01157 - Absoluut Competentie (Kompetensi Absolut): Kewenangan Badan Peradilan dalam Mengadili Perkara Berdasarkan Jenis dan Lingkungan Peradilannya

Abstract

This article examines the concept of absoluut competentie (absolute competence) in the context of Islamic adjudication in Indonesia, particularly within the Religious Court (Pengadilan Agama) and the Sharia Court (Mahkamah Syar'iyah). Absolute competence is understood as the authority of a judicial body to examine certain types of cases that cannot under any circumstances be examined by another judicial body. This study connects the concept to Islamic legal tradition (qadhā', takhsīṣ al-qaḍā'), the institutionalization of Islamic law within the national legal system, and practical dynamics encompassing sharia economic disputes, judicial competence, and the pluralism of dispute resolution mechanisms. The article affirms that absolute competence is not merely a formal category, but rather a mechanism that determines the protection of rights, legal certainty, and the alignment of judicial processes with the objectives of maslahah (public welfare) that orient the application of Islamic law. The findings underscore that absolute competence constitutes an institutional prerequisite, yet its effectiveness demands the proper management of relative competence, standardized normative references, and continuous enhancement of judicial capacity.

Keywords: absoluut competentie; absolute competence; Religious Court; Islamic law; sharia economy; takhsīṣ al-qaḍā' 

Abstrak

Artikel ini membahas konsep absoluut competentie (kompetensi absolut) dalam konteks peradilan Islam di Indonesia, khususnya Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Kompetensi absolut dipahami sebagai kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kajian ini mengaitkan konsep tersebut dengan tradisi hukum Islam (qadhā', takhsīṣ al-qaḍā'), institusionalisasi hukum Islam dalam hukum nasional, serta dinamika praktis yang meliputi sengketa ekonomi syariah, kompetensi hakim, dan pluralisme mekanisme penyelesaian sengketa. Artikel menegaskan bahwa kompetensi absolut bukan sekadar kategori formal, melainkan mekanisme yang menentukan perlindungan hak, kepastian hukum, serta keselarasan proses peradilan dengan tujuan kemaslahatan dalam penerapan hukum Islam. 

Kata kunci: absoluut competentie; kompetensi absolut; Pengadilan Agama; hukum Islam; ekonomi syariah; takhsīṣ al-qaḍā' 

1. Pendahuluan

Istilah absoluut competentie (kompetensi absolut) dalam konteks peradilan pada umumnya dipahami sebagai kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang “secara mutlak” tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain (Zainuddin et al., 2019). Literatur tentang praktik peradilan syariah—misalnya Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama—di Indonesia juga menegaskan pembedaan klasik antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif: kompetensi absolut berfokus pada jenis perkara dan jenis lingkungan peradilan yang berwenang, sedangkan kompetensi relatif berfokus pada cakupan yurisdiksi teritorial, misalnya wilayah, domisili para pihak, atau locus tertentu (Darmawan et al., 2023; Zainuddin et al., 2019).

Karena itu, membahas kompetensi absolut “menurut Hukum Islam” di Indonesia tidak cukup hanya mengutip konsep fikih yang abstrak, tetapi perlu mengaitkannya dengan: (i) konsepsi otoritas penegakan hukum dalam tradisi Islam (qadhā', qāḍī, wilāyah), serta (ii) institusionalisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional—yang menjadikan kompetensi absolut sebagai instrumen pengaturan kewenangan mengadili, termasuk pada bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah (Adelia et al., 2023; Purkon et al., 2022).

2. Kerangka Konseptual: Hukum Islam (Syariah dan Fikih) serta Otoritas Penetapan dan Implementasi Hukum

Dalam sejumlah kajian, pembedaan antara syariah dan fikih dipandang penting untuk menjaga ketepatan analisis hukum Islam: syariah diposisikan sebagai ketentuan yang bersumber dari wahyu (Allah dan Sunnah Nabi) dengan klaim kebenaran yang absolut, sedangkan fikih merupakan formulasi pemahaman manusia (ijtihad fuqaha/mujtahid) yang bersifat relatif, beragam, serta kontekstual terhadap ruang dan waktu (Abdillah et al., 2022; Maimun et al., 2020).

