01145 - Utang Publik: Konsep, Ruang Lingkup, Dan Tinjauan Ekonomi Islam

Public Debt: Concept, Scope, and Islamic Economic Perspective

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep utang publik sebagai total kewajiban utang pemerintah kepada kreditor dalam dan luar negeri melalui pendekatan literatur kebijakan fiskal dan ekonomi Islam. Pembahasan meliputi definisi dan ruang lingkup utang publik, komponen utang dalam negeri dan luar negeri, perspektif ekonomi Islam terhadap kebolehan dan problematika utang publik, prinsip-prinsip pengelolaan utang yang sesuai syariah, serta instrumen alternatif berbasis syariah seperti sukuk negara (SBSN), zakat, dan wakaf. Kajian ini menemukan bahwa dalam ekonomi Islam, evaluasi utang publik tidak cukup pada aspek kebolehan akad semata, melainkan juga mencakup kesesuaian akad dan bebas riba, orientasi maslahat publik, kemampuan bayar, serta tata kelola dan akuntabilitas yang memadai. Sukuk negara diposisikan sebagai instrumen yang lebih selaras dengan prinsip syariah meskipun tidak tanpa tantangan struktural. Penguatan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf dipandang sebagai komplemen untuk mengurangi tekanan pembiayaan berbasis utang.

Kata kunci: utang publik, utang pemerintah, ekonomi Islam, sukuk, riba, kemaslahatan publik

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of public debt as the total debt obligations of the government to domestic and foreign creditors through a fiscal policy and Islamic economics literature approach. The discussion covers the definition and scope of public debt, components of domestic and foreign debt, the Islamic economic perspective on the permissibility and problems of public debt, principles of sharia-compliant debt management, as well as sharia-based alternative instruments such as state sukuk (SBSN), zakat, and waqf. This study finds that in Islamic economics, the evaluation of public debt is not limited to the permissibility of the contract alone, but also encompasses contract conformity and freedom from riba, public interest orientation, repayment capacity, as well as adequate governance and accountability. State sukuk is positioned as an instrument more aligned with sharia principles, though not without structural challenges. Strengthening social instruments such as zakat and waqf is seen as a complement to reducing pressure from debt-based financing.

Keywords: public debt, government debt, Islamic economics, sukuk, riba, public interest

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Utang publik merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara modern. Dalam berbagai sistem ekonomi, pemerintah kerap mengandalkan mekanisme utang—baik melalui penerbitan surat utang maupun perjanjian pinjaman—untuk menutup defisit anggaran sekaligus membiayai program pembangunan. Di Indonesia, portofolio utang pemerintah mencakup instrumen konvensional seperti Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman luar negeri, serta instrumen berbasis syariah seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk.

Meskipun demikian, diskursus tentang utang publik tidak hanya berdimensi teknis-ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi normatif, termasuk perspektif ekonomi Islam. Dalam kerangka ekonomi Islam, utang publik dievaluasi tidak semata dari besaran nominal kewajiban, melainkan juga dari aspek kesesuaian akad, keberadaan unsur riba, orientasi kemaslahatan, kemampuan bayar, serta tata kelola dan akuntabilitas.

Artikel ini bertujuan memaparkan secara sistematis konsep dan ruang lingkup utang publik, komponen kewajiban kepada kreditor domestik dan eksternal, pandangan ekonomi Islam terhadap utang publik, prinsip-prinsip pengelolaannya dalam kerangka syariah, serta peran instrumen syariah dalam portofolio pembiayaan negara.

________________________________________

2. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP UTANG PUBLIK

2.1 Konsep Utang Publik dan Utang Pemerintah

Dalam literatur kebijakan fiskal dan ekonomi publik di Indonesia, utang publik (public debt) sering dipertukarkan dengan istilah sovereign debt (Kurniawan & Rahman, 2019). Secara konseptual, utang publik juga dipahami sebagai utang yang harus dibayar oleh negara, meskipun beberapa definisi membedakan "utang publik" (lebih luas) dari "utang pemerintah pusat" (lebih sempit) (Kurniawan & Rahman, 2019).

Dalam salah satu definisi yang dikutip dalam studi manajemen portofolio utang, pinjaman negara (public debt obligations) mencakup kewajiban domestik dan eksternal dari debitur sektor publik, termasuk pemerintah pusat beserta agensinya dan juga subdivisi politik (negara bagian/provinsi) serta badan publik otonom dan perusahaan negara tertentu (Darmawan, 2022). Dengan demikian, cakupan "utang publik" dapat meluas melampaui pemerintah pusat, tergantung definisi yang dipakai (Darmawan, 2022).

Sementara itu, utang pemerintah (government debt) dalam salah satu rujukan empiris didefinisikan sebagai utang pemerintah pusat kepada peminjam/kreditor di dalam dan luar negeri (Kurniawan & Rahman, 2019). Karena pembahasan dalam artikel ini menekankan "total kewajiban utang pemerintah kepada kreditor dalam dan luar negeri", maka secara operasional frasa tersebut paling dekat dengan konsep utang pemerintah pusat yang mencakup kewajiban kepada kreditor domestik (dalam negeri) dan kreditor eksternal (luar negeri) (Kurniawan & Rahman, 2019; Subagiyo & Budiman, 2020).

Kerangka ini juga sejalan dengan pembagian instrumen pembiayaan defisit yang lazim: pemerintah dapat membiayai defisit melalui pinjaman (luar negeri maupun dalam negeri) dan/atau melalui penerbitan surat utang pemerintah, termasuk yang berbasis syariah (Darmawan, 2022; Florencia, 2022).

________________________________________

3. KOMPONEN TOTAL KEWAJIBAN UTANG PEMERINTAH

3.1 Utang Dalam Negeri (Kreditor Domestik)

Beberapa kajian kebijakan utang menyebut utang dalam negeri sebagai utang yang diterbitkan/diambil di dalam negeri dan bersumber dari penduduk atau institusi domestik, yang kemudian wajib dibayar kembali (Subagiyo & Budiman, 2020). Dalam praktik pembiayaan pemerintah, utang dalam negeri sering diwujudkan dalam Surat Utang Negara (SUN), obligasi negara, dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Literatur lain juga menjelaskan bahwa pembiayaan dalam negeri dapat dilakukan melalui penjualan Surat Utang Negara (SUN) yang mencakup instrumen seperti ORI dan SPN (Alamsyah et al., 2020). Di sisi lain, kerangka pembiayaan defisit APBN menekankan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi pembiayaan defisit pada periode yang diteliti, sedangkan instrumen utang lain seperti pinjaman dalam negeri dan luar negeri juga ada dalam portofolio pembiayaan (Sholikha et al., 2023).

Dalam konteks manajemen risiko, salah satu studi menyatakan bahwa SBN sebagai instrumen pembiayaan memiliki risiko nilai tukar yang lebih kecil dibandingkan utang luar negeri (Sholikha et al., 2023). Pernyataan ini relevan bagi definisi "total kewajiban" karena komposisi instrumen (rupiah versus valuta asing) memengaruhi risiko pembayaran kembali, walaupun kewajibannya tetap dicatat sebagai utang pemerintah (Sholikha et al., 2023).

3.2 Utang Luar Negeri (Kreditor Eksternal)

Untuk utang luar negeri, salah satu rujukan menyebut definisi Bank Indonesia bahwa utang luar negeri adalah utang penduduk (resident) kepada bukan penduduk (non-resident) (Florencia, 2022). Definisi yang konsisten juga dikutip dari manual statistik utang luar negeri IMF: utang luar negeri bruto adalah seluruh kewajiban penduduk kepada bukan penduduk yang mensyaratkan pembayaran pokok dan/atau bunga di masa depan (Abimayu & Laut, 2022). Dengan definisi berbasis residency ini, utang luar negeri pemerintah adalah bagian dari utang luar negeri nasional yang secara spesifik melekat pada sektor pemerintah dan dalam beberapa klasifikasi juga bank sentral, terlepas dari mata uangnya (Abimayu & Laut, 2022; Florencia, 2022).

