01132 - Teori Nilai dalam Ekonomi Islam: Sumber dan Ukuran Nilai Ekonomis Barang dan Jasa

Theory of Value in Islamic Economics: Sources and Measures of Economic Value of Goods and Services

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji kerangka teoretis nilai ekonomis dalam perspektif ekonomi Islam, yang mencakup sumber dan ukuran nilai barang dan jasa. Berbeda dari ekonomi konvensional yang memisahkan fakta ekonomi dari nilai moral, ekonomi Islam menempatkan wahyu sebagai rujukan normatif dan menjadikan maslahah, barakah, serta falah sebagai orientasi evaluatif utama. Melalui pendekatan sintesis literatur, artikel ini menelusuri bagaimana konsep halālan ṭayyiban membatasi ruang barang dan jasa yang bernilai, bagaimana uang difungsikan sebagai alat ukur dan alat tukar—bukan komoditas—serta bagaimana penolakan terhadap time value of money (TVM) menghasilkan alternatif konseptual berupa economic value of time (EVT) melalui mekanisme bagi hasil. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka teori nilai dalam ekonomi Islam bersifat ganda: operasional melalui pengukuran moneter untuk pertukaran, dan substantif melalui evaluasi maslahah–barakah yang berorientasi etika serta kesejahteraan dunia dan akhirat.

Kata kunci: teori nilai, maslahah, barakah, economic value of time, ekonomi Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the theoretical framework of economic value in Islamic economics, encompassing the sources and measures of the value of goods and services. Unlike conventional economics, which separates economic facts from moral values, Islamic economics positions divine revelation as a normative reference and places maslahah, barakah, and falah as primary evaluative orientations. Through a literature synthesis approach, this article traces how the concept of halālan ṭayyiban delimits the space of valuable goods and services, how money functions as a unit of account and medium of exchange—not a commodity—and how the rejection of the time value of money (TVM) generates a conceptual alternative in the form of economic value of time (EVT) through profit-sharing mechanisms. The findings indicate that the theory of value in Islamic economics is dual in nature: operational through monetary measurement for exchange, and substantive through maslahah–barakah evaluation oriented toward ethics and worldly as well as eschatological well-being.

Keywords: theory of value, maslahah, barakah, economic value of time, Islamic economics

________________________________________

1. Pendahuluan: "Nilai" dalam Ekonomi Islam sebagai Konsep Normatif Sekaligus Positif

Dalam ekonomi Islam, pembahasan nilai ekonomis barang dan jasa tidak berdiri sebagai konsep teknis yang netral-nilai, melainkan terkait dengan worldview (pandangan hidup) Islam yang menempatkan wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) sebagai rujukan normatif aktivitas ekonomi (Firmansyah et al., 2023; Pratama et al., 2018). Karena ekonomi Islam dipahami sebagai sistem yang terikat oleh nilai moral dan etika (bukan "bebas nilai"), maka penilaian (valuation) terhadap barang dan jasa pada akhirnya harus dipahami dalam kerangka etika, kemaslahatan, dan tujuan hidup manusia (falah) (Pratama et al., 2018; Putri & Arinta, 2021). Dengan demikian, teori nilai dalam ekonomi Islam cenderung menolak pemisahan tegas antara "fakta ekonomi" dan "nilai moral," karena Islam "tidak pernah memisahkan antara ekonomi dan akhlak" (E. S. Putri, 2021), dan menempatkan aktivitas ekonomi dalam orientasi keseimbangan (pertengahan) serta kemanusiaan (E. S. Putri, 2021).

Pada level paradigmatik, ekonomi Islam diposisikan sebagai ethical economy (ekonomi yang berangkat dari kesadaran etika), berbeda dari kapitalisme dan sosialisme yang dipotret berangkat dari kepentingan (interest) yang berbeda arah (selfishness vs. collectivism) (A. R. Putri & Arinta, 2021). Kerangka nilai universal yang disebut menjadi fondasi bangunan ekonomi Islam mencakup tawhid, 'adl, nubuwwah, khalifah, dan ma'ad, yang memberi arah umum bagaimana nilai ekonomi dipahami dan diukur (A. R. Putri & Arinta, 2021). Dalam konteks ini, "nilai" barang dan jasa tidak cukup direduksi menjadi kepuasan (satisfaction) atau utilitas semata, melainkan mesti disaring oleh kriteria syariah dan tujuan kemaslahatan (Rachmawati & Karim, 2020; Yusuf & Shayida, 2020).

