01081 - Pengangguran Terbuka dalam Perspektif Ekonomi Islam: Definisi Operasional, Implikasi Sosial, dan Arah Solusi

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pengangguran terbuka (open unemployment) dari perspektif statistik ketenagakerjaan Indonesia dan ekonomi Islam. Secara operasional, pengangguran terbuka didefinisikan sebagai kondisi anggota angkatan kerja yang sama sekali tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan, sebagaimana diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran terbuka bukan sekadar persoalan statistik pasar kerja, melainkan merupakan masalah sosial-ekonomi yang mengancam pemenuhan kemaslahatan, keadilan distributif, dan pencapaian falah. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mensintesis berbagai rujukan ketenagakerjaan dan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengangguran terbuka berkorelasi erat dengan peningkatan kemiskinan dan ketimpangan, serta bertentangan dengan etos kerja (kasb) yang diwajibkan dalam Islam. Arah solusi yang ditawarkan mencakup empat dimensi: (1) etos kerja sebagai kewajiban keagamaan; (2) tanggung jawab negara dalam kebijakan publik; (3) penguatan sektor riil halal melalui UMKM dan kewirausahaan; serta (4) optimalisasi instrumen distribusi dan keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Kata kunci: pengangguran terbuka, TPT, ekonomi Islam, kemaslahatan, falah, zakat, UMKM

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of open unemployment from the perspectives of Indonesian labor statistics and Islamic economics. Operationally, open unemployment is defined as a condition in which members of the labor force are completely without work and are actively seeking employment, as measured by the Open Unemployment Rate (TPT). From the perspective of Islamic economics, open unemployment is not merely a labor market statistics issue, but rather a socioeconomic problem that threatens the fulfillment of maslahah, distributive justice, and the attainment of falah. This study employs a literature review approach by synthesizing various references in the fields of labor economics and Islamic economics. The findings indicate that open unemployment is closely correlated with rising poverty and inequality, and contradicts the work ethic (kasb) that is obligated in Islam. The proposed solutions encompass four dimensions: (1) work ethic as a religious obligation; (2) state responsibility in public policy; (3) strengthening the halal real sector through SMEs and entrepreneurship; and (4) optimizing Islamic social financial instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf.

Keywords: open unemployment, TPT, Islamic economics, maslahah, falah, zakat, SMEs

________________________________________

1. Pendahuluan

Pengangguran merupakan salah satu persoalan fundamental dalam perekonomian suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Dalam diskursus ketenagakerjaan, indikator yang lazim digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yakni proporsi pengangguran terhadap total angkatan kerja (Hakim, 2020; Jazuli, 2022; Syihabuddin, 2018). Tingginya angka TPT tidak hanya mencerminkan inefisiensi pasar kerja, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, perkembangan kajian ekonomi Islam semakin menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan, khususnya pengangguran terbuka, perlu dilihat bukan semata dari sudut pandang ekonomi konvensional, melainkan juga dari perspektif nilai, etika, dan tujuan pembangunan yang bersumber pada ajaran Islam. Ekonomi Islam menempatkan kerja (kasb) sebagai kewajiban yang bernilai ibadah, sementara pengangguran yang disebabkan kemalasan dinilai sebagai kondisi yang tercela (Wibisono, 2020). Lebih jauh, sistem ekonomi Islam mendorong hadirnya mekanisme distribusi yang adil guna mewujudkan falah—kesejahteraan dunia dan akhirat—bagi seluruh lapisan masyarakat (Suriani & Fatriani, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif definisi operasional pengangguran terbuka dalam kerangka statistik ketenagakerjaan Indonesia, menganalisis implikasinya dari perspektif ekonomi Islam, serta merumuskan arah solusi yang relevan berdasarkan instrumen dan nilai-nilai ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) dengan metode sintesis naratif. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan Indonesia dan ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik dengan mensintesis berbagai definisi, kerangka teoritis, dan temuan empiris yang relevan, guna membangun pemahaman yang kohesif mengenai pengangguran terbuka dalam perspektif ekonomi Islam.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengangguran Terbuka: Definisi Operasional dalam Statistik Ketenagakerjaan Indonesia

Dalam statistik ketenagakerjaan Indonesia, indikator yang lazim dipakai untuk merepresentasikan pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yakni ukuran proporsi pengangguran terhadap total angkatan kerja (Hakim, 2020; Jazuli, 2022; Syihabuddin, 2018). Sejalan dengan itu, TPT dipahami sebagai persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja (tidak memiliki pekerjaan) dibandingkan total angkatan kerja (Hakim, 2020; Syihabuddin, 2018).

Secara substantif, pengangguran terbuka (open unemployment) merujuk pada bagian angkatan kerja yang sungguh-sungguh tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan (Dahlan, 2019; Wibisono, 2020; Wibowo & Sujono, 2021). Rumusan ini juga konsisten dengan penjelasan bahwa pengangguran terbuka merupakan kondisi "ketiadaan pekerjaan secara total" disertai aktivitas pencarian kerja (Wibisono, 2020; Wibowo & Sujono, 2021). Literatur ketenagakerjaan di Indonesia juga menggunakan kerangka Labor Force Concept yang direkomendasikan ILO—membedakan penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja—dan menempatkan "mencari pekerjaan" sebagai karakter pengangguran terbuka. Secara internasional, definisi ILO menegaskan bahwa penganggur adalah mereka yang tanpa pekerjaan, tersedia untuk bekerja, dan sedang mencari kerja pada suatu periode rujukan (Ramadhani et al., 2024), yang sejalan dengan pengertian pengangguran terbuka dalam sumber-sumber Indonesia (Dahlan, 2019; Wibowo & Sujono, 2021).

Namun, terdapat nuansa penting: beberapa sumber berbasis BPS menampilkan cakupan pengangguran yang lebih luas daripada "tidak bekerja dan mencari kerja" semata. Misalnya, satu rujukan menyebut BPS memasukkan kondisi "tidak memiliki pekerjaan yang dibayar, aktif mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari per minggu, atau aktif mencari pekerjaan" (Nurulrahmatiah et al., 2022). Rujukan lain berbasis BPS juga menguraikan bahwa pengangguran terbuka dapat mencakup penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan penduduk yang sedang mempersiapkan usaha (Triyono, 2017). Di sisi lain, rujukan yang menggunakan indikator pengangguran terbuka menegaskan bahwa setengah pengangguran dan penganggur terselubung tidak dihitung ke dalam angka pengangguran terbuka karena mereka masih bekerja, meskipun jam kerjanya rendah. Dengan demikian, untuk kebutuhan konseptual, definisi yang paling "inti" adalah tidak bekerja sama sekali dan aktif mencari pekerjaan, sementara rincian operasional dapat mengikuti variasi klasifikasi statistik yang digunakan (Nurulrahmatiah et al., 2022; Triyono, 2017).

3.2 Kerangka Ekonomi Islam: Mengapa Pengangguran Terbuka Menjadi Isu Moral dan Kebijakan

Ekonomi Islam umumnya dipahami sebagai sistem atau ilmu ekonomi yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (Darmawanto, 2023), dan dalam diskursus tertentu juga disebut merujuk pada sumber-sumber ajaran Islam yang lebih luas, misalnya Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas (Putri & Kustiningsih, 2022). Dalam kerangka nilai, bangunan ekonomi Islam diletakkan di atas nilai universal seperti tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khalifah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil/pertanggungjawaban) (Buchori & Priono, 2014), serta ditekankan memiliki orientasi etika dan tujuan kesejahteraan yang tidak semata material (Ahmad, 2022; Suriani & Fatriani, 2022).

Di dalam metodologi ekonomi Islam, ditekankan bahwa ekonomi Islam menggunakan kerangka berbasis wahyu, memasukkan nilai etika—misalnya keadilan dan kebajikan—sebagai parameter perilaku, bersifat normatif, dan berorientasi pada penciptaan kondisi sosial-institusional yang memaksimalkan falah (kesejahteraan/keberhasilan) (Anriani, 2023), selaras dengan penekanan bahwa ekonomi Islam bertujuan mengantar pada falah (sukses dunia-akhirat) melalui tata kelola sosial-ekonomi yang adil (Suriani & Fatriani, 2022). Karena itu, pengangguran terbuka tidak hanya dibaca sebagai statistik pasar kerja, melainkan juga sebagai persoalan pemenuhan kemaslahatan dan keadilan sosial—yang dalam literatur pembangunan ekonomi syariah diposisikan terkait agenda menurunkan kemiskinan dan menghapuskan pengangguran (Samsuri, 2022).

