01111 - Saham Biasa dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Fiqh Muamalah dan Pasar Modal Syariah

Abstract

Common stock is a securities instrument representing ownership participation in a company, granting holders voting rights and variable dividends. This article examines common stock from the perspective of Islamic economics (fiqh muamalah), analyzing its definition, characteristics, and legal status within the Islamic normative framework. Using a qualitative literature review approach, this study identifies that common stock is conceptually aligned with the principles of musyarakah/syirkah (partnership), where shareholders participate in profit-sharing without guarantee of fixed returns. The variable dividend character of common stock is considered more consistent with Islamic profit-sharing principles compared to preferred stock, which tends to feature fixed dividends potentially categorized as riba. The permissibility of common stock investment is affirmed conditionally, based on the general principle that muamalah transactions are permissible unless prohibited by a specific dalil, and is reinforced by DSN-MUI Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 on Islamic Capital Markets. Nevertheless, scholarly differences of opinion remain, particularly regarding transaction mechanisms and issuer compliance with sharia principles.

Keywords: common stock, Islamic economics, fiqh muamalah, musyarakah, Islamic capital market

________________________________________

Abstrak

Saham biasa merupakan instrumen surat berharga yang merepresentasikan penyertaan kepemilikan pada perusahaan, memberikan hak suara dan dividen tidak tetap kepada pemegangnya. Artikel ini mengkaji saham biasa dari perspektif ekonomi Islam (fiqh muamalah) dengan menelaah definisi, karakteristik, dan status hukumnya dalam kerangka normatif Islam. Melalui pendekatan kajian literatur kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa saham biasa secara konseptual selaras dengan prinsip musyarakah/syirkah (kemitraan), di mana pemegang saham berpartisipasi dalam pembagian hasil usaha tanpa jaminan imbal hasil yang bersifat tetap. Karakter dividen tidak tetap pada saham biasa dinilai lebih konsisten dengan prinsip bagi hasil dalam Islam dibandingkan saham preferen yang cenderung memiliki dividen tetap yang berpotensi dikategorikan sebagai riba. Kebolehan investasi saham biasa dikukuhkan secara bersyarat, berdasarkan kaidah umum muamalah yang membolehkan transaksi selama tidak ada dalil yang melarang, serta diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di kalangan ulama masih ada, khususnya terkait mekanisme transaksi dan kepatuhan emiten terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: saham biasa, ekonomi Islam, fiqh muamalah, musyarakah, pasar modal syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Perkembangan pasar modal global yang pesat telah mendorong para ekonom dan ulama muslim untuk mengkaji berbagai instrumen keuangan dari sudut pandang syariah. Salah satu instrumen yang paling lazim diperdagangkan di bursa efek adalah saham biasa (common stock), yakni surat berharga kepemilikan perusahaan dengan hak suara dan dividen tidak tetap. Instrumen ini menjadi objek kajian penting dalam diskursus ekonomi Islam karena menyentuh sejumlah prinsip fundamental fiqh muamalah, seperti kepemilikan, kemitraan usaha, pembagian hasil, dan larangan riba.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan pasar modal syariah telah mendapat legitimasi normatif melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa ini menjadi pijakan utama dalam menilai kebolehan berbagai instrumen, termasuk saham biasa, yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Artikel ini bertujuan memaparkan secara sistematis kedudukan saham biasa dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup: (1) definisi dan hakikat saham biasa dalam kerangka fiqh muamalah; (2) karakteristik saham biasa yang relevan secara syariah; (3) status hukum dan batas kebolehannya; (4) perbandingannya dengan saham preferen dari sudut pandang syariah; serta (5) catatan atas perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan ulama.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur (library research) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Sumber-sumber yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, kajian hukum ekonomi syariah, dan fatwa lembaga otoritatif yang relevan dengan topik saham biasa dalam perspektif ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengklasifikasikan temuan berdasarkan aspek definisi, karakteristik, status hukum, dan perbedaan pendapat ulama.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Saham Biasa dalam Kerangka Ekonomi Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam (fiqh muamalah), saham biasa (common stock) dapat dipahami sebagai surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal/kepemilikan pada perusahaan, sehingga pemegangnya berposisi sebagai pihak yang ikut memiliki perusahaan dan berhak atas hasil usaha perusahaan (dividen) (Fauziah & Ibrahim, 2022; Nurhasanah et al., 2024; Wahyudi et al., 2021). Literatur pasar modal juga menegaskan bahwa saham biasa merupakan bentuk penyertaan kepemilikan terhadap suatu perusahaan (Adam, 2020), dan dalam konteks investasi saham, saham dipahami sebagai bukti penyertaan modal yang memberi hak kepada pemegang saham untuk memperoleh bagian hasil usaha (dividen) (Hisniati et al., 2023; Wahyudi et al., 2021).

