01113 - Saving Rate dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Etika, dan Implikasi Kelembagaan

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep saving rate (tingkat tabungan) dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, mencakup dimensi definisi, etika, kelembagaan, dan implikasi makroekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini menelaah berbagai rujukan akademik dalam ekonomi Islam untuk merumuskan pemahaman yang holistik tentang saving rate yang tidak sekadar bersifat akuntansi residual, tetapi juga mengandung dimensi normatif, perilaku, dan sosial-keagamaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa saving rate dalam ekonomi Islam didefinisikan sebagai proporsi pendapatan periodik yang disisihkan sebagai tabungan atau investasi, dengan tabungan dipahami sebagai sisa pendapatan setelah konsumsi. Kekhasan perspektif Islam terletak pada etika anti-penimbunan, dorongan agar dana tabungan disalurkan secara produktif ke sektor riil, keterkaitan tabungan dengan kewajiban zakat atas dana yang menganggur, serta integrasi tabungan dengan filantropi Islam (ZISWAF) dalam kerangka perencanaan keuangan rumah tangga Muslim. Pada tataran makro, saving rate diposisikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi yang dimediasi oleh lembaga keuangan syariah, sementara stabilitas moneter dipandang sebagai prasyarat penting karena inflasi terbukti melemahkan semangat menabung masyarakat.

Kata Kunci: saving rate, ekonomi Islam, tabungan, ZISWAF, lembaga keuangan syariah, inflasi

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of saving rate from an Islamic economic perspective, encompassing its definitional, ethical, institutional, and macroeconomic dimensions. Employing a literature review approach, this study analyzes various academic references in Islamic economics to formulate a holistic understanding of saving rate that transcends mere residual accounting and incorporates normative, behavioral, and socio-religious dimensions. The findings indicate that saving rate in Islamic economics is defined as the proportion of periodic income set aside as savings or investment, with savings understood as the residual income after consumption. The distinctive features of the Islamic perspective lie in its anti-hoarding ethics, the encouragement to channel savings productively into the real sector, the connection between savings and zakat obligations on idle funds, and the integration of savings with Islamic philanthropy (ZISWAF) within the framework of Muslim household financial planning. At the macroeconomic level, saving rate is positioned as a source of development financing mediated by Islamic financial institutions, while monetary stability is regarded as a crucial prerequisite given that inflation demonstrably weakens public saving motivation.

Keywords: saving rate, Islamic economics, savings, ZISWAF, Islamic financial institutions, inflation

________________________________________

1. Pendahuluan

Tabungan merupakan salah satu variabel fundamental dalam analisis ekonomi, baik pada level mikro rumah tangga maupun makroekonomi agregat. Dalam wacana ekonomi konvensional, saving rate lazim dipahami sebagai proporsi pendapatan yang tidak dikonsumsi dalam suatu periode tertentu. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep ini memperoleh dimensi yang jauh lebih kaya: ia tidak hanya merupakan variabel akuntansi, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai etik, orientasi sosial, dan tanggung jawab keagamaan seorang Muslim.

Urgensi pembahasan saving rate dalam bingkai ekonomi Islam semakin relevan mengingat perkembangan pesat lembaga keuangan syariah di Indonesia dan berbagai negara berpenduduk Muslim. Mobilisasi tabungan masyarakat melalui instrumen syariah bukan semata persoalan teknis finansial, melainkan berkaitan erat dengan tujuan falah (kesejahteraan dunia-akhirat) yang menjadi roh sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang sistematis dan komprehensif untuk merumuskan pemahaman saving rate yang benar-benar berpijak pada prinsip-prinsip Islam.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menelaah definisi dan pengukuran saving rate dalam literatur ekonomi Islam; (2) mengkaji posisi tabungan dalam etika ekonomi Islam; (3) menganalisis hubungan antara tabungan dengan pengeluaran sosial-keagamaan (ZISWAF); (4) mengeksplorasi implikasi makroekonomi saving rate dalam perspektif Islam; (5) mengidentifikasi pengaruh stabilitas moneter terhadap semangat menabung; dan (6) memetakan kanal kelembagaan syariah dalam mewujudkan saving rate yang produktif.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data berasal dari berbagai artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik dalam bidang ekonomi Islam yang membahas konsep tabungan, saving rate, perilaku menabung, lembaga keuangan syariah, dan variabel-variabel terkait. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengorganisasikan temuan-temuan dari berbagai sumber ke dalam dimensi-dimensi pembahasan yang relevan, mulai dari aspek definisi, etika, kelembagaan, hingga implikasi makroekonomi.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Dasar dan Pengukuran Saving Rate

