01154 - Konsep Ab Initio Perspektif Hukum Islam: Analisis Ushul Fikih, Maqashid Syariah, dan Integrasi Hukum Positif

Abstract

The concept of ab initio in modern law is understood as a legal condition that is valid or void from the outset (void ab initio). Although the term is not explicitly recognized in Islamic law, its conceptual substance can be found in the instruments of uṣūl al-fiqh, such as al-aṣl, istiṣḥāb, qiyās, maqāṣid al-sharī'ah, and legal maxims (qawā'id fiqhiyyah). This study aims to analyze the concept of ab initio from the perspective of Islamic law and its relevance to integration with positive law. The research employs a normative legal method with conceptual, statutory, and comparative approaches through library research. The findings indicate that ab initio in Islamic law is not merely understood as a determination of validity or nullity from the outset, but also as a mechanism for establishing legal status based on the original rule (al-aṣl), the doctrine of istiṣḥāb, the existence of shar'ī evidence, and considerations of 'illah and maṣlaḥah. Its application is evident in the fields of worship, transactions (mu'āmalāt), family law, inheritance, and lineage (nasab) determination, reflecting the relationship between normative validity under fiqh and administrative recognition in positive law. This study concludes that the concept of ab initio in Islamic law is dynamic, oriented toward maqāṣid al-sharī'ah, and capable of serving as a conceptual foundation for the integration of Islamic law and positive law without setting aside the immutable principles of sharī'ah.

Keywords: ab initio; Islamic law; uṣūl al-fiqh; istiṣḥāb; maqāṣid al-sharī'ah; ijtihad; legal integration

Abstrak

Konsep ab initio dalam hukum modern dipahami sebagai keadaan hukum yang sah atau batal sejak awal (void ab initio). Meskipun istilah tersebut tidak dikenal secara eksplisit dalam hukum Islam, substansi konseptualnya dapat ditemukan dalam perangkat uṣūl al-fiqh, seperti al-aṣl, istiṣḥāb, qiyās, maqāṣid al-syarī'ah, dan kaidah fikih. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep ab initio dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya terhadap integrasi dengan hukum positif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ab initio dalam hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai penentuan sah atau batal sejak awal, tetapi juga sebagai mekanisme penetapan status hukum berdasarkan hukum asal (al-aṣl), doktrin istiṣḥāb, keberadaan dalil syar'i, serta pertimbangan 'illat dan kemaslahatan. Penerapannya tampak pada bidang ibadah, muamalah, hukum keluarga, kewarisan, dan pembuktian nasab, yang menunjukkan adanya hubungan antara validitas normatif menurut fikih dan pengakuan administratif dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep ab initio dalam hukum Islam bersifat dinamis, berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah, serta mampu menjadi landasan konseptual dalam integrasi hukum Islam dan hukum positif tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat yang bersifat tetap.

Kata kunci: ab initio; hukum Islam; uṣūl al-fiqh; istiṣḥāb; maqāṣid al-syarī'ah; ijtihad; integrasi hukum

1. Pendahuluan

1.1 Memposisikan Ab Initio dalam Khazanah Hukum Islam

Dalam rujukan-rujukan yang disediakan, istilah ab initio tidak dipakai sebagai terminologi baku. Namun, tema yang lazim dipersoalkan ketika orang mencari makna “sejak awal”—status awal, hukum asal, atau keberlakuan/ketidakberlakuan dari titik mula—sangat dekat dengan beberapa bangunan konsep dalam uṣūl al-fiqh dan fiqh; terutama: (i) pembacaan “asal” (al-aṣl) dan “cabang/kasus baru” (al-far') dalam penalaran hukum, misalnya qiyās; (ii) metode istiṣḥāb yang mempertahankan status atau ketetapan asal sampai ada dalil yang memindahkannya; serta (iii) pembedaan ranah norma yang thābit (tetap: usul dan nilai) dan ranah yang anjal (cabang, urusan dunia/realitas sosial) dalam fatwa dan pengembangan hukum (Hanna & Ahmad, 2024; Jamaludin & Buang, 2016; Kusuma & Mustofa, 2023; Mohamad, 2018; Setiawan & Oktarina, 2023).

Dengan kerangka ini, pembahasan “ab initio menurut Hukum Islam” dapat disusun sebagai kajian tentang bagaimana hukum Islam—melalui perangkat uṣūl al-fiqh, kaedah fiqh, maqāṣid, dan praktik kelembagaan—menetapkan: (a) status hukum suatu perkara “dari titik asalnya”; dan (b) konsekuensi ketika suatu tindakan dinilai “tidak sah/invalid sejak awal” dalam pengertian normatif yang diakui oleh otoritas fiqh atau hukum positif yang mempositifkan sebagian norma Islam (Jamaludin & Buang, 2016; Setiawan & Oktarina, 2023).

2. Kerangka Teoritis

2.1 Landasan Epistemologis: Sumber, Metodologi Istinbāṭ, dan Dinamika Hukum Islam

Literatur yang disediakan menempatkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama yang menjadi titik rujuk asal (mabda') bagi penetapan hukum; sedangkan uṣūl al-fiqh dipahami sebagai disiplin metodologis untuk menyingkap maksud Tuhan melalui penalaran yang benar, sehingga fiqh bersifat dinamis karena bergantung pada metodologi penemuan hukum dari sumber-sumbernya (Setiawan & Oktarina, 2023). Dalam konteks ini, kajian uṣūl al-fiqh dipahami bukan hanya sebagai perangkat teknis membaca teks, tetapi juga sebagai “ilmu tentang sumber-sumber dan metodologi hukum” yang memungkinkan penalaran melampaui teks yang terbatas ketika menghadapi fakta sosial yang kompleks (Setiawan & Oktarina, 2023; Yasin, 2009).

