01143 - Upah Minimum dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep Ujrah dan Kaitannya dengan Kebijakan Pengupahan di Indonesia

Minimum Wage in Islamic Economic Perspective: The Concept of Ujrah and Its Relation to Wage Policy in Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep upah minimum dalam perspektif ekonomi Islam (ujrah) dan kaitannya dengan kebijakan pengupahan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research), tulisan ini menelaah berbagai literatur ekonomi Islam, regulasi ketenagakerjaan, serta kajian komparatif antara prinsip Islam dan kebijakan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa upah minimum dalam ekonomi Islam tidak sekadar dipahami sebagai angka administratif, melainkan sebagai ambang moral-hukum yang menjamin kelayakan hidup pekerja beserta keluarganya. Dua prinsip utama yang menopangnya adalah prinsip keadilan (al-'adl) dan kelayakan (kifayah), yang mensyaratkan kejelasan akad, proporsionalitas, serta pemenuhan kebutuhan pokok. Ekonomi Islam juga membuka ruang bagi intervensi negara dalam penetapan upah minimum manakala mekanisme pasar gagal melindungi pekerja. Rumusan ini kompatibel dengan konsep wage floor dalam kebijakan pemerintah Indonesia, meskipun terdapat perbedaan penekanan, yakni ekonomi Islam lebih kuat menekankan dimensi keadilan akad, kelayakan hidup, dan larangan kezaliman dalam proses pengupahan.

Kata kunci: upah minimum, ujrah, ekonomi Islam, keadilan upah, kebijakan pengupahan, ijarah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of minimum wage in Islamic economics (ujrah) and its relation to wage policies in Indonesia. Employing a library research approach, this study reviews various Islamic economic literatures, labor regulations, and comparative studies between Islamic principles and state policies. The findings indicate that minimum wage in Islamic economics is not merely understood as an administrative figure, but rather as a moral-legal threshold that guarantees decent living standards for workers and their families. Two main principles underpin this concept: the principle of justice (al-'adl) and adequacy (kifayah), which require clear contracts, proportionality, and the fulfillment of basic needs. Islamic economics also provides room for state intervention in setting minimum wages when market mechanisms fail to protect workers. This formulation is compatible with the concept of a wage floor in Indonesian government policy, although there are differences in emphasis—Islamic economics places stronger emphasis on the dimensions of contractual justice, decent living standards, and the prohibition of injustice in the wage-setting process.

Keywords: minimum wage, ujrah, Islamic economics, wage justice, wage policy, ijarah

________________________________________

1. Pendahuluan

Upah merupakan salah satu isu sentral dalam hubungan ketenagakerjaan, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, upah minimum telah lama menjadi instrumen kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi pengupahan yang tidak layak. Secara normatif, upah minimum diposisikan sebagai "jaring pengaman" (safety net) agar pekerja tidak dibayar terlalu rendah.

Definisi upah minimum sebagai batas upah terendah yang ditetapkan pemerintah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja mencerminkan fungsi protektif yang menjadi inti dari kebijakan pengupahan tersebut. Fungsi ini tampak jelas dalam berbagai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan hingga peraturan turunannya pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Di sisi lain, ekonomi Islam memiliki kerangka konseptual tersendiri dalam memahami upah, yang lazim dibahas dalam kerangka ijarah dan ujrah. Ekonomi Islam tidak memandang upah semata sebagai transaksi ekonomis, melainkan juga sebagai persoalan moral, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kajian tentang upah minimum dalam perspektif ekonomi Islam menjadi penting untuk dilakukan, baik sebagai upaya pengembangan keilmuan maupun sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan konsep upah minimum dalam ekonomi Islam, menelaah prinsip-prinsip normatif yang mendasarinya, serta mengkaji relevansinya dengan kebijakan pengupahan yang berlaku di Indonesia.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, regulasi ketenagakerjaan, dan kajian ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mensintesis berbagai pandangan dan temuan dari sumber-sumber yang dikaji, kemudian menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan konsep upah minimum dalam perspektif ekonomi Islam beserta kaitannya dengan kebijakan pengupahan di Indonesia.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Upah Minimum dalam Kerangka Kebijakan Negara

Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, upah minimum diposisikan sebagai "jaring pengaman" agar pekerja tidak dibayar terlalu rendah. Definisi ini tampak, misalnya, ketika upah minimum dipahami sebagai upah bulanan terendah—meliputi upah pokok termasuk tunjangan tetap—yang ditetapkan gubernur sebagai safety net (Yetniwati, 2017). Tujuan kebijakan upah minimum juga dijelaskan sebagai perlindungan dari upah yang terlalu rendah dan pemenuhan kebutuhan hidup minimum/layak bagi pekerja yang membutuhkan perlindungan (Pamungkas, 2016; Yetniwati, 2017).

Dalam regulasi turunan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menegaskan kebijakan upah minimum untuk mencapai penghasilan yang memadai bagi kehidupan layak pekerja/buruh atas dasar kemanusiaan, serta melarang pemberian upah di bawah ketentuan upah minimum (Aprilsesa et al., 2023; Kennedy, 2024). Dengan demikian, dalam kerangka negara, upah minimum dapat diringkas sebagai batas upah terendah yang ditetapkan pemerintah dan wajib dipatuhi pengusaha demi fungsi perlindungan (jaring pengaman) (Aprilsesa et al., 2023; Kennedy, 2024; Yetniwati, 2017).

Rumusan "batas upah terendah yang ditetapkan pemerintah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja" sejalan dengan fungsi protektif upah minimum sebagai wage floor/safety net yang diuraikan dalam definisi dan tujuan kebijakan upah minimum (Aprilsesa et al., 2023; Kennedy, 2024; Pamungkas, 2016; Yetniwati, 2017).

3.2 Upah (Ujrah) dalam Ekonomi Islam: Basis Konsep

Dalam ekonomi Islam, upah lazim dibahas dalam kerangka ijarah (akad jasa/tenaga), sehingga upah (ujrah) dipandang sebagai kompensasi atas jasa/manfaat kerja yang diberikan tenaga kerja kepada pemberi kerja (Madyasari & Khamim, 2023; Waruwu, 2022). Literatur tafsir-hadis tematik juga menegaskan bahwa praktik ujrah memiliki pijakan nash, misalnya disebutkan keterkaitannya dengan ayat-ayat seperti QS Al-Qashash: 26, QS At-Thalaq: 6, dan QS Al-Baqarah: 233, yang dipahami sebagai rujukan normatif praktik pengupahan (Waruwu, 2022).

Di tingkat prinsip, sejumlah kajian menekankan bahwa Islam menautkan pengupahan dengan dimensi moral (akhlak) dan keadilan: upah dipahami sebagai kompensasi yang harus diberikan secara benar, jujur, dan adil, tidak sekadar transaksi ekonomis (Madyasari & Khamim, 2023; Waliam, 2018). Karena itu, konsep upah dalam ekonomi Islam tidak hanya mempersoalkan berapa yang dibayarkan, tetapi juga bagaimana ditetapkan (akad jelas) dan bagaimana ditunaikan (tepat waktu, tidak zalim) (Lahuri, 2013; Madyasari & Khamim, 2023; Safwan & Benazir, 2023).

3.3 Prinsip Inti Penetapan Upah dalam Ekonomi Islam: Adil dan Layak

Berbagai rujukan dalam literatur menegaskan dua prinsip besar pengupahan Islam, yaitu keadilan dan kelayakan (Fata & Paesol, 2023; Nuraini et al., 2021; Waliam, 2018).

3.3.1 Prinsip Adil (Al-'Adl)

Prinsip adil terutama diletakkan pada kejelasan akad, transparansi, dan proporsionalitas: pekerjaan, waktu, dan besaran upah harus dijelaskan agar tidak memicu sengketa (Ghufron, 2011; Nuraini et al., 2021; Waruwu, 2022). Ghufron bahkan merinci bahwa dalam praktik pengupahan, pekerja semestinya memperoleh kejelasan bentuk kerja (job description), batas waktu (timing), besaran upah (take home pay), dan kebutuhan tenaga/keterampilan (skill) yang harus dikeluarkan (Ghufron, 2011). Literatur lain menekankan bahwa penundaan pembayaran upah tanpa alasan yang sah dipandang sebagai ketidakadilan (kezaliman), dan karena itu pembayaran upah harus sesuai kesepakatan serta tidak ditunda (Lahuri, 2013; Safwan & Benazir, 2023).

