01115 - Sektor Formal dalam Kerangka Ekonomi Islam: Tinjauan Konseptual, Normatif, dan Kelembagaan

Formal Sector in the Framework of Islamic Economics: A Conceptual, Normative, and Institutional Review

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep sektor formal dalam perspektif ekonomi Islam, dengan mengacu pada pengertian sektor formal sebagai kegiatan ekonomi yang terdaftar, diatur, dan dilindungi secara resmi. Melalui kajian literatur sistematis, artikel ini mengidentifikasi ciri-ciri, landasan normatif, serta tantangan utama sektor formal dalam ekosistem ekonomi syariah, khususnya di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa sektor formal dalam ekonomi Islam menuntut dua legitimasi sekaligus: legitimasi legal-negara dan legitimasi syariah-substantif. Formalisasi aktivitas ekonomi syariah memerlukan positivisasi prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka hukum positif, tata kelola kepatuhan syariah (shariah governance), serta mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa yang diakui. Keterbatasan akses ke sektor formal dan lemahnya pengawasan kepatuhan syariah diidentifikasi sebagai tantangan kunci yang perlu diatasi agar formalisasi benar-benar mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yakni keadilan, maslaha, dan falah.

Kata kunci: sektor formal, ekonomi Islam, keuangan syariah, shariah governance, inklusi keuangan, Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the formal sector in the perspective of Islamic economics, referring to the formal sector as registered, regulated, and officially protected economic activities. Through a systematic literature review, this article identifies the characteristics, normative foundations, and key challenges of the formal sector within the Islamic economic ecosystem, particularly in Indonesia. The findings indicate that the formal sector in Islamic economics requires two simultaneous forms of legitimacy: legal-state legitimacy and substantive-Sharia legitimacy. The formalization of Islamic economic activities requires the positivization of Sharia principles into a positive legal framework, Sharia compliance governance, and recognized consumer protection and dispute resolution mechanisms. Limited access to the formal sector and weak Sharia compliance oversight are identified as key challenges that must be addressed so that formalization genuinely realizes the objectives of Islamic economics, namely justice, maslaha, and falah.

Keywords: formal sector, Islamic economics, Islamic finance, shariah governance, financial inclusion, Indonesia

________________________________________

1. Pendahuluan

Pembedaan antara sektor formal dan informal merupakan salah satu dimensi penting dalam analisis ekonomi, termasuk dalam kajian ekonomi Islam. Dalam konteks sistem keuangan ganda (dual financial systems), keduanya dipahami sebagai dua ranah yang berdampingan dan saling memengaruhi (Yusmad et al., 2024). Sektor formal—sebagai kegiatan ekonomi yang terdaftar, diatur, dan dilindungi secara resmi—memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketertiban muamalah, perluasan inklusi keuangan, dan perlindungan pelaku ekonomi.

Dalam ekonomi Islam, sektor formal tidak hanya dimaknai sebagai entitas yang memiliki legalitas administratif dari negara, tetapi juga sebagai institusi yang beroperasi di bawah panduan prinsip syariah. Hal ini menjadikan konsep sektor formal dalam ekonomi Islam lebih kompleks dan multidimensi dibandingkan dengan pengertian konvensionalnya. Literatur menegaskan bahwa ekonomi Islam bertumpu pada fondasi yang ditentukan syariah—meliputi akidah, syariah, dan akhlak—serta dibangun di atas pilar keadilan, keseimbangan, dan maslaha untuk mencapai tujuan utama falah (Ummah et al., 2024).

Artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual dan normatif pengertian sektor formal dalam kerangka ekonomi Islam, mengidentifikasi ciri-ciri pembedanya dari sektor informal, memetakan contoh konkret dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang formalisasi aktivitas ekonomi syariah dalam konteks negara modern.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat kualitatif-analitis. Sumber-sumber yang dikaji meliputi jurnal ilmiah bereputasi, buku referensi, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi Islam, keuangan syariah, perbankan syariah, dan regulasi keuangan di Indonesia maupun konteks komparatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang konsisten di berbagai rujukan, kemudian disintesiskan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang konsep sektor formal dalam perspektif ekonomi Islam.