Dari sisi instrumen, manual IMF yang dikutip dalam kajian tentang IMF dan pandemi mengklasifikasikan instrumen utang luar negeri ke dalam kategori seperti surat utang (debt securities), pinjaman (loans), kas dan simpanan, utang dagang, SDRs, dan kewajiban lainnya (Abimayu & Laut, 2022). Dari sisi jangka waktu, klasifikasi Bank Dunia yang dirujuk dalam studi lain membagi total utang luar negeri menjadi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan penggunaan kredit IMF (Florencia, 2022).

Untuk utang jangka panjang, literatur yang sama memerinci kategori seperti private nonguaranteed debt serta public and publicly guaranteed debt, dan menekankan bahwa kategori public and publicly guaranteed menjadi perhatian karena risiko akhirnya dapat menjadi beban pemerintah (Florencia, 2022).

Dari sisi kreditor, pembahasan tentang pembiayaan defisit dan utang menyebut bahwa pinjaman luar negeri dapat diperoleh dari lembaga internasional seperti ADB, IDB, dan World Bank, dari pemerintah negara lain, atau dari bank-bank internasional (Alamsyah et al., 2020). Kajian pengawasan pinjaman luar negeri menekankan pentingnya pengawasan karena pinjaman luar negeri dapat disertai motif dan persyaratan tertentu serta berpotensi memunculkan penyelewengan bila tidak diawasi (Suryokumoro et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa "kewajiban utang pemerintah kepada kreditor luar negeri" bukan hanya persoalan nominal kewajiban, tetapi juga persoalan tata kelola atas kontrak dan penggunaan dana (Gunawan, 2023; Suryokumoro et al., 2020).

________________________________________

4. UTANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

4.1 Konsep Utang (Al-Dayn) dan Kebolehan Berutang dalam Islam

Kajian konseptual tentang utang dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, utang (al-dayn) dipahami sebagai sesuatu yang berada dalam tanggung jawab pihak lain. Dalam kerangka negara, studi tersebut menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang transaksi utang, baik pada level individu maupun bernegara, dengan syarat praktiknya mengikuti mekanisme akad yang sesuai norma dan nilai Islam. Literatur kebijakan utang dalam tinjauan ekonomi Islam juga menyatakan bahwa pengambilan utang (dalam negeri dan luar negeri) dapat diperbolehkan (mubah) sepanjang bebas dari unsur riba/bunga dan penyimpangan syariah lainnya.

Namun demikian, literatur Islam juga menggarisbawahi perlunya disiplin dan kehati-hatian dalam penciptaan utang. Sebuah artikel yang membahas solusi krisis utang berdaulat menegaskan pentingnya pembatasan (restraint) dalam pembiayaan berbasis utang bagi individu, korporasi, maupun pemerintah, serta mengkaji prinsip-prinsip penanganan utang berbasis ajaran Islam. Dengan demikian, "utang publik" dapat dibahas dalam dua lapisan: (i) status kebolehan (permissibility), dan (ii) batasan kehati-hatian (prudential restraint) dalam pemanfaatannya.

4.2 Dua Arus Pandangan tentang Utang Luar Negeri Negara dalam Ekonomi Islam

Beberapa rujukan menampilkan perbedaan pandangan ulama dan ahli ekonomi Islam tentang utang luar negeri. Salah satu studi menyebut dua pendapat: (1) pandangan yang melarang negara Islam melakukan pembiayaan defisit yang berimplikasi pada pelarangan utang, dikaitkan dengan fase pemerintahan awal, dan (2) pandangan yang memperbolehkan anggaran defisit melalui utang pada negara modern untuk menutup kekurangan modal (Pratama, 2017).

Kajian kebijakan pendapatan-belanja ekonomi Islam juga mengemukakan bahwa terdapat pandangan yang tidak memperbolehkan menutup defisit dengan utang luar negeri atas dasar pertimbangan preventif, karena mekanisme utang luar negeri lazimnya memakai sistem bunga, sedangkan bunga dipandang terlarang dalam Islam (Subagiyo & Budiman, 2020). Artikel lain menegaskan bahwa dalam perspektif Islam, bunga (apa pun motif dan tingkatnya) dipandang sebagai riba dan karenanya dilarang, sehingga secara normatif disimpulkan bahwa negara Islam "sebaiknya" tidak memiliki utang luar negeri berbunga.

Pada saat yang sama, literatur konseptual tentang utang negara dalam Islam juga memuat pandangan yang memperbolehkan utang luar negeri jika menggunakan skema external financing yang sesuai syariah dan bertujuan saling membantu, dengan contoh akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain. Dengan demikian, perbedaan utama di antara pandangan-pandangan tersebut bukan pada ada/tidaknya kebutuhan pembiayaan, melainkan pada struktur kontrak (akad), keberadaan riba, dan dampak ketergantungan/kemudaratan (Pratama, 2017; Subagiyo & Budiman, 2020).

4.3 Riba (Bunga) dan Problematisasi Utang Publik Konvensional

Sejumlah rujukan secara eksplisit mengaitkan utang luar negeri pemerintah dengan isu riba. Studi komparatif indikator utang luar negeri dalam perspektif ekonomi Islam menyatakan bahwa utang luar negeri pemerintah yang mensyaratkan penambahan (bunga) dan waktu dipandang masuk kategori riba nasi'ah (Pratama, 2017). Artikel lain dalam perspektif ekonomi syariah menegaskan bahwa utang luar negeri dapat membebani APBN karena harus dibayar beserta bunganya, dan bahkan dapat memunculkan persoalan makro seperti tekanan pada nilai tukar maupun inflasi dalam narasi yang mereka bangun.

Dalam gagasan optimalisasi zakat untuk APBN, penulis menilai bahwa praktik utang luar negeri dan implikasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama karena dasar bunga yang dipandang riba serta dampak pada martabat dan integritas bangsa dalam argumentasi normatif penulis. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, "utang publik" tidak dinilai netral: ia dievaluasi melalui lensa kehalalan akad dan konsekuensi kemaslahatan/kemudaratan (Pratama, 2017).

________________________________________

5. PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN UTANG PUBLIK

5.1 Kemaslahatan Publik, Kemampuan Bayar, dan Orientasi Kesejahteraan

Salah satu rujukan menyatakan bahwa menurut Al-Ghazali, pinjaman publik dibolehkan bila dikaitkan dengan kepentingan sektor publik, dengan syarat negara mengantisipasi pendapatan masa depan untuk membayar utang tersebut. Hal ini menempatkan utang sebagai instrumen yang secara moral-ekonomi harus diarahkan pada public interest dan disertai perencanaan kapasitas pembayaran (repayment capacity planning).

Literatur lain juga menyatakan bahwa utang dalam batas syariah dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan negara demi menargetkan kesejahteraan masyarakat, dan bahwa kebijakan utang perlu ditimbang dari urgensi manfaat bagi masyarakat.

Di sisi risiko, beberapa tulisan kebijakan fiskal mengingatkan tentang jebakan utang (debt trap) ketika utang meningkat dan memberatkan anggaran negara untuk pembayaran utang dan bunga, serta menggambarkan pola "gali lubang tutup lubang" ketika defisit ditutup oleh transaksi utang luar negeri dan membebani pembayaran utang berikutnya (Khatimah, 2017). Literatur ekonomi politik utang luar negeri juga menyoroti bahwa pinjaman luar negeri dapat disertai persyaratan kebijakan yang berat dan tidak selalu menguntungkan posisi negara berkembang.

Sintesis dari rujukan-rujukan ini memperlihatkan bahwa dalam ekonomi Islam, justifikasi utang publik menuntut: (i) tujuan maslahat, (ii) kemampuan bayar, dan (iii) mitigasi ketergantungan dan mudarat struktural (Khatimah, 2017).