Dalam ekonomi, termasuk pembahasan ekonomi Islam pada level rumah tangga dan makro, tabungan (saving) lazim didefinisikan sebagai sisa pendapatan setelah dikurangi konsumsi dalam suatu periode (Bawono, 2014; Hidayatullah, 2020; Norman, 2020; Nugroho, 2017). Definisi ini juga tampil eksplisit dalam literatur yang menjelaskan identitas pendapatan dua sektor $Y = C + S$ (pendapatan terdiri dari konsumsi dan tabungan) (Bawono, 2014; Hidayatullah, 2020; Norman, 2020). Pada kerangka lain (perekonomian tiga sektor), pendapatan rumah tangga juga dapat dipaparkan sebagai $Y = C + S + T$ (konsumsi, tabungan, dan pajak) (Hidayatullah, 2020).

Berdasarkan pengertian tabungan sebagai sisa pendapatan setelah konsumsi (Bawono, 2014; Norman, 2020; Nugroho, 2017), saving rate (rasio/tingkat tabungan) dapat dipahami sebagai perbandingan proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan (atau tabungan dan investasi) terhadap total pendapatan periodik (Indi et al., 2021; Zainuddin, 2017). Sumber pembelajaran menyatakan secara langsung bahwa "rasio tabungan adalah jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk tabungan atau investasi dibandingkan dengan pendapatan setiap bulannya," disertai contoh numerik (pendapatan Rp10.000.000 dan alokasi tabungan Rp500.000 menghasilkan rasio 5%) (Indi et al., 2021). Dalam perspektif pembangunan, saving rate juga dijelaskan sebagai proporsi dana yang tersimpan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi (Zainuddin, 2017).

3.2 Posisi Tabungan dalam Etika Ekonomi Islam: antara Perencanaan, Pengendalian Diri, dan Larangan "Penimbunan"

Sejumlah literatur menempatkan Islam sebagai nizam al-hayat yang mengatur transaksi ekonomi (mu'amalah) dan kelembagaan yang relevan (Bawono, 2014; Hidayatullah, 2024). Dalam kerangka ini, menabung dipahami bukan sekadar residu akuntansi, tetapi juga bagian dari manajemen keuangan rumah tangga dan sikap berjaga-jaga (antisipasi masa depan) (Bawono, 2014; Khoir, 2017). Menabung dipaparkan sebagai refleksi pengelolaan yang baik atas rezeki dan sebagai wujud pandangan ke depan karena tidak hanya fokus pada belanja jangka pendek (Khoir, 2017). Literatur yang sama juga menekankan dimensi psikologis-ekonominya: menabung diposisikan sebagai bagian dari self-control, yakni menahan dorongan kepuasan jangka pendek demi kebutuhan yang lebih penting di masa depan (Khoir, 2017), selaras dengan studi perilaku menabung yang mendefinisikan tabungan sebagai sisa pendapatan setelah konsumsi dan menautkannya pada faktor self-control (Nugroho, 2017).

Namun, ekonomi Islam juga menekankan batas etik yang penting: Islam melarang harta/uang menganggur dan mendorong agar kekayaan diinvestasikan secara produktif di sektor riil (Choirunnisak et al., 2019; Khoir, 2017; Nengsih, 2015). Dalam konteks keuangan inklusif dan fungsi pendanaan perbankan syariah, ditegaskan bahwa mobilisasi tabungan penting karena Islam "mengutuk penimbun tabungan" dan menuntut penggunaan dana secara produktif demi tujuan sosial-ekonomi (Nengsih, 2015). Sejalan dengan itu, konsep uang dalam Islam yang menolak uang sebagai komoditas dan menolak time value of money (yang implikasinya adalah bunga) menguatkan orientasi agar dana tidak berhenti sebagai "nilai simpan" pasif, tetapi masuk pada aktivitas produktif yang sesuai syariah (Choirunnisak et al., 2019; Ilyas, 2016). Bahkan dinyatakan secara eksplisit bahwa saving "harus diinvestasikan ke sektor riil"; bila tidak, saving bukan hanya tidak mendapat return tetapi juga dikenakan zakat (Choirunnisak et al., 2019).

