01112 - Saham Preferen Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Literatur Tentang Kepatuhan Syariah

Preferred Stock in Islamic Economic Perspective: A Literature Review on Sharia Compliance

Kata kunci saham preferen, ekonomi Islam, syariah, riba, fixed return, DSN-MUI

Keywords preferred stock, Islamic economics, sharia, riba, fixed return, DSN-MUI

 

Abstrak

Bahasa Indonesia

Saham preferen merupakan instrumen investasi hibrida yang menggabungkan karakteristik obligasi dan saham biasa, umumnya menawarkan dividen relatif tetap serta hak prioritas tertentu dibandingkan saham biasa. Artikel ini mengkaji status kepatuhan syariah saham preferen berdasarkan tinjauan literatur ekonomi Islam, khususnya dalam konteks pasar modal syariah Indonesia. Kajian ini mengidentifikasi tiga argumen utama ketidakpatuhan syariah saham preferen, yaitu: (i) adanya janji imbal hasil tetap (fixed/predetermined return) yang dikategorikan sebagai riba; (ii) keberadaan hak istimewa dan prioritas klaim yang bertentangan dengan prinsip kemitraan (syirkah); serta (iii) ketiadaan hak suara (voting rights) yang melemahkan representasi kemitraan berbasis risk-sharing. Secara normatif, Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 secara eksplisit mengecualikan saham dengan hak istimewa dari kategori saham syariah. Meski demikian, sebagian literatur akademik mendiskusikan kemungkinan rekayasa struktur preference shares yang Sharīʿah-compliant dalam konteks tertentu, khususnya apabila tidak terdapat dividen yang dijanjikan secara kontraktual. Simpulan kajian ini menegaskan bahwa saham preferen konvensional dengan dividen tetap dan hak istimewa klaim tetap merupakan instrumen yang paling banyak ditolak dalam literatur ekonomi Islam, sehingga investor Muslim perlu berhati-hati dan merujuk pada otoritas syariah yang relevan sebelum melakukan investasi pada instrumen tersebut.

________________________________________

Abstract

Preferred stock is a hybrid investment instrument that combines characteristics of bonds and common stocks, generally offering relatively fixed dividends and certain priority rights over common shareholders. This article examines the sharia compliance status of preferred stock based on a review of Islamic economic literature, particularly in the context of Indonesia's Islamic capital market. The study identifies three main arguments for the sharia non-compliance of preferred stock: (i) the promise of fixed or predetermined returns, which is categorized as riba; (ii) the existence of privileged rights and priority claims that contradict the principles of partnership (syirkah); and (iii) the absence of voting rights, which undermines the representation of risk-sharing-based partnerships. Normatively, the DSN-MUI Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 explicitly excludes shares with special rights from the category of sharia-compliant stocks. Nevertheless, some academic literature discusses the possibility of engineering sharia-compliant preference share structures under specific conditions, particularly when no dividend is contractually promised. This study concludes that conventional preferred stocks with fixed dividends and priority claim privileges remain the most widely rejected instruments in Islamic economic literature; therefore, Muslim investors should exercise caution and consult relevant sharia authorities before investing in such instruments.

________________________________________

1. Pendahuluan

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah mendorong meningkatnya minat akademisi dan praktisi terhadap kajian kepatuhan syariah berbagai instrumen investasi. Salah satu instrumen yang kerap menjadi perdebatan adalah saham preferen (preferred stock), yakni instrumen yang secara struktural berbeda dari saham biasa maupun obligasi, namun memiliki karakteristik yang dapat menyerupai keduanya.

Dalam konteks ekonomi Islam, setiap instrumen investasi harus memenuhi sejumlah prinsip fundamental, di antaranya larangan riba, larangan gharar, larangan maysir, serta kewajiban menjaga prinsip risk-sharing dan profit-and-loss sharing (PLS). Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah saham preferen, dengan segala karakteristik hak istimewanya, dapat dikategorikan sebagai instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut?

Artikel ini bertujuan mengkaji status kepatuhan syariah saham preferen berdasarkan tinjauan literatur, dengan mengintegrasikan perspektif pasar modal konvensional, prinsip ekonomi Islam, serta regulasi syariah yang berlaku di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga mendiskusikan nuansa dan kemungkinan rekayasa struktur saham preferen yang berpotensi Sharīʿah-compliant, serta implikasinya bagi investor Muslim di pasar modal syariah Indonesia.

________________________________________

2. Pengertian Saham Preferen (Preferred Stock)

Dalam literatur pasar modal, saham yang diterbitkan emiten umumnya dibedakan menjadi saham biasa (common stock) dan saham istimewa atau saham preferen (preferred stock) (Fitria et al., 2021; Putri, 2022; Tee & Kew, 2019; Wahyuni, 2015). Saham preferen lazim dipahami sebagai instrumen "hibrida" (gabungan karakteristik obligasi dan saham biasa) karena dapat dirancang memberi pendapatan atau dividen relatif tetap (mirip bunga obligasi), namun tetap merupakan bagian ekuitas (tanpa jatuh tempo) sebagaimana saham biasa (Fitria et al., 2021; Putri, 2022; Tee & Kew, 2019; Wahyuni, 2015).

Sejalan dengan deskripsi tersebut, sejumlah rujukan menjelaskan bahwa saham preferen biasanya memberikan hak prioritas tertentu, terutama dalam pembagian dividen—misalnya dividen ditetapkan atau lebih dahulu dibayarkan dibandingkan saham biasa—dan/atau klaim atas laba atau aktiva lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa (Purnamasari, 2014; Putri, 2022; Tee & Kew, 2019).

Meskipun "preferen" sering diasosiasikan dengan dividen yang lebih pasti, beberapa rujukan juga menegaskan bahwa pembayaran dividen preferen tetap bergantung pada kondisi emiten; ketika emiten merugi, pemegang saham preferen dapat tidak menerima dividen yang sebelumnya "ditetapkan" atau diharapkan (Fitria et al., 2021; Tee & Kew, 2019). Dengan demikian, secara ekonomi-keuangan, saham preferen sering diposisikan sebagai ekuitas yang mengurangi ketidakpastian arus kas relatif terhadap saham biasa melalui desain hak prioritas dividen dan/atau prioritas klaim (Fitria et al., 2021; Purnamasari, 2014; Tee & Kew, 2019; Wahyuni, 2015).

________________________________________

3. Prinsip Ekonomi Islam yang Relevan untuk Menilai Saham Preferen

3.1 Larangan Riba dan Problem Fixed/Guaranteed Return

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan Islam menolak praktik yang menghasilkan tambahan (return) yang ditentukan di muka atas dasar berjalannya waktu—yang dalam praktik konvensional berwujud bunga atau interest—karena dipandang sebagai riba (Almonifi & Bhosle, 2023; "The Influence of Macroeconomics Factors…," 2019). Penolakan ini juga dikaitkan dengan kritik atas kerangka time value of money ketika diwujudkan sebagai bunga, serta penekanan bahwa uang bukan komoditas yang "beranak" dengan sendirinya (Almonifi & Bhosle, 2023; "The Influence of Macroeconomics Factors…," 2019). Dalam kerangka ini, rujukan juga menekankan kaidah bahwa pengambilan hasil seharusnya terkait dengan risiko dan tanggung jawab, bukan hasil yang diperoleh tanpa risiko ("The Influence of Macroeconomics Factors…," 2019).

3.2 Orientasi Risk-Sharing dan Profit–Loss Sharing (PLS)

Beberapa rujukan menempatkan risk sharing dan/atau profit-and-loss sharing (PLS) sebagai karakter penting dalam pembiayaan dan aktivitas keuangan Islam, misalnya melalui mudharabah dan musyarakah (Lestari & Rosyada, 2024; Mustafida & Fauziah, 2021; Zamilah, 2023). Dalam konteks investasi saham syariah, transaksi saham dipandang dapat dibolehkan sejauh memenuhi prinsip syariah dan menghindari unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maysir atau spekulasi (Ilyas, 2017; T, 2011). Bahkan, sebagian rujukan menegaskan bahwa mekanisme pasar modal syariah dan saham syariah dipahami sebagai bagian dari aktivitas muamalah yang dapat diterima jika mengikuti prinsip-prinsip tersebut (Ilyas, 2017; T, 2011; Wahyuni, 2015).

3.3 Definisi "Saham Syariah" (Indonesia) yang Menolak Saham Berhak Istimewa

Dua rujukan Indonesia secara eksplisit mengutip bahwa Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 mendefinisikan saham syariah sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa (Choudhury, 2000; Putri, 2022). Rumusan ini penting karena "hak istimewa" merupakan ciri yang justru menonjol pada saham preferen—misalnya prioritas dividen dan/atau prioritas klaim—sebagaimana digambarkan dalam rujukan pasar modal (Fitria et al., 2021; Purnamasari, 2014; Tee & Kew, 2019).

________________________________________

4. Status Saham Preferen Menurut Ekonomi Islam: Argumen Utama Ketidakpatuhan Syariah

4.1 Saham Preferen Dipersoalkan karena Menjanjikan Return "Tetap" (Mendekati Bunga)

Beberapa rujukan secara langsung menyatakan bahwa instrumen berpendapatan tetap (fixed income) tidak dapat diterima dalam investasi syariah. Secara spesifik, disebutkan bahwa investasi pada instrumen fixed income seperti preferred stocks, obligasi, dan sebagian derivatif adalah tidak dapat diterima karena menjanjikan fixed rate of return (Aisah et al., 2022). Rujukan lain menegaskan bahwa saham preferen termasuk kategori instrumen yang menawarkan predetermined fixed-income dan karenanya tidak diperbolehkan karena masuk kategori riba (Purnamasari, 2014). Bab rujukan yang membandingkan instrumen Islam dan konvensional juga menyatakan bahwa preference shares yang memberikan pemiliknya fixed rate of return serta prioritas saat likuidasi tidak dapat diterima dalam Islamic finance (Musa et al., 2022).

Keterkaitan kritik syariah ini dengan karakter saham preferen juga tampak dalam rujukan pasar modal Indonesia yang menyebut saham preferen dapat menghasilkan pendapatan tetap "seperti bunga obligasi" (Fitria et al., 2021; Wahyuni, 2015). Karena ekonomi Islam secara eksplisit memandang bunga sebagai riba yang dilarang (Almonifi & Bhosle, 2023; "The Influence of Macroeconomics Factors…," 2019), maka karakter "dividen tetap" atau return yang ditentukan di muka pada saham preferen menjadi titik kritis yang sering digunakan untuk menyatakan ketidakselarasannya dengan prinsip syariah (Aisah et al., 2022; Musa et al., 2022; Purnamasari, 2014).

4.2 Hak Istimewa (Privilege) dan Prioritas Klaim Dipandang Bermasalah dalam Kerangka Kemitraan (Syirkah)

Selain isu fixed return, rujukan juga menyoroti problem hak-hak istimewa pemegang saham preferen, terutama ketika emiten mengalami kesulitan atau likuidasi. Satu studi tentang perilaku investor saham syariah secara tegas menyatakan bahwa Islam memandang preferred stock haram karena mengandung keuntungan yang dinilai sebagai riba dan karena pemegangnya memperoleh hak khusus saat emiten mengalami kesulitan atau likuidasi (Hidayat, 2018). Hal ini konsisten dengan rujukan lain yang menyatakan bahwa preference shares memberi prioritas penyelesaian klaim pada saat winding-up dan hal tersebut tidak dapat diterima dalam kerangka Islamic finance (Musa et al., 2022).

