01082 - Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual Dan Solusi

ABSTRAK

Pengangguran terselubung (disguised unemployment) merupakan kondisi ketika seseorang secara formal bekerja tetapi produktivitasnya sangat rendah atau tidak berkontribusi signifikan terhadap output. Artikel ini bertujuan mengkaji fenomena pengangguran terselubung dalam kerangka ekonomi Islam secara konseptual, meliputi definisi, karakteristik, diagnosis penyebab, serta arah solusi yang ditawarkan oleh literatur ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) terhadap berbagai sumber primer dan sekunder dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengangguran terselubung dipandang serius dalam ekonomi Islam karena (1) menyembunyikan pemborosan kapasitas sumber daya manusia, (2) bertentangan dengan etika produktivitas kerja yang menjadi mandat Islam, dan (3) mencerminkan lemahnya orientasi sektor riil dan ketidakadilan struktural dalam sistem ekonomi. Solusi yang ditawarkan meliputi: reorientasi pembiayaan ke sektor riil, penguatan skema bagi hasil (profit and loss sharing/PLS), penghindaran praktik hilah, serta optimalisasi instrumen sosial Islam seperti zakat, waqf, qard hasan, bayt al-mal, dan CSR untuk pemberdayaan produktif. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan wacana ekonomi Islam dalam menangani problem ketenagakerjaan kontemporer.

Kata kunci: Pengangguran terselubung, ekonomi Islam, sektor riil, profit and loss sharing, instrumen sosial Islam

________________________________________

ABSTRACT

Disguised unemployment refers to a condition in which a person is formally employed but contributes very little or negligibly to productive output. This article aims to examine the phenomenon of disguised unemployment within the conceptual framework of Islamic economics, covering its definition, characteristics, causal diagnosis, and proposed solutions as offered by Islamic economic literature. The method employed is a literature review of primary and secondary sources in the field of Islamic economics and finance. The findings indicate that disguised unemployment is regarded as a serious concern in Islamic economics because (1) it conceals the wastage of human resource capacity, (2) it contradicts the Islamic mandate for productive work ethics, and (3) it reflects a weak real-sector orientation and structural injustice within the economic system. Proposed solutions include: reorienting financing toward the real sector, strengthening profit and loss sharing (PLS) schemes, avoiding hilah (legal stratagems), and optimizing Islamic social instruments such as zakat, waqf, qard hasan, bayt al-mal, and CSR for productive empowerment. This article contributes to the development of Islamic economic discourse in addressing contemporary employment challenges.

Keywords: Disguised unemployment, Islamic economics, real sector, profit and loss sharing, Islamic social instruments

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu problema ekonomi yang paling kompleks dan multidimensional. Di antara berbagai bentuk pengangguran, pengangguran terselubung (disguised unemployment) sering kali luput dari perhatian karena secara statistik tersembunyi di balik angka penyerapan tenaga kerja yang tampak normal. Kondisi ini terjadi ketika seseorang secara formal memiliki pekerjaan, namun kontribusi produktifnya sangat rendah sehingga keberadaannya dalam pasar kerja tidak mencerminkan pemanfaatan kapasitas yang sesungguhnya.

Dalam konteks ekonomi Islam, persoalan ketenagakerjaan—termasuk produktivitas dan distribusi kerja—tidak dapat dilepaskan dari kerangka nilai (value-bound framework) yang bersumber pada al-Qur'an, Sunnah, dan pengembangan melalui fikih/ijtihad. Ekonomi Islam memposisikan kerja bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sebagai bentuk ibadah dan manifestasi kemandirian yang bermartabat. Oleh karena itu, kondisi "bekerja namun tidak produktif" yang menjadi ciri khas pengangguran terselubung perlu ditelaah secara mendalam dalam bingkai normatif dan operasional ekonomi Islam.

Artikel ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) Mengapa pengangguran terselubung dipandang sebagai persoalan serius dalam ekonomi Islam? dan (2) Solusi apa yang dapat ditawarkan oleh kerangka ekonomi Islam untuk mengatasi fenomena tersebut? Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan wacana ekonomi Islam yang lebih responsif terhadap tantangan ketenagakerjaan kontemporer.

________________________________________

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat konseptual-deskriptif. Sumber-sumber yang dikaji meliputi jurnal internasional bereputasi dalam bidang ekonomi Islam, keuangan Islam, dan ketenagakerjaan, yang diperoleh dari berbagai basis data akademik. Proses analisis dilakukan melalui identifikasi tema, sintesis argumen, dan penyusunan kerangka konseptual yang koheren tentang pengangguran terselubung dalam perspektif ekonomi Islam.