Kerangka ini relevan ketika membicarakan kompetensi absolut, karena “kewenangan mengadili” dalam praktik kenegaraan modern tidak berdiri semata sebagai doktrin fikih, melainkan dibentuk oleh pilihan kelembagaan (negara) untuk mengadministrasikan, membatasi, atau memperluas ruang lingkup implementasi norma-norma Islam sebagai hukum positif (Adelia et al., 2023; Hidayah & Azis, 2023; Purkon et al., 2022). Literatur tentang kodifikasi/positivisasi (taqnīn) menekankan bahwa upaya membawa fikih ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan bertujuan antara lain menjamin kepastian hukum dan keseragaman pedoman bagi hakim (Hidayah & Azis, 2023), sekaligus mengandung implikasi pergeseran otoritas dari otoritas ulama (pembentuk fikih) ke otoritas negara (pembentuk qanun/peraturan yang mengikat) (Witro et al., 2021; Yasir et al., 2022).

Dari perspektif metodologi hukum Islam, penetapan hukum untuk persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis ditempuh melalui ijtihad, sehingga kualitas kompetensi (kapasitas keilmuan) menjadi isu sentral dalam menghasilkan putusan yang memadai (Ja'far et al., 2024; Naim, 2019). Di sisi lain, dalam konteks Indonesia, fatwa juga dipandang sebagai produk fikih (hasil ijtihad mufti/lembaga fatwa) yang pada dasarnya tidak otomatis menjadi “hukum negara” kecuali diakui oleh institusi negara yang berwenang (Ja'far et al., 2024). Dengan demikian, pembahasan kompetensi absolut perlu dibaca sebagai simpul pertemuan antara: (i) tradisi ijtihad/fikih sebagai sumber materiil, dan (ii) pilihan institusional negara melalui undang-undang/peraturan dalam mengalokasikan kewenangan mengadili (Adelia et al., 2023; Hidayah & Azis, 2023; Ja'far et al., 2024).

3. Konsep Peradilan dalam Tradisi Islam: Qadhā', Kompetensi Hakim, dan Pembatasan Kewenangan oleh Otoritas (Takhsīṣ al-Qaḍā')

Kajian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama mengaitkan implementasi hukum Islam—termasuk ekonomi syariah—dengan institusi peradilan yang dalam fikih sering dirujuk sebagai qadhā'; putusan pengadilan diposisikan sebagai bentuk keputusan yudisial yang lebih spesifik daripada perumusan fikih yang bersifat doktrinal (Purkon et al., 2022). Dalam lanskap ini, otoritas negara dan desain yurisdiksi menjadi penting, karena sistem peradilan Islam juga mengenal gagasan adanya yurisdiksi dan ruang lingkup kekuasaan qadhā' (Purkon et al., 2022).

Kajian reformasi hukum keluarga melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bahkan menggunakan istilah takhsīṣ al-qaḍā' sebagai konsep “pembatasan kewenangan” oleh negara terhadap otoritas yudisial, yang mencakup pembacaan pada ranah kompetensi absolut dan kompetensi relatif (Adelia et al., 2023). Artinya, dalam kerangka kenegaraan modern, pengaturan kompetensi absolut dapat dipahami sebagai manifestasi takhsīṣ al-qaḍā': negara menentukan bidang perkara apa yang menjadi domain lembaga peradilan tertentu serta batas-batas yurisdiksi pengadilannya (Adelia et al., 2023; Purkon et al., 2022).

Pada saat yang sama, tradisi hukum Islam juga menekankan prasyarat kompetensi moral-intelektual bagi pelaksana fungsi peradilan. Sebuah kajian tentang sumber hukum Islam menyebut bahwa hanya qāḍī yang memiliki pengetahuan, keutamaan moral, dan kompetensi tertentu yang layak menjalankan tugas-tugas peradilan, termasuk kompetensi memahami Al-Qur'an, Sunnah, konsensus ulama, perbedaan pendapat (termasuk empat mazhab), dan bahasa Arab (Naim, 2019). Fokus pada kompetensi subjek penegak hukum ini selaras dengan diskursus kontemporer tentang perlunya peningkatan kompetensi hakim agar peradilan—termasuk pada perkara ekonomi syariah—mampu menghadirkan kepastian dan keadilan sekaligus (Hariyanto et al., 2023; Jalili et al., 2023). Dengan demikian, “kompetensi absolut” tidak hanya soal pembagian kewenangan antarlembaga, tetapi juga terkait kapasitas hakim dalam memastikan kewenangan itu dijalankan secara benar dan bertanggung jawab (Hariyanto et al., 2023; Naim, 2019).