________________________________________

3. Tinjauan Pustaka dan Pembahasan

3.1. Definisi Sektor Formal dalam Kerangka Ekonomi Islam

Dalam literatur sistem keuangan, termasuk konteks dual financial systems, pembedaan "formal" dan "informal" merujuk pada keberadaan dua ranah yang berdampingan: pasar atau lembaga keuangan formal dan informal (Yusmad et al., 2024). Dalam pengertian yang sejalan dengan kegiatan ekonomi yang terdaftar, diatur, dan dilindungi secara resmi, sektor formal berarti aktivitas ekonomi atau keuangan yang berada di dalam kerangka hukum dan kelembagaan negara. Hal ini mencakup perizinan, pengaturan, pengawasan, serta mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa (Antonio, 2011; Hasan, 2019). Dalam konteks Indonesia, sektor formal ekonomi atau keuangan syariah terutama tampak melalui kelembagaan dan regulasi perbankan syariah, misalnya Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, serta otoritas pengaturan dan pengawasan yang melekat pada lembaga negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (Antonio, 2011; Supriadi et al., 2023).

Dalam ekonomi Islam, "formal" bukan sekadar legal-administratif, tetapi idealnya juga bermakna bahwa aktivitas tersebut beroperasi dengan rujukan prinsip syariah dan tata kelola kepatuhan syariah. Literatur menegaskan bahwa ekonomi Islam atau keuangan syariah bertumpu pada fondasi yang ditentukan syariah—meliputi akidah, syariah, dan akhlak—dan dibangun di atas pilar keadilan, keseimbangan, dan maslaha untuk mencapai tujuan utama falah (Ummah et al., 2024). Karena itu, "sektor formal" dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang diakui negara dan sekaligus ditata agar patuh syariah, melalui mekanisme regulasi dan shariah governance (Hafizi & Rahman, 2024; Ummah et al., 2024).

3.2. Landasan Normatif: Formalitas Sektor Ekonomi Syariah melalui Positivisasi dan Legalitas Formal

Sejumlah kajian hukum menekankan bahwa penerapan nilai dan prinsip ekonomi syariah dalam negara modern seperti Indonesia memerlukan proses transformasi (positivisasi) ke dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki legalitas formal dan kepastian hukum (Antonio, 2011; Rahman et al., 2022). Dalam ranah perbankan syariah, kerangka legal formal Indonesia berkembang melalui regulasi perbankan hingga penguatan melalui Undang-Undang Perbankan Syariah, yang menegaskan legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis-formal bagi sistem perbankan syariah (Antonio, 2011; Hasan, 2019). Dengan demikian, sektor formal ekonomi syariah—khususnya keuangan—ditandai oleh pengaturan berbasis undang-undang, Peraturan OJK (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan keterikatan lembaga pada struktur pengawasan negara (Antonio, 2011; Supriadi et al., 2023).

Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan bahwa operasional perbankan harus merujuk pada prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut—dalam konteks Indonesia—dikaitkan dengan fatwa dari otoritas yang diakui, yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagaimana disebut dalam pembahasan mengenai rujukan prinsip syariah dan fatwa dalam kerangka Undang-Undang Perbankan Syariah (Hafizi & Rahman, 2024; Sakai, 2014). Hal ini memperlihatkan bahwa formalitas sektor syariah juga mencakup rantai normatif: hukum positif negara yang mengait pada otoritas normatif syariah melalui fatwa, lalu dioperasionalisasi dalam tata kelola lembaga (Hafizi & Rahman, 2024; Sakai, 2014).

3.3. Pembeda Sektor Formal dan Informal: Akses, Perlindungan, dan Risiko Praktik Nonformal

Dalam pembahasan ekonomi kerakyatan atau populis, sektor informal sering digambarkan dapat berkembang subur bahkan tanpa aturan. Namun, sifat informal tersebut berdampak negatif karena memunculkan keterbatasan akses modal ke lembaga keuangan formal—baik bank maupun bantuan pemerintah—dan mendorong relasi dengan pemberi dana nonformal berbiaya tinggi (Antonio, 2023). Kerangka dual financial systems juga menempatkan formal-informal sebagai dua ranah yang koeksis; dorongan kebijakan yang sering muncul adalah memasukkan berbagai aktivitas informal ke dalam sistem formal (Yusmad et al., 2024). Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, formalisasi dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan ketertiban muamalah melalui institusi yang diawasi dan mekanisme perlindungan, sehingga mengurangi kerentanan terhadap praktik yang merugikan.

