01129 - Surplus Produsen dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Konseptual, Normatif, dan Distributif

Producer Surplus in Islamic Economic Perspective: A Conceptual, Normative, and Distributive Review

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep surplus produsen dalam kerangka mikroekonomi Islam secara konseptual, normatif, dan distributif. Surplus produsen didefinisikan sebagai selisih antara harga yang diterima produsen dan harga minimum yang bersedia diterima, yang dalam ekonomi Islam tidak semata-mata dipahami sebagai ukuran efisiensi, melainkan harus dibaca bersama orientasi maslahah dan tujuan falah. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur terhadap sumber-sumber mikroekonomi syariah untuk menelaah definisi, representasi analitis, batasan syariah, peran pengawasan pasar, serta keterkaitan surplus produsen dengan instrumen distribusi Islam seperti zakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa surplus produsen dinilai sah apabila diperoleh melalui mekanisme pasar yang adil dan sesuai syariah, serta bermasalah apabila terbentuk dari distorsi seperti ihtikar, riba, gharar, dan maisir. Selain itu, surplus produsen memiliki fungsi sosial dalam arsitektur distribusi Islam melalui kewajiban zakat, dengan karakter konseptual yang berbeda dari pajak dalam hal dampaknya terhadap efisiensi pasar.

Kata kunci: surplus produsen, mikroekonomi Islam, maslahah, falah, zakat, mekanisme pasar Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of producer surplus within the framework of Islamic microeconomics from conceptual, normative, and distributive perspectives. Producer surplus is defined as the difference between the price received by the producer and the minimum price the producer is willing to accept, which in Islamic economics is not merely understood as a measure of efficiency, but must be interpreted alongside the orientation of maslahah and the ultimate objective of falah. This study employs a literature review approach of Islamic microeconomic sources to analyze the definition, analytical representation, sharia constraints, the role of market oversight, and the relationship between producer surplus and Islamic distributive instruments such as zakat. The findings indicate that producer surplus is considered legitimate when obtained through a fair and sharia-compliant market mechanism, and becomes problematic when formed through distortions such as ihtikar, riba, gharar, and maisir. Furthermore, producer surplus carries a social function within the Islamic distribution architecture through the obligation of zakat, with a conceptual character that differs from taxation in terms of its impact on market efficiency.

Keywords: producer surplus, Islamic microeconomics, maslahah, falah, zakat, Islamic market mechanism

________________________________________

1. Pendahuluan

Kajian mikroekonomi Islam pada dasarnya membahas pengambilan keputusan unit-unit ekonomi—termasuk produsen—sebagaimana mikroekonomi pada umumnya, tetapi dengan batasan syariah dan landasan nilai Islam sebagai variabel utama yang melekat pada perilaku ekonomi (Husna & Thamrin, 2021; Muflihin, 2019). Kerangka ini menekankan bahwa analisis ekonomi tidak hanya berhenti pada pemenuhan kondisi "perlu" (necessary condition) berupa variabel-variabel ekonomi, melainkan juga mensyaratkan dimensi moral dan tatanan syariah sebagai pemenuh kondisi "cukup" (sufficient condition) dalam aktivitas ekonomi (Husna & Thamrin, 2021).

Karena itu, ketika konsep mikro seperti surplus produsen digunakan dalam ekonomi Islam, konsep tersebut dipahami bukan semata alat ukur keuntungan atau efisiensi, tetapi juga harus dibaca bersama orientasi maslahah dan tujuan akhir falah—yakni kesejahteraan dan kemenangan dunia–akhirat—yang ditekankan dalam teori ekonomi Islam (Husna & Thamrin, 2021; Muflihin, 2019).

Artikel ini bertujuan menelaah konsep surplus produsen dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, meliputi definisi, representasi analitis, batasan syariah, peran pengawasan pasar, serta keterkaitan surplus produsen dengan instrumen distribusi Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur terhadap sumber-sumber mikroekonomi syariah yang relevan.

________________________________________

2. Definisi Surplus Produsen Menurut Ekonomi Islam

Dalam literatur mikroekonomi syariah, surplus produsen didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh produsen karena menerima harga yang lebih tinggi dibandingkan harga minimum yang bersedia ia terima untuk menjual (Husna & Thamrin, 2021; Nurhikmah et al., 2021). Dengan kata lain, surplus produsen adalah selisih antara harga yang diterima produsen dengan harga terendah atau minimum yang bersedia produsen terima untuk melakukan penjualan (Husna & Thamrin, 2021; Nurhikmah et al., 2021). Definisi ini selaras dengan rumusan inti konsep surplus produsen karena memang esensinya adalah kesenjangan antara harga pasar atau hasil kesepakatan dan ambang minimum penerimaan produsen (Husna & Thamrin, 2021; Nurhikmah et al., 2021).

