01128 - Supply-Side Economics dalam Perspektif Ekonomi Islam

Supply-Side Economics in Islamic Economic Perspective

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep supply-side economics (kebijakan sisi penawaran) melalui kerangka normatif ekonomi Islam. Kebijakan sisi penawaran secara konvensional dipahami sebagai pendekatan yang menekankan peningkatan kapasitas produksi melalui pemotongan pajak, deregulasi, dan insentif investasi. Kajian ini menemukan bahwa instrumen-instrumen tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, namun memerlukan penyesuaian mendasar pada tiga dimensi: (1) keadilan distribusi dan pemenuhan kebutuhan minimal rakyat sebagai mandat negara, (2) penggunaan instrumen fiskal Islam seperti zakat, kharaj, waqf, dan sukuk sebagai alternatif atau komplemen pajak konvensional, serta (3) penolakan terhadap insentif investasi berbasis riba dengan menggantikannya melalui skema pembiayaan syariah. Hasil sintesis menunjukkan bahwa supply-side economics menurut ekonomi Islam paling tepat dipahami sebagai kebijakan peningkatan kapasitas produksi yang berorientasi maslahah, berkeadilan, dan bebas riba—bukan sekadar paket deregulasi dan pemotongan pajak tanpa prasyarat etika dan distribusi.

Kata kunci: supply-side economics, ekonomi Islam, kebijakan fiskal Islam, zakat, sukuk, deregulasi syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of supply-side economics through the normative framework of Islamic economics. Supply-side policy is conventionally understood as an approach that emphasizes increasing productive capacity through tax cuts, deregulation, and investment incentives. This study finds that these instruments are not inherently contradictory to Islamic economic principles, but require fundamental adjustments across three dimensions: (1) distributive justice and the fulfilment of basic needs as a state mandate, (2) the use of Islamic fiscal instruments such as zakat, kharaj, waqf, and sukuk as alternatives or complements to conventional taxation, and (3) the rejection of interest-based investment incentives in favour of Shariah-compliant financing schemes. The synthesis concludes that supply-side economics within the Islamic economic framework is best understood as a productivity-enhancing policy that is maslahah-oriented, equitable, and free from riba—rather than merely a package of deregulation and tax cuts devoid of ethical and distributional prerequisites.

Keywords: supply-side economics, Islamic economics, Islamic fiscal policy, zakat, sukuk, Shariah deregulation

________________________________________

1. Pendahuluan

Kebijakan ekonomi sisi penawaran (supply-side economics) telah menjadi salah satu arus utama dalam pemikiran kebijakan makroekonomi kontemporer. Pendekatan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas produksi nasional melalui berbagai instrumen, khususnya pemotongan pajak, deregulasi, dan pemberian insentif investasi. Dalam konteks Indonesia, relevansi kebijakan ini semakin besar mengingat tantangan peningkatan daya saing ekspor, perbaikan iklim investasi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat.

Di sisi lain, ekonomi Islam sebagai suatu sistem normatif sekaligus operasional menawarkan kerangka yang berbeda dalam memandang peran negara, instrumen fiskal, dan tujuan pembangunan ekonomi. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: sejauh mana supply-side economics dapat diterima, diadaptasi, atau bahkan ditolak dalam perspektif ekonomi Islam?

Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan tersebut dengan menelaah tiga elemen inti supply-side economics—yakni pemotongan pajak, deregulasi, dan insentif investasi—melalui kacamata kerangka normatif ekonomi Islam, baik dari sisi tujuan negara, instrumen fiskal historis, maupun batasan syariah yang berlaku.

