01153 - Yield Curve dalam Perspektif Ekonomi Islam: Rekonstruksi Konseptual dan Implikasi Tata Kelola Syariah

Abstract

This article examines the concept of yield curve within the framework of Islamic economics, arguing that a simple terminological substitution — replacing "interest" with "profit" — is insufficient to render conventional yield curve instruments Shariah-compliant. Through a synthesis of Islamic finance literature, this study demonstrates that a Shariah-compatible yield curve must be reconstructed as a term structure of halal returns derived from real asset-backed or activity-linked instruments, including sukuk, murabahah/ijarah-based financing, and profit-and-loss sharing (PLS) schemes. The prohibition of riba (interest), the treatment of money as a medium of exchange rather than a commodity, and the requirement for genuine risk-sharing collectively redefine what constitutes a legitimate "return" across tenors in Islamic finance. Contemporary practices — such as the use of annuity methods for murabahah margin calculations and the use of LIBOR-based benchmarks in sukuk pricing — remain contested and require rigorous Shariah governance. This article concludes that an Islamic yield curve is not merely a technical-financial instrument but a governance artifact that must be evaluated through the lens of maqāṣid al-sharī'ah, contractual compliance, and its contribution to the alignment of the financial sector with the real economy.

Keywords: yield curve, Islamic economics, riba, sukuk, term structure, maqāṣid al-sharī'ah, Shariah governance

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep yield curve dalam kerangka ekonomi Islam, dengan argumen bahwa substitusi terminologis semata — mengganti kata "bunga" dengan "profit" — tidak mencukupi untuk menjadikan instrumen yield curve konvensional patuh syariah. Melalui sintesis literatur keuangan Islam, studi ini menunjukkan bahwa yield curve yang selaras dengan syariah harus direkonstruksi sebagai struktur jangka waktu (term structure) imbal hasil halal yang bersumber dari instrumen berbasis aset riil atau aktivitas nyata, mencakup sukuk, pembiayaan murabahah/ijarah, serta skema bagi hasil (profit-and-loss sharing/PLS). Larangan riba, perlakuan uang sebagai alat tukar bukan komoditas, dan keharusan pembagian risiko secara bersama-sama mendefinisikan ulang makna "imbal hasil" yang sah di setiap tenor dalam keuangan Islam. Praktik kontemporer — seperti penggunaan metode anuitas untuk kalkulasi margin murabahah dan penggunaan benchmark berbasis LIBOR dalam penetapan harga sukuk — masih diperdebatkan dan memerlukan tata kelola syariah yang ketat. Artikel ini menyimpulkan bahwa yield curve yang islami bukan sekadar instrumen teknis-finansial, melainkan artefak tata kelola yang harus dievaluasi melalui lensa maqāṣid al-sharī'ah, kepatuhan akad, dan kontribusinya terhadap keterikatan sektor keuangan dengan sektor riil.

Kata kunci: yield curve, ekonomi Islam, riba, sukuk, struktur jangka waktu, maqāṣid al-sharī'ah, tata kelola syariah

________________________________________

Diterima: [tanggal] | Direvisi: [tanggal] | Diterbitkan: [tanggal] DOI: 10.xxxxx/xxxxx

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kamus keuangan, yield curve — atau kurva imbal hasil — didefinisikan sebagai grafik yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan jangka waktu instrumen utang. Konsep ini merupakan salah satu alat analisis paling fundamental dalam manajemen risiko dan pemodelan perbankan konvensional. Namun, ketika konsep tersebut dihadapkan pada kerangka normatif ekonomi Islam yang secara tegas melarang riba, muncul pertanyaan substantif yang tidak dapat dijawab hanya dengan mengganti label terminologis: bagaimana seharusnya yield curve dipahami dan direkonstruksi agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah?

