01131 - Tenaga Kerja Tidak Terampil dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Prinsip Nilai Kerja, Akad, Pengupahan, dan Keadilan

Abstract

This article examines the concept of unskilled labor within the framework of Islamic economics, drawing on literature from Islamic jurisprudence (fiqh muʿāmalāt), maqāṣid al-sharīʿah, and contemporary political economy. Unskilled labor is understood as a low-skilled workforce that is vulnerable to economic shocks and technological transformation, including the distributive impacts of artificial intelligence. Through a normative-analytical approach, this study maps Islamic principles relevant to labor relations, namely the intrinsic value of work (ʿamal), contractual structures (ijārah and ujrah), non-exploitation ethics, and welfare-based wage evaluation. The findings indicate that Islamic economics does not merely recognize labor as a market commodity, but positions it within a value system rooted in justice (ʿadl), public interest (maṣlaḥah), and contractual obligations. For unskilled workers, the primary agenda within the Islamic economic framework encompasses two dimensions: (i) fair and transparent wages evaluated against maqāṣid indicators, and (ii) skills development through education and training as part of economic resilience. Empowerment instruments such as muḍārabah, zakat-based microfinance, and Islamic agricultural financing are also identified as productive participation channels for those whose primary economic contribution is labor (ʿamal).

Keywords: unskilled labor, Islamic economics, maqāṣid al-sharīʿah, ijārah, wage justice, human capital

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tenaga kerja tidak terampil dalam kerangka ekonomi Islam dengan bersandar pada literatur fikih muamalat, maqāṣid al-syarīʿah, serta ekonomi politik kontemporer. Tenaga kerja tidak terampil dipahami sebagai angkatan kerja berketerampilan rendah yang rentan terhadap guncangan ekonomi dan transformasi teknologi, termasuk dampak distributif kecerdasan buatan. Melalui pendekatan normatif-analitis, kajian ini memetakan prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan relasi kerja, yaitu nilai intrinsik kerja (ʿamal), struktur akad (ijārah dan ujrah), etika non-eksploitasi, serta evaluasi upah berbasis kemaslahatan. Temuan menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar mengakui tenaga kerja sebagai komoditas pasar, melainkan menempatkannya dalam sistem nilai yang berpijak pada keadilan (ʿadl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kewajiban kontraktual. Bagi pekerja tidak terampil, agenda utama dalam kerangka ekonomi Islam mencakup dua dimensi: (i) upah yang adil dan transparan yang dievaluasi terhadap indikator maqāṣid, dan (ii) peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari ketahanan ekonomi. Instrumen pemberdayaan seperti muḍārabah, pembiayaan mikro berbasis zakat, dan pembiayaan pertanian syariah juga diidentifikasi sebagai jalur partisipasi produktif bagi mereka yang kontribusi ekonomi utamanya adalah tenaga kerja (ʿamal).

Kata Kunci: tenaga kerja tidak terampil, ekonomi Islam, maqāṣid al-syarīʿah, ijārah, keadilan upah, modal manusia

________________________________________

1. Pendahuluan

Tenaga kerja tidak terampil merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dalam dinamika ekonomi modern. Dalam kajian ekonomi politik Asia Tenggara, kelompok ini kerap diidentifikasi sebagai angkatan kerja perkotaan yang terdampak kuat oleh perubahan ekonomi makro, seperti krisis finansial maupun transformasi teknologi (Rudnyckyj, 2013). Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) semakin mempertegas kerentanan tersebut karena AI berpotensi menekan porsi pendapatan pekerja berketerampilan rendah sekaligus meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan (Calder, 2020).

Dalam konteks Indonesia, problem ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rendahnya keterampilan, ketidakpastian mekanisme pasar, dan lemahnya pemahaman relasi setara antara pekerja dan pemberi kerja menjadi tantangan struktural yang belum sepenuhnya terpecahkan (Hemmet, 2023). Kondisi ini mendorong kebutuhan untuk menelaah isu tenaga kerja tidak terampil tidak hanya dari perspektif ekonomi konvensional, tetapi juga dari kerangka normatif yang berpijak pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika relasi kerja sebagaimana ditawarkan oleh ekonomi Islam.

Ekonomi Islam, melalui instrumen fikih muamalat dan kerangka maqāṣid al-syarīʿah, memiliki seperangkat prinsip yang relevan untuk mengevaluasi relasi kerja, sistem pengupahan, dan kebijakan perlindungan pekerja. Kajian ini bertujuan untuk memetakan prinsip-prinsip tersebut dan mengidentifikasi implikasinya bagi tenaga kerja tidak terampil, khususnya dalam hal keadilan upah, non-eksploitasi, dan pengembangan kapabilitas.

________________________________________

2. Definisi Operasional Tenaga Kerja Tidak Terampil

Dalam konteks kajian ini, tenaga kerja tidak terampil dipahami sebagai angkatan kerja dengan keterampilan rendah (low-skilled/unskilled) yang umumnya berada pada pekerjaan berupah rendah dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Istilah unskilled workers sendiri muncul dalam kajian ekonomi politik Asia Tenggara untuk merujuk pada sektor pekerja perkotaan yang "tidak terampil" dan dapat terdampak kuat oleh perubahan ekonomi makro, misalnya krisis (Rudnyckyj, 2013).

Literatur kontemporer tentang teknologi juga mengaitkan pekerja berketerampilan rendah dengan kerentanan distribusional. Analisis dampak AI mencatat bahwa AI "mungkin" menurunkan porsi pendapatan yang mengalir kepada pekerja berketerampilan rendah dan meningkatkan ketimpangan (Calder, 2020).

Namun demikian, sumber yang tersedia tidak menunjukkan adanya satu definisi terminologis baku "tenaga kerja tidak terampil" dalam fikih/ekonomi Islam klasik. Karena itu, pembahasan "menurut ekonomi Islam" dalam artikel ini disusun sebagai pemetaan prinsip-prinsip nilai kerja, akad, pengupahan, dan keadilan yang digunakan literatur fikih muamalat dan maqāṣid al-syarīʿah untuk menilai relasi kerja dan kesejahteraan pekerja, termasuk pekerja berketerampilan rendah (Grais & Pellegrini, 2006; Hemmet, 2023).

________________________________________

3. Posisi Kerja (ʿAmal) dan Nilai Tenaga Kerja dalam Ekonomi Islam

Sejumlah literatur yang tersedia menegaskan bahwa ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi, termasuk kerja, dalam kerangka nilai dan aturan yang bersumber dari syariah/fikih. Dalam pembahasan pasar tenaga kerja berbasis metodologi Tawhidi, konsep kerja (labor) dikaitkan dengan gagasan nilai intrinsik dan fitrah. Azid dkk. menautkan konsep kerja dalam Islam pada nilai intrinsik suatu produksi serta menekankan bahwa terdapat "nilai primordial" (fitra) yang mendahului proses produksi dan pertukaran (Khan et al., 2021). Walaupun argumen ini bersifat konseptual-filosofis, implikasinya ialah bahwa kerja bukan sekadar komoditas pasar, melainkan bagian dari tatanan nilai yang terhubung dengan pengetahuan dan etika dalam sistem Islam (Khan et al., 2021).

Dalam kerangka fikih dan teori normatif imbal hasil, literatur juga menegaskan bahwa ʿamal (kerja/tenaga) merupakan faktor ekonomi yang memberikan hak atas kompensasi yang adil. Benaicha, ketika membahas parameter normatif reward–risk dalam keuangan Islam, menyatakan bahwa dalam tradisi fikih, ʿamal yang melibatkan exertion (upaya/jerih payah) adalah faktor ekonomi mapan yang membuat pekerja (āmil) berhak atas kompensasi yang adil (Mutawali et al., 2019). Pada saat yang sama, ekonomi Islam menekankan bahwa relasi ekonomi ditegakkan melalui kontrak. Studi regulasi lembaga keuangan Islam (IFI) menegaskan Islam menempatkan relasi ekonomi pada pijakan contractus dan menekankan bahwa ekonomi Islam dibangun melalui perangkat akad (Azid et al., 2013).

Dengan demikian, tenaga kerja, termasuk yang berketerampilan rendah, dipahami melalui dua lensa yang saling melengkapi: (i) nilai/etika kerja, dan (ii) struktur akad dan kewajiban (Azid et al., 2013; Khan et al., 2021).

________________________________________

4. Kerja Berketerampilan Rendah sebagai Isu Keadilan dan Kerentanan

Literatur yang tersedia menempatkan pekerja tidak terampil sebagai kelompok yang rentan dalam dinamika ekonomi modern. Dalam konteks Asia Tenggara, analisis pascakrisis mencatat bahwa kelompok miskin dan "hampir miskin", termasuk pekerja perkotaan yang tidak terampil, terdorong menanggung beban kenaikan harga komoditas dasar (Rudnyckyj, 2013). Di tingkat transformasi teknologi, kajian AI yang tersedia menyatakan bahwa AI "mungkin" mengurangi porsi pendapatan bagi pekerja berketerampilan rendah dan menaikkan upah pekerja sangat terampil, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan ketimpangan (Calder, 2020).

Dua sumber ini, meskipun bukan teks fikih, membantu menjelaskan mengapa pekerja berketerampilan rendah menjadi locus penting untuk dibahas dalam kerangka keadilan (ʿadl), kemaslahatan, dan perlindungan kesejahteraan yang sering dihubungkan dengan maqāṣid al-syarīʿah dalam pembahasan kebijakan tenaga kerja (Calder, 2020; Grais & Pellegrini, 2006; Rudnyckyj, 2013).

Pada konteks Indonesia, analisis sosio-legal tentang sistem ketenagakerjaan menautkan problem tenaga kerja dengan rendahnya keterampilan (low skills), ketidakpastian mekanisme pasar, dan lemahnya pemahaman relasi setara pekerja–pemberi kerja (Hemmet, 2023). Kajian pengupahan berbasis maqāṣid al-syarīʿah juga menemukan bahwa dalam praktik, sebagian perusahaan belum mampu memberikan upah layak bagi pekerja/buruh (Grais & Pellegrini, 2006). Rangkaian temuan ini relevan untuk tenaga kerja tidak terampil karena keterampilan rendah dan posisi tawar yang lemah kerap terkait dengan persoalan upah, perlindungan, dan kesejahteraan yang menjadi fokus maqāṣid (Grais & Pellegrini, 2006; Hemmet, 2023).

________________________________________

5. Kerangka Fikih Muamalat untuk Relasi Kerja: Ijārah dan Ujrah

Salah satu lensa yang digunakan literatur yang tersedia untuk menilai sistem kerja modern adalah keterkaitannya dengan fikih ijārah (akad sewa-menyewa/jasa). Studi sosio-legal tentang ketenagakerjaan Indonesia menyatakan bahwa implementasi sistem ketenagakerjaan "masih jauh" dari konsep fikih ijārah, dan mengaitkan problem ketenagakerjaan dengan isu relasi setara serta rendahnya keterampilan (Hemmet, 2023). Di sisi lain, kajian pengupahan dalam perspektif maqāṣid menegaskan bahwa penentuan upah dalam Islam berbasis pada jasa kerja atau pemanfaatan tenaga seseorang, dan menilai kebijakan/praktik upah melalui indikator seperti kebutuhan hidup layak, spesialisasi dan pembagian kerja, transparansi pengupahan, serta pembinaan sumber daya manusia (Grais & Pellegrini, 2006).

Meskipun tidak memaparkan teori ijārah secara rinci untuk hubungan kerja, sumber regulasi IFI mendefinisikan ijārah sebagai kontrak lease/hiring: suatu pihak menyewakan aset/produk untuk sejumlah nilai dan periode tertentu (Azid et al., 2013). Definisi ini memperkuat gagasan bahwa relasi kerja (penyewaan jasa/tenaga) dapat dipahami sebagai relasi kontraktual yang mengandung hak dan kewajiban, sehingga isu utama bagi pekerja tidak terampil bukan sekadar "boleh bekerja", melainkan bagaimana kontrak dan sistem upah menghasilkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Azid et al., 2013; Grais & Pellegrini, 2006).

Dengan demikian, tenaga kerja tidak terampil dalam ekonomi Islam dapat dianalisis sebagai subjek ijārah/ujrah yang harus diperlakukan adil, serta kebijakan upahnya dievaluasi terhadap indikator kemaslahatan maqāṣid (Grais & Pellegrini, 2006; Hemmet, 2023).

________________________________________

6. Prinsip Non-Eksploitasi, Etika Kerja Islam, dan Relasi Pekerja–Pemberi Kerja

Beberapa sumber yang tersedia menekankan orientasi etika dan kesejahteraan sosial sebagai pembeda pendekatan Islam. Dalam pembahasan perbandingan model tata kelola, Rafique dan Khan menyatakan bahwa Islam memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan melarang individu mengambil keuntungan dari kerja orang lain (Sayakhmad et al., 2022). Dalam analisis sistem ekonomi Islam sebagai "model remedy", Shariff menekankan pentingnya etika bisnis; ekonomi yang sehat dibangun di atas nilai seperti transparansi, empati, dan kepedulian, serta devoid of cheating, greed, and exploitation, dengan fikih muamalat memberi pedoman tentang apa yang dilakukan dan dihindari dalam transaksi (Abozaid, 2021). Klaim-klaim ini memberi kerangka normatif bahwa pekerja, termasuk yang tidak terampil dan rentan, tidak boleh diposisikan sebagai objek eksploitasi, melainkan bagian dari relasi yang harus dijaga keadilannya (Abozaid, 2021; Sayakhmad et al., 2022).

Literatur tentang etika kerja Islam (Islamic Work Ethic/IWE) juga menegaskan dimensi perilaku dan relasi. Mohammad dan Quoquab, melalui telaah kritis, mengidentifikasi nilai pembeda IWE, termasuk penekanan pada halal/haram, kemurnian niat, dorongan mencari pekerjaan, serta sifat relasi pemberi kerja–pekerja (Ali et al., 2018). Pada level program pemberdayaan UMKM, pembinaan etos kerja Islam juga dijelaskan melalui pelatihan yang menekankan profesionalisme (itqan), konsistensi (istiqomah), dan kepatuhan pada fikih muamalat dalam aktivitas bisnis (Gassama et al., 2021). Walaupun konteksnya UMKM, kedua sumber ini mendukung bahwa "kerja" dalam ekonomi Islam bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga praktik etika yang mengatur hubungan dan standar perilaku yang semestinya mengurangi ketidakadilan terhadap pekerja berposisi lemah (Ali et al., 2018; Gassama et al., 2021).

________________________________________

7. Implikasi bagi Tenaga Kerja Tidak Terampil

7.1 Evaluasi Kelayakan Upah dan Tata Kelola Pengupahan Berbasis Maqāṣid

Kajian pengupahan berbasis maqāṣid al-syarīʿah menyatakan bahwa sebagian perusahaan belum memberikan upah layak dan kebijakan pemerintah/perusahaan tidak selalu sejalan. Kajian ini menawarkan integrasi indikator kemaslahatan maqāṣid untuk memperbaiki kebijakan dan sistem pengupahan (Grais & Pellegrini, 2006). Kajian sosio-legal ketenagakerjaan juga menekankan problem kesejahteraan pekerja, relasi yang belum setara, serta kecenderungan pekerja diperlakukan sebagai means of production dan lemahnya spiritualitas kerja, sekaligus mendorong breakthrough pengembangan sistem melalui konsep fikih ijārah (Hemmet, 2023).