4. Definisi Operasional Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam Praktik Peradilan Syariah

Dalam kajian tentang perlindungan hak perempuan pada perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah, kompetensi peradilan dipilah menjadi dua: kompetensi absolut dan kompetensi relatif (Zainuddin et al., 2019). Kompetensi absolut didefinisikan sebagai kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang tidak boleh diperiksa oleh badan peradilan lain (Zainuddin et al., 2019). Sebaliknya, kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili yang ditentukan oleh yurisdiksi/daerah; misalnya, pengadilan di suatu wilayah hanya berwenang menangani perkara yang berada dalam wilayahnya (Zainuddin et al., 2019).

Formulasi yang sejalan juga muncul dalam kajian taqnīn dan kodifikasi hukum Islam, yang menegaskan bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan “kekuasaan mengadili berdasarkan materi hukum (material law)” dan merujuk pada kewenangan memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut tidak dapat diperiksa oleh peradilan lain. Kajian tentang pengaturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Pengadilan Agama memperjelas bahwa kompetensi absolut terkait himpunan jenis perkara tertentu yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk diperiksa oleh institusi yang berwenang; sedangkan kompetensi relatif terkait pembagian kewenangan mengadili di antara pengadilan yang sejenis berdasarkan tempat tinggal para pihak atau letak objek sengketa (Darmawan et al., 2023).

Literatur tersebut juga menekankan relasi penting di antara keduanya: sekalipun suatu perkara termasuk kompetensi absolut suatu pengadilan—misalnya termasuk domain Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama—kewenangan untuk mengadilinya tetap dibatasi oleh kompetensi relatif; jika perkara berada di luar yurisdiksi teritorialnya, pengadilan tersebut “secara relatif” tidak berwenang memeriksa (Zainuddin et al., 2019). Dengan kata lain, kompetensi absolut adalah pintu pertama (klasifikasi jenis perkara dan lingkungan peradilannya), sedangkan kompetensi relatif adalah pintu kedua (penentuan forum yang tepat dalam lingkungan peradilan yang sama) (Darmawan et al., 2023; Zainuddin et al., 2019).

5. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama di Indonesia sebagai Institusionalisasi Hukum Islam

Diskursus institusionalisasi hukum Islam dalam hukum nasional menegaskan bahwa hukum Islam dapat menjadi sumber hukum positif, termasuk melalui undang-undang serta putusan hakim/yurisprudensi (Sonafist et al., 2020). Dalam konteks kelembagaan peradilan, kajian tentang disparitas pertimbangan hakim menyebut bahwa Undang-Undang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama atas berbagai bidang—disebutkan antara lain perkara perkawinan, waris, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan sengketa ekonomi syariah (Suhendar & Janwari, 2023).

Kajian lain juga menyatakan bahwa sejak perubahan melalui undang-undang yang memperbarui Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memperoleh kewenangan baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya: menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi (Yakasai & Muhamad, 2023). Kajian tentang peningkatan kompetensi hakim pada sengketa ekonomi syariah juga secara eksplisit menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk menangani sengketa syariah sebagaimana ditentukan dalam perubahan atas undang-undang Peradilan Agama (Jalili et al., 2023). Penelitian tentang sengketa perbankan syariah menegaskan bahwa berdasarkan perubahan undang-undang Peradilan Agama, pengadilan yang berkompeten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (Hariyanto et al., 2023).

Penting dicatat, literatur yang membahas implementasi hukum Islam di Indonesia sering mengaitkan relevansi kompetensi absolut dengan kondisi sosiologis bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim; bahkan ada kajian yang menyebut angka mayoritas tersebut dan menautkannya dengan kebutuhan regulasi yang bersumber dari ajaran agama (Sonafist et al., 2020). Namun literatur yang sama juga menekankan bahwa tidak semua ketentuan hukum Islam dapat diadopsi menjadi hukum nasional; adopsi cenderung pada ketentuan yang bersifat perdata dan berkorelasi dengan kepentingan umum/ketertiban umum (Sonafist et al., 2020). Dalam kerangka ini, kompetensi absolut Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai ruang institusional yang disediakan negara untuk menegakkan hukum Islam—terutama dalam ranah perdata Islam, termasuk ekonomi syariah—sekaligus sebagai bentuk pembatasan/penataan agar implementasinya berada dalam batas-batas sistem hukum nasional (Sonafist et al., 2020; Yakasai & Muhamad, 2023).

