01133 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual Berbasis Maqāṣid al-Sharīʿah

Abstract

This study examines the concept of Labor Force Participation Rate (LFPR) within the framework of Islamic economics, particularly through the lens of maqāṣid al-sharīʿah. Using a conceptual approach based on normative literature review, this article argues that LFPR as a quantitative indicator of labor market activity needs to be read alongside qualitative dimensions derived from Islamic economic principles, including compliance with shariah principles (prohibition of riba, gharar, and maysir), orientation toward justice and maslahah, support for empowerment and financial inclusion instruments (zakat, waqf, and microfinance), and strengthening of shariah governance. The findings suggest that Islamic economics does not reject quantitative indicators such as LFPR, but requires an evaluative framework that goes beyond mere financial or quantitative measures. This framework is referred to as a "Maqāṣid-Based LFPR" which is conceptual in nature and does not replace the official statistical definition of LFPR.

Keywords: Labor Force Participation Rate, Maqāṣid al-Sharīʿah, Islamic Economics, Shariah Governance, Financial Inclusion

________________________________________

Penelitian ini mengkaji konsep Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam kerangka ekonomi Islam, khususnya melalui lensa maqāṣid al-sharīʿah. Dengan menggunakan pendekatan konseptual berbasis telaah pustaka normatif, artikel ini berargumen bahwa TPAK sebagai indikator kuantitatif aktivitas pasar tenaga kerja perlu dibaca bersama dimensi kualitatif yang diturunkan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, meliputi kesesuaian dengan prinsip syariah (larangan riba, gharar, dan maysir), orientasi keadilan dan kemaslahatan, dukungan instrumen pemberdayaan dan inklusi (zakat, wakaf, dan mikrofinans), serta penguatan tata kelola syariah. Temuan menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menolak indikator kuantitatif seperti TPAK, namun menuntut kerangka evaluatif yang melampaui ukuran finansial atau kuantitatif semata. Kerangka ini disebut sebagai "TPAK Berbasis Maqāṣid" yang bersifat konseptual dan tidak menggantikan definisi statistik resmi TPAK.

Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Maqāṣid al-Sharīʿah, Ekonomi Islam, Tata Kelola Syariah, Inklusi Keuangan

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibandingkan total penduduk usia kerja. Sebagai indikator makroekonomi, TPAK lazim digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk usia produktif terlibat dalam aktivitas pasar tenaga kerja. Meskipun demikian, dalam kerangka ekonomi Islam, indikator semacam ini tidak dapat dibaca semata-mata sebagai ukuran kuantitatif aktivitas ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap indikator kinerja ekonomi perlu dievaluasi melalui lensa yang lebih luas, yakni maqāṣid al-sharīʿah—tujuan-tujuan syariah yang berorientasi pada kesejahteraan (maslahah) dan keadilan (al-'adl). Orientasi "melampaui ukuran finansial/kuantitatif semata" ini sejalan dengan literatur kinerja lembaga keuangan syariah yang menekankan bahwa penilaian kinerja perlu memasukkan dimensi maqāṣid al-sharīʿah dan tidak hanya memakai instrumen konvensional atau indikator finansial saja (Maspupah & Hasanah, 2020; Satifa & Mukhlisın, 2024).

Artikel ini bertujuan menempatkan TPAK dalam kerangka ekonomi Islam secara konseptual, menelaah landasan normatif dari maqāṣid al-sharīʿah, prinsip muʿāmalāt, mekanisme profit-and-loss sharing, tata kelola syariah, serta instrumen keuangan sosial Islam sebagai dimensi-dimensi yang relevan dalam mengevaluasi kualitas partisipasi kerja.

________________________________________

II. LANDASAN NORMATIF: MAQĀṢID AL-SHARĪʿAH SEBAGAI ORIENTASI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN

Literatur ekonomi Islam menempatkan maqāṣid al-sharīʿah sebagai kerangka tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah rujukan menegaskan bahwa tujuan syariah diarahkan pada promosi kesejahteraan/kemaslahatan melalui perlindungan unsur-unsur dasar manusia—yang sering dirumuskan sebagai perlindungan agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan harta—sekaligus dipahami sebagai fondasi etik-ekonomi yang menuntun perilaku dan kelembagaan (Ma'ruf & Wulandari, 2023; Tumanggor, 2024).

