01083 - Pengeluaran Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Islam: