01114 - Seigniorage dalam Perspektif Ekonomi Islam: Keadilan, Maqāṣid al-Sharīʿah, dan Implikasi Kebijakan Moneter

Abstract

Seigniorage, defined as the profit derived from the exclusive right to issue currency, occupies a contested position in Islamic economic discourse. This article systematically reviews the concept of seigniorage from the perspective of Islamic economics, drawing on a corpus of scholarly literature that spans monetary theory, maqāṣid al-Sharīʿah, and contemporary monetary policy. The analysis identifies three principal forms of seigniorage discussed in the literature: (1) profits from fiat money issuance by the state, (2) historical debasement of metallic coinage, and (3) money creation through fractional reserve banking. The normative evaluation within the Islamic framework centers on dimensions of justice (ʿadālah), protection of wealth as a maqṣad, and the contested relationship between seigniorage and ribā. The literature reveals an intellectual tension between those who advocate commodity money as the sole means of eliminating seigniorage and those who argue that institutional reform of fiat money systems can achieve the objectives of Islamic economics. Contemporary developments, including central bank digital currencies (CBDCs), further complicate this discourse by introducing new configurations of seigniorage revenue. The article concludes that seigniorage is best understood in Islamic economics not merely as a technical monetary concept, but as a question of governance, distributive justice, and monetary stability—the resolution of which remains an open and productive scholarly debate.

Keywords: seigniorage, Islamic economics, maqāṣid al-Sharīʿah, fiat money, monetary justice, ribā, CBDC

________________________________________

Abstrak

Seigniorage, yang didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh dari hak eksklusif penerbitan mata uang, menempati posisi yang diperdebatkan dalam diskursus ekonomi Islam. Artikel ini melakukan tinjauan sistematis terhadap konsep seigniorage dari perspektif ekonomi Islam, berdasarkan korpus literatur ilmiah yang mencakup teori moneter, maqāṣid al-Sharīʿah, dan kebijakan moneter kontemporer. Analisis mengidentifikasi tiga bentuk utama seigniorage yang dibahas dalam literatur: (1) keuntungan dari penerbitan uang fiat oleh negara, (2) debasement historis koin logam, dan (3) penciptaan uang melalui fractional reserve banking. Evaluasi normatif dalam kerangka Islam berpusat pada dimensi keadilan (ʿadālah), perlindungan harta sebagai maqṣad, serta hubungan yang diperdebatkan antara seigniorage dan ribā. Literatur menunjukkan ketegangan intelektual antara pihak yang mengadvokasi uang komoditas sebagai satu-satunya cara menghapus seigniorage dan pihak yang berargumen bahwa reformasi kelembagaan sistem uang fiat dapat mencapai tujuan ekonomi Islam. Perkembangan kontemporer, termasuk mata uang digital bank sentral (CBDC), semakin memperumit diskursus ini dengan menghadirkan konfigurasi baru pendapatan seigniorage. Artikel menyimpulkan bahwa seigniorage dalam ekonomi Islam paling tepat dipahami bukan semata sebagai konsep moneter teknis, melainkan sebagai persoalan tata kelola, keadilan distributif, dan stabilitas nilai uang—yang penyelesaiannya tetap merupakan perdebatan ilmiah yang terbuka dan produktif.

Kata Kunci: seigniorage, ekonomi Islam, maqāṣid al-Sharīʿah, uang fiat, keadilan moneter, ribā, CBDC

________________________________________

1. Pendahuluan

Seigniorage merupakan salah satu konsep fundamental dalam ekonomi moneter yang merujuk pada keuntungan yang diperoleh pemerintah dari hak eksklusif mencetak uang. Dalam konteks sistem moneter modern yang didominasi oleh uang fiat, isu seigniorage tidak hanya menjadi perhatian ekonom konvensional, tetapi juga menarik perhatian serius dari para cendekiawan ekonomi Islam. Hal ini disebabkan oleh implikasi seigniorage yang menyentuh dimensi keadilan, stabilitas nilai uang, dan perlindungan harta—nilai-nilai yang menjadi inti dari maqāṣid al-Sharīʿah.

Dalam literatur moneter Islam kontemporer, seigniorage diperdebatkan dari berbagai sudut pandang: apakah ia merupakan bentuk ribā tersembunyi, apakah uang komoditas merupakan satu-satunya solusi yang sah, atau apakah reformasi kelembagaan sistem uang fiat dapat mengakomodasi tuntutan keadilan Islam. Perdebatan ini menjadi semakin relevan seiring dengan munculnya inovasi moneter seperti mata uang digital bank sentral (CBDC) yang membawa konfigurasi baru dalam distribusi seigniorage.

Artikel ini bertujuan memaparkan secara sistematis konsep seigniorage dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup definisi dan bentuk-bentuknya, penilaian normatif dalam kerangka maqāṣid al-Sharīʿah, perdebatan internal dalam literatur, serta implikasi kebijakan yang relevan. Penelusuran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan diskursus ekonomi Islam di Indonesia, khususnya dalam merespons tantangan sistem moneter global yang terus berkembang.

________________________________________

2. Konsep Seigniorage dalam Literatur Moneter

2.1 Definisi dan Pengertian Dasar

Dalam literatur moneter, seigniorage merujuk pada keuntungan yang timbul dari penerbitan mata uang, terutama karena adanya selisih antara nilai nominal uang yang diterbitkan dan biaya produksinya (misalnya biaya cetak) (Meera & Larbani, 2006; Mohamad & Sifat, 2017). Definisi ini secara eksplisit digunakan dalam pembahasan seigniorage pada uang fiat: negara (atau otoritas yang diberi mandat menerbitkan uang) memperoleh keuntungan karena biaya produksi uang jauh lebih rendah daripada nilai nominal yang tercantum pada uang tersebut (Meera, 2009; Meera & Larbani, 2006; Mohamad & Sifat, 2017). Contoh ilustratif yang muncul dalam literatur Indonesia adalah pernyataan bahwa biaya produksi uang bernilai Rp100.000 dapat jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya, sehingga selisihnya dipandang sebagai seigniorage (Meera, 2009).

Di samping pengertian "selisih biaya produksi–nilai nominal", seigniorage juga dapat dipahami sebagai bentuk "pajak inflasi" (inflation tax) karena penerbitan uang (dan ekspansi uang beredar) dapat mengikis nilai riil saldo uang yang dipegang masyarakat (Lukonga, 2023). Dalam laporan IMF tentang Sudan, seigniorage dijelaskan sebagai inflation tax yang "dipungut" melalui erosi saldo uang riil, dan bahkan diberi definisi pengukuran operasional (misalnya dikaitkan dengan perubahan reserve money) (Lukonga, 2023). Dengan demikian, seigniorage dapat dibahas baik sebagai keuntungan akuntansial penerbit (nilai nominal vs. biaya produksi) (Meera, 2009; Meera & Larbani, 2006) maupun sebagai mekanisme pendanaan yang efeknya menyerupai pajak atas pemegang uang melalui inflasi (Lukonga, 2023).

________________________________________

3. Bentuk-Bentuk Seigniorage yang Relevan dalam Diskursus Ekonomi Islam

3.1 Seigniorage dari Uang Fiat yang Diterbitkan Negara/Otoritas Moneter

Sejumlah penulis dalam ekonomi Islam menggarisbawahi seigniorage sebagai "keuntungan penerbit" yang muncul ketika uang fiat diterbitkan dengan biaya produksi yang rendah dibanding nilai nominalnya (Meera, 2009; Meera & Larbani, 2006; Mohamad & Sifat, 2017). Dalam formulasi ini, seigniorage adalah keuntungan yang dinikmati pihak penerbit karena mampu "menciptakan daya beli" melalui penerbitan uang (Meera, 2009; Meera & Larbani, 2006; Mohamad & Sifat, 2017). Literatur Indonesia juga mengaitkan seigniorage dengan konsekuensi pelemahan daya beli serta inflasi akibat penambahan uang baru dalam sistem uang fiat (Meera, 2009), serta mengaitkannya dengan spekulasi dan keunggulan lintas negara yang berbahaya dalam konteks uang fiat yang tidak didukung emas (Meera, 2009).