Pertanyaan ini bukan sekadar akademis. Perkembangan pasar keuangan syariah global — khususnya pasar sukuk — menuntut ketersediaan benchmark imbal hasil yang dapat berfungsi sebagaimana yield curve dalam sistem konvensional, yakni sebagai acuan penetapan harga (pricing), pengukuran durasi, dan manajemen risiko kesenjangan jatuh tempo (maturity gap). Pada saat yang sama, kerangka syariah memberikan batas normatif yang sangat menentukan: keuangan Islam dibangun di atas kepatuhan kepada syariah dan secara fundamental menolak penghasilan yang bersumber dari bunga/interest (riba).

Artikel ini bertujuan menelaah posisi konseptual yield curve dalam ekonomi Islam, mengidentifikasi landasan normatif yang mengubah makna "imbal hasil" dalam perspektif Islam, menganalisis mengapa yield curve berbasis bunga bermasalah secara syariah, serta merumuskan rekonstruksi konseptual beserta implikasi tata kelolanya. Pembahasan disusun secara sistematis melalui delapan bagian yang mencakup landasan normatif, kritik terhadap pendekatan substitusi, alternatif instrumen, kontroversi praktik kontemporer, dan sintesis definisi operasional.

________________________________________

2. Posisi Yield Curve dalam Kerangka Keuangan Syariah

Dalam literatur manajemen risiko dan pemodelan perbankan, yield curve pada praktiknya terkait dengan struktur jangka waktu (term structure) tingkat pengembalian/tingkat acuan yang menjadi input bagi pengukuran durasi, pergeseran struktur tingkat, dan pengelolaan risiko kesenjangan jatuh tempo (maturity gap) (Pratama, 2012). Dalam konteks pasar keuangan syariah, isu yield curve juga muncul sebagai tantangan pengembangan pasar sukuk, karena beberapa studi menempatkan keberadaan/kelengkapan yield curve sebagai salah satu faktor institusional-pasar yang memengaruhi pertumbuhan pasar sukuk — bersama tata kelola syariah, aktivasi pasar sekunder, dan pemeringkatan (Nordin et al., 2014).

Namun, kerangka syariah memberi batas normatif yang sangat menentukan: keuangan Islam dibangun di atas kepatuhan kepada syariah dan secara fundamental menolak penghasilan yang bersumber dari bunga/interest (riba) (Hanifah & Novita, 2022; Nordin et al., 2022). Karena itu, pertanyaan "yield curve menurut ekonomi Islam" tidak dapat dijawab hanya dengan memindahkan kurva berbasis bunga ke dalam label syariah, melainkan harus direkonstruksi menjadi kurva struktur imbal hasil dari instrumen halal — misalnya sukuk berbasis aset, pembiayaan jual-beli/ijarah, atau skema bagi hasil — yang berakar pada aktivitas riil dan pembagian risiko (Armia, 2019; Isamail et al., 2015).

________________________________________

3. Landasan Normatif Ekonomi Islam yang Mengubah Makna "Imbal Hasil"

3.1 Syariah, Maqāṣid al-Sharī'ah, dan Orientasi Kemaslahatan

Sejumlah kajian menegaskan bahwa aktivitas ekonomi umat Islam harus berlandaskan syariah untuk mencapai falah/kemaslahatan, sehingga kerangka ekonomi Islam dipahami sebagai aturan yang mengarahkan aktivitas muamalah agar selaras dengan tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) (Abdullah & Muhammad, 2013; Suzuki, 2019). Dalam pengembangan produk keuangan syariah, maqāṣid tidak diposisikan sekadar sebagai narasi etis, melainkan sebagai kerangka yang menuntut produk benar-benar menghasilkan maslahah pada level mikro dan makro serta melibatkan peran otoritas — misalnya otoritas moneter/makroprudensial dan dewan syariah — dalam proses pembentukan produk (Muhit & Athoillah, 2023).