________________________________________

2. Sumber Nilai Ekonomis: Maslahah–Barakah–Falah sebagai Orientasi Evaluatif

2.1 Maslahah Menggantikan "Kepuasan" sebagai Dasar Nilai Konsumsi

Salah satu artikulasi penting tentang sumber nilai dalam ekonomi Islam muncul ketika teori konsumsi "diislamisasi": konsep barang dan jasa dibatasi dengan kerangka halālan ṭayyiban, dan unsur maslahah dimasukkan sebagai fondasi utama konsumsi menggantikan "kepuasan" (satisfaction) sebagai tujuan dominan (Yusuf & Shayida, 2020). Ini berarti suatu barang dan jasa memperoleh nilai ekonomis—dalam arti "layak dicari/diminta"—bukan hanya karena memberi utilitas subjektif, tetapi karena relevan bagi kemaslahatan dan memenuhi batasan halal–baik (Yusuf & Shayida, 2020).

2.2 Maslahah Mensyaratkan Profit/Utilitas Sekaligus Barakah

Dalam sintesis yang menekankan praksis pelaku ekonomi Muslim, maslahah dijelaskan sebagai hasil gabungan dua unsur yang wajib hadir: profit/utilitas dan barakah (Rachmawati & Karim, 2020). Barakah dipahami sebagai penerapan nilai-nilai Islam dalam tindakan ekonomi yang diniatkan sebagai ibadah dan disertai penggunaan produk halal; keduanya—profit/utilitas dan barakah—diposisikan sebagai syarat mutlak lahirnya maslahah (Rachmawati & Karim, 2020). Semakin besar maslahah, semakin dekat individu pada falah (kesuksesan dunia dan akhirat), sehingga orientasi nilai tidak berhenti pada hasil material jangka pendek (Pratama et al., 2018; Rachmawati & Karim, 2020).

2.3 Barakah sebagai Dimensi Nilai yang Tidak Direduksi menjadi Ukuran Moneter

Dalam kerangka produksi berbasis maqāṣid al-sharī'ah, ditegaskan bahwa produksi dalam Islam memerlukan bukan hanya atribut fisik, tetapi juga nilai barakah (Muhammad & Azmiana, 2021). Namun, barakah dinyatakan tidak dapat dihitung secara konklusif karena asalnya dari Allah; artinya ada dimensi nilai yang berada di luar kalkulasi moneter murni (Muhammad & Azmiana, 2021). Pada saat yang sama, faktor-faktor produksi dikaitkan dengan konsep maslahah dan tuntutan maqāṣid al-sharī'ah yang mengarah pada barakah (Muhammad & Azmiana, 2021), sehingga "nilai" output (barang dan jasa) secara konseptual tidak identik dengan harga pasar atau laba saja.

2.4 Rasionalitas Ekonomi Islam: Perluasan Horizon Nilai hingga Akhirat dan Kepentingan Sosial

Kerangka nilai ekonomi Islam juga menyangkut konsep rasionalitas: rasionalitas ekonomi Islam tidak dibatasi untuk kepentingan duniawi individual semata, tetapi diperluas sampai kepentingan akhirat, di mana nilai moral mengendalikan self-interest agar mempertimbangkan social-interest (Murtadlo & Nuraeni, 2019). Perspektif ini konsisten dengan penegasan bahwa Islam tidak memisahkan ekonomi dari akhlak, dan menempatkan nilai rabbaniyyah (ketuhanan), kemanusiaan, serta pertengahan sebagai karakter aktualisasi nilai (Murtadlo & Nuraeni, 2019; E. S. Putri, 2021). Implikasinya bagi teori nilai: suatu barang dan jasa dapat "bernilai" secara Islam bukan semata karena memberikan surplus material, melainkan karena posisinya dalam struktur tujuan dan etika yang lebih luas (Murtadlo & Nuraeni, 2019; E. S. Putri, 2021).

________________________________________

3. Ukuran Nilai Ekonomis: Uang sebagai Alat Ukur dan Media Pertukaran (Bukan Komoditas)

3.1 Teori Nilai Uang Berbasis Exchange Value dan Fungsi Pengukuran

Dalam perspektif Islam, uang dikaitkan dengan teori nilai melalui konsep exchange value (nilai tukar) (Rismayati et al., 2022). Pada saat yang sama, tradisi pemikiran klasik (Imam al-Ghazali) menekankan fungsi uang terutama sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dan alat pengukur/standar nilai (unit of measurement/unit of account) (Muchtar & Purwatiningsih, 2021; Wardani et al., 2022). Karena fungsi ini, uang dipahami sebagai enabler/agen pertukaran dan tolok ukur aset/barang-jasa, bukan sebagai tujuan itu sendiri (Muchtar & Purwatiningsih, 2021; Purnomo & Prasetyo, 2021).