3.3 Pengangguran Terbuka dalam Perspektif Ekonomi Islam

3.3.1 Dimensi Individual: Kerja (Kasb) sebagai Tuntutan Keberagamaan dan Kemaslahatan

Dalam perspektif pemikiran ekonomi Islam klasik yang dibahas melalui Al-Syaibani, kerja (kasb) dan produksi dipandang sebagai bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan seorang Muslim karena mendukung ketaatan kepada Allah SWT (Saragih et al., 2022). Sejalan dengan etos itu, rujukan lain menegaskan bahwa Islam sangat menekankan seseorang untuk bekerja sesuai kemampuannya dan menyebut penurunan pengangguran sebagai salah satu cara menyukseskan pembangunan ekonomi (Putri & Kustiningsih, 2022). Bahkan, dalam konteks pendidikan-sosial, ditegaskan bahwa ajaran Islam "tidak memberi peluang sedikit pun" bagi seseorang untuk menganggur sepanjang hidupnya (Haryanto & Wibowo, 2022).

Landasan normatif tersebut juga diperkuat dengan rujukan yang mengutip Al-Qur'an, misalnya QS al-Qashash (28):73, sebagai dorongan agar manusia "mencari sebagian dari karunia-Nya" di siang hari dan bersyukur, yang ditafsirkan sebagai dukungan prinsipil terhadap aktivitas produksi dan kerja dalam ekonomi Islam (Yasya, 2024). Selain itu, pada konteks pengembangan UMKM dalam perspektif Islam, dicantumkan hadis bahwa Allah menyukai orang mukmin yang berkarya, sehingga kerja produktif diberi legitimasi moral-keagamaan (Ratnasari et al., 2019).

Implikasinya, seseorang yang mengalami pengangguran terbuka—tidak bekerja dan sedang mencari kerja—dipahami sedang mengalami gangguan pemenuhan kewajiban dan kemaslahatan, sementara "menganggur karena kemalasan" dinilai tercela. Sumber perspektif ekonomi Islam secara eksplisit menyebut bahwa Islam "sangat mencela pengangguran" yang disebabkan alasan kemalasan atau enggan bekerja (Wibisono, 2020).

3.3.2 Dimensi Sosial: Pengangguran Terbuka sebagai Penyebab Kemiskinan dan Ketimpangan

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengangguran diposisikan sebagai penyebab kemiskinan: semakin tinggi pengangguran, semakin besar peluang individu tidak mampu memenuhi kebutuhan, sehingga peningkatan pengangguran berkorelasi dengan peningkatan penduduk yang berada pada garis kemiskinan (Wibisono, 2020). Sejumlah studi empiris yang menggunakan TPT juga menunjukkan keterkaitan pengangguran terbuka dengan kemiskinan, baik pada konteks Indonesia nasional maupun regional—misalnya temuan bahwa TPT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Zulfi et al., 2023), serta analisis di tingkat provinsi dan kabupaten yang menempatkan TPT sebagai variabel penting dalam variasi kemiskinan, meskipun tidak selalu signifikan secara parsial pada semua model (Nasution & Marliyah, 2023; Nurulrahmatiah et al., 2022). Bahkan ketika hasil penelitian berbeda pada horizon waktu—jangka pendek versus jangka panjang—TPT tetap diperlakukan sebagai faktor yang terkait dengan perubahan kemiskinan (Siregar & Majid, 2023). Dalam literatur lain, TPT juga diposisikan sebagai indikator untuk membaca kesejahteraan daerah: tingkat pengangguran terbuka yang tinggi mengindikasikan kesejahteraan dan pendapatan yang rendah (Masrofah, 2020; Wahid et al., 2023).