________________________________________

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Definisi dan Karakteristik Pokok Pengangguran Terselubung

Secara umum, pengangguran terselubung dipahami sebagai situasi ketika seseorang "terlihat bekerja" (secara formal memiliki pekerjaan atau terserap dalam suatu kegiatan), tetapi kontribusi produktifnya sangat rendah sehingga tambahan tenaga kerja tersebut tidak meningkatkan output secara berarti. Dalam literatur ekonomi, fenomena ini kerap dibahas berdekatan dengan underemployment (setengah menganggur) dan rendahnya jam kerja/produktivitas efektif, sehingga pasar kerja tampak "menyerap" tenaga kerja, padahal kapasitas produktifnya tidak termanfaatkan secara memadai (Calder, 2016; Iskandar et al., 2020). Dalam konteks sektor pertanian, disguised unemployment juga dikaitkan dengan pekerjaan musiman: tenaga kerja terserap saat musim puncak namun kekurangan pekerjaan produktif pada musim sepi, sehingga banyak tenaga kerja "ada" tetapi tidak produktif sepanjang waktu (Olanrewaju & Ahamad, 2021).

Dalam ekonomi Islam, istilah disguised unemployment tidak selalu dibakukan sebagai kategori fikih tertentu; namun isu "tenaga kerja yang tidak termanfaatkan/produktif" tetap relevan karena ekonomi Islam memposisikan persoalan ekonomi—termasuk kerja, produktivitas, dan distribusi—di bawah kerangka nilai (value-bound) yang bersumber pada al-Qur'an, Sunnah, dan pengembangan melalui fikih/ijtihad (Abdullahi & Gupta, 2022; Esavi et al., 2022). Bahkan, disguised unemployment dinilai "paling buruk bagi masyarakat" bila hadir dalam proporsi besar, karena ia menyembunyikan pemborosan sumber daya manusia di balik status "bekerja" (Iskandar et al., 2020).

3.2 Kerangka Normatif Ekonomi Islam: Kerja, Produktivitas, dan Maslahah

Kerangka ekonomi Islam dipahami sebagai gabungan disiplin ekonomi dan fikih muamalah, dengan rujukan utama pada al-Qur'an dan hadis/Sunnah (Abdullahi & Gupta, 2022; Furqani & Wahid, 2015). Dalam kerangka ini, tujuan ekonomi tidak dipersempit menjadi orientasi uang/pertumbuhan semata, melainkan diarahkan pada kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik melalui ukhuwah, keadilan sosial-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual (Soumadi & Smadi, 2023). Literatur tentang ekonomi dan keuangan Islam juga menempatkan socioeconomic justice sebagai tema sentral, mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan sekaligus kesempatan (Supriatna et al., 2020).

Sejalan dengan itu, pengembangan keuangan Islam dipandang seharusnya melampaui sekadar memenuhi "standar legal minimum" dan diarahkan pada pembangunan bermakna, keadilan sosio-ekonomi, serta promosi employment and stability (Atbani, 2007). Catatan tentang inovasi versus replikasi dalam kepatuhan syariah juga menegaskan bahwa nilai tawar ekonomi/keuangan Islam adalah menghubungkan keuangan dengan ekonomi riil, komersialitas yang bermanfaat publik, serta komitmen etika-moral—yang muncul sebagai respons atas krisis, inflasi, depresi, dan pengangguran yang dinilai melekat pada sistem keuangan kapitalis (Othman et al., 2021).

Dari sisi etika kerja, sebagian literatur menegaskan bahwa Islam memandatkan kerja sebagai bentuk ibadah dan menekankan kemandirian melalui kerja; kerja diposisikan sebagai kewajiban untuk memungkinkan dinamika produksi-konsumsi (tidak ada konsumsi tanpa produksi) (Rahman, 2016). Dalam nada yang konsisten, pembahasan tentang mudharabah menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan perolehan penghasilan yang "legitim" tanpa menciptakan sesuatu yang layak sebagai imbal balik atau tanpa keterlibatan faktor produksi seperti kerja/aktivitas kewirausahaan (Pitluck, 2024). Kerangka nilai ini penting karena disguised unemployment pada hakikatnya adalah kerja yang "secara formal ada" namun secara produktif sangat lemah, sehingga bertentangan dengan semangat keterkaitan penghasilan—nilai tambah—aktivitas produktif (Pitluck, 2024; Rahman, 2016).