Keterbatasan akses ke institusi formal juga dicatat dalam kajian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mikrofinans syariah. UMKM disebut mengalami kendala serius dalam mengakses institusi keuangan formal (Indrastomo et al., 2023), dan dukungan keuangan komprehensif dari lembaga keuangan formal dipandang diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat berpendapatan menengah-bawah serta UMKM (Trimulato, 2019). Karena itu, "sektor formal" menjadi penting bukan hanya untuk kepatuhan administrasi, tetapi juga untuk memperluas inklusi keuangan melalui perangkat kebijakan dan kelembagaan yang sah (Indrastomo et al., 2023; Trimulato, 2019).

3.4. Ciri-Ciri Sektor Formal menurut Ekonomi Islam

Berikut ini disajikan sintesis ciri-ciri sektor formal yang konsisten dengan ekonomi Islam dan rujukan yang tersedia.

3.4.1. Terdaftar atau Berizin dan Berada dalam Kerangka Pengaturan Negara

Sektor formal ditandai oleh keberadaan kerangka hukum dan kebijakan resmi—berupa undang-undang dan peraturan otoritas—yang memberikan legalitas dan kepastian hukum (Antonio, 2011; Hasan, 2019). Dalam konteks jasa keuangan, OJK memiliki fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi atas seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Supriadi et al., 2023). Keterhubungan antara otoritas pengawas dan kerangka hukum inilah yang membedakan formalitas dari aktivitas ekonomi yang berjalan di luar pengaturan resmi (Antonio, 2023; Supriadi et al., 2023).

3.4.2. Memiliki Mekanisme Kepatuhan Syariah sebagai Komponen Formalitas

Kajian tentang sistem pengawasan syariah menegaskan bahwa dewan atau komite pengawas syariah merupakan komponen penting untuk memastikan lembaga keuangan Islam beroperasi sesuai hukum dan prinsip syariah; kegagalan menyediakan tata kelola syariah yang efisien dapat membawa konsekuensi serius bagi industri (Ibrahim & Ismail, 2020). Literatur lain juga menekankan bahwa struktur dan proses tata kelola perusahaan di lembaga jasa keuangan Islam perlu memberi jaminan bahwa bisnis dijalankan sesuai tujuan—khususnya kepatuhan syariah—dan menempatkan Shariah Supervisory Board sebagai perangkat institusional untuk memantau serta mengevaluasi kepatuhan (Jalil & Yani, 2021; Rahman et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, peran komite atau dewan syariah juga ditegaskan sebagai pemantau kegiatan lembaga keuangan syariah agar sesuai aturan syariah yang dirujuk, misalnya fatwa DSN (Wardana et al., 2023).

3.4.3. Diawasi oleh Otoritas Regulator dan Lembaga Pengawas Internal

Dalam sektor formal, pengawasan biasanya melibatkan otoritas negara dan/atau pengawas internal. Studi tentang pengawasan bank syariah menyoroti peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), direktorat kepatuhan, dan OJK dalam fungsi pengawasan, sekaligus mencatat potensi masalah kelembagaan—misalnya tumpang tindih atau inefisiensi—yang dapat menimbulkan risiko hukum (Türkan et al., 2022). Artinya, formalitas menyediakan kerangka pengawasan, tetapi desain institusionalnya tetap menentukan efektivitas pengawasan (Türkan et al., 2022), sejalan dengan penekanan literatur bahwa tata kelola syariah dan pengawasan adalah prasyarat stabilitas dan perkembangan industri (Ibrahim & Ismail, 2020; Jalil & Yani, 2021).