3.2 Larangan Riba dan Implikasinya bagi Kurva Imbal Hasil

Larangan riba merupakan pilar yang berulang kali ditegaskan dalam literatur ekonomi-keuangan Islam; praktik bunga diposisikan sebagai aktivitas terlarang yang karenanya mendorong kebutuhan sistem keuangan bebas riba (Hanifah & Novita, 2022; Nordin et al., 2022). Literatur keadilan sosial dalam keuangan syariah juga menempatkan pelarangan riba sebagai bagian dari bangunan masyarakat yang jujur dan adil, dengan prinsip bahwa pihak penyedia dana berhak memperoleh imbalan tetapi seharusnya sepadan dengan risiko dan usaha, serta ditentukan oleh profit — bukan ditentukan secara pasti di muka sebagai bunga utang (Antonio, 2023). Dengan demikian, "imbal hasil" yang sah secara syariah harus dikaitkan dengan aktivitas bisnis riil dan pembagian risiko, bukan sekadar kompensasi waktu atas pinjaman uang (Antonio, 2023; Armia, 2019; Isamail et al., 2015).

3.3 Uang Bukan Komoditas dan Konsekuensinya terhadap Term Structure

Kerangka moneter Islam dalam beberapa kajian memandang uang terutama sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, dan menolak perlakuan uang sebagai komoditas yang dapat "menghasilkan" dengan sendirinya tanpa aktivitas ekonomi (Suretno, 2020). Sejalan dengan itu, studi tentang pembiayaan syariah juga menegaskan bahwa uang tidak diperdagangkan sebagai komoditas dalam Islam (Najachah, 2020). Konsekuensinya, "kurva" yang murni memetakan kompensasi waktu atas pinjaman uang — tanpa keterkaitan aset/aktivitas riil — berhadapan dengan kritik syariah, sementara struktur imbal hasil yang lahir dari jual-beli/ijarah/kemitraan usaha lebih mudah diletakkan dalam kerangka muamalah yang dibolehkan (Antonio, 2023; Sobri, 2022; Suretno, 2020).

________________________________________

4. Mengapa Yield Curve Berbasis Bunga Problematis dalam Ekonomi Islam

4.1 Reduksi Syariah Menjadi Sekadar Substitusi Istilah Tidak Memadai

Dalam pengembangan instrumen pasar modal syariah, terdapat kekhawatiran investor bahwa sebagian inovasi produk hanya menjadi bentuk "pintu belakang riba" (back door riba) (Rahman, 2021). Studi tentang dokumentasi sukuk bahkan menegaskan bahwa menghapus kata "interest" lalu menggantinya dengan "profit" tidak otomatis menjadikan kontrak patuh syariah, karena kesesuaian syariah menuntut keselarasan struktur dan substansi, bukan permainan terminologi (Zulkipli, 2019). Literatur tentang ekosistem fatwa juga menunjukkan adanya perbedaan fatwa pada beberapa isu — termasuk "nature of interest" — yang dapat memengaruhi kinerja dan penerimaan produk di pasar (Abozaid, 2016). Maka, memindahkan yield curve berbasis bunga ke "versi syariah" tanpa rekonstruksi akad dan substansi berisiko jatuh pada kritik "form over substance" dan memunculkan risiko kepatuhan syariah (Abozaid, 2016; Rahman, 2021; Zulkipli, 2019).

4.2 Keterkaitan dengan Krisis dan Pemisahan Sektor Keuangan dari Sektor Riil

Kajian pasar modal Islam di Indonesia menggarisbawahi bahwa krisis sering bermula dari sektor keuangan; instrumen derivatif canggih yang berbasis riba dapat mendorong sektor keuangan tumbuh jauh meninggalkan sektor riil sehingga keterkaitan langsung melemah (Rohmati et al., 2018). Kritik ini koheren dengan pandangan yang menempatkan riba, ketidakpastian/spekulasi, dan praktik keuangan tertentu sebagai faktor yang berkontribusi pada kerentanan krisis dalam sistem konvensional, sementara keuangan syariah menuntut penautan dengan aset/aktivitas riil (Armia, 2019; Isamail et al., 2015). Implikasinya: sebuah "kurva imbal hasil" yang selaras dengan syariah semestinya tidak mendorong financialization yang terlepas dari sektor riil, tetapi merepresentasikan harga/imbal hasil yang berasal dari transaksi riil, kepemilikan aset, dan risiko yang nyata (Armia, 2019; Isamail et al., 2015; Rohmati et al., 2018).