Namun terdapat nuansa penting dalam literatur: kajian tentang pergeseran paradigma waqf mencatat adanya pandangan (yang dikutipnya) bahwa "tidak ditemukan rujukan" eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah mengenai pengangguran atau penjaminan full employment dalam ekonomi Islam (Otu, 2019). Catatan ini menunjukkan bahwa sebagian perdebatan berada pada tingkat "teks eksplisit" versus "tujuan moral-sosial" ekonomi Islam. Meski demikian, literatur yang sama menegaskan relevansi sektor ketiga (di luar mekanisme pasar) dalam konsepsi kerja/aktivitas sosial yang patut diakui secara formal dalam ekonomi Islam (Otu, 2019), sementara literatur lain menekankan mandat kerja, keadilan, dan tujuan pembangunan yang mencakup penciptaan kerja (Atbani, 2007; Pitluck, 2024).

3.3 Mengapa Disguised Unemployment Menjadi Problem Serius dalam Ekonomi Islam?

3.3.1 Pemborosan (Wastage) dan Underutilisasi Sumber Daya Manusia

Literatur ekonomi Islam menolak pemborosan sumber daya: dalam pembahasan tentang vintage capital dan obsolescence, ditegaskan bahwa pemborosan sumber daya karena obsolescence ekonomi "tidak diperbolehkan" dalam sistem Islam dan pada akhirnya menurunkan kesejahteraan sosial (Pattnaik & Panda, 2025). Studi yang sama mengaitkan proses teknik baru/obsolescence dengan pengangguran dan "underutilization of the resources and the capacity" (Pattnaik & Panda, 2025). Sementara itu, kajian tentang peran bank Islam dalam pembangunan ekonomi menyebutkan bahwa kontribusi tersebut dicapai melalui "optimal use of economic resources and not squandering them", peningkatan kapasitas produksi dan pemanfaatan yang baik, serta perhatian pada "human element" termasuk pengurangan pengangguran (Swastika & Tobibatussaadah, 2019). Temuan tentang prinsip moral ekonomi Islam untuk pembangunan berkelanjutan juga memasukkan "avoiding wastage" sebagai faktor yang dipengaruhi oleh nilai moral, distribusi adil, larangan bunga, dan penguatan kemitraan (Setiawan & Busthomi, 2023).

Dengan demikian, disguised unemployment dapat dipahami sebagai bentuk underutilization tenaga kerja (tenaga kerja ada tetapi tidak efektif menghasilkan output), yang secara konseptual dekat dengan problem pemborosan/ketidakoptimalan pemanfaatan sumber daya yang dikritik dalam literatur ekonomi Islam (Pattnaik & Panda, 2025; Setiawan & Busthomi, 2023).

3.3.2 Masalah Keadilan dan Martabat Kerja

Kerangka ekonomi Islam menempatkan keadilan sosial-ekonomi dan tujuan kemanusiaan sebagai orientasi utama, bukan output semata (Soumadi & Smadi, 2023; Supriatna et al., 2020). Selain itu, gagasan bahwa penghasilan yang sah seharusnya terkait dengan aktivitas produktif (kerja/kewirausahaan) memberi landasan etis untuk mengkritik struktur kerja yang "sekadar formal" namun minim kontribusi produktif (Pitluck, 2024; Rahman, 2016). Jika suatu sistem menyerap tenaga kerja dalam posisi yang tidak produktif atau tidak berkembang keterampilannya, maka hal itu problematik terhadap agenda pembangunan bermakna dan keadilan kesempatan yang ditekankan literatur ekonomi/keuangan Islam (Othman et al., 2021; Supriatna et al., 2020).

3.4 Diagnosis Penyebab Disguised Unemployment dalam Pembacaan Ekonomi Islam

3.4.1 Kesenjangan antara Sektor Keuangan dan Sektor Riil

Literatur tentang praktik ekonomi Islam di Indonesia mengkritik bahwa implementasi ekonomi Islam sering "masih didominasi sektor finansial", padahal ekonomi Islam mencakup sektor riil dan sektor riil disebut sebagai fokus implementasi utama (Furqani & Wahid, 2015). Catatan tentang kepatuhan syariah juga menekankan aspirasi agar pembiayaan terkait dengan ekonomi riil dan aktivitas komersial yang bermanfaat publik (Othman et al., 2021). Dalam perspektif ini, disguised unemployment dapat muncul ketika struktur ekonomi lebih condong pada transaksi finansial dan kurang mendorong ekspansi aktivitas produksi riil yang menyerap dan memanfaatkan tenaga kerja secara produktif (Furqani & Wahid, 2015; Othman et al., 2021).

3.4.2 Pembiayaan yang Meniru Utang Berbunga dan Risiko Inefisiensi

Sejumlah literatur menyoroti kritik bahwa produk perbankan syariah dapat menyerupai praktik konvensional dan bahkan mengandung bunga "dalam bentuk terselubung" melalui mark-up/komisi (Jamie, 2016), atau dipandang sebagai hilah/hiyal (legal stratagem) yang memenuhi "form" tetapi dipersoalkan "substance"-nya (Alkali & Buang, 2015). Kritik terhadap markup-based financing juga menyatakan bahwa perubahan kadang hanya menyederhanakan prosedur akuntansi sementara konsep "money borrowing" terselubung tetap ada (Jusoh & Khalid, 2013).

Dari sisi teori efisiensi, kajian pendekatan Islam terhadap sistem moneter memodelkan bahwa pengenalan suku bunga uang/credit market dapat menurunkan kesejahteraan dan memunculkan inefisiensi/nonoptimalitas, serta menyimpulkan kebutuhan meniadakan kontrak uang berbunga tetap dan menawarkan profit sharing di sektor produksi (Ullah, 2023). Kajian lain menegaskan bahwa ekonomi yang "debt-ridden" bukan tujuan syariah karena mempercepat distribusi yang tidak adil, konsentrasi kekayaan, inflasi, dan gangguan ekonomi; solusi yang ditekankan adalah joint ventures melalui mudharabah atau musharakah serta filantropi sebagai pelengkap mekanisme pasar (Kalkavan et al., 2021). Di Nigeria, tingginya bunga dipandang mengeksploitasi dan menekan investasi sehingga berkorelasi dengan pengangguran (Zawawi & Akbar, 2021).

Walaupun referensi-referensi tersebut tidak selalu menyebut disguised unemployment secara eksplisit, rangkaian argumen mereka mengaitkan "bunga/utang" dengan inefisiensi, lemahnya produktivitas, dan hambatan investasi riil—kondisi yang dapat memperkuat penyerapan kerja yang tidak produktif dan lemahnya penciptaan kerja produktif (Ullah, 2023; Zawawi & Akbar, 2021).

3.4.3 Perubahan Teknologi, Obsolescence, dan Pelepasan Faktor Produksi

Pembahasan tentang obsolescence ekonomi dalam ekonomi Islam menyoroti bahwa teknik baru tidak selalu menyerap kembali unit faktor produksi yang dilepaskan oleh teknik lama, sehingga menimbulkan pengangguran dan underutilisasi kapasitas (Pattnaik & Panda, 2025). Ini relevan karena disguised unemployment sering terkait dengan ketidakcocokan struktur produksi/organisasi kerja: tenaga kerja tetap "dipertahankan" namun tidak terserap produktif oleh teknologi/struktur baru (Pattnaik & Panda, 2025).

3.4.4 Masalah Kelembagaan dan Kualitas Tenaga Kerja

Kajian tentang pengembangan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia dengan pendekatan maslahah al-mursalah menyebut problem ketenagakerjaan dipengaruhi oleh faktor seperti rendahnya keterampilan, ketidakpastian mekanisme pasar, distribusi tenaga kerja yang tidak merata, dan implementasi sistem yang masih jauh dari konsep fikih ijarah (Ali, 2020). Di sisi pembiayaan mikro/daerah, kajian tentang layanan keuangan syariah untuk pemberdayaan lokal menekankan pembentukan karakter kewirausahaan dan pembiayaan sektor riil (barang/jasa) terutama usaha mikro-kecil sebagai "mesin ekonomi riil" yang penting (Khan, 2013). Kesenjangan keterampilan dan kelembagaan semacam ini dapat mendorong situasi "bekerja namun tidak produktif" bila pekerjaan tidak disertai penguatan kapabilitas, akses modal produktif, dan struktur insentif yang adil (Ali, 2020; Khan, 2013).

3.5 Respons dan Solusi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Solusi ekonomi Islam terhadap disguised unemployment—berdasarkan sintesis literatur—cenderung bergerak pada dua sumbu: (i) menguatkan penciptaan kerja produktif melalui sektor riil dan kemitraan berbagi risiko; (ii) memperluas instrumen sosial (zakat, waqf, qard hasan, bayt al-mal, CSR) untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas.