3.4.4. Memiliki Perangkat Perlindungan Konsumen atau Investor dan Jalur Penyelesaian Sengketa yang Diakui

Literatur inklusi keuangan Islam menekankan perlunya kerangka regulasi dan pengawasan yang mendukung inklusi luas dengan manajemen risiko yang baik serta perlindungan konsumen yang memadai; pemerintah dan regulator diposisikan memimpin perbaikan akses keuangan, termasuk melalui instrumen syariah (Razak, 2022). Dalam konteks sengketa perbankan syariah di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui litigasi atau nonlitigasi; litigasi ditempatkan dalam yurisdiksi Peradilan Agama sesuai kerangka hukum positif yang berlaku. Studi tersebut menekankan pentingnya penguatan standar, kebijakan, sumber daya, serta regulasi agar industri tidak dimanipulasi atau disalahgunakan ("Untitled," 2021). Dengan demikian, "perlindungan resmi" dalam sektor formal mencakup ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa dan kerangka perlindungan bagi para pihak (Razak, 2022; "Untitled," 2021).

3.4.5. Secara Normatif Diarahkan untuk Menjaga Kepatuhan terhadap Larangan Muamalah dan Orientasi Kemaslahatan

Kajian fintech syariah menekankan bahwa implementasi layanan pembiayaan fintech syariah harus menghindari riba, gharar, maysir, dan berbagai bentuk mudarat atau keharaman, serta menekankan kebutuhan regulasi untuk perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah (Çeliker, 2022). Literatur lain tentang tata kelola dan pengawasan fintech syariah juga menempatkan falah atau maslahah sebagai tujuan dan menegaskan bahwa kontrak tidak boleh mengandung riba dan gharar (Liandi & Kansil, 2023), sejalan dengan fondasi moral dan objektif ekonomi Islam yang mencakup falah, keadilan, keseimbangan, dan maslaha (Ummah et al., 2024).

3.5. Contoh Konkret Sektor Formal dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia

3.5.1. Perbankan Syariah sebagai Sektor Formal yang Paling Jelas

Perbankan syariah Indonesia berada dalam kerangka legal formal yang dibangun oleh undang-undang, regulasi perbankan, serta pengawasan otoritas (Antonio, 2011; Supriadi et al., 2023). Sistem perbankan Indonesia juga digambarkan menggunakan model dual banking system yang mencakup bank konvensional dan bank syariah (Supriadi et al., 2023), sehingga perbankan syariah merupakan bagian integral dari sektor formal sistem keuangan nasional (Antonio, 2011; Supriadi et al., 2023). Namun, studi tentang pengawasan dan inovasi produk memperingatkan adanya tantangan: operasi bank syariah dapat dinilai mirip bank konvensional dan hanya dibedakan oleh "merek syariah," serta adanya keraguan publik atas kepatuhan syariahnya (Nugroho, 2021; Türkan et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa "formal" dalam arti legal tidak otomatis identik dengan "syariah-substantif," sehingga tata kelola kepatuhan menjadi isu sentral (Nugroho, 2021; Türkan et al., 2022).

3.5.2. Mikrofinans Syariah (BMT/BPRS) dan Persoalan Formal-Informal

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) diposisikan sebagai inisiatif pembiayaan mikro berbasis komunitas yang strategis (Indrastomo et al., 2023). Namun, literatur juga menyebut bahwa BMT sering tidak terdaftar dan beroperasi secara informal, atau sebagian terdaftar sebagai koperasi, sehingga status formalitasnya beragam (Bin-Armia et al., 2024; Trimulato, 2019). Studi lain secara eksplisit menyatakan bahwa BMT menarik perhatian antara lain karena umumnya tidak terdaftar dalam praktik aturan normal seperti bank sentral (Bin-Armia et al., 2024). Artinya, dalam kerangka ekonomi Islam, sebagian aktivitas mikrofinans syariah berada di "wilayah antara" formal-informal; agenda penguatan sektor formal akan terkait dengan legalitas atau registrasi, tata kelola, serta kanal perlindungan bagi pengguna jasa (Bin-Armia et al., 2024; Trimulato, 2019), sekaligus menjawab masalah akses UMKM ke institusi formal (Indrastomo et al., 2023; Trimulato, 2019).

