01127 - Supply Shock dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual, Normatif, dan Implikasi Kebijakan

Supply Shock in the Perspective of Islamic Economics: A Conceptual, Normative, and Policy Implication Study

Abstract

This study examines the concept of supply shock within the framework of Islamic economics through a conceptual and normative review approach. Supply shock, defined as a sudden change in aggregate supply conditions that affects prices and output, is analyzed through the lens of Islamic economic principles including maslahah, justice, prohibition of riba, gharar, and maysir, as well as the real sector orientation. The findings indicate that Islamic economics provides a normative framework for reading supply shocks not merely as a technical macroeconomic phenomenon, but as a challenge to welfare protection and equitable resource governance. From a policy instrument perspective, profit-and-loss sharing (PLS)-based financing such as mudharabah is conceptually more adaptive to supply shocks compared to debt-based schemes. Furthermore, Islamic social finance instruments including zakat, infaq, sadaqah, and Islamic microfinance serve as welfare buffers when real sector disruptions occur. The study also highlights the tension between the normative ideal of risk-sharing financing and the practical dominance of murabahah-based debt financing, as well as the importance of monetary stability policy in maintaining safe inflation levels to support Islamic financial institution financing. These findings contribute to the conceptual enrichment of Islamic economic responses to aggregate supply shocks.

Keywords: supply shock, Islamic economics, maslahah, profit-and-loss sharing, Islamic social finance, cost-push inflation

________________________________________

Abstrak

Studi ini mengkaji konsep supply shock dalam kerangka ekonomi Islam melalui pendekatan telaah konseptual dan normatif. Supply shock, yang didefinisikan sebagai perubahan mendadak pada kondisi penawaran agregat yang memengaruhi harga dan output, dianalisis melalui lensa prinsip-prinsip ekonomi Islam, meliputi maslahah, keadilan, larangan riba, gharar, dan maysir, serta orientasi pada sektor riil. Temuan menunjukkan bahwa ekonomi Islam menyediakan kerangka normatif untuk membaca supply shock tidak semata sebagai fenomena makroekonomi teknis, melainkan sebagai tantangan terhadap perlindungan kesejahteraan dan tata kelola sumber daya yang berkeadilan. Dari sisi instrumen kebijakan, pembiayaan berbasis bagi hasil (profit-and-loss sharing/PLS) seperti mudharabah secara konseptual lebih adaptif terhadap supply shock dibanding skema berbasis utang. Di samping itu, instrumen keuangan sosial Islam—mencakup zakat, infak, sedekah, dan mikrofinans syariah—berfungsi sebagai bantalan kesejahteraan ketika gangguan sektor riil terjadi. Studi ini juga menyoroti ketegangan antara ideal normatif pembiayaan berbagi risiko dengan dominasi praktis pembiayaan berbasis utang (murabahah), serta pentingnya kebijakan stabilitas moneter dalam menjaga inflasi pada tingkat aman guna menopang pembiayaan lembaga keuangan syariah. Temuan-temuan ini berkontribusi pada pengayaan konseptual respons ekonomi Islam terhadap guncangan penawaran agregat.

Kata Kunci: supply shock, ekonomi Islam, maslahah, bagi hasil, keuangan sosial Islam, inflasi dorongan biaya

________________________________________

1. Pendahuluan

Guncangan penawaran (supply shock) merupakan salah satu fenomena makroekonomi yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas harga, kapasitas produksi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam diskursus ekonomi konvensional, supply shock didefinisikan sebagai perubahan mendadak pada penawaran agregat yang memengaruhi harga dan output secara simultan. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, fenomena ini tidak dapat dimaknai secara teknis semata, melainkan perlu dibaca melalui kerangka nilai yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan (maslahah), dan perlindungan sektor riil.

Relevansi kajian ini semakin menguat seiring dengan dinamika ekonomi kontemporer yang diwarnai oleh berbagai bentuk guncangan penawaran—mulai dari bencana alam, gangguan rantai distribusi, hingga pembatasan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Setiap peristiwa tersebut tidak hanya mengguncang kapasitas produksi, tetapi juga menguji ketangguhan sistem keuangan syariah dalam menyerap dan merespons tekanan dari sisi penawaran.

