01144 - Upah Riil dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Keadilan, dan Implikasi Kebijakan

Real Wage in Islamic Economic Perspective: Concept, Justice, and Policy Implications

Abstract

This article examines the concept of real wage within the framework of Islamic economics, synthesizing economic theory and normative Islamic principles. Real wage, defined as nominal wage adjusted for price levels to reflect actual purchasing power, is analyzed through the lens of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) — particularly the concept of ujrah (wage) within the ijarah (lease/employment) contract. The study finds that Islamic economic thought does not limit the assessment of fair wages to nominal figures or market mechanisms alone; rather, it demands substantive evaluation based on workers' real ability to meet basic needs (hajat asasiyyah) with dignity. Inflation is identified as a critical variable that erodes real wages and, consequently, undermines the principle of justice (al-'adl) in Islamic wage-setting. Policy implications include the necessity of incorporating price dynamics into minimum wage determination, as well as the relevance of profit-sharing mechanisms (mudharabah) as an institutional alternative to maintain compensation equity. This article concludes that real wage, in the Islamic economic framework, constitutes a measure more consistent with the objectives of justice and human welfare than nominal wage alone.

Keywords: real wage, Islamic economics, ujrah, ijarah, wage justice, inflation, mudharabah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep upah riil dalam kerangka ekonomi Islam dengan mensintesiskan teori ekonomi dan prinsip normatif Islam. Upah riil, yang didefinisikan sebagai upah nominal yang disesuaikan dengan tingkat harga guna mencerminkan daya beli aktual pekerja, dianalisis melalui lensa fikih muamalah — khususnya konsep ujrah (upah) dalam akad ijarah (sewa-menyewa/upah-mengupah). Kajian ini menemukan bahwa pemikiran ekonomi Islam tidak membatasi penilaian upah yang adil hanya pada angka nominal atau mekanisme pasar semata, melainkan menuntut evaluasi substantif berdasarkan kemampuan riil pekerja dalam memenuhi kebutuhan pokok secara layak dan bermartabat. Inflasi diidentifikasi sebagai variabel kritis yang menggerus upah riil dan, pada gilirannya, melemahkan prinsip keadilan (al-'adl) dalam penetapan upah menurut Islam. Implikasi kebijakan mencakup keniscayaan memasukkan dinamika harga ke dalam penetapan upah minimum, serta relevansi mekanisme bagi hasil (mudharabah) sebagai alternatif institusional untuk menjaga kelayakan kompensasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa upah riil, dalam kerangka ekonomi Islam, merupakan ukuran yang lebih konsisten dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan manusia dibandingkan upah nominal semata.

Kata kunci: upah riil, ekonomi Islam, ujrah, ijarah, keadilan upah, inflasi, mudharabah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam wacana ekonomi kontemporer, isu pengupahan kerap diperdebatkan dari dua sisi yang saling berhadapan: kepentingan pekerja atas penghasilan yang layak dan kepentingan pengusaha atas efisiensi biaya produksi. Di tengah ketegangan tersebut, satu konsep teknis yang sesungguhnya menjadi jantung persoalan sering kali luput dari perhatian, yakni perbedaan antara upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah jumlah uang yang secara eksplisit dibayarkan kepada pekerja, sedangkan upah riil mencerminkan kemampuan nyata upah tersebut untuk ditukarkan dengan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Dalam kamus istilah ekonomi, upah riil (nomor 412) didefinisikan sebagai upah nominal yang telah disesuaikan dengan tingkat harga; mencerminkan daya beli sebenarnya dari penghasilan tenaga kerja. Definisi ini, meskipun ringkas, menyimpan implikasi yang sangat luas — baik dari sudut pandang ilmu ekonomi konvensional maupun dari perspektif ekonomi Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan pemenuhan kebutuhan hidup secara layak.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis konsep upah riil dalam bingkai ekonomi Islam. Pembahasan mencakup: (1) definisi dan signifikansi upah riil; (2) landasan akad dalam fikih muamalah; (3) kriteria keadilan upah dalam Islam; (4) peran inflasi sebagai ancaman terhadap kelayakan upah riil; (5) rentang normatif penetapan upah; serta (6) mekanisme alternatif berbasis bagi hasil. Artikel diakhiri dengan sintesis definisi operasional upah riil menurut ekonomi Islam.