Dua studi ini menunjukkan bahwa bagi pekerja tidak terampil, persoalan utama bukan hanya akses kerja, tetapi juga struktur relasi kerja dan kebijakan upah yang harus diuji dengan tujuan kemaslahatan (Grais & Pellegrini, 2006; Hemmet, 2023).

7.2 Kewajiban Pengembangan Kapabilitas melalui Pendidikan dan Pelatihan

Sumber yang tersedia secara eksplisit mengaitkan maqāṣid dan kesejahteraan pekerja dengan kebutuhan pengembangan keterampilan. Kajian pengupahan berbasis maqāṣid menyatakan bahwa Islam menuntut pengembangan keterampilan dan keahlian berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan (Grais & Pellegrini, 2006). Kajian sosio-legal ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa isu "rendahnya keterampilan" adalah salah satu akar problem ketenagakerjaan (Hemmet, 2023).

Di sektor industri keuangan Islam, fokus pada pelatihan juga ditegaskan: Obeidat menyatakan bahwa dalam industri perbankan Islam, pelatihan bukan hanya operasional, tetapi juga yang paling penting adalah pengetahuan syariah sebagai prasyarat pembeda (Katterbauer et al., 2023). Studi tentang pengembangan human capital di perbankan syariah Indonesia menekankan perlunya pelatihan efektif untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja (Rudnyckyj, 2014), sedangkan kajian peran perguruan tinggi Islam menegaskan kebutuhan menyiapkan sumber daya manusia "siap pakai" sekaligus menyoroti kelangkaan sumber daya manusia yang menguasai ilmu fikih/muamalat dan ekonomi keuangan modern secara bersamaan (Rudnyckyj, 2017).

Walaupun Katterbauer et al. (2023) dan Rudnyckyj (2017) berfokus pada industri keuangan Islam, implikasi analitisnya untuk pekerja tidak terampil adalah: ketertinggalan keterampilan memperbesar kerentanan, termasuk dalam era AI yang menurut kajian dapat menekan porsi pendapatan pekerja berketerampilan rendah (Calder, 2020), sehingga agenda peningkatan keterampilan selaras dengan orientasi kemaslahatan yang dipakai untuk menilai kebijakan ketenagakerjaan dan upah (Calder, 2020; Grais & Pellegrini, 2006; Rudnyckyj, 2014).

________________________________________

8. Instrumen Pemberdayaan: Membuka Akses Produktif bagi Pemilik Tenaga Kerja (ʿAmal)

Sebagian literatur yang tersedia menunjukkan bahwa dalam praktik ekonomi/keuangan Islam, terdapat akad dan desain lembaga yang memungkinkan partisipasi ekonomi ketika seseorang tidak memiliki modal besar, tetapi memiliki kontribusi berupa kerja/keahlian.

Rudnyckyj menjelaskan akad muḍārabah sebagai kontrak bagi hasil antara pengusaha (muḍārib) dan investor, di mana investor menanamkan modal dan memperoleh persentase laba yang disepakati, sementara pengusaha menyediakan skills, labor, and managerial expertise (Siddiqui et al., 2019). Paparan ini sejalan dengan penjelasan pembiayaan mikro syariah yang mendefinisikan muḍārabah sebagai skema ketika lembaga menyediakan modal sementara pelaku usaha menyediakan tenaga/keahlian, dan keuntungan/kerugian dibagi pada rasio tertentu (Setyowati & Rahayu, 2023). Bahkan, kajian bayʿ al-dayn menekankan bahwa lembaga keuangan Islam seharusnya tidak berfokus pada transaksi utang, melainkan mendorong pendekatan bagi hasil dan memikirkan cara membangun sistem di mana orang-orang terampil tanpa modal bisa diberikan modal (Khatib et al., 2022).