Studi ini bertujuan mengkaji secara konseptual dan normatif bagaimana ekonomi Islam memahami, membaca, dan merespons supply shock, dengan menelaah literatur perbankan syariah Indonesia sebagai basis argumentatif. Pembahasan mencakup: (1) konsep supply shock dalam kajian makroekonomi yang relevan bagi ekonomi Islam; (2) landasan normatif ekonomi Islam dalam membaca supply shock; (3) mekanisme harga dan pasar; (4) dimensi sektor riil dan desain pembiayaan; (5) stabilitas nilai uang dan inflasi dorongan biaya; (6) peran negara dan ketahanan lembaga syariah; serta (7) instrumen respons yang kompatibel dengan ekonomi Islam.

________________________________________

2. Metode

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis telaah literatur (literature review) dengan metode analisis konten terhadap sumber-sumber akademik yang relevan. Sumber utama terdiri atas artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan kajian kebijakan yang berkaitan dengan perbankan syariah Indonesia, ekonomi Islam, dan dinamika makroekonomi. Sintesis dilakukan secara tematik untuk membangun argumen konseptual yang koheren mengenai respons ekonomi Islam terhadap supply shock.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Konsep Supply Shock dalam Kajian Makroekonomi yang Relevan bagi Ekonomi Islam

Dalam literatur makro yang digunakan dalam kajian perbankan syariah Indonesia, aggregate supply shock (guncangan penawaran agregat) direpresentasikan melalui variabel yang merefleksikan sisi penawaran/kapasitas produksi perekonomian. Misalnya, sebuah studi SVAR tentang dinamika perbankan syariah secara eksplisit menyatakan bahwa PDB (GDP) dipilih untuk merefleksikan guncangan penawaran agregat dalam perekonomian Indonesia (Witro, 2021). Dalam kerangka yang sama, perubahan sisi penawaran dipahami sebagai salah satu sumber perubahan kondisi makro yang kemudian menyalur ke sektor riil dan keuangan, karena studi tersebut juga meneliti bagaimana pembiayaan bank syariah merespons guncangan makro yang mencakup komponen sisi penawaran (Witro, 2021), dan studi lain tentang pandemi menegaskan bahwa pembatasan dan kebijakan pengendalian COVID-19 memunculkan guncangan ekonomi yang menurunkan aktivitas ekonomi dan memperlambat bahkan menurunkan pertumbuhan (Mulatsih et al., 2024).

Sisi harga dalam peristiwa supply shock sering muncul melalui inflasi dorongan biaya (cost-push inflation). Literatur perbandingan kinerja bank syariah dan konvensional di Indonesia menyatakan bahwa inflasi dapat timbul dari tekanan sisi penawaran (cost push inflation) dan menyebut secara eksplisit bahwa guncangan penawaran negatif dapat terjadi akibat bencana alam dan gangguan distribusi (Mulyadi, 2023). Dalam konteks pandemi, kajian dampak COVID-19 juga menyatakan bahwa pembatasan mobilitas/aktivitas menurunkan permintaan dan penawaran sekaligus dan penurunan tersebut dapat mendorong kondisi resesi dalam sistem ekonomi (Ghozali et al., 2022), selaras dengan temuan bahwa pembatasan dan kebijakan pengendalian pandemi menekan aktivitas ekonomi (Mulatsih et al., 2024). Dengan demikian, supply shock yang relevan bagi ekonomi Islam dapat dipahami sebagai perubahan mendadak pada kondisi penawaran/kapasitas produksi dan/atau distribusi yang berimplikasi pada tekanan biaya dan pelemahan aktivitas ekonomi, sebagaimana ditunjukkan melalui kanal inflasi dorongan biaya dan pelemahan pertumbuhan/aktivitas (Ghozali et al., 2022; Mulatsih et al., 2024; Mulyadi, 2023).