Sejalan dengan itu, dalam diskursus akuntansi syariah disebutkan bahwa mata uang seperti emas dan perak serta yang "setara kedudukannya" bukan tujuan, melainkan perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga (Purnomo & Prasetyo, 2021). Dengan demikian, "ukuran" nilai ekonomis barang dan jasa secara operasional tetap membutuhkan satuan ukur (uang), tetapi status epistemiknya adalah instrumen untuk mengukur nilai tukar, bukan objek pencipta nilai mandiri (Purnomo & Prasetyo, 2021; Rismayati et al., 2022).

3.2 Uang Tidak Boleh Diperlakukan sebagai Komoditas; Larangan Perdagangan Uang dan Motif Spekulasi

Sejumlah rujukan menegaskan konsekuensi etis-teoretis utama: uang tidak boleh diperlakukan seperti komoditas perdagangan (Muchtar & Purwatiningsih, 2021; Wardani et al., 2022). Al-Ghazali dipahami menolak perlakuan uang sebagai komoditas; dorongan memperlakukan uang sebagai komoditas yang diperdagangkan dengan bunga dipotret sebagai ciri ekonomi konvensional yang mendorong aktivitas non-riil dan dapat menghambat aktivitas ekonomi (Muchtar & Purwatiningsih, 2021; Wardani et al., 2022). Dalam jalur argumentasi yang sama, disebutkan bahwa spekulasi tidak diizinkan dan karenanya permintaan uang untuk spekulasi tidak diakui dalam ekonomi Islam (Muchtar & Purwatiningsih, 2021; Rinofah & Kusumawardhani, 2023; Wardani et al., 2022).

Sumber lain memperjelas bahwa al-Ghazali memandang perdagangan uang dengan uang sebagai tindakan yang "memenjarakan" fungsi uang sebagai alat tukar, dan Ibn Taymiyah juga digambarkan menentang perdagangan uang karena menghilangkan fungsi uang itu sendiri (Wardani et al., 2022). Kerangka ini mengunci teori nilai pada keterhubungan dengan sektor riil: bila uang diperlakukan sebagai komoditas, transaksi keuangan berisiko terputus dari aktivitas ekonomi nyata (Lestari, 2021; Wardani et al., 2022).

3.3 Flow Concept: Nilai Uang Terkait Sirkulasi, Bukan Penimbunan

Uang dalam ekonomi Islam juga dijelaskan sebagai flow concept (harus mengalir/beredar), bukan stock concept (Panggabean, 2021; Wardani et al., 2022). Dalam analisis tentang uang dan moneter Islam, disebutkan bahwa uang yang berbasis flow concept dan economic value of time berperan mendorong investasi, produksi, dan distribusi (Panggabean, 2021). Dalam kerangka yang sama, motif spekulasi atas uang tidak dibolehkan (Panggabean, 2021; Wardani et al., 2022). Secara ilustratif, salah satu rujukan mengontraskan kondisi ekonomi global modern yang disebut hanya "5% dari $1,2 triliun nilai transaksi keuangan di dunia" berorientasi kepentingan sektor riil, sedangkan selebihnya transaksi maya yang memunculkan bubble ekonomi (Wardani et al., 2022); ilustrasi ini digunakan untuk menekankan signifikansi keterikatan uang pada sektor riil dalam kerangka nilai Islam (Muchtar & Purwatiningsih, 2021; Wardani et al., 2022).

________________________________________

4. Standar Ukuran Nilai: Emas–Perak sebagai Benchmark dan Problem Subjektivitas Ukuran

Dalam pembahasan yang mengaitkan pemikiran Ibnu Khaldun dengan teori nilai dan uang, ditegaskan bahwa manusia memerlukan pengukuran nilai ekonomis atas barang dan jasa agar dapat diperdagangkan (Asari et al., 2021). Ukuran nilai tersebut dinyatakan harus memiliki kualitas: diterima semua pihak sebagai legal tender dan penerbitannya bebas dari pengaruh subjektif (Asari et al., 2021). Dalam pandangan Ibnu Khaldun (sebagaimana disajikan), emas dan perak diposisikan sebagai ukuran nilai (Asari et al., 2021). Klaim ini relevan bagi teori nilai karena menegaskan dua hal: (i) nilai ekonomis barang dan jasa memerlukan standar pengukuran yang diterima luas; (ii) standar itu idealnya meminimalkan distorsi subjektif yang merusak fungsi uang sebagai unit pengukur (Asari et al., 2021; Purnomo & Prasetyo, 2021).