________________________________________

2. Definisi Supply-Side Economics dan Fokus Instrumennya

Dalam literatur kebijakan makro yang dirujuk pada konteks Indonesia, kebijakan sisi penawaran (supply-side policy) dipahami sebagai kebijakan yang berfokus pada penawaran agregat dengan menekankan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial perekonomian (Drajat et al., 2007). Pada rujukan yang sama, upaya peningkatan penawaran barang dan jasa tersebut disebut dapat ditempuh melalui perangkat seperti penyesuaian tarif pajak penghasilan, dukungan bagi dunia usaha melalui subsidi suku bunga pinjaman modal, serta deregulasi berupa pemangkasan regulasi yang tidak efisien (Drajat et al., 2007). Dengan demikian, supply-side economics dalam pengertian kebijakan praktis merujuk pada paket instrumen negara untuk memperkuat kemampuan produksi (capacity building) dan iklim usaha melalui pajak, biaya pembiayaan, dan regulasi (Drajat et al., 2007).

Namun, ketika paket instrumen itu dibaca dengan kacamata ekonomi Islam, perlu dicatat bahwa ekonomi Islam menekankan dimensi etika yang mencakup kejujuran, keadilan, dan menghindari kerugian dalam transaksi (Azis et al., 2024), serta tujuan sosial-ekonomi seperti keadilan sosial, solidaritas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (Ladiku et al., 2023). Karena itu, penilaian supply-side economics menurut ekonomi Islam tidak berhenti pada efektivitas peningkatan produksi, melainkan juga harus memeriksa kesesuaian syariah, dampak distribusi, dan kemaslahatan publik (Ladiku et al., 2023).

________________________________________

3. Kerangka Normatif Ekonomi Islam: Tujuan Negara, Instrumen Fiskal, dan Batasan Syariah

3.1 Tujuan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pembahasan tujuan sosial-ekonomi negara dalam perspektif Islam, negara diposisikan memiliki mandat untuk menegakkan keadilan dan persamaan, pembagian kesejahteraan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan minimal rakyat dan mengurangi ketimpangan. Rumusan tujuan ini penting karena supply-side economics konvensional sering dipahami sebagai agenda peningkatan kapasitas produksi semata, sementara dalam perspektif Islam, peningkatan kapasitas produksi harus kompatibel dengan mandat keadilan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar (Ladiku et al., 2023).

3.2 Instrumen Fiskal Islam dan Karakter Balanced Budget

Kajian sejarah fiskal Islam pada masa Nabi dan Khulafa' al-Rasyidin menggambarkan tata kelola fiskal yang mencakup penggunaan instrumen seperti zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, waqf, dan lain-lain, serta kecenderungan pada prinsip anggaran berimbang (balanced budget) untuk kesejahteraan masyarakat. Penjelasan mengenai relevansi kebijakan Umar bin Khattab juga menekankan penggunaan instrumen fiskal seperti zakat, ushr, jizyah, kharaj, khums, ghanimah, dan kaffarah dengan pengelolaan Baitul Maal dan pendekatan prioritas belanja. Artinya, dalam tradisi fiskal Islam, insentif dan kebijakan untuk memajukan ekonomi tidak bertumpu semata pada pemotongan pajak, melainkan pada desain instrumen pendapatan dan belanja yang berorientasi kemaslahatan dan keseimbangan fiskal.

3.3 Batasan Syariah pada Pembiayaan dan Perilaku Ekonomi

Perspektif Islam terkait inflasi dan stabilitas menekankan bahwa sistem ekonomi Islam melarang riba, maysir, dan gharar, serta mendorong koreksi terhadap faktor-faktor sistemik dalam ekonomi dan keuangan konvensional. Kajian stabilitas ekonomi perspektif Islam juga menekankan upaya menjaga keseimbangan melalui prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa agar sistem bunga tidak terlibat dalam perekonomian (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Konsekuensinya, salah satu elemen supply-side dalam versi tertentu—yakni dukungan pembiayaan berbasis bunga—perlu direkonstruksi dalam kerangka Islam menjadi pembiayaan yang sesuai syariah, misalnya berbasis bagi hasil atau skema kebajikan seperti qard hasan.