Keterkaitan pengangguran dengan ketimpangan juga muncul: ketimpangan pendapatan antarwilayah dikaji dengan memasukkan pengangguran terbuka sebagai determinan yang signifikan (Wahid et al., 2023), dan pengukuran pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat provinsi mengganti indikator "inverse ratio penduduk bekerja" dengan TPT karena keterbatasan data; bahkan dinyatakan bahwa meningkatnya TPT dapat berimplikasi pada pelebaran ketimpangan melalui perlambatan pertumbuhan pengeluaran kelompok menengah-bawah dibandingkan kelompok atas (Jalil et al., 2022). Karena itu, dari sudut ekonomi Islam yang menjadikan keadilan distributif sebagai fondasi (Suriani & Fatriani, 2022), pengangguran terbuka bukan sekadar "ketidakterserapan tenaga kerja", tetapi juga merupakan ancaman terhadap keadilan sosial dan inklusivitas hasil pembangunan (Jalil et al., 2022; Suriani & Fatriani, 2022).

3.3.3 Dimensi Etika Distribusi dan Falah: Larangan Konsentrasi Kekayaan dan Instrumen Filantropi

Salah satu larangan dalam Al-Qur'an yang diangkat dalam pembahasan etika distribusi ekonomi Islam adalah agar kekayaan tidak "berputar" hanya di kalangan orang kaya; karena itu diperlukan distribusi kekayaan yang adil (Suriani & Fatriani, 2022). Artikel yang sama menegaskan bahwa fondasi ekonomi Islam adalah kesejahteraan dan keadilan distributif, dan tujuan akhirnya mengarah pada falah (Suriani & Fatriani, 2022). Dalam konteks ini, pengangguran terbuka dipahami memperlemah kemampuan akses terhadap pendapatan dan memperbesar kerentanan sosial-ekonomi, sehingga memerlukan kebijakan yang memulihkan distribusi kesempatan kerja dan akses ekonomi secara adil (Samsuri, 2022; Suriani & Fatriani, 2022).

3.4 Arah Solusi Menurut Ekonomi Islam

3.4.1 Peran Negara (Khalifah): Alokasi, Distribusi, Stabilisasi, dan Moralitas

Literatur ekonomi Islam mengenai peran pemerintah menyatakan bahwa rasionalitas campur tangan negara bertumpu pada konsekuensi kewajiban kolektif serta kegagalan pasar dalam mewujudkan falah; ruang lingkup peran negara mencakup fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, penanganan eksternalitas, dan implementasi moralitas Islam (Jaenab & Ansori, 2024). Dalam kerangka makro, masalah pengangguran dan lapangan kerja disebut sebagai objek kajian ekonomi makro yang perlu ditangani melalui instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan sisi penawaran (Jaenab & Ansori, 2024). Sejalan dengan itu, terdapat penegasan bahwa pemerintah berkewajiban mengelola ekonomi dan mengarahkan pembangunan untuk mengurangi penduduk miskin dan pengangguran, termasuk pengangguran terbuka, demi tercapainya kesejahteraan sosial yang berkeadilan (Samsuri, 2022). Perspektif lain mengenai pembangunan ekonomi syariah juga mengaitkan agenda pengurangan kemiskinan dan penghapusan pengangguran dengan kebutuhan konsep pembangunan yang komprehensif dan berbasis moral-spiritual.

Dengan demikian, dari perspektif ekonomi Islam, pengangguran terbuka adalah objek kebijakan publik yang harus ditangani bukan hanya demi efisiensi ekonomi, tetapi juga demi mandat keadilan sosial dan falah (Jaenab & Ansori, 2024; Samsuri, 2022).

3.4.2 Zakat dan Filantropi Islam: Penyangga Distribusi dan Instrumen Pengurangan Problem Sosial-Ekonomi

Dalam etika distribusi ekonomi Islam, zakat diposisikan sebagai filantropi wajib dan disebut sebagai rukun Islam ketiga (Suriani & Fatriani, 2022). Literatur mengenai zakat menekankan fungsi zakat untuk memperkecil jurang kesenjangan ekonomi dan menekan problem sosial, serta diajukan sebagai solusi untuk mengatasi pengangguran (Zainuddin et al., 2022). Kajian lain juga menekankan integrasi instrumen ekonomi Islam seperti zakat, sedekah, infak, dan wakaf untuk membangun pengukuran dan kebijakan kesejahteraan yang lebih komprehensif daripada indikator konvensional semata (Ahmad, 2022). Dalam konteks penanganan kemiskinan, juga ditegaskan bahwa dalam ajaran Islam terdapat instrumen ekonomi—zakat, infak, sedekah—yang dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi (Rumasukun, 2019), yang secara kebijakan dapat dipadukan dengan mandat negara menurunkan pengangguran (Samsuri, 2022).

