01126 - Supply Chain dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Prinsip, dan Implementasi Halal Supply Chain

Abstract

This article examines the concept of supply chain in the perspective of Islamic economics, focusing on the transformation of conventional supply chain into halal supply chain and halal value chain. Through a literature review approach, this study synthesizes various academic sources to construct a comprehensive definition of supply chain according to Islamic economics. The results show that supply chain in Islamic economics is a network of parties from upstream to downstream (suppliers–producers–logistics/distributors–retailers–consumers) that manages the flow of goods, finance, and information in an integrated manner, with the primary goal of maintaining halal and thayyib integrity throughout all processes (procurement, production, storage, transportation, distribution, to consumption), through contamination prevention mechanisms, halal certification/guarantee systems, traceability, and Islamic business ethics (free from riba, gharar, tadlis, and injustice). This study also identifies key challenges in implementation, including low end-to-end literacy on halal logistics and supply chains, weak upstream-downstream integration, and the need for more comprehensive government involvement. Technology, particularly traceability systems and blockchain, is positioned as an instrument to strengthen transparency and integrity along the halal network.

Keywords: supply chain, halal supply chain, halal value chain, Islamic economics, halal integrity

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep supply chain dalam perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada transformasi rantai pasok konvensional menjadi halal supply chain dan halal value chain. Melalui pendekatan kajian literatur, studi ini mensintesis berbagai sumber akademik untuk membangun definisi komprehensif supply chain menurut ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa supply chain menurut ekonomi Islam merupakan jaringan pihak-pihak dari hulu sampai hilir (pemasok–produsen–logistik/distributor–ritel–konsumen) yang mengelola aliran barang, keuangan, dan informasi secara terintegrasi, dengan tujuan utama menjaga integritas halal dan thayyib di seluruh proses (pengadaan, produksi, penyimpanan, transportasi, distribusi, sampai konsumsi), melalui mekanisme pencegahan kontaminasi, sertifikasi/sistem jaminan halal, ketelusuran, serta etika bisnis syariah (bebas riba, gharar, tadlis, dan kedzaliman). Studi ini juga mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi, meliputi rendahnya literasi end-to-end terhadap logistik/rantai pasok halal, belum kuatnya integrasi hulu–hilir, dan kebutuhan keterlibatan pemerintah yang lebih komprehensif. Teknologi, khususnya sistem ketelusuran dan blockchain, diposisikan sebagai instrumen penguat transparansi dan integritas sepanjang jaringan halal.

Kata Kunci: supply chain, halal supply chain, halal value chain, ekonomi Islam, integritas halal

________________________________________

1. Pendahuluan

Perkembangan industri halal global telah mendorong perhatian akademik dan praktis terhadap pengelolaan rantai pasok yang tidak sekadar berorientasi efisiensi, tetapi juga memenuhi standar kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, konsep supply chain atau rantai pasok menjadi salah satu elemen strategis yang perlu dikaji ulang melalui lensa ekonomi Islam. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menekankan efisiensi biaya dan kecepatan distribusi, ekonomi Islam menuntut bahwa setiap simpul dalam jaringan rantai pasok harus memenuhi persyaratan halal dan thayyib secara menyeluruh.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki kepentingan strategis dalam penguatan ekosistem halal, sebagaimana tercermin dalam Masterplan Ekonomi Islam 2019–2024. Namun demikian, implementasi halal supply chain di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi pelaku usaha, belum terintegrasinya sistem jaminan halal secara menyeluruh, hingga keterbatasan peran regulasi pemerintah.

Artikel ini bertujuan untuk mensintesis konsep supply chain menurut ekonomi Islam secara komprehensif, mencakup definisi, prinsip, struktur aktor, aliran utama, operasionalisasi, tata kelola syariah, dimensi etika, peran teknologi, serta tantangan implementasi di Indonesia. Kajian ini disusun berdasarkan penelusuran literatur akademik berbahasa Indonesia yang relevan dengan tema halal supply chain dan halal value chain.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat deskriptif-analitik. Sumber-sumber yang digunakan merupakan artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang membahas tema supply chain, halal supply chain, halal value chain, logistik halal, dan manajemen rantai pasok dalam perspektif ekonomi Islam. Sintesis dilakukan dengan cara memetakan tema-tema utama yang muncul dalam literatur, kemudian mengorganisasikannya ke dalam kerangka pembahasan yang sistematis dan koheren.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Supply Chain (Rantai Pasok) sebagai Jaringan Aktor dari Hulu ke Hilir

Dalam literatur manajemen, rantai pasok (supply chain) dipahami sebagai rantai/jaringan yang mencakup seluruh aktivitas terkait aliran dan transformasi barang dari tahap bahan baku sampai pengguna akhir, beserta arus informasi yang terkait di sepanjang proses tersebut (Muhlisin et al., 2022). Definisi ini sejalan dengan pandangan bahwa rantai pasok merupakan jaringan yang mengelola pengadaan bahan baku, transformasi bahan baku menjadi produk antara maupun produk akhir, serta distribusi produk akhir kepada pengecer atau pelanggan (Suhairi et al., 2023). Dengan demikian, rantai pasok menekankan keterhubungan antarpelaku dan antartahap (pengadaan–produksi–distribusi) untuk memastikan produk/jasa sampai kepada konsumen akhir (Muhlisin et al., 2022; Suhairi et al., 2023).

Dalam pengertian manajerial, manajemen rantai pasok (Supply Chain Management/SCM) diposisikan sebagai upaya integrasi hubungan dan aktivitas bisnis utama di antara elemen kunci rantai pasok (misalnya perusahaan inti, pemasok, dan pelanggan) demi efisiensi dan penghematan biaya di seluruh jaringan (Oktoviasari et al., 2024). Literatur juga menguraikan bahwa SCM melibatkan aktivitas utama seperti pembelian/pengadaan, produksi, distribusi, serta urusan keuangan yang menyertai arus hulu–hilir (Oktoviasari et al., 2024). Kerangka ini penting sebagai fondasi untuk memahami bagaimana ekonomi Islam mengadopsi konsep jaringan hulu–hilir tersebut, namun menambahkan persyaratan kepatuhan syariah.

3.2 Supply Chain Menurut Ekonomi Islam: dari Rantai Pasok "Umum" ke Halal Supply Chain dan Halal Value Chain

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembahasan "supply chain" biasanya hadir melalui konsep halal supply chain (rantai pasok halal) dan/atau halal value chain (rantai nilai halal) yang menuntut kepatuhan syariah dalam jaringan produksi–distribusi (Nasution, 2020; Septianda et al., 2022). Secara eksplisit, halal supply chain dipaparkan sebagai rantai pasok konvensional yang diberi persyaratan hukum Islam; penerapan hukum Islam di sepanjang rantai pasok dipahami sebagai syarat dasar pengelolaan halal berbasis syariah agar seluruh aktivitas di sepanjang jaringan tetap halal (diperbolehkan) dan thayyib (Nasution, 2020; Septianda et al., 2022). Literatur lain merumuskan halal supply chain sebagai aktivitas distribusi dan transformasi barang/jasa yang dikelola secara halal dan toyyib, dimulai dari pengadaan bahan mentah hingga pengiriman produk akhir ke konsumen (Amal, 2023; Septianda et al., 2022).

Perbedaan penekanan dibanding rantai pasok umum juga ditegaskan: dalam halal supply chain, tujuan akhirnya bukan semata efisiensi biaya produksi, melainkan menjaga dan mempertahankan status kehalalan produk sampai di tangan konsumen (Annisa, 2019; Ghulam & Fitri, 2023). Karena itu, konteks "halal" dalam rantai pasok dipahami tidak terbatas pada konsumsi, tetapi mencakup seluruh proses produksi dan layanan yang terhubung dalam rantai pasokan (Annisa, 2019; Ghulam & Fitri, 2023). Pada tingkat ekosistem, halal value chain dipahami sebagai upaya industri yang terintegrasi dari input, produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi (Maisaroh et al., 2023), sehingga konsep jaringan aktor (hulu–hilir) tetap dipertahankan, namun diberi orientasi integritas halal.

3.3 Prinsip Inti Supply Chain dalam Ekonomi Islam: Integritas Halal–Thayyib dan Pencegahan Kontaminasi

3.3.1 Integritas Halal Sepanjang Proses dan Risiko Kontaminasi

Kajian industri halal menekankan bahwa secara ideal seluruh pihak dalam rantai pasokan—dari hulu hingga hilir—memiliki tanggung jawab individu maupun kolektif untuk melindungi produk halal dari kontaminasi non-halal, baik disengaja maupun tidak disengaja (Ghulam & Fitri, 2023). Tujuan rantai pasokan industri halal tidak hanya kepuasan pelanggan, tetapi juga memastikan status halal produk tetap utuh di seluruh proses rantai pasokan (Ghulam & Fitri, 2023). Sejalan dengan itu, halal supply chain didefinisikan sebagai pengelolaan jaringan halal untuk memperluas integritas halal dari sumber awal sampai titik pembelian konsumen; landasan dasarnya mencakup perhatian terhadap risiko kontaminasi zat haram (Febriyanni, 2023; Wahyuni et al., 2019).

Karena risiko kontaminasi menjadi kunci, literatur menekankan pemisahan produk halal dan non-halal agar layanan logistik halal sesuai syariat dan mencegah kontaminasi selama proses logistik (Septianda et al., 2022; Zakia et al., 2024). Bahkan, pada tingkat prinsip, produk halal dinyatakan perlu dipisahkan dari produk non-halal sepanjang rantai pasokan (melalui transportasi darat/laut/udara) untuk mencegah kontaminasi silang dengan zat yang dianggap haram, dan sekaligus harus diperlakukan di bawah prinsip tayyib (Asmita et al., 2022; Zakia et al., 2024). Dengan demikian, aspek "jaringan pihak-pihak" dalam supply chain versi ekonomi Islam tidak netral nilai: setiap simpul jaringan harus menjalankan kontrol integritas halal.

3.3.2 Halal–Thayyib sebagai Standar Proses (bukan Sekadar Label)

Literatur halal menegaskan bahwa integritas produk halal dijaga bila praktik halal diterapkan konsisten pada proses pergudangan yang tidak terkontaminasi, transportasi higienis, serta pengemasan dan pemasaran yang mencegah paparan najis/ketidaksucian (Rahmawati et al., 2022). Karena itu, penekanan "halal" tidak dipahami cukup pada logo/sertifikat semata, melainkan menuntut perhatian pada praktik penyimpanan, transportasi, dan distribusi dalam rantai pasok (Rahmawati et al., 2022; Zakia et al., 2024). Perspektif ini selaras dengan gagasan bahwa kualitas halalan thoyyiban menuntut jaminan kebersihan, keamanan, dan kualitas yang terkait dengan keseluruhan rantai produksi dan penyampaian produk ke konsumen (Annisa, 2019; Noerhidajati & Fahruroji, 2023).