3.3.2 Prinsip Layak (Kifayah/Kelayakan Hidup)

Prinsip kelayakan menuntut agar upah mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara patut. Sejumlah sumber merumuskan kebutuhan dasar ini sebagai pemenuhan kebutuhan pokok—misalnya pangan, sandang, dan papan—dan juga memasukkan dimensi kebutuhan keluarga seperti pendidikan dan kesehatan (Waliam, 2018; Waruwu, 2022). Dalam pembahasan Ghufron, kelayakan juga dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup (hifz al-nafs) sehingga upah tidak berhenti pada "minimum formal", tetapi mesti terkait kehidupan layak (Ghufron, 2011). Lahuri menegaskan bahwa selain sebanding dengan kualitas/manfaat kerja, upah harus melebihi batas minimum kebutuhan pokok (Lahuri, 2013).

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, "upah minimum" (batas terendah) tidak cukup dimengerti sebagai angka administratif, melainkan sebagai ambang moral-hukum agar pekerja tidak jatuh pada kondisi tidak layak/tereksploitasi, yang ditopang oleh prinsip adil-layak (Lahuri, 2013; Nuraini et al., 2021; Waliam, 2018).

3.4 Konsep "Batas Upah Minimum" dalam Ekonomi Islam: Bukan Sekadar Kebijakan Administratif

Beberapa sumber secara eksplisit menyebut adanya ide penetapan tingkat upah minimum dalam Islam untuk melindungi pekerja yang posisinya cenderung lemah dalam relasi kerja (Hartono, 2018; Waliam, 2018). Hartono menyatakan bahwa karena posisi pekerja lemah, Islam memberi perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum sesuai prinsip kelayakan (Hartono, 2018). Waliam menguatkan bahwa karena pekerja berada pada posisi lemah berhadapan dengan majikan, diperlukan ketentuan upah minimum yang menutup biaya hidup/kebutuhan pokok (Waliam, 2018).

Lebih lanjut, Waruwu menyatakan bahwa Islam menggariskan upah yang ditetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya—termasuk sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan—secara layak (Waruwu, 2022), sejalan dengan penekanan kelayakan yang juga muncul dalam kajian-kajian lain (Lahuri, 2013; Waliam, 2018). Dalam kerangka ini, "upah minimum menurut ekonomi Islam" dapat dirumuskan sebagai batas upah terendah yang secara moral-hukum harus menjamin kelayakan hidup, ditetapkan melalui akad yang jelas, dan berfungsi mencegah eksploitasi (Hartono, 2018; Lahuri, 2013; Waliam, 2018; Waruwu, 2022).

3.5 Batas Minimum dan Batas Maksimum: Upah dalam Koridor Islam

Sejumlah referensi juga membahas bahwa Islam tidak hanya menolak upah yang jatuh di bawah batas minimum, tetapi juga membahas batas atas (maksimum) agar upah tidak melampaui kontribusi pekerja dalam produksi. Hartono menyatakan bahwa jatuhnya upah di bawah tingkat upah minimum atau naiknya upah melebihi batas upah maksimum seharusnya tidak terjadi, dan menyebut batas upah tertinggi terkait dengan apa yang telah dikerjakan/kontribusi dalam produksi (Hartono, 2018). Batubara juga menyatakan bahwa upah aktual berada "di antara" batas upah minimum dan upah ideal, dipengaruhi interaksi permintaan-penawaran, pertumbuhan ekonomi, kesadaran moral, serta peran negara; sekaligus menekankan bahwa buruh tidak boleh dibayar tidak adil, namun majikan juga tidak boleh dipaksa membayar melampaui kemampuan (Batubara, 2016). Waliam merumuskan hal serupa: upah riil berada di antara upah minimum dan maksimum dengan tetap memperhatikan kebutuhan pekerja serta kemampuan perusahaan (Waliam, 2018).

Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan penekanan dalam sumber-sumber yang dikaji. Sebagian menekankan bahwa upah ditentukan oleh jasa/produktivitas/manfaat kerja (Ghufron, 2011; Lahuri, 2013), sementara ada pula pernyataan yang menyebut upah pekerja ditentukan berdasarkan beban hidup (Yono & Amelia, 2021). Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam literatur yang tersedia terdapat variasi penekanan teoretik, sehingga pembacaan "upah minimum" dalam ekonomi Islam perlu menimbang apakah titik tekannya pada nilai kerja/manfaat atau pada kebutuhan hidup—meskipun keduanya sering muncul bersamaan dalam klaim "adil dan layak" (Ghufron, 2011; Lahuri, 2013; Waruwu, 2022; Yono & Amelia, 2021).