Dalam konteks tersebut, partisipasi kerja yang direpresentasikan secara kasar oleh TPAK dapat dibaca sebagai salah satu kanal penting yang terkait dengan realisasi kesejahteraan sosial-ekonomi. Namun, penilaiannya—menurut pendekatan maqāṣid—tidak berhenti pada "berapa banyak yang bekerja", melainkan juga sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut selaras dengan keadilan dan kemaslahatan (Maspupah & Hasanah, 2020; Ma'ruf & Wulandari, 2023; Tumanggor, 2024).

Sejalan dengan itu, beberapa sumber menegaskan bahwa ekonomi Islam dipahami sebagai sistem moral-sosioekonomi berbasis fiqh al-muʿāmalāt yang bertujuan memajukan kesejahteraan dan menghindari praktik yang menciptakan ketimpangan atau keuntungan yang tidak semestinya. Literatur tentang transformasi ekonomi syariah dalam konteks Indonesia juga menekankan pentingnya agar ekonomi Islam tidak berhenti sebagai "label" dan perlu mempertimbangkan maqāṣid demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta tidak hanya terfokus pada sektor lembaga keuangan, tetapi juga sektor riil. Kerangka ini relevan untuk membaca TPAK: meningkatnya partisipasi kerja dinilai positif bila bergerak bersama tujuan-tujuan maqāṣid (keadilan dan kemaslahatan), bukan sekadar pertumbuhan aktivitas ekonomi yang berpotensi menyimpang dari etika syariah (Maspupah & Hasanah, 2020).

________________________________________

III. PRINSIP MUʿĀMALĀT: KEHALALAN AKTIVITAS EKONOMI, LARANGAN UNSUR TERLARANG, DAN KEADILAN

Sumber-sumber dalam kajian ini menegaskan bahwa praktik ekonomi dan keuangan syariah berangkat dari fiqh al-muʿāmalāt serta memiliki perhatian pada elemen-elemen yang dilarang. Kajian tentang kesadaran muʿāmalāt menegaskan adanya elemen terlarang yang umum dibahas, yaitu riba (bunga/interest), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) (Ibrahim & Kamarudin, 2014). Literatur tentang prinsip-prinsip perbankan Islam dan kerangka keadilan juga menggarisbawahi larangan riba sebagai karakteristik kunci yang membedakan skema syariah dari skema konvensional, sementara kajian lain menegaskan bahwa profit dibenarkan melalui jual beli, bukan melalui praktik yang berbasis riba. Dalam pembacaan maqāṣid, larangan unsur-unsur tersebut dapat dipahami sebagai prasyarat etis agar aktivitas ekonomi berjalan adil dan tidak menzalimi pihak lain.

Lebih jauh, kajian tentang produk pembiayaan tertentu—misalnya tawarruq munazzam—secara eksplisit mengidentifikasi unsur non-etis seperti zulm (kezaliman), gharar, serta praktik yang dinilai tidak memprioritaskan tujuan syariah. Di tingkat prinsip, pembahasan risiko dalam pembiayaan juga menekankan bahwa unsur risiko menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kebolehan transaksi; beberapa praktik dilarang karena problem risiko atau ketidakpastian yang terkait gharar (Yusmad et al., 2024). Walaupun rujukan-rujukan ini membahas wilayah keuangan, ia menyediakan dasar normatif untuk membaca kualitas partisipasi ekonomi: dalam kerangka ekonomi Islam, "partisipasi" idealnya tidak mendorong aktivitas yang mengandung unsur terlarang atau kezaliman (Ibrahim & Kamarudin, 2014; Yusmad et al., 2024).

________________________________________

IV. PROFIT-AND-LOSS SHARING, KESEJAHTERAAN SOSIAL, DAN IMPLIKASI BAGI PARTISIPASI KERJA

Beberapa sumber menekankan bahwa reformasi dari sistem berbasis riba menuju mekanisme profit-and-loss sharing dipandang terkait dengan tujuan kesejahteraan sosial-ekonomi Islam. Sejalan dengan itu, kajian tentang rekonstruksi akad pembiayaan dan analisis produk perbankan Islam juga membahas prinsip keadilan dan karakteristik pembiayaan berbasis bagi hasil/risk sharing sebagai ciri yang diharapkan melekat dalam pembiayaan syariah. Pada tataran normatif, hal ini mengimplikasikan bahwa kualitas pertumbuhan kesempatan kerja dan peningkatan partisipasi kerja—yang secara kuantitatif direfleksikan TPAK—idealnya didukung oleh struktur pembiayaan yang adil dan tidak menempatkan beban risiko secara timpang.