________________________________________

3.2 Landasan Normatif Ekonomi Islam untuk Membaca Supply Shock: Maslahah, Keadilan, dan Keterikatan pada Sektor Riil

Kerangka ekonomi Islam—dalam salah satu rumusan yang dikutip dalam kajian transformasi ekonomi Islam—menekankan penghapusan bunga (interest/riba), ketidakpastian (uncertainty/gharar dalam pembacaan umum), perjudian (gambling/maysir), serta perhatian pada etika; sekaligus mendorong keadilan dan fairness (Antonio, 2011). Kerangka yang sama menautkan tujuan syariah pada promosi kesejahteraan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (rumusan maqasid) (Antonio, 2011). Karena itu, pembacaan ekonomi Islam terhadap guncangan penawaran tidak berhenti pada deskripsi teknis, tetapi mengaitkannya dengan perlindungan kesejahteraan dan pencegahan kerusakan (mafsadah) melalui tata kelola sumber daya, transaksi, dan distribusi risiko yang adil (Antonio, 2011).

Sejalan dengan orientasi tersebut, kajian kinerja bank syariah menegaskan prinsip dasar ekonomi Islam sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang bermuara pada aktivitas ekonomi riil yang seimbang dan produktif (Hasan, 2019). Kajian yang sama juga menekankan bahwa ekonomi Islam memprioritaskan kemitraan yang adil, mencegah spekulasi tidak produktif yang memicu instabilitas, serta memandang pelestarian alam sebagai amanah (Hasan, 2019). Unsur "pelestarian alam" ini penting secara konseptual untuk supply shock karena literatur inflasi yang digunakan dalam kajian perbankan juga menyebut bencana alam dan gangguan distribusi sebagai sumber guncangan penawaran negatif (Mulyadi, 2023); artinya, dimensi lingkungan dan distribusi (logistik) dapat menjadi pemicu langsung gangguan penawaran yang berdampak pada harga. Dengan demikian, ekonomi Islam menyediakan "kriteria normatif" agar respons terhadap supply shock tidak hanya memulihkan output/aktivitas, tetapi juga menjaga keadilan, menghindari spekulasi yang memperparah instabilitas, dan memperhatikan amanah ekologis (Antonio, 2011; Hasan, 2019).

________________________________________

3.3 Mekanisme Harga dan Pasar Ketika Terjadi Supply Shock: Keseimbangan Penawaran–Permintaan, Larangan Monopoli, dan Etika Transaksi

Dalam literatur yang membahas islamisasi ekonomi di Indonesia, ditegaskan bahwa prinsip keagamaan dalam urusan ekonomi tampak antara lain pada pengaturan produksi barang yang dibolehkan, dengan tetap memperhatikan aspek permintaan dan penawaran; selain itu, pemborosan harus dihindari dan monopoli dilarang (Amin & Jaya, 2024). Klaim ini penting untuk membaca supply shock karena guncangan penawaran negatif sering diikuti kelangkaan relatif dan ruang bagi kekuatan pasar tertentu untuk mendorong harga; ekonomi Islam (berdasarkan literatur tersebut) menempatkan pencegahan monopoli dan pemborosan sebagai bagian dari kerangka normatif pasar (Amin & Jaya, 2024).

Dari sisi praktik penentuan harga, studi kualitatif tentang praktik penetapan margin dan harga pada perbankan Islam di Malaysia mencatat pernyataan informan bahwa pricing berbasis keseimbangan penawaran–permintaan (supply and demand equilibrium), sambil mempertimbangkan faktor biaya dan kompetisi pasar (Udzma, 2023). Ini konsisten dengan ringkasan konseptual dalam kajian model bisnis Islam yang menyatakan bahwa pemikiran ekonomi Islam membantu merangkum konsep penawaran–permintaan, mekanisme pasar, aturan pasar, dan penetapan harga, serta menegaskan larangan riba, gharar, dan maysir untuk menciptakan keadilan dalam sektor bisnis (Choiruzzad, 2013). Dengan demikian, pada saat supply shock, ekonomi Islam dapat memandang perubahan harga sebagai fenomena yang terkait perubahan kondisi penawaran–permintaan, namun tetap dibatasi oleh norma anti-monopoli dan etika transaksi (anti-riba/gharar/maysir) agar penyesuaian harga tidak menjadi sarana ketidakadilan (Amin & Jaya, 2024; Udzma, 2023).