6. Kompetensi Relatif sebagai Pembatas Internal Kompetensi Absolut: Contoh Cerai Talak dan Perlindungan Hak Perempuan

Kajian tentang cerai talak di Mahkamah Syar'iyah menunjukkan bagaimana kompetensi relatif berfungsi sebagai pembatas internal terhadap kompetensi absolut. Penelitian tersebut mencatat adanya praktik pengajuan cerai talak oleh suami yang tidak didasarkan pada domisili istri, sehingga bertentangan dengan prinsip hukum acara perdata—disebutkan prinsip actor sequitur forum rei (Zainuddin et al., 2019). Temuan penelitian itu menegaskan bahwa meskipun perkara cerai talak termasuk kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah, kewenangan tersebut tetap harus tunduk pada kompetensi relatif; jika perkara terjadi di luar yurisdiksi, pengadilan secara relatif tidak berwenang mengadili (Zainuddin et al., 2019). Studi tersebut juga mengaitkan pengabaian kompetensi relatif dengan dampak terhadap akses perempuan untuk membela kepentingannya di persidangan, termasuk situasi putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak istri (Zainuddin et al., 2019).

Dalam cakrawala yang lebih luas, kajian tentang penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Agama juga menyinggung adanya kendala yudisial pada level kompetensi absolut, hukum acara, dan hukum materiil yang memengaruhi efektivitas penyelesaian perkara, serta menautkannya dengan isu keadilan substantif—khususnya bagi perempuan pada perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (Tahmid & Fautanu, 2021). Walaupun kajian ini tidak merinci ulang definisi kompetensi absolut, ia memperlihatkan bahwa persoalan kompetensi—termasuk batas-batas yurisdiksi dan penerapan hukum acara—merupakan prasyarat kelembagaan agar mandat Pengadilan Agama untuk menegakkan keadilan berbasis hukum Islam dapat berjalan efektif (Tahmid & Fautanu, 2021), sejalan dengan argumen bahwa kompetensi absolut saja tidak cukup tanpa pengelolaan kompetensi relatif dan kualitas proses peradilan (Tahmid & Fautanu, 2021; Zainuddin et al., 2019).

7. Kompetensi Absolut dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Sumber Hukum, KHES, Fatwa, dan Pemeriksaan Syarat Formal Kewenangan

Dalam konteks sengketa perbankan syariah, penelitian tentang implementasi hukum progresif di penyelesaian sengketa perbankan syariah menyebut sumber hukum materiil yang digunakan Pengadilan Agama mencakup kontrak (isi perjanjian), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan sebagai hukum terapan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yurisprudensi, fatwa DSN-MUI, serta fikih sebagai interpretasi hukum Islam (Hariyanto et al., 2023). Penelitian ini juga menegaskan bahwa panel hakim memeriksa syarat formal perkara, termasuk kompetensi/kapasitas para pihak serta kewenangan Pengadilan Agama baik dalam arti absolut maupun relatif (Hariyanto et al., 2023). Dengan demikian, kompetensi absolut tidak berdiri sendirian sebagai “atribut kelembagaan”, melainkan menjadi bagian dari filter pemeriksaan formil yang menentukan apakah perkara dapat diperiksa substansinya (Hariyanto et al., 2023).

Kajian lain mengenai pengaturan dan signifikansi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama menegaskan bahwa regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan yurisprudensi; di dalamnya KHES disebut sebagai salah satu rujukan yang diberlakukan melalui PERMA (Darmawan et al., 2023). Di sisi peningkatan kapasitas aparat peradilan, studi tentang optimalisasi peningkatan kompetensi hakim pada sengketa ekonomi syariah menyatakan bahwa Pengadilan Agama memegang kompetensi absolut menangani sengketa syariah, yang pada gilirannya menuntut kemampuan dan wawasan hakim terkait perkembangan kewenangan Pengadilan Agama, khususnya perkara ekonomi syariah (Jalili et al., 2023). Argumentasi ini konsisten dengan temuan riset sengketa perbankan syariah yang mengaitkan perbedaan kualitas putusan (tekstual vs. kontekstual) dengan perbedaan tingkat kompetensi dan pemahaman syariah di antara hakim, serta menekankan pelatihan terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi hakim (Hariyanto et al., 2023).