Sejalan dengan itu, pembahasan metode istinbāṭ dalam literatur yang disediakan menegaskan adanya perbedaan pandangan tentang sumber dan metode istinbāṭ, serta menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai simpul penting dalam pengembangan ijtihad agar hukum tetap dinamis dan elastis tanpa menghilangkan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah (Hanna & Ahmad, 2024; Yasin, 2009). Dengan demikian, “ab initio” sebagai pertanyaan tentang status awal dan titik mula penilaian hukum mesti dibaca dalam kerangka: asalnya bersumber pada wahyu, sementara cara memastikan status awal bergantung pada metodologi dan kaedah penalaran yang diakui (Setiawan & Oktarina, 2023; Yasin, 2009).

2.2 “Dari Awal” sebagai Al-Aṣl: Relasi Al-Aṣl–Al-Far' dan Logika Penalaran Hukum

Salah satu cara paling jelas untuk membahas “sejak awal” dalam uṣūl al-fiqh adalah melalui bahasa al-aṣl (kasus/rujukan asal) dan al-far' (kasus baru/cabang), terutama dalam qiyās. Literatur yang disediakan menegaskan bahwa penalaran analogis mensyaratkan keberadaan al-aṣl (kasus asal yang hukumnya ditetapkan nash), al-far' (kasus baru), serta pengenalan 'illat sebagai penghubung penetapan hukum dari asal ke cabang (Jamaludin & Buang, 2016; Setiawan & Oktarina, 2023).

Pada saat yang sama, pembahasan tentang pemilahan wilayah al-aṣl (pokok/yang tetap—as-sawābit) dan wilayah al-far' (cabang/yang dapat berubah—al-mutaghayyirāt) dipandang sebagai prasyarat penting agar istinbāṭ tidak jatuh pada kekakuan atau sebaliknya kebebasan tanpa batas; yakni dengan menempatkan perkara-perkara qath'ī dan prinsip umum sebagai ranah pokok yang tidak diperdebatkan, sementara ranah cabang membuka ruang pembaharuan demi kemaslahatan (Hanna & Ahmad, 2024; Jamaludin & Buang, 2016; Setiawan & Oktarina, 2023). Dalam kerangka ini, “ab initio” dapat dipahami sebagai upaya menetapkan: apa status “asal” suatu perkara—baik “asal dalil” maupun “asal hukum”—lalu bagaimana status itu diperluas atau diterapkan pada kasus baru secara bertanggung jawab melalui metodologi penalaran yang sah (Jamaludin & Buang, 2016; Setiawan & Oktarina, 2023).

2.3 Istiṣḥāb sebagai Doktrin Status Asal: Mempertahankan “Hukum Awal” sampai Ada Dalil yang Mengubah

Literatur yang disediakan secara eksplisit menempatkan istiṣḥāb sebagai metode ijtihad untuk “menentukan status asal”—mempertahankan keadaan atau hukum sebelumnya—sekaligus menjelaskan bahwa kedudukan istiṣḥāb diperdebatkan di kalangan ulama: ada yang menerimanya sebagai hujjah, ada yang menolaknya, dan ada yang membatasinya untuk problem baru (Mohamad, 2018). Pada tataran argumentasi normatif, rujukan yang disediakan mengaitkan istiṣḥāb dengan kaidah dasar “hukum asal dari sesuatu itu boleh,” yang dikaitkan dengan penalaran ulama uṣūl dari QS. al-Baqarah: 29 (Mohamad, 2018).

Rujukan lain juga menegaskan kaidah yang sejalan, bahwa dalam ranah muamalah “hukum asal” adalah kebolehan (al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah), sehingga fiqh muamalah memiliki fleksibilitas tinggi untuk merespons perubahan sosial selama tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar (Abidin, 2018; Kusuma & Mustofa, 2023; Norhayati et al., 2021). Karena itu, bila “ab initio” dimaknai sebagai “status awal/starting point,” maka istiṣḥāb dan kaidah “hukum asal” menyediakan perangkat epistemik untuk menetapkan posisi default sebuah tindakan atau objek: ia tetap pada status awalnya sampai ada dalil atau argumentasi yang memindahkan status tersebut (Abidin, 2018; Mohamad, 2018; Norhayati et al., 2021).

Lebih jauh, literatur yang disediakan menunjukkan bahwa implementasi logika istiṣḥāb juga dipahami relevan secara konseptual dengan prinsip-prinsip hukum, misalnya praduga tidak bersalah, dan asas legalitas. Dalam hukum pidana Islam, “semua perkara dihukumi mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya dengan ancaman pidana” (sebagaimana dikutip dari Muhammad Abu Zahrah dalam rujukan tersebut) (Mohamad, 2018). Klaim relevansi ini penting bagi pembacaan “ab initio” karena ia menguraikan bagaimana “status awal” (innocent/permissible) bekerja sebagai posisi default dalam penilaian dan pembuktian, serta bagaimana perubahan status mensyaratkan keberadaan dalil atau bukti yang memadai (Mohamad, 2018; Yasin, 2009).