3.3 Tabungan dan Pengeluaran Sosial-Keagamaan (Zakat/Infak/Sedekah/Wakaf): Bukan Substitusi, Melainkan Komponen Alokasi

Literatur perencanaan keuangan rumah tangga Muslim menempatkan konsumsi, tabungan, investasi, dan karitas/filantropi (zakat, infak, sedekah, wakaf) sebagai variabel integral dalam keputusan belanja seorang Muslim (Bahri, 2019; Masruroh et al., 2023). Dalam kerangka penganggaran rumah tangga berperspektif syariah dan keberlanjutan, ditegaskan bahwa alokasi anggaran tidak seluruhnya untuk konsumsi, tetapi juga untuk tabungan dan aktivitas amal saleh (Masruroh et al., 2023). Bahkan diperingatkan bahwa perilaku mengalokasikan seluruh anggaran untuk konsumsi dapat membuat rumah tangga tidak memiliki ruang untuk tabungan dan amal (zakat/sedekah dan sejenisnya) (Masruroh et al., 2023).

Pada level konseptual yang lebih normatif, terdapat pula pemaknaan bahwa tabungan tidak boleh dimaknai sebagai tindakan yang meniadakan kewajiban sosial: literatur mobilisasi tabungan menyatakan bahwa menabung bukan penghalang untuk bersedekah atau membayar zakat dan justru dapat berjalan bersama melalui perencanaan yang baik (Khoir, 2017). Sementara itu, konsepsi uang dalam perspektif ekonomi Islam juga mengaitkan "kelebihan dari kebutuhan setelah menunaikan hak Allah" sebagai tabungan, serta mengkritik penimbunan uang karena dapat mencegah pelaksanaan kewajiban (hak Allah) (Ilyas, 2016). Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, pembacaan saving rate yang memadai perlu ditempatkan pada keseluruhan allocation problem: konsumsi yang wajar, tabungan/investasi produktif, dan pengeluaran sosial-keagamaan yang melekat pada tujuan falah (kesejahteraan dunia-akhirat) (Bahri, 2019; Zainuddin, 2017).

Nuansa penting terkait perbedaan pemodelan perlu dikemukakan: sebagian rujukan tetap menggunakan identitas standar $Y = C + S$ (Bawono, 2014; Norman, 2020), sementara rujukan lain mengembangkan skema alokasi yang memasukkan komponen sosial seperti infaq dalam model konseptual pendapatan-belanja seorang Muslim (Arief et al., 2023; Bahri, 2019). Sumber yang tersedia tidak menyediakan satu konsensus tunggal formula "Islamic saving rate"; yang lebih kuat dalam rujukan adalah penekanan bahwa saving harus dipahami bersama konsumsi, investasi, serta ZISWAF dalam perencanaan keuangan Muslim (Bahri, 2019; Khoir, 2017; Masruroh et al., 2023).

3.4 Implikasi Makroekonomi: Tabungan, Investasi, Pertumbuhan, dan Stabilitas

Pada perekonomian dua sektor, kesetimbangan makro sering dirujuk melalui hubungan $S = I$ (tabungan sama dengan investasi) yang diturunkan dari $Y = C + S$ dan $E = C + I$ (Norman, 2020). Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi Islam, saving rate dipaparkan sebagai potensi dana yang bisa dioptimalkan untuk pembangunan, karena tabungan masyarakat (termasuk yang tercermin dari dana di perbankan) dapat membiayai pembangunan ekonomi (Zainuddin, 2017). Rujukan yang sama menegaskan bahwa karakter akad keuangan syariah yang berbasis sektor riil membuat penempatan dana masyarakat pada perbankan syariah diproyeksikan memperkuat sektor riil (Zainuddin, 2017).

Kaitan tabungan–investasi juga dijelaskan dalam pembahasan APBN dan gagasan ekonomi Islam: sistem bagi hasil institusi keuangan syariah dipandang dapat "mengintegrasikan" tingkat tabungan (terutama dari simpanan tabungan dan simpanan giro tertentu) dengan investasi, dengan harapan memicu pertumbuhan investasi sektor swasta (Gazali, 2019). Karena itu, saving rate dalam ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai "dana mengendap," tetapi sebagai variabel yang idealnya tersalurkan secara produktif melalui mekanisme syariah (Gazali, 2019; Nengsih, 2015; Zainuddin, 2017).