Selaras dengan karakteristik pokoknya, saham biasa yang ditekankan dalam sumber-sumber tersebut memiliki tiga karakter utama, yaitu: (i) instrumen kepemilikan perusahaan; (ii) memiliki hak kontrol/hak suara (voting right) sebagai konsekuensi kepemilikan; dan (iii) dividen tidak bersifat tetap karena bergantung pada laba dan kebijakan pembagian laba perusahaan (Adam, 2020; Fadilla & Khalidin, 2021; Nurhasanah et al., 2024).

3.2 Karakteristik Saham Biasa yang Relevan secara Syariah

3.2.1 Bukti Kepemilikan (Penyertaan Modal) dan Hak atas Hasil Usaha

Saham, termasuk saham biasa, diposisikan sebagai surat bukti kepemilikan perusahaan (Fauziah & Ibrahim, 2022; Hisniati et al., 2023), dan pemegang saham dipandang memiliki hak atas bagian laba perusahaan dalam bentuk dividen (Fauziah & Ibrahim, 2022; Wahyudi et al., 2021). Dengan demikian, secara konseptual saham biasa melekat pada logika penyertaan modal dan pembagian hasil usaha, bukan kepastian imbal hasil di muka (Hisniati et al., 2023; Nurhasanah et al., 2024; Wahyudi et al., 2021).

3.2.2 Hak Suara/Hak Kontrol (Voting Right)

Saham biasa disebut memiliki hak suara (voting right) sebagai bagian dari hak kepemilikan (Fadilla & Khalidin, 2021). Dalam diskursus kemitraan (syirkah/musyarakah), kontribusi modal juga dikaitkan dengan hak mengawasi/berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara proporsional (voting right) (HS et al., 2014). Karena itu, pengaitan "hak suara" pada saham biasa dapat dijelaskan sebagai konsekuensi dari status pemegang saham sebagai pihak yang ikut memiliki perusahaan (Fadilla & Khalidin, 2021; HS et al., 2014).

3.2.3 Dividen Tidak Tetap (Variable Dividend) dan Basis Bagi Hasil

Sumber yang membandingkan saham biasa dan saham istimewa/preferen menegaskan bahwa tidak ada jaminan kepastian besarnya dividen bagi pemegang saham biasa; dividen dapat berfluktuasi sesuai kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Nurhasanah et al., 2024). Sebaliknya, karakter "dividen tetap" pada saham istimewa/preferen dipandang bermasalah karena dapat dikategorikan sebagai riba (Nurhasanah et al., 2024). Dengan demikian, aspek dividen tidak tetap pada saham biasa justru lebih mudah dipahami sebagai konsisten dengan prinsip bagi hasil/berbagi risiko yang sering dipakai sebagai justifikasi kebolehan investasi syariah (Hisniati et al., 2023; Nurhasanah et al., 2024; Wahyudi et al., 2021).

3.3 Status dan Batas Kebolehan Saham Biasa dalam Ekonomi Islam

3.3.1 Prinsip Umum Muamalah: Kebolehan Bersyarat

Dalam kaidah fiqh muamalah, hukum asal transaksi adalah boleh sampai ada dalil yang melarang (Mujibatun, 2013). Prinsip ini menjadi landasan argumentasi bahwa instrumen modern seperti saham dapat diterima sepanjang memenuhi batasan syariah (Hisniati et al., 2023; Mujibatun, 2013; Wahyudi et al., 2021).