________________________________________

4. Pemotongan Pajak dalam Supply-Side Economics: Pembacaan Ulang Menurut Ekonomi Islam

4.1 Pajak dalam Tradisi Islam: Keadilan dan Larangan Membebani di Luar Kemampuan

Dalam pembahasan perpajakan dalam tradisi Islam, ditekankan adanya norma untuk tidak menarik pajak melebihi kemampuan rakyat dan bahwa perdebatan hukum pajak menimbulkan dilema normatif bagi Muslim, sehingga aspek keadilan dan kapasitas wajib pajak menjadi pertimbangan penting (Ladiku et al., 2023). Perspektif tradisi Islam atas pajak juga menegaskan tujuan etika ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan sosial, membangun solidaritas, memerangi kemiskinan, serta menghindari eksploitasi ekonomi (Ladiku et al., 2023). Dari sisi ini, pemotongan pajak dapat dinilai sejalan dengan prinsip Islam apabila pajak yang berlaku menimbulkan beban yang tidak proporsional atau menghambat aktivitas produktif, tetapi tetap harus dikaitkan dengan kecukupan pembiayaan fungsi negara untuk kesejahteraan (Ladiku et al., 2023).

4.2 Pajak Bukan Instrumen Utama dalam Fiskal Islam

Tinjauan kritis pajak dalam kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam dengan istilah dharibah menegaskan bahwa pajak bukan instrumen utama pendapatan negara dalam Islam dan dikenakan ketika instrumen utama lain tidak mencukupi. Hal ini konsisten dengan gambaran sistem fiskal era Khulafa' al-Rasyidin yang memanfaatkan beberapa sumber pendapatan seperti zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan waqf dalam kerangka kesejahteraan. Dalam sintesis ini, agenda pemotongan pajak ala supply-side tidak dapat diperlakukan sebagai resep generik; dalam ekonomi Islam, penekanan lebih kuat pada komposisi instrumen dan pada syarat pajak tambahan (dharibah) yang bersifat kondisional.

4.3 Zakat sebagai Instrumen Distributif dengan Distorsi Lebih Kecil

Kajian perbandingan area inefisiensi antara pajak dan zakat menyimpulkan adanya perbedaan yang signifikan dan menyatakan bahwa zakat menghasilkan area inefisiensi yang lebih kecil daripada pajak (Syahar et al., 2024). Di tingkat makro, kajian zakat juga menekankan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan pertumbuhan ekonomi, walaupun dampaknya bervariasi antara wilayah. Dalam kajian stabilitas ekonomi perspektif Islam, disebutkan pula bahwa pemerintah dalam ekonomi Islam dapat menerapkan kebijakan fiskal menggunakan zakat, dan penerimaan zakat bersama penciptaan uang dapat digunakan untuk membiayai sektor publik serta memerlukan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan. Kombinasi temuan ini memberi implikasi penting: apabila pemotongan pajak dimaksudkan untuk menstimulasi produksi, maka ekonomi Islam menawarkan jalur alternatif dan komplementer melalui optimalisasi zakat yang menargetkan distribusi dan stabilisasi tanpa menambah distorsi setara pajak tertentu (Syahar et al., 2024).

4.4 Integrasi Zakat–Pajak dalam Konteks Indonesia: Peluang dan Kendala Implementasi

Dalam konteks hukum Indonesia, kajian politik-hukum zakat menyatakan bahwa BAZNAS dilegitimasi untuk mengelola zakat dan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS dapat mengurangi aset kena pajak (taxable assets). Namun, studi tentang implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22 menyimpulkan bahwa kebijakan ini tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena tidak ada kerja sama kelembagaan yang memadai dan kurangnya sosialisasi sehingga muzaki belum memanfaatkan skema tersebut (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Dengan demikian, pemotongan pajak dalam kerangka supply-side yang diarahkan untuk mendorong produksi dalam ekonomi Islam dapat dipadankan dengan desain yang mengurangi beban ganda pajak dan zakat, tetapi tantangan utamanya tetap pada aspek governance dan koordinasi implementasi (Kurniawati & Nurwahidin, 2024; Ladiku et al., 2023).

________________________________________

5. Deregulasi dalam Supply-Side Economics versus Tata Kelola Pasar dalam Ekonomi Islam

5.1 Deregulasi sebagai Pemangkasan Regulasi Tidak Efisien: Titik Temu Awal

Kebijakan sisi penawaran di Indonesia menyatakan deregulasi sebagai pemotongan regulasi yang tidak efisien (Drajat et al., 2007). Dalam ekonomi Islam, ruang untuk membiarkan pasar bekerja juga muncul dalam gagasan penentuan harga: pada dasarnya harga ditentukan oleh mekanisme pasar melalui interaksi permintaan dan penawaran, dan intervensi pemerintah dipandang dibolehkan ketika ada distorsi seperti monopoli atau kecurangan guna melindungi kepentingan publik (Andriansyah, 2017). Titik temu keduanya adalah bahwa deregulasi yang memotong aturan tidak efisien dapat sejalan dengan ekonomi Islam apabila tujuannya mengurangi distorsi dan ketidakadilan serta memulihkan fungsi pasar yang adil (Andriansyah, 2017; Drajat et al., 2007; Ladiku et al., 2023).

5.2 Ekonomi Islam Bukan "Anti-Regulasi": Penekanan pada Pembersihan Distorsi dan Pengawasan

Meskipun ada pengakuan atas mekanisme pasar, literatur pemikiran ekonomi Islam tentang harga menekankan kecenderungan untuk membersihkan pasar dari penimbunan, monopoli, dan praktik korup, lalu membiarkan harga terbentuk melalui permintaan dan penawaran, serta mengakui intervensi dalam kondisi tertentu (Andriansyah, 2017). Pada dimensi administrasi publik, kajian tentang Abu Yusuf melalui karya Al-Kharaj menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap pemungut pajak untuk menghindari kecurangan seperti korupsi dan tindakan penindasan, serta menekankan proyek kesejahteraan dan pengembangan infrastruktur. Dengan demikian, deregulasi menurut ekonomi Islam bukanlah deregulasi total, melainkan re-regulasi yang berkeadilan: memangkas aturan yang membebani dan tidak produktif sekaligus memperkuat pengawasan agar tidak terjadi kezaliman dan korupsi (Andriansyah, 2017; Ladiku et al., 2023).

5.3 Relevansi Empiris Iklim Investasi Indonesia

Kajian mengenai perkembangan penanaman modal asing ke Indonesia mengidentifikasi keluhan investor yang mencakup masalah infrastruktur dan pasokan listrik, kepastian hukum, serta pajak ganda pusat dan daerah, dan menyebutkan pemrosesan regulasi tax holiday untuk mendorong penanaman modal asing (Wahyudi, 2015). Dengan kacamata supply-side, faktor-faktor ini selaras dengan agenda deregulasi dan perbaikan iklim usaha (Drajat et al., 2007; Wahyudi, 2015). Dengan kacamata ekonomi Islam, faktor tersebut bersinggungan langsung dengan prinsip keadilan dan pencegahan penindasan serta korupsi dalam tata kelola fiskal dan administrasi publik (Ladiku et al., 2023). Maka, deregulasi yang kompatibel dengan syariah dapat dirumuskan sebagai penghapusan hambatan birokratis yang menciptakan biaya tinggi, sekaligus penguatan integritas aparatur dan pengawasan agar kebijakan tidak menjadi sarana ketidakadilan (Wahyudi, 2015; Ladiku et al., 2023).

