01151 - Venture Capital dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Konseptual, Kepatuhan Syariah, dan Implikasi Kelembagaan

Abstract

This article examines the concept of venture capital (VC) from the perspective of Islamic economics, covering its economic characteristics, compatibility with profit-and-loss sharing (PLS) principles, and relevant Islamic contract structures. Using a conceptual literature review approach, this study finds that VC—as high-risk equity financing for high-growth potential enterprises—is fundamentally aligned with the spirit of Islamic partnership financing, particularly through musyarakah and mudharabah contracts. The modification of conventional VC structures into Islamic Venture Capital (IVC) requires the appointment of full-time Shariah scholars, avoidance of impermissible business activities, active monitoring, non-capital assistance, and halal-compliant exit strategies. Governance through a Shariah Supervisory Board (SSB/DPS) is a critical element in maintaining Shariah compliance and public trust. Furthermore, this article discusses the relationship between IVC and Islamic equity crowdfunding as complementary instruments within the contemporary Islamic economic ecosystem. The evaluation of IVC is not limited to financial returns but also encompasses its contribution to maqāṣid al-sharī'ah, including justice, welfare, and socioeconomic benefit.

Keywords: venture capital, Islamic economics, profit-and-loss sharing, musyarakah, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep venture capital (VC) dari perspektif ekonomi Islam, meliputi karakter ekonominya, kompatibilitas dengan prinsip bagi hasil (profit-and-loss sharing/PLS), serta struktur akad yang relevan. Dengan pendekatan kajian literatur konseptual, studi ini menemukan bahwa VC—sebagai pembiayaan ekuitas berisiko tinggi bagi usaha berpotensi tumbuh—secara spirit selaras dengan pembiayaan kemitraan Islam, khususnya melalui akad musyarakah dan mudharabah. Modifikasi struktur VC konvensional menjadi Islamic Venture Capital (IVC) mensyaratkan penunjukan ulama syariah penuh waktu, penghindaran aktivitas bisnis yang tidak diperkenankan, monitoring aktif, bantuan non-modal, serta strategi exit yang sesuai ketentuan halal. Tata kelola melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS/SSB) merupakan elemen kritis dalam menjaga kepatuhan syariah dan kepercayaan publik. Lebih jauh, artikel ini mendiskusikan relasi antara IVC dan equity crowdfunding syariah sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam ekosistem ekonomi Islam kontemporer. Evaluasi terhadap IVC tidak terbatas pada imbal hasil finansial, tetapi juga mencakup kontribusinya terhadap maqāṣid al-sharī'ah, meliputi keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan sosial-ekonomi.

Kata kunci: venture capital, ekonomi Islam, bagi hasil, musyarakah, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Perkembangan ekosistem kewirausahaan dan pembiayaan inovatif telah mendorong perhatian akademik yang semakin besar terhadap mekanisme penyertaan modal berisiko tinggi, khususnya venture capital (VC). Di sisi lain, pertumbuhan industri keuangan Islam secara global turut memunculkan kebutuhan untuk mengkaji instrumen pembiayaan modern dalam bingkai prinsip syariah. Pertemuan kedua arus intelektual ini melahirkan diskursus mengenai Islamic Venture Capital (IVC)—yakni upaya mengadaptasi struktur dan praktik VC agar selaras dengan nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam.

Artikel ini bertujuan memetakan dan mensintesis literatur yang ada mengenai VC dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup: (1) pengertian dan karakter ekonomi VC; (2) rasionalitas VC dalam kerangka ekonomi Islam berbasis PLS; (3) modifikasi struktural menuju IVC; (4) akad-akad yang relevan; (5) prinsip kepatuhan syariah; (6) tata kelola dan pengawasan; (7) praktik nilai tambah VC yang kompatibel dengan kemitraan syariah; (8) strategi exit dan batasan halal; (9) keterkaitan dengan crowdfunding dan fintech syariah; serta (10) dimensi maqāṣid al-sharī'ah.

________________________________________

2. Pengertian Venture Capital dan Karakter Ekonominya

Dalam literatur keuangan, venture capital (VC) dipahami sebagai pembiayaan ekuitas berisiko tinggi yang diberikan pada tahap seed, startup, hingga ekspansi kepada perusahaan yang belum tercatat di bursa, namun telah menunjukkan potensi bisnis, dan umumnya sulit mengakses pembiayaan tradisional (Pratiwi et al., 2023; Ummah et al., 2024). Secara proses, VC melibatkan mobilisasi dana untuk membiayai proyek berisiko tinggi oleh perusahaan wirausaha dalam industri tertentu, dengan horizon investasi (masa proyek) dan ekspektasi imbal hasil yang direalisasikan pada saat exit (keluar investasi) (Hendratmi et al., 2019). Karena berbentuk penyertaan (equity share, bukan kredit), VC pada umumnya memperoleh imbal hasil dengan "keluar" dari investasi setelah periode tertentu dan merealisasikan laba atau rugi investasi tersebut (Hendratmi et al., 2019; Pratiwi et al., 2023).

Ciri penting VC adalah sifatnya sebagai investor aktif: VC memantau perusahaan portofolio secara formal dan informal, termasuk melalui keterlibatan tata kelola (misalnya representasi pada dewan/board) untuk memastikan tata kelola korporasi yang diperlukan demi tercapainya tujuan bersama pada saat exit (Hendratmi et al., 2019). Tahapan penilaian VC juga lazim mencakup screening awal atas proposal, dilanjutkan evaluasi due diligence yang lebih mendalam (Hendratmi et al., 2019). Dengan demikian, definisi pengguna ("modal yang disediakan investor kepada startup/UMKM berpotensi tumbuh tinggi namun berisiko besar") selaras dengan karakter VC sebagai high-risk equity capital bagi usaha muda yang berprospek tinggi dan sulit memperoleh pembiayaan tradisional (Hendratmi et al., 2019; Ummah et al., 2024).

________________________________________

3. Rasionalitas Modal Ventura dalam Ekonomi Islam: Risk Sharing dan Orientasi Sektor Riil

Ekonomi dan keuangan Islam secara konseptual menempatkan bagi hasil dan bagi risiko (profit-and-loss sharing, PLS) sebagai fitur dasar yang menggantikan mekanisme berbasis bunga; literatur menyebutkan PLS/partisipasi ekuitas sebagai pengganti suku bunga (interest rate) dalam pembiayaan (Hendratmi et al., 2022). Dalam konteks ini, penekanan pembiayaan yang asset-backed dan risk sharing dipandang berpotensi mendukung pembiayaan UMKM; bahkan dikutip bahwa penekanan Islam pada pembiayaan berbasis aset dan berbagi risiko berarti dapat memberi dukungan bagi UMKM (Virgiawan & Luthfiani, 2023). Masih dalam garis yang sama, disebutkan bahwa bank syariah "seharusnya" berperan seperti penyedia modal ventura: berinvestasi pada perusahaan yang layak/bernilai dan ide menjanjikan dengan imbalan bagi hasil, bukan meminjamkan dengan bunga (Virgiawan & Luthfiani, 2023).

Namun, literatur juga menegaskan adanya ketegangan antara ideal PLS dan praktik. Kajian tentang mode PLS menyajikan bukti bahwa kesenjangan antara perspektif teoretis (PLS sebagai instrumen kewirausahaan) dan implementasi praktik di lembaga keuangan Islam (LKI/IFIs) semakin melebar, yang dikaitkan dengan sikap negatif dan kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mengakomodasi pembiayaan kewirausahaan berbasis PLS (Intan et al., 2023). Studi lain yang membahas Malaysia menjelaskan bahwa perkembangan industri keuangan Islam banyak terdorong oleh kontrak non-PLS (berbasis utang) dan menegaskan bahwa baik PLS maupun non-PLS dapat berjalan berdampingan karena inovasi produk non-PLS telah memperoleh legitimasi kepatuhan syariah dari para ulama (shariah scholars) (Nurjanah & Hasanah, 2021). Tegangan "ideal PLS vs realitas institusional" ini menjadi konteks penting ketika membahas VC syariah: secara spirit, VC sangat dekat dengan pembiayaan ekuitas/PLS, tetapi secara praktik membutuhkan tata kelola, infrastruktur, dan mitigasi risiko yang kuat (Intan et al., 2023; Nurjanah & Hasanah, 2021).

________________________________________

4. Konsep Islamic Venture Capital (IVC): Modifikasi Struktur VC agar Sesuai Syariah

Kajian mengenai Islamic Venture Capital (IVC) menekankan bahwa IVC dapat dibangun dengan memodifikasi struktur VC tradisional agar sesuai prinsip syariah (Mustafida et al., 2021). Modifikasi kunci yang diusulkan meliputi: (i) penunjukan ulama/sarjana syariah penuh waktu untuk memastikan kepatuhan syariah; (ii) menghindari kegiatan bisnis yang tidak diperkenankan (impermissible business activities); (iii) kebebasan memilih metode valuasi dan investment mode sepanjang mengikuti prinsip syariah; (iv) pengelolaan risiko khas seperti risiko ketidakpatuhan syariah dan risiko investasi ekuitas; serta (v) kebolehan berbagai strategi exit selama dana/hasil yang diperoleh berasal dari sumber halal (Mustafida et al., 2021). Di sisi lain, kajian yang mengusulkan desain "modal ventura Islam" untuk pembiayaan UMKM Indonesia menyatakan bahwa bentuk ekuitas dipandang sebagai skema yang paling "aman" dari kritik syariah, dan mengusulkan skema modal ventura yang diperkaya karakteristik crowdfunding. Dua sumber ini konsisten bahwa penyertaan modal (equity participation) adalah titik temu paling natural antara VC dan pembiayaan syariah, namun tetap mensyaratkan penguatan tata kelola syariah dan proses investasi yang sesuai (Mustafida et al., 2021).

________________________________________

5. Akad yang Relevan: Musyarakah dan Mudharabah sebagai Basis VC Syariah

Literatur hukum/konseptual tentang crowdfunding syariah di Indonesia menjelaskan bahwa akad musyarakah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modal (ra's al-māl/venture capital funds), keuntungan dibagi menurut rasio yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung proporsional sesuai kontribusi modal (Usanti et al., 2019). Sumber lain menerangkan musyarakah sebagai kontrak joint venture di mana bank dan nasabah sama-sama menyumbang modal dan mengelola proyek/usaha; laba-rugi dibagi sesuai rasio yang ditentukan sebelumnya (Nurjanah & Hasanah, 2021). Dengan karakter tersebut, musyarakah menyediakan kerangka PLS yang kompatibel dengan logika penyertaan modal VC (equity-based) (Nurjanah & Hasanah, 2021; Usanti et al., 2019).

Studi yang membahas adopsi strategi VC pada pembiayaan musyarakah di bank syariah menegaskan bahwa kontrak kemitraan musyarakah dan mudharabah dapat mendukung pencapaian tujuan maqāṣid al-sharī'ah (dalam hal pemenuhan kebutuhan aset) serta risk sharing yang mengurangi beban dan mencegah penyalahgunaan pihak kuat terhadap pihak lemah; studi tersebut juga menyatakan bahwa musyarakah dan mudharabah mencegah wirausahawan terlibat riba (usury) yang dilarang dalam Islam (Trimulato et al., 2023). Dalam kerangka "VC syariah", implikasinya adalah: penyertaan modal yang menanggung risiko usaha bersama (bukan pendapatan tetap berbasis bunga) lebih konsisten dengan prinsip kemitraan PLS (Hendratmi et al., 2022; Trimulato et al., 2023).

________________________________________

6. Prinsip Kepatuhan Syariah yang Membatasi Struktur Pembiayaan dan Investasi

Dalam konteks layanan pembiayaan berbasis teknologi yang mengikuti prinsip syariah di Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menyatakan layanan pembiayaan berbasis teknologi diperbolehkan dengan syarat harus sesuai prinsip syariah sehingga tidak boleh menjanjikan riba, gharar, maysir, tadlis, dan dharar; fatwa tersebut juga mencantumkan ragam akad yang dapat digunakan (antara lain wakālah bil ujrah, mudharabah, musyarakah, ijārah, murābahah) (Awang et al., 2023). Kajian atas praktik Islamic fintech P2P lending di Indonesia juga menemukan penerapan akad-akad tersebut selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 (Athief, 2019). Meskipun dua sumber ini fokus pada fintech, keduanya memformulasikan "larangan unsur" (riba/gharar/maysir/tadlis/dharar) dan pilihan akad yang menjadi rujukan kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan modern berbasis kontrak (Athief, 2019; Awang et al., 2023).