________________________________________

3.4 Dimensi Sektor Riil dan Desain Pembiayaan: Mengapa Keterikatan pada Aset/Aktivitas Riil Menjadi Pusat Respons terhadap Supply Shock

Kajian tentang isu kepatuhan syariah pada struktur sukuk menegaskan bahwa kontrak syariah pada dasarnya merupakan refleksi pertukaran di sektor riil; namun dalam praktik, kontrak yang melandasi instrumen kadang tidak merefleksikan elemen sektor riil seperti penawaran–permintaan dan pergerakan harga pasar, bahkan bisa dikombinasikan untuk mereplikasi obligasi konvensional (Nabila et al., 2022). Studi tersebut juga mengkritik kecenderungan pembiayaan berbasis utang (sale-based debt financing) ketika utang tidak terkait dengan aset riil atau proyek bernilai tambah karena hal itu menghambat realisasi tujuan syariah dan mendorong komoditisasi uang (Nabila et al., 2022). Dalam konteks supply shock—yang secara definisional berkaitan dengan gangguan kapasitas produksi/distribusi (Mulyadi, 2023; Witro, 2021)—kritik ini relevan karena guncangan penawaran pada dasarnya adalah problem sektor riil; respons yang "menjauh" dari sektor riil berpotensi melemahkan transmisi pemulihan dan memperbesar ketidaksesuaian dengan tujuan syariah (Nabila et al., 2022).

Literatur yang sama juga memberi argumen penting tentang stabilitas pembiayaan dalam menghadapi guncangan: pada sistem pembiayaan berbasis bagi hasil (PLS), kreditur mengantisipasi bahwa guncangan permintaan akan menurunkan imbal hasil karena pembiayaan terikat pada kinerja sektor riil; berbeda dengan pembiayaan berbasis utang yang dapat memicu pembekuan kredit akibat gagal bayar dan ketakutan pemberi pinjaman (Nabila et al., 2022). Sementara itu, studi SVAR tentang respons makro menyimpulkan bahwa perbankan syariah sebaiknya tidak sekadar membatasi margin atau dominasi pembiayaan berbasis murabahah, melainkan mempromosikan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) dengan menekankan prinsip saling-menolong (Witro, 2021). Kedua rujukan ini, bila disintesiskan, menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki basis argumentatif untuk memprioritaskan pembiayaan yang terikat pada kinerja riil dan berbagi risiko/hasil sebagai kanal penyerapan guncangan—yang secara konseptual lebih selaras dengan sifat supply shock sebagai gangguan sektor riil (Nabila et al., 2022; Witro, 2021).

Namun, literatur juga mencatat adanya ketegangan praktik: kajian rethinking paradigm menyoroti bahwa lembaga keuangan/bank syariah kerap terlibat dalam transaksi pembiayaan berbasis utang seperti murabahah alih-alih musyarakah dan mudharabah karena dianggap lebih menguntungkan (Towpek & Borhan, 2012). Studi kasus kepatuhan akad pada penyaluran dana Bank Muamalat di satu kantor cabang juga melaporkan dominasi akad murabahah pada penyaluran dana dan mengaitkannya dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan serta kebutuhan mitigasi risiko, sehingga kepatuhan akad berada pada "level" yang rendah dalam kerangka penilaian yang digunakan studi tersebut (Maliha, 2024). Nuansa ini penting: dalam menghadapi supply shock, ideal ekonomi Islam yang menekankan risk-sharing dan keterikatan pada sektor riil (Nabila et al., 2022; Witro, 2021) dapat "terbatas" oleh kecenderungan praktik pembiayaan berbasis utang yang lebih dominan (Maliha, 2024; Towpek & Borhan, 2012).

