of power membutuhkan kombinasi antara arsitektur pengawasan/akuntabilitas dan pembentukan integritas moral aktor hukum.

7. Penyalahgunaan Otoritas Keagamaan dan Risiko “Otoritarianisme Tafsir” sebagai Bentuk Abuse of Authority

Selain kekuasaan negara, penyalahgunaan otoritas dapat terjadi dalam ranah otoritas keagamaan, dalam arti wewenang menafsirkan teks dan mengarahkan publik. Tinjauan atas pemikiran Khaled Abou el-Fadl menegaskan pembedaan antara “otoritas” dan “otoritarianisme,” sekaligus menawarkan kerangka konseptual untuk mengidentifikasi ketika para ahli hukum menyalahgunakan otoritasnya dalam praktik hukum Islam modern (Halim, 2014).

Kajian lain tentang hermeneutika Abou el-Fadl juga menegaskan bahwa isu wewenang dalam hukum Islam penting ditelaah karena tanpa kerangka kewenangan, penalaran hukum berisiko menjadi subjektif/personal; kerangka Abou el-Fadl diarahkan untuk menelaah teks, makna, dan representasi agar dapat membedakan otoritas yang sah dari penyalahgunaan wewenang dalam diskursus hukum Islam. Relevansinya bagi tema abuse of power adalah bahwa penyalahgunaan “kekuasaan simbolik” (otoritas tafsir) juga dapat menghasilkan kebijakan atau tekanan sosial yang tidak adil dan mengganggu kemaslahatan, sehingga abuse of power dalam perspektif Islam perlu dibaca bukan hanya sebagai deviasi administratif, melainkan juga deviasi epistemik dan etik dalam penggunaan otoritas normatif (Halim, 2014).

8. Mekanisme Pencegahan Abuse of Power dalam Fiqh Siyasah: Pembagian Kekuasaan, Syura, dan Checks and Balances

Sejumlah literatur fiqh siyasah menempatkan pembagian/pemisahan kekuasaan sebagai mekanisme preventif. Kajian “trias politica dalam perspektif fikih siyasah” menyatakan bahwa trias politica merupakan prinsip normatif agar kekuasaan tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berkuasa. Implementasi pembagian kekuasaan ditunjukkan pada masa khulafā' al-rāsyidīn ketika eksekutif dipegang khalifah, legislatif pada Dewan Syura, dan yudikatif pada qadhi; bahkan pada masa Umar bin Khattab disebutkan adanya pemisahan agar qadhi bebas dari pengaruh eksekutif (Yahya et al., 2023).

Dalam perspektif negara hukum modern pascaamandemen UUD, studi tentang checks and balances menegaskan hubungan antarlembaga negara yang saling mengendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Gusmansyah, 2019), dan kajian pengangkatan menteri dalam sistem presidensial juga menegaskan bahwa checks and balances mempersempit ruang praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) antarcabang kekuasaan (Paramadina & Arif, 2022). Sintesisnya, baik fiqh siyasah maupun teori ketatanegaraan modern memandang desain pembagian kekuasaan dan pengawasan timbal balik sebagai instrumen struktural pencegahan abuse of power (Gusmansyah, 2019; Paramadina & Arif, 2022; Yahya et al., 2023).

Konstitusi juga diposisikan sebagai sarana pembatasan kekuasaan. Kajian refleksi normatif Piagam Madinah menyatakan bahwa konstitusi dapat dipahami sebagai wasilah normatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sekaligus melindungi warga negara, karena konstitusi sebagai lex suprema mengatur pembatasan kekuasaan untuk mencegah kecenderungan otoritarianisme oknum pemerintah. Studi lain tentang pemikiran Nurcholish Madjid juga menggarisbawahi bahwa kegagalan menjalankan prinsip rule of law dan konsentrasi kekuasaan eksekutif dapat melahirkan tirani yang bertentangan dengan equality before the law dan membuka ruang korupsi/kolusi/nepotisme yang sulit dijerat hukum. Karena itu, pencegahan abuse of power dalam sintesis Hukum Islam dan negara hukum modern dapat dipahami sebagai proyek konstitusional sekaligus proyek etika politik: pembatasan kekuasaan melalui hukum tertinggi dan institusi pengimbang diperlukan agar amanah publik tidak berubah menjadi dominasi sewenang-wenang.

9. Pengawasan dan Kontrol Sosial: Ombudsman, Amar Ma'rūf Nahy Munkar, dan Model Pengawasan Berbasis Tradisi Islam

Pengawasan (supervisi) merupakan pilar pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Kajian tentang Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa institusi yang tugasnya melindungi masyarakat lemah dari penyalahgunaan kekuasaan oleh elite telah memiliki analog historis, bahkan disebut bahwa sistem Ombudsman secara tegas melembaga pertama kali dikenal pada masa Kekhalifahan Islam (Zamroni, 2018). Dalam konteks Aceh, penelitian tentang pengawasan maladministrasi oleh Ombudsman menegaskan bahwa pengawasan publik untuk mencegah penyimpangan pelayanan—misalnya penyalahgunaan sarana pelayanan publik—tidak bertentangan dengan syariat; kajian ini menautkannya dengan fiqh siyasah melalui prinsip amar ma'rūf nahy munkar untuk mencegah penyimpangan/maladministrasi, yang dalam temuan penelitian mencakup antara lain penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan uang (korupsi), konflik kepentingan, diskriminasi, dan tindakan tidak patut.

Kerangka ini relevan karena menghubungkan pengawasan administratif modern dengan etika pemerintahan dalam Islam: pengawasan bukan semata mekanisme birokrasi, melainkan perwujudan kewajiban moral untuk mencegah kemungkaran dalam pelayanan publik (Zamroni, 2018).

Dalam ranah penegakan syariat di Aceh, kajian tentang otoritas Wilayatul Hisbah menegaskan fungsi supervisi dan pencegahan ketidakadilan (prevent unjust), sekaligus mengaitkannya dengan kerangka trias politica sebagai prinsip normatif pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (Abdullah & Safriadi, 2022). Meskipun terdapat perdebatan posisi kelembagaan Wilayatul Hisbah—apakah lebih eksekutif atau yudisial—kajian tersebut menegaskan bahwa desain pemisahan/pembagian kekuasaan tetap dibutuhkan agar fungsi pengawasan tidak menjadi kanal penyalahgunaan kewenangan baru (Abdullah & Safriadi, 2022; Yahya et al., 2023). Dengan demikian, Hukum Islam tidak hanya menawarkan larangan substantif terhadap penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mengandaikan adanya mekanisme pengawasan yang akuntabel agar kekuasaan pengawas pun tidak berubah menjadi kekuasaan yang disalahgunakan (Abdullah & Safriadi, 2022; Yahya et al., 2023).

10. Sanksi dan Penegakan: Mengapa Ta'zīr Menjadi Kategori Dominan untuk Abuse of Power (Korupsi) dalam Hukum Islam

Dalam banyak literatur Hukum Pidana Islam kontemporer, korupsi dan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan cenderung diletakkan pada kategori jarīmah ta'zīr karena tidak ada ketentuan tekstual yang menetapkan bentuk dan ukuran sanksi secara rigid untuk “korupsi” sebagai istilah modern. Kajian fenomena korupsi perspektif Hukum Pidana Islam menyatakan bahwa bentuk hukuman dan ukurannya diserahkan kepada hakim karena korupsi dikategorikan sebagai ta'zīr; namun porsi diskresi yang besar ini dapat menimbulkan disparitas putusan, dan karena itu dianjurkan adanya formulasi dalam sebuah qanun agar ada standar (Jamaa, 2015).

Kajian penegakan hukum pemberantasan korupsi dari perspektif Hukum Islam juga menegaskan bahwa korupsi yang disepadankan dengan ghulūl masuk wilayah ta'zīr, dan memaparkan variasi jenis ta'zīr—termasuk yang berkaitan dengan badan, kebebasan, dan harta seperti denda/penyitaan—sehingga dipandang lebih komprehensif dibanding pemidanaan yang hanya menekankan penjara dan denda (Muttaqin et al., 2021). Sejalan dengan itu, studi tentang trading in influence dalam perspektif fikih korupsi menegaskan bahwa meski praktiknya berbeda dari korupsi konvensional, ia tetap dapat digolongkan dalam khiyānah/ghulūl dan risywah, sementara sanksinya tetap diletakkan pada kebijakan ta'zīr hakim/penguasa (Sukmariningsih & Ceprudin, 2023).