3.3.2 Kebolehan Saham sebagai Bentuk Kemitraan (Syirkah/Musyarakah) dan Jual Beli yang Sah

Sejumlah kajian hukum ekonomi syariah tentang investasi saham menyatakan bahwa transaksi saham dapat dipahami mengandung unsur musyarakah/syirkah (kemitraan) (Hisniati et al., 2023; Nurhasanah et al., 2024; Wahyudi et al., 2021). Bahkan terdapat kajian yang menyebut praktik transaksi saham dinilai menggunakan akad bai' al-musawamah dan merujuk pada musyarakah/syirkah, serta dinyatakan selaras dengan Fatwa DSN-MUI dalam konteks pasar modal selama memenuhi prinsip syariah (Hisniati et al., 2023; Nurhasanah et al., 2024). Perspektif hukum Islam terhadap pasar modal syariah juga mengutip pandangan Wahbah al-Zuhaili bahwa bermuamalah dengan transaksi saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai porsi sahamnya (Irfansyah, 2023).

3.3.3 Penegasan Standar Indonesia: Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003

Kajian tentang metodologi dan dalil fatwa menyebutkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 menjadi pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal (Setiawan & Faozan, 2021), dan ada kajian yang menyebut fatwa tersebut bertanggal 4 Oktober 2003 (Rasimin, 2010). Dalam konstruksi ini, kebolehan aktivitas pasar modal syariah dipagari oleh prinsip tidak melanggar ketentuan syariah, misalnya bebas dari unsur ribawi dan kecurangan (Rasimin, 2010; Setiawan & Faozan, 2021).

3.4 Mengapa Saham Biasa Lebih Dekat dengan Kriteria Saham Syariah dibanding Saham Preferen

Sumber-sumber tentang pasar modal syariah menyatakan bahwa saham syariah adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang memenuhi kriteria, dan secara eksplisit "tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa" (Liana et al., 2022; Nurhasanah et al., 2024). Rumusan ini juga dikaitkan langsung dengan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 (Hirsanuddin et al., 2022; Liana et al., 2022).

Karena saham preferen/istimewa lazim dilekatkan dengan hak-hak istimewa, misalnya dividen tetap dan prioritas tertentu, maka literatur yang sama menilai adanya keuntungan tetap/dividen tetap pada saham istimewa dapat masuk kategori riba yang dilarang (Nurhasanah et al., 2024), dan saham preferen dipaparkan memiliki fitur "dividen tetap" (Fadilla & Khalidin, 2021; Irfansyah, 2023). Dengan demikian, secara normatif, saham biasa yang dividennya tidak tetap lebih mudah diposisikan selaras dengan pagar "tidak memiliki hak istimewa" dan menghindari problem riba yang dikaitkan dengan dividen tetap (Fadilla & Khalidin, 2021; Liana et al., 2022; Nurhasanah et al., 2024).

3.5 Catatan Khilafiyah (Perbedaan Pendapat) yang Perlu Diakui

Walaupun banyak kajian menyimpulkan kebolehan saham dengan syarat, sebagian literatur fiqh kontemporer mencatat adanya perbedaan pendapat ulama tentang jual beli saham: ada yang mengharamkan dengan argumentasi seperti problem objek yang tidak tampak (ru'yatul mabi'), tidak adanya serah-terima (qabd), serta anggapan fluktuasi saham mirip judi (Hisniati et al., 2023). Di sisi lain, kajian lain menegaskan kebolehan saham selama emiten dan mekanisme transaksinya memenuhi prinsip syariah serta terhindar dari unsur maysir/gharar dan praktik terlarang (Irfansyah, 2023; Nurhasanah et al., 2024; Rasimin, 2010).

Artinya, dalam ekonomi Islam, pembahasan "saham biasa" tidak berhenti pada definisi instrumennya, tetapi juga menyangkut kepatuhan emiten dan mekanisme perdagangan terhadap batas-batas syariah sebagaimana dibahas dalam literatur dan fatwa (Hisniati et al., 2023; Nurhasanah et al., 2024; Rasimin, 2010).