Keterkaitan pengangguran terbuka dengan ekosistem zakat juga muncul dalam studi kinerja zakat: pengangguran yang diukur dengan pengangguran terbuka dipakai sebagai variabel yang memengaruhi kinerja zakat, dan pengangguran terbuka didefinisikan sebagai penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan (Dahlan, 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa pengangguran terbuka dipahami bukan hanya sebagai problem ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai faktor yang berinteraksi dengan efektivitas instrumen distribusi sosial-ekonomi Islam (Dahlan, 2019; Suriani & Fatriani, 2022).

3.4.3 Wakaf Produktif dan Inovasi: Dukungan Pemulihan dan Kesejahteraan

Wakaf dipaparkan sebagai sarana sosial-ekonomi penting dalam sejarah Islam dan dipandang berkontribusi pada kesetaraan ekonomi; dalam konteks kontemporer, inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dibahas sebagai instrumen yang mendukung kapasitas ekonomi syariah dan berkontribusi pada program pemulihan serta berbagai program ekonomi (Fauziana et al., 2022). Dalam pembahasan kesejahteraan ekonomi Indonesia, indikator yang digunakan untuk membaca kesejahteraan mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka (Fauziana et al., 2022). Sementara itu, kajian "kehidupan wajar" dalam Islam menekankan bahwa kesejahteraan tidak semata ditentukan oleh pendapatan, dan fungsi keuangan sosial Islam dinilai penting dalam menyediakan sumber pembiayaan agar kelompok rentan dapat keluar dari tantangan sosioekonomi, termasuk pengangguran. Hal ini menguatkan argumen bahwa ekonomi Islam mendorong instrumen sosial-keuangan untuk mengurangi kerentanan yang berkelindan dengan pengangguran terbuka (Fauziana et al., 2022).

3.4.4 Penguatan Sektor Riil Halal: UMKM, Kewirausahaan, dan Pembiayaan Syariah

Dalam pembahasan Al-Syaibani, produksi dalam ekonomi Islam dibedakan dari ekonomi konvensional karena menuntut aspek kehalalan: produksi hanya dibolehkan pada yang halal (Saragih et al., 2022). Pada level implementasi pembangunan ekonomi, dorongan untuk bekerja dan berkarya diperkuat melalui pengembangan kewirausahaan dan UMKM, yang sering diposisikan sebagai kanal penciptaan kesempatan kerja untuk menurunkan pengangguran (Masrofah, 2020; Putri & Kustiningsih, 2022).

Secara lebih spesifik, studi perbankan syariah menyatakan bahwa pembiayaan modal kerja UMKM oleh bank syariah membantu UMKM mengembangkan usahanya; UMKM dipandang berpotensi mensejahterakan masyarakat yang menghadapi kesenjangan ekonomi dan pengangguran (Novitasari & Hertati, 2022). Dalam kajian sinergi pengembangan UMKM, dinyatakan bahwa UMKM berperan penting mengurangi pengangguran karena membuka kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan, dan pengembangan UMKM perlu dilakukan sesuai norma ekonomi Islam (Ratnasari et al., 2019). Pada sisi pembiayaan sosial-keumatan, tulisan mengenai Dana Abadi Umat (DAU)—komponen dana haji—menawarkan optimalisasi DAU melalui program kewirausahaan berbasis pesantren, dengan narasi bahwa situasi pandemi memperburuk kemiskinan dan pengangguran serta penguatan kecakapan kewirausahaan, misalnya pada santri, relevan untuk mengurangi kontribusi pada pengangguran terbuka. Sejalan dengan itu, pembentukan karakter wirausaha di pesantren dikaitkan dengan harapan mengurangi pengangguran di Indonesia (Imanto et al., 2020).