________________________________________

2. Definisi Upah Riil dan Urgensinya

Dalam literatur ekonomi, upah riil dipahami sebagai upah yang mencerminkan daya beli pekerja, yakni kemampuan upah yang diterima untuk ditukarkan dengan barang dan jasa kebutuhan hidup; karena itu ia berbeda dari upah nominal yang sekadar jumlah uang yang dibayarkan (Ariyanto, 2017; Solikin & Sugema, 2005). Secara konseptual, upah riil sering dirumuskan sebagai upah nominal dibagi tingkat harga (misalnya W/P), sehingga perubahan tingkat harga (inflasi) dapat mengubah upah riil meskipun upah nominal tidak berubah (Nonak et al., 2024; Soekarni et al., 2010).

Perspektif ini juga ditegaskan dalam kajian hukum ketenagakerjaan Indonesia: bagi pekerja, yang menentukan pemenuhan kebutuhan hidup bukanlah kenaikan angka upah nominal semata, melainkan apakah kenaikan tersebut mengimbangi kenaikan harga; jika tidak, maka kesejahteraan riil tidak meningkat (Ariyanto, 2017; Wahyudi, 2019).

Dengan demikian, frasa "upah nominal yang telah disesuaikan dengan tingkat harga; mencerminkan daya beli sebenarnya dari penghasilan tenaga kerja" selaras dengan definisi upah riil sebagai ukuran kesejahteraan berbasis daya beli (Ariyanto, 2017; Soekarni et al., 2010; Wahyudi, 2019).

________________________________________

3. Kerangka Ekonomi Islam: Upah sebagai Ujrah dalam Akad Pertukaran Jasa (Ijarah)

Dalam terminologi fikih muamalah, transaksi yang mempertemukan uang dengan tenaga kerja/jasa manusia disebut ujrah (upah), dan ia berbeda dari transaksi barang dengan uang (harga) (Tarsidin, 2009). Kerangka ini diletakkan sebagai bagian dari ekonomi Islam yang menekankan keterkaitan transaksi keuangan dengan aktivitas sektor riil; termasuk di dalamnya akad ijarah (sewa-menyewa/upah-mengupah) sebagai pertukaran jasa dengan imbalan (Tarsidin, 2009). Dalam konsepsi ini, upah dipandang sebagai hak pihak yang bekerja dan menjadi kewajiban pihak pemberi kerja (Macroeconomic Modelling, 1988), sejalan dengan pembahasan tentang perlunya pemenuhan hak-hak pekerja melalui praktik pengupahan yang tidak merendahkan martabat manusia (Hubbansyah et al., 2023).

Implikasinya terhadap konsep upah riil adalah: karena ujrah dimaksudkan sebagai imbalan yang nyata manfaatnya bagi pekerja, maka evaluasi kelayakan ujrah secara substantif tidak cukup berhenti pada besaran nominal, tetapi harus melihat kemampuan riil upah tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup pekerja (Ariyanto, 2017; Macroeconomic Modelling, 1988; Solikin & Sugema, 2005).