Pada tingkat tujuan normatif, literatur tentang ekonomi Islam menekankan bahwa tujuan ekonomi Islam (maqāṣid al-sharī'ah) tidak semata material (Anas et al., 2021). Dalam studi lain, maqāṣid diposisikan sebagai kerangka untuk menyelaraskan produk/aktivitas keuangan dengan panduan etika-moral Islam, termasuk prinsip keadilan (adl) serta fungsi mengamankan kemaslahatan dan menolak mafsadah (kerusakan) (Deuraseh & Sufredin, 2022). Karena itu, "VC syariah" bukan hanya soal bentuk kontrak, tetapi juga memastikan tujuan dan perilaku investasi tidak menyimpang dari keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Anas et al., 2021; Deuraseh & Sufredin, 2022).

________________________________________

7. Tata Kelola dan Pengawasan Syariah: Peran Shariah Supervisory Board (DPS/SSB) dan Regulasi

Literatur IVC menekankan kebutuhan menunjuk sarjana/ulama syariah penuh waktu untuk memastikan kepatuhan syariah dalam struktur dan operasi investasi (Mustafida et al., 2021). Sejalan dengan itu, kajian hukum tentang Islamic crowdfunding menegaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan prinsip inti tata kelola; kelemahan regulasi dan pengawasan dapat menyebabkan kepatuhan syariah yang rendah dan menurunkan kepercayaan publik, sehingga dipandang penting adanya persyaratan kepatuhan syariah dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS/SSB) (Trimulato, 2019). Pada rezim sharia equity crowdfunding di Indonesia, artikel hukum menyatakan perlindungan hukum DPS diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 dan Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021, serta menilai DPS berperan strategis untuk memastikan kepatuhan syariah dalam aktivitas equity crowdfunding (Anwer, 2019). Walau konteksnya crowdfunding, argumen tata kelola ini relevan secara konseptual bagi kendaraan investasi ekuitas syariah (termasuk IVC) karena sama-sama bertumpu pada pengawasan kepatuhan kontrak, objek usaha, dan proses (Anwer, 2019; Mustafida et al., 2021; Trimulato, 2019).

Dimensi tata kelola juga terkait transparansi dan pelaporan. Studi kepatuhan syariah pada platform ethiscrowd.com menyimpulkan platform tersebut memenuhi parameter kepatuhan syariah terkait 'aqd, maqāṣid, dan dokumentasi legal, tetapi belum memenuhi aspek pelaporan keuangan/akuntansi secara memadai karena ketiadaan ketentuan spesifik pelaporan bagi perusahaan fintech equity crowdfunding (Deuraseh & Sufredin, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa selain desain akad, disclosure dan standar pelaporan merupakan bagian penting dari infrastruktur tata kelola yang memengaruhi kredibilitas dan market discipline pada instrumen pembiayaan syariah modern (Deuraseh & Sufredin, 2022; Trimulato, 2019).

________________________________________

8. Praktik Nilai Tambah VC yang Kompatibel dengan Pembiayaan Kemitraan Syariah: Seleksi, Monitoring, dan Bantuan Non-Modal

Karakter VC sebagai investor aktif terwujud melalui pemantauan portofolio (formal/informal) dan peran dalam tata kelola, termasuk keterlibatan pada dewan/board (Hendratmi et al., 2019). Proses investasi VC juga mencakup screening dan due diligence sebelum pendanaan (Hendratmi et al., 2019). Penelitian yang mengeksplorasi apakah strategi VC dapat diadopsi bank syariah melalui pembiayaan musyarakah mengidentifikasi lima strategi VC yang relevan: (1) metode seleksi, (2) penyaluran dana, (3) monitoring, (4) bantuan non-modal (non-capital assistance), dan (5) periode investasi (Trimulato et al., 2023). Studi ini juga menekankan bahwa kontrak musyarakah dan mudharabah memerlukan monitoring yang cermat untuk menghindari kerugian, dan investor kemitraan perlu memberi bantuan kepada wirausahawan untuk meningkatkan peluang keberhasilan (Trimulato et al., 2023). Dengan demikian, dari perspektif ekonomi Islam, praktik "nilai tambah" VC—yang menggabungkan modal, tata kelola, dan pendampingan—selaras dengan logika kemitraan PLS yang menuntut keterlibatan dan pengawasan guna mengurangi asimetri informasi dan risiko kegagalan usaha (Hendratmi et al., 2019; Trimulato et al., 2023).

