01155 - Rekonstruksi Konsep Abolisi Perspektif Hukum Islam: Telaah Ushul Fikih, Maqashid Syariah, dan Dinamika Pembaruan Hukum

Abstract

The term “abolition” in modern legal tradition is generally understood as the elimination, annulment, or suspension of a norm, sanction, or legal practice. However, in Islamic legal scholarship, this term is not a standard piece of terminology; rather, it has conceptual equivalents dispersed across various Islamic legal instruments, such as naskh, iqālah, khiyār, ibrā', and various mechanisms of legal change grounded in maqāṣid al-sharī'ah. This study aims to analyze the concept of abolition from the perspective of Islamic law, explain its epistemological construction in uṣūl al-fiqh, and examine its implementation in contemporary Islamic legal reform. The study employs a normative legal research method with conceptual, historical, and comparative approaches, conducted through library research of uṣūl al-fiqh and fiqh literature, maqāṣid al-sharī'ah, Islamic economic law, and various studies on Islamic legal reform. The findings indicate that the concept of abolition in Islamic law cannot be understood as a single doctrine of legal elimination, but rather constitutes a spectrum of legal mechanisms that differ according to their object and regulatory purpose. At the level of uṣūl al-fiqh, abolition bears close conceptual proximity to the theory of naskh, although scholars diverge regarding its scope, forms, and applicability. In contemporary thought, the concept has been reinterpreted through the maqāṣid al-sharī'ah approach, systems approach, and the theory of sharī'ah evolution, which positions legal change as a process of adaptation to public interest without eliminating the authority of revelation. In the domain of fiqh mu'āmalah, abolition is manifested through mechanisms of contract cancellation (iqālah), option rights (khiyār), debt remission (ibrā'), and various forms of legal relationship resolution that uphold the principles of justice, mutual consent, and legal certainty. Furthermore, in the context of public policy, the concept of abolition is also employed as an instrument of restriction or suspension of legal enforcement based on considerations of public interest (maṣlaḥah), as seen in pandemic management policies and family law reform in several Muslim-majority countries. This study concludes that abolition in the perspective of Islamic law is a multidimensional concept that must be understood based on the object of law, mechanism of change, and its methodological legitimacy through uṣūl al-fiqh and maqāṣid al-sharī'ah.

Keywords: abolition; Islamic law; uṣūl al-fiqh; maqāṣid al-sharī'ah; naskh; Islamic legal reform

Abstrak

Istilah abolisi dalam tradisi hukum modern umumnya dipahami sebagai penghapusan, pembatalan, atau penghentian keberlakuan suatu norma, sanksi, maupun praktik hukum. Namun demikian, dalam khazanah hukum Islam istilah tersebut bukan merupakan terminologi baku, melainkan memiliki padanan konseptual yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum Islam, seperti naskh, iqālah, khiyār, ibrā', serta berbagai mekanisme perubahan hukum yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep abolisi dalam perspektif hukum Islam, menjelaskan konstruksi epistemologisnya dalam ushul fikih, serta mengkaji implementasinya dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach) melalui studi kepustakaan terhadap literatur ushul fikih, fikih, maqāṣid al-syarī'ah, hukum ekonomi syariah, serta berbagai penelitian mengenai pembaruan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep abolisi dalam hukum Islam tidak dapat dipahami sebagai satu doktrin tunggal mengenai penghapusan hukum, melainkan merupakan spektrum mekanisme hukum yang berbeda sesuai objek dan tujuan pengaturannya. Pada tataran ushul fikih, abolisi memiliki kedekatan konseptual dengan teori naskh, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup, bentuk, dan keberlakuannya. Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, konsep tersebut mengalami reinterpretasi melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, systems approach, dan teori evolusi syariah yang menempatkan perubahan hukum sebagai proses penyesuaian terhadap kemaslahatan tanpa menghilangkan otoritas wahyu. Pada bidang fikih muamalah, abolisi diwujudkan melalui mekanisme pembatalan akad (iqālah), hak memilih (khiyār), pembebasan utang (ibrā'), serta berbagai bentuk penyelesaian hubungan hukum yang tetap menjunjung prinsip keadilan, kerelaan para pihak, dan kepastian hukum. Selain itu, dalam konteks kebijakan publik, konsep abolisi juga digunakan sebagai instrumen pembatasan atau penangguhan penerapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, seperti dalam kebijakan penanggulangan pandemi maupun reformasi hukum keluarga di beberapa negara Muslim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa abolisi dalam perspektif hukum Islam merupakan konsep multidimensional yang harus dipahami berdasarkan objek hukum, mekanisme perubahan, dan legitimasi metodologisnya melalui ushul fikih dan maqāṣid al-syarī'ah.