________________________________________

3.5 Stabilitas Nilai Uang dan Inflasi Dorongan Biaya: Supply Shock sebagai Ujian Tujuan Stabilitas dalam Ekonomi Islam

Salah satu tujuan penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam—sebagaimana dirangkum dalam kajian sejarah dan prospek perbankan Islam—mencakup stabilitas nilai uang sebagai prasyarat agar uang dapat menjadi unit hitung dan standar pembayaran yang terpercaya (Rahmati et al., 2018). Karena literatur perbankan juga menyebut inflasi dapat berasal dari tekanan sisi penawaran (cost push inflation), termasuk guncangan penawaran negatif akibat bencana alam dan gangguan distribusi (Mulyadi, 2023), maka supply shock yang mendorong inflasi dorongan biaya dapat dipahami sebagai ancaman langsung terhadap tujuan stabilitas nilai uang yang ditekankan tersebut (Mulyadi, 2023; Rahmati et al., 2018).

Secara kebijakan, studi panel dinamis tentang BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) menyarankan bahwa bank sentral perlu menjaga inflasi pada tingkat aman untuk industri keuangan dengan mengikuti target inflasi melalui kebijakan moneter yang tepat (Sakai, 2014). Walaupun studi tersebut berfokus pada pembiayaan BPRS dan menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional, rekomendasinya menunjukkan bahwa stabilitas inflasi dipandang penting untuk menjaga/menopang pembiayaan lembaga keuangan syariah (Sakai, 2014). Dalam sintesis ekonomi Islam, supply shock yang memicu inflasi dorongan biaya (Mulyadi, 2023) dapat dibaca sebagai situasi yang menuntut kebijakan stabilisasi harga yang konsisten dengan tujuan stabilitas nilai uang (Rahmati et al., 2018) dan kehati-hatian kebijakan moneter yang menjaga keberlanjutan penyaluran pembiayaan syariah (Sakai, 2014).

________________________________________

3.6 Peran Negara, Tata Kelola, dan Ketahanan Lembaga Syariah terhadap Guncangan: Bukti dan Keterbatasannya

Dalam diskursus politik ekonomi Islam terkait perbankan syariah Indonesia, terdapat argumen bahwa pemerintah perlu intervensi dalam pengembangan ekonomi/keuangan syariah karena industri keuangan syariah dinilai berdampak positif terhadap stabilitas makro dan memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap guncangan krisis keuangan; sekaligus pemerintah dibutuhkan sebagai regulator dan pengawas untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan keadilan (Astuti, 2021). Klaim ini beresonansi dengan tujuan pembangunan dan pemerataan/keadilan yang juga dinyatakan sebagai tujuan perbankan syariah dalam UU Perbankan Syariah—sebagaimana dikutip dalam kajian paradigma perbankan Islam—yakni mendukung pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan/solidaritas, dan pemerataan kesejahteraan (Towpek & Borhan, 2012). Dalam konteks supply shock (misalnya gangguan distribusi dan bencana alam (Mulyadi, 2023) atau pembatasan pandemi yang menekan penawaran dan permintaan (Ghozali et al., 2022; Mulatsih et al., 2024)), kerangka ini menempatkan negara dan otoritas sebagai aktor penting untuk memastikan respons tidak hanya "memulihkan angka makro," tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan kesejahteraan (Astuti, 2021; Towpek & Borhan, 2012).

Terkait ketahanan terhadap guncangan, beberapa sumber yang disediakan menyoroti ketahanan bank syariah pada krisis tertentu. Kajian regulasi perbankan syariah Indonesia menyatakan bahwa krisis ekonomi 1998 menyebabkan sejumlah bank nasional kolaps, tetapi perbankan syariah tidak terdampak; bahkan Bank Muamalat (saat itu satu-satunya BUS syariah) dikategorikan sehat (Wahyudi & Susetyohadi, 2021). Literatur transformasi ekonomi syariah dalam sistem kerakyatan juga menyebut Bank Muamalat bertahan pada krisis moneter dan mengaitkannya dengan larangan spekulasi dalam sistem syariah (Islami & Jaya, 2022). Namun, bukti-bukti ini terutama terkait krisis keuangan/moneter, bukan secara spesifik guncangan penawaran agregat; sehingga, untuk supply shock yang bersumber dari bencana alam atau disrupsi distribusi (Mulyadi, 2023) ataupun pembatasan aktivitas yang menekan produksi (Ghozali et al., 2022; Mulatsih et al., 2024), sumber-sumber tersebut lebih tepat dibaca sebagai indikasi kapasitas ketahanan institusional (misalnya melalui penghindaran spekulasi) daripada pembuktian langsung atas mekanisme penyerapan guncangan penawaran (Islami & Jaya, 2022; Wahyudi & Susetyohadi, 2021).