Keterhubungan KHES, hukum positif, dan praktik perikatan juga terlihat dalam kajian kewenangan notaris dalam pembuatan akta akad perbankan syariah: penelitian tersebut menegaskan bahwa substansi akta akad perbankan syariah perlu selaras dengan KHES, dan pemaknaan “prinsip syariah” dalam perbankan—sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang perbankan syariah—dikaitkan dengan fatwa yang dikeluarkan institusi berwenang (Arrasyid et al., 2024). Walaupun fokusnya bukan kompetensi mengadili, kajian ini memperlihatkan ekosistem normatif sengketa ekonomi syariah: kompetensi absolut Pengadilan Agama bekerja dalam sistem yang juga dipengaruhi standar dokumen kontraktual, KHES sebagai rujukan positif, dan fatwa sebagai referensi prinsip syariah (Arrasyid et al., 2024; Hariyanto et al., 2023).

8. PERMA, Sengketa Hak Tanggungan, dan Tantangan Kepastian Kompetensi Absolut

Perkembangan regulasi teknis juga berperan dalam mempertegas sekaligus memunculkan problem baru terkait kompetensi absolut. Sebuah studi tentang small claim court dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi—dalam putusan tertentu yang dirujuk penelitian tersebut—dipahami memberikan otoritas absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, dan kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Purkon et al., 2022). Namun studi yang sama menilai bahwa implementasi mekanisme tersebut masih dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah tertentu—misalnya prinsip keadilan dan tanggung jawab—dalam praktik penyelesaian sengketa (Purkon et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa penegasan kompetensi absolut melalui regulasi prosedural belum otomatis menjamin keselarasan proses dengan prinsip syariah yang menjadi raison d'être kompetensi tersebut (Hariyanto et al., 2023; Purkon et al., 2022).

Lebih spesifik, penelitian tentang kesalahan epistemologis pengaturan kompetensi absolut pada sengketa hak tanggungan dalam akad kredit berbasis syariah mengkaji respons Mahkamah Agung yang menerbitkan PERMA terkait tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, terutama dalam konteks disparitas putusan mengenai sengketa hak tanggungan yang melekat pada perjanjian kredit syariah (Khaera et al., 2022). Studi ini menyatakan adanya “kesalahan epistemologis” dan membaca PERMA tersebut sebagai mekanisme untuk menghentikan diskursus disparitas kompetensi absolut, tetapi sekaligus memunculkan kritik tentang aspek “bagaimana” penegakan hukum pada disparitas kompetensi absolut yang tidak disertai hukum acara tersendiri pada proses tertentu (Khaera et al., 2022). Di sini, isu kompetensi absolut bergerak dari sekadar “siapa berwenang” menjadi “bagaimana kewenangan itu dieksekusi dan disinkronkan” ketika objek sengketa menyentuh rezim jaminan kebendaan (hak tanggungan) yang beririsan dengan kontrak syariah (Khaera et al., 2022; Purkon et al., 2022).

9. Basyarnas/Arbitrase Syariah dan Relasi dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Dalam praktik, penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak selalu melalui litigasi; literatur menegaskan adanya jalur nonlitigasi termasuk arbitrase. Kajian tentang arbitrase syariah menyatakan bahwa adanya perjanjian arbitrase yang menyerahkan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase syariah menjadi dasar hukum yang memberi kewenangan (kompetensi absolut) kepada arbitrase; apabila ada pihak yang kembali meminta penyelesaian ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menolak (Lahaji & Maulasa, 2023). Pada sisi lain, studi tentang rekonstruksi perjanjian pembiayaan perbankan syariah menyebut bahwa dalam pengaturan Pengadilan Agama, kompetensi absolut penyelesaian sengketa ekonomi Islam dilakukan oleh Pengadilan Agama, tetapi para pihak dapat menyepakati penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS (Azhar, 2023). Sejalan dengan itu, penelitian tentang sengketa ekonomi syariah antara Pengadilan Agama dan Basyarnas menegaskan bahwa undang-undang yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama memberikan dasar litigasi bagi Pengadilan Agama, sementara undang-undang arbitrase tetap memberi ruang penyelesaian melalui Basyarnas sebagai lembaga nonlitigasi yang berwenang (Yakasai & Muhamad, 2023).