5.2 Akuntabilitas, Amanah, dan Tata Kelola (Good Governance) Utang

Kerangka tata kelola juga ditonjolkan dalam literatur. Dalam pembahasan kebijakan belanja dan pendapatan ekonomi Islam, disebutkan prinsip taqwa dan amanah pemerintah dalam menggunakan anggaran (Subagiyo & Budiman, 2020). Dalam konteks perjanjian pinjaman pemerintah, prinsip good governance yang perlu dipertimbangkan antara lain: (1) penerbitan/pengadaan utang melalui mekanisme APBN dan/atau persetujuan parlemen, (2) koordinasi pemerintah (Kementerian Keuangan, Bappenas) dan Bank Indonesia dalam perencanaan/pengelolaan utang, dan (3) akuntabilitas pengelolaan utang serta publikasi data/informasi utang (Gunawan, 2023).

Sejalan dengan itu, studi tentang pengawasan penggunaan pinjaman luar negeri menegaskan urgensi pengawasan untuk mencegah intervensi politik, memastikan penggunaan tepat sasaran, dan mencegah penyelewengan/korupsi (Suryokumoro et al., 2020). Karena itu, dalam sintesis ekonomi Islam, evaluasi utang publik tidak cukup pada "halal/haram akad", tetapi juga menuntut akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan agar tujuan maslahat publik benar-benar tercapai (Gunawan, 2023; Subagiyo & Budiman, 2020; Suryokumoro et al., 2020).

5.3 Klasifikasi Reproductive Debt vs. Dead Weight Debt sebagai Alat Baca Kemanfaatan

Beberapa rujukan menggunakan klasifikasi reproductive debt versus dead weight debt. Reproductive debt dijelaskan sebagai utang yang dijamin dengan kekayaan negara (nilai jaminan setara), sedangkan dead weight debt adalah utang tanpa jaminan kekayaan. Klasifikasi serupa juga diulang dalam pembahasan kebijakan ekonomi Islam (Subagiyo & Budiman, 2020) dan dalam kajian kebijakan utang yang menempatkan klasifikasi tersebut sebagai cara melihat bobot risiko dan beban.

Dalam sintesis perspektif Islam, klasifikasi ini dapat dipakai sebagai alat analitis untuk menilai apakah utang publik cenderung produktif/berbasis aset dan terukur risikonya (lebih dekat ke reproductive) atau cenderung menambah beban tanpa dukungan aset/arus manfaat publik yang jelas (lebih dekat ke dead weight) (Subagiyo & Budiman, 2020).

________________________________________

6. INSTRUMEN SYARIAH DALAM PORTOFOLIO UTANG PUBLIK

6.1 Sukuk Negara sebagai Pembiayaan APBN dan Proyek Publik

Dalam portofolio pembiayaan defisit Indonesia, selain pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi negara (SUN), telah diterbitkan instrumen berbasis syariah yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/sukuk (Darmawan, 2022). Studi tentang Project Based Sukuk (PBS) menyatakan bahwa pemerintah menerbitkan PBS untuk membiayai proyek infrastruktur yang dialokasikan dalam APBN, serta menilai bahwa peningkatan penerbitan PBS menunjukkan meningkatnya minat investor pada instrumen berkonsep syariah (Manoppo, 2007).

Studi lain tentang kontribusi sukuk menyatakan bahwa sukuk digunakan bersama sumber pembiayaan lain (pajak, obligasi, utang luar negeri) dan bahwa peran sukuk dalam pembiayaan pembangunan meningkat, sementara peran utang luar negeri menurun dalam periode yang mereka laporkan. Dalam konteks ini, sukuk menjadi bagian dari "utang publik" (kewajiban pemerintah), tetapi dirancang untuk konsisten dengan prinsip syariah (Darmawan, 2022; Manoppo, 2007).