3.2 Seigniorage melalui Debasement (Pengurangan Kadar Logam) dalam Sejarah Uang

Seigniorage juga muncul dalam sejarah koin logam melalui praktik debasement (pengurangan kandungan logam mulia dalam koin) yang memperbesar keuntungan penerbitan koin (Ascarya, 2010; Widodo, 2018). Literatur yang mengkritik narasi "kembali ke koin logam sebagai solusi tunggal" tetap mengakui bahwa penguasa historis (termasuk di kawasan Muslim) melakukan debasement untuk membiayai pengeluaran dan mengejar seigniorage (Widodo, 2018). Artikel "Inflation: Lessons from al-Maqrīzī" menarasikan debasement sebagai praktik yang memunculkan "pajak tersembunyi (seigniorage)" karena harga barang/jasa menjadi lebih mahal daripada semestinya, sementara pemerintah diuntungkan karena memperoleh lebih banyak koin bernilai lebih tinggi dengan jumlah logam yang sama (Ascarya, 2010). Secara konseptual, ini menegaskan bahwa problem seigniorage tidak otomatis hilang hanya karena bentuk uangnya koin; praktik kebijakan/administrasi penerbitan tetap menentukan (Ascarya, 2010; Widodo, 2018).

3.3 Seigniorage dari Penciptaan Uang Bank (Fractional Reserve Banking)

Dalam sebagian literatur ekonomi Islam kontemporer, seigniorage tidak hanya dilekatkan pada negara, tetapi juga pada perbankan melalui penciptaan "uang bank" (misalnya demand deposits termasuk uang elektronik) ketika bank menyalurkan pembiayaan/loan dalam sistem fractional reserve (Nurfalah & Fatoni, 2023). Gustiani dkk. menyatakan bahwa kemampuan bank menciptakan uang bank dalam sistem ini memberikan "keuntungan seigniorage yang tidak adil" karena otoritas tertentu diberi kewenangan menciptakan uang baru (Nurfalah & Fatoni, 2023). Ascarya juga memasukkan penciptaan uang (baik melalui pencetakan uang fiat maupun melalui fractional reserve banking) sebagai bagian dari "excess money creation" yang terkait dengan seigniorage dan krisis (Visser, 2018). Meera secara teoretik menilai penciptaan uang melalui fractional reserve banking sebagai penciptaan daya beli "out of nothing" yang memicu transfer kepemilikan aset secara tidak adil melalui inflasi (Ḥasan, 2008).

Namun, literatur ekonomi Islam tidak sepenuhnya tunggal: Ḥasan (2008) menilai literatur tentang credit creation and control dalam sistem bebas bunga "scanty, controversial and inconclusive", dan menegaskan bahwa credit creation per se tidak un-Islamic; yang krusial adalah bagaimana kredit dihasilkan dan digunakan (Gustiani et al., 2010). Bahkan Ḥasan (2008) secara eksplisit berupaya "mengoreksi" pemahaman bahwa bank menciptakan kredit ex nihilo (Gustiani et al., 2010). Hal ini berbeda tajam dari posisi Meera (2009) yang menyebut money creation through FRB sebagai penciptaan daya beli "out of nothing" dengan implikasi ketidakadilan kepemilikan dan unsur ribā (Ḥasan, 2008). Jadi, penilaian "seigniorage perbankan" dan statusnya dalam ekonomi Islam merupakan area perdebatan yang nyata dalam literatur (Gustiani et al., 2010; Ḥasan, 2008; Nurfalah & Fatoni, 2023; Visser, 2018).

________________________________________

4. Penilaian Seigniorage dalam Kerangka Ekonomi Islam: Keadilan, Maqāṣid, dan Ribā

4.1 Keadilan dan "Korelasi Kerja–Hasil"

Hasan (2016) menekankan bahwa seigniorage (sebagai keuntungan penerbit uang) menimbulkan kesenjangan: warga "untuk memperoleh uang harus bekerja keras dan menghabiskan waktu", sedangkan negara sebagai penerbit memperoleh keuntungan dari perbedaan biaya produksi dan nilai nominal (Meera & Larbani, 2006). Dalam bingkai normatif yang ia gunakan, Islam menuntut "balance and fairness" dalam fenomena ekonomi termasuk produksi mata uang (Hasan, 2016; Meera & Larbani, 2006). Meera dan Larbani (2006) juga mengaitkan seigniorage dengan pelanggaran prinsip keadilan dan kebenaran, termasuk gagasan korelasi antara kerja dan hasil (work and result) (Meera & Larbani, 2006). Dengan demikian, kritik inti yang diajukan ialah bahwa seigniorage—dalam konfigurasi uang kertas/fiat—cenderung dipandang sebagai keuntungan tanpa padanan kerja dan risiko yang sah, sehingga problematik secara etis (Meera & Larbani, 2006; Mohamad & Sifat, 2017).