3.6 Peran Pemerintah dalam Penetapan Upah Minimum Menurut Ekonomi Islam

Syakur menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam penentuan upah minimum dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer menuai kontroversi: ada kelompok yang menolak penetapan upah oleh pemerintah, dan ada yang membolehkan atau menilai hal tersebut perlu dilakukan (Syakur, 2018). Namun Syakur juga menyatakan bahwa dalam perspektif ijtihad al-maqāṣidī, intervensi pemerintah dapat dianjurkan bahkan diwajibkan bila kondisi menuntut, karena masalah upah menyangkut hajat hidup masyarakat luas dan pasar tenaga kerja sulit menjadi persaingan sempurna (Syakur, 2018).

Sejalan dengan itu, beberapa kajian yang memakai kerangka maqāṣid menekankan bahwa orientasi kemaslahatan meliputi perlindungan berbagai aspek kehidupan manusia—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dan kebijakan ekonomi memerlukan intervensi/kontrol pemerintah agar selaras dengan tujuan kemaslahatan tersebut (Ma'ruf, 2021). Dalam konteks Indonesia, kajian siyāsah shar'iyyah/maqāṣid juga menilai bahwa reformasi ketenagakerjaan pasca Cipta Kerja belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan-kesejahteraan dan beberapa pilar maqāṣid (misalnya hifz al-nafs) (Qosim et al., 2023), sehingga isu upah minimum dapat dibaca sebagai arena uji apakah negara menjalankan fungsi perlindungan/kemaslahatan (Ma'ruf, 2021; Qosim et al., 2023).

Dari rujukan yang tersedia, ekonomi Islam menyediakan dasar untuk peran negara sebagai regulator/mediator demi mencegah kezaliman pengupahan, tetapi tetap menuntut kebijakan yang adil bagi pekerja dan juga tidak menimbulkan mudarat yang tidak proporsional bagi produsen/pengusaha (Batubara, 2016; Syakur, 2018).

3.7 Relevansi dengan Praktik Kebijakan Upah Minimum di Indonesia

Beberapa sumber secara eksplisit membandingkan dasar penetapan upah minimum: pemerintah—menurut UU Ketenagakerjaan—menetapkan upah minimum berbasis kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, namun implementasinya diperdebatkan (Ghufron, 2011; Pratomo & Saputra, 2011; Yetniwati, 2017). Ghufron menyatakan bahwa pemerintah menetapkan standar upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak sambil memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada praktik tertentu upah minimum kabupaten/kota (UMK) dinilai hanya memenuhi kebutuhan hidup minimal, bukan kebutuhan hidup layak (Ghufron, 2011). Yetniwati mengkritik bahwa PP No. 78 Tahun 2015 dinilai hanya mempertimbangkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kebutuhan hidup layak pekerja per tahun dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) (Yetniwati, 2017); kritik serupa mengenai formula PP 78/2015 yang berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga muncul dalam kajian kebijakan lainnya (Mahesa & Sabar, 2019).

Pada periode pasca Cipta Kerja, sejumlah sumber menyatakan adanya perubahan norma, misalnya penghapusan/pengurangan penekanan frasa "kebutuhan hidup layak" dalam pengaturan tertentu serta perubahan struktur penetapan—di mana UMP bersifat wajib, sedangkan UMK bersifat dapat/fakultatif (Fauzi, 2023; Soemali, 2022). Literatur yang menilai kebijakan ini dari perspektif industrial relations dan politik hukum menegaskan bahwa UU Cipta Kerja hanya mewajibkan upah minimum di tingkat provinsi, sementara tingkat kabupaten/kota bersifat opsional, dan menilai UMK lebih representatif terhadap kebutuhan hidup layak dibandingkan UMP (Fauzi, 2023). Kajian lain juga menyebut penghapusan UMK/sektoral dalam perubahan tertentu dan dampaknya yang berpotensi membuat upah minimum lebih rendah dari sebelumnya (Iswaningsih et al., 2021).