Dengan demikian, dalam sintesis hukum Islam, sanksi atas abuse of power pada umumnya berada dalam rezim kebijakan publik (ta'zīr) yang menuntut integritas hakim/penguasa serta desain pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan diskresi pemidanaan (Jamaa, 2015; Muttaqin et al., 2021; Sukmariningsih & Ceprudin, 2023).

Implikasi ta'zīr juga tampak dalam studi kasus penyalahgunaan wewenang dalam program bantuan sosial. Penelitian tentang hukuman bagi sekretaris desa yang menyalahgunakan wewenang menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyimpulkan bahwa dalam jarīmah ta'zīr penjatuhan sanksi menjadi kompetensi hakim dan penguasa setempat, dan sanksi yang dipandang pantas berupa pidana penjara, denda, serta pengembalian uang yang diselewengkan (Zikri, 2019). Kajian korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dalam fiqh siyasah juga menekankan dimensi pengkhianatan amanah dan penyimpangan dari maqāṣid al-sharī'ah, sehingga penegakan sanksi dipahami bukan sekadar respons legal formal, tetapi pemulihan keadilan dan kemaslahatan yang terdampak (Leksono & Dona, 2024). Sintesisnya, ta'zīr memberi ruang kebijakan yang luas untuk merespons variasi modus abuse of power, tetapi menuntut kontrol yang kuat agar diskresi sanksi tidak sendiri menjadi kanal abuse of power dalam sistem peradilan (Jamaa, 2015; Zikri, 2019).

11. Kontroversi “Ketegasan” Sanksi dan Risiko Penyalahgunaan oleh Sistem Peradilan: Pelajaran dari Diskursus Hudud

Sebagian perdebatan tentang pencegahan kejahatan dalam Hukum Islam kerap mengarah ke hudud sebagai simbol “ketegasan.” Namun, literatur menekankan dampak hudud bersifat kompleks dan multidimensional: sistem yang ketat dapat berperan memberi efek jera dan mengurangi kejahatan, tetapi juga memunculkan tantangan dan kompleksitas yang perlu diatasi dengan pendekatan holistik seperti pendidikan hukum, promosi nilai etika-moral, dan pemberdayaan masyarakat. Lebih tajam, kajian yang sama menyatakan ada pandangan kelompok lain yang menganggap penerapan hudud dapat memunculkan dampak negatif seperti pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan oleh sistem peradilan; bahkan disebut studi organisasi HAM menunjukkan praktik hudud di Iran dapat menimbulkan pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.

Dalam konteks ini, pembahasan abuse of power menurut Hukum Islam perlu berhati-hati: “ketegasan sanksi” tidak otomatis identik dengan “keadilan,” karena tanpa due process dan pengawasan, sanksi berat justru dapat memperluas peluang penyalahgunaan oleh aparatur.

Dari perspektif reformasi peradilan pidana, kebutuhan untuk menguatkan spirit due process of law dan independensi peradilan ditegaskan sebagai cara mengatasi praktik penyalahgunaan kekuasaan publik oleh penegak hukum, termasuk “mafia peradilan.” Perspektif HAM dalam pembaruan hukum acara pidana menegaskan bahwa prinsip HAM tidak bermakna jika tidak diikuti tahap supremasi hukum dan pedoman perilaku yang mencegah abuse of force and power (Dardiri, 2017). Karena itu, diskursus Hukum Islam tentang pencegahan abuse of power lebih konsisten jika menekankan kombinasi: pencegahan struktural (pengawasan, pembagian kekuasaan, prosedur adil) dan pencegahan moral (akhlak, amanah), alih-alih bertumpu pada simbolik-penal yang rentan disalahgunakan.