Kata kunci: abolisi; hukum Islam; ushul fikih; maqashid Syariah; naskh; pembaruan hukum Islam

1. Pendahuluan

1.1 Problematika Istilah “Abolisi” dalam Wacana Hukum Islam

Dalam diskursus hukum Islam berbahasa Indonesia, istilah abolisi sering dipakai secara longgar untuk menunjuk “penghapusan” atau “pembatalan” suatu ketentuan, praktik, atau kebijakan. Sebagai contoh, “kebijakan abolisi” dipakai untuk menggambarkan agenda penghapusan prostitusi melalui penegakan regulasi secara konsisten (Istiqlaliyah & Riyadi, 2022). Namun, dalam tradisi ilmu-ilmu syariah dan fikih, ide “penghapusan” atau “pembatalan” tidak berdiri sebagai satu konsep tunggal; ia muncul melalui beberapa instrumen teoretik dan praktik hukum yang berbeda, seperti naskh (pembatalan/penghapusan ketentuan hukum oleh dalil yang datang kemudian), iqālah (pembatalan akad jual beli atas kesepakatan para pihak), khiyār (hak memilih melanjutkan atau membatalkan akad), dan ibrā' (pembebasan utang) (Abdillah et al., 2022; Haq, 2019; Ma'arif, 2020; Nurhayati & Nasution, 2020).

Karena itu, untuk mengkaji abolisi menurut hukum Islam secara akademik, pembahasan yang lebih tepat adalah memetakan medan makna “abolisi” ke dalam bangunan konseptual hukum Islam: mana yang tergolong teori perubahan/abrogasi norma syar'i (naskh), mana yang tergolong pembatalan transaksi/akad, mana yang merupakan pembatasan atau penundaan penerapan hukum demi maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariah), dan mana yang merupakan kebijakan sosial-politik yang mengatasnamakan “penghapusan” praktik tertentu (Istiqlaliyah & Riyadi, 2022; Kholily, 2019; Ma'arif, 2020).

1.2 Kerangka Konseptual: Syariah, Fikih, dan Ruang Perubahan Hukum

Kerangka pemetaan ini juga perlu menegaskan perbedaan dasar antara syariah dan fikih: syariah dipahami sebagai ketentuan yang bersumber dari Allah dan Rasul (al-Syāri'), sedangkan fikih adalah produk pemahaman manusia (al-faqīh) yang bersifat dinamis dan fleksibel selama tidak bertentangan dengan syariah (Latif, 2022; Arḥūmah, 2007). Dalam konteks itulah, “abolisi” (sebagai “penghapusan”) dapat dipahami bukan sekadar tindakan meniadakan, tetapi sebagai bagian dari mekanisme perubahan hukum (melalui naskh atau pembacaan ulang terhadap naskh), mekanisme pembatalan perikatan (akad), atau mekanisme kebijakan kemaslahatan (maqāṣid) yang membatasi praktik tertentu demi perlindungan tujuan-tujuan pokok hukum Islam (Kholily, 2019; Ma'arif, 2020; Arḥūmah, 2007).

Pembedaan syariah dan fikih menjadi prasyarat untuk menilai kapan “penghapusan” dapat diterima sebagai kerja hukum Islam. Dalam literatur, syariah digambarkan bersumber dari Allah dan Rasul, sementara fikih merupakan konstruksi pemahaman manusia terhadap dalil-dalil terperinci dan karenanya memiliki karakter fleksibilitas dalam merespons perubahan waktu dan keadaan (Latif, 2022; Arḥūmah, 2007). Penegasan ini penting karena banyak perdebatan “abolisi” dalam praktik modern—misalnya penghapusan suatu ketentuan hukum keluarga atau pidana—sering bertumpu pada klaim “syariah” padahal yang digeser atau diperdebatkan sejatinya adalah pembacaan fikih atas teks (Latif, 2022; Ma'arif, 2020; Arḥūmah, 2007).

Dalam kerangka metodologis, penggunaan kaidah-kaidah fikih (qawā'id fiqhiyyah) dipahami sebagai elemen penting agar penerapan hukum Islam kontemporer tetap selaras dengan al-Qur'an dan Sunnah sekaligus relevan untuk masyarakat yang berubah (Hamdan, 2020). Karena itu, ketika muncul gagasan “penghapusan” (abolisi) atas suatu aturan atau praktik, tradisi ushul fikih dan kaidah fikih berfungsi sebagai parameter: apakah yang “dihapus” itu bagian dari prinsip-prinsip pokok yang tidak dapat dinaskh, ataukah ia ranah penerapan/ijtihad yang memang memungkinkan perubahan, pembatasan, atau pembatalan karena pertimbangan maslahat dan konteks (Hamdan, 2020; Ma'arif, 2020; Nurhayati & Nasution, 2020).

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan: (1) pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memetakan medan semantik abolisi dalam instrumen hukum Islam; (2) pendekatan historis (historical approach) untuk menelusuri perkembangan doktrin naskh dan pembaruan hukum Islam; serta (3) pendekatan komparatif (comparative approach) untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan pemikir kontemporer. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap literatur ushul fikih, fikih, maqāṣid al-syarī'ah, hukum ekonomi syariah, dan berbagai penelitian mengenai pembaruan hukum Islam.

2. Abolisi sebagai Naskh: “Pembatalan Hukum” dalam Ushul Fikih dan Perdebatan Kontemporer

2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Naskh

Salah satu padanan paling dekat bagi “abolisi” dalam bahasa ushul fikih adalah naskh. Naskh dijelaskan sebagai pembatalan hukum syariat dengan dalil yang datang kemudian karena adanya maslahat (Nurhayati & Nasution, 2020). Dalam rumusan lain yang sejalan, naskh dipahami sebagai penghapusan hukum syar'i yang telah berlaku dengan hukum syar'i yang datang setelahnya (Abdillah et al., 2022; Asman, 2021). Literatur juga mencatat keluasan makna naskh dalam tradisi ulama terdahulu (mutaqaddimīn), yang tidak hanya menunjuk “pembatalan” melainkan juga dapat mencakup bentuk-bentuk seperti pengkhususan, penjelasan, atau penetapan syarat atas ketentuan sebelumnya; sedangkan ulama belakangan (muta'akhkhirīn) cenderung mempersempitnya pada penghapusan/pembatalan hukum terdahulu oleh dalil yang datang kemudian (Abdillah et al., 2022; Asman, 2021).