________________________________________

4. Upah Riil yang Adil (Al-'Adl) dalam Ekonomi Islam: Bukan Sekadar Angka, tetapi Kelayakan Riil dan Dimensi Kemanusiaan

Kajian tentang "upah berkeadilan" dalam perspektif Islam menekankan bahwa upah adalah kompensasi atas manfaat kerja yang dilakukan secara benar, dan harus ditautkan pada prinsip keadilan (al-'adl) serta akhlak yang menghormati aspek kemanusiaan (Macroeconomic Modelling, 1988). Pada tataran operasional, prinsip keadilan ini dihubungkan dengan dua jangkar utama penentuan upah: (i) upah pasar (market wage) dan (ii) kontribusi produktivitas tenaga kerja (misalnya value of marginal product of labour) (Macroeconomic Modelling, 1988), sehingga upah tidak diputus secara arbitrer dan tetap mempertimbangkan realitas pasar serta produktivitas (Macroeconomic Modelling, 1988; Soekarni et al., 2010). Namun, kajian yang sama menegaskan bahwa Islam tidak membatasi penetapan upah hanya pada mekanisme pasar dan produktivitas; ia menambahkan pertimbangan kemanusiaan, yakni upah harus mampu memenuhi kebutuhan pokok secara layak (Macroeconomic Modelling, 1988).

Poin "kebutuhan pokok" ini dijabarkan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan juga kebutuhan yang terkait martabat — termasuk pendidikan dan kesehatan pekerja beserta keluarganya — sehingga standar "adil" dalam Islam bersifat real-welfare oriented (berorientasi pada kesejahteraan riil), bukan sekadar "kompensasi nominal" (Macroeconomic Modelling, 1988; S, 2016). Bahkan, kajian lain yang membahas "kehidupan wajar" dalam Islam menegaskan bahwa kualitas hidup yang layak tidak ditentukan oleh pendapatan semata; elemen non-material/spiritual juga masuk dalam horizon kesejahteraan menurut pandangan hidup Islam, sehingga dimensi kelayakan tidak identik dengan besaran uang belaka (S, 2016).

Dengan kerangka tersebut, upah riil dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai ukuran yang lebih konsisten dengan tujuan keadilan: yang dinilai bukan hanya "berapa rupiah dibayar", tetapi "seberapa jauh ujrah itu benar-benar mencukupi secara riil (daya beli) untuk hidup layak dan bermartabat" (Ariyanto, 2017; Macroeconomic Modelling, 1988; S, 2016).

________________________________________

5. Inflasi dan Penurunan Upah Riil: Isu Etika dan Kebijakan dalam Perspektif Islam

Karena upah riil bergantung pada tingkat harga, inflasi dapat menurunkan pendapatan riil dan daya beli, terutama ketika upah nominal tidak naik sebanding dengan kenaikan harga (Aprilya, 2021; Wahyudi, 2019). Dalam konteks penetapan upah minimum, kajian kausalitas UMR–inflasi di D.I. Yogyakarta menegaskan bahwa apabila penetapan upah minimum tidak memperhatikan inflasi, maka upah riil yang diterima pekerja berkurang karena kemampuan membeli kebutuhan hidup turun (Aprilya, 2021). Kajian tersebut juga menyatakan bahwa memasukkan inflasi sebagai pertimbangan dalam penetapan upah minimum dipandang selaras dengan prinsip "kelayakan" dalam perspektif ekonomi Islam, karena membantu menjaga agar pekerja tetap mampu memenuhi komponen kebutuhan hidup layak ketika harga-harga meningkat (Aprilya, 2021).

Sejalan dengan itu, pembahasan hukum pengupahan menegaskan bahwa kenaikan upah nominal tidak bermakna bagi pekerja apabila kenaikan harga kebutuhan hidup menghapus daya beli, sehingga fokus normatifnya adalah menjaga upah riil (Ariyanto, 2017; Wahyudi, 2019).

Dalam kerangka ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan pemenuhan kebutuhan dasar, inflasi menjadi variabel kunci karena ia memengaruhi apakah ujrah tetap "adil" secara substantif; oleh sebab itu, menjaga daya beli (upah riil) melalui desain kebijakan pengupahan yang memperhitungkan perubahan harga dapat dipahami sebagai bagian dari pemenuhan aspek kelayakan dan perlindungan pekerja (Aprilya, 2021; Ariyanto, 2017; Macroeconomic Modelling, 1988).