Pada titik ini terdapat nuansa penting: beberapa rujukan menekankan uang "tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri" dan hanya alat pertukaran (Muchtar & Purwatiningsih, 2021; Rinofah & Kusumawardhani, 2023), sementara rujukan lain menyebut dalam teori moneter Islam "intrinsic value of money is the same as its nominal value" (Rismayati et al., 2022). Kedua penekanan ini dapat dibaca sebagai arah yang sama—menghindari pemisahan uang sebagai komoditas bernilai mandiri—tetapi dengan penekanan terminologis berbeda tentang bagaimana "nilai intrinsik" uang dipahami dalam teori moneter Islam (Rinofah & Kusumawardhani, 2023; Rismayati et al., 2022).

________________________________________

5. Waktu dan Nilai: Penolakan Time Value of Money dan Penerimaan Economic Value of Time

5.1 Time Value of Money (TVM) Tidak Dikenal; yang Ada Economic Value of Time (EVT)

Dalam literatur perubahan nilai tukar menurut perspektif ekonomi Islam, ditegaskan bahwa dalam ekonomi Islam tidak dikenal konsep time value of money, tetapi dikenal economic value of time: yang bernilai adalah waktu itu sendiri, bukan uang yang memiliki nilai waktu (Firmansyah et al., 2023). Klaim ini diulang dalam rujukan lain yang secara eksplisit membedakan konsep TVM (konvensional) dengan EVT (Islam), serta mengaitkan TVM dengan perlakuan uang sebagai komoditas dan dasar pembenaran bunga (Lestari, 2021; Rinofah & Kusumawardhani, 2023). Dengan demikian, teori nilai Islam menolak penambahan nilai uang semata-mata karena faktor waktu—yang biasanya diwujudkan dalam bunga—dan mengarahkan perhatian pada produktivitas pemanfaatan waktu dalam aktivitas ekonomi riil (Firmansyah et al., 2023; Panggabean, 2021).

5.2 Konsekuensi: Bunga Tidak Diterima sebagai Ukuran "Harga Waktu"

Dalam uraian tentang perubahan nilai tukar, bunga dipotret sebagai pengganti perbedaan nilai antara present value dan future value dalam kerangka TVM, namun ditegaskan TVM tidak ada dalam ekonomi Islam (Firmansyah et al., 2023). Rujukan lain menegaskan Islam tidak memperbolehkan mengambil keuntungan tambahan (bunga) hanya karena uang disimpan atau dipinjamkan, karena uang diposisikan sebagai alat pertukaran, bukan komoditas (Rinofah & Kusumawardhani, 2023). Dalam konteks ini, ukuran nilai intertemporal tidak dilekatkan pada "harga uang atas waktu," melainkan pada hasil ekonomi dari pemanfaatan waktu untuk aktivitas produktif (Firmansyah et al., 2023; Rinofah & Kusumawardhani, 2023).

5.3 Upaya Formulasi Alternatif: Nilai Waktu dalam Kerangka Bagi Hasil

Salah satu rujukan menawarkan bahwa mekanisme ekonomi Islam mengenai nilai waktu uang yang dirumuskan sebagai suku bunga "tidak bisa diterima," sehingga perlu formula alternatif sesuai semangat syariah; kemudian disajikan formulasi investasi syariah: Y = (QR) v.w, dengan keterangan Y (pendapatan), Q (nisbah bagi hasil), v (tingkat pemanfaatan harta), w (harta yang ditabung) (Verdianti, 2017). Dalam konteks teori nilai, formula ini diposisikan sebagai upaya mengukur "nilai waktu" melalui variabel yang terkait dengan pemanfaatan harta dan nisbah bagi hasil, bukan melalui bunga (Firmansyah et al., 2023; Verdianti, 2017). (Catatan: rujukan tersebut menyajikan formula sebagai alternatif, namun tidak memberikan pembuktian empiris dalam kutipan yang tersedia, sehingga posisinya di sini dibaca sebagai artikulasi konseptual yang ditawarkan literatur) (Verdianti, 2017).