Namun, satu nuansa penting dalam sumber mikroekonomi syariah adalah adanya frasa yang menyatakan bahwa surplus produsen terjadi ketika "harga yang disepakati dengan konsumen lebih tinggi dari harga yang seharusnya ia berikan pada konsumen" (Husna & Thamrin, 2021). Dibandingkan definisi standar yang berbasis "kesediaan menjual minimum", ungkapan "harga yang seharusnya" ini membuka ruang pembacaan normatif. Dalam ekonomi Islam, pembahasan harga sering dihubungkan dengan keadilan harga dan larangan praktik yang merusak mekanisme pasar yang adil (Muflihin, 2019; Nasution, 2018). Akan tetapi, sumber tersebut tidak merinci secara eksplisit apa yang dimaksud "harga yang seharusnya" dalam konteks itu, sehingga secara evidensial yang dapat ditegaskan tetaplah definisi surplus produsen sebagai selisih antara harga yang diterima dan harga minimum yang bersedia diterima (Husna & Thamrin, 2021; Nurhikmah et al., 2021).

Selain itu, literatur mikroekonomi syariah juga menyebutkan bahwa surplus—termasuk surplus produsen—dapat dibedakan menjadi surplus nominal dan surplus riil, dengan surplus nominal dipahami sebagai "keuntungan kotor" yang diperoleh pelaku, baik konsumen maupun produsen, dalam suatu transaksi (Husna & Thamrin, 2021).

________________________________________

3. Representasi Analitis: Surplus Produsen sebagai Area pada Kurva Penawaran

Dalam analisis keseimbangan permintaan–penawaran, surplus produsen dijelaskan sebagai bidang di atas kurva penawaran (supply) dan di bawah garis harga kesepakatan (Faridatunnisa et al., 2021). Secara grafis, sumber yang membahas surplus produsen menekankan bahwa titik pada kurva penawaran dapat dipahami terkait biaya produksi minimum; karena itu, produsen dengan biaya produksi lebih rendah cenderung memperoleh surplus produsen yang lebih besar ketika harga pasar berada di atas biaya minimum tersebut (Faridatunnisa et al., 2021). Dengan demikian, surplus produsen bukan sekadar "laba akuntansi", melainkan ukuran manfaat atau keuntungan ekonomi produsen yang muncul dari perbedaan antara harga pasar dan batas minimum yang merefleksikan kondisi biaya atau penawaran (Faridatunnisa et al., 2021; Nurhikmah et al., 2021).

Dalam kerangka ekonomi Islam, pembentukan harga keseimbangan tetap dipahami terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran (Muflihin, 2019; Nasution, 2018). Mekanisme harga yang "alamiah" (impersonal market mechanism) ini ditekankan sebagai mekanisme yang semestinya bekerja tanpa distorsi yang merusak keseimbangan (Farida, 2012; Muflihin, 2019). Oleh karena itu, surplus produsen—sebagai konsekuensi harga keseimbangan—diakui sebagai hasil dari proses pasar, tetapi validitas etiknya bergantung pada apakah proses pasar itu berjalan sesuai prinsip syariah dan keadilan (Muflihin, 2019; Nasution, 2018).

________________________________________

4. Batasan Syariah: Kapan Surplus Produsen Dinilai Sah dan Kapan Bermasalah

4.1 Surplus Produsen dan Tujuan Produksi (Maslahah–Falah)

Literatur produksi dalam perspektif Islam menegaskan bahwa kegiatan produksi dan perilaku produsen diarahkan untuk mencapai maslahah dan tidak berhenti pada motivasi kepuasan atau keuntungan semata (Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam, 2024; Firdaus & Reyhan, 2022). Produksi dalam ekonomi Islam diposisikan untuk kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang, serta harus menghindari unsur yang menimbulkan mudarat bagi pihak lain (Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam, 2024; Firdaus & Reyhan, 2022). Sejalan dengan itu, perilaku produsen dalam ekonomi Islam digambarkan terikat pada standar kejujuran dan etika, serta tujuan yang tidak hanya memperbaiki kehidupan dunia, tetapi juga berdimensi akhirat (Husna & Thamrin, 2021; Nadila et al., 2023).