________________________________________

3.7 Instrumen Respons yang Kompatibel dengan Ekonomi Islam Saat Supply Shock: Kehati-hatian Pembiayaan dan Jaring Pengaman Sosial Syariah

3.7.1 Prinsip Kehati-hatian (Prudential) dan Restrukturisasi sebagai Respons pada Periode Guncangan Aktivitas Ekonomi

Pada periode pandemi—yang oleh literatur dipahami menurunkan aktivitas ekonomi melalui pembatasan dan kebijakan pengendalian (Mulatsih et al., 2024) serta menurunkan permintaan dan penawaran (Ghozali et al., 2022)—respons operasional perbankan syariah yang terdokumentasi adalah penguatan prinsip kehati-hatian dan restrukturisasi. Studi lapangan tentang implementasi pembiayaan ritel di Bank Muamalat (cabang Yogyakarta) melaporkan kebijakan seperti pengalihan target pemasaran, pembiayaan alternatif, kemudahan proses pengajuan dan akad, serta kemudahan bagi nasabah terdampak untuk mengajukan keringanan angsuran melalui restrukturisasi sesuai POJK 11/POJK.03/2020 (Riyadi & Hilyatin, 2021). Secara normatif-yuridis, kajian tentang prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah selama pandemi juga menekankan penilaian calon nasabah berbasis prinsip 3C (Character, Capacity, Collateral) dan perlunya program restrukturisasi (restrukturisasi, rescheduling, settlement), serta keselarasan dengan POJK 11/POJK.03/2020 dan perubahannya (Zubair et al., 2023). Selain itu, kajian urgensi prinsip kehati-hatian pada Bank Muamalat juga menyatakan penggunaan kerangka kelayakan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) sebagai praktik kehati-hatian (Husein & Sarif, 2016). Meski rujukan ini berangkat dari konteks pandemi dan pembiayaan, ia menyediakan perangkat yang kompatibel dengan ekonomi Islam untuk meredam transmisi guncangan (termasuk supply shock yang menekan kemampuan produksi/pendapatan) ke risiko pembiayaan bermasalah (Husein & Sarif, 2016; Zubair et al., 2023).

3.7.2 Keuangan Sosial Islam (Zakat/Infak/Sedekah dan Pemberdayaan) sebagai Bantalan Kesejahteraan Ketika Sektor Riil Terganggu