6.2 Karakter Sukuk: Berbasis Aset dan Konsekuensi Struktural

Sebuah pembahasan kebijakan sukuk menjelaskan bahwa sukuk mentransformasikan kontrak pembiayaan syariah berbasis risk sharing dan kepemilikan/arus kas aset menjadi sekuritas yang dapat diperdagangkan (Rusdiyantoro & Simanjuntak, 2022). Rujukan yang sama menekankan bahwa sifat asset-backed sukuk dapat membantu sebagian penerbit berdaulat memperoleh peringkat kredit yang lebih tinggi dibanding pembiayaan obligasi tanpa jaminan, namun biaya penstrukturan dan penerbitan sukuk cenderung lebih tinggi serta memerlukan identifikasi arus kas aset dan dapat membatasi fleksibilitas fiskal melalui ring-fencing pendapatan (Rusdiyantoro & Simanjuntak, 2022).

Dengan demikian, dari perspektif ekonomi Islam, sukuk sering diposisikan sebagai instrumen utang publik yang lebih selaras dengan prinsip keterkaitan pembiayaan dengan aset/aktivitas riil, tetapi bukan tanpa biaya tata kelola dan desain kontrak (Manoppo, 2007; Rusdiyantoro & Simanjuntak, 2022).

6.3 Hubungan Kondisi Fiskal dan Pengembangan Pasar Sukuk Negara

Kajian lintas negara OKI menemukan bahwa variabel kebijakan fiskal berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pasar sukuk negara: utang publik berperan sebagai variabel fiskal yang mempromosikan penerbitan sukuk negara, sedangkan defisit fiskal berdampak negatif pada perkembangan sukuk dalam temuan mereka (Gazali, 2019). Temuan ini penting untuk sintesis: ia mengisyaratkan bahwa sekalipun sukuk sering dipromosikan sebagai alternatif syariah, dinamika penerbitannya tetap terkait dengan kondisi fiskal (utang dan defisit) yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak memperburuk keberlanjutan fiskal (Gazali, 2019; Sholikha et al., 2023).

________________________________________

7. ALTERNATIF NON-UTANG DALAM KERANGKA EKONOMI ISLAM: ZAKAT DAN WAKAF

Sebagian literatur ekonomi Islam mendorong eksplorasi sumber pembiayaan selain utang. Gagasan optimalisasi zakat dalam APBN menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk menutup defisit APBN, tetapi hanya untuk kelompok asnaf tertentu (dalam temuan penulis), dan menegaskan bahwa penerimaan zakat dalam sistem Islam dipandang sebagai milik individu (asnaf), bukan milik negara, sementara negara bertanggung jawab mengelolanya.

Literatur kebijakan utang dalam tinjauan ekonomi Islam juga menyebut wakaf sebagai alternatif pembiayaan program pembangunan, dipahami sebagai sedekah jariah yang manfaatnya bersifat publik dan berkelanjutan. Sintesisnya: dalam ekonomi Islam, penguatan instrumen sosial (zakat/wakaf) dipandang dapat menjadi komplemen untuk mengurangi tekanan pembiayaan berbasis utang, walaupun masing-masing memiliki batasan syariah dan kelembagaan.

________________________________________

8. RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL DAN IMPLIKASI NORMATIF ISLAM

Berdasarkan kajian literatur di atas, "utang publik/utang pemerintah" dalam pengertian yang paling sesuai dengan konteks pembahasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Total kewajiban utang pemerintah (terutama pemerintah pusat) kepada para kreditor domestik dan kreditor luar negeri, baik yang timbul dari penerbitan surat utang pemerintah (SBN/SUN/SPN dan instrumen syariah seperti SBSN/sukuk) maupun dari perjanjian pinjaman, yang mensyaratkan pembayaran pokok dan/atau bunga/imbal hasil di masa depan (Abimayu & Laut, 2022; Darmawan, 2022; Kurniawan & Rahman, 2019; Subagiyo & Budiman, 2020).

Dalam ekonomi Islam, status kebolehan dan kualitas kebijakan "utang publik" kemudian dinilai melalui empat dimensi utama:

1. Kesesuaian akad dan bebas riba, sebagai problem utama pada utang berbunga (Pratama, 2017);

2. Orientasi maslahat publik dan produktivitas penggunaan, misalnya pembiayaan infrastruktur dan proyek publik (Manoppo, 2007);

3. Kemampuan bayar dan kehati-hatian agar tidak jatuh ke dalam jebakan utang (Khatimah, 2017); dan

4. Tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas agar utang tidak menjadi kanal intervensi politik/korupsi dan benar-benar tepat sasaran (Gunawan, 2023; Suryokumoro et al., 2020).

________________________________________

9. SIMPULAN

Utang publik sebagai total kewajiban utang pemerintah kepada kreditor domestik dan luar negeri merupakan instrumen kebijakan fiskal yang kompleks, baik dari sisi teknis maupun normatif. Dari sisi teknis, portofolio utang pemerintah terdiri atas instrumen surat utang negara, sukuk, dan pinjaman langsung dengan berbagai jangka waktu dan mata uang. Dari sisi normatif ekonomi Islam, utang publik dievaluasi secara multidimensi: tidak hanya dari aspek kebolehan akad, tetapi juga dari aspek kesesuaian syariah, kemaslahatan, kemampuan bayar, dan tata kelola.

Sukuk negara muncul sebagai instrumen yang relatif lebih selaras dengan prinsip syariah karena keterkaitan dengan aset riil, meski tetap menghadirkan tantangan struktural dari sisi biaya dan fleksibilitas fiskal. Sementara itu, instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf dapat berperan sebagai komplemen strategis untuk mengurangi tekanan pembiayaan berbasis utang, sekalipun dengan batasan syariah dan kelembagaan yang perlu diperhatikan. Pengelolaan utang publik yang bertanggung jawab dalam kerangka ekonomi Islam, karenanya, menuntut integrasi antara kepatuhan akad, orientasi maslahat, dan penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abimayu, A., & Laut, L. T. (2022). Analisis pengaruh investasi asing, ekspor dan pembayaran utang publik terhadap produk domestik bruto di Indonesia tahun 1986-2019. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(1), 181–200. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i1.3507

Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan hutang negara dalam perspektif Islam. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 62. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924

Darmawan, I. D. M. B. A. (2022). Dampak utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi, 15(2), 57–69. https://doi.org/10.24071/jpea.v15i2.5077

Florencia, E. (2022). The impact of the deficit on the government budget debt for the period 2009 to 2021. https://doi.org/10.31219/osf.io/sekvz

Gazali, M. (2019). Defisit anggaran utang negara dan optimalisasi zakat dalam APBN gagasan ekonomi Islam. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, 2. https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5770

Gunawan, S. (2023). Kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/tfker

Khatimah, H. (2017). Sukuk dan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 11(1), 83–103. https://doi.org/10.33558/optimal.v11i1.211

Kurniawan, T., & Rahman, A. A. (2019). Project based sukuk (PBS) and its implementation in economic development in Indonesia. Al-Adalah, 16(1), 41–66. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3988

Manoppo, V. (2007). Utang luar negeri Indonesia: Perspektif ekonomi politik. Journal of Indonesian Applied Economics, 1(1), 1–2007. https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2007.001.01.5

Pratama, R. H. (2017). Perbandingan risiko portofolio utang pemerintah Indonesia dalam pembiayaan defisit. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 1(2), 11–26. https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.85

Rusdiyantoro, I., & Simanjuntak, R. A. (2022). Kesinambungan fiskal Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 4(1), 20–29. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1706

Sholikha, A., Wulandari, S. F., Khairunnisa, N., & Rohim, A. N. (2023). Praktik kebijakan utang dalam negeri dan luar negeri Indonesia dalam tinjauan ekonomi Islam. Islamic Economics and Business Review, 2(2). https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6005

Subagiyo, R., & Budiman, A. (2020). Analisis komparatif indikator penerapan utang luar negeri Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 82. https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2811

Suryokumoro, H., Sukarmi, S., & Ula, H. (2020). Model pengawasan penggunaan pinjaman luar negeri: Studi World Bank dan IMF di Indonesia. Kertha Patrika, 42(2), 192. https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p07