2.4 Domain Tetap dan Domain Anjal: Prasyarat agar Ab Initio Tidak Disalahpahami sebagai Pembekuan Hukum

Literatur yang disediakan menegaskan bahwa syariat memiliki dua komponen utama: (i) thābat yang mencakup usul dan nilai, serta (ii) aspek anjal yang terkait perkara cabang dan hal-ehwal dunia. Karenanya, perubahan fatwa dimungkinkan mengikuti perubahan masa, tempat, situasi, dan realitas, tetapi keanjalan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip/usul syarak dan nash yang qāṭi' (Hanna & Ahmad, 2024; Solikhudin, 2019). Literatur lain menegaskan distingsi serupa: urusan ibadah dipahami berada pada kategori yang tidak menjadi wilayah ijtihad pengembangan (ta'abbudī/ghayr ma'qūl al-ma'nā), sedangkan muamalah banyak ditetapkan dalam bentuk prinsip umum yang terbuka untuk penafsiran dan ijtihad (Norhayati et al., 2021).

Dengan demikian, pembacaan “ab initio” mesti dibatasi oleh domain: ketika suatu masalah masuk wilayah usul atau nash qāṭi', “status sejak awal” cenderung bersifat tegas dan tidak anjal; sedangkan ketika masuk wilayah muamalah dan perkara cabang, “status sejak awal” kerap berbentuk default—misalnya kebolehan—yang dapat berubah karena 'illat/realitas dan pertimbangan kemaslahatan yang diakui oleh metodologi syarak (Norhayati et al., 2021; Solikhudin, 2019; Yasin, 2009).

3. Pembahasan

3.1 “Tidak Sah Sejak Awal” sebagai Problem Validitas Normatif: Contoh dari Ibadah dan Muamalah

3.1.1 Ibadah: Kasus Salat Jumat Daring dan Penalaran Validitas

Kajian tentang salat Jumat daring dalam rujukan yang disediakan menyimpulkan bahwa praktik tersebut “invalid,” dengan argumentasi yang ditinjau dari dua sisi: (i) sisi prinsip dasar dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah)—dengan menempatkan penjagaan salat Jumat sesuai Sunnah Nabi sebagai bagian dari ḥifẓ al-dīn; dan (ii) sisi fiqh, yakni tuntutan adanya jamaah sehingga salat Jumat tidak sah dilakukan secara individual; serta kritik metodologis bahwa menganalogikan salat Jumat daring dengan akad nikah daring dinilai keliru karena qiyās harus merujuk pada hukum asal yang memiliki dalil langsung, bukan pada produk hukum/qiyās lain (Ahmad & Amri, 2019).

Argumentasi ini memperlihatkan bagaimana konsep “invalid sejak awal” bekerja: validitas diikat pada terpenuhinya syarat dan rukun yang dipandang esensial, serta pada penjagaan pola ibadah yang dianggap “satu bangunan utuh” (Ahmad & Amri, 2019). Dalam kerangka “ab initio,” kasus ini menunjukkan bahwa status awal suatu tindakan ibadah bukan semata “boleh” berdasarkan kebiasaan baru, melainkan harus dinilai dari struktur normatif ibadah yang dipandang tetap dan terikat pada dalil serta bentuk pelaksanaan yang diteladankan (Ahmad & Amri, 2019; Norhayati et al., 2021).

3.1.2 Muamalah dan Hukum Keluarga: Nikah Sirri, Pengakuan Negara, dan Status Nasab Anak

Rujukan yang disediakan tentang anak hasil perkawinan tidak tercatat (nikah sirri) memperlihatkan perbedaan penting antara fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait nasab: menurut fiqh, anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun “otomatis” dinasabkan kepada ayah; sedangkan menurut KHI, anak dari perkawinan tidak tercatat dapat dinasabkan kepada ayah melalui putusan pengadilan atau istilhaq. Dengan demikian, “valid sejak awal” dalam pengertian fiqh (pemenuhan syarat-rukun) tidak selalu identik dengan “berdaya paksa” dalam sistem hukum negara yang mensyaratkan mekanisme pembuktian dan penetapan pengadilan untuk kepastian status keperdataan tertentu (Ihza & Nurlaeli, 2024).

KHI sendiri menegaskan pentingnya pembuktian asal-usul anak: Pasal 103 KHI menyatakan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain, dan jika tidak ada, Pengadilan Agama dapat menerbitkan penetapan setelah pemeriksaan bukti yang sah (Ihza & Nurlaeli, 2024). Rujukan lain menegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan juga mengatur bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik, dan jika tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan setelah pemeriksaan teliti berdasarkan bukti yang memenuhi syarat (Ihza & Nurlaeli, 2024).

Dalam kerangka “ab initio,” konstruksi ini memperlihatkan dua lapis “awal”: (i) awal normatif fiqh—sah atau tidak sahnya akad nikah berdasar syarat-rukun; dan (ii) awal administratif-yuridis—pembuktian status sipil atau keperdataan melalui dokumen atau putusan—yang menentukan apakah status itu diakui dan efektif dalam tertib hukum positif (Ihza & Nurlaeli, 2024).