Dalam ranah sosial-keuangan Islam, integrasi dana zakat ke program pendukung usaha mikro dipaparkan sebagai strategi untuk memberdayakan populasi yang kekurangan. Namun demikian, literatur menekankan kebutuhan praktik baik seperti penyaringan penerima, pelatihan profesional, pemantauan, dan skema kelulusan program (Ma'shum & Marlina, 2020). Studi lain mengenai distribusi zakat juga menyebut bahwa lembaga zakat cenderung siap menerapkan pembiayaan mikro dari dana zakat (NJAGI & GEKARA, 2019). Meski fokusnya wirausaha miskin, kerangka ini relevan untuk tenaga kerja tidak terampil karena menunjukkan jalur pemberdayaan produktif yang mensyaratkan pelatihan/pendampingan, konsisten dengan penekanan pengembangan keterampilan dalam analisis maqāṣid terkait pekerja (Grais & Pellegrini, 2006; Ma'shum & Marlina, 2020).

Di sektor pertanian, model pembiayaan syariah juga diargumentasikan membantu petani kecil yang kekurangan modal dan peralatan melalui pembiayaan halal, serta menyebut murābaḥah dipahami sebagai sarana untuk membantu petani kecil dan pedagang yang kekurangan dana (Khir & Mohamed, 2023).

Sekali lagi, sumber-sumber ini tidak menyamakan "tenaga kerja tidak terampil" dengan "wirausaha miskin", tetapi memberikan bukti bahwa ekonomi Islam mengakui kontribusi kerja/tenaga (ʿamal) sebagai basis partisipasi ekonomi dan menempatkan pelatihan/pembinaan sebagai elemen penting ketika kelompok rentan diberdayakan (Ma'shum & Marlina, 2020; Mutawali et al., 2019; Siddiqui et al., 2019).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang tersedia, tenaga kerja tidak terampil dapat dipahami sebagai pekerja berketerampilan rendah yang rentan terhadap guncangan ekonomi dan transformasi teknologi (Calder, 2020; Rudnyckyj, 2013), serta menjadi bagian dari problem ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan rendahnya kualitas keterampilan dan lemahnya relasi kerja yang setara (Hemmet, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam yang tampak pada sumber-sumber ini, kerja (ʿamal) dipandang bernilai dan memberi hak atas kompensasi adil (Khan et al., 2021; Mutawali et al., 2019), relasi kerja diletakkan pada struktur akad, termasuk ijārah sebagai kontrak sewa/hiring (Azid et al., 2013), dan idealnya diarahkan oleh prinsip non-eksploitasi serta etika relasi pekerja–pemberi kerja (Ali et al., 2018; Sayakhmad et al., 2022).

Karena itu, agenda utama untuk pekerja tidak terampil dalam kerangka ekonomi Islam pada sumber yang tersedia adalah: (i) keadilan dan kelayakan upah serta transparansi pengupahan berbasis maqāṣid, dan (ii) peningkatan keterampilan melalui pendidikan/pelatihan sebagai bagian dari kemaslahatan dan ketahanan ekonomi di era perubahan (Calder, 2020; Grais & Pellegrini, 2006; Rudnyckyj, 2014).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abozaid, A. (2021). Penalty and Compensation in Financial Commitments - A Critical Shariah Review. Journal of College of Sharia & Islamic Studies, 38(2), 253–266. https://doi.org/10.29117/jcsis.2021.0276

Ali, N. A. M., Shahimi, S., & Shafii, Z. (2018). Knowledge, Skills and Characteristics Requirements for Shari'ah Auditors. Asian Journal of Accounting and Governance, 9, 171–185. https://doi.org/10.17576/ajag-2018-09-15

Azid, T., Alamasi, A. M. S., & Abubakar, A. R. (2013). Labor market in the environment of Tawhidi methodology. Humanomics, 29(4), 276–292. https://doi.org/10.1108/h-01-2013-0007

Calder, R. (2020). Halalization: Religious Product Certification in Secular Markets. Sociological Theory, 38(4), 334–361. https://doi.org/10.1177/0735275120973248