Di Indonesia, problem hak istimewa juga relevan secara normatif karena definisi DSN-MUI yang dikutip menyatakan saham syariah tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa (Choudhury, 2000; Putri, 2022). Sementara itu, berbagai uraian tentang saham preferen menekankan adanya pilihan tertentu atau prioritas atas pembagian dividen dan potensi prioritas klaim (Fitria et al., 2021; Purnamasari, 2014; Tee & Kew, 2019). Maka, dari sudut metodologis definisi DSN-MUI tersebut, karakter "preferensi" atau privilege pada preferred stock berada pada area yang ditolak untuk dikategorikan sebagai saham syariah (Choudhury, 2000; Putri, 2022).

4.3 Tidak Adanya Hak Suara (Voting Rights) juga Disebut sebagai Alasan Penolakan

Satu rujukan mengenai screening saham syariah menyebut bahwa instrumen fixed income seperti preferred stocks tidak dapat diterima, bukan hanya karena fixed return tetapi juga karena tidak memberi voting rights (Aisah et al., 2022). Argumen ini memperkuat posisi bahwa preferred stock dipandang tidak sepenuhnya merepresentasikan kemitraan ekuitas yang lazim dikehendaki dalam pembiayaan berbasis risk-sharing/PLS (Mustafida & Fauziah, 2021; Zamilah, 2023).

________________________________________

5. Nuansa dalam Literatur: Apakah Ada Preferred Shares yang Dapat Disyariahkan?

Walaupun banyak rujukan menyatakan preferred stock (dengan dividen tetap dan privilege klaim) tidak sesuai syariah (Aisah et al., 2022; Hidayat, 2018; Purnamasari, 2014), sebagian literatur akademik tentang rekayasa kontrak menunjukkan adanya upaya merancang instrumen perlindungan investor yang tetap Sharīʿah-compliant dalam pembiayaan berbasis ekuitas.

Pertama, studi tentang Islamic venture capital menyatakan bahwa pada berbagai tahap struktur IVC, sejumlah instrumen dapat digunakan "dengan kondisi yang tepat" untuk melindungi investor, dan daftar instrumen tersebut mencantumkan preference shares (Ilyas, 2016). Pernyataan ini tidak serta-merta menyamakan seluruh preferred stock konvensional sebagai halal, tetapi menunjukkan adanya ruang ijtihad atau rekayasa struktur agar fitur "preferensi" tidak melanggar batas syariah—misalnya tidak menjadi janji fixed return yang mengunci hasil investasi.

Kedua, studi tentang perbankan Islam menyebut padanan konvensional berupa participating stock with no contractually promised dividends ketika membahas instrumen yang menggabungkan fitur ekuitas dan kontrak utang Islam, serta menjelaskan musyarakah sebagai bentuk kemitraan yang menyerupai kepemilikan ekuitas (Siswanto et al., 2022). Rujukan ini penting karena mengisyaratkan bahwa problem utama "preferred" menurut banyak rujukan adalah dividen yang dijanjikan secara kontraktual (fixed/predetermined), bukan semata adanya pengaturan kelas saham; jika tidak ada dividen yang dijanjikan, maka desainnya lebih dekat pada prinsip risk sharing (Siswanto et al., 2022; Zamilah, 2023).

Namun, perlu dicatat bahwa rujukan yang tersedia tidak memberikan satu standar tunggal yang rinci tentang bagaimana "preference shares" harus disusun agar pasti memenuhi syariah dalam seluruh yurisdiksi. Karena itu, secara praktis, klaim kepatuhan syariah untuk struktur saham bertingkat (classes of shares) memerlukan rujukan pada otoritas dan tata kelola syariah yang relevan. Dalam konteks Indonesia, definisi DSN-MUI yang menolak "hak istimewa" tetap menjadi batas konseptual yang kuat (Choudhury, 2000; Putri, 2022), sementara banyak literatur screening menolak preferred stocks karena fixed return (Aisah et al., 2022; Musa et al., 2022; Purnamasari, 2014).

________________________________________

6. Implikasi Praktis bagi Investor Muslim (Konteks Pasar Modal Syariah Indonesia)

Berdasarkan kajian literatur di atas, terdapat tiga implikasi praktis penting bagi investor Muslim di Indonesia.