Sebagai catatan nuansa, terdapat rujukan pengabdian masyarakat yang menyatakan bahwa “berdasarkan hukum Islam” anak yang lahir kurang dari 180 hari setelah pernikahan dianggap anak luar kawin. Pernyataan ini menunjukkan adanya penggunaan kriteria temporal tertentu dalam sebagian wacana praktis-sosialisasi. Namun rujukan lain dalam paket sumber lebih menekankan mekanisme pembuktian (akta/putusan) dan kategori sah-tidak sah dari sudut terpenuhinya syarat-rukun atau akibat li'an/zina, sehingga pembaca perlu berhati-hati membedakan antara klaim sosialisasi tertentu dan kerangka normatif-legal yang dipaparkan dalam rujukan fiqh/KHI dan peraturan pembuktian (Ihza & Nurlaeli, 2024).

3.2 “Batal Sejak Awal” dan Pemulihan Status: Kasus Sumpah Li'an

Rujukan tentang konsekuensi sumpah li'an menunjukkan mekanisme yang sangat dekat dengan ide “batal” dalam hukum keluarga: apabila ternyata pernyataan sumpah li'an yang diucapkan suami tidak terbukti kebenarannya, maka perceraian menjadi “batal”; dan anak yang semula terputus hubungan dengan ayah karena li'an dikembalikan kepada ayah, sehingga hak dan kewajiban antara anak dan ayah kembali timbul (Ihza & Nurlaeli, 2024). Rujukan lain yang mengkaji li'an dalam perspektif maqāṣid menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena li'an berdampak pada putusnya hubungan perkawinan selamanya dan nasab anak dinisbatkan kepada ibu serta terputus dari ayah, dengan konsekuensi nafkah dan warisan tertentu, dan seluruhnya dibaca sebagai perlindungan pihak-pihak terkait dalam kerangka maqāṣid (Rahmad, 2017).

Dua rujukan ini memperlihatkan bahwa dalam isu tertentu, status “awal” hubungan keluarga—termasuk keterikatan nasab dan hak-kewajiban—dapat diputus oleh mekanisme normatif (li'an), namun juga dapat “dipulihkan” bila prasyarat kebenaran tuduhan atau ucapan tidak terpenuhi dalam pembuktian yang diakui (Ihza & Nurlaeli, 2024; Rahmad, 2017). Di sini, “ab initio” dapat dipahami sebagai pertanyaan: kapan relasi hukum dianggap mulai terputus, dan kapan dianggap kembali seperti semula—yang dijawab melalui perangkat pembuktian dan norma fiqh/KHI sebagaimana didiskusikan rujukan tersebut (Ihza & Nurlaeli, 2024; Rahmad, 2017).

3.3 Anak Angkat dan “Asal-Usul” (Nasab): Batas “Dari Awal” dalam Relasi Keluarga menurut Hukum Islam

Pembahasan pengangkatan anak dalam rujukan menekankan bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung; anak angkat tetap diakui sebagai anak dari orang tua kandungnya, dan pengangkatan anak “tidak merubah hukum, nasab, dan mahram” antara anak angkat dan orang tua angkat (Nasiuddin et al., 2023). Rujukan lain yang membandingkan waris anak angkat dalam KUH Perdata dan hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa dalam KHI pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya—dan karena itu tidak menjadi sebab mewaris berbasis hubungan darah—namun anak angkat dapat memperoleh hak melalui instrumen wasiat wajibah (Saihu, 2022).

Kombinasi dua rujukan ini memperlihatkan sebuah “ab initio boundary” yang tegas: asal-usul (nasab) tidak boleh direkayasa ulang melalui adopsi; tetapi kebutuhan perlindungan atau keadilan bagi anak angkat dapat dijembatani melalui mekanisme fiqh-positif seperti wasiat wajibah, tanpa mengubah nasab “sejak awal” (Nasiuddin et al., 2023; Saihu, 2022).

Dalam pengembangan praktik peradilan, rujukan tentang implementasi wasiat wajibah menyatakan bahwa KHI mengatur wasiat wajibah namun rumusannya tidak sepenuhnya jelas untuk semua perkembangan kasus; karenanya hakim melakukan penemuan hukum (ijtihad) melalui pemahaman historis atas asal-usul keputusan atau ketentuan dan pemahaman sosiologis yang mengutamakan tujuan regulasi dalam peristiwa konkret, ditambah teknik argumentasi seperti analogi, a contrario, dan penyempitan hukum (Amruzi, 2022). Dengan demikian, “ab initio” dalam konteks hukum keluarga yang terpositifkan tidak hanya soal status normatif awal, tetapi juga menyangkut “asal-usul” ketentuan hukum dan bagaimana ia ditafsirkan ketika teks positifnya tidak rinci (Amruzi, 2022; Nasiuddin et al., 2023; Saihu, 2022).

3.4 Maqāṣid, Maslaḥah, dan Kaedah Fiqh: Mengapa “Status Awal” Harus Dinilai Bersama Tujuan Syariat

Literatur yang disediakan menegaskan bahwa kelenturan syariat bertolak dari prinsip umum “mendatangkan maslahat dan menolak mafsadah” (jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid), sehingga syariat mampu berjalan seiring perkembangan (Hadikusuma, 2018). Rujukan tentang metode istinbāṭ juga menegaskan posisi kuat maqāṣid al-syarī'ah dalam kajian uṣūl al-fiqh serta pandangan al-Syāṭibī bahwa hukum yang diturunkan Allah mengandung kemaslahatan dunia-akhirat, sehingga pengetahuan maqāṣid memungkinkan ijtihad dikembangkan untuk menjawab persoalan zaman (Yasin, 2009).