Di sisi lain, etimologi naskh dalam kajian kontemporer ditampilkan memiliki beberapa arti seperti pembatalan, penghapusan, pemindahan, dan pengubahan; yang membatalkan disebut nāsikh dan yang dibatalkan disebut mansūkh (Ma'arif, 2020). Variasi makna ini menjadi latar mengapa sebagian pemikir modern menilai bahwa “abolisi” dalam arti penghapusan permanen tidak selalu merupakan satu-satunya cara membaca naskh, dan mendorong reinterpretasi naskh sebagai pemindahan/penundaan penerapan hukum sesuai konteks (Ma'arif, 2020; Nurhayati & Nasution, 2020).

2.2 Perdebatan Validitas: Intra-Qur'an vs Ekstra-Qur'an

Perdebatan besar terkait “abolisi” (naskh) muncul pada pertanyaan: apakah terjadi naskh antarayat di dalam al-Qur'an (intra-Qur'an), ataukah naskh terutama terjadi pada level penggantian syariat sebelumnya oleh syariat Islam (ekstra-Qur'an). Kajian polemik naskh menegaskan bahwa perdebatan ini berlangsung karena sebagian ulama menerima dan sebagian menolak mansūkh dalam al-Qur'an; suatu posisi yang ditonjolkan ialah bahwa fokus naskh lebih tepat diarahkan pada pembatalan syariat terdahulu (syar'u man qablanā) oleh syariat Islam, bukan pada “pembatalan antarayat al-Qur'an” (Nurjihad, 2023). Selaras dengan itu, kajian lain juga menegaskan adanya pembelahan pandangan: ada yang menerima konsep nasakh dalam arti pembatalan hukum ayat, dan ada yang menolak; masing-masing pihak memiliki argumen (Ma'arif, 2020; Nurjihad, 2023).

Perbedaan penerimaan ini tidak hanya bersifat dikotomis, tetapi sering mengambil bentuk klasifikasi sikap: ada kelompok yang menerima konsep nasikh-mansukh secara luas, ada yang menerima dengan pembatasan, dan ada yang menolak—yang terakhir ini sering diasosiasikan sebagai kecenderungan sebagian ulama kontemporer (Asman, 2021). Bahkan, dalam pembahasan tokoh tertentu seperti Syah Wali Allah al-Dahlawi, naskh diakui tetapi dibatasi sangat ketat (misalnya dibatasi pada ayat-ayat tertentu), dan hal ini dihadirkan sebagai contoh “penerimaan dengan limitasi” (Asman, 2021). Dengan demikian, jika “abolisi” dipahami sebagai naskh, maka hukum Islam tidak menyajikan satu suara tunggal; ia menyediakan spektrum: penerimaan luas, penerimaan terbatas, hingga penolakan intra-Qur'an dengan mengalihkan fokus ke naskh ekstra-Qur'an (Asman, 2021; Ma'arif, 2020; Nurjihad, 2023).

2.3 Naskh, Maqāṣid, dan Kritik Modern: Jasser Auda dan Abdullah Saeed

Sejumlah kajian kontemporer menempatkan naskh dalam pembacaan berbasis maqāṣid al-sharī'ah (tujuan syariah). Kajian tentang kritik teori naskh dengan pendekatan maqāṣid menegaskan bahwa naskh telah lama menjadi diskursus dalam 'ulūm al-Qur'ān dan ushul fikih; salah satu isu sentralnya ialah apakah naskh harus dipahami sebagai penghapusan hukum ataukah dapat dipahami sebagai graduasi penerapan (tadrīj) (Wahyu & Tektona, 2020). Dalam jalur yang lebih spesifik, kajian tentang Abdullah Saeed menunjukkan bahwa Saeed menerima konsep nasikh-mansukh dan mendefinisikan naskh sebagai pencabutan hukum oleh hukum yang datang setelahnya; Saeed juga mengaitkan naskh dengan kemudahan (taysīr) sesuai kondisi umat dan menjadikannya pijakan untuk membaca ulang teks yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan konteks (Abdillah et al., 2022; Haq, 2019).

Berbeda dari itu, kajian tentang Jasser Auda menonjolkan posisi penolakan naskh intra-Qur'an. Dalam telaah QS al-Taubah:5, Auda dipaparkan sebagai pemikir kontemporer yang menolak naskh dalam al-Qur'an sebagai metode penyelesaian ayat-ayat kontradiktif; ia menawarkan pendekatan alternatif berupa systems approach dengan penekanan pada wholeness (kemenyeluruhan) dan multidimensionality (multi-dimensi), dan dari analisis itu disimpulkan bahwa ayat tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain (Kholily, 2019). Kajian yang sama juga mencatat bahwa mayoritas mufasir memahami QS al-Nahl:101 dan QS al-Baqarah:106 sebagai berbicara tentang penghapusan syariat terdahulu, bukan penghapusan antarayat al-Qur'an (Kholily, 2019; Nurjihad, 2023). Dengan demikian, “abolisi” (sebagai naskh) dalam pembacaan Auda lebih dekat pada restrukturisasi metode memahami relasi teks-konteks ketimbang menetapkan “penghapusan ayat oleh ayat” (Kholily, 2019; Wahyu & Tektona, 2020).