Relasi ganda ini dapat dibaca sebagai konsekuensi desain kompetensi absolut dalam sistem hukum nasional yang mengakomodasi lebih dari satu mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian tentang penyelesaian sengketa mikrokeuangan syariah di Madura menunjukkan bahwa masyarakat sering memilih ash-shulh melalui musyawarah (negosiasi/mediasi) dengan melibatkan tokoh agama (kyai), meskipun Pengadilan Agama tetap menjadi rujukan prosedural dan putusan Pengadilan Agama tetap menjadi acuan hukum dalam penyelesaian sengketa syariah (Hariyanto, 2019). Kajian ini sekaligus menyinggung adanya tantangan realisasi kompetensi Pengadilan Agama ketika berhadapan dengan batasan tertentu dalam rezim hukum arbitrase, termasuk isu eksekusi putusan arbitrase (Hariyanto, 2019). Dengan demikian, kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah beroperasi dalam ekosistem plural: litigasi, arbitrase, dan penyelesaian alternatif yang dipengaruhi budaya hukum setempat (Hariyanto, 2019; Yakasai & Muhamad, 2023).

10. Yurisprudensi, Reformasi Regulasi, dan Konsistensi Putusan sebagai Dimensi Praktis Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut juga berkaitan erat dengan konsistensi penerapan hukum dan pembentukan rujukan yudisial. Kajian tentang peran yurisprudensi Mahkamah Agung dalam pengembangan hukum keluarga Islam menyatakan bahwa putusan hakim Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap digunakan sebagai yurisprudensi/rujukan oleh hakim Pengadilan Agama, dan hakim dapat melakukan terobosan pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam melalui putusan yang dikeluarkan (Akhsin, 2020). Dalam konteks reformasi yang lebih prosedural, studi tentang reformasi hukum keluarga melalui SEMA menyatakan bahwa SEMA—yang dihasilkan dari rapat pleno kamar—memuat banyak kaidah hukum baru, dan reformasi melalui SEMA dipandang integratif dengan maqāṣid al-syarī'ah (Adelia et al., 2023). Keduanya memperlihatkan bahwa meskipun kompetensi absolut menentukan “pengadilan mana” yang berwenang, kualitas dan kepastian hukum dalam lingkup kompetensi itu juga sangat dipengaruhi oleh rujukan yurisprudensi dan instrumen pembaruan regulasi internal peradilan (Adelia et al., 2023; Akhsin, 2020).

Di sisi lain, literatur tentang disparitas putusan kewarisan menunjukkan bahwa tidak adanya kewajiban bagi hakim untuk menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pertimbangan dapat membuka ruang penggunaan fikih klasik, yang meski tidak dianggap bertentangan dengan hukum acara, berpotensi melahirkan disparitas putusan dan mengganggu tujuan kodifikasi untuk kepastian hukum (Yulianto & Farhani, 2021). Walaupun fokus riset tersebut adalah kewarisan, implikasinya relevan bagi kompetensi absolut: suatu bidang yang secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama tetap dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pencari keadilan jika rujukan normatifnya tidak cukup terstandar dan praktik penalaran hakim bervariasi (Akhsin, 2020; Yulianto & Farhani, 2021). Dalam pengertian ini, kompetensi absolut adalah prasyarat institusional, tetapi kepastian dan keseragaman dalam wilayah kompetensi itu memerlukan perangkat kodifikasi, yurisprudensi, dan pembinaan kompetensi hakim (Akhsin, 2020; Hariyanto et al., 2023; Yulianto & Farhani, 2021).

11. Kompetensi Hakim sebagai Prasyarat Fungsional: Pelatihan, Sertifikasi, dan Masalah Kapasitas

Beberapa literatur menegaskan bahwa perluasan kompetensi absolut—khususnya ekonomi syariah—menuntut peningkatan kompetensi hakim. Studi tentang peningkatan kompetensi hakim pada sengketa ekonomi syariah menjelaskan adanya pendidikan dan pelatihan yang diarahkan pada sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk membentuk kualitas sumber daya hakim yang profesional, berintegritas, dan independen dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Jalili et al., 2023). Studi tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah menautkan variasi corak putusan (tekstual vs. kontekstual) dengan perbedaan kompetensi dan pemahaman syariah di antara hakim, serta menekankan pelatihan berkelanjutan dan transfer pengetahuan (Hariyanto et al., 2023).