4.2 Maqāṣid al-Sharīʿah (Perlindungan Harta) dan Erosi Daya Beli

Meera dan Larbani (2006) menilai bahwa dalam sistem moneter fiat berbasis bunga, salah satu maqāṣid yakni perlindungan harta (protection of wealth/māl) tidak dapat direalisasikan, dan gangguan pada maqāṣid ini berimplikasi pada maqāṣid lain (Hasan, 2018). Kerangka maqāṣid juga muncul dalam literatur tinjauan sistematik yang menjelaskan elemen maqāṣid termasuk "safeguarding property" (Ḥasan, 2008). Dalam nada yang sejalan, Meera dan Larbani (2006) menyatakan implikasi sosio-ekonomi sistem uang fiat membuat maqāṣid al-Sharīʿah tidak dapat dicapai dan bahkan mendorong pergeseran menjauh dari maqāṣid (Bashir, 2002). Di tingkat konsekuensi ekonomi, Nurfalah dan Fatoni (2023) mengaitkan seigniorage dari uang fiat dengan pelemahan daya beli dan inflasi ketika uang baru ditambahkan (Meera, 2009), konsisten dengan pemahaman seigniorage sebagai inflation tax (erosi saldo uang riil) dalam definisi IMF (Lukonga, 2023).

4.3 Seigniorage sebagai Ribā: Transaksi Tanpa Counter-Value dalam Sebagian Literatur

Sejumlah sumber dalam korpus yang diberikan secara eksplisit mengaitkan seigniorage dengan ribā. Gustiani dkk. menyatakan seigniorage adalah "unfair advantage" bagi pihak berwenang menerbitkan uang dan "can be categorized as usury" (Hasan, 2016; Nurfalah & Fatoni, 2023). Hasan (2016) secara tegas menyimpulkan seigniorage dalam sistem uang kertas tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam yang berkeadilan, dan bahkan mencantumkan butir bahwa seigniorage dari uang kertas adalah "ribā mendalam" serta bertentangan dengan maqāṣid al-Sharīʿah (Meera & Larbani, 2006). Ascarya juga memaparkan kerangka bahwa penciptaan uang tanpa counter-value (yang ia hubungkan dengan seigniorage dalam ekonomi kontemporer) dipandang sebagai ribā, mengutip atribusi kepada Ibnu Arabi bahwa transaksi ekonomi tanpa ʿiwad/counter-value akan menjadi ribā (Visser, 2018).

Walau demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua karya dalam daftar mengambil posisi "seigniorage = ribā" secara mutlak. Hanif (2020), misalnya, menyatakan norma Sharīʿah "have no preference or dislike for any of the existing currency systems" dan menekankan penerimaan bergantung pada kompatibilitas dengan tujuan sosio-ekonomi seperti stabilitas dan distribusi kekayaan yang adil (Mohamad & Sifat, 2017). Hal ini menunjukkan adanya spektrum pandangan: dari yang mengharamkan seigniorage uang fiat karena dianggap ribā/ketidakadilan (Meera & Larbani, 2006; Nurfalah & Fatoni, 2023; Visser, 2018) hingga yang menilai fokusnya adalah desain kelembagaan dan tujuan keadilan, bukan bentuk uang secara inheren (Kameel et al., 2006; Mohamad & Sifat, 2017).

________________________________________

5. Seigniorage, Inflasi, dan Krisis dalam Narasi Ekonomi Islam

Ascarya (2010) memasukkan seigniorage sebagai salah satu akar "conceptual system flaws" penyebab krisis—terutama melalui "excess money supply from seigniorage" bersama fractional reserve banking system dan instrumen kredit lain (Visser, 2018). Akbar dan Faizin (2019), dalam pembacaan terhadap Al-Maqrizi, menyebut inflasi dapat disebabkan oleh "excess supply of non-metal money" dan secara lebih spesifik mengutip bahwa menurut Al-Maqrizi inflasi dipicu oleh pencetakan fulus yang tidak terkendali dan tindakan rent-seeking dari pencetakan mata uang itu; uang beredar naik ketika output barang menurun sehingga terjadi inflasi tinggi (Novianti & Suhartono, 2010). Artikel "Inflation: Lessons from al-Maqrīzī" juga menghubungkan debasement dengan "pajak tersembunyi (seigniorage)" dan menekankan bahwa masyarakat menanggung dampaknya melalui kenaikan harga barang/jasa, sementara pemerintah memperoleh keuntungan melalui kemampuan menghasilkan lebih banyak koin bernilai lebih tinggi dari jumlah logam yang sama (Ascarya, 2010). Kombinasi rujukan ini membangun satu garis argumen yang kuat dalam ekonomi Islam: seigniorage (baik melalui pencetakan uang fiat atau manipulasi nilai uang) dapat berkelindan dengan inflasi, ketidakadilan, dan ketidakstabilan (Ascarya, 2010; Meera, 2009; Novianti & Suhartono, 2010; Visser, 2018).