Gassama, S., Hamidah, H., & Sudaryati, E. (2021). The Need for Introduction of Sharia Microfinance Program in the Gambia. Economit Journal Scientific Journal of Accountancy Management and Finance, 1(3), 153–164. https://doi.org/10.33258/economit.v1i3.483

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance And Shariah Compliance In Institutions Offering Islamic Financial Services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Hemmet, A. (2023). Harmonizing Artificial Intelligence with Islamic Values - A Thoughtful Analysis of Religious, Social, and Economic Impacts of Technological Advancements. American Journal of Smart Technology and Solutions, 2(2), 65–76. https://doi.org/10.54536/ajsts.v2i2.2239

Katterbauer, K., Syed, H., Genç, S. Y., & Cleenewerck, L. (2023). AI Driven Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) – A Legal Analysis. Journal of Management and Islamic Finance, 3(1), 1–19. https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.6671

Khan, M. B., Ghafoorzai, S. A., Patel, I., & Shehbaz, D. M. (2021). Waqf Based Islamic Fintech Model for Agriculture Sector of Indonesia. Euromid Journal of Business and Tech-Innovation (EJBTI), 4(1), 73–85. https://doi.org/10.51325/ijbeg.v4i1.61

Khatib, S. F. A., Abdullah, D. F., Amosh, H. A., Bazhair, A. H., & Kabara, A. S. (2022). Shariah auditing: analyzing the past to prepare for the future. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(5), 791–818. https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2021-0291

Khir, M. F. A., & Mohamed, I. (2023). Applying Risk-Taking in Islamic Banking and Finance from the Perspective of Islamic Jurisprudence. International Journal of Management and Applied Research, 10(1), 63–80. https://doi.org/10.18646/2056.101.23-005

Ma'shum, A. H., & Marlina, M. (2020). Nusantara Syariah Economy (Construction of Economic Cooperation between the Indonesian Muslim Community). Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 197. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i2.490

Mutawali, M., Rodoni, A., & Said, M. (2019). Prevention Effectiveness of Non-Performing Financing in the Indonesian Islamic Bank. Etikonomi, 18(2), 259–274. https://doi.org/10.15408/etk.v18i2.11262

NJAGI, D. W., & GEKARA, DR. M. (2019). Factors Influencing the Development of Islamic Banking in Kenya: A Case of National Bank of Kenya. Strategic Journal of Business & Change Management, 6(4). https://doi.org/10.61426/sjbcm.v6i4.1395

Rudnyckyj, D. (2013). From Wall Street to Halal Street: Malaysia and the Globalization of Islamic Finance. The Journal of Asian Studies, 72(4), 831–848. https://doi.org/10.1017/s0021911813001630

Rudnyckyj, D. (2014). Islamic Finance and the Afterlives of Development in Malaysia. Polar Political and Legal Anthropology Review, 37(1), 69–88. https://doi.org/10.1111/plar.12051

Rudnyckyj, D. (2017). Subjects of Debt: Financial Subjectification and Collaborative Risk in Malaysian Islamic Finance. American Anthropologist, 119(2), 269–283. https://doi.org/10.1111/aman.12861

Sayakhmad, O., Said, M., & Rini, R. (2022). An Analysis of Human Capital Development in Indonesian Islamic Banking System. Tapis Jurnal Penelitian Ilmiah, 6(2), 91. https://doi.org/10.32332/tapis.v6i2.5340

Setyowati, W., & Rahayu, I. (2023). Sector Analysis of Islamic Capital Markets and Artificial Intelligence Functioning as Sharia Advisors. International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC), 1(2), 236–244. https://doi.org/10.33050/italic.v1i2.334

Siddiqui, M. F., Jan, S., & Ullah, K. (2019). Maqasid al Shariah and Stakeholders' Wellbeing in Islamic Banks: A Proposed Framework. Business & Economic Review, 11(1), 83–102. https://doi.org/10.22547/ber/11.1.4