________________________________________

9. Exit Strategy dan Batasan Halal

Dalam IVC, berbagai strategi exit secara prinsip dapat dipakai, dengan syarat dana/hasil yang diperoleh berasal dari sumber halal (Mustafida et al., 2021). Ini mengimplikasikan bahwa exit bukan sekadar mekanisme finansial untuk merealisasikan keuntungan, tetapi juga harus konsisten dengan sumber dan cara perolehan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah (Mustafida et al., 2021). Di sisi ekosistem, kajian tentang ekosistem Islamic FinTech menegaskan peran investor malaikat, investor VC, dan investor IPO dalam menyuntikkan modal bagi penciptaan dan penskalaan bisnis yang selaras dengan prinsip keuangan Islam (Ali et al., 2019). Kombinasi dua argumen tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme exit (termasuk yang berorientasi pasar modal) dapat menjadi bagian dari ekosistem investasi syariah, selama memenuhi batasan kepatuhan syariah atas sumber dan objek investasi (Ali et al., 2019; Mustafida et al., 2021).

________________________________________

10. Keterkaitan VC dengan Crowdfunding/Fintech Syariah: Substitusi, Komplemen, dan Model Hibrida

Beberapa literatur menempatkan crowdfunding sebagai mekanisme pendanaan alternatif ketika startup menghadapi kendala pembiayaan intermediasi seperti VC atau kredit bank. Studi pengembangan model Islamic crowdfunding untuk startup di Indonesia menyatakan bahwa crowdfunding syariah cocok bagi usaha pada tahap awal yang menghadapi kesulitan menarik dukungan pembiayaan intermediasi (misalnya VC atau pinjaman bank), dan platform berbasis web dipandang efektif untuk menghubungkan investor lintas wilayah dengan pemilik startup (Jamal, 2023). Secara konseptual, artikel lain mengusulkan penyematan struktur crowdfunding ke dalam desain modal ventura Islam untuk UMKM Indonesia, dengan argumen bahwa model modal ventura cocok bagi karakter UMKM dan bentuk ekuitas relatif aman dari kritik syariah. Ini memperlihatkan dua pola relasi: (i) crowdfunding sebagai substitusi akses dana saat VC sulit dijangkau, dan (ii) crowdfunding sebagai komponen desain untuk memperluas basis investor dalam skema mirip VC (Jamal, 2023).

Dalam praktik pembiayaan UMKM, studi literatur tentang perkembangan crowdfunding Islam di Indonesia menyatakan UMKM sering sulit memperoleh pembiayaan bank karena kurang sejarah keuangan dan jaminan (collateral), sehingga crowdfunding Islam diposisikan sebagai solusi akses pembiayaan yang lebih mudah (Кадерова, 2019). Studi yang membahas Islamic equity-based crowdfunding menjelaskan bahwa skema ekuitas dalam crowdfunding memberi kompensasi kepada investor dan merepresentasikan ekspektasi esensial keuangan Islam dengan menggabungkan manfaat sosial dan manfaat investasi melalui PLS (Кадерова, 2019). Tinjauan literatur fintech-keuangan Islam juga menyatakan bahwa equity-based crowdfunding "murni" berbasis PLS dan lebih sejalan dengan modal ventura. Karena itu, dalam ekosistem ekonomi Islam kontemporer, VC syariah dan equity crowdfunding syariah dapat dipahami sebagai spektrum instrumen ekuitas/PLS—yang berbeda pada mekanisme intermediasi dan basis investornya, tetapi beririsan pada prinsip PLS dan orientasi sektor riil (Кадерова, 2019).