Di sisi metodologis, rujukan lain menekankan bahwa tanpa kerangka prinsip atau kaedah, hukum-hukum furu' akan berserakan; karena itu kaedah fiqhiyyah dirumuskan untuk memudahkan pengeluaran hukum dan cenderung dipakai ketika suatu isu tidak memiliki nash atau dalil yang eksplisit, khususnya terkait ḍarūrah, ḥājat, dan maslahat. Ini penting bagi “ab initio” karena status awal—misalnya “asalnya boleh”—tidak boleh dibaca sebagai pembebasan tanpa kendali; ia harus “dikunci” oleh tujuan syariat dan kaedah yang memastikan maslahat serta mencegah kerusakan (Hadikusuma, 2018; Yasin, 2009).

Pada saat yang sama, rujukan tentang ta'līl al-aḥkām menegaskan bahwa perdebatan 'illat dan maslahat merupakan pusat perbedaan uṣūliyyūn dalam mengaitkan hukum dengan maslahat; tetapi dalam praktik hampir semua—kecuali Zahiriyyah—mempertimbangkan maslahat sebagai fondasi penting dalam penetapan hukum kontemporer; dan mekanisme ijtihad semasa sering bekerja melalui perangkat seperti qiyās, maṣlaḥah mursalah, istiḥsān, sadd al-dharā'i', dan 'urf (Kusmayanti, 2020). Maka, “ab initio” tidak cukup dipahami sebagai “kembali ke asal” secara literal, melainkan sebagai penetapan titik mula yang rasional secara uṣūlī dan berorientasi maqāṣid, dengan kesadaran bahwa banyak isu kontemporer memerlukan justifikasi 'illat/maslahat untuk memindahkan status hukum dari default asalnya (Hadikusuma, 2018; Kusmayanti, 2020; Yasin, 2009).

3.5 Fatwa, Ijtihad Kolektif, dan Perubahan: Bagaimana Status “Awal” Bisa Direvisi tanpa Melanggar Usul

Rujukan tentang keanjalan fatwa menegaskan bahwa fatwa dapat berubah mengikuti perubahan masa, tempat, situasi, dan realitas, tetapi garis panduannya menegaskan “tiada keanjalan dalam perkara prinsip,” yakni nash yang qāṭi' tidak boleh diubah; rujukan yang sama juga menyatakan bahwa karena syarat mujtahid sulit dipenuhi, pendekatan yang ditawarkan untuk menjaga fungsi institusi fatwa adalah merealisasikan fatwa jama'iyyah (kolektif) (Solikhudin, 2019). Sejalan dengan itu, rujukan tentang ijma' kontemporer menegaskan bahwa kompleksitas masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash menuntut ijtihad, dan ijma' kontemporer hanya bisa dilakukan dengan merealisasikan ijtihad kolektif (ijtihad jamā'ī) yang berlandaskan realitas problematika masyarakat dan kesepakatan bersama melalui musyawarah dengan sandaran al-Qur'an dan al-Sunnah (Kusuma & Mustofa, 2023).

Rujukan lain tentang fatwa dan implementasinya juga menekankan bahwa fatwa dapat berubah karena perubahan tempat, waktu, situasi, tradisi, pengetahuan, kebutuhan manusia, dan kondisi sosial-ekonomi-politik, serta menekankan kehati-hatian metodologis dalam pembuatan fatwa (Jamaluddin, 2017). Dengan demikian, status “ab initio” (status awal/ketentuan mula) dalam fatwa bukan titik beku: ia bisa direvisi melalui mekanisme jama'iyyah yang tetap mematuhi garis batas usul dan metodologi istinbāṭ yang sah (Jamaluddin, 2017; Kusuma & Mustofa, 2023; Solikhudin, 2019).

3.6 Talfīq dan Risiko “Memilih Sejak Awal” Hanya demi Kemudahan: Perdebatan Metodologis

Dua rujukan literatur tentang talfīq menegaskan bahwa talfīq dipahami sebagai menggabungkan berbagai pendapat ulama dalam satu masalah tanpa terikat kepada satu mazhab, dan bahwa penggunaannya tidak dikategorikan sebagai sumber hukum Islam, melainkan metode yang dipakai sebagian sarjana kontemporer—namun tetap memerlukan klarifikasi otoritas dan batasannya karena terdapat pro-kontra kuat di kalangan ulama (Aziz & Ahmad, 2018; Wibowo & Sugitanata, 2023). Rujukan yang membahas talfīq dalam konteks institusi keuangan Islam di Malaysia mencatat argumen kelompok yang melarang talfīq, termasuk kritik bahwa pemilihan pandangan demi kemudahan semata tidak dibenarkan, serta alasan-alasan seperti pelanggaran ijmak, lahirnya “pandangan ketiga,” dan ketiadaan konsistensi penentuan hukum (Aziz & Ahmad, 2018).

Karena itu, dalam pembacaan “ab initio,” penetapan status awal tidak boleh dilakukan dengan cara “mengatur ulang” titik awal melalui seleksi pendapat yang oportunistik; literatur talfīq yang disediakan justru menekankan perlunya pedoman otoritatif agar metode kombinasi pendapat tidak merusak integritas istinbāṭ (Aziz & Ahmad, 2018; Wibowo & Sugitanata, 2023).