________________________________________

4. Kesimpulan

Saham biasa menurut ekonomi Islam adalah surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan/penyertaan modal pada perusahaan, yang memberi pemegangnya hak kontrol/hak suara sebagai konsekuensi kepemilikan (Fadilla & Khalidin, 2021; HS et al., 2014), serta hak atas dividen yang tidak tetap karena bergantung pada laba dan keputusan pembagian laba perusahaan (Nurhasanah et al., 2024; Wahyudi et al., 2021).

Secara normatif, saham biasa dapat dikategorikan sebagai instrumen yang lebih selaras dengan prinsip ekonomi Islam dibandingkan saham preferen, mengingat karakter dividennya yang tidak tetap konsisten dengan logika bagi hasil (profit-loss sharing) dalam akad musyarakah/syirkah. Kebolehan investasi saham biasa ditopang oleh kaidah umum muamalah, rujukan pada akad musyarakah, pandangan ulama seperti Wahbah al-Zuhaili, serta Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003.

Meskipun demikian, kebolehan tersebut bersifat kondisional dan tidak mutlak. Perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan ulama tetap perlu diakui, dan aspek kepatuhan emiten serta mekanisme transaksi terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar, menjadi syarat yang tidak dapat diabaikan dalam praktik investasi saham biasa yang benar-benar bernilai syar'i.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adam, P. (2020). Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum ekonomi syariah. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 216–242. https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923

Fadilla, F., & Khalidin, B. (2021). The effect of SBI levels on price stability sharia shares in sharia capital market according to the perspective of syirkah. Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 11(2), 145. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i2.8431

Fauziah, H. M., & Ibrahim, M. A. (2022). Investasi saham syariah dalam perspektif fikih muamalah. Jurnal Riset Perbankan Syariah, 113–118. https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1573

Hirsanuddin, H., Pancaningrum, R. K., & Atsar, A. (2022). Penerapan kaidah maqashid syariah dalam merger bank syariah badan usaha milik negara. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 10(1), 98–113. https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.988

Hisniati, S. B., Priyadi, M. D., Herol, H., Rivaldino, & Ulum, M. (2023). Hukum ekonomi syariah. Jurnal Pelita Nusa, 3(1), 28–40. https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.33

HS, N., Fuad, Z. A., & Yusuf, M. (2014). Analisis tindakan perataan laba dalam meraih keuntungan perusahaan ditinjau menurut etika ekonomi Islam. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(2), 156. https://doi.org/10.22373/share.v3i2.1342

Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian sengketa pasar modal dalam memberikan referensi perencanaan investasi saham sebagai bagian dari perlindungan terhadap investor dalam perspektif hukum Indonesia melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan. Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(12), 1224–1240. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i12.715

Liana, V., Silalahi, P. R., & Ayuni, P. (2022). Program yuk nabung saham terhadap minat investasi pada kelompok UKM di Kota Medan Sumatera Utara. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 4(2). https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1979

Mujibatun, S. (2013). Prospek ekonomi syari'ah melalui produk mudarabah dalam memperkuat sektor riil. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 141–154. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.776

Nurhasanah, C., Adzkiya, U., & Nurasikin, A. (2024). Pasar modal: Investasi saham di Bursa Efek Indonesia perspektif hukum ekonomi syari'ah. Cendekia Inovatif dan Berbudaya, 2(1), 94–109. https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558

Rasimin, R. (2010). Pengembangan usaha melalui modal ventura: Solusi alternatif dalam perspektif Islam. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1(2), 303. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.303-321

Setiawan, W., & Faozan, A. (2021). Investasi saham di Bursa Efek Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah. Eksis Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 12(2), 209. https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.268

Wahyudi, M., Fani, D., & Pratiwi, I. (2021). Perspektif hukum ekonomi syariah dalam investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Jurnal At-Tabayyun: Hukum Umum dan Hukum Agama, Ekonomi, dan Pendidikan, 4(2), 87–101. https://doi.org/10.62214/jat.v4i2.69