________________________________________

5. Rekonstruksi: Padanan Konseptual Yield Curve dalam Ekonomi Islam

Secara konseptual, "yield curve" dalam ekonomi Islam lebih tepat dipahami sebagai struktur jangka waktu (term structure) dari tingkat imbal hasil yang bersumber dari akad-akad halal, bukan struktur bunga pinjaman. Dalam praktik, literatur menunjukkan setidaknya tiga sumber utama pembentukan struktur imbal hasil: (i) sukuk berbasis aset/aktivitas, (ii) pembiayaan jual-beli/ijarah dengan margin/ujrah yang dibolehkan, dan (iii) skema bagi hasil (PLS) yang menautkan return dengan profit aktual.

5.1 Sukuk sebagai Basis "Kurva Imbal Hasil" Syariah

Islamic securitization dan sukuk dalam literatur dijelaskan sebagai struktur yang dibangun karena syariah melarang interest dan spekulasi, serta menuntut pendapatan berasal dari profit atas risiko bisnis yang dibagi, bukan guaranteed return (Isamail et al., 2015). Selain itu, kajian risiko sukuk merumuskan prinsip-prinsip yang membedakan sukuk dari instrumen utang konvensional: transaksi perlu ditopang aset riil, kepemilikan aset harus genuine (kepemilikan legal merefleksikan realitas ekonomi), transaksi bebas riba dan gharar, investasi riil dibolehkan sedangkan spekulasi dilarang, serta tingkat pengembalian tetap/terjamin tidak diperkenankan sebagai prinsip umum (Armia, 2019). Klaim-klaim ini menegaskan bahwa struktur imbal hasil sukuk seharusnya merefleksikan arus manfaat/pendapatan dari aset/aktivitas dan risiko yang melekat pada struktur akadnya (Armia, 2019; Isamail et al., 2015).

Pada sisi desain, studi inovasi sukuk membedakan bahwa sukuk berbasis murabahah dapat menawarkan pengembalian tetap (fixed return), sedangkan sukuk berbasis ijarah merupakan bentuk paling populer dengan pengembalian variabel (variable return) (Mustafa, 2023). Studi yang sama juga membahas isu pricing benchmark dan mengusulkan alternatif benchmark — misalnya benchmark berbasis pertumbuhan PDB untuk sovereign sukuk — sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada benchmark konvensional seperti LIBOR (Mustafa, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa bila "kurva imbal hasil syariah" dibangun dari sukuk berbagai tenor, maka struktur kurvanya dapat merefleksikan perbedaan akad (murabahah/ijarah/kemitraan) dan pilihan benchmark yang selaras dengan tujuan syariah, yakni mengurangi ketergantungan pada suku bunga (Armia, 2019; Isamail et al., 2015; Mustafa, 2023).

Terdapat nuansa penting yang perlu diperhatikan: literatur risiko sukuk menyatakan prinsip umum bahwa return tetap/terjamin tidak diperkenankan (Armia, 2019), tetapi literatur struktur sukuk menunjukkan adanya struktur — misalnya murabahah — yang menghasilkan arus tetap (Mustafa, 2023). Ketegangan ini selaras dengan perdebatan substance vs. form dan kekhawatiran "back door riba" dalam inovasi produk (Rahman, 2021; Zulkipli, 2019). Karena itu, pembentukan "kurva imbal hasil" berbasis sukuk mensyaratkan pengujian syariah yang ketat atas struktur dan dokumentasi, bukan semata observasi angka imbal hasilnya (Abozaid, 2016; Rahman, 2021; Zulkipli, 2019).