Sementara itu, kajian lain mengenai tata kelola layanan peradilan agama menilai kompetensi hakim di peradilan agama “minimal” dan menyoroti isu persyaratan seleksi yang tidak menekankan kriteria khusus penguasaan ilmu-ilmu Islam, yang berdampak pada kecenderungan hakim mengutamakan hukum materiil tertentu dibanding prinsip Islam dalam beberapa perkara—misalnya gugatan cerai (Wahidin, 2022). Ketegangan ini menunjukkan bahwa keberadaan kompetensi absolut secara formal dapat tidak optimal jika kapasitas epistemik-etik aparat peradilannya tidak memadai (Hariyanto et al., 2023; Jalili et al., 2023; Wahidin, 2022).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam yang menekankan kompetensi penafsir/pelaksana hukum—sebagaimana dikaitkan dengan syarat qāḍī dan kompetensi memahami sumber-sumber hukum Islam (Naim, 2019)—persoalan kompetensi absolut pada akhirnya juga menuntut kompetensi aktor (hakim dan aparatur) agar pembagian kewenangan mengadili tidak berhenti pada desain kelembagaan, tetapi menghasilkan putusan yang memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan yang relevan dengan prinsip syariah (Hariyanto et al., 2023; Naim, 2019; Purkon et al., 2022).

12. Simpulan

Berdasarkan literatur yang tersedia, absoluut competentie dalam praktik peradilan yang mengurusi perkara-perkara Islam (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah) dapat disimpulkan sebagai konsep kewenangan mengadili yang ditentukan oleh jenis perkara dan lingkungan peradilan yang berwenang—kewenangan yang secara mutlak tidak boleh dijalankan oleh peradilan lain (Darmawan et al., 2023; Zainuddin et al., 2019). Dalam kerangka hukum Islam, konsep ini beririsan dengan gagasan takhsīṣ al-qaḍā', yakni pembatasan atau pengalokasian kewenangan yudisial oleh otoritas negara, yang secara konseptual mencakup pembacaan kompetensi absolut dan relatif (Adelia et al., 2023; Purkon et al., 2022).

Institusionalisasi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia—melalui legislasi, yurisprudensi, KHES, serta pengakuan terbatas atas fatwa—membentuk arsitektur di mana kompetensi absolut Pengadilan Agama mencakup bidang-bidang perdata Islam dan sengketa ekonomi syariah, tetapi operasionalisasinya mensyaratkan pengelolaan kompetensi relatif (forum yang tepat), standar rujukan normatif, dan peningkatan kompetensi hakim (Akhsin, 2020; Hariyanto et al., 2023; Yakasai & Muhamad, 2023; Yulianto & Farhani, 2021).

Problematika seperti pengabaian kompetensi relatif pada cerai talak yang berdampak pada akses keadilan perempuan (Zainuddin et al., 2019) dan perdebatan teknis mengenai sengketa hak tanggungan pada akad syariah (Khaera et al., 2022) memperlihatkan bahwa kompetensi absolut bukan sekadar kategori formal, melainkan mekanisme yang menentukan perlindungan hak, kepastian hukum, serta keselarasan proses peradilan dengan tujuan kemaslahatan yang menjadi orientasi penerapan hukum Islam (Hariyanto et al., 2023; Purkon et al., 2022; Zainuddin et al., 2019).