Dalam praktik pendidikan kewirausahaan Islam, juga ditekankan bahwa kewirausahaan termasuk wilayah muamalah dan dapat dipahami melalui dimensi vertikal (hablumminallah) dan horizontal (hablumminannas), serta pentingnya transaksi ekonomi syariah yang halal (NOOR, 2014). Rangkaian ini menunjukkan bahwa strategi ekonomi Islam untuk merespons pengangguran terbuka tidak hanya "menciptakan kerja", tetapi juga memastikan proses penciptaan kerja berada dalam koridor halal, berkeadilan, dan berorientasi kemaslahatan (NOOR, 2014; Ratnasari et al., 2019; Saragih et al., 2022).

________________________________________

4. Simpulan

Berdasarkan sintesis rujukan ketenagakerjaan dan ekonomi Islam di atas, pengangguran terbuka dapat dirumuskan sebagai kondisi anggota angkatan kerja yang sama sekali tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan (Dahlan, 2019; Ramadhani et al., 2024; Wibowo & Sujono, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut dipandang sebagai masalah sosial-ekonomi yang mengancam pemenuhan kemaslahatan dan keadilan distributif (Jaenab & Ansori, 2024; Suriani & Fatriani, 2022), berpotensi meningkatkan kemiskinan (Wibisono, 2020; Zulfi et al., 2023), dan karena itu perlu ditanggulangi melalui kombinasi empat pendekatan: (1) etos kerja (kasb) sebagai kewajiban keagamaan (Saragih et al., 2022; Yasya, 2024); (2) tanggung jawab negara (khalifah) dalam kebijakan publik (Jaenab & Ansori, 2024; Samsuri, 2022); (3) penguatan sektor riil halal melalui UMKM dan kewirausahaan (Novitasari & Hertati, 2022; Ratnasari et al., 2019); serta (4) optimalisasi instrumen distribusi dan keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf (Fauziana et al., 2022; Suriani & Fatriani, 2022; Zainuddin et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, R. (2022). Koperasi, koperasi syariah dan UMKM. https://doi.org/10.31219/osf.io/pa8eg

Anriani, A. (2023). Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Keuangan Kontemporer). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2151. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8604

Buchori, I., & Priono, L. A. (2014). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat inflasi di Propinsi Jawa Timur tahun 2003-2011. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 4(2), 878–902. https://doi.org/10.15642/elqist.2014.4.2.878-902

Dahlan, Muh. (2019). Problematika putus sekolah dan pengangguran (analisis sosial pendidikan). https://doi.org/10.31227/osf.io/h6vp7

Darmawanto, A. T. (2023). Pengaruh PDRB, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan. Syntax Idea, 5(12), 2335–2354. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2797

Fauziana, H., Wardhana, A. K., & Rusgianto, S. (2022). The effect of education, income, unemployment, and poverty toward the Gini ratio in member of OIC countries. Daengku Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2(2), 181–191. https://doi.org/10.35877/454ri.daengku874

Hakim, A. (2020). Menekan angka kesenjangan sosial di Indonesia melalui Sustainable Development Goals perspektif ekonomi Islam. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(2), 179. https://doi.org/10.29300/ba.v5i2.3365

Haryanto, A. E. P., & Wibowo, W. (2022). Pemodelan faktor-faktor yang memengaruhi jumlah pengangguran di Indonesia menggunakan metode Generalized Poisson Regression dan Negative Binomial Regression. Jurnal Ketenagakerjaan, 17(2), 174–186. https://doi.org/10.47198/naker.v17i2.132

Imanto, R., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 118. https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.636

Jaenab, E. S., & Ansori, A. A. (2024). Meningkatkan minat berwirausaha sosial melalui seminar kewirausahaan di Desa Jatiluhur. Adindamas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(2), 120–126. https://doi.org/10.37726/adindamas.v3i2.418

Jalil, N. S. binti A., Mohamad, M. H., & Majid, W. R. binti. (2022). Kehidupan wajar dan perbahasannya dalam Islam: Satu kajian awal. Online Journal of Islamic Management and Finance, 2(1), 32–48. https://doi.org/10.22452/ojimf.vol2no1.3