Pertama, investor sebaiknya berfokus pada saham syariah—umumnya saham biasa—yang telah lolos proses screening. Sejumlah rujukan menekankan bahwa jual-beli saham dapat dibolehkan selama sesuai prinsip syariah dan menghindari gharar, maysir, serta unsur terlarang lainnya (Ilyas, 2017; T, 2011). Dalam praktik Indonesia, saham syariah dihimpun dan dipandu melalui indeks serta daftar berbasis screening; misalnya, rujukan menyebut adanya Jakarta Islamic Index (JII) sebagai indeks saham syariah (Fitria et al., 2021; Suwandi, 2020), dan juga adanya Daftar Efek Syariah (DES) oleh OJK yang memuat saham syariah serta diperbarui pada periode tertentu (Andiansyah et al., 2022).

Kedua, investor perlu mewaspadai instrumen yang menjanjikan return tetap. Literatur screening dan perbandingan instrumen Islam dengan konvensional menegaskan bahwa instrumen yang menjanjikan fixed return (termasuk preferred stocks) adalah tidak dapat diterima (Aisah et al., 2022; Musa et al., 2022; Purnamasari, 2014), selaras dengan penegasan bahwa bunga sebagai manifestasi riba ditolak dalam ekonomi Islam (Almonifi & Bhosle, 2023; "The Influence of Macroeconomics Factors…," 2019).

Ketiga, jika menemukan "saham preferen" dalam penawaran investasi, investor hendaknya menguji dua titik kritis: (i) apakah terdapat dividen atau imbal hasil yang ditentukan di muka (predetermined) (Aisah et al., 2022; Musa et al., 2022; Purnamasari, 2014); dan (ii) apakah terdapat hak istimewa yang menggeser prinsip kemitraan, misalnya prioritas klaim ketika likuidasi (Hidayat, 2018; Musa et al., 2022). Kedua titik ini merupakan alasan utama penolakan preferred stock dalam rujukan yang tersedia (Aisah et al., 2022; Hidayat, 2018; Purnamasari, 2014) dan juga beririsan dengan definisi DSN-MUI yang menolak saham dengan hak istimewa untuk kategori saham syariah (Choudhury, 2000; Putri, 2022).

________________________________________

7. Simpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, saham preferen dipahami sebagai saham yang memiliki sifat gabungan obligasi dan saham biasa, sering kali dengan dividen relatif tetap serta hak prioritas tertentu atas dividen dan/atau klaim dibandingkan saham biasa (Fitria et al., 2021; Purnamasari, 2014; Tee & Kew, 2019; Wahyuni, 2015).

Dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya literatur screening dan rujukan Indonesia, saham preferen umumnya dinilai tidak sesuai syariah karena tiga alasan pokok: (i) menjanjikan fixed/predetermined return yang dikaitkan dengan riba (Aisah et al., 2022; Musa et al., 2022; Purnamasari, 2014) dan bertentangan dengan larangan bunga (Almonifi & Bhosle, 2023; "The Influence of Macroeconomics Factors…," 2019); (ii) mengandung hak istimewa dan prioritas klaim yang dipersoalkan (Choudhury, 2000; Hidayat, 2018; Musa et al., 2022; Putri, 2022); serta (iii) dalam sebagian rujukan juga disebut terkait dengan ketiadaan hak suara (Aisah et al., 2022).

Meskipun demikian, ada literatur yang mendiskusikan kemungkinan rekayasa "preference shares" dalam struktur pembiayaan ekuitas yang Sharīʿah-compliant dengan kondisi yang tepat, terutama dalam konteks venture capital dan instrumen partisipatif tanpa dividen yang dijanjikan secara kontraktual (Ilyas, 2016; Siswanto et al., 2022). Karena itu, secara praktik, penilaian kepatuhan syariah untuk struktur saham bertingkat memerlukan kehati-hatian dan rujukan pada tata kelola serta otoritas syariah yang relevan, sementara preferred stock konvensional dengan dividen tetap dan privilege klaim tetap menjadi bentuk yang paling banyak ditolak dalam literatur yang ada (Aisah et al., 2022; Hidayat, 2018; Purnamasari, 2014).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aisah, N., Sholahuddin, M., & Rahmawati, S. D. (2022). Sharia and conventional stock investment. Journal of Business and Management Studies, 4(2), 464–476. https://doi.org/10.32996/jbms.2022.4.2.34