________________________________________

6. Kerangka Teoretis Terpadu: Sumber dan Ukuran Nilai Barang dan Jasa dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, kerangka teoretis "teori nilai" dalam ekonomi Islam—untuk menjelaskan sumber dan ukuran nilai ekonomis barang dan jasa—dapat dirumuskan sebagai berikut.

6.1 Dimensi "Sumber Nilai" (Value Source)

1. Kriteria syariah atas barang dan jasa (halālan ṭayyiban) membatasi ruang barang dan jasa yang dapat diposisikan bernilai dalam konsumsi, sehingga nilai tidak identik dengan preferensi bebas nilai (Yusuf & Shayida, 2020).

2. Maslahah menjadi orientasi evaluatif yang menggantikan kepuasan (satisfaction) sebagai fondasi, dengan maslahah mensyaratkan profit/utilitas sekaligus barakah (Rachmawati & Karim, 2020; Yusuf & Shayida, 2020).

3. Barakah memperluas sumber nilai melampaui kalkulasi moneter dan ditegaskan tidak dapat dihitung secara konklusif (berasal dari Allah), tetapi menjadi elemen yang diperlukan agar produksi "produktif" dalam kerangka Islam (Muhammad & Azmiana, 2021; Rachmawati & Karim, 2020).

4. Rasionalitas ekonomi Islam memperluas horizon nilai menuju akhirat dan mengendalikan self-interest dengan nilai moral serta kepentingan sosial, sehingga sumber nilai terkait juga dengan etika dan tujuan hidup (falah) (Murtadlo & Nuraeni, 2019; Rachmawati & Karim, 2020).

6.2 Dimensi "Ukuran Nilai" (Value Measure)

1. Uang berfungsi sebagai alat ukur/unit of account dan alat tukar, sehingga memfasilitasi pengukuran nilai tukar (exchange value) barang dan jasa dalam pertukaran (Muchtar & Purwatiningsih, 2021; Purnomo & Prasetyo, 2021; Rismayati et al., 2022).

2. Standar pengukuran nilai idealnya diterima luas sebagai legal tender dan bebas dari subjektivitas penerbitan; dalam pemaparan pemikiran Ibnu Khaldun, emas–perak menjadi benchmark ukuran nilai (Asari et al., 2021).

3. Uang bukan komoditas; perdagangan uang dan motif spekulasi ditolak karena mengunci ekonomi pada aktivitas non-riil dan mengganggu fungsi uang sebagai alat tukar/pengukur (Muchtar & Purwatiningsih, 2021; Rinofah & Kusumawardhani, 2023; Wardani et al., 2022).

4. Time value of money sebagai dasar bunga ditolak; yang diterima adalah economic value of time, sehingga dimensi waktu dinilai melalui pemanfaatannya dalam aktivitas produktif dan mekanisme bagi hasil (bukan bunga) (Firmansyah et al., 2023; Rinofah & Kusumawardhani, 2023; Verdianti, 2017).

6.3 Implikasi Metodologis untuk Penilaian Barang dan Jasa

Kerangka di atas mengimplikasikan bahwa penilaian nilai ekonomis barang dan jasa dalam ekonomi Islam berjalan pada dua lapis yang saling melengkapi:

• Lapis moneter-pertukaran: nilai tukar barang dan jasa diukur melalui uang sebagai unit of account/medium of exchange (Muchtar & Purwatiningsih, 2021; Purnomo & Prasetyo, 2021; Rismayati et al., 2022).

• Lapis normatif-maslahah: nilai "yang seharusnya dikejar" dinilai melalui maslahah (profit/utilitas + barakah), batasan halal–tayyib, serta orientasi falah yang melampaui materialitas (Muhammad & Azmiana, 2021; Rachmawati & Karim, 2020; Yusuf & Shayida, 2020).

Kerangka ini juga menjelaskan mengapa ekonomi Islam menolak justifikasi bunga berbasis waktu: menambahkan nilai pada uang semata karena waktu dipandang menggeser sumber nilai dari aktivitas riil (pemanfaatan, produksi, distribusi) menjadi komodifikasi uang, yang ditolak oleh kerangka al-Ghazali/Ibn Taymiyah dan literatur EVT (Firmansyah et al., 2023; Muchtar & Purwatiningsih, 2021; Wardani et al., 2022).