3.5.1 Reorientasi ke Sektor Riil dan Pembiayaan Produktif

Literatur tentang praktik ekonomi Islam di Indonesia menegaskan ekonomi Islam tidak hanya sektor keuangan, tetapi juga sektor riil; dan sektor riil diposisikan sebagai fokus implementasi utama (Furqani & Wahid, 2015). Kajian tentang layanan keuangan syariah juga menekankan pembiayaan usaha yang "operating realistically" pada barang/jasa—terutama mikro-kecil—sebagai penggerak ekonomi riil dan penting karena menghindari gharar (Khan, 2013). Dalam konteks Palestina, kajian pembiayaan proyek kecil menunjukkan bahwa keterbatasan pembiayaan bank tradisional terhadap sektor produktif mendorong bank Islam masuk untuk membuka sumber pendanaan baru bagi proyek kecil, sekaligus menekankan perlunya strategi komprehensif untuk mengaktifkan peran pembiayaan proyek kecil secara finansial dan teknis (Pratama, 2023).

Dari sudut pandang disguised unemployment, fokus pada sektor riil dan proyek produktif (UMKM/proyek kecil) berfungsi sebagai kanal "konversi" tenaga kerja dari aktivitas formal berproduktivitas rendah menjadi aktivitas yang menghasilkan output dan nilai tambah yang lebih nyata (Furqani & Wahid, 2015; Khan, 2013; Pratama, 2023).

3.5.2 Penguatan Kemitraan Berbagi Risiko (Risk-Sharing) dan Skema Bagi Hasil (PLS)

Literatur menekankan bahwa PLS mendorong dukungan keuangan kepada bisnis produktif yang meningkatkan output dan menciptakan kesempatan kerja (Farhang et al., 2009). Prinsip berbagi risiko juga dipahami sebagai karakter penting ekonomi/keuangan Islam; bahkan sebuah kajian menegaskan prinsip risk sharing sebagai alternatif praktis terhadap sistem konvensional, disertai rujukan kaidah al-ghunm bi al-ghurm (keuntungan datang bersama tanggungan/liabilitas) sebagai salah satu maksim yang menjiwai keuangan Islam (El-Ghattis, 2016). Literatur lain menyatakan bahwa solusi atas dampak bunga adalah joint ventures melalui mudharabah/musharakah (Kalkavan et al., 2021), dan bahwa mudharabah dapat berfungsi sebagai alat pembiayaan berbasis keadilan, ekuitas, dan pembagian risiko yang diusulkan untuk meminimalkan pengangguran (Pitluck, 2024). Studi lain juga menyoroti mudharabah sebagai formula investasi penting yang dapat digunakan membiayai proyek produktif (misalnya peternakan) dan menyediakan kesempatan kerja (Amoumri, 2025).

Pada level praktik perbankan syariah, terdapat dorongan agar pembiayaan berbagi hasil (mudharabah/musharakah) diprioritaskan; namun temuan tentang praktik mudharabah dalam perbankan menunjukkan adanya problem rasa ketidakadilan ketika bank menerapkan revenue-sharing (berbasis laba kotor) yang dapat melemahkan motivasi pihak pengelola (Taher, 2024).

Secara sintesis, literatur mendukung bahwa risk-sharing/PLS selaras dengan penciptaan kerja produktif (melalui pembiayaan usaha riil), tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada desain kontrak yang adil dan tidak sekadar formalistik (Farhang et al., 2009; Pitluck, 2024; Taher, 2024).

3.5.3 Menjaga "Substansi" Kepatuhan Syariah dan Menghindari Hilah/Hiyal

Literatur tentang inovasi versus replikasi menegaskan kepatuhan syariah bukan sekadar pemenuhan minimalitas legal, melainkan harus memuat etika dan keterkaitan dengan ekonomi riil (Othman et al., 2021). Namun beberapa karya menyoroti adanya praktik yang dikritik sebagai "bunga terselubung" (Jamie, 2016), dan penggunaan hiyal dipahami oleh banyak pengamat sebagai "legal ruses" yang memenuhi bentuk tetapi melanggar substansi (Alkali & Buang, 2015). Kajian tentang rezim moneter berbasis maqasid al-shariah juga menegaskan perlunya menghapus kontrak kontroversial (misalnya tawarruq, bay' al-'inah, bay' al-dayn) dan bahwa ulama tidak seharusnya mengizinkan "tricks (hilah)" untuk membenarkan cara yang merusak citra keuangan Islam (Moisseron et al., 2015).