5.2 Kurva Profit Rate dari Akad Jual-Beli dan Ijarah

Literatur fikih muamalah tentang profit-taking menegaskan pembedaan kunci: tambahan atas aktivitas pinjaman (loan) adalah riba yang dilarang, sedangkan tambahan atas penjualan barang (trade/sale) adalah profit yang dibolehkan (Sobri, 2022). Kajian tentang problem denda keterlambatan pada perbankan syariah juga menegaskan raison d'être perbankan Islam: menghindari riba, mengganti bunga dengan sistem bagi hasil/profit yang sesuai syariah, dan memastikan produk bebas interest (Yaacob et al., 2022). Dengan dasar ini, struktur jangka waktu "imbal hasil" dalam pembiayaan murabahah/ijarah semestinya dibaca sebagai struktur margin/ujrah yang melekat pada transaksi riil — jual-beli atau sewa — bukan kompensasi waktu atas pinjaman uang (Isamail et al., 2015; Sobri, 2022; Yaacob et al., 2022).

Namun, terdapat problem kelembagaan yang signifikan: studi benchmark murabahah menyatakan belum ada benchmark yang menentukan batas atas (profit ceiling) murabahah, dan mengusulkan dua benchmark — Shari'ah-compliant benchmark serta benchmark berbasis raf' al-haraj (penghilangan kesulitan) — sebagai panduan menilai "zona abu-abu" produk (Jinni & Amin, 2020). Perspektif ini penting bagi "kurva profit rate": tanpa pedoman yang jelas, profit rate berisiko dimanipulasi secara eksesif dan membebani pelanggan, sesuatu yang bertentangan dengan etika muamalah dan maqāṣid (Antonio, 2023; Jinni & Amin, 2020; Sobri, 2022).

5.3 Struktur Imbal Hasil Berbasis PLS: Kurva Ekspektasi Return Proyek Riil

Sejumlah literatur menempatkan PLS (mudharabah/musharakah) sebagai manifestasi prinsip keadilan: imbalan ditentukan oleh profit dan sepadan dengan risiko (Antonio, 2023). Dalam pembahasan riba dan alternatifnya, literatur menekankan bahwa dalam "mode murni" keuangan Islam, insentif investor bergantung pada prospek produktivitas/efisiensi modal — yang diartikulasikan sebagai marginal efficiency of capital — dan prospek yield investor seharusnya tercermin melalui mode PLS (Hanifah & Novita, 2022). Karena return PLS berangkat dari kinerja usaha, maka "term structure" yang dihasilkan bukan "bunga per tenor", melainkan struktur ekspektasi pengembalian investasi riil menurut horizon waktu proyek dan profil risiko, sejalan dengan penekanan Islamic finance pada risk-sharing dan keterikatan pada sektor riil (Antonio, 2023; Hanifah & Novita, 2022; Isamail et al., 2015).

________________________________________

6. Praktik Kontemporer: Kontroversi Time Value of Money, Benchmark, dan Kebijakan Tingkat

Literatur etika perencanaan keuangan Islam menegaskan bahwa riba dilarang dan "time value of money" dalam relasi pinjam-meminjam berbunga ditolak, karena adanya nilai yang sudah ditentukan sebelumnya dalam relasi utang (Nordin et al., 2022). Namun, studi hukum tentang rate fixing mengemukakan nuansa penting: otoritas fatwa (DSN-MUI) menerima penggunaan metode anuitas untuk klaim margin murabahah dengan dasar 'urf (kebiasaan praktik perbankan syariah), serta menerima penggunaan "time value" selama tidak dipakai dalam transaksi pinjaman (loan) (Trimulato, 2017). Dengan demikian, dalam praktik kebijakan dan industri, terbuka ruang untuk penetapan tingkat (rate) yang berfungsi sebagai parameter profit pada transaksi jual-beli/akad komersial, bukan bunga pinjaman (Sobri, 2022; Trimulato, 2017).