________________________________________

6. Insentif Investasi dalam Supply-Side Economics: Versi Syariah dan Instrumen Pembiayaan Pembangunan

6.1 Insentif Investasi Perlu Bebas Riba: Konsekuensi bagi Desain Kebijakan

Kebijakan sisi penawaran dalam sumber Indonesia memasukkan dukungan usaha melalui subsidi suku bunga pinjaman modal (Drajat et al., 2007). Namun, perspektif Islam tentang inflasi dan stabilitas menegaskan larangan riba dan kebutuhan menata sistem agar bunga tidak menjadi instrumen perekonomian (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Karena itu, insentif investasi dalam ekonomi Islam perlu dialihkan dari subsidi bunga menjadi skema yang sesuai syariah, misalnya penguatan pembiayaan berbasis bagi hasil atau penguatan pembiayaan sosial seperti qard hasan. Secara prinsip, hal ini menjaga tujuan supply-side berupa penurunan hambatan pembiayaan investasi sekaligus memenuhi batasan syariah berupa penghindaran riba.

6.2 Peran Instrumen Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan: Bukti yang Bernuansa

Studi ARDL tentang instrumen keuangan syariah menyimpulkan bahwa seluruh variabel instrumen keuangan syariah berdampak negatif dalam jangka pendek terhadap pertumbuhan, sedangkan dalam jangka panjang banyak yang positif, dengan pengecualian reksa dana syariah yang negatif serta pembiayaan bank syariah dan saham syariah yang tidak berpengaruh dalam hasil jangka panjang studi tersebut. Di sisi lain, studi regresi periode 2017–2021 menyatakan bahwa pembiayaan perbankan syariah dan investasi asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja negara tidak signifikan dalam model yang digunakan (Zainur, 2020). Sementara itu, pembahasan konseptual keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi menekankan model akad yang menanggung risiko bagi kedua pihak sehingga menuntut kehati-hatian dan menempatkan zakat, wakaf, BMT, dan instrumen lain sebagai bagian dari ekosistem yang berperan dalam pembangunan (Zainur, 2020). Kedua temuan ini menyiratkan bahwa: pertama, ekonomi Islam menyediakan perangkat untuk mengarahkan investasi ke sektor riil melalui instrumen syariah; kedua, bukti dampak terhadap pertumbuhan bersifat kontekstual dan dapat berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang maupun antara metode studi.

6.3 Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur dan Kapasitas Produksi

Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, studi tentang Project Based Sukuk (PBS) menyatakan bahwa Indonesia menerbitkan PBS untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan bahwa penerbitannya menunjukkan pertumbuhan serta berperan membantu pemerintah khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dalam perspektif ekonomi Islam. Studi lain tentang kontribusi sukuk dalam pembiayaan pembangunan menyatakan bahwa peran sukuk meningkat dan memberikan proporsi pemenuhan kebutuhan pembiayaan yang signifikan pada beberapa tahun serta menunjukkan penurunan peran utang luar negeri dalam periode yang dibahas (Azis, Syahar, et al., 2024). Karena Abu Yusuf juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan proyek kesejahteraan dalam kebijakan publik, maka penggunaan sukuk untuk membiayai infrastruktur dapat dibaca sebagai insentif investasi versi ekonomi Islam: menyediakan pembiayaan yang halal untuk proyek produktif yang meningkatkan kapasitas sisi penawaran perekonomian (Azis, Syahar, et al., 2024).

6.4 Insentif Fiskal Sektoral untuk Menurunkan Biaya Produksi dan Ekspor

Studi daya saing ekspor kopi Indonesia menyebut adanya komponen biaya sebelum ekspor seperti PPh, PPN, retribusi, biaya penanganan, dan biaya pemasaran, serta menyarankan pengurangan hingga eliminasi biaya operasional melalui insentif fiskal dan moneter berupa pajak dan suku bunga untuk meningkatkan daya saing (Zainur, 2020). Substansinya menunjukkan mekanisme supply-side: menurunkan biaya transaksi agar produksi dan ekspor lebih kompetitif (Zainur, 2020). Dalam ekonomi Islam, dukungan seperti itu harus disaring melalui prinsip keadilan dan penghindaran kerugian yang tidak proporsional, sebagaimana ditekankan dalam etika ekonomi Islam (Azis, Noor, et al., 2024) dan norma pajak yang tidak membebani di luar kemampuan (Ladiku et al., 2023). Selain itu, insentif yang berbasis suku bunga harus direkonstruksi ke skema non-riba sesuai larangan riba dalam Islam.