Konsekuensinya, surplus produsen sebagai "kelebihan penerimaan di atas minimum" dapat diterima sebagai insentif ekonomi, tetapi harus konsisten dengan orientasi maslahah serta larangan tindakan yang merugikan pihak lain (Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam, 2024; Firdaus & Reyhan, 2022).

4.2 Surplus Produsen Tidak Boleh Lahir dari Distorsi: Riba, Gharar, Maisir, Mafsadah, dan Praktik Merugikan

Dalam pembahasan permintaan–penawaran perspektif Islam, ditegaskan adanya pembatasan perilaku pasar: praktik yang mengandung mafsadah, gharar, maisir, dan riba dilarang (Muflihin, 2019). Karena itu, surplus produsen yang meningkat melalui skema yang melanggar larangan-larangan tersebut tidak sejalan dengan kerangka ekonomi Islam (Muflihin, 2019; Susanto et al., 2019). Literatur tentang mekanisme pasar Islam juga menekankan pentingnya menjaga mekanisme pasar agar menghasilkan harga yang adil; ketika mekanisme pasar terganggu, keadilan harga tidak tercapai (Farida, 2012; Nasution, 2018). Dengan demikian, secara normatif surplus produsen dianggap bermasalah apabila ia merupakan hasil dari distorsi yang menyalahi prinsip pasar adil, bukan hasil dari aktivitas produksi atau penawaran yang wajar (Farida, 2012; Nasution, 2018).

4.3 Surplus Produsen, Monopoli, dan Ihtikar: Batas Keuntungan Normal/Wajar

Kajian tentang monopoli dalam bisnis syariah menegaskan pembedaan penting: monopoli sebagai struktur dapat dianggap legal, tetapi perilaku monopolistik yang merugikan masyarakat tidak dibenarkan (Putra, 2018). Sumber yang sama mengaitkan perilaku terlarang itu dengan ihtikar—yakni penimbunan atau rekayasa kelangkaan—yang dipahami sebagai mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang pada harga lebih tinggi (Putra, 2018). Sejalan dengan itu, kajian tentang mekanisme pasar Islam menyatakan bahwa keberadaan monopoli atau oligopoli tidak otomatis dilarang selama tidak mengambil keuntungan di atas "keuntungan normal"; ketika produsen memperoleh keuntungan, hal itu dapat mengundang masuknya produsen lain sehingga output bertambah dan harga turun (Sifa', 2020).

Dengan demikian, dari sudut pandang ekonomi Islam, surplus produsen tidak boleh dimaksimalkan melalui penahanan pasokan atau penimbunan yang merugikan masyarakat karena praktik seperti itu diposisikan sebagai kezaliman dan merusak akses masyarakat pada kebutuhan (Chairunnisa & Kurniawan, 2022; Putra, 2018). Etika distribusi dalam ekonomi Islam juga menegaskan prinsip mencari keuntungan yang wajar serta larangan ihtikar (Syukur, 2018), yang menguatkan bahwa surplus produsen sebagai ukuran keuntungan di atas minimum harus berada dalam koridor kewajaran dan keadilan, bukan hasil dari rekayasa yang menghambat distribusi dan merugikan konsumen (Putra, 2018; Syukur, 2018).

________________________________________

5. Peran Pemerintah/Pengawasan Pasar dan Implikasinya terhadap Surplus Produsen

Literatur mekanisme pasar Islam menempatkan pasar pada posisi penting dan menekankan konsep harga yang adil serta perlunya memastikan mekanisme pasar bekerja sebagaimana mestinya (Farida, 2012; Nasution, 2018). Dalam kerangka ini, peran pemerintah dipandang penting untuk mewujudkan maslahah, termasuk melalui pengawasan agar harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar tidak merugikan masyarakat, dan intervensi dapat dibenarkan pada kondisi tertentu (Nasution, 2018; Rasti, 2021). Bahkan institusi hisbah disebut sebagai instrumen untuk menjamin pasar tetap bebas membentuk harga melalui mekanisme penawaran dan permintaan, namun sekaligus memastikan kewajiban pelaku ekonomi ditaati dan aturan syariah dipatuhi (Nasution, 2018).