Dalam kaitannya dengan disguised unemployment, kritik formalisme ini penting karena jika lembaga keuangan syariah terjebak pada produk mirip utang berbunga, maka dorongan pembiayaan produktif dan penciptaan kerja riil dapat melemah, sehingga pasar kerja lebih rentan pada pekerjaan berproduktivitas rendah—termasuk disguised unemployment (Moisseron et al., 2015; Othman et al., 2021; Ullah, 2023).

3.5.4 Instrumen Sosial Islam: Zakat, Waqf, Qard Hasan, Bayt al-Mal, dan CSR sebagai Pemberdayaan Produktif

Model berbasis iman yang mengintegrasikan CSR, zakat, dan waqf dipaparkan sebagai kerangka pengurangan kemiskinan, pengembangan usaha, dan pemberdayaan ekonomi; implementasinya mencakup pelatihan, dukungan mikro-kredit bagi UMKM, apprenticeships, pendirian pusat inkubasi bisnis teknologi, pengembangan klaster, serta dukungan kesejahteraan bagi kelompok rentan (Mohamad & Sifat, 2017). Kajian tentang qard hasan di Aljazair menjelaskan konsep pinjaman kebajikan sebagai pemberian uang untuk mendekatkan diri pada Tuhan, penerima memanfaatkannya lalu mengembalikan jumlah yang sama; serta mendiskusikan pengalaman pengelolaan dana zakat untuk memperluas aplikasi pinjaman kebajikan dan pentingnya manajemen serta pengawasan yang ketat (Jasin et al., 2023).

Di tingkat komunitas, penelitian fenomenologis tentang bayt al-mal berbasis masjid menunjukkan masjid dapat berfungsi sebagai pusat pemberdayaan komunitas melalui pengelolaan dana sosial dan program pemberdayaan, yang efektivitasnya bergantung pada manajemen keuangan yang kuat, penghimpunan dana aktif, transparansi, serta pelatihan dan pengelolaan profesional (Setianingrum et al., 2024). Selain itu, kajian tentang waqf menekankan urgensi mengembangkan model waqf berbasis diagnosis realitas sosio-ekonomi kontemporer untuk meningkatkan standar hidup dan mendorong pembangunan sosio-ekonomi berkelanjutan; juga menegaskan peran sektor ketiga dalam ekonomi Islam, termasuk aktivitas pendukung kaum miskin yang berada "di luar pasar" dan patut diakui (Otu, 2019).

Dalam perspektif disguised unemployment, instrumen sosial ini menyediakan jalur peningkatan produktivitas (melalui pelatihan, modal mikro, inkubasi) dan jalur absorpsi tenaga kerja ke aktivitas ekonomi riil yang lebih bernilai tambah—terutama ketika sektor pasar formal tidak cukup menyediakan pekerjaan produktif (Mohamad & Sifat, 2017; Otu, 2019; Setianingrum et al., 2024).

3.5.5 Peran Kebijakan Publik dan Tata Kelola untuk Mendorong Investasi Produktif

Sebuah pembahasan tentang riba dan Keynes menekankan bahwa jika marginal efficiency of capital (MEC) rendah, investasi tidak terdorong dan ekonomi dapat stagnan dengan tingkat pengangguran lebih tinggi; karenanya pemerintah sering diharapkan melakukan intervensi untuk menstimulasi ekonomi dan menjaga MEC pada tingkat optimal (Jamie, 2016). Ini selaras dengan gagasan bahwa keberhasilan mengurangi pengangguran—termasuk bentuk terselubung—membutuhkan lingkungan investasi produktif yang memadai, bukan sekadar perubahan kontrak keuangan secara formal (Jamie, 2016; Ullah, 2023). Di sisi prinsip moral untuk pembangunan berkelanjutan, nilai moral Islam dalam aktivitas ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, larangan bunga, dan penguatan kemitraan dinilai sebagai kriteria penting; sementara pencegahan kemiskinan dan penghindaran pemborosan diposisikan sebagai faktor terdampak yang ikut menentukan keberlanjutan kesejahteraan (Setiawan & Busthomi, 2023).

________________________________________

4. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur yang telah dipaparkan, pengangguran terselubung dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan melalui empat dimensi utama.