6.5 Insentif Investasi pada Sektor Halal dan Logistik: Dimensi Sektor Riil Ekonomi Islam

Kajian peluang dan tantangan industri halal menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup sektor riil dan produksi barang, sekaligus mencatat tantangan seperti keterbatasan pasokan bahan baku yang memenuhi kriteria halal dan hambatan standardisasi serta sertifikasi lintas negara. Dalam konteks logistik halal, disebutkan bahwa insentif dan regulasi pemerintah dapat memfasilitasi penyediaan dan peningkatan infrastruktur logistik termasuk bandara, pelabuhan, terminal, dan gudang, dalam bentuk insentif pajak, dukungan standardisasi, dan dorongan investasi penyedia jasa logistik. Maka, dari perspektif supply-side ekonomi Islam, insentif investasi dapat diarahkan pada penguatan rantai pasok halal sebagai strategi menaikkan kapasitas produksi dan distribusi sektor riil.

________________________________________

7. Sintesis: Merumuskan Supply-Side Economics yang Sesuai Ekonomi Islam

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, supply-side economics menurut ekonomi Islam dapat disintesiskan sebagai kebijakan peningkatan kapasitas produksi yang: pertama, tetap menggunakan perangkat pajak, regulasi, dan insentif investasi sebagaimana logika supply-side (Drajat et al., 2007); kedua, dibatasi dan diarahkan oleh mandat keadilan sosial, pemenuhan kebutuhan minimal, dan pengurangan ketimpangan (Ladiku et al., 2023); ketiga, menggunakan instrumen fiskal Islam yang historis seperti zakat, kharaj, jizyah, dan waqf sebagai sumber pembiayaan dan mekanisme distributif, dengan pajak (dharibah) sebagai instrumen kondisional; serta keempat, menolak desain insentif investasi berbasis riba dan menggantinya dengan pembiayaan syariah, termasuk pengembangan sukuk untuk infrastruktur produktif (Azis, Syahar, et al., 2024).

Secara operasional, rancangan kebijakan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Pertama, reformasi pajak yang berkeadilan dan tidak membebani, yakni menahan atau menurunkan beban pajak yang melampaui kemampuan dan menghindari dampak yang membebani kelompok tertentu secara tidak proporsional (Azis, Noor, et al., 2024; Ladiku et al., 2023).

Kedua, penguatan zakat sebagai instrumen fiskal-distributif, karena zakat disebut dapat mendukung daya beli dan pertumbuhan meski dampaknya bervariasi dan dapat dipakai dalam kebijakan fiskal Islam, serta memiliki area inefisiensi lebih kecil dibandingkan pajak dalam studi tertentu (Syahar et al., 2024).

Ketiga, perbaikan tata kelola sebagai inti deregulasi syariah, yakni memangkas regulasi tidak efisien (Drajat et al., 2007) sambil memperkuat pengawasan aparat fiskal untuk mencegah korupsi dan penindasan sebagaimana ditekankan Abu Yusuf, serta menata hambatan iklim investasi berupa kepastian hukum, pajak ganda, dan infrastruktur yang diidentifikasi dalam kajian penanaman modal asing (Wahyudi, 2015).

Keempat, insentif investasi halal melalui instrumen syariah, yakni menggunakan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur dan pembangunan produktif (Azis, Syahar, et al., 2024), sejalan dengan penekanan pada proyek kesejahteraan dan infrastruktur, serta mengarahkan insentif pajak dan regulasi untuk mendorong logistik halal dan sektor riil industri halal.