3.5.3. Fintech atau Crowdfunding Syariah sebagai Jalur Formalisasi Akses Pembiayaan

Regulasi OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dipaparkan sebagai kerangka legal fintech lending berbasis teknologi informasi di Indonesia, beserta protokol perlindungan pengguna dan tata kelola (Alam & UDDIN, 2023). Kajian lain menekankan bahwa kerangka kebijakan dan regulasi fintech syariah perlu memastikan konsumen terinformasi, tersedia mekanisme sengketa, terlindung dari pelanggaran data, serta patuh syariah untuk membangun kepercayaan (Çeliker, 2022). Dalam konteks securities crowdfunding, literatur menyatakan bahwa platform ini hadir membantu investor mendanai UMKM secara lebih formal dan legal, serta terdaftar dan diawasi OJK sehingga memberi perlindungan lebih dibandingkan pola tradisional (Khairi & Muhamad, 2022). Dengan demikian, fintech syariah dapat dipahami sebagai instrumen yang memperluas sektor formal dalam hal akses dan perlindungan, sepanjang didukung regulasi dan kepatuhan syariah (Alam & UDDIN, 2023; Çeliker, 2022; Khairi & Muhamad, 2022).

3.6. Tantangan Kunci: Formalisasi, Kepatuhan Syariah, dan Kualitas Pengawasan

Dua kelompok tantangan utama tampak konsisten di berbagai rujukan. Pertama, tantangan akses: sektor informal yang dominan dapat membatasi akses modal formal dan mendorong pembiayaan nonformal berbiaya tinggi (Antonio, 2023), sementara UMKM menghadapi hambatan dalam mengakses institusi keuangan formal (Indrastomo et al., 2023; Trimulato, 2019). Kedua, tantangan kepatuhan dan tata kelola: literatur menekankan pentingnya shariah governance dan pengawasan, serta risiko besar apabila pengawasan lemah (Ibrahim & Ismail, 2020; Jalil & Yani, 2021); kajian di Indonesia juga mengidentifikasi adanya kasus atau risiko ketidakpatuhan syariah yang memerlukan perhatian dan mendorong optimalisasi peran komite syariah (Wardana et al., 2023). Studi pengawasan bank syariah bahkan menekankan problem kelembagaan pengawasan yang dapat memunculkan risiko hukum akibat tumpang tindih atau inefisiensi (Türkan et al., 2022). Dengan kata lain, sektor formal menurut ekonomi Islam menuntut dua legitimasi sekaligus: legitimasi legal-negara dan legitimasi syariah-substantif (Hafizi & Rahman, 2024; Ibrahim & Ismail, 2020; Türkan et al., 2022; Ummah et al., 2024).

________________________________________

4. Simpulan

"Sektor formal" menurut ekonomi Islam—dalam pengertian kegiatan ekonomi yang terdaftar, diatur, dan dilindungi secara resmi—dapat dirumuskan sebagai aktivitas ekonomi yang berada dalam kerangka hukum dan kelembagaan negara, sekaligus ditata untuk memenuhi kepatuhan syariah melalui perangkat fatwa yang diakui, tata kelola pengawasan syariah, regulasi dan pengawasan otoritas, serta mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa (Antonio, 2011; Çeliker, 2022; Ibrahim & Ismail, 2020; Sakai, 2014; Türkan et al., 2022).

Pembedaan antara sektor formal dan informal penting karena informalitas dapat membatasi akses modal dan meningkatkan kerentanan pada pembiayaan nonformal yang merugikan, sedangkan formalisasi membuka ruang perlindungan dan inklusi. Namun demikian, formalisasi tetap memerlukan pengawasan yang efektif agar formalitas tidak berhenti pada tataran "label" semata, melainkan benar-benar mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yakni keadilan, maslaha, dan falah (Antonio, 2023; Khairi & Muhamad, 2022; Nugroho, 2021; Türkan et al., 2022; Ummah et al., 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alam, Md. K., & UDDIN, A. E. (2023). Legal and Regulatory Frameworks For Sharī'a Governance Practices in the Islamic Banking Industry of Bangladesh. Mizanü L-Hak İslami İlimler Dergisi, (17), 663–688. https://doi.org/10.47502/mizan.1332588