3.5 Pengaruh Stabilitas Moneter (Inflasi) terhadap Semangat Menabung dalam Perspektif Ekonomi Islam

Literatur yang membahas inflasi dalam pandangan ekonom Islam menyatakan bahwa inflasi berdampak buruk karena mengganggu fungsi uang, termasuk fungsi tabungan sebagai "nilai simpan," dan melemahkan semangat menabung (Ridha, 2019; Sholikha, 2018). Kajian pemikiran M. Umer Chapra yang diringkas dalam penelitian juga mengafirmasi bahwa inflasi menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang dan dapat melemahkan semangat menabung (Ridha, 2019). Uraian lain mengenai dampak inflasi dalam teori inflasi Islam menekankan efek serupa: gangguan pada fungsi uang terutama fungsi tabungan, serta pelemahan sikap menabung masyarakat (Eliza et al., 2023; Sholikha, 2018).

Implikasinya bagi pembacaan saving rate adalah bahwa tabungan nominal tidak cukup bila stabilitas nilai uang melemah; karena itu, literatur yang menekankan "saving harus diinvestasikan ke sektor riil" dan keterkaitannya dengan zakat atas dana menganggur dapat dibaca sebagai respons normatif untuk menghindari stagnasi harta dan risiko depresiasi nilai simpan (Choirunnisak et al., 2019; Khoir, 2017; Ridha, 2019).

3.6 Kanal Kelembagaan: Bagaimana Saving Rate Diwujudkan melalui Lembaga Keuangan Syariah

3.6.1 Produk Penghimpunan Dana: Giro, Tabungan, Deposito—Berbasis Akad Syariah

Dalam praktik perbankan, dana pihak ketiga (DPK) lazim dijelaskan terdiri atas giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito (time deposit) (Deti et al., 2017; Eliza et al., 2023; Hasyim, 2016). Untuk tabungan di lembaga keuangan syariah, salah satu rujukan menyebut dua bentuk umum tabungan, yakni akad wadiah dan mudharabah (Eliza et al., 2023). Pembahasan BPRS juga menegaskan mobilisasi dana masyarakat melalui simpanan (termasuk fasilitas tabungan dan deposito berjangka) serta penerimaan tabungan dengan akad wadiah (Puteri, 2015). Di tingkat konseptual kontrak, mudharabah juga dipaparkan sebagai akad kerja sama pemilik modal dan pengelola dengan sistem bagi hasil, dan dalam praktik perbankan syariah digunakan pada produk seperti tabungan mudharabah dan deposito mudharabah (Novriza, 2023).

Kerangka ini konsisten dengan deskripsi umum ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi berbasis Al-Qur'an dan Sunnah serta dorongan menghindari riba dalam kelembagaan modern (Eliza et al., 2023; Hidayatullah, 2024). Dengan demikian, realisasi saving rate pada ekonomi Islam kontemporer banyak dimediasi oleh lembaga penghimpun dana syariah (bank, BPRS, BMT, pegadaian syariah, dan sebagainya) yang menyediakan instrumen penyimpanan dana sesuai akad (Eliza et al., 2023; Hidayatullah, 2024; Puteri, 2015).

3.6.2 Mobilisasi Tabungan dan Inklusi Keuangan

Kajian peran perbankan syariah dalam keuangan inklusif menekankan bahwa produk pendanaan/saving bank syariah ditujukan untuk memobilisasi dan menginvestasikan tabungan guna pembangunan ekonomi secara adil, sekaligus menolak penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan dana produktif (Nengsih, 2015). Literatur lain yang membahas kebijakan keuangan inklusif juga menempatkan "tabungan dan investasi" sebagai aspek literasi keuangan (bersama manajemen uang, utang, risiko, dan lain-lain), menegaskan bahwa kesiapan produk harus dapat memenuhi kebutuhan tabungan dan investasi masyarakat (Norman, 2020).

Sebagai konteks Indonesia, beberapa rujukan mengutip hasil survei yang menunjukkan keterbatasan kepemilikan tabungan/akses formal. Misalnya, riset inklusi keuangan syariah mengutip Survei Neraca Rumah Tangga Bank Indonesia yang menyatakan persentase rumah tangga yang menabung di lembaga formal dan nonformal sebesar 48% dan yang tidak memiliki tabungan sekitar 52% (Azwar, 2017); rujukan lain (tentang BPRS dan inklusi pedesaan) mengutip survei BI 2010 bahwa 62% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali dan studi Global Financial Inclusion Index 2011 bahwa hanya 19,6% masyarakat memiliki akses terhadap sektor keuangan formal (Puteri, 2015). Angka-angka ini tidak secara langsung menyatakan "saving rate" agregat, tetapi memberi konteks bahwa saving rate dan kebiasaan menabung sangat terkait dengan akses dan literasi lembaga keuangan (Azwar, 2017; Norman, 2020; Puteri, 2015).