________________________________________

6. Rentang Minimum–Maksimum dan Orientasi pada Upah Riil dalam Penetapan Upah Menurut Islam

Kajian "upah berkeadilan" menyatakan bahwa, karena berlandaskan keadilan dan akhlak, penetapan upah dalam Islam dikaitkan dengan batasan bahwa upah riil semestinya berada dalam rentang yang memperhatikan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan, serta tidak berhenti pada klaim angka nominal (Macroeconomic Modelling, 1988). Di sisi lain, sistem hukum pengupahan (dalam konteks Indonesia) juga menempatkan tujuan pengupahan pada jaminan penghasilan layak dan perlindungan pengupahan (termasuk perangkat kebijakan upah minimum) (Ariyanto, 2017), yang secara konseptual selaras dengan orientasi Islam pada kelayakan hidup dan perlindungan dari praktik pengupahan yang mengabaikan kemanusiaan (Hubbansyah et al., 2023; Macroeconomic Modelling, 1988).

Secara metodologis, mengubah upah nominal menjadi upah riil dapat dilakukan dengan deflator indeks harga (misalnya menggunakan deflator indeks harga konsumen), sebagaimana ditunjukkan dalam studi yang mengonversi upah nominal per jam menjadi upah riil per jam menggunakan deflator IHK (Tangke, 2023). Prosedur ini konsisten dengan definisi upah riil sebagai upah nominal yang disesuaikan dengan tingkat harga untuk merepresentasikan daya beli (Ariyanto, 2017; Soekarni et al., 2010; Tangke, 2023).

________________________________________

7. Mekanisme Alternatif: Bagi Hasil (Mudharabah) dan Penautan Ujrah pada Hasil Usaha

Salah satu isu praktis dalam konflik upah adalah ketegangan antara keinginan pekerja atas upah yang memadai dan kekhawatiran pengusaha atas beban biaya (Ulma & Julia, 2022). Studi kasus pada UMKM Puti Minang Group menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil (mudharabah) dipandang menghargai nilai manusia dan menjadikan hasil riil (keuntungan/kerugian riil) sebagai patokan kompensasi; akibatnya nominal yang diterima pekerja berfluktuasi mengikuti kinerja riil usaha (Ulma & Julia, 2022).

Dalam bingkai ini, orientasi pada "riil" — bukan sekadar nominal tetap — secara konseptual sejalan dengan gagasan upah riil sebagai ukuran kesejahteraan berbasis daya beli dan kondisi ekonomi yang aktual (termasuk tekanan harga) (Ariyanto, 2017; Solikin & Sugema, 2005; Ulma & Julia, 2022; Wahyudi, 2019). Artinya, walaupun mudharabah bukan definisi upah riil itu sendiri, mekanisme ini dapat dibaca sebagai upaya institusional untuk menjaga kelayakan kompensasi dengan menautkannya pada realitas hasil usaha, yang relevan dengan tujuan keadilan dan kelayakan dalam pengupahan Islam (Macroeconomic Modelling, 1988; Ulma & Julia, 2022).

________________________________________

8. Sintesis: Definisi Operasional Upah Riil Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, upah riil menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan secara akademik sebagai berikut:

Pertama, secara ukuran (measurement): upah riil adalah upah nominal yang disesuaikan dengan tingkat harga (misalnya W/P atau dideflasikan dengan indeks harga) sehingga mencerminkan daya beli pekerja untuk memperoleh barang dan jasa kebutuhan hidup (Ariyanto, 2017; Soekarni et al., 2010; Tangke, 2023).

Kedua, secara akad (institutional form): upah adalah ujrah dalam akad pertukaran jasa (ijarah), yaitu imbalan atas jasa/tenaga kerja yang menjadi hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja (Macroeconomic Modelling, 1988; Tarsidin, 2009).

Ketiga, secara normatif (Islamic criteria): penilaian "adil dan layak" tidak berhenti pada nominal, melainkan pada kecukupan riil untuk memenuhi kebutuhan dasar (termasuk aspek yang terkait martabat seperti pendidikan dan kesehatan) dengan tetap mempertimbangkan keadilan, moralitas, dan aspek kemanusiaan; pasar dan produktivitas dapat menjadi rujukan, namun tidak cukup tanpa pertimbangan kelayakan hidup (Macroeconomic Modelling, 1988; S, 2016).