Di Indonesia, studi tentang sharia fintech equity crowdfunding menyatakan bahwa equity crowdfunding syariah menjadi opsi alternatif penghimpunan modal bagi UMKM dan dinilai lebih sesuai bagi pihak yang mencari pendanaan sesuai prinsip Islam; studi tersebut juga menekankan kesesuaian praktik dengan regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI serta potensi hubungan saling menguntungkan antara startup yang mencari modal dan investor (Mansur et al., 2022). Walaupun bukan VC dalam arti klasik, perkembangan equity crowdfunding syariah ini memperluas "pasar" penyertaan modal syariah yang secara fungsi dapat bersinggungan dengan peran VC dalam penyediaan modal ekuitas bagi usaha berpotensi tumbuh (Mansur et al., 2022).

________________________________________

11. Dimensi Maqāṣid al-Sharī'ah: Keadilan, Kesejahteraan, dan Implikasi Sosial

Pada tingkat tujuan, ekonomi Islam menegaskan bahwa orientasi sistem tidak sekadar material (Anas et al., 2021). Literatur yang mengkaji securities crowdfunding dari perspektif maqāṣid menyimpulkan bahwa implementasinya selaras dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, termasuk penekanan bahwa mekanisme investasi tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, dan mudarat (Sukmana et al., 2026). Studi kasus equity crowdfunding pada UMKM (platform Santara) yang menggunakan perspektif maqāṣid menyatakan model equity crowdfunding menaungi kerja sama antara investor dan UMKM dalam permodalan dan secara umum berperan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan UMKM, meskipun beberapa aspek maqāṣid belum sepenuhnya tercapai pada sampel yang dikaji. Walaupun kedua studi tersebut berfokus pada crowdfunding, keduanya menguatkan cara pandang bahwa instrumen penyertaan modal syariah (yang dekat dengan VC melalui basis ekuitas) dievaluasi bukan hanya pada aspek profit, tetapi juga pada kontribusinya pada perlindungan nilai-nilai dasar dan kesejahteraan (maslahah) (Sukmana et al., 2026).

Literatur tinjauan tentang kewirausahaan Muslim juga mencatat bahwa sharia venture capital dan akses sumber daya merupakan pendorong tingkat-bisnis (business-level drivers) bagi kewirausahaan Islam, dan kepatuhan syariah dalam venture capital dipandang tidak hanya mendorong praktik bisnis sesuai prinsip Islam, tetapi juga mengajarkan etika dan tanggung jawab sosial bagi para pemangku kepentingan (Abdul-Rahman et al., 2020). Dengan demikian, "VC menurut ekonomi Islam" dapat dipahami sebagai mekanisme penyertaan modal dan pendampingan yang: (i) memfasilitasi pertumbuhan usaha inovatif/berpotensi tinggi, (ii) menginternalisasi kepatuhan syariah pada objek dan proses investasi, dan (iii) diarahkan untuk menghasilkan kemaslahatan dan keadilan sosial-ekonomi—bukan sekadar akumulasi keuntungan finansial (Abdul-Rahman et al., 2020; Anas et al., 2021; Sukmana et al., 2026).

________________________________________

12. Sintesis: Kriteria Operasional VC Syariah

Berdasarkan kajian literatur di atas, berikut ringkasan kriteria operasional yang dapat disusun untuk mendefinisikan VC syariah:

Pertama, bentuk penyertaan dan logika PLS (ekuitas/kemitraan). VC adalah pembiayaan ekuitas berisiko tinggi untuk usaha muda berpotensi tumbuh dan sulit akses pendanaan tradisional (Hendratmi et al., 2019; Ummah et al., 2024). PLS/partisipasi ekuitas disebut sebagai fitur dasar keuangan Islam pengganti bunga (Hendratmi et al., 2022). Musyarakah menyediakan kerangka kemitraan dengan pembagian untung sesuai rasio dan rugi proporsional modal (Nurjanah & Hasanah, 2021; Usanti et al., 2019).