Pada saat yang sama, beberapa literatur mengingatkan bahwa sistem moneter Islam yang diidealkan menuntut transmisi kebijakan moneter melalui instrumen bebas bunga dan risk-sharing (Suretno, 2020), dan menganjurkan pelarangan "interest" sebagai riba serta mempertimbangkan penggantian "interest rate" dengan "mark-up atau profit rate" (Muneeza et al., 2018). Agar pasar uang/likuiditas berfungsi, bank sentral "perlu mengizinkan produk yang memberikan tingkat pengembalian yang Sharī'ah-compatible dan mudah diperdagangkan di pasar sekunder" (Muneeza et al., 2018). Hal ini secara langsung mengaitkan isu "kurva imbal hasil" dengan desain instrumen likuiditas syariah: kurva yang dibutuhkan adalah kurva return halal (profit/ujrah/PLS) yang dapat menjadi benchmark tanpa menjadikan bunga sebagai fondasi (Muneeza et al., 2018; Mustafa, 2023; Suretno, 2020).

________________________________________

7. Implikasi Tata Kelola Syariah dan Kepatuhan

Kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan didefinisikan sebagai ketaatan pada prinsip-prinsip syariah, lazimnya dipastikan dengan menghindari riba, gharar, dan maysir serta menjalankan bisnis halal dan amanah (Jamaludin & Syafrizal, 2020). Kajian tentang lembaga keuangan syariah juga menekankan bahwa penyelenggara wajib memastikan operasi bebas riba sekaligus bebas maysir dan gharar, serta tidak melakukan hilah — kamuflase — yang hanya memoles label syariah (Budiono, 2017). Karena "yield curve" pada praktiknya sering menjadi rujukan harga (pricing) dan manajemen risiko (Pratama, 2012), maka dari perspektif syariah ia harus dipahami sebagai artefak tata kelola: data "imbal hasil per tenor" hanya bernilai syariah bila instrumen yang membentuknya benar-benar patuh syariah secara struktur, dokumentasi, dan substansi (Abozaid, 2016; Jamaludin & Syafrizal, 2020; Zulkipli, 2019).

Sejalan dengan itu, literatur tentang pengembangan produk menekankan pentingnya proses persetujuan syariah — oleh ulama/dewan syariah — sebagai pembeda utama pasar modal Islam, sekaligus mengingatkan adanya kewaspadaan investor terhadap produk yang menyerupai riba (Rahman, 2021). Kajian dokumentasi sukuk juga menekankan bahwa struktur dan klausul hukum dapat menentukan kepastian kepatuhan, sehingga kualitas drafting dan validasi fatwa relevan untuk memitigasi risiko syariah (Zulkipli, 2019). Implikasinya: "yield curve syariah" tidak hanya soal pemetaan return, tetapi juga soal mekanisme pengawasan syariah yang memastikan instrumen penyusunnya tidak menyimpang (Jamaludin & Syafrizal, 2020; Rahman, 2021; Zulkipli, 2019).

________________________________________

8. Hubungan dengan Manajemen Risiko dan Lindung Nilai: Batasan Derivatif dan Valuta

Dalam praktik manajemen risiko, perbankan dan korporasi menggunakan instrumen derivatif untuk lindung nilai. Akan tetapi, studi Islamic hedging menegaskan bahwa opsi valuta (currency options) dipandang terlarang dalam keuangan Islam karena isu riba dan pelanggaran kaidah bay' al-sarf — pertukaran valuta yang mensyaratkan basis "spot" — serta problem premium/fee atas "hak" (Syamsuir, 2016). Studi lain tentang forex ritel menyoroti isu riba al-nasi'ah dalam rollover interest dan problem leverage yang diperlakukan sebagai qard yang memberi manfaat pada pemberi pinjaman, dengan kaidah "setiap pinjaman yang memberi manfaat adalah riba" (Latifah & Fika, 2022).

Bagi pembahasan yield curve, poin ini penting karena kurva konvensional sering terhubung dengan pricing derivatif berbasis suku bunga. Literatur di atas mengimplikasikan bahwa pembentukan benchmark/kurva syariah idealnya mengurangi ketergantungan pada struktur derivatif yang memicu riba/gharar, dan mendorong solusi berbasis akad syariah — misalnya struktur alternatif dengan tawarruq/wa'ad yang dinyatakan digunakan untuk hedging dalam studi bank di Malaysia (Syamsuir, 2016). Dengan kata lain, kurva imbal hasil syariah harus kompatibel dengan batasan instrumen lindung nilai yang diizinkan atau diperdebatkan dalam syariah (Abozaid, 2016; Latifah & Fika, 2022; Syamsuir, 2016).