3.4 Struktur Jaringan Pihak-Pihak (Aktor) dalam Rantai Pasok Syariah

Dalam studi SCM, rantai pasok mencakup para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi permintaan pelanggan; aktor yang sering disebut meliputi pemasok, perusahaan manufaktur/penyedia jasa, hingga distributor, grosir, dan/atau pengecer yang mengantarkan produk/jasa ke konsumen akhir (Nasution, 2020). Rumusan serupa muncul dalam kajian UMKM yang memetakan pelaku utama rantai pasok sebagai pemasok (supplier), produsen (manufacture), distributor/pedagang besar, pengecer (retailer), dan pelanggan (customer) (Suwanto & Gunawan, 2021), selaras dengan definisi jaringan logistik yang menghubungkan simpul suppliers–manufacturer–distribution–retail outlets–customers (Abhiyasa, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, struktur aktor ini tetap relevan, namun setiap simpul diwajibkan menjalankan proses yang sesuai syariah (misalnya pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi dengan fokus pada pencegahan kontaminasi) (Ghulam & Fitri, 2023; Septianda et al., 2022). Pada produk halal, titik awal yang ditekankan adalah identifikasi bahan baku yang terjamin dari najis sebagai langkah awal yang perlu diperhatikan (Wahyuni et al., 2019), yang kemudian berlanjut pada pengelolaan produksi dan distribusi sampai konsumen sebagai ukuran terpenuhinya halal dan thayyib (Septianda et al., 2022; Wahyuni et al., 2019).

3.5 Tiga Arus Utama dalam Supply Chain Syariah: Barang, Keuangan, dan Informasi/Ketertelusuran

Literatur ekonomi Islam tentang SCM menekankan pentingnya membaca rantai pasok sebagai pengelolaan aliran (flows) antarsimpul jaringan. Dalam kajian manajemen supply berbasis ekonomi Islam, pengelolaan supply chain mencakup (i) aliran barang dari hulu ke hilir (misalnya bahan baku dari pemasok ke pabrik lalu ke distributor–pengecer–pemakai akhir) dan (ii) aliran uang dari hilir ke hulu (Wahyuni et al., 2019). Kajian rantai nilai komoditas (misalnya beras) juga menggambarkan adanya aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi di antara pelaku pemasaran dalam jaringan rantai pasokan (Dilla & Fathurohman, 2021).

Dalam kerangka halal, dimensi informasi memperoleh perhatian khusus karena integritas halal menuntut ketelusuran. Studi halal traceability supply chain mendefinisikan traceability sebagai kemampuan teknologi untuk melacak keseluruhan proses produksi dengan melibatkan pemasok, produsen, logistik, hingga pengguna akhir, sehingga terintegrasi antardepartemen dalam perusahaan dan memberi jaminan ketelusuran halal kepada konsumen (Febriyanni, 2023). Karena itu, optimalisasi aliran informasi yang mudah dan akurat di antara mata rantai dipahami sebagai prasyarat untuk mengoptimalkan manajemen rantai pasok agar pergerakan barang efektif–efisien dan menghasilkan kepuasan konsumen (Wahyuni et al., 2019).

3.6 Operasionalisasi: Prinsip, Proses, dan Instrumen Manajemen Rantai Pasok Halal

3.6.1 Empat Prinsip Operasional Halal Supply Chain

Kajian ekosistem pesantren merumuskan empat prinsip umum halal supply chain: halal procurement (pengadaan), halal manufacturing (pengolahan), halal distribution (distribusi), dan halal logistic (logistik) (Rosadi et al., 2023). Prinsip ini konsisten dengan pemetaan praktik pada industri makanan yang menekankan bahwa penerapan halal SCM mencakup proses penyediaan bahan baku, pemrosesan, pengemasan, dan pendistribusian sepanjang rantai pasok sebagai dasar ukuran "halal" suatu produk (Amal, 2023; Annisa, 2019). Dengan demikian, konsep "jaringan pihak-pihak" dalam ekonomi Islam selalu diikat oleh kontrol proses di empat area tersebut (Amal, 2023; Rosadi et al., 2023).

3.6.2 Kerangka Proses (Model SCOR) dan Perluasan ke Halal Traceability

Sebagian studi mengembangkan implementasi halal SCM melalui model Supply Chain Operation Reference (SCOR). Dalam studi implementasi halal traceability supply chain pada industri makanan halal, proses SCOR yang digunakan meliputi plan, resource/source, make, deliver, return, dan enable (Febriyanni, 2023). Studi lain yang menganalisis halal SCM pada rumah makan juga membahas proses SCOR (termasuk return dan enable) sebagai bagian dari proses rantai pasok (Amal, 2023). Melalui kerangka ini, integritas halal diletakkan sebagai persyaratan yang menempel pada tiap proses perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, pengembalian, dan penguatan sistem (Amal, 2023; Febriyanni, 2023).

3.6.3 Logistik Halal sebagai Simpul Kritis (Gudang, Transportasi, Data)

Dalam literatur, logistik halal dinyatakan sebagai bagian dari manajemen rantai pasok yang menjamin produk halal dalam penyimpanan, transportasi, dan distribusi sampai ke tangan konsumen (Rahmawati et al., 2022). Logistik halal juga digambarkan mencakup serangkaian aktivitas fisik seperti penyimpanan, pengangkutan, dan pengelolaan data (Rahmawati et al., 2022). Disiplin utama logistik halal disebut mencakup pergudangan, transportasi, dan operasi terminal, dengan tujuan melindungi integritas halal konsumen akhir (Zakia et al., 2024). Karena itu, menjaga integritas halal menuntut penguatan praktik SJH/Sistem Jaminan Halal tidak hanya pada pergudangan, tetapi juga transportasi dan distribusi agar keterhubungan antartahap logistik tetap terjaga (Rahmawati et al., 2022).

3.7 Tata Kelola Syariah: Sertifikasi Halal, Sistem Jaminan, dan Peran Kelembagaan

3.7.1 Sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) sebagai Mekanisme Pengendalian

Dalam praktik Indonesia, sertifikasi halal disebut difasilitasi oleh LPPOM MUI, termasuk sertifikasi yang mencakup aspek logistik untuk menjamin praktik halal (Rahmawati et al., 2022). Literatur juga menjelaskan SJH sebagai sistem yang menggabungkan gagasan hukum Islam tentang halal–haram, etika bisnis dan manajemen, serta proses dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi produksi/pengolahan massal untuk menjamin bahan yang digunakan terjaga kehalalannya (Zakia et al., 2024). Selain itu, kajian komparatif sistem jaminan halal menekankan identifikasi Halal Critical Points dalam seluruh rantai pasokan dengan kontrol dan verifikasi yang konstan, termasuk kebutuhan peninjauan saat terjadi perubahan rantai pasokan bahan (Fradesa et al., 2022). Semua ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, tata kelola rantai pasok menuntut quality assurance yang terinstitusionalisasi, bukan hanya kepatuhan individual.

3.7.2 Peran Pemerintah dan Integrasi Hulu–Hilir

Tantangan kunci yang diidentifikasi dalam penguatan industri halal Indonesia mencakup rendahnya kapasitas pelaku (khususnya UMKM) dalam memahami rantai pasokan halal serta belum adanya integritas hulu–hilir dalam industri halal (Ghulam & Fitri, 2023). Literatur yang sama menilai bahwa peran pemerintah dalam memastikan integritas rantai pasokan industri halal sangat dibutuhkan, namun selama ini dinilai belum komprehensif mencakup kegiatan rantai pasok dari perencanaan, pengembangan, penerapan, pengaturan, promosi, hingga edukasi produsen dan konsumen (Ghulam & Fitri, 2023). Isu literasi juga muncul dalam kajian logistik halal: sebagian pelaku lebih fokus pada "konten produk", sementara proses dari bahan mentah ke produsen hingga pengantaran ke konsumen akhir kurang menjadi perhatian (Zakia et al., 2024), dan hal ini ditegaskan pula sebagai persoalan literasi dalam perkembangan logistik halal di Indonesia (Rahmawati et al., 2022).