Karena itu, perdebatan tentang upah minimum di Indonesia memperlihatkan ketegangan yang juga dibahas dalam ekonomi Islam: bagaimana menjaga "lantai upah" (perlindungan kelayakan) tanpa mengabaikan kondisi ekonomi dan kemampuan usaha (Batubara, 2016; Fauzi, 2023; Syakur, 2018).

3.8 Implikasi Praktis: Upah Minimum Islami sebagai Pedoman Etis-Normatif

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang telah dikaji, "upah minimum menurut ekonomi Islam" paling kokoh dipahami sebagai standar batas bawah yang:

1. Mencegah eksploitasi dan kezaliman upah melalui prinsip adil (akad jelas, transparan, proporsional) (Ghufron, 2011; Nuraini et al., 2021; Safwan & Benazir, 2023);

2. Menjamin kelayakan hidup pekerja dan keluarganya—meliputi kebutuhan pokok, dan dalam beberapa sumber termasuk pendidikan dan kesehatan (Lahuri, 2013; Waliam, 2018; Waruwu, 2022);

3. Ditetapkan/ditopang oleh peran negara bila diperlukan demi kemaslahatan publik ketika mekanisme pasar tidak memadai (Batubara, 2016; Syakur, 2018); dan

4. Ditunaikan tepat waktu sesuai kesepakatan, karena penundaan diposisikan sebagai ketidakadilan (Lahuri, 2013; Safwan & Benazir, 2023), sebagaimana juga dipertegas dalam kajian hadis-fatwa mengenai pentingnya pemenuhan hak pekerja (Madyasari & Khamim, 2023).

Dalam praktiknya, sejumlah studi lapangan di sektor informal/UMKM menunjukkan tantangan pemenuhan standar minimum, misalnya praktik upah di bawah standar minimum dengan alasan keterbatasan ekonomi usaha (Islamiati, 2022; Kamil & Sukirno, 2022; Musfirotun & Mukarromah, 2022; Sihombing & Silviana, 2022). Temuan-temuan seperti ini memperlihatkan mengapa sebagian literatur menekankan pentingnya regulasi, pembinaan, dan pengawasan pemerintah untuk memastikan standar minimum benar-benar berfungsi protektif (Habibah, 2023), seraya tetap mengingat peringatan dalam literatur ekonomi Islam bahwa kebijakan upah yang adil tidak boleh semata menguntungkan salah satu pihak dan menimbulkan kemudaratan besar pada pihak lain (Batubara, 2016; Syakur, 2018).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis berbagai sumber yang telah dikaji, upah minimum menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai batas upah terendah yang secara moral-hukum harus menjamin kelayakan hidup pekerja dan keluarganya, ditetapkan melalui akad yang adil dan transparan, serta dapat didorong/diamankan oleh kebijakan negara ketika kondisi pasar dan relasi kuasa berpotensi menzalimi pekerja (Batubara, 2016; Hartono, 2018; Lahuri, 2013; Syakur, 2018; Waliam, 2018; Waruwu, 2022).

Rumusan ini kompatibel dengan pengertian upah minimum sebagai wage floor/safety net dalam kebijakan pemerintah Indonesia. Akan tetapi, ekonomi Islam memberi penekanan yang lebih kuat pada dimensi keadilan akad, kelayakan hidup, dan larangan kezaliman dalam proses pengupahan (Aprilsesa et al., 2023; Kennedy, 2024; Lahuri, 2013; Nuraini et al., 2021; Yetniwati, 2017). Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa perspektif ekonomi Islam dapat menjadi landasan etis-normatif yang memperkaya—sekaligus mengkritisi—praktik kebijakan upah minimum yang ada, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan Indonesia yang terus mengalami perubahan regulasi.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aprilsesa, T. D., Tahir, M., Aminah, S., & Marnita, M. (2023). Tinjauan hukum pemberian upah pada buruh di bawah upah minimum provinsi. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 585–592. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.1997

Batubara, I. (2016). Perspektif hukum Islam tentang dinamika hubungan industrial di Indonesia. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 37(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v37i2.87

Fata, Z., & Paesol, P. (2023). Analisis konsep upah dalam perspektif ekonomi Islam. Ta'amul: Journal of Islamic Economics, 2(2), 117–134. https://doi.org/10.58223/taamul.v2i2.90