Namun, literatur yang tersedia juga mengandung nada kritis. Terdapat kajian yang menilai bahwa setelah beberapa dekade dual banking system, praktik operasional bank syariah cenderung mirip bank konvensional dan perbedaannya sering dipersepsi hanya pada "brand" syariah (Ismail et al., 2020). Kajian tinjauan riset juga menyebut adanya kesenjangan implementasi nilai syariah dalam praktik perbankan Islam. Nuansa ini penting ketika mengaitkan TPAK dengan ekonomi Islam: indikator kuantitatif seperti partisipasi kerja tidak otomatis merepresentasikan realisasi maqāṣid bila infrastruktur kelembagaan dan produk ekonominya belum konsisten dengan tujuan syariah (Ismail et al., 2020; Maspupah & Hasanah, 2020).

________________________________________

V. TATA KELOLA SYARIAH DAN KUALITAS PARTISIPASI EKONOMI

Sumber-sumber yang tersedia menekankan pentingnya tata kelola dan pengawasan syariah untuk memastikan kepatuhan pada prinsip syariah. Kerangka pengawasan kepatuhan syariah di institusi jasa keuangan Islam banyak bertumpu pada pengaturan internal seperti Shariah Supervisory Board (SSB) dan unit review/audit, dengan tantangan berupa kelangkaan ahli fiqh al-muʿāmalāt dan implikasinya terhadap pembentukan pasar tenaga kerja profesi audit syariah.

Pada konteks Indonesia–Malaysia, terdapat kajian yang menyoroti problem kelembagaan pengawasan yang tidak optimal serta tumpang tindih peran pengawas, yang berpotensi melemahkan efektivitas kepatuhan syariah (Ismail et al., 2020). Studi lain menekankan kebutuhan kompetensi—meliputi fiqh muʿāmalāt, ekonomi, dan keuangan—bagi komite syariah untuk menjalankan fungsi pengawasan secara memadai (Dahlan & Fadzil, 2020). Kajian tentang perbankan Islam Malaysia juga menegaskan bahwa bank yang menawarkan layanan perbankan Islam perlu membentuk jawatankuasa syariah dan berada di bawah nasihat otoritas penasihat syariah nasional untuk keseragaman pendapat dan praktik. Perbandingan kerangka tata kelola Indonesia–Malaysia menunjukkan bahwa Malaysia lebih ketat dan komprehensif dalam proses dan fungsi tata kelola syariah.

Implikasinya bagi pembacaan TPAK adalah: bila ekonomi Islam menilai "kinerja ekonomi" secara maqāṣid, maka kualitas partisipasi kerja juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kepatuhan, dan ekosistem kelembagaan yang mengarahkan aktivitas ekonomi ke jalur yang adil dan maslahat. Dengan kata lain, indikator partisipasi kerja dapat dipakai, tetapi ekonomi Islam menuntut adanya mekanisme yang menjaga agar partisipasi tersebut tidak "dibangun" di atas praktik yang menyimpang dari prinsip syariah (Ismail et al., 2020).

________________________________________

VI. PERAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM UNTUK INKLUSI DAN PARTISIPASI SOSIAL-EKONOMI

Sejumlah sumber menekankan bahwa instrumen-instrumen keuangan sosial Islam berorientasi pada kesejahteraan dan inklusi. Studi tentang Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) menyatakan bahwa desain dan program pemberdayaannya dikaitkan dengan maqāṣid al-sharīʿah seperti pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi; bahkan dampaknya dievaluasi pada dimensi seperti inklusi keuangan dan partisipasi sosial. Kajian tentang mikrofinans berbasis dana zakat juga menekankan kebutuhan agar proyek pembiayaan selaras maqāṣid serta berorientasi manfaat bagi penerima; ditegaskan pula bahwa pembiayaan mikro dari dana zakat perlu sejalan dengan muʿāmalāt Islam dan bebas unsur riba.