Kedua, kepatuhan syariah pada objek usaha dan tata kelola. IVC perlu ulama/sarjana syariah penuh waktu dan menghindari aktivitas bisnis yang tidak diperkenankan (Mustafida et al., 2021). Kepatuhan syariah adalah prinsip inti; keberadaan DPS/SSB dipandang penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik (Anwer, 2019; Trimulato, 2019).

Ketiga, proses investasi yang menurunkan risiko melalui seleksi dan monitoring aktif. VC melakukan screening, due diligence, dan monitoring, termasuk keterlibatan tata kelola (Hendratmi et al., 2019). Strategi VC yang dapat diadopsi dalam pembiayaan musyarakah meliputi seleksi, penyaluran dana, monitoring, bantuan non-modal, dan periode investasi (Trimulato et al., 2023).

Keempat, larangan unsur terlarang dan pilihan akad dalam praktik pembiayaan syariah modern. Dalam pembiayaan berbasis teknologi yang mematuhi syariah, dilarang menjanjikan riba, gharar, maysir, tadlis, dan dharar; akad yang digunakan dapat meliputi wakālah bil ujrah, mudharabah, musyarakah, ijārah, murābahah (Athief, 2019; Awang et al., 2023).

Kelima, kebolehan exit dengan batasan halal. IVC dapat menggunakan berbagai strategi exit selama dana/hasil dari sumber halal (Mustafida et al., 2021). Investor VC juga disebut berperan dalam penyuntikan modal pada ekosistem Islamic FinTech yang mematuhi prinsip keuangan Islam (Ali et al., 2019).

________________________________________

13. Keterbatasan Kajian

Terdapat beberapa catatan keterbatasan yang perlu dikemukakan berdasarkan sumber yang tersedia. Pertama, sumber yang tersedia tidak memberikan pemaparan rinci tentang satu "fatwa khusus" yang secara eksplisit mengatur struktur venture capital syariah sebagai produk tersendiri; rujukan fatwa yang muncul terutama terkait pembiayaan berbasis teknologi (Fatwa DSN-MUI No. 117) dan sharia equity crowdfunding (dalam konteks POJK dan fatwa terkait) (Anwer, 2019; Awang et al., 2023). Kedua, literatur juga menunjukkan adanya perbedaan penekanan antara ideal PLS dan realitas praktik (dominasi non-PLS, kebutuhan infrastruktur, dan preferensi instrumen) sehingga desain VC syariah memerlukan perhatian serius pada tata kelola, monitoring, dan kesiapan institusional (Intan et al., 2023; Nurjanah & Hasanah, 2021).

________________________________________

14. Penutup

Artikel ini telah memetakan konsep venture capital dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif. Temuan utama menunjukkan bahwa secara spirit, VC sangat selaras dengan prinsip PLS dalam Islam—keduanya bertumpu pada penyertaan modal yang menanggung risiko bersama dan berorientasi pada pertumbuhan usaha riil. Modifikasi struktural menuju IVC memerlukan penguatan pada dimensi kepatuhan syariah (objek usaha, akad, DPS), proses investasi (seleksi, monitoring, pendampingan), dan orientasi maqāṣid (keadilan, kemaslahatan). Ke depan, pengembangan IVC yang kokoh membutuhkan tidak hanya desain kontrak yang tepat, tetapi juga infrastruktur tata kelola, standar pelaporan, dan ekosistem kelembagaan yang mendukung.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdul-Rahman, A., Nor, S. M., & Salmat, M. F. (2020). The application of venture capital strategies to musharakah financing. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(4), 827–844. https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2016-0061

Ali, H., Mohamed, H., Hashmi, H. S., & Hassan, M. I. A. (2019). Global landscape of the Islamic fintech: Opportunities, challenges and future ahead. Comsats Journal of Islamic Finance, 4(2), 29–53. https://doi.org/10.26652/cjif.4201923

Anas, N., Saleh, M. H., Yaacob, Z., Taharin, M. A. M., & Rokhman, W. (2021). Qualitative assessment of entrepreneurial activities of Malaysian private tahfiz institutions (PTIs). Environment-Behaviour Proceedings Journal, 6(18), 63–69. https://doi.org/10.21834/ebpj.v6i18.3056