Jazuli, M. R. (2022). Manajemen Dana Abadi Umat untuk kewirausahaan berbasis pesantren: Potensi manfaat dan tantangannya. Jurnal Manajemen dan Bisnis Madani, 3(1), 20–39. https://doi.org/10.51353/jmbm.v3i1.534

Masrofah, S. (2020). Analisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/n8vh6

Nasution, R. A., & Marliyah, M. (2023). Analisis program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 6(1), 810–823. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1031

NOOR, M. S. (2014). Prospek ekonomi syariah di tengah persaingan ekonomi ASEAN. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 5(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.23

Novitasari, T., & Hertati, D. (2022). Evaluasi program bursa kerja (job fair) dalam penanggulangan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 8(2), 299–305. https://doi.org/10.29303/jseh.v8i2.98

Nurulrahmatiah, N., Aprianti, K., Mulyadin, M., Haryanti, I., Pratiwi, A., & Rimawan, M. (2022). Membangun kemampuan UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Kelurahan Rontu. Jurnal Masyarakat Mengabdi Nusantara, 1(4), 32–39. https://doi.org/10.58374/jmmn.v1i4.80

Putri, E. I., & Kustiningsih, N. (2022). Peranan perbankan syariah terhadap ekonomi melalui pembiayaan modal kerja UMKM pada Bank Syariah Indonesia. Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 3(1), 395–405. https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.107

Ramadhani, N., Oktaviany, A. S., & Utama, M. A. S. (2024). Peran pemerintah menstabilkan inflasi dengan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Sosial dan Sains, 4(2), 186–195. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1171

Ratnasari, A., Sari, M. G., Dharsono, M. S., Hibrawan, A., Hasanuddin, N. L., & Afla, M. N. (2019). Penerapan konsep rumah sehat sederhana pada bedah rumah warga di Desa Pakulonan Barat, Tangerang. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR), 2, 296–303. https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v2i0.486

Rumasukun, M. A. (2019). Analisis uang wariq dalam sosiologi ilmu pengetahuan. Islamic Economics Journal, 5(1), 55. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3667

Samsuri, A. (2022). Sinergisitas Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri dalam pengembangan UMKM. Malia (Terakreditasi), 13(1), 141–166. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2918

Saragih, R. F., Silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2007–2021. Peshum: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 1(2), 71–79. https://doi.org/10.56799/peshum.v1i2.36

Siregar, R., & Majid, M. S. Abd. (2023). Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Jurnal EMT KITA, 7(1), 71–82. https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.722

Suriani, S., & Fatriani, E. (2022). The impact of edutourism "Kampung Inggris" on the improvement of community welfare in South Tetebatu Village, Lombok, Indonesia. Jurnal Pariwisata Nusantara (Juwita), 1(3), 237–247. https://doi.org/10.20414/juwita.v1i3.6206

Syihabuddin, A. (2018). Etika distribusi dalam ekonomi Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 20(1), 77–103. https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.77-103

Triyono, A. (2017). Kesiapan Beltim dalam menghadapi MEA. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 2(2), 18–46. https://doi.org/10.32923/asy.v2i2.675

Wahid, K., Mutafarida, B., & Andriani, A. (2023). Analisis komparatif pemikiran pembangunan ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin dan Adiwarman Azwar Karim. Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1365

Wibisono, C. G. (2020). Pengaruh migrasi masuk, pendidikan dan upah minimum terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Airlangga Development Journal, 4(1), 83. https://doi.org/10.20473/adj.v4i1.20170

Wibowo, F. W., & Sujono, R. I. (2021). Pengaruh religiusitas terhadap wirausaha Muslim muda (studi kasus Pondok Pesantren di Yogyakarta). Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 138. https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.867

Yasya, A.-D. H. (2024). Pengaruh kemiskinan, pengangguran, penduduk Muslim dan PDRB terhadap kinerja zakat di Indonesia. Rayah Al-Islam, 8(4), 1732–1760. https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1119

Zainuddin, L. O., Tamburaka, I. P., Tajuddin, T., Ahmad, A., Aedy, H., & Balaka, Muh. Y. (2022). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP), 7(2), 206. https://doi.org/10.33772/jpep.v7i2.26440

Zulfi, M. R., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis pengaruh IPM, pengangguran, dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 26(1), 7. https://doi.org/10.31941/jebi.v26i1.2817