________________________________________

6. Dimensi Internasional: Seigniorage, Mata Uang Kunci, dan Ketidakadilan Global

Hasan (2018) menegaskan produsen mata uang memperoleh "tremendous advantage" dari proses penciptaan uang (seigniorage) dan dari distribusi uang dalam bentuk keuntungan bunga, dan ketika mata uang kunci dunia digunakan secara luas, keuntungan seigniorage dan bunga itu dinikmati terutama oleh negara produsen, yang dipandang "unfair and discriminatory" (Arundina & Omar, 2010; Nurfalah, 2018). Nurfalah (2018) juga menyatakan bahwa semakin luas suatu mata uang dipakai dalam perdagangan internasional, semakin besar seigniorage yang diperoleh; kondisi ini dinilai menciptakan inflasi dan ketidakadilan terutama bagi negara kecil dan berkembang (Chakraborty & Banerjee, 2010). Ascarya (2010) menggemakan logika serupa: semakin banyak mata uang digunakan untuk pembayaran internasional, semakin besar keuntungan seigniorage negara penerbit, sedangkan negara berkembang yang mata uangnya tidak konvertibel hanya menikmati seigniorage di tingkat nasional (Visser, 2018). Dengan demikian, dalam diskursus ekonomi Islam yang tersedia, seigniorage dipahami bukan hanya isu domestik (keuntungan dari pencetakan uang), tetapi juga isu tata moneter global, keadilan antarnegara, dan ketergantungan moneter (Arundina & Omar, 2010; Chakraborty & Banerjee, 2010; Visser, 2018).

________________________________________

7. Perdebatan dalam Ekonomi Islam: Uang Komoditas versus Uang Fiat "Terkelola"

7.1 Argumen "Dinar/Dirham" dan Uang Komoditas (Anti-Seigniorage)

Meera dan Larbani (2006) berargumen untuk uang komoditas seperti dinar emas dan dirham perak sebagai kompatibel dengan maqāṣid, dan menyatakan emas sebagai "the best Shari'ah money" dalam kerangka pertukaran "value for value" (Hasan, 2018). Nurfalah dan Fatoni (2023) juga menyatakan bahwa dalam ekonomi moneter Islam, uang adalah objek bernilai sehingga tidak ada perbedaan antara nilai intrinsik dan nominal; konsekuensinya "no seigniorage" dan bebas dari ribā (Meera, 2009). Gustiani dkk. menegaskan garis serupa: uang Islam (emas/perak) memiliki nilai intrinsik setara nilai nominal sehingga "no new purchasing power created (no seigniorage)" dan tidak mengandung unsur usury (Nurfalah & Fatoni, 2023). Santoso dkk. (2017) juga menyimpulkan (dalam tinjauan maslahah–mafsadah) bahwa uang tidak terbatas pada emas dan perak, tetapi menilai emas sebagai uang lebih maslahah sedangkan fiat lebih mafsadah, sembari mengakui hambatan implementasi dinar dalam sistem modern (Soemitra et al., 2021).