3.7 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tabungan/Perilaku Menabung (Implikasi bagi Saving Rate)

Secara empiris, perilaku menabung individu Muslim Indonesia (diukur melalui jumlah tabungan individu) dinyatakan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan, keputusan mengambil pinjaman, tingkat religiusitas, tingkat pendidikan, dan usia dalam studi berbasis IFLS5 (Yuana, 2021). Di sisi lain, studi tentang konsumsi rumah tangga Muslim menemukan bahwa religiusitas memengaruhi variabel penentu konsumsi dan memperkuat hubungan ekspektasi pendapatan/kekayaan lancar masa depan dengan konsumsi saat ini (Bawono, 2014). Walaupun fokusnya adalah konsumsi, temuan ini relevan secara konseptual karena tabungan secara definisional adalah residu pendapatan setelah konsumsi (Bawono, 2014; Norman, 2020; Nugroho, 2017).

Dari perspektif perilaku, kajian faktor perilaku menabung di tingkat desa mendefinisikan tabungan sebagai sisa pendapatan setelah konsumsi dan menyimpulkan bahwa self control berpengaruh positif dan signifikan terhadap saving behavior (Nugroho, 2017). Hal ini sejalan dengan argumentasi normatif bahwa menabung adalah bagian dari pengendalian diri (self-control) dalam ajaran Islam (Khoir, 2017).

3.8 Rumusan Operasional: Bagaimana Mendefinisikan Saving Rate yang "Islami"

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, saving rate menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, definisi kuantitatif: proporsi pendapatan periodik yang disisihkan menjadi tabungan (dan/atau investasi), dengan tabungan dipahami sebagai sisa pendapatan setelah konsumsi (Bawono, 2014; Indi et al., 2021; Norman, 2020; Nugroho, 2017).

Kedua, kriteria kepatuhan syariah: tabungan tidak diarahkan untuk memperoleh bunga (riba)—karena kerangka uang dan transaksi Islam menolak implikasi bunga dari time value of money (Choirunnisak et al., 2019; Ilyas, 2016)—melainkan ditempatkan pada akad yang dibenarkan, misalnya wadiah atau mudharabah (Eliza et al., 2023; Novriza, 2023; Puteri, 2015).

Ketiga, orientasi kemaslahatan: tabungan tidak boleh menjadi "harta menganggur" atau "penimbunan"; ia didorong untuk masuk pada aktivitas produktif (sektor riil) dan terikat pada kewajiban sosial seperti zakat (termasuk konsepsi zakat atas dana yang dianggurkan) (Choirunnisak et al., 2019; Khoir, 2017; Nengsih, 2015).

Keempat, integrasi dengan pengeluaran sosial-keagamaan: perencanaan keuangan Muslim menempatkan tabungan bersama konsumsi, investasi, dan ZISWAF sebagai variabel integral, sehingga pembacaan saving rate idealnya tidak mengabaikan alokasi filantropi dan kewajiban agama (Bahri, 2019; Ilyas, 2016; Masruroh et al., 2023).

Kelima, sensitivitas stabilitas nilai uang: inflasi dipandang mengganggu fungsi uang dan melemahkan semangat menabung; karena itu, menjaga stabilitas nilai dan menghindari "saving pasif" menjadi relevan dalam kerangka kebijakan dan perilaku (Eliza et al., 2023; Ridha, 2019; Sholikha, 2018).