3.8 Dimensi Etika Ekonomi Islam dalam Supply Chain: Transaksi Adil dan Bebas Praktik Terlarang

Dalam konteks implementasi halal supply chain, kerja sama dengan pasar dan/atau bank ditegaskan perlu terbebas dari gharar, tadlis, dan riba (Rosadi et al., 2023). Pada tahap distribusi, etika bisnis Islam ditekankan: distribusi dipahami sebagai proses penyampaian produk kepada konsumen pada saat yang tepat, namun juga harus dijalankan dengan prinsip moral dan etika bisnis Islam (Robbani, 2021). Literatur etika distribusi menegaskan bahwa distribusi tidak sekadar "mengirimkan produk", melainkan juga berkaitan dengan aspek bauran pemasaran seperti penentuan harga yang adil dan strategi promosi, serta melibatkan seluruh rantai pasokan dari produsen sampai konsumen akhir (Robbani, 2021). Prinsip kejujuran (tidak berbohong, tidak menipu, tidak berkhianat) diposisikan sebagai pedoman untuk memastikan distribusi selaras dengan nilai Islam dan berorientasi keadilan sosial-ekonomi, bukan hanya efisiensi ekonomi (Robbani, 2021).

Kajian distribusi perikanan dalam perspektif ekonomi syariah juga menekankan bahwa manusia diperbolehkan bertransaksi selama tidak melakukan kedzaliman, dan perantara dapat berperan signifikan sepanjang saluran distribusi untuk memastikan produk sampai konsumen (Effendi et al., 2023). Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, keberadaan jaringan pihak-pihak (termasuk perantara) tidak otomatis dipermasalahkan, tetapi dinilai dari kepatuhan etik dan pencegahan ketidakadilan dalam proses distribusi (Effendi et al., 2023; Robbani, 2021).

3.9 Teknologi untuk Penguatan Integritas: Traceability dan Blockchain dalam Rantai Pasok Halal

Implementasi halal traceability ditunjukkan melalui penggunaan teknologi pelacakan (misalnya label QR barcode scan dan dukungan kode tertentu pada produk) untuk memberi jaminan ketelusuran halal kepada konsumen dan meminimalkan ancaman kontaminasi zat haram yang ditelusuri melalui proses SCOR (Febriyanni, 2023). Selain itu, kajian blockchain dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa blockchain dapat memberikan informasi yang tepat terkait informasi rantai pasokan halal yang efektif dan efisien (ANDIKA et al., 2023). Studi lain mengenai penguatan halal value chain menjelaskan bahwa dalam smart contract, hubungan yang mendefinisikan supply chain dapat diatur otomatis melalui program/kode yang berjalan ketika kondisi terpenuhi (Maisaroh et al., 2023). Dengan demikian, teknologi diposisikan sebagai instrumen penguat transparansi, integritas, dan efektivitas pengendalian halal sepanjang jaringan (ANDIKA et al., 2023; Febriyanni, 2023; Maisaroh et al., 2023).

Namun, literatur juga menempatkan teknologi sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas. Dalam konteks pesantren, implementasi halal supply chain dikaitkan dengan kebutuhan manajemen teknologi informasi, sertifikasi halal, dan ketelusuran informasi halal (Rosadi et al., 2023). Artinya, teknologi mendukung, tetapi tidak menggantikan kebutuhan tata kelola syariah dan integrasi kelembagaan (Ghulam & Fitri, 2023; Rosadi et al., 2023).

3.10 Implikasi dan Tantangan Implementasi di Indonesia

Beberapa studi Indonesia menekankan halal value chain sebagai konsep baru/strategis dalam ekonomi syariah yang mencakup sektor industri hulu hingga hilir dan menjadi bagian dari agenda penguatan ekonomi Islam (misalnya tercantum dalam Masterplan Ekonomi Islam 2019–2024) (Abdullah et al., 2023). Pada level praktik komunitas, studi pesantren di Lampung menunjukkan unit usaha pesantren mengelola aktivitas ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi; para pelaku menyatakan penggunaan model halal value chain dan penerapan literasi ekonomi syariah berpengaruh baik terhadap pengembangan ekonomi syariah pesantren (Abdullah et al., 2023). Sementara itu, riset kuantitatif UMKM Indonesia menemukan bahwa Halal Awareness dan teknologi blockchain berpengaruh positif dan signifikan terhadap penguatan Halal Value Chain, dengan data UMKM yang disebut berjumlah 96 responden (Maisaroh et al., 2023). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa penguatan rantai nilai/rantai pasok halal dipahami sebagai jalur institusional-praktis untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah (Abdullah et al., 2023; Maisaroh et al., 2023).

Di sisi lain, literatur juga konsisten mengidentifikasi hambatan: rendahnya literasi dan pemahaman end-to-end terhadap logistik/rantai pasok halal (Rahmawati et al., 2022; Zakia et al., 2024), belum kuatnya integrasi hulu–hilir dan integritas produk akibat regulasi parsial (Ghulam & Fitri, 2023), serta kebutuhan keterlibatan pemerintah yang lebih komprehensif dalam perencanaan sampai edukasi (Ghulam & Fitri, 2023). Dengan demikian, konsep "supply chain menurut ekonomi Islam" bukan hanya definisi jaringan, tetapi juga agenda penguatan kapasitas, tata kelola, dan integrasi proses lintas-aktor (Ghulam & Fitri, 2023; Rosadi et al., 2023; Zakia et al., 2024).

________________________________________

4. Kesimpulan

Supply chain menurut ekonomi Islam dapat disintesis sebagai jaringan pihak-pihak dari hulu sampai hilir (pemasok–produsen–logistik/distributor–ritel–konsumen) yang mengelola aliran barang, keuangan, dan informasi secara terintegrasi, dengan tujuan utama menjaga integritas halal dan thayyib di seluruh proses (pengadaan, produksi, penyimpanan, transportasi, distribusi, sampai konsumsi), melalui mekanisme pencegahan kontaminasi, sertifikasi/sistem jaminan halal, ketelusuran, serta etika bisnis syariah (bebas riba, gharar, tadlis, dan kedzaliman). Sintesis ini ditopang oleh definisi jaringan hulu–hilir dalam SCM (Muhlisin et al., 2022; Suhairi et al., 2023), perluasan persyaratan syariah dalam halal supply chain/value chain (Nasution, 2020; Septianda et al., 2022), orientasi integritas halal hingga konsumen (Annisa, 2019; Ghulam & Fitri, 2023), serta penekanan pada kontrol logistik, sertifikasi, dan traceability (Febriyanni, 2023; Rahmawati et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

ANDIKA, O., Wisanggara, R., & Yoga, I. W. G. S. (2023). Analisis pengembangan halal logistik dengan pendekatan fishbone. Jebi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 8(1), 39. https://doi.org/10.15548/jebi.v8i1.775

Abdullah, F. D., Anwar, S., & Kania, D. (2023). Analisis kebebasan produksi, distribusi perdagangan beras untuk mencapai harga rasional perspektif etika bisnis Islam. Strata Business Review, 1(2), 246–257. https://doi.org/10.59631/sbr.v1i2.118

Abhiyasa, R. (2022). Polri menghadapi keamanan pangan di saat Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmu Kepolisian, 15(2), 10. https://doi.org/10.35879/jik.v15i2.333

Amal, M. A. (2023). Sinergitas stakeholder pengembangan halal fashion di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4572. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10106

Annisa, A. A. (2019). Kopontren dan ekosistem halal value chain. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(01), 1. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.398

Asmita, R. A., Putri, T. Y., & Aisyah, S. (2022). Supply chain analysis and distribution of chicken meat (case study UD Naya Chicken Cut, East Binjai District). Journal of Indonesian Management, 2(2). https://doi.org/10.53697/jim.v2i2.777

Dilla, Z. U., & Fathurohman, M. S. (2021). Implementasi halal traceability supply chain dengan model Supply Chain Operation Reference (SCOR) industri makanan halal. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(5), 617. https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp617-629

Effendi, K. A., Mukhlis, T. I., Padmanegara, O. H., & Widajatun, V. W. (2023). Analisis transformasi halal awareness dan teknologi blockchain terhadap penguatan halal value chain di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3275. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10383

Febriyanni, R. (2023). Perkembangan logistik halal. Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(1), 21–30. https://doi.org/10.35905/balanca.v4i1.5185

Fradesa, F., Abadi, S. P., Ma'ani, B., Hardi, E. A., & Sucipto, S. (2022). Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam: Inovasi marketplace halal sebagai upaya pengembangan ekonomi digital berbasis syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2893. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6559

Ghulam, R. A., & Fitri, F. (2023). Pengaruh supply chain management pada kinerja UMKM pengolahan ikan bolu (bandeng) di Desa Bungoro Kabupaten Pangkep. Jurnal E-Bussiness Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar, 3(1), 59–64. https://doi.org/10.59903/ebussiness.v3i1.62

Maisaroh, N., Farida, A., Mundir, A., & Maghfur, I. (2023). Analisis halal supply chain management dengan menggunakan model Supply Chain Operation Reference (SCOR) pada Rumah Makan D'Kreezpee Purwosari, Pasuruan. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 4(2), 36–58. https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i2.2428

Muhlisin, M., Hilal, S., & Bahrudin, Moh. (2022). Analisis literasi ekonomi syariah dan ekosistem halal value chain terhadap perkembangan ekonomi syariah pondok pesantren di Provinsi Lampung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2603. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6762

Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. Journal of Regional Economics Indonesia, 1(2), 33–57. https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437

Noerhidajati, S., & Fahruroji. (2023). Pengelolaan wakaf uang: Usulan skema pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 6(1), 74–90. https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).10691

Oktoviasari, V. A., Sumar'in, S., & Awaluddin, M. (2024). Manajemen supply pada produk HNI-HPAI Halal Mart di Kabupaten Sambas perspektif ekonomi Islam. Shar-E Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 10(2), 81–91. https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2714

Rahmawati, Thamrin, H., & Putra, Z. N. T. (2022). Overview industri halal di perdagangan global. Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(2), 72–81. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on halal management standardization as a success strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). Literatus, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Rosadi, S., Andrini, R., & Resti, O. (2023). Penerapan sertifikasi halal untuk makanan rumahan di Rokan Hulu Riau. I-Best Islamic Banking & Economic Law Studies, 2(2), 119–135. https://doi.org/10.36769/ibest.v2i2.434

Septianda, D. E., Khairunnisaa, S. F., & Indrarini, R. (2022). Blockchain dalam ekonomi Islam. Sibatik Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan, 1(11), 2629–2638. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407

Suhairi, S., Prameswari, A., Octavia, D. R., & Bayani, L. N. (2023). Kunci pelaksanaan kegiatan logistik halal di Indonesia dalam praktik logistik global. Widya Balina, 8(1), 568–576. https://doi.org/10.53958/wb.v8i1.172

Suwanto, S., & Gunawan, I. (2021). Ekosistem pesantren dalam mewujudkan manajemen halal supply chain menuju Madani Society 5.0. Mabny Journal of Sharia Management and Business, 1(02), 116–128. https://doi.org/10.19105/mabny.v1i02.5198

Wahyuni, H. C., Saidi, I. A., & Sumarmi, W. (2019). Analisa risiko pada rantai pasok (fokus penelitian: risiko keamanan pangan). https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-73-7

Zakia, M., Setiawan, A. Z. P., & Muhibban, M. (2024). Analisis hukum Islam terhadap pekerjaan calo: Perspektif etika dan dampak sosial ekonomi. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(6), 298–307. https://doi.org/10.62504/jimr578