________________________________________

7. Kesimpulan

Teori nilai dalam ekonomi Islam—sebagaimana disintesis dari rujukan yang tersedia—menempatkan maslahah (yang mensyaratkan profit/utilitas dan barakah) serta falah sebagai sumber orientasi nilai barang dan jasa (Muhammad & Azmiana, 2021; Rachmawati & Karim, 2020), sambil membatasi konsep barang dan jasa dalam koridor halālan ṭayyiban (Yusuf & Shayida, 2020). Dari sisi ukuran, ekonomi Islam memerlukan uang sebagai alat ukur dan alat tukar (exchange value), namun menolak menjadikan uang sebagai komoditas spekulatif; karena itu, motif spekulasi dan perdagangan uang dengan uang ditolak (Muchtar & Purwatiningsih, 2021; Rinofah & Kusumawardhani, 2023; Wardani et al., 2022). Dalam dimensi waktu, ekonomi Islam menolak time value of money (basis bunga) dan menggantinya dengan economic value of time, termasuk upaya konseptual mengukur nilai waktu melalui mekanisme bagi hasil (Firmansyah et al., 2023; Verdianti, 2017). Dengan demikian, kerangka teoretis nilai dalam ekonomi Islam bersifat ganda: operasional melalui pengukuran moneter untuk pertukaran, tetapi substantif melalui evaluasi maslahah–barakah yang berorientasi etika dan kesejahteraan dunia–akhirat (Murtadlo & Nuraeni, 2019; Pratama et al., 2018; Rachmawati & Karim, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Asari, L. D., Setiyowati, S. W., & Yogivaria, D. W. (2021). Moderasi Islamic Social Reporting pada Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Iqtishoduna, 17(2), 97–113. https://doi.org/10.18860/iq.v17i2.11615

Firmansyah, B., Putri, Y. A., & Wandrizal, W. (2023). Untitled. Jurnal Ekonomi Sakti (JES), 12(2), 256. https://doi.org/10.36272/jes.v12i2.272

Lestari, D. D. A. (2021). Peran Moderasi Ukuran Perusahaan Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 5(2), 110–125. https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.387

Muchtar, E. H., & Purwatiningsih, H. (2021). Analisa Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Emiten Saham Syariah. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 92–109. https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i2.167

Muhammad, R., & Azmiana, R. (2021). Determinan Struktur Modal Perbankan Syariah Asia dan Eropa. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 21(1), 51–74. https://doi.org/10.25105/mraai.v21i1.9089

Murtadlo, K., & Nuraeni. (2019). Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia. Malia (Terakreditasi), 10(2), 317–336. https://doi.org/10.35891/ml.v10i2.1456

Panggabean, H. (2021). Perbandingan antara Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional. https://doi.org/10.31219/osf.io/uwrzn

Pratama, A. N., Muchlis, S., & Wahyuni, I. (2018). Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perbankan Syariah dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 1(2), 103–115. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4738

Purnomo, D. Y., & Prasetyo, A. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan, 8(2), 203. https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp203-210

Putri, A. R., & Arinta, Y. N. (2021). Disclosure of Islamic social reporting on sharia commercial banks in Indonesia. Islamic Accounting Journal, 1(2), 45–59. https://doi.org/10.18326/iaj.v1i2.45-59

Putri, E. S. (2021). Manajemen Laba, Profitabilitas, Ukuran Bank, Dewan Komisaris dan Corporate Social Responsibility Bank Syariah. Jurnal Fairness, 9(3), 181–198. https://doi.org/10.33369/fairness.v9i3.15236

Rachmawati, W., & Karim, A. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Islamic Social Responsibility. Management & Accounting Expose, 3(1), 52–61. https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.136

Rinofah, R., & Kusumawardhani, R. (2023). Pengaruh Intellectual Capital dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017–2021). Jurnal Istiqro, 9(2), 116–130. https://doi.org/10.30739/istiqro.v9i2.1849

Rismayati, Handajani, L., & Lenap, I. P. (2022). Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(2), 347–361. https://doi.org/10.29303/risma.v2i2.232

Verdianti, V. (2017). Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan pada Entitas Bisnis Islami. Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah, 9(2), 82. https://doi.org/10.24260/almaslahah.v9i2.689

Wardani, D. K., Putry, N. A. C., & Puri, A. D. C. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Zakat Bank Syariah dengan ISR sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Ekonomi, 8(1), 2143–2154. https://doi.org/10.33197/jabe.vol8.iss1.2022.942

Yusuf, M., & Shayida, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi pada Perusahaan di JII. Akrual: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 1–17. https://doi.org/10.34005/akrual.v2i1.1041