3.7 'Urf, Budaya Lokal, dan Pluralisme Hukum: Asal Mula Praktik Sosial sebagai Data Penetapan Hukum

Literatur yang disediakan menegaskan bahwa pembaharuan hukum Islam penting terutama terhadap hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf; 'urf didefinisikan sebagai sesuatu yang dibiasakan kebanyakan masyarakat—ucapan atau perbuatan—dan dapat dijadikan dalil pembaharuan hukum syara', serta perubahan 'urf meniscayakan perubahan hukum untuk menghindari kesulitan dan kemudaratan yang bertentangan dengan prinsip kemudahan syariat (Norhayati et al., 2021). Di Indonesia, hubungan hukum Islam dan budaya dipotret sebagai dialektika yang menghasilkan ragam bentuk “hukum Islam lokal,” dan penggabungan norma lokal dengan hukum Islam sering menjadi subjek perdebatan (Mardi, 2021).

Rujukan lain tentang pluralisme hukum Islam menekankan bahwa hukum Islam berdiri di atas prinsip-prinsip yang absolut dan universal—misalnya keadilan, kesetaraan derajat manusia, tidak merugikan diri dan orang lain—dan aturan yang tampak tidak selaras dengan prinsip egaliter perlu dipahami dalam konteks realitas sosial yang melingkupinya (Hanna & Ahmad, 2024). Dengan demikian, “ab initio” dalam pengertian sosial-historis juga menyangkut pertanyaan: sejauh mana praktik yang “dari awal” telah hidup sebagai kebiasaan ('urf) dapat dipertimbangkan sebagai bahan pembaharuan hukum—dengan syarat ia tidak menabrak prinsip-prinsip dasar dan tujuan syariat (Hanna & Ahmad, 2024; Mardi, 2021; Norhayati et al., 2021).

Keterkaitan 'urf–syariah juga tampak pada rujukan tentang pengangkatan anak yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan hukum baru selama sejalan dengan prinsip ajaran Islam; namun pada saat yang sama ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab (Nasiuddin et al., 2023). Ini memperlihatkan bentuk kompromi metodologis: asal-usul sosial dapat dipertimbangkan (sebagai 'urf), tetapi asal-usul genealogis (nasab) tidak boleh diubah (Hanna & Ahmad, 2024; Nasiuddin et al., 2023; Norhayati et al., 2021).

3.8 Ilustrasi Indonesia: ABS–SBK, Pusaka Tinggi, dan Ketegangan Kewenangan Peradilan

Rujukan tentang “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (ABS–SBK) menegaskan bahwa filosofi tersebut seharusnya dituangkan ke dalam struktur kelembagaan nagari dan diusulkan adanya lembaga yang menjaga agar kebijakan nagari tidak bertentangan dengan syara'. Rujukan lain menyatakan bahwa “syarak/syariah” dipahami sebagai perintah Allah yang mencakup aspek aqidah, muamalah, ibadah, akhlak, dan berlandaskan al-Qur'an serta Hadis; tetapi juga dicatat adanya kekhawatiran bahwa penetapan ABS–SBK dalam kebijakan daerah belum memiliki tolok ukur jelas dan dapat menimbulkan problem politik hukum (Noorhidayati, 2014). Dalam perspektif “ab initio,” dua rujukan ini menegaskan bahwa “fondasi awal” (nilai dasar syarak) sering dijadikan rujukan legitimasi kelembagaan; namun operasionalisasinya memerlukan tolok ukur agar tidak menyimpang dari tujuan syarak maupun prinsip tata kelola yang adil (Noorhidayati, 2014).

Pada ranah kewarisan adat Minangkabau, rujukan tentang toleransi hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat menyatakan bahwa sistem matrilineal Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam karena adanya pembedaan pusaka tinggi dan pusaka rendah; pusaka rendah dibagi sesuai ketentuan fikih mawaris, sedangkan pusaka tinggi tidak diatur dalam hukum kewarisan Islam (Iasra et al., 2023). Namun, rujukan lain tentang sengketa waris tanah pusako tinggi menunjukkan adanya ketegangan kewenangan peradilan: dalam suatu perkara disebutkan asal-usul tanah terbukti pusaka tinggi, tetapi kewenangannya tetap dilimpahkan kepada Pengadilan Agama; hal ini dinilai bertentangan dengan Perda tertentu yang menyatakan perkara demikian dapat dibawa ke Pengadilan Negeri, dan dipotret sebagai reduksi esensi pusaka tinggi dalam praktik penyelesaian sengketa (Latumahina, 2014).

Dua rujukan ini menunjukkan nuansa penting: kompatibilitas normatif antara adat dan hukum Islam pada level substansi tidak otomatis menyelesaikan ketegangan institusional pada level kewenangan dan prosedur (Iasra et al., 2023; Latumahina, 2014). Dengan demikian, “ab initio” dalam isu adat–syariah perlu dibaca berlapis: (i) fondasi nilai atau prinsip yang dianggap sejak awal melekat pada komunitas; dan (ii) mekanisme otoritatif yang mengaktifkan prinsip tersebut dalam sistem peradilan modern (Iasra et al., 2023; Latumahina, 2014).