________________________________________

9. Sintesis: Definisi Operasional Yield Curve yang Konsisten dengan Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis literatur di atas, "yield curve menurut ekonomi Islam" dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, kurva struktur jangka waktu (term structure) tingkat imbal hasil halal yang dibentuk dari instrumen syariah — sukuk dan/atau kontrak pembiayaan berbasis aset/aktivitas riil — bukan dari bunga pinjaman (Armia, 2019; Isamail et al., 2015; Pratama, 2012).

Kedua, imbal hasil pada setiap tenor merefleksikan: (a) profit yang dibolehkan dari jual-beli/ijarah (margin/ujrah) yang dibedakan tegas dari riba atas pinjaman (Sobri, 2022; Yaacob et al., 2022); dan/atau (b) return berbasis profit aktual dan risk-sharing pada PLS (mudharabah/musharakah), yang lebih dekat dengan prinsip keadilan dan pembagian risiko (Antonio, 2023; Hanifah & Novita, 2022).

Ketiga, kurva tersebut harus berada dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah — maslahah, penghilangan kesulitan, dan keadilan — sehingga bukan hanya "akurasi pasar" yang penting, tetapi juga batas etis agar profit tidak eksesif dan tidak menimbulkan kezaliman (Abdullah & Muhammad, 2013; Jinni & Amin, 2020; Muhit & Athoillah, 2023; Sobri, 2022).

Keempat, dari sisi kebijakan, literatur mendukung gagasan penggantian dominasi "interest rate" dengan profit/mark-up rate dan instrumen pasar yang memberikan return Sharī'ah-compatible untuk mendukung fungsi moneter dan likuiditas (Muneeza et al., 2018; Suretno, 2020; Trimulato, 2017).

________________________________________

10. Kesimpulan

Konsep yield curve dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada visualisasi hubungan "tingkat" dan "tenor", melainkan menuntut perubahan substantif: dari kurva bunga pinjaman menjadi kurva struktur imbal hasil instrumen halal yang ditopang transaksi riil, kepemilikan/underlying asset yang genuine, dan prinsip pembagian risiko (Antonio, 2023; Armia, 2019; Isamail et al., 2015). Literatur juga menunjukkan adanya ruang praktik kontemporer — misalnya penggunaan rate untuk kalkulasi margin pada murabahah selama tidak dipakai untuk pinjaman — tetapi ruang ini tetap memerlukan benchmark dan tata kelola syariah yang ketat agar tidak jatuh pada sekadar substitusi istilah dan "pintu belakang riba" (Jinni & Amin, 2020; Rahman, 2021; Trimulato, 2017; Zulkipli, 2019).

Dengan demikian, yield curve yang "islami" pada dasarnya adalah alat informasi dan kebijakan yang harus diuji bukan hanya secara teknis-finansial, tetapi juga secara maqāṣid, kepatuhan akad, dan dampaknya terhadap keadilan serta keterkaitan sektor keuangan dengan sektor riil (Armia, 2019; Isamail et al., 2015; Muhit & Athoillah, 2023; Rohmati et al., 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A., & Muhammad, J. (2013). Ethical values in Islamic financial planning. Jurnal Pengurusan, 38, 133–140. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-38-13

Abozaid, A. (2016). Critical review of the tools of ijtihad used in Islamic finance. Islamic Economic Studies, 24(1), 77–94. https://doi.org/10.12816/0025317

Antonio, M. S. (2023). Equity market & Islamic finance: Innovation and product development. Ekonomi Islam Indonesia, 5(2). https://doi.org/10.58968/eii.v5i2.278

Armia, M. S. B. (2019). Interest in Islam and cross religions. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 4(1), 1–13. https://doi.org/10.22373/petita.v4i1.3

Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Law and Justice, 2(1), 54–65. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337