Almonifi, Y. S. A., & Bhosle, V. K. (2023). The relationship between performance indicators and share prices of companies listed on sharia indices: A case study of S&P BSE 500 sharia index. Indonesian Journal of Islamic Economics Research, 5(1), 48–61. https://doi.org/10.18326/ijier.v5i1.9445

Andiansyah, F., Hanafi, S. M., Haryono, S., & Wau, T. (2022). The influence of Islamic financial instruments on Indonesia's economic growth: An autoregressive distributed lag approach. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 14(2), 246. https://doi.org/10.24235/amwal.v14i2.11826

Choudhury, M. A. (2000). The nature of Islamic socio‐scientific inquiry: Theory and application to capital markets. International Journal of Social Economics, 27(1), 62–85. https://doi.org/10.1108/03068290010306462

Fitria, A., Nanda, T. S. F., & Nurman, D. P. (2021). Student investor's attentiveness in Islamic stocks. Jurnal Investasi Islam, 6(1), 58–77. https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2968

Hidayat, F. (2018). Studi komparasi kinerja saham syariah dan non syariah dalam menentukan nilai optimal portofolio saham. Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik), 10(2), 113–129. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i2.202

Ilyas, R. (2016). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(1), 35. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695

Ilyas, R. (2017). Time value of money dalam perspektif hukum Islam. Al-Adalah, 14(1), 157. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1991

Lestari, K. T., & Rosyada, M. (2024). Comparative analysis of share index movements due to the impact of the Covid-19 pandemic on the JCI and JII indexes in Indonesia. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 13(1), 71–80. https://doi.org/10.21831/nominal.v13i1.64205

Musa, A., Khalidin, B., Furqani, H., Ibrahim, A., & IS, N. (2022). Exploring determinants of saving and financing aspects in Islamic banks: An insight from Indonesia. Asian Economic and Financial Review, 12(8), 604–626. https://doi.org/10.55493/5002.v12i8.4565

Mustafida, R., & Fauziah, N. N. (2021). Implementing ESG concept in sharia stock screening process. Hasanuddin Economics and Business Review, 5(1), 1. https://doi.org/10.26487/hebr.v5i1.2549

Purnamasari, S. (2014). Time value of money perspektif syariah. Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 36. https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.135

Putri, I. R. (2022). Praktik saham syariah dan kasus spekulasi saham dalam keuangan Islam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 7(2), 1–7. https://doi.org/10.37673/jebi.v7i2.2167

Siswanto, R., Pramono, S. E., & Ismal, R. (2022). Financial performance, macroeconomics, and systematic risk on Islamic stocks of manufacturing entities. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 10(1), 75–88. https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.310

Suwandi, E. D. (2020). Analisis perkembangan Bursa Efek Indonesia dan saham syariah di Indonesia periode 2013–2018. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 9(2), 160–169. https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.626

T, A. E. Z. (2011). Gagasan, tantangan dan prospek investasi syariah dalam pertarungan politik ekonomi global. Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam, 4(2), 44–58. https://doi.org/10.30631/nf.v4i2.1265

Tee, L.-T., & Kew, S.-R. (2019). Risk, business cycles and financial crises: Evidence from Islamic and conventional stocks. Jurnal Pengurusan, 56. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2019-56-04

The influence of macroeconomics factors and political risk on the sukuk market development in selected GCC countries: A panel data analysis. (2019). Jurnal Ekonomi Malaysia, 53(2). https://doi.org/10.17576/jem-2019-5302-15

Wahyuni, E. S. (2015). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan perkembangan saham syariah di Indonesia. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 3(2). https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i2.147

Zamilah, A. (2023). Performance of Islamic equity fund in Indonesia and Malaysia. Journal on Education, 5(3), 7992–8005. https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1589