12. Dimensi Negara Hukum dan Persamaan di Hadapan Hukum: Syarat Anti-Abuse of Power yang Beresonansi dengan Islam

Dalam teori negara hukum, prinsip rule of law (supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan due process of law) dipahami sebagai syarat mencegah tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Kajian sistem penegakan hukum pidana mengutip Dicey tentang tiga ciri negara hukum: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan due process of law (Iswandi & Bukhari, 2023). Kajian lain tentang penuntutan peradilan militer juga menegaskan tiga prinsip dasar negara hukum tersebut dan menyatakan bahwa syariat memberi tekanan besar pada prinsip equality before the law; bahkan dinyatakan bahwa dengan datangnya Islam, perbedaan-perbedaan sosial yang diskriminatif dihapuskan dan syariat menekankan persamaan.

Dalam perspektif supremasi hukum dan perubahan sosial, konsep al-musāwāh dipaparkan sebagai padanan equality before the law dalam Islam, yang memandang manusia memiliki derajat sama; penegakan persamaan ini ditempatkan sebagai prinsip yang sudah ada dalam Islam sebelum negara hukum modern dideklarasikan (Kholish & Ulumuddin, 2022). Kerangka ini menegaskan bahwa “anti-abuse of power” bukan tema eksternal bagi Islam, melainkan memiliki resonansi normatif pada prinsip persamaan, keadilan, dan supremasi hukum (Iswandi & Bukhari, 2023; Kholish & Ulumuddin, 2022).

Ilustrasi historis juga muncul pada tradisi lokal yang dipengaruhi Islam. Studi tentang Kesultanan Buton menunjukkan bahwa asas kesetaraan di hadapan hukum (“bone montete inda posala-sala”) dipengaruhi ajaran Islam dan didukung pemisahan kekuasaan; fungsi peradilan yang dijalankan sultan sebagai eksekutif diawasi lembaga legislatif (Siolimbona), dan check and balances dipandang penting untuk mencegah kesewenang-wenangan pemerintah (Mahfud et al., 2020). Kajian tentang birokrasi dan korupsi juga mengutip dalil politik Lord Acton “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely,” yang dipakai untuk menjelaskan bahwa kekuasaan berpotensi melahirkan penyimpangan dan penyalahgunaan yang merugikan kepentingan rakyat. Sintesisnya, baik dalam teori negara hukum maupun refleksi historis-politik, pencegahan abuse of power menuntut struktur kekuasaan yang tidak absolut, kesetaraan akses ke keadilan, dan mekanisme pengawasan yang efektif (Mahfud et al., 2020; Iswandi & Bukhari, 2023).

13. Kesimpulan

Secara sintetis, abuse of power menurut Hukum Islam dapat dipahami sebagai segala bentuk penyimpangan amanah kekuasaan—khususnya kekuasaan publik—yang menggeser tujuan wewenang dari kemaslahatan umum menuju keuntungan privat/kelompok, termasuk bentuk-bentuknya seperti ghulūl (penggelapan/pengkhianatan harta publik), khiyānah (pengkhianatan amanah), risywah (suap), serta praktik kontemporer seperti trading in influence yang menghasilkan keuntungan tidak semestinya melalui pengaruh (Azhar, 2018; Leksono & Dona, 2024; Yahyanto, 2019).

Pencegahan abuse of power dalam Hukum Islam tidak hanya mengandalkan moralitas individu, tetapi juga memerlukan desain tata kelola yang baik—amanah, keadilan, musyawarah, pengawasan sosial—dan instrumen kelembagaan pembatas kekuasaan (pembagian kekuasaan, pengawasan eksternal, mekanisme pengaduan) yang sejalan dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah (Leksono & Dona, 2024; Solihin et al., 2021; Yahya et al., 2023). Pada sisi pemidanaan, banyak bentuk abuse of power diletakkan pada rezim ta'zīr, yang memberi ruang kebijakan hakim/penguasa untuk merespons ragam modus, tetapi sekaligus menuntut pengawasan dan due process agar diskresi sanksi tidak berubah menjadi sumber penyalahgunaan baru (Jamaa, 2015; Muttaqin et al., 2021).