Daftar Pustaka

Abdillah, A. J., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2022). Characteristics of wakalah contract in financing with murabahah contract. Notariil Jurnal Kenotariatan, 7(2), 65–75. https://doi.org/10.22225/jn.7.2.2022.65-75 

Adelia, D., Yumarni, A., & Suprijatna, D. (2023). Optimizing the improvement of judge competence in settlements of sharia economic disputes in religious courts. Batulis Civil Law Review, 4(2), 168–182. https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1718 

Akhsin, A. (2020). Jurisprudential analysis of the execution of the inheritance of adopted children. Law Development Journal, 1(2), 55–64. https://doi.org/10.30659/ldj.1.2.55-64 

Arrasyid, F., Pagar, P., & Tanjung, D. (2024). Islamic family law reform in Indonesia through supreme court circulars: A maqasid sharia perspective. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 6(2), 208. https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236 

Azhar, Z. (2023). Leadership in the modern Shīʿī thought. Australian Journal of Islamic Studies, 8(2), 55–75. https://doi.org/10.55831/ajis.v8i2.533 

Darmawan, D., Suhaimi, S., Natsir, M., Rasyidin, T. R. T., & Mustakim, M. (2023). Relative competence of the sharia court: Talaq divorce lawsuit and protection of women's rights. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(1), 84. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.16053 

Hariyanto, E. (2019). The settlement of sharia banking dispute based on legal culture as a practice of Indonesian Islamic moderation. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 14(2), 301–316. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i2.1888 

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Mujib, F., Hidayatullah, H., & Marheni, C. L. (2023). In search of ummah welfare model: The revitalisation of sharia economic law in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 244–261. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261 

Hidayah, N., & Azis, A. (2023). Implementation of progressive law in sharia banking dispute settlement: Case study of religious court decisions in Indonesia. Ulumuna, 27(1), 227–257. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.652 

Ja'far, A. K., Majdidin, R. M., Santoso, R., & Hidayat, T. (2024). The construction of Islamic state law in the 5.0 era from the perspective of maqasid al-shariah. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14966 

Jalili, I., Ulfa, F., & Sahid, M. M. (2023). Nahdlatul Ulama's ijtihad method in fatwa: Analysis of the content of legal decisions and their validity in Indonesia. Justicia Islamica, 20(2), 341–360. https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5971 

Khaera, N., Rahman, A., & Kurniati, K. (2022). The paradigm of Islamic legal products in Indonesia. Mazahibuna. https://doi.org/10.24252/mh.vi.26364 

Lahaji, L., & Maulasa, A. (2023). The integration of one-stop integrated service policy in the religious judicial system in Indonesia. Al-Ulum, 23(1), 240–264. https://doi.org/10.30603/au.v23i1.4132 

Maimun, M., Nawawi, A. H., & Syawqi, A. H. (2020). The development of fiqh munākaḥah (marriage jurisprudence) material course in Madurese Islamic universities and its relation with gender equality and divorce prevention. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 15(2), 280–300. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734 

Naim, N. (2019). Islamic jurisprudence for diversity: From theological-normative reason to progressive contextual reasoning. Al-Adalah, 15(1), 51. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2621 

Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The role of supreme court jurisprudence in development of Islamic family law in Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 9(2), 362–376. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111 

Sonafist, H. Y., Efyanti, Y., Ramlah, R., Hamzah, A., & Faizin, F. (2020). Ibn Al-Muqaffa's proposal for taqnīn and its synchronization with Islamic law codification in Indonesia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 4(2), 504. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7864 

Suhendar, H., & Janwari, Y. (2023). Regulation and significance of sharia economic dispute resolution in religious courts. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 8(2), 304–319. https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i2.267 

Tahmid, K., & Fautanu, I. (2021). Institutionalization of Islamic law in Indonesia. Al-Adalah, 18(1), 1–16. https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362 

Wahidin, W. (2022). Priest's ijtihâd method in solving legal problems in Indonesia. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 26(1), 51. https://doi.org/10.29300/madania.v26i1.6604 

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and essence of fatwas on Islamic economic law in Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 9(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174 

Yakasai, U. M., & Muhamad, T. (2023). Shariah framework based on qualities of shariah scholars towards Islamic fatwa shopping in Nigeria. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 3(2), 139–166. https://doi.org/10.21154/invest.v3i2.6498 

Yasir, Moh., Widodo, J., & Ashar, A. (2022). Islamic law and national law (comparative study of Islamic criminal law and Indonesian criminal law). Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(2), 82. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.4952 

Yulianto, A., & Farhani, A. (2021). Transfer of party in the agreement may void the agreement as a new today of law in Indonesia. Journal of Legal Research, 3(3), 365–382. https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20930 

Zainuddin, Z., Yustiloviani, Y., Raus, A., & Mauliddin, M. (2019). An ambiguity of constitutional law major at the faculty of sharia of Islamic higher education institutions in Indonesia. Mazahib, 229–252. https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1595