Studi lain mengaitkan zakat sebagai fungsi sosial perbankan syariah dan relevansinya bagi pemberdayaan UKM untuk pengentasan kemiskinan, sementara kajian filantropi Islam di sektor privat Indonesia menunjukkan praktik zakat korporasi dan pendistribusiannya melalui program ekonomi, pendidikan, dan bantuan sosial. Pada sisi lain, studi tentang qardhul hasan menilai pembiayaan sosial semacam ini belum memperoleh perhatian memadai dibanding produk yang berorientasi profit.

Walaupun rujukan-rujukan tersebut tidak secara langsung mengukur TPAK, ia menyediakan basis konseptual ekonomi Islam bahwa peningkatan partisipasi ekonomi masyarakat—termasuk partisipasi kerja—idealnya didorong melalui instrumen-instrumen pemberdayaan dan inklusi yang konsisten dengan maqāṣid. Hal ini juga konsisten dengan pandangan bahwa ekonomi Islam seharusnya tidak semata menjadi industri keuangan, tetapi juga memperkuat sektor riil dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

________________________________________

VII. BUKTI TERBATAS DARI SEKTOR PERBANKAN SYARIAH: PERTUMBUHAN SERAPAN TENAGA KERJA SEKTORAL

Dua sumber dalam kajian ini memberi petunjuk terbatas terkait dinamika tenaga kerja di dalam sektor perbankan syariah, bukan TPAK nasional. Studi perbandingan kinerja bank syariah Indonesia–Malaysia menyebut bahwa jaringan kantor dan tenaga kerja perbankan syariah—dalam rentang waktu yang disebutkan studi—mengalami peningkatan, yang diinterpretasikan sebagai membaiknya akses masyarakat terhadap transaksi perbankan syariah (Asni, 2019). Studi lain tentang kerentanan portofolio bank syariah juga menyatakan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia diikuti oleh meningkatnya serapan tenaga kerja sektor tersebut dari waktu ke waktu (M. A. Ibrahim et al., 2021). Namun, kedua rujukan ini tidak menyediakan ukuran TPAK total perekonomian; ia hanya menunjukkan bahwa pada level sektoral, terdapat narasi pertumbuhan aktivitas yang terkait tenaga kerja di industri perbankan syariah (Asni, 2019; M. A. Ibrahim et al., 2021).

________________________________________

VIII. USULAN KERANGKA "TPAK BERBASIS MAQĀṢID"

Berdasarkan sintesis prinsip-prinsip yang tersedia, TPAK konvensional dapat dipertahankan sebagai indikator kuantitatif partisipasi kerja. Namun, dalam ekonomi Islam yang menekankan maqāṣid, keadilan, dan kemaslahatan, TPAK sebaiknya dibaca bersama dimensi kualitatif yang diturunkan dari prinsip-prinsip berikut:

Pertama, kesesuaian aktivitas ekonomi dengan prinsip syariah—bebas riba, gharar, dan maysir—sebagai prasyarat etis aktivitas muʿāmalāt (M. F. Ibrahim & Kamarudin, 2014).

Kedua, penghindaran unsur non-etis seperti zulm dan praktik yang merusak tujuan syariah, sebagaimana didiskusikan dalam kritik terhadap praktik produk tertentu, serta perhatian pada isu risiko/ketidakpastian dalam penilaian kebolehan transaksi (Yusmad et al., 2024).

Ketiga, orientasi keadilan dan kemaslahatan (maqāṣid)—selaras dengan literatur kinerja maqāṣid yang mencakup pendidikan individu, keadilan, dan kesejahteraan/maslahah sebagai kerangka tujuan (Ma'ruf & Wulandari, 2023; Maspupah & Hasanah, 2020; Satifa & Mukhlisın, 2024).

Keempat, dukungan instrumen pemberdayaan dan inklusi—zakat, wakaf, dan mikrofinans—yang secara eksplisit ditautkan dengan pengentasan kemiskinan, inklusi keuangan, partisipasi sosial, dan kesejahteraan.

Kelima, penguatan tata kelola dan kapasitas sumber daya manusia kepatuhan syariah, karena kualitas kepatuhan dan pengawasan berpengaruh pada keselarasan praktik ekonomi dengan tujuan syariah.