Pertama, sebagai gejala underutilisasi tenaga kerja: tenaga kerja ada namun output/kontribusi rendah—dipandang serius karena menyembunyikan pemborosan kapasitas manusia (Iskandar et al., 2020; Pattnaik & Panda, 2025).

Kedua, sebagai masalah etika-produktif: bertentangan dengan penekanan bahwa penghasilan yang sah semestinya terkait aktivitas produktif (kerja/kewirausahaan) dan mandat kerja/kemandirian (Pitluck, 2024; Rahman, 2016).

Ketiga, sebagai masalah kebijakan dan struktur ekonomi: sering terkait lemahnya orientasi sektor riil, dominasi transaksi finansial, dan struktur pembiayaan yang berpotensi meniru utang berbunga atau menciptakan inefisiensi (Furqani & Wahid, 2015; Kalkavan et al., 2021; Othman et al., 2021; Ullah, 2023).

Keempat, arah solusi yang ditawarkan adalah menguatkan sektor riil, PLS/risk-sharing dan kemitraan yang adil, sekaligus memobilisasi instrumen sosial (zakat–waqf–qard hasan–bayt al-mal–CSR) untuk pelatihan, modal produktif, dan pemberdayaan komunitas (Farhang et al., 2009; Khan, 2013; Mohamad & Sifat, 2017; Setianingrum et al., 2024).

Artikel ini merekomendasikan agenda penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk menguji efektivitas instrumen-instrumen solusi tersebut dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim, khususnya Indonesia, yang memiliki karakteristik pasar kerja dan kelembagaan keuangan Islam yang unik.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdullahi, M. S. A., & Gupta, Y. K. (2022). Financing Agriculture in Nigeria: A Comparative Review of Roles Played by Private, Public, and International Financial Institutions and Agencies. Universal Journal of Accounting and Finance, 10(6), 925–937. https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100602

Ali, M. M. (2020). COVID-19: Reshaping the Future Direction of Islamic Finance. ICR Journal, 11(2), 341–344. https://doi.org/10.52282/icr.v11i2.788

Alkali, M. B., & Buang, A. H. (2015). Challenges in Implementing Islamic Banking and Finance in Nigeria: A Legal Insight. Jurnal Syariah, 23(1), 141–166. https://doi.org/10.22452/js.vol23no1.6

Amoumri, A. E. (2025). Towards Integrating Social and Solidarity Economy Tools into Financial and Digital Policies in Morocco to Combat Poverty and Achieve Sustainable Development. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7041452/v1

Atbani, F. M. (2007). The Prevention of Financial Crime within an Islamic Legal Framework. Economic Affairs, 27(1), 27–33. https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.2007.00706.x

Calder, R. (2016). God's Technicians: Religious Jurists and the Usury Ban in Judaism, Christianity, and Islam. European Journal of Sociology, 57(2), 207–257. https://doi.org/10.1017/s0003975616000096

El-Ghattis, N. (2016). Deconstructing Islamic Banking – History of Debates, and Steps to an Alternative Future. Foresight, 18(2), 138–155. https://doi.org/10.1108/fs-09-2015-0044

Esavi, M., Khademalizadeh, A., & Tari, F. (2022). Providing an Islamic Approach of Monetary Systems. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(2), 384–404. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2022-0050

Farhang, Mossavar-Rahmani, Hamid, & Maleki. (2009). Islamic Economics versus Market Economics: The Concept of Taxations. Chinese Business Review, 8(12). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2009.12.003

Furqani, H., & Wahid, N. A. (2015). The Foundations of Islamic Finance: Appraising the Approaches and Challenges. Global Review of Islamic Economics and Business, 1(1), 011. https://doi.org/10.14421/grieb.2013.011-02

Iskandar, A., Possumah, B. T., & Arifuddin, A. (2020). Rethinking Islamic Economic and Finance Practices in Indonesia: Some Critical Reviews. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 4(2), 81–94. https://doi.org/10.28918/ijibec.v4i2.2751

Jamie, N. (2016). Islamic Financing of the Small Projects—Palestinian Case. Economics World, 4(4). https://doi.org/10.17265/2328-7144/2016.04.002

Jasin, D., Shaarani, A. Z. B. M., Moksin, H., & Adam, M. N. A. (2023). An Understanding towards Malaysian Workers Behavioural Intention to Contribute to Cash Waqf. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 13(2). https://doi.org/10.6007/ijarafms/v13-i2/17103