3.9 Teori Pertingkatan Norma: Cara Sistematis Menempatkan “Asal” pada Level Nilai, Asas, dan Aturan Konkret

Rujukan tentang teori pertingkatan norma dalam hukum Islam mengusulkan tiga tingkat: (i) nilai/prinsip dasar (al-mabādi'/al-qiyam al-asāsiyyah); (ii) asas umum (al-uṣūl al-kulliyyah); dan (iii) ketentuan detail-konkret (al-aḥkām al-far'iyyah); serta menekankan bahwa penyelesaian masalah hukum tidak cukup dilihat dari hukum taklifi atau wadhi detail, tetapi juga harus dipandu asas umum dan prinsip universal. Rujukan tentang good governance berbasis teori pertingkatan norma juga menekankan pentingnya merumuskan asas hukum Islam untuk merespons persoalan mutakhir dengan bertumpu pada nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan kejujuran (Saifullah, 2023).

Dalam kerangka “ab initio,” teori ini memberi cara memaknai “sejak awal” secara metodologis: yang dimaksud “awal” tidak selalu aturan detail; bisa jadi “awal” adalah level nilai dan asas universal yang menjadi tolok ukur untuk menilai keabsahan dan arah kebijakan atau putusan ketika aturan detail tidak memadai atau menghadirkan problem baru (Saifullah, 2023; Yasin, 2009).

4. Sintesis: Kerangka Kerja Ab Initio menurut Hukum Islam

Berdasarkan keseluruhan rujukan, “ab initio menurut Hukum Islam” paling tepat disistematisasi sebagai kerangka penetapan status awal dan kerangka evaluasi validitas sejak awal yang bekerja melalui metodologi uṣūl al-fiqh, kaedah fiqh, dan maqāṣid—seraya memperhatikan batas antara prinsip tetap dan perkara anjal (Setiawan & Oktarina, 2023; Yasin, 2009; Solikhudin, 2019). Secara konseptual, rujukan-rujukan ini mendukung langkah-langkah berikut.

Pertama, menetapkan domain masalah—usul vs. furu'; ibadah vs. muamalah—karena rujukan menegaskan ibadah lebih tertutup untuk inovasi hukum, sementara muamalah lebih terbuka melalui prinsip umum dan ijtihad (Ahmad & Amri, 2019; Norhayati et al., 2021).

Kedua, menilai keberadaan nash yang jelas; bila nash jelas maka hukum ditetapkan langsung, sedangkan bila tidak ada atau kurang jelas maka istinbāṭ dilakukan melalui pendekatan kebahasaan dan pendekatan makna (Setiawan & Oktarina, 2023; Yasin, 2009).

Ketiga, menentukan “status awal” melalui kaidah hukum asal dan/atau istiṣḥāb—mempertahankan status asal hingga ada dalil yang memindahkan—sambil menyadari bahwa posisi istiṣḥāb diperdebatkan dan perlu kehati-hatian metodologis (Abidin, 2018; Mohamad, 2018).

Keempat, menggunakan perangkat penalaran seperti qiyās dan mekanisme ta'līl, dan/atau pertimbangan maslahat-mafsadah dalam bingkai maqāṣid, karena rujukan menempatkan jalb al-maṣlaḥah–dar' al-mafsadah serta maqāṣid sebagai dasar elastisitas dan adaptasi hukum (Hadikusuma, 2018; Kusmayanti, 2020; Yasin, 2009).

Kelima, memperhatikan 'urf dan konteks sosial sebagai data penting bagi pembaharuan ketika hukum ditetapkan berdasarkan 'urf, selama tidak menabrak prinsip dasar dan tujuan syarak (Mardi, 2021; Nasiuddin et al., 2023; Norhayati et al., 2021).

Keenam, dalam konteks kelembagaan modern—fatwa dan peradilan—menjaga akuntabilitas metodologis melalui fatwa jama'iyyah/ijtihad kolektif dan penemuan hukum yang bertumpu pada asal-usul norma serta tujuan regulasi, bukan sekadar preferensi subjektif (Amruzi, 2022; Kusuma & Mustofa, 2023; Solikhudin, 2019).

Kerangka ini selaras dengan cara rujukan-rujukan tersebut menggambarkan dinamika hukum Islam: berakar pada wahyu, bergerak melalui metodologi, dan diarahkan oleh maqāṣid serta prinsip-prinsip universal (Hadikusuma, 2018; Setiawan & Oktarina, 2023; Yasin, 2009).

5. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, “ab initio menurut Hukum Islam” paling dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan tentang hukum asal/status awal (al-aṣl, kaidah ibāḥah, dan istiṣḥāb) serta tentang validitas normatif sejak awal—terpenuhinya syarat-rukun, pembuktian, dan konsekuensi bila tidak terpenuhi—yang seluruhnya bekerja di bawah disiplin uṣūl al-fiqh, kaedah fiqh, dan orientasi maqāṣid al-syarī'ah (Abidin, 2018; Hadikusuma, 2018; Mohamad, 2018; Yasin, 2009).

Studi-studi contoh dalam rujukan menunjukkan bahwa status “sejak awal” dapat berlapis: sah secara fiqh tetapi membutuhkan mekanisme pembuktian atau putusan dalam hukum positif—misalnya nasab anak dari nikah sirri—atau dapat dinyatakan batal dan dipulihkan ketika pembuktian tidak terpenuhi, misalnya kasus li'an (Ihza & Nurlaeli, 2024).