3. Abolisi sebagai “Penundaan/Relokasi Penerapan”: Evolusi Syariah dalam Pemikiran Mahmud Thaha dan Abdullahi An-Na'im

Gagasan “abolisi” dalam arti penundaan atau relokasi penerapan hukum tampil kuat dalam pemikiran Mahmud Muhammad Thaha dan muridnya, Abdullahi Ahmed an-Na'im. Kajian atas The Second Message memaparkan bahwa Thaha mengembangkan gagasan taṭwīr al-sharī'ah (perkembangan syariah) dan membagi Islam ke dalam dua periodesasi: periode Makkah (al-Risālah al-Ūlā) dan periode Madinah (al-Risālah al-Thāniyah), dengan karakter ajaran Makkah diposisikan sebagai pesan universal yang menekankan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan, ras, dan lain-lain (Ma'arif, 2020). Dalam kerangka ini, nasakh tetap dibicarakan, tetapi ia dipahami sebagai bukti dialektika wahyu dan realitas; dan dicatat pula bahwa sebagian pemikir modern mendorong dekonstruksi konsep nasikh-mansukh (Ma'arif, 2020).

Literatur ushul yang membahas qawā'id ushuliyyah juga mencatat bahwa Thaha dan an-Na'im menawarkan redefinisi naskh: bagi Thaha, naskh bukan menggugurkan, melainkan memindahkan atau menunda ketentuan hukum dari satu ketentuan ke ketentuan lain sesuai tuntutan konteks (Nurhayati & Nasution, 2020). Dalam jalur yang menekankan reformasi, studi kritis atas an-Na'im menyatakan bahwa ia menafsir naskh sebagai penundaan pelaksanaan ayat sampai waktu yang tepat, dan menggunakan logika “paradigma terbalik” dari prinsip naskh konvensional dengan mengaktifkan kembali prinsip ayat-ayat fase Makkah yang dalam teori naskh konvensional dianggap telah “dinasakh” oleh ayat-ayat Madaniyyah (Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022). Kajian lain tentang evolusi syariah an-Na'im juga menegaskan bahwa an-Na'im tidak sepakat jika naskh dimaknai sekadar “penghapusan” sebagaimana pemahaman jumhur; ia menekankan dimensi penundaan sesuai situasi, sembari tetap menegaskan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer (Hariyanto et al., 2022; Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022).

Karena itu, jika “abolisi” dibaca sebagai “penghapusan permanen”, model Thaha–an-Na'im justru memindahkan wacana ke arah “penangguhan/penundaan” (bukan pemusnahan norma), dan menjadikannya perangkat reformasi agar teks diperlakukan relevan bagi konteks modern (Hariyanto et al., 2022; Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022; Nurhayati & Nasution, 2020). Literatur yang membahas dekonstruksi syariah juga membedakan syariah (wahyu) dan fikih (elaborasi manusia), dan menyatakan bahwa upaya elaborasi rinci hukum menjadi norma negara merupakan contoh fikih, sedangkan syariah merujuk kepada hukum Tuhan sebagai wahyu; sehingga “penghapusan” yang dimaksud lebih tepat dipahami sebagai pembaruan fikih dan metodologi istinbāṭ ketimbang menghapus wahyu (Ma'arif, 2020; Rafi, 2020).

4. Abolisi sebagai Kebijakan Sosial dan Politik Hukum

4.1 “Abolisi” Prostitusi dan Kerangka Zina dalam Hukum Islam

Pada level kebijakan sosial, istilah “abolisi” dipakai eksplisit sebagai “kebijakan penghapusan prostitusi di muka bumi” melalui penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten, disertai langkah komprehensif penegakan hukum dan pemberitaan di media (Istiqlaliyah & Riyadi, 2022). Dalam kerangka yang sama, prostitusi ditempatkan dalam kategori zina (hubungan seksual yang dilarang), dan ditegaskan perbedaan antara konsep zina dalam hukum Islam dan hukum konvensional: hukum Islam memandang setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, sedangkan hukum positif tidak demikian (Istiqlaliyah & Riyadi, 2022). Dengan basis ini, “abolisi” dalam arti kebijakan sosial untuk memberantas prostitusi tidak dipahami sebagai “menghapus sanksi”, melainkan “menghapus praktik” yang dipandang bertentangan dengan norma syariah (Istiqlaliyah & Riyadi, 2022; Ma'arif, 2020).