Kerangka ini bersifat konseptual: ia tidak mengganti definisi statistik TPAK, melainkan menambahkan lensa evaluasi maqāṣid yang konsisten dengan literatur yang menilai bahwa pencapaian tujuan Islam dalam ekonomi tidak cukup diukur dengan indikator finansial atau kuantitatif semata (Maspupah & Hasanah, 2020; Satifa & Mukhlisın, 2024).

________________________________________

IX. KETERBATASAN KAJIAN

Sumber-sumber yang menjadi basis kajian ini tidak memuat angka TPAK nasional—baik Indonesia maupun negara lain—deret waktu TPAK, maupun ukuran "TPAK versi ekonomi Islam" yang terstandardisasi. Karena itu, persentase TPAK sebagai angka statistik tidak dapat disajikan dari korpus referensi ini. Sumber yang ada lebih banyak menyediakan landasan normatif—maqāṣid, larangan unsur terlarang, dan tata kelola syariah—serta sebagian bukti sektoral terbatas terkait tenaga kerja di industri perbankan syariah (Asni, 2019; M. A. Ibrahim et al., 2021), dan kerangka pemberdayaan/inklusi melalui keuangan sosial Islam.

________________________________________

X. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa TPAK sebagai indikator partisipasi kerja dapat ditempatkan dalam kerangka evaluasi ekonomi Islam, namun tidak dapat dibaca secara tunggal sebagai ukuran keberhasilan ekonomi Islam. Dalam perspektif maqāṣid al-sharīʿah, peningkatan TPAK dinilai positif hanya jika bergerak seiring dengan terwujudnya keadilan, kemaslahatan, kesesuaian aktivitas dengan prinsip muʿāmalāt, serta penguatan instrumen inklusi dan tata kelola syariah.

Kerangka "TPAK Berbasis Maqāṣid" yang diusulkan bersifat komplementer terhadap definisi statistik TPAK: ia tidak menggantikan indikator kuantitatif, melainkan menambahkan dimensi evaluatif yang lebih holistik sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai ekonomi Islam. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengoperasionalisasikan kerangka konseptual ini ke dalam instrumen pengukuran yang lebih terukur dan dapat diuji secara empiris.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Asni, F. (2019). History of the establishment and development of Islamic banking in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(6). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i6/5949

Dahlan, N. K., & Fadzil, R. M. (2020). On the road to fairness for all. Asia Pacific Journal of Social Science Research, 5(1). https://doi.org/10.37263/apjssr.v5i1.89

Ibrahim, M. A., Adnan, N. I. M., Aziz, A., Adnan, H. M., & Adnan, N. I. M. (2021). The view of zakat practitioners on micro financing from zakat funds as productive zakat for asnaf entrepreneurs. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i4/9590

Ibrahim, M. F., & Kamarudin, R. (2014). The Islamic home financing in Malaysia istisna' base on debt: Qualitative approach. Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 8, 27–38. https://doi.org/10.51200/ljms.v8i.3016

Ismail, W. M. W., Mahat, I. R., & Mazlan, N. A. (2020). Awareness on prohibited elements in muamalat: Common practice in life. Journal of Contemporary Islamic Studies, 6(1), 95–110. https://doi.org/10.24191/jcis.v6i1.6

Maspupah, I., & Hasanah, S. M. (2020). Comparison of good corporate governance disclosure and achievement of the maqashid shariah between Indonesian and Malaysian Islamic banks. Afebi Islamic Finance and Economic Review, 3(01), 63. https://doi.org/10.47312/aifer.v3i01.254

Ma'ruf, A., & Wulandari, A. P. (2023). Exploration of shariah non-compliant risk: Evidence from Indonesia. Jurnal Al-Qardh, 8(2), 110–121. https://doi.org/10.23971/jaq.v8i2.7064

Satifa, S. A., & Mukhlisın, M. (2024). Indonesia Islamic banks performance pre and during Covid-19 pandemic based on the Maqāsid Sharīʿah Index. Performance Measurement Letters, 1(1). https://doi.org/10.58968/pml.v1i1.463

Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in cash waqf linked deposit: A study approach to sustainable. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(4), 91–105. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724

Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, Muh. S. K. (2024). Revitalization supervision Islamic banking in enhancement compliance in Indonesia and Malaysia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 468. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524