Karena ekonomi Islam menautkan tujuan pada kesejahteraan dan kemaslahatan (Antonio, 2011), respons terhadap guncangan yang menekan penawaran/aktivitas ekonomi (Ghozali et al., 2022; Mulatsih et al., 2024) tidak hanya berupa stabilisasi pembiayaan, tetapi juga penguatan fungsi sosial. Studi tentang zakat sebagai fungsi sosial perbankan syariah (membandingkan beberapa bank termasuk Bank Muamalat Indonesia) melaporkan program pemberdayaan Baitulmaal Muamalat, termasuk program komunitas usaha mikro berbasis masjid (KUM3) dan penguatan lembaga keuangan mikro syariah melalui dukungan permodalan, pendampingan, pelatihan, dan dukungan teknologi (Jumroh, 2024). Pada level kelembagaan pengelola zakat berbasis bank syariah, studi efisiensi LAZ korporasi bank syariah (termasuk Baitulmal Bank Muamalat) menilai adanya kemampuan menghimpun dan menyalurkan dana ZISWA dengan kinerja efisien dalam pengukuran DEA yang digunakan (Sari, 2018). Sementara itu, kajian tentang inisiatif Islamic microfinance menekankan peran BMT sebagai inisiatif pembiayaan mikro berbasis komunitas dan menyatakan UMKM dipandang sebagai "safety valve" pemulihan ekonomi pascakrisis moneter Asia, serta inisiatif pembiayaan mikro syariah dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM (Md.Shafik & Ahmad, 2020). Dengan sintesis ini, keuangan sosial Islam dan mikrofinans syariah dapat ditempatkan sebagai instrumen mitigasi dampak kesejahteraan dari guncangan sektor riil (termasuk supply shock), selaras dengan orientasi maslahah dan perlindungan kelompok rentan (Antonio, 2011; Jumroh, 2024; Md.Shafik & Ahmad, 2020).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan telaah literatur yang dilakukan, supply shock dapat dirumuskan secara operasional dalam konteks ekonomi Islam sebagai guncangan pada kapasitas penawaran/produksi dan/atau distribusi—misalnya akibat bencana alam dan gangguan distribusi—yang memicu tekanan sisi penawaran pada harga (inflasi dorongan biaya) dan beriringan dengan pelemahan aktivitas ekonomi (Ghozali et al., 2022; Mulatsih et al., 2024; Mulyadi, 2023), dengan PDB/GDP dapat dipakai sebagai proksi guncangan penawaran agregat dalam pemodelan makro yang digunakan pada kajian perbankan syariah Indonesia (Witro, 2021).

Dari perspektif ekonomi Islam, respons terhadap supply shock seharusnya diarahkan pada pemulihan sektor riil dan kesejahteraan dengan menjaga tujuan syariah: penghapusan praktik yang dianggap merusak (interest/riba, spekulasi tidak produktif) dan penguatan keadilan serta kemaslahatan (Antonio, 2011; Hasan, 2019). Pada level mekanisme, ekonomi Islam mengakui peran penawaran–permintaan dalam pembentukan harga, namun menegaskan batas etika seperti larangan monopoli dan pemborosan (Amin & Jaya, 2024) serta pentingnya pricing yang berpijak pada keseimbangan pasar dan kompetisi yang wajar (Udzma, 2023), konsisten dengan ringkasan konseptual tentang mekanisme pasar dan larangan riba/gharar/maysir untuk keadilan (Choiruzzad, 2013).

Pada level instrumen, literatur yang tersedia mendukung dorongan untuk memperkuat pembiayaan berbagi hasil yang terikat pada kinerja sektor riil (mudharabah/PLS), yang secara konseptual lebih adaptif terhadap guncangan dibanding skema utang yang berpotensi membekukan kredit saat terjadi gagal bayar (Nabila et al., 2022; Witro, 2021), sembari mengakui adanya ketegangan praktik karena dominasi pembiayaan berbasis utang (murabahah) yang terdokumentasi dalam sebagian kajian (Maliha, 2024; Towpek & Borhan, 2012). Akhirnya, tujuan stabilitas nilai uang (Rahmati et al., 2018) dan rekomendasi menjaga inflasi pada tingkat aman (Sakai, 2014), ditambah perangkat kehati-hatian dan restrukturisasi (Husein & Sarif, 2016; Zubair et al., 2023) serta penguatan keuangan sosial Islam dan mikrofinans (Jumroh, 2024; Md.Shafik & Ahmad, 2020), membentuk paket respons yang koheren—meski parsial—untuk menghadapi supply shock dalam kerangka ekonomi Islam yang berbasis keadilan dan kemaslahatan (Antonio, 2011; Astuti, 2021; Hasan, 2019; Towpek & Borhan, 2012).