Namun, penting dicatat bahwa pada ranah pidana Islam (misalnya hudud), literatur menekankan kehati-hatian yang tinggi: karena kejahatan hudud dipandang serius dan berkonsekuensi pada sanksi yang berat, pembuktiannya juga harus ketat agar terjadi keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap terdakwa, agar hudud tidak ditegakkan kecuali setelah terbukti dengan keyakinan (Muslimin, 2020). Penekanan pada ketatnya pembuktian ini memperlihatkan bahwa “agenda penghapusan” dalam hukum Islam tidak identik dengan “memudahkan penghukuman”; justru ada tradisi prosedural untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan kepastian dalam penetapan tanggung jawab pidana (Istiqlaliyah & Riyadi, 2022; Muslimin, 2020).

4.2 Penghapusan Poligami di Tunisia: Kontestasi Kesyariahan dan Dinamika Negara

Contoh lain “abolisi” sebagai kebijakan negara ditunjukkan melalui penghapusan poligami di Tunisia. Kajian tentang Tunisia menegaskan bahwa Tunisia kerap disebut sebagai eksemplar negara muslim yang “sukses” menghapus sekaligus mengkriminalkan poligami, meski kebijakan itu menuai kritik dari banyak ulama karena dianggap tidak syar'i (Putra, 2021). Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa penghapusan poligami tidak berjalan mulus; terdapat penentangan dan tuntutan agar pelarangan itu dibatalkan, terutama setelah perubahan rezim, yang menunjukkan kebijakan abolisi tidak mewakili seluruh elemen masyarakat (Putra, 2021). Bahkan, sejumlah kebijakan sekuler Bourguiba—termasuk penghapusan pengadilan syariah pada 1956—dikaitkan sebagai bagian konteks politik-historis yang memengaruhi konfigurasi hukum keluarga di Tunisia (Putra, 2021).

Dari perspektif abolisi menurut hukum Islam, contoh Tunisia ini memperlihatkan dua lapis analisis: pertama, lapis politik hukum (negara menghapus praktik melalui legislasi), dan kedua lapis legitimasi syariah (apakah penghapusan itu dapat dipertanggungjawabkan dalam metodologi hukum Islam atau dianggap menyimpang). Literatur tersebut menegaskan adanya kontroversi dan resistensi, sehingga “abolisi” sebagai tindakan negara tidak otomatis identik dengan “kesepakatan fikih” (Ma'arif, 2020; Putra, 2021).

4.3 Abolisi Hukuman Mati dalam Perdebatan HAM vs Hukum Pidana Islam

Dalam ranah pidana, diskursus abolisi juga tampak pada “penghapusan hukuman mati” yang dipromosikan dalam rezim HAM internasional. Kajian perbandingan menyatakan bahwa penghapusan hukuman mati mulai disebarkan dalam perumusan UDHR 1948 dengan dasar penghormatan pada hak hidup (Muhammadi et al., 2021). Pada saat yang sama, kajian itu menegaskan bahwa Islam menganut prinsip hak hidup tetapi tidak berarti tidak ada pidana mati dalam Islam; dalam argumennya, pengaturan pidana mati dalam Islam dipandang mengakomodasi hak hidup korban melalui mekanisme qiṣāṣ, sementara mandat penghapusan dalam International Bill of Human Rights (khususnya Protokol Kedua ICCPR) dipandang lebih mengakomodasi hak hidup pelaku (Muhammadi et al., 2021). Kajian itu juga mengutip laporan Amnesty International bahwa pada Desember 2022 terdapat 144 negara yang telah menghapus hukuman mati dalam hukum atau praktik (Muhammadi et al., 2021).

Bagi tema abolisi menurut hukum Islam, bahan ini menunjukkan bahwa “abolisi” (penghapusan sanksi) bukan hanya isu internal metodologi fikih, melainkan juga perdebatan lintas rezim normatif (HAM internasional vs hukum pidana Islam), di mana suatu “penghapusan” dapat dipersoalkan karena dipandang menggeser keseimbangan perlindungan antara pelaku, korban, dan pencegahan kejahatan (Muhammadi et al., 2021; Muslimin, 2020).

5. Abolisi dalam Muamalah: Pembatalan Akad, Hak Opsi, dan Pembebasan Utang

Selain pada ranah teori naskh dan kebijakan pidana/sosial, gagasan “abolisi” dalam arti pembatalan atau penghapusan konsekuensi hukum sangat menonjol dalam fikih muamalah melalui perangkat hukum akad. Dalam teori akad, tujuan akad harus sesuai syariah; akad yang tujuan atau akibat hukumnya bertentangan dengan kehendak syariah dipandang tidak sah (Zein, 2018). Ini penting karena “abolisi” dalam muamalah tidak selalu berarti “menghapus kewajiban tanpa dasar”, melainkan sering berarti “membatalkan akad yang cacat” atau “mengakhiri keterikatan kontraktual” dengan mekanisme yang diakui (Witro et al., 2021; Zein, 2018).

Pertama, iqālah dipaparkan sebagai pembatalan dalam transaksi jual beli yang dipandang halal oleh para ulama, dan dalam konteks e-commerce dianggap relevan karena transaksi jarak jauh membuat pembatalan lebih rentan terjadi. Namun, kajian yang sama menekankan bahwa jika iqālah diposisikan sebagai “broken promise” dalam rezim yang tidak berbasis nilai normatif Qur'an dan Sunnah, maka ia dipandang sebagai pelanggaran janji (Hasanudin & Yaqin, 2019). Dengan demikian, “abolisi” dalam bentuk pembatalan transaksi (iqālah) menuntut pengaturan etika dan norma agar pembatalan tidak berubah menjadi ketidakadilan sepihak (Hasanudin & Yaqin, 2019; Zein, 2018).