Keempat, secara kebijakan (policy relevance): karena inflasi dapat menurunkan upah riil dan kesejahteraan, memasukkan dinamika harga (inflasi/KHL) dalam penetapan upah minimum dipandang penting untuk menjaga kelayakan dan konsistensi dengan prinsip ekonomi Islam tentang pemenuhan kebutuhan hidup layak (Aprilya, 2021; Ariyanto, 2017).

________________________________________

9. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa upah riil bukan sekadar konsep teknis dalam ilmu ekonomi, tetapi memiliki resonansi normatif yang kuat dalam kerangka ekonomi Islam. Melalui prinsip al-'adl, akad ijarah, dan orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, ekonomi Islam menempatkan upah riil — bukan upah nominal — sebagai tolok ukur yang lebih otentik bagi keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Implikasi praktis dari kajian ini setidaknya mencakup dua hal. Pertama, kebijakan penetapan upah minimum perlu secara eksplisit memperhitungkan inflasi agar nilai riil upah tidak terkikis oleh kenaikan harga. Kedua, mekanisme alternatif berbasis bagi hasil (mudharabah) layak dipertimbangkan sebagai instrumen yang lebih responsif terhadap realitas ekonomi aktual dibandingkan sistem upah nominal tetap. Kedua pendekatan tersebut, baik regulatoris maupun institusional, mencerminkan semangat ekonomi Islam dalam menjaga martabat dan kesejahteraan pekerja secara substantif.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aprilya, N. W. (2021). Tokoh pemikir ekonomi David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan Jean Baptiste Say. https://doi.org/10.31219/osf.io/vxfy6

Ariyanto, A. (2017). Critical review: Inflasi dan pertumbuhan jangka panjang: Sebuah teori baru Keynesian dan bukti semiparametrik lanjut. https://doi.org/10.31227/osf.io/5ydqg

Hubbansyah, A. K., Hakim, D. B., Hartoyo, S., & Widyastutik, W. (2023). Analisis empiris atas teori dualistik ekonomi Lewis: Studi kasus Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 12(1), 1–22. https://doi.org/10.29244/jekp.12.1.2023.1-22

Macroeconomic modelling. (1988). https://doi.org/10.1016/c2009-0-14094-1

Nonak, M. O., Djata, B. T., & Penu, Y. P. (2024). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum regional di Provinsi NTT tahun 2010–2021. J.e.q, 3(1), 16–21. https://doi.org/10.37478/jeq.v3i1.3990

S, U. C. (2016). Model kebijakan pemerintah Indonesia dalam sistem pengupahan. Jurnal Wawasan Yuridika, 34(1), 1. https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.106

Soekarni, M., Sugema, I., & Widodo, P. R. (2010). Persistensi pengangguran di Indonesia dan upaya penanggulangannya berdasarkan analisis data mikro. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(2), 161–206. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i2.354

Solikin, S., & Sugema, I. (2005). Rigiditas harga–upah dan implikasinya pada kebijakan moneter di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 7(2). https://doi.org/10.21098/bemp.v7i2.106

Tangke, D. M. (2023). Dampak upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku. Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 18(1), 53–65. https://doi.org/10.34152/fe.18.1.53-65

Tarsidin, T. (2009). Pengangguran struktural: Faktor yang mempengaruhi dan dinamikanya. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 11(3), 201–231. https://doi.org/10.21098/bemp.v11i3.336

Ulma, D. N., & Julia, A. (2022). Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam mendorong bonus demografi di Kecamatan Sukajadi Bandung. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 105–114. https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1217

Wahyudi, H. (2019). Sistem bagi hasil mudharabah sebagai mekanisme self regulating terhadap kenaikan upah minimum regional pada UMKM Puti Minang Group (PtM). Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 184–193. https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10089