Hanifah, H., & Novita, E. (2022). Perspektif ekonomi Islam dalam pembiayaan akad murabahah di Koperasi Syariah Annajah Solution Indonesia. Economic Reviews Journal, 2(2), 113–123. https://doi.org/10.56709/mrj.v2i2.51

Isamail, M. Z., Rosland, A., Mohamad, M. T., & Ahmad, N. H. (2015). Perbankan Islam di Malaysia: Tinjauan strategi pengukuhannya. Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 9, 48–56. https://doi.org/10.51200/ljms.v9i.2987

Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep dasar ekonomi menurut syariat Islam. Muamalatuna, 12(1), 38. https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859

Jinni, N., & Amin, H. (2020). Explaining the effects of Shariah compliance, financial freedom and religiosity on Islamic home financing acceptance in Kota Kinabalu, Sabah. Labuan Bulletin of International Business and Finance (LBIBF), 18(1), 62–74. https://doi.org/10.51200/lbibf.v18i1.2688

Latifah, E., & Fika, Z. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dengan pendekatan sharia compliance pada lembaga keuangan mikro syariah (Studi kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat). Journal of Finance and Business Digital, 1(1), 25–38. https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1197

Muhit, M., & Athoillah, M. A. (2023). Landasan implementasi ekonomi syariah dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 1003–1020. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3586

Muneeza, A., Sudeen, A., Nasution, A., & Nurmalasari, R. (2018). A comparative study of Hajj fund management institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives. International Journal of Management and Applied Research, 5(3), 120–134. https://doi.org/10.18646/2056.53.18-009

Mustafa, H. (2023). Exploring accountability: Memory, object, metaphor and common sense. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(8), 1293–1314. https://doi.org/10.1108/jiabr-06-2022-0156

Najachah, E. (2020). Universalitas ekonomi syariah (pendekatan dialog agama). Journal of Islamic Studies and Humanities, 5(1), 32–41. https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6957

Nordin, N., Ahmad, A. A., Razif, N. F. M., Haron, M. S., & Samsuddin, N. A. A. (2022). Towards an Islamic business model in Malaysia: Why and how? International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i10/15292

Nordin, N., Rahman, A. A., & Omar, H. H. (2014). The Islamic hedging management: Paving the way for innovation in currency options. International Journal of Management Studies, 21. https://doi.org/10.32890/ijms.21.1.2014.10403

Pratama, Y. C. (2012). Pengaruh indeks regional terhadap Jakarta Islamic Index (JII). Etikonomi. https://doi.org/10.15408/etk.v11i2.1888

Rahman, H. (2021). Ekonomi kolaboratif: Relasi ekonomi dan hukum di era disruptif. Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 2(1). https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.494

Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan dasar ekonomi Islam. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 295–317. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051

Sobri, N. A. (2022). Individual forex trading online: Shariah issues. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 11(3). https://doi.org/10.6007/ijarems/v11-i3/14397

Suretno, S. (2020). Kepatuhan syariah pada produk musharakah di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, 9(1), 1–24. https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14826

Suzuki, Y. (2019). Riba, usury and Keynes. ICR Journal, 10(2), 175–188. https://doi.org/10.52282/icr.v10i2.62

Syamsuir, S. (2016). Lembaga keuangan Islam non bank. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 15(1). https://doi.org/10.32939/islamika.v15i1.43

Trimulato. (2017). Implementasi bangunan ekonomi Islam pada produk pembiayaan natural uncertainty contract (NUC) di bank syariah. Media Trend, 12(1). https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2529

Yaacob, H., Ishaq, S. D. E., Yusof, D. K. S., & Satar, A. (2022). Incorporating fatwa validation clause in sukuk legal documentations: A tool for Shariah risk? IJUS | International Journal of Umranic Studies, 3(2), 39–46. https://doi.org/10.59202/ijus.v3i2.526

Zulkipli, Z. N. (2019). Late payment penalty: Ta'widh and gharamah imposed to debtor from the Shariah perspective. Yuridika, 35(1), 187. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.15620