Antonio, M. S. (2011). Islamic microfinance initiatives to enhance small and medium enterprises in Indonesia: From historical overview to contemporary situation. Journal of Indonesian Islam, 5(2), 313. https://doi.org/10.15642/jiis.2011.5.2.313-334

Antonio, M. S. (2023). Equity market & Islamic finance: Innovation and product development. Ekonomi Islam Indonesia, 5(2). https://doi.org/10.58968/eii.v5i2.278

Bin-Armia, M. S., Armia, M. S., & Syarif, M. F. (2024). Economical rights versus God's rights: Criticising of the implementation Shariah economic in Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(6), 1267–1290. https://doi.org/10.1108/imefm-01-2024-0054

Çeliker, F. (2022). General information about the Malaysian economy. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c67

Hafizi, M. R., & Rahman, Z. (2024). Normative review of economic democracy in the Indonesian Sharia banking legal framework. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 9(1), 407–425. https://doi.org/10.61394/jihtb.v9i1.379

Hasan, Z. (2019). Market share Islamic banking in Indonesia. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(1), 124–137. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.157

Ibrahim, W. H. W., & Ismail, A. G. (2020). Do regulation, maqasid shariah and institutional parameter improve Islamic bank efficiency? Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(1), 135–162. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1195

Indrastomo, B. S., Kasri, R. A., & Hendranastiti, N. D. (2023). Understanding the historical emergence of Islamic finance in Indonesia: An institutional and social movement perspective. Qijis (Qudus International Journal of Islamic Studies), 11(1), 103. https://doi.org/10.21043/qijis.v11i1.16431

Jalil, A. W., & Yani, A. (2021). Applying of fatwa in the case of Islamic banking in court: A study of the development of Islamic banking in Indonesia. International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP), 3(2), 83–92. https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.263

Khairi, W. O. F. W. M., & Muhamad, M. O. (2022). Investment instruments in Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c68

Liandi, A., & Kansil, C. S. T. (2023). BRIS at IDX: A look at how Shariah bank merger works in Indonesia. Policy Law Notary and Regulatory Issues (POLRI), 2(4), 446–459. https://doi.org/10.55047/polri.v2i4.920

Nugroho, E. R. (2021). Implementation of Sharia-compliance in Islamic bank product innovations. Prophetic Law Review, 3(2). https://doi.org/10.20885/plr.vol3.iss2.art4

Rahman, M., Fathudin, F., & Basit, A. W. (2022). Transformation of Sharia economy in the populist system. International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(1), 940. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4390

Razak, D. A. (2022). Islamic banking and methods used in Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c65

Sakai, M. (2014). Establishing social justice through financial inclusivity: Islamic propagation by Islamic savings and credit cooperatives in Indonesia. Trans: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 2(2), 201–222. https://doi.org/10.1017/trn.2014.4

Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2023). Accelerating Islamic economy and finance through financial technology: Challenges and potential in the digital age. International Journal of Islamic Economics, 5(02), 153. https://doi.org/10.32332/ijie.v5i02.7740

Trimulato, T. (2019). Fintech for Sharia micro finance institution: Qualitative analysis toward utilization of financial technology in BPRS and BMT. Al-Falah: Journal of Islamic Economics, 4(2), 123. https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i2.917

Türkan, Y., Razak, D. A., Mohammed, M. O., Kılıç, G., Razak, D. bin A., Khairi, W. O. F. W. M., Çeliker, F., Zengin, M., Muhamad, M. O., Bükey, M., & Çoban, U. (2022). Islamic finance and banking in Malaysia in 33 questions for beginners. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19

Ummah, H. R., Sonjaya, A., & Jamaludin, J. (2024). Sharia fintech: Crowdfunding as MSMEs financing. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 115–136. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808

Untitled. (2021). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 15(2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no2

Wardana, A. S., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2023). Legal institutions facilitating institutions as determinants of banking operational policy direction. Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(1), 577–584. https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.538

Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, Muh. S. K. (2024). Revitalization supervision Islamic banking in enhancement compliance in Indonesia and Malaysia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 468. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524