Kelima, koordinasi stabilitas dan pembiayaan tanpa bunga, yakni menjaga keseimbangan ekonomi dengan prinsip bagi hasil dan menghindari sistem bunga (Kurniawati & Nurwahidin, 2024), sembari memanfaatkan perangkat yang disebut dalam literatur stabilitas Islam seperti qard hasan untuk pembiayaan prioritas.

________________________________________

8. Kesimpulan

Sisi penawaran dalam ekonomi Islam dapat diterima sebagai agenda meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas produksi (Drajat et al., 2007), tetapi bukan dalam bentuk pemotongan pajak, deregulasi, dan insentif investasi yang netral nilai. Literatur yang tersedia menempatkan kebijakan ekonomi dalam Islam pada horizon tujuan negara yang mencakup keadilan, distribusi kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan minimal, dan pengurangan ketimpangan (Ladiku et al., 2023). Dari sisi instrumen, tradisi fiskal Islam menonjolkan zakat dan instrumen lain serta prinsip anggaran berimbang, dan memandang pajak (dharibah) sebagai instrumen kondisional. Dari sisi pembiayaan investasi, larangan riba mengharuskan rekayasa insentif investasi ke skema yang sesuai syariah, misalnya sukuk untuk infrastruktur (Azis, Syahar, et al., 2024) dan penguatan ekosistem sektor riil termasuk logistik halal.

Dengan demikian, supply-side economics menurut ekonomi Islam paling tepat dipahami sebagai supply-side policy yang berorientasi maslahah, berkeadilan, dan bebas riba—bukan sekadar paket deregulasi dan pemotongan pajak tanpa prasyarat etika dan distribusi (Ladiku et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Andriansyah, Y. (2017). Menuju desentralisasi kebijakan ekonomi dalam Islam: Pengalaman Dinasti Uṡmaniyyah abad 16–18 M dan Indonesia di masa Orde Baru. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 9(1). https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1280

Azis, F., Noor, A. F. A. M., Angriani, R., & Abriawan, E. (2024). Analisis pemahaman masyarakat mengenai konsep perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak berdasarkan syariat Islam. Indonesian Journal of Taxation and Accounting, 53–61. https://doi.org/10.61220/ijota.v2i1.247

Azis, F., Syahar, S. M., Fortuna, D. A. K., Humaerah, S., & Nawir, F. D. A. (2024). Perspektif tradisi Islam terhadap konsep pajak. Indonesian Journal of Taxation and Accounting, 35–47. https://doi.org/10.61220/ijota.v2i1.248

Drajat, B., Agustian, A., & Supriatna, A. (2007). Export and competitiveness of Indonesian coffee bean in international market: Strategic implication for the development of organic coffee bean. Pelita Perkebunan (A Coffee and Cocoa Research Journal), 23(2). https://doi.org/10.22302/iccri.jur.pelitaperkebunan.v23i2.88

Kurniawati, F., & Nurwahidin, N. (2024). Analisis perbandingan inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. Syntax Idea, 6(3), 1403–1418. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3048

Ladiku, N. W. D., Gusnasary, Nur, A. F. A., & Fadhilatunisa, D. (2023). Analisis konsekuensi penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) dan atau pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terhadap minuman beralkohol dalam perspektif ekonomi Islam. Indonesian Journal of Taxation and Accounting, 25–32. https://doi.org/10.61220/ijota.v1i1.2023b3

Syahar, S. M., Fortuna, D., Humaerah, S., & Nawir, F. D. A. (2024). An idea of taxation: The perspective of the Islamic tradition. Indonesian Journal of Taxation and Accounting, 98–108. https://doi.org/10.61220/ijota.v2i2.27

Wahyudi, N. L. (2015). Analisis pengembangan kebijakan hutan tanaman rakyat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 16(2), 108–125. https://doi.org/10.31685/kek.v16i2.45

Zainur, Z. (2020). Keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi. Jurnal An-Nahl, 7(2), 123–129. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.18