Kedua, khiyār dipahami sebagai hak opsi bagi penjual/pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad demi mewujudkan keridaan dan mencegah sengketa. Kajian tentang khiyār dalam transaksi online menegaskan bahwa khiyār mengandung hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli dan diatur dalam KHES (Hakim et al., 2022). Sementara studi lapangan tentang khiyār pada jual beli tiket transportasi menyimpulkan bahwa praktik khiyār tidak sepenuhnya sesuai prinsip Islam ketika ketentuannya tidak disampaikan secara memadai kepada pembeli meski tertulis dalam tiket (Taufiq, 2018). Dua kajian ini menunjukkan bahwa “penghapusan” keterikatan akad (melalui khiyār) dalam hukum Islam berkaitan erat dengan transparansi, penyampaian syarat, dan keridaan para pihak, bukan sekadar pembatalan sepihak (Hakim et al., 2022; Taufiq, 2018).

Ketiga, dalam beberapa akad yang sifat asalnya tidak mengikat (ghayr lāzim), perubahan atau pembatalan lebih mungkin terjadi. Studi tentang perubahan akad wadī'ah menunjukkan bahwa sebagian akad (misalnya penitipan dan gadai) pada sifat aslinya tidak mengikat dalam arti pihak dapat membatalkan sewaktu-waktu, dan akibat pembatalan berlaku sejak pembatalan (bukan berlaku surut) (Syarkarna et al., 2021). Corak “tidak mengikat” ini memperlihatkan bahwa “abolisi” (pembatalan) dapat melekat pada desain akad itu sendiri, bukan semata-mata karena pelanggaran (Syarkarna et al., 2021; Zein, 2018).

Keempat, “penghapusan” dalam urusan utang muncul melalui ibrā' (pembebasan utang) serta praktik administratif seperti hapus buku pada perbankan syariah. Kajian penyelesaian utang melalui ibrā', syuf'ah, dan taflīs menegaskan bahwa dalam praktik perbankan syariah, penghapusan utang karena taflīs (pailit) tidak terjadi secara utuh; “penghapusbukuan” hanya penghapusan dari catatan bank dan tidak melepaskan tanggungan utang nasabah menurut pandangan fikih (Kasim, 2022). Artikel tentang write-off pada koperasi syariah juga menempatkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam koridor norma dan fatwa, serta menekankan musyawarah untuk menyelesaikan utang anggota tanpa “jalan pintas” yang menyalahi prinsip syariah (Safudin & Khasanah, 2022). Dengan demikian, “abolisi” dalam bentuk “penghapusan utang” dalam sistem keuangan syariah memiliki lapisan: ada pembebasan normatif (ibrā') dan ada penghapusan administratif pencatatan (hapus buku) yang tidak selalu identik dengan pelepasan kewajiban secara fikih (Kasim, 2022; Safudin & Khasanah, 2022).

6. Abolisi sebagai Pembatasan/Penangguhan Kewajiban demi Maqāṣid: Kasus Fatwa Pandemi dan Pembatalan Haji

Dalam hukum Islam, pembatasan atau penangguhan pelaksanaan suatu kewajiban dapat dibingkai sebagai upaya menjaga maqāṣid al-sharī'ah. Studi tentang Fatwa MUI No. 14/2020 mengenai ibadah berjamaah pada masa COVID-19 menyimpulkan bahwa pembatasan—bahkan pelarangan sementara ibadah berjamaah di daerah rawan—didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan sebagai inti maqāṣid al-sharī'ah, dengan tujuan melindungi lima hal primer (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) (Wicaksono et al., 2023). Dalam perspektif abolisi, tindakan ini bukan “menghapus ibadah” secara teologis, melainkan membatasi praktik tertentu sementara waktu demi menjaga tujuan syariah, terutama perlindungan jiwa (Najib, 2020; Wicaksono et al., 2023).

Argumen serupa hadir dalam analisis pembatalan penyelenggaraan haji pada masa pandemi. Kajian pembatalan haji menyatakan bahwa keputusan tersebut dapat dibenarkan dari maqāṣid al-sharī'ah (khususnya perlindungan jiwa/ḥifẓ al-nafs) dan dari aspek fikih berupa syarat wajib haji (istithā'ah/kemampuan) yang tidak terpenuhi (Hamid, 2023). Kajian itu juga menambahkan bahwa aspek regulasi (kewajiban perlindungan jamaah dalam kerangka undang-undang) dan aspek historis pembatalan karena perang/pandemi turut menjadi pertimbangan (Hamid, 2023). Dengan demikian, “abolisi” dalam arti “pembatalan” di sini lebih tepat dipahami sebagai ta'līq al-tanfīdh (penangguhan pelaksanaan) berbasis maqāṣid dan syarat taklīf, bukan penghapusan permanen kewajiban syariah (Hamid, 2023; Wicaksono et al., 2023).

7. Pembahasan: Kerangka “Abolisi” dalam Hukum Islam sebagai Pemetaan Konsep Multidimensional

Berdasarkan kajian di atas, “abolisi menurut hukum Islam” tidak dapat direduksi menjadi satu konsep tunggal “penghapusan”. Terdapat empat dimensi yang dapat dipetakan sebagai berikut.