Dari sisi implikasi surplus produsen, pengawasan dan kebijakan yang menjaga persaingan sehat akan mencegah surplus produsen "dibesarkan" secara tidak sah melalui distorsi kekuatan pasar (Nasution, 2018; Putra, 2018). Hal ini relevan dengan temuan pengabdian masyarakat yang mengidentifikasi persoalan distorsi dan ketimpangan ketika kontrol pasar oleh kelompok perusahaan "hampir sempurna", yang berujung pada hilangnya surplus konsumen dan produsen kecil dalam mekanisme pertukaran akibat kekuatan monopoli dan daya konsumsi yang tidak seimbang (Asngari et al., 2021). Dengan demikian, agenda penguatan kelembagaan ekonomi umat dapat dipahami sebagai upaya mencegah ekstraksi surplus oleh pihak kuat serta melindungi produsen skala kecil agar tetap memperoleh surplus produsen yang wajar dari proses pasar yang adil (Asngari et al., 2021; Nasution, 2018).

Selain itu, terdapat pula argumentasi bahwa ketika harga sangat rendah akibat terlalu banyaknya barang yang ditawarkan, produsen dapat mengalami kerugian; dalam kondisi produsen lemah dan jumlahnya banyak, pemerintah dipandang berkewajiban melindungi mereka, misalnya melalui kebijakan harga dasar (Zuwardi & Sari, 2023). Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, kebijakan pasar dapat diarahkan agar hasil pasar—termasuk posisi surplus produsen—tetap selaras dengan keadilan bagi pihak yang lemah (Rasti, 2021; Zuwardi & Sari, 2023).

________________________________________

6. Surplus Produsen, Zakat, dan Distribusi: Surplus sebagai Basis Tanggung Jawab Sosial

Ekonomi Islam menekankan dimensi distribusi dan instrumen sosial—misalnya zakat—untuk pemerataan dan keadilan (Anwar, 2019; Saripudin, 2016). Dalam konteks zakat, terdapat pernyataan bahwa memaksimalkan keuntungan berarti meningkatkan surplus produsen dan hal itu diposisikan sebagai upaya yang bertujuan meningkatkan pembayaran zakat; dengan adanya zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan keuntungan dinyatakan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat (Muhamad & Ridlwan, 2023). Ini menempatkan surplus produsen bukan sekadar "hak privat", tetapi berkelindan dengan kewajiban sosial-keagamaan atas harta (Anwar, 2019; Muhamad & Ridlwan, 2023).

Terdapat pula nuansa ikhtilaf atau perbedaan pendapat: sebagian ulama berpandangan bahwa objek zakat terkait biaya tertentu dan "yang menjadi objek zakat hanya surplus produsen saja" (P. A. Putra et al., 2023). Sumber yang sama juga menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat terkait objek zakat, zakat perniagaan digambarkan tidak berpengaruh pada biaya marjinal dan kurva penawaran (P. A. Putra et al., 2023). Klaim ini penting karena secara konseptual mengaitkan zakat dengan desain insentif yang berbeda dari pajak penjualan yang dapat menggeser harga atau kuantitas dan mengurangi surplus (Faridatunnisa et al., 2021; P. A. Putra et al., 2023).

Dalam analisis ekonomi kesejahteraan, pajak pada kurva permintaan–penawaran menghasilkan deadweight loss yang dipahami sebagai pengurangan area surplus konsumen dan surplus produsen ketika produksi dibatasi di bawah efisiensi optimum (Faridatunnisa et al., 2021). Pada studi yang membandingkan pajak dan zakat, disimpulkan bahwa zakat menghasilkan area inefisiensi yang lebih kecil daripada pajak (Faridatunnisa et al., 2021). Dengan demikian, dalam narasi yang tersedia pada sumber-sumber ini, surplus produsen sekaligus menjadi: (i) variabel kesejahteraan yang dapat terdampak kebijakan fiskal berupa pajak; dan (ii) basis atau sasaran moral-distributif melalui zakat, dengan karakter konseptual yang dibedakan dari pajak (Faridatunnisa et al., 2021; P. A. Putra et al., 2023).

Terakhir, konsep zakat juga dijelaskan berupaya mempertemukan pihak "surplus" dengan pihak "defisit" untuk pemerataan pendapatan, bahkan diarahkan agar kelompok defisit bertransformasi menjadi kelompok surplus (Samsul et al., 2019; Saripudin, 2016). Ini memperkuat pembacaan bahwa surplus—termasuk surplus produsen sebagai bentuk kelebihan penerimaan produsen—tidak dipahami sebagai akumulasi privat belaka, tetapi memiliki fungsi sosial dalam arsitektur distribusi Islam (Samsul et al., 2019; Saripudin, 2016).