________________________________________

4. Simpulan

Saving rate dalam ekonomi Islam tetap bermakna proporsi pendapatan yang ditabung (Indi et al., 2021; Zainuddin, 2017), dengan tabungan sebagai sisa pendapatan setelah konsumsi (Bawono, 2014; Norman, 2020; Nugroho, 2017). Kekhasan perspektif Islam terletak pada: (i) etika anti-penimbunan dan dorongan agar dana tabungan produktif (sektor riil) (Khoir, 2017; Nengsih, 2015); (ii) keterkaitan tabungan dengan zakat bila dana menganggur (Choirunnisak et al., 2019); serta (iii) integrasi tabungan dengan filantropi Islam (ZISWAF) dalam perencanaan keuangan rumah tangga (Bahri, 2019; Masruroh et al., 2023). Pada tataran makro, saving rate diposisikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan penguatan sektor riil melalui kanal lembaga keuangan syariah (Nengsih, 2015; Zainuddin, 2017), sementara stabilitas moneter (inflasi) dipandang penting karena inflasi mengganggu fungsi uang dan melemahkan semangat menabung (Eliza et al., 2023; Ridha, 2019; Sholikha, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Arief, S., Handayani, A. L., & Wibisono, V. F. (2023). Critical study of Keynes consumption theory according to As-Syaibani in Al-Kasb book. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 8(2), 181. https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i2.7199

Azwar, A. A. (2017). Analisis empiris inklusifitas keuangan syariah di Indonesia. Jurnal BPPK Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 10(1), 1–21. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v10i1.21

Bahri, S. (2019). Idealisme perencanaan keuangan rumah tangga Muslim. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 206–214. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.173

Bawono, A. (2014). Religiositas sebagai moderating variabel perilaku konsumsi rumah tangga Muslim. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 8(2), 503. https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.503-524

Choirunnisak, C., Choiriyah, C., & Sapridah, S. (2019). Konsep uang dalam Islam. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 6(4), 377–390. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13719

Deti, S., Samin, S., Amiruddin, A., & Salenda, K. (2017). Kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas. Jurnal Diskursus Islam, 5(2), 261–282. https://doi.org/10.24252/jdi.v5i2.7046

Eliza, Z., Iskandar, I., & Sarah, S. (2023). Pengaruh inflasi dan kurs terhadap dana pihak ketiga (DPK) Bank Syariah Bukopin. Journal Research of Economic and Business, 2(02), 10–20. https://doi.org/10.55537/jreb.v2i02.626

Gazali, M. (2019). Defisit anggaran utang negara dan optimalisasi zakat dalam APBN gagasan ekonomi Islam. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, 2. https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5770

Hasyim, L. T. U. (2016). Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia. Akrual Jurnal Akuntansi, 8(1), 11. https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p11-27

Hidayatullah, M. S. (2020). Meniti jejak perbankan syariah dari klasik hingga kontemporer. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 7(1), 79–96. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i1.3221

Hidayatullah, M. S. (2024). Ekonomi syariah modern dalam telaah teoritis, historis dan yuridis. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(4), 65–73. https://doi.org/10.62504/jimr402

Ilyas, R. (2016). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(1), 35. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695

Indi, Azizah, F., Khaerat, M. E., & Rasti, A. (2021). Teori konsumsi. https://doi.org/10.31219/osf.io/74z6a

Khoir, M. (2017). Mobilisasi tabungan antara keuangan formal dan informal dalam sistem keuangan syariah. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i2.31

Masruroh, N., Fadli, A., Shahrin, A. A., & Fawaid, Y. (2023). Green house and ḥalāl budget allocation for sustainable household finance realization. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 13(2), 100–118. https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.2.100-118

Nengsih, N. (2015). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. Etikonomi. https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272

Norman, E. (2020). Kebijakan keuangan inklusif dalam perspektif ekonomi syariah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2(1), 33–40. https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.134

Novriza, N. (2023). Mudharabah dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan aplikasinya sebagai produk perbankan syariah. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 7(2), 154–166. https://doi.org/10.30762/qaw.v7i2.304

Nugroho, M. A. (2017). Esensi hutang dalam keuangan rumah tangga yang Islami. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 11(2), 391–409. https://doi.org/10.24239/blc.v11i2.311

Puteri, H. E. (2015). Kontribusi BPRS dalam merealisasi financial inclusion di pedesaan: Evaluasi empiris dan penguatan strategi. Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies, 1(1), 19. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i1.3

Ridha, M. (2019). Inflasi berdasarkan pandangan M. Umer Chapra. At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 114. https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4089

Sholikha, A. F. (2018). Pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil, likuiditas, inflasi, ukuran bank, dan pertumbuhan produk domestik bruto terhadap deposito mudharabah bank umum syariah di Indonesia. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2045

Yuana, P. (2021). Perilaku keuangan individu Muslim Indonesia: Studi data IFLS5. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 8(1), 68. https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i1.21525

Zainuddin, M. (2017). Pertumbuhan ekonomi perspektif ekonomi Islam. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 1(2). https://doi.org/10.30762/itr.v1i2.944