Pertama, pada level teori hukum, “abolisi” paling dekat dengan naskh, tetapi naskh sendiri diperdebatkan definisi dan cakupannya: dari pemahaman sebagai pembatalan hukum oleh dalil kemudian karena maslahat, hingga pemaknaan yang lebih luas pada ulama terdahulu, dan hingga penolakan intra-Qur'an oleh sebagian pemikir kontemporer yang menekankan pendekatan sistem dan kemenyeluruhan (Asman, 2021; Kholily, 2019; Nurhayati & Nasution, 2020; Nurjihad, 2023).

Kedua, pada level reformasi, sebagian pemikir seperti Thaha dan an-Na'im menggeser “abolisi” dari penghapusan permanen ke model penundaan/pemindahan penerapan hukum demi relevansi dan perkembangan sosial, dengan tetap menegaskan otoritas sumber primer (al-Qur'an dan Sunnah) namun mengakui historisitas formulasi syariah dalam praktik manusia (Hariyanto et al., 2022; Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022; Nurhayati & Nasution, 2020; Rafi, 2020).

Ketiga, pada level kebijakan sosial dan politik hukum, “abolisi” sering bermakna “penghapusan praktik sosial” (misalnya prostitusi atau poligami) melalui instrumen negara, tetapi legitimasi “kesyariahan” kebijakan abolisi tetap diperdebatkan karena berkelindan dengan metodologi fikih, otoritas keagamaan, dan dinamika politik (Istiqlaliyah & Riyadi, 2022; Ma'arif, 2020; Putra, 2021).

Keempat, pada level muamalah, “abolisi” hadir sebagai pembatalan akad (iqālah), hak opsi (khiyār), pembatalan karena cacat akad, serta pembebasan utang (ibrā') atau penghapusan administratif (hapus buku) yang tidak identik dengan pelepasan kewajiban fikih (Hakim et al., 2022; Hasanudin & Yaqin, 2019; Kasim, 2022; Safudin & Khasanah, 2022).

Dengan kerangka ini, cara paling bertanggung jawab untuk menggunakan istilah “abolisi” dalam hukum Islam adalah selalu menyebut: (i) objek yang “dihapus” (hukum syar'i, praktik sosial, akad/perikatan, atau kewajiban pelaksanaan); (ii) mekanisme yang dipakai (naskh, penundaan penerapan, pembatalan akad, atau kebijakan maslahat); dan (iii) standar legitimasi syariahnya (maqāṣid, syarat taklīf, rukun-syarat akad, dan kehati-hatian prosedural terutama pada ranah pidana) (Muslimin, 2020; Nurhayati & Nasution, 2020; Wicaksono et al., 2023; Zein, 2018).

Tanpa penjelasan ini, istilah “abolisi” berisiko menjadi label retoris yang menutupi perbedaan mendasar antara perubahan fikih yang bersifat ijtihadi, pembatalan perikatan yang disepakati, pembatasan sementara demi maqāṣid, dan klaim “penghapusan” yang sebenarnya lebih merupakan proyek politik hukum ketimbang kesimpulan metodologis hukum Islam (Hamdan, 2020; Putra, 2021; Arḥūmah, 2007).

8. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa abolisi dalam perspektif hukum Islam merupakan konsep multidimensional yang tidak dapat disamakan dengan satu doktrin penghapusan tunggal. Pada tataran ushul fikih, abolisi memiliki kedekatan konseptual dengan naskh, namun para ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup dan bentuknya—mulai dari penerimaan luas, penerimaan terbatas, hingga penolakan naskh intra-Qur'an. Dalam pemikiran kontemporer, konsep ini mengalami reinterpretasi melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, systems approach, dan teori evolusi syariah, yang menempatkan perubahan hukum sebagai penyesuaian terhadap kemaslahatan tanpa mengeliminasi otoritas wahyu.

Dalam ranah fikih muamalah, abolisi diwujudkan melalui iqālah, khiyār, ibrā', dan mekanisme hapus buku yang masing-masing memiliki karakteristik dan batasan fikih tersendiri. Sementara dalam konteks kebijakan publik, pembatasan atau penangguhan kewajiban—sebagaimana tampak pada fatwa pandemi dan pembatalan haji—lebih tepat dikategorikan sebagai ta'līq al-tanfīdh (penangguhan pelaksanaan) berbasis maqāṣid, bukan penghapusan permanen norma syariah.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya ketepatan konseptual dalam penggunaan istilah abolisi dalam wacana hukum Islam, dengan selalu mengidentifikasi objek hukum yang dihapus, mekanisme perubahan yang digunakan, dan legitimasi metodologis yang menjadi sandarannya. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji implementasi konsep-konsep ini dalam sistem hukum positif negara-negara Muslim kontemporer.