________________________________________

7. Kesimpulan

Berdasarkan literatur mikroekonomi syariah, surplus produsen menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, surplus produsen merupakan selisih antara harga yang diterima produsen dan harga minimum atau terendah yang bersedia produsen terima untuk menjual, yang merefleksikan keuntungan produsen dari transaksi pada harga pasar atau harga kesepakatan (Husna & Thamrin, 2021; Nurhikmah et al., 2021).

Kedua, secara grafis, surplus produsen adalah area di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga keseimbangan atau harga kesepakatan (Faridatunnisa et al., 2021).

Ketiga, secara normatif, surplus produsen dinilai sah apabila diperoleh melalui mekanisme pasar yang adil dan sesuai syariah, serta menjadi bermasalah apabila dibentuk oleh distorsi seperti ihtikar atau perilaku monopolistik yang merugikan, maupun praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir (Muflihin, 2019; Putra, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam. (2024). Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.15216

Anwar, S. (2019). Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam. At Taajir: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah, 1(1), 37–43. https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.26

Asngari, I., Suhel, S., Subardin, M., Harunurrasyid, H., Arief, A. N. A., Debiyanti, M., Aprianti, R., & Ainul, P. S. (2021). Penguatan organisasi dan kelembagaan ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi ummat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, 2(2), 113–124. https://doi.org/10.29259/jscs.v2i2.63

Chairunnisa, S., & Kurniawan, R. R. (2022). Pemikiran ekonomi Islam tentang ihtikar. https://doi.org/10.31219/osf.io/w62th

Farida, U. J. (2012). Telaah kritis pemikiran ekonomi Islam terhadap mekanisme pasar dalam konteks ekonomi Islam kekinian. La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 257–270. https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art7

Faridatunnisa, M., Syarief, M. E., & Juniwati, E. H. (2021). Perbandingan area inefisiensi antara nilai pajak dan zakat. Journal of Applied Islamic Economics and Finance, 1(2), 458–474. https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2478

Firdaus, M. I., & Reyhan, M. (2022). Prinsip dan etika produksi perspektif maqashid as-syariah. At-Tasyri: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.55380/tasyri.v3i1.187

Husna, N., & Thamrin, H. (2021). Konsep mikro ekonomi syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 4(2), 43–51. https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8516

Muflihin, M. D. (2019). Permintaan, penawaran dan keseimbangan harga dalam perspektif ekonomi mikro Islam. JES: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.68

Muhamad, R., & Ridlwan, A. A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 5(1), 25–36. https://doi.org/10.36407/serambi.v5i1.810

Nadila, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Analisis konsep perilaku produsen dalam hukum ekonomi Islam (tinjauan Q.S. Al-Maidah ayat 87). Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 8(2), 1–20. https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.3831

Nasution, Y. S. J. (2018). Mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 1. https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695

Nurhikmah, N., Abidin, Z., & Nurjali, N. (2021). Analisis usaha ritel ibu rumah tangga terhadap surplus pendapatan di Kelurahan Parit Culum I Kab. Tanjung Jabung Timur. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 3(2), 152–157. https://doi.org/10.31933/jimt.v3i2.736

Putra, D. P. (2018). Isu-isu kontemporer hukum bisnis syariah (monopoli dalam bisnis syariah). Tahkim, 14(2). https://doi.org/10.33477/thk.v14i2.645

Putra, P. A., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan pajak dalam perspektif syariah. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, 20(1), 79–92. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610

Rasti, A. (2021). Peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/be7ud

Samsul, S., Hamid, N. M., & Nasution, H. G. (2019). Sistem pengendalian inflasi dalam sistem ekonomi Islam. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 1(1), 16–28. https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.10

Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam dan pemberdayaan ekonomi. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(2), 165. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2697

Sifa', M. A. (2020). Mekanisme pasar dalam perspektif Islam (kajian pemikiran Abu Yusuf). Journal of Sharia Economics, 2(1), 29–46. https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.91

Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut hukum ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 3(2), 80. https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6593

Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2), 33–51. https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559

Zuwardi, Z., & Sari, A. (2023). Peran dan mekanisme pasar. Jurnal Ekonomi Utama, 2(2), 123–137. https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.60