Jusoh, M., & Khalid, N. (2013). A Model of Demand for Islamic Banks' Debt-based Financing Instruments. Jurnal Pengurusan, 39, 31–36. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-39-03

Kalkavan, H., Dınçer, H., & Yüksel, S. (2021). Analysis of Islamic Moral Principles for Sustainable Economic Development in Developing Society. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(5), 982–999. https://doi.org/10.1108/imefm-07-2019-0271

Khan, F. (2013). An Alternative Approach to Analysis of Consumer Behaviour: Need for Distinctive Islamic Theory. Journal of Islamic Business and Management, 3(2), 15–49. https://doi.org/10.12816/0004996

Mohamad, A., & Sifat, I. (2017). Gold vis-à-vis Money in Islam: The Case against Dinarist Movement. International Journal of Law and Management, 59(6), 977–992. https://doi.org/10.1108/ijlma-06-2016-0061

Moisseron, J.-Y., Moschetto, B.-L., & Teulon, F. (2015). Islamic Finance: A Review of the Literature. International Business & Economics Research Journal (IBER), 14(5), 745. https://doi.org/10.19030/iber.v14i5.9375

Olanrewaju, H. A. A., & Ahamad. (2021). Minimizing Unemployment in Nigeria through Mudharaba Finance: A Proposed Framework. International Journal of Umranic Studies, 4(2), 39–50. https://doi.org/10.59202/ijus.v4i2.416

Othman, A. H. A., Soualhi, Y., & Kassim, S. (2021). Do Islamic Banking Financial Instruments Achieve Equitable Income and Wealth Distribution? Al Qasimia University Journal of Islamic Economics, 1(2), 48–81. https://doi.org/10.52747/aqujie.1.2.70

Otu, M. T. (2019). Challenges and Prospects of Non-Interest (Islamic) Banking System in Nigeria. International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 6(7). https://doi.org/10.20431/2349-0381.0607011

Pattnaik, J. K., & Panda, C. K. (2025). Indian Diaspora in Saudi Arabia: Migration, Cooperation and Soft-power Strength. India Quarterly: A Journal of International Affairs, 81(4), 421–439. https://doi.org/10.1177/09749284251369649

Pitluck, A. Z. (2024). "Sometimes It Looks Fake": Hiyal and Contrivances as Tools for Exploring Aspirations for Radical Social Change. Economic Anthropology, 11(2), 235–245. https://doi.org/10.1002/sea2.12324

Pratama, A. (2023). Community Empowerment Dynamics of Masjid-Based Bayt al-Mal: A Phenomenology Approach. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 4(2), 294–308. https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6618

Rahman, H. U. (2016). An Alternative to Markup Based Financing Technique. COMSATS Journal of Islamic Finance, 1, 29–43. https://doi.org/10.26652/cjif.120164

Setianingrum, A., Muslikh, M., & Deviastri, L. (2024). Application of Business Ethics by Shirkah Contract: A Case Study of Indonesian Farmer Tradition. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 115–130. https://doi.org/10.24090/ej.v12i1.10758

Setiawan, E., & Busthomi, A. O. (2023). The Role of Sharia Financial Services in Reducing the Rate of Migrant Labor. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 179. https://doi.org/10.24235/jm.v8i2.15318

Soumadi, M. M., & Smadi, A. A. A. (2023). Islamic Banking Institutions and their Role in Economic Development of Jordan. International Journal of Professional Business Review, 8(5), e01679. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i5.1679

Supriatna, S., Helmi, I., & Nurrohman, N. (2020). Mudharabah Scheme within the Islamic Banking: Profit Sharing and Associated Problems in It. Kodifikasia, 14(2), 235–262. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2121

Swastika, P., & Tobibatussaadah, T. (2019). The Relevance of Risk Sharing for Modern Economies. https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289398

Taher, N. M. (2024). The Religious Seminary and its Role in Supporting National Products from the Customers' Point of View: A Survey Study of the Opinions of a Sample of Professors and Students of the University of Kufa. American Journal of Social Sciences and Humanity Research, 4(8), 24–49. https://doi.org/10.37547/ajsshr/volume04issue08-03

Ullah, A. (2023). Philosophical Foundations of Economics – A Comparative Study of Islamic Economics, Capitalism and Marxism. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 6(2), 1–18. https://doi.org/10.53840/ijiefer99

Zawawi, N. H. I. A., & Akbar, M. A. (2021). Legal Maxims of Public Finance: A Historical and Comparative Perspective. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 4(2), 50–59. https://doi.org/10.53840/ijiefer54