Fauzi, A. F. (2023). Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja pada aspek hubungan industrial. Lex Renaissance, 8(1), 20–38. https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art2

Ghufron, M. (2011). Politik negara dalam pengupahan buruh di Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 1(2), 109–134. https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.109-134

Habibah, M. (2023). Peran dinas tenaga kerja dalam mengawal perekonomian masyarakat melalui upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dan hak atas upah yang layak di Kabupaten Pati berdasarkan perspektif Islam. Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 43. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v2i1.6827

Hartono, N. (2018). Analisis ekonomi Islam terhadap pemenuhan upah layak tenaga kerja industri batik (Studi kasus: Sentra Batik Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon). Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 233–262. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2835

Islamiati, D. (2022). Analisis sistem upah (ujrah) buruh tani kelapa sawit di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau. Jurnal Muamalat Indonesia, 2(2). https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.58181

Iswaningsih, M. L., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja lokal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Jurnal Preferensi Hukum, 2(3), 478–484. https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484

Kamil, R., & Sukirno, S. (2022). Pemberian upah di bawah ketentuan minimum Kabupaten Melawi di Warung Raya Coffee. Notarius, 16(3), 1768–1783. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.45049

Kennedy, A. (2024). Perlindungan hak upah bagi pekerja dalam lingkup usaha mikro kecil menengah. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(2), 1108–1119. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10604.1108-1119

Lahuri, S. B. (2013). Perlindungan Islam terhadap buruh. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(2), 223. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.223-238

Madyasari, A. Y., & Khamim, K. (2023). Hadis tentang pemberian upah. Holistic Al-Hadis, 9(2), 143–154. https://doi.org/10.32678/holistic.v9i2.9864

Mahesa, R., & Sabar, K. (2019). Dilema pemberlakuan PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan: Disparitas yang kian melebar. Journal of Politics and Policy, 1(2), 83–100. https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2019.01.02.01

Ma'ruf, H. (2021). Analisis kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial perspektif maqāṣid asy-syarī'ah (Studi Pasal 88 UU Nomor 11 Tahun 2020). Jurnal Penelitian Agama, 22(1), 49–64. https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp49-64

Musfirotun, R., & Mukarromah, S. (2022). Sistem pengupahan karyawan di Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 5, 70–76. https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.428

Nuraini, N., Ilyas, F., & Desiana, R. (2021). Analisis sistem ujrah buruh tani padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). Ekobis Syariah, 4(2), 22. https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i2.10052

Pamungkas, S. (2016). Diskresi dalam penetapan upah minimum oleh gubernur. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 61. https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p61-79

Pratomo, D. S., & Saputra, P. M. A. (2011). Kebijakan upah minimum untuk perekonomian yang berkeadilan: Tinjauan UUD 1945. Journal of Indonesian Applied Economics, 5(02), 269–284. https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2016.005.02.6

Qosim, S., Riskiyah, W., Saputra, M. A., & Pettanase, I. (2023). Perlindungan hukum tenaga kerja lokal pasca regulasi UU ketenagakerjaan studi siyāsah shar'iyyah. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 4(2), 235–257. https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.100

Safwan, & Benazir, B. (2023). Sistem pengupahan dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 17(1), 28–41. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i1.84

Sihombing, B. B., & Silviana, A. (2022). Perlindungan terhadap pekerja yang mendapatkan upah murah bidang UMKM toko bangunan Kota Pontianak. Notarius, 16(3), 1499–1513. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.45804

Soemali, S. (2022). Kebijakan pengupahan mencekik kesejahteraan buruh. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(8), 3406–3416. https://doi.org/10.55927/mudima.v2i8.1022

Syakur, A. (2018). Intervensi pemerintah dalam penetapan tingkat upah perspektif ijtihad al-maqāṣidī. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 1(2). https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.941

Waliam, A. (2018). Upah berkeadilan ditinjau dari perspektif Islam. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 5(2), 265. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3014

Waruwu, A. A. (2022). Ujrah dalam perspektif tafsir hadis tematik. Mubeza, 11(1), 21–29. https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.52

Yetniwati, Y. (2017). Pengaturan upah berdasarkan atas prinsip keadilan. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(1), 82. https://doi.org/10.22146/jmh.16677

Yono, Y., & Amelia, A. (2021). Upah perspektif Islam dalam pengembangan ekonomi. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 121. https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.945