Daftar Pustaka

Abdillah, A. J., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2022). Characteristics of wakalah contract in financing with murabahah contract. Notariil: Jurnal Kenotariatan, 7(2), 65–75. https://doi.org/10.22225/jn.7.2.2022.65-75

Asman, A. (2021). The red yarn of contemporary Islamic law reform: A critical study of Abdullahi Ahmed An-Na'im's thought. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 21(1), 17–31. https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.4193

Hakim, S., Monady, H., & Safitri, N. (2022). Pricing mechanism for collateral auctions in problematic financing at Bank Syariah Indonesia, Palangka Raya. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 13(2), 98–107. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i2.7536

Hamdan, A. (2020). Analisis penghapusan hutang atas pembiayaan syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon. Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 5(1), 79–95. https://doi.org/10.24235/inklusif.v5i2.5269

Hamid, A. (2023). Praktik khiyar pada jual beli tiket transportasi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Mandailing Natal. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 105–124. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.7033

Haq, M. I. (2019). Qawa'id ushuliyyah tasyri'iyyah sebagai prinsip dasar dalam memahami teks Al-Qur'an dan hadis. Journal of Qur'an and Hadith Studies, 6(1), 97–116. https://doi.org/10.15408/quhas.v6i1.13407

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, M., Faidi, A., & Umam, H. (2022). Ash-shulh as an attempt of sharia microfinance institutions to solve sharia economic disputes in Madura society. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 12(2), 258–274. https://doi.org/10.18860/j.v12i2.13531

Hasanudin, H., & Yaqin, A. (2019). The transformation of ijārah: From fiqh to syariah banking products. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 14(1), 72–98. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.1893

Istiqlaliyah, N., & Riyadi, A. K. (2022). Menyoal universalitas Al-Qur'an: Kajian atas pemikiran Mahmoud Thaha dalam The Second Message. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 11(2), 203–213. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14034

Juliansyahzen, M. I., & Ocktoberrinsyah. (2022). The contemporary maqāṣid sharia perspective on sexual violence provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 16(2), 269–286. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7018

Kasim, A. (2022). Analisis iqalah pada e-commerce dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 2(1), 25–39. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1979

Kholily, A. L. (2019). Pandangan Abdullah Saeed pada konsep nasikh mansukh. Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara, 4(1), 159–178. https://doi.org/10.32495/nun.v4i1.39

Latif, H. (2022). Mengkritisi teori naskh dengan pendekatan maqashid: Telaah pemikiran Jasser Auda. Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah, 19(1), 52–68. https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12393

Ma'arif, M. A. (2020). Book review: Dekonstruksi syariah menurut Abdullah Ahmad An-Na'im. https://doi.org/10.31219/osf.io/6rb4n

Muhammadi, F., Razif, N. F. M., & Rahim, R. A. A. (2021). Al-rahn in Malaysia and Indonesia: Legal history and upcoming trajectory. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 55(1), 153–176. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i1.1019

Muslimin, J. (2020). Model studi hukum keluarga Islam: Mencari pijakan, merespon tantangan zaman. Jurnal Indo-Islamika, 7(2), 171–200. https://doi.org/10.15408/idi.v7i2.14821

Najib, A. (2020). Kepastian hukum eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Konstitusi, 16(4), 861–884. https://doi.org/10.31078/jk1649

Nurhayati, N., & Nasution, M. S. A. (2020). Maqāṣīd al-Sharī'ah in the fatwa of the Indonesian Ulama Council regarding congregational worship during the COVID-19 pandemic. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(2), 251–275. https://doi.org/10.14421/ajish.2020.54.2.251-275

Nurjihad, N. (2023). Legal conformity between rahn tasjily and fiduciary guarantee and obstacles to implementation in Indonesia. Prophetic Law Review, 5(2), 218–239. https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss2.art5

Putra, S. M. R. (2021). Keabsahan akta akad murabahah berdasarkan kepatuhan syariah (Studi kasus terhadap Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js). Jurnal Lex Renaissance, 6(3). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art13

Rafi, M. (2020). Konsep nasikh wa mansukh menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi dan implementasinya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 9(2), 112–129. https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4142

Safudin, E., & Khasanah, U. (2022). Principles of maslahah mursalah on women's equality and justice: An analysis towards Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases against the law. Kodifikasia, 16(1), 1–18. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v16i1.3925

Syarkarna, N. F. R., Ronaldo, W. D., & Hidayat, F. (2021). Status perubahan akad wadi'ah yad al-amanah menjadi wadi'ah yad adh-dhamanah pada bank syariah. MJSE, 1(2), 146–154. https://doi.org/10.24269/mjse.v1i2.4710

Taufiq, A. (2018). Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im tentang dekonstruksi syari'ah sebagai sebuah solusi. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 20(2), 145–163. https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4044

Wahyu, W., & Tektona, R. I. (2020). Kepastian hukum pelaksanaan khiyar syarat dalam bai' salam online melalui Instagram. Journal of Sharia Economics, 2(2), 109–129. https://doi.org/10.35896/jse.v2i2.117

Wicaksono, S., Al-Asy'ari, M. K. H., El-Adibah, E. D. N., & Iffahasanah, I. (2023). Maqashid sharia progressive: Anatomical and transformational of halal institutions in UIN KHAS Jember. El-Mashlahah, 13(2), 107–132. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7370

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and essence of fatwas on Islamic economic law in Indonesia. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 9(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174

Zein, F. (2018). Legislation fatwa National Sharia Board–Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the state economic policy. Jurnal Cita Hukum, 6(1), 71–94. https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8267

أرحومة، م. م. (2007). تقدير نظام الإثبات في تشريعات الحدود. مجلة الجامعة الأسمرية، 8، 465–481. https://doi.org/10.59743/jau.v8i.321