________________________________________

Daftar Pustaka

Amin, S. M. M., & Jaya, T. J. (2024). The Effect of Bank Performance and Macroeconomics on the Profitability of Indonesian Sharia Commercial Banks. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 95–114. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.34141

Antonio, M. S. (2011). Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium Enterprises in Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. Journal of Indonesian Islam, 5(2), 313–334. https://doi.org/10.15642/jiis.2011.5.2.313-334

Astuti, R. Y. (2021). The Implementation of Corporate Governance in Islamic Banking in Indonesia Based on AAOIFI Standard. Solusi, 19(1), 12–28. https://doi.org/10.26623/slsi.v19i1.2995

Choiruzzad, S. A. B. (2013). More Gain, More Pain: The Development of Indonesia's Islamic Economy Movement (1980s-2012). Indonesia, 95(1), 125–172. https://doi.org/10.1353/ind.2013.0003

Ghozali, M., Kamri, N. B., & Khafid, M. A. Z. (2022). The Merger of Indonesian Islamic Banks: Impact on the Islamic Economy Development. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 23. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7551

Hasan, Z. (2019). Market Share Islamic Banking in Indonesia. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(1), 124–137. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.157

Husein, A. A., & Sarif, S. (2016). Peranan Parti Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Sektor Muamalat Indonesia. Sejarah, 25(2), 73–82. https://doi.org/10.22452/sejarah.vol25no2.5

Islami, M. F. E., & Jaya, T. J. (2022). Effect of Inflation Rate, Non Performing Financing (NPF), and Number of Branch Offices on Murabahah Financing at Bank Muamalat Indonesia. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 21. https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6876

Jumroh, L. A. (2024). The Influence of the Implementation of Good Corporate Governance on the Quality of Financial Performance at Muamalat Bank in Sorong District in 2018-2022. Ekombis Review Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 12(1). https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5209

Maliha, H. (2024). The Application of AHP on Selected 100 Islamic Economics and Finance Research. Scientometrics Letters, 1(1). https://doi.org/10.58968/sl.v1i1.518

Md.Shafik, A. S. Md. S., & Ahmad, W. M. W. (2020). Financial Literacy among Malaysian Muslim Undergraduates. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(8), 1515–1529. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2017-0149

Mulatsih, L. S., Prabantarikso, M., Purnomo, H., Judijanto, L., & Alfiana, A. (2024). How Different is the Financial Performance of Sharia-Based Banks? Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 309–326. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2622

Mulyadi, S. (2023). Contributions of Internal and External Variables in Non-Performing Financing Bank Muamalat for the Period of 2005-2021. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 17–36. https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7309

Nabila, S., Buchari, N. S., & Suprapto, E. (2022). Analysis on the Soundness Level of Shariah Commercial Banks Using RGEC During the Covid-19. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(1), 66–85. https://doi.org/10.46899/jeps.v10i1.316

Rahmati, A., Mulyadi, D., & Januddin, J. (2018). Analysis of Low Realization for Mudharabah Financing at Muamalat Indonesia Bank, Banda Aceh. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences, 1(4), 215–223. https://doi.org/10.33258/birci.v1i4.111

Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 43. https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100

Sakai, M. (2014). Establishing Social Justice through Financial Inclusivity: Islamic Propagation by Islamic Savings and Credit Cooperatives in Indonesia. Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 2(2), 201–222. https://doi.org/10.1017/trn.2014.4

Sari, L. F. (2018). The Great Philosopher in Islamic Economy. https://doi.org/10.31227/osf.io/brnz6

Towpek, H., & Borhan, J. T. (2012). Pemikiran Ekonomi Syeikh Daud al-Fatani Menerusi Kitabnya Furu' al-Masa'il Tumpuan kepada Elemen Fiqhiconomic. Jurnal Fiqh, 9(1), 113–136. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol9no1.6

Udzma, L. A. (2023). Sharia Mutual Funds: Protection Study for Investors. Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 8(1), 60–79. https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i1.5423

Wahyudi, R., & Susetyohadi, A. (2021). The Efficiency of Amil Zakat Institutions (LAZ) in Indonesian Islamic Banks: Data Envelopment Analysis Approach. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 25(2), 169. https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.4978

Witro, D. (2021). Political Paradigm of Conventional Economics and Islamic Economics: Indonesian Sharia Bank Discourse. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 5(2). https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10993

Zubair, N. F., Saipul, F., Shafii, Z., & Alwi, K. (2023). Enhancing ESG Integration in Takaful through Financial Education. I-IECONS E-Proceedings, 954–959. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.118