Pada saat yang sama, literatur tentang fatwa, 'urf, dan pluralisme memperlihatkan bahwa “kembali ke asal” tidak identik dengan membekukan hukum: status awal justru menjadi titik mula metodologis yang dapat bergerak secara sah ketika 'illat, maslahat, dan realitas berubah—selama tidak melanggar prinsip atau usul syarak (Hanna & Ahmad, 2024; Kusmayanti, 2020; Norhayati et al., 2021; Solikhudin, 2019).

Daftar Pustaka

Abidin, A. (2018). Metode istinbāṭ dalam hukum Islam. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 12(2), 297–319. https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.372

Ahmad, L. O. I., & Amri, M. (2019). Epistemologi Ibn Taymiyah dan sistem ijtihadnya dalam Kitab Majmu' al-Fatawa. Al-Ulum, 19(1), 171–194. https://doi.org/10.30603/au.v19i1.618

Amruzi, F. A. (2022). Nasab anak dari perkawinan siri. Al-'Adl: Jurnal Hukum, 14(1), 1–20. https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834

Aziz, S. A., & Ahmad, R. (2018). Konsep al-darurah dalam akad tawarruq menurut maqasid al-kulliyah: Satu kajian awal. Umran: Journal of Islamic and Civilizational Studies, 5(2). https://doi.org/10.11113/umran2018.5n2.171

Hadikusuma, W. (2018). Epistemologi bayani, irfani, dan burhani Al-Jabiri serta relevansinya bagi studi agama untuk resolusi konflik dan peacebuilding. Jurnal Ilmiah Syi'ar, 18(1). https://doi.org/10.29300/syr.v18i1.1510

Hanna, S., & Ahmad, L. F. (2024). Nasab of sirri married children from a fiqh perspective and the Compilation of Islamic Law (KHI). Al Hakam: The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 4(1), 26–40. https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i1.733

Iasra, R. F., Yaswirman, Y., & Yasniwati, Y. (2023). Penyelesaian sengketa waris tanah pusako tinggi sebagai tanah adat melalui Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Unes Law Review, 6(1), 375–383. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.859

Ihza, A., & Nurlaeli, I. (2024). Implementasi istishab sebagai perkembangan hukum Islam. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 5092–5101. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1100

Jamaluddin, J. (2017). Epistemologi pembaharuan usul fikih Hasan Turabi. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 2(1), 59–74. https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.78

Jamaludin, M. H., & Buang, A. H. (2016). Penggunaan konsep talfīq sebagai salah satu kaedah penyelesaian hukum syarak: Satu ulasan literatur. Journal of Shariah Law Research, 1(2), 213–228. https://doi.org/10.22452/jslr.vol1no2.4

Kusmayanti, H. (2020). Akibat hukum sumpah li'an yang tidak terbukti kebenarannya terhadap status anak berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. Al-Hukama, 10(1), 123–149. https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149

Kusuma, N. R., & Mustofa, M. (2023). Tinjauan ijma' kontemporer sebagai sumber hukum ekonomi syariah. Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics, 1(2), 95–106. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.62

Latumahina, R. E. (2014). Perwujudan keadilan bagi anak luar kawin melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Yuridika, 29(3). https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.377

Mardi, M. (2021). Ekonomi syariah: Eksistensi dan kedudukannya di Indonesia. Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, 3(1), 20–32. https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.34

Mohamad, S. (2018). Aplikasi syariah dalam mengembangkan keuangan Islam: Analisis sumber-sumber syariah dan kaedah-kaedah fiqh dalam keputusan MPS-SS Malaysia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 14(1), 1–22. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i01.395

Nasiuddin, M., Hamidah, T., & Yasin, N. (2023). Hukum Islam dan budaya: Hubungan yang kontras atau kompromi? Moderasi: Journal of Islamic Studies, 3(1), 26–36. https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.39

Noorhidayati, S. (2014). Posisi Kitab al-Muwatta' dalam sejarah hukum Islam: Analisis atas pandangan Yasin Dutton. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 14(1), 101–117. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.101-117

Norhayati, N., Anshary, H., & Umar, M. (2021). Kontekstualisasi hukum waris di Indonesia: Tinjauan maqashid syari'ah terhadap hak waris ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, 5(2), 137–146. https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656

Rahmad, S. A. (2017). Pemikiran Muhammad Hashim Kamali dalam Principles of Islamic Jurisprudence. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 236–246. https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5109

Saifullah, S. (2023). Ijtihad dalam hukum nikah beda agama: Studi perbandingan Tafsir Al-Manar dan Fiqh Lintas Agama. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 5(1), 1–18. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6104

Saihu, M. (2022). Tafsir maqāṣidī perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida. Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman, 5(2), 247–258. https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i02.213

Setiawan, D. B., & Oktarina, N. (2023). Pelembagaan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam struktur kelembagaan nagari sebagai satuan pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Unes Journal of Swara Justisia, 6(4), 547–561. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300

Solikhudin, M. (2019). Pengembangan hukum Islam kontemporer: Dari qawlī ke manhajī. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 7(1), 169–194. https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.169-194

Wibowo, A., & Sugitanata, A. (2023). Teori pertingkatan norma dan penemuan hukum Islam: Pendalaman dan rekonstruksi konsep. Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 3(1), 79–96. https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50

Yasin, N. (2009). Penelusuran historis landasan pemikiran usul fiqh Muhammad al-Khudlari Bik. De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, 1(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.322