7.2 Argumen Kritik terhadap "Dinarisme" dan Netralitas Fikih atas Bentuk Uang

Sebaliknya, Mohamad dan Sifat (2017) berargumen bahwa seruan reinstitusi dinar tidak hanya anachronistic dan unnecessary, tetapi juga berpotensi counter-productive dan "potentially un-Islamic"; mereka menegaskan bahwa legal tender fiat money dan bank money adalah "of the same genus", dan memperlakukan keduanya secara berbeda tidak konsisten dengan presep fikih. Umam (2016) dan Widodo (2018) memetakan perdebatan dua kubu: (i) kubu yang memandang fiat money menciptakan seigniorage yang memicu inflasi, ketidakadilan distribusi kekayaan, dan krisis; dan (ii) kubu yang menganggap fiat money dapat disesuaikan dengan aturan Sharīʿah sehingga seigniorage dapat diminimalkan dan inflasi dapat dikendalikan (Kameel et al., 2006; Umam, 2016). Umam (2016) juga menyatakan bahwa mayoritas fuqaha tidak sepakat bahwa uang harus selalu uang komoditas, dan menutup dengan gagasan bahwa isu pokok bukan bentuk uang, melainkan apakah uang tersebut menjadi alat tukar dan pengukur nilai yang adil (Hanif, 2020; Kameel et al., 2006). Kameel et al. (2006) secara eksplisit menyatakan Sharīʿah "have no preference or dislike for any of the existing currency systems", dan kriteria penerimaan adalah kompatibilitas dengan tujuan sosio-ekonomi seperti stabilitas dan distribusi adil (Mohamad & Sifat, 2017). Dengan demikian, literatur yang tersedia menunjukkan ketegangan intelektual antara pendekatan "eliminasi seigniorage via uang komoditas/fully backed" (Hasan, 2018; Meera, 2009; Nurfalah & Fatoni, 2023) dan pendekatan "reform kelembagaan uang fiat/aturan ketat dan orientasi keadilan" (Kameel et al., 2006; Mohamad & Sifat, 2017; Widodo, 2018).

________________________________________

8. Implikasi Kebijakan: Positioning Seigniorage dalam Ekonomi Islam

8.1 Seigniorage sebagai Sumber Pembiayaan Negara

Bashir (2002) menunjukkan dalam suatu model pertumbuhan neoklasik bahwa pemerintah dalam ekonomi Islam dapat mengoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk membiayai anggaran menggunakan zakat dan seigniorage (Indonesia, 2010). Hal ini menandakan bahwa pada sebagian literatur, seigniorage tidak selalu dibingkai sebagai sesuatu yang mustahil secara konseptual dalam ekonomi Islam, melainkan bisa diposisikan sebagai instrumen pembiayaan (dengan konteks model dan desain institusional tertentu) (Indonesia, 2010). Sejalan dengan itu, Sriyana (2009) juga menempatkan seigniorage sebagai salah satu komponen penerimaan pemerintah dalam kerangka pembiayaan anggaran bersama pajak (Sriyana, 2009). Selain itu, Soemitra dkk. (2021) menyebut "core money created by the central bank" berasal dari prerogatif, memberi manfaat karena biaya penciptaan lebih kecil daripada nilai nominal dan disebut money seigniorage (Hanif, 2020).

8.2 Orientasi Kemaslahatan dalam Penggunaan Seigniorage

Hanif (2020) merekomendasikan "the spending of seigniorage for the welfare of community members", sekaligus menekankan otonomi bank sentral dan desain sistem mata uang yang kompatibel dengan tujuan sistem keuangan Islam (Mohamad & Sifat, 2017). Di sisi lain, Hasan (2016) dan Ascarya (2010) menekankan risiko ketidakadilan dan ketidakstabilan ketika seigniorage menjadi insentif struktural yang mendorong penciptaan uang berlebih dan erosi daya beli (Meera & Larbani, 2006; Visser, 2018). Karena itu, sintesis dari rujukan-rujukan ini adalah: bahkan ketika seigniorage dibahas sebagai sumber pendanaan, ia dituntut untuk tunduk pada prinsip welfare/maslahah, keadilan, dan stabilitas nilai uang agar selaras dengan tujuan sosio-ekonomi Islam (Bashir, 2002; Hasan, 2018; Meera & Larbani, 2006; Mohamad & Sifat, 2017; Visser, 2018).

8.3 Reformasi Moneter Modern (Termasuk CBDC) dan Seigniorage

Dalam konteks modern, Lukonga (2023) menyatakan CBDC dapat memengaruhi pendapatan seigniorage bank sentral karena dapat mengubah fungsi biaya penerbitan uang; CBDC dapat menurunkan biaya operasional terkait pencetakan/penyimpanan/transportasi uang kertas, namun juga menambah biaya baru dan mengubah permintaan uang tunai. Omar (2022) mengusulkan kerangka maqāṣidic untuk CBDC dan secara eksplisit memasukkan dimensi "Protect seigniorage of ownership and right to earn income" serta aspek distribusi kekayaan dan stabilitas dalam pertimbangan desain (Choudhury & Harahap, 2012; Nurfalah, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dalam diskursus kontemporer, seigniorage tidak hanya diperdebatkan pada uang fiat vs. emas, tetapi juga pada desain uang digital bank sentral dan konsekuensi etika-kebijakan yang harus ditimbang dalam kerangka maqāṣid (Choudhury & Harahap, 2012; Nurfalah, 2018).