Akhirnya, pertemuan antara prinsip negara hukum (supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan due process) dengan etika politik Islam (amanah dan keadilan) memberikan fondasi kuat bahwa agenda anti-abuse of power adalah agenda normatif sekaligus institusional: ia menuntut integritas moral dan rekayasa kelembagaan secara bersamaan (Iswandi & Bukhari, 2023; Solihin et al., 2021).

Daftar Pustaka

Abdullah, A., & Safriadi, S. (2022). Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan. Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 11(1), 55–70. https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.477 

Azhar, H. (2018). Refleksi Normatif Mengenal Ṣaḥīfah al-Madīnah Terhadap Konstitusi Negara Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1617 

Benartin, B. P., & Yudoprakoso, P. W. (2022). Pengaruh ambang batas parlemen terhadap kedudukan partai oposisi serta kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensil di Indonesia. Gloria Justitia, 1(2), 176–191. https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v1i2.3064 

Beridiansyah, B. (2018). Sistem penegakan hukum pidana terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika (studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia). Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 16(02), 235–253. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.310 

Dardiri, A. H. (2017). Konsepsi pembagian kekuasaan negara Islam Khilafah menurut Hizbut Tahrir dan kemungkinan implementasinya di Indonesia. Millah: Journal of Religious Studies, 16(2), 271–304. https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art6 

Gusmansyah, W. (2019). Trias politica dalam perspektif fikih siyasah. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448 

Halim, M. (2014). Konsep kewenangan sebagai landasan formulasi hukuman tindak pidana korupsi. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 14(1), 51. https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.81 

Iswandi, I., & Bukhari, B. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 797–806. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2369 

Jamaa, L. (2015). Pemanfaatan uang korupsi untuk kepentingan umum: Analisis fiqh. Al-Mizan, 11(1), 1–14. https://doi.org/10.30603/am.v11i1.150 

Kholish, Moh. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). Supremasi hukum dan perubahan sosial: Sebuah tinjauan hukum Barat dan hukum Islam. Peradaban: Journal of Law and Society, 1(1). https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20 

Leksono, A. F., & Dona, F. (2024). Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif perspektif hukum pidana Islam. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 45–64. https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9050 

Mahfud, Muh. A., Indarti, E., & Sukirno, S. (2020). Bone montete inda posala-sala: Kesetaraan di hadapan hukum pada Kesultanan Buton. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 21(3), 339–360. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i3.13850 

Muttaqin, D. Z., Ahsan, M. Z. A., & Anto, Moh. R. (2021). Hukuman bagi sekretaris desa yang menyalahgunakan wewenang dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 2(6), 572–595. https://doi.org/10.15642/mal.v2i6.113 

Paramadina, P. F., & Arif, M. Y. A. (2022). Pengangkatan menteri dalam sistem presidensial di Indonesia perspektif Imam Al-Mawardi. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1(2), 74–93. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401 

Solihin, W., Husna, A. I. N., Fauziah, N., & Mukti, S. (2021). Peran agama dalam pembentukan perilaku antikorupsi. Muttaqien: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies, 2(2), 143–154. https://doi.org/10.52593/mtq.02.2.04 

Sukmariningsih, R. M., & Ceprudin, C. (2023). Batasan dinasti politik perspektif moral hukum. Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 21(2), 1. https://doi.org/10.56444/hdm.v21i2.4444 

Yahya, R. P., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., & Hasan, M. F. (2023). Pengaruh hukuman hudud dalam membentuk kesadaran hukum dan pencegahan kejahatan di masyarakat. Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal as Syakhsiyah, 11(2). https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i2.17123 

Yahyanto, Y. (2019). The contribution of human rights in thinking on renewing the book of law of criminal events (KUHAP). Justicia Islamica, 16(2), 395–426. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1723 

Zamroni, M. (2018). Kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak. Halu Oleo Law Review, 1(1), 105. https://doi.org/10.33561/holrev.v1i1.2353 

Zikri, A. (2019). Fenomena korupsi di Indonesia: Perspektif hukum pidana Islam. Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 15(1), 40. https://doi.org/10.24014/nusantara.v15i1.10612