Anwer, Z. (2019). Islamic venture capital investment style – opportunities and challenges. Journal of Islamic Marketing, 10(3), 848–859. https://doi.org/10.1108/jima-02-2018-0046

Athief, F. H. N. (2019). Embedding crowdfunding structure in Islamic venture capital for SMEs development. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), 1–28. https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.1.3186

Awang, M. D., Abdullah, N., Yahya, H. S. A. A. A., Abdullah, A. A., & Jusoh, M. K. A. (2023). The implementation of Islamic trade financing product by Islamic banking institutions towards Muslim halal entrepreneurs (MHE) in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(16). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i16/18734

Deuraseh, N., & Sufredin, S. N. P. (2022). Employment opportunities as halal entrepreneur for halal science graduates: UNISSA as model. Nusantara Halal Journal (Halal Awareness Opinion Research and Initiative), 2(2), 63–81. https://doi.org/10.17977/um060.2021v2p063-081

Hendratmi, A., Ryandono, M. N. H., & Sukmaningrum, P. S. (2019). Developing Islamic crowdfunding website platform for startup companies in Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 11(5), 1041–1053. https://doi.org/10.1108/jima-02-2019-0022

Hendratmi, A., Sukmaningrum, P. S., & Ryandono, M. N. H. (2022). The role of university resource support and entrepreneurial characteristics on halal startup businesses. Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship. https://doi.org/10.17358/ijbe.8.3.363

Intan, I. N., Devi, S., Febriandhane, R. S., & Juliani, S. U. (2023). Patterns of Islamic fintech implementation: Problems and implications for micro, small and medium enterprises. Ekspansi Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan Dan Akuntansi, 15(1), 83–92. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v15i1.4732

Jamal, N. (2023). Financing preference among technology startups (TSs) in Malaysia. Universal Journal of Financial Economics, 2(1), 1–19. https://doi.org/10.37256/ujfe.2120232732

Mansur, M., Samsuri, A., Nurhayati, N., & Khoyyilah, K. (2022). A slanted view on the future of Islamic fintech and conventional fintech in South and Southeast Asian countries. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 5(2), 207–234. https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i2.5147

Mustafida, R., Fauziah, N. N., & Kurnia, Z. N. (2021). The development of Islamic crowdfunding in Indonesia and its impact towards SMEs. Hasanuddin Economics and Business Review, 4(3), 20. https://doi.org/10.26487/hebr.v4i3.2547

Nurjanah, S., & Hasanah, U. (2021). Cash waqf as source of funding for financial technology startups. International Journal of Islamic Economics, 3(1), 47. https://doi.org/10.32332/ijie.v3i1.3467

Pratiwi, R. E., Meirani, N., & Khumairah, K. (2023). Crowdfunding: As an alternative to Islamic funding. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14294

Sukmana, R., Sukmaningrum, P. S., & Khaliq, R. (2026). A new framework of Islamic entrepreneurship: Fostering inclusivity, sustainability—policy implications. Sage Open, 16(1). https://doi.org/10.1177/21582440261417027

Trimulato, T. (2019). Fintech for sharia micro finance institution: Qualitative analysis toward utilization of financial technology in BPRS and BMT. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 4(2), 123. https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i2.917

Trimulato, T., Mustamin, A., & Syarifuddin, S. (2023). Linkage of sharia banking and sharia fintech to support the sustainable development goals program. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 7(2), 104. https://doi.org/10.31958/imara.v7i2.10849

Ummah, H. R., Sonjaya, A., & Jamaludin, J. (2024). Sharia fintech: Crowdfunding as MSMEs financing. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 115–136. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808

Usanti, T. P., Thalib, P., & Setiawati, N. U. (2019). Sharia principles on information technology-based financing services. Yuridika, 35(1), 153. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.14084

Virgiawan, R., & Luthfiani, D. S. (2023). The role of equity crowdfunding business model in improving employee welfare based on maqashid shari'ah perspective: Case study of SMEs listed in Santara platform. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3198. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10779

Кадерова, В. (2019). Formation of the value chain model for culture conditioned food products (halal). Маркетинг И Маркетинговые Исследования, 2, 198–206. https://doi.org/10.36627/2074-5095-2019-2-2-198-206