8.4 Kebutuhan Literasi Mekanisme Penciptaan Uang dalam Komunitas Sharīʿah

Jaffar dkk. (2017) menemukan bahwa banyak pakar Sharīʿah yang disurvei tidak memahami dan bingung tentang mekanisme penciptaan uang, khususnya terkait fractional reserve banking sebagaimana dipraktikkan dalam sistem perbankan konvensional dan Islam (Zulkhibri et al., 2019). Mereka merekomendasikan peningkatan pemahaman dan dorongan agar instrumen keuangan Islam tidak sekadar menyerupai instrumen konvensional (Zulkhibri et al., 2019). Temuan ini penting karena perdebatan seigniorage (termasuk apakah money creation bank bersifat ex nihilo atau tidak) memang dipotret sebagai kontroversial dan tidak konklusif dalam literatur (Gustiani et al., 2010; Zulkhibri et al., 2019), serta menghasilkan penilaian normatif yang sangat berbeda antara penulis, misalnya antara posisi Meera dan posisi Ḥasan (Gustiani et al., 2010; Ḥasan, 2008a).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, seigniorage dalam ekonomi Islam terutama dipahami sebagai keuntungan pihak penerbit uang (negara/otoritas moneter, dan dalam sebagian argumen juga perbankan) yang muncul dari penerbitan uang bernilai nominal tertentu dengan biaya produksi yang lebih rendah (Meera & Larbani, 2006; Mohamad & Sifat, 2017; Nurfalah & Fatoni, 2023). Banyak penulis menilai seigniorage—khususnya dalam sistem uang fiat dan/atau ekspansi uang yang tidak terkait sektor riil—bermasalah karena berpotensi mengikis daya beli, memicu inflasi, dan mencederai keadilan serta perlindungan harta (maqāṣid) (Ascarya, 2010; Bashir, 2002; Hasan, 2018; Ḥasan, 2008b; Meera, 2009; Novianti & Suhartono, 2010; Visser, 2018). Sebagian literatur bahkan mengkategorikannya sebagai bentuk ribā atau transaksi tanpa counter-value (Meera & Larbani, 2006; Nurfalah & Fatoni, 2023; Visser, 2018).

Namun, literatur yang diberikan juga menunjukkan nuansa dan perdebatan internal: ada yang menolak "dinarisme" dan menegaskan fiat money dapat sah bila memenuhi tujuan keadilan dan stabilitas, bahkan menyatakan Sharīʿah tidak memiliki preferensi inheren atas bentuk uang (Kameel et al., 2006; Mohamad & Sifat, 2017; Widodo, 2018). Ada pula karya yang memasukkan seigniorage sebagai instrumen pembiayaan fiskal dalam model ekonomi Islam (Indonesia, 2010). Karena itu, sintesis yang paling ketat terhadap sumber-sumber ini adalah: seigniorage diperlakukan sebagai isu keadilan, tata kelola, dan stabilitas nilai uang—bukan semata istilah teknis—dan respons kebijakannya diperdebatkan dari "menghapus seigniorage lewat uang komoditas/fully backed" hingga "mendesain ulang kelembagaan uang fiat dan penggunaan seigniorage untuk kemaslahatan" (Hasan, 2018; Kameel et al., 2006; Meera, 2009; Mohamad & Sifat, 2017; Nurfalah & Fatoni, 2023; Widodo, 2018).

________________________________________

Daftar Referensi

Arundina, T., & Omar, D. Mohd. A. (2010). Determinant of sukuk ratings. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(1), 97–114. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i1.468

Ascarya, A. (2010). Lessons learned from repeated financial crises: An Islamic economic perspective. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(1), 27–74. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i1.466

Bashir, A. M. (2002). The welfare effects of inflation and financial innovation in a model of economic growth. Journal of Economic Studies, 29(1), 21–32. https://doi.org/10.1108/01443580210414094

Chakraborty, Ms. S., & Banerjee, Mr. S. (2010). Financial crisis in the developing world—post the US "asset price bubble debacle"—A new way forward. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(1), 5–26. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i1.465

Choudhury, M. A., & Harahap, S. S. (2012). The future of monetary reform and the real economy: A problem of trade versus interest. International Journal of Management Studies, 19. https://doi.org/10.32890/ijms.19.1.2012.10358

Gustiani, E. D., Ascarya, A., & Effendi, J. (2010). Influence analysis of social values on the number of Islamic money demand in Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(4), 481–510. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i4.381

Hanif, M. (2020). Developing a fair currency system. Isra International Journal of Islamic Finance, 12(3), 325–345. https://doi.org/10.1108/ijif-02-2019-0024

Hasan, A. (2016). Seigniorage dalam perspektif moneter Islam. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 14(1), 86. https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.299

Hasan, A. (2018). Equitable international monetary: An anti-hegemony idea. Kne Social Sciences, 3(8), 379. https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2522

Indonesia, Q. R. T. B. (2010). Quarterly analysis: The progress of monetary, banking and payment system quarter 2, 2009. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(1), 1–4. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i1.464

Kameel, A., Meera, M., & Larbani, M. (2006). Seigniorage of fiat money and the Maqasid al-Shari'ah. Humanomics, 22(2), 84–97. https://doi.org/10.1108/08288660610669383

Lukonga, I. (2023). Monetary policy implications of central bank digital currencies: Perspectives on jurisdictions with conventional and Islamic banking systems. IMF Working Paper, 2023(060), 1. https://doi.org/10.5089/9798400236532.001

Meera, A. K. M. (2009). Ownership effects of fractional reserve banking: An Islamic perspective. Humanomics, 25(2), 101–116. https://doi.org/10.1108/08288660910964175

Meera, A. K. M., & Larbani, M. (2006). Part I: Seigniorage of fiat money and the maqasid al‐Shari'ah: The unattainableness of the maqasid. Humanomics, 22(1), 17–33. https://doi.org/10.1108/08288660610647774

Mohamad, A., & Sifat, I. (2017). Gold vis-à-vis money in Islam: The case against Dinarist Movement. International Journal of Law and Management, 59(6), 977–992. https://doi.org/10.1108/ijlma-06-2016-0061

Novianti, P. W., & Suhartono, S. (2010). Modeling of Indonesia consumer price index using multi input intervention model. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(1), 75–96. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i1.467

Nurfalah, I. (2018). Early warning to banking crises in the dual financial system in Indonesia: The Markov switching approach. Journal of King Abdulaziz University—Islamic Economics, 31(2), 133–156. https://doi.org/10.4197/islec.31-2.10

Nurfalah, I., & Fatoni, A. (2023). Monetary stability under dual banking system before Covid-19 pandemic in Indonesia. Ekonomi Islam Indonesia, 5(1). https://doi.org/10.58968/eii.v5i1.229

Omar, Mohd. N. (2022). Introducing maqāsidic framework for central bank digital currency (CBDC). Tafhim IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 15(1), 51–68. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol15no1.3

Soemitra, A., Ismal, R., Waqqosh, A., Hasibuan, H. L., & Pasarela, H. (2021). Study of Islamic monetary policy literature: Effectiveness of real sector performance strengthening. E-Mabis Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 22(2), 52–65. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.695

Sriyana, J. (2009). Ketahanan fiskal: Studi kasus Malaysia dan Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets, 10(2). https://doi.org/10.20885/ejem.v10i2.596

Umam, K. (2016). Konsep uang Islam: Antara uang komoditas atau uang fiat. Islamic Economics Journal, 2(1). https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.972

Visser, H. (2018). The lure of gold and silver dinars and dirhams for the 21st century (hlm. 247–270). https://doi.org/10.5771/9783956504648-247

Widodo, A. (2018). Evaluating the effectiveness of dual monetary policy in promoting price stability in Indonesia. Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 10(2), 210. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2378

Zulkhibri, M., Manap, T. A. A., & Muneeza, A. (2019). Islamic monetary economics and institutions. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24005-9

Ḥasan, Z. (2008a). Credit creation and control: An unresolved issue in Islamic banking. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(1), 69–81. https://doi.org/10.1108/17538390810864269

Ḥasan, Z. (2008b). Ensuring exchange rate stability: Is return to gold (dinar) possible. Journal of King Abdulaziz University—Islamic Economics, 21(1), 3–25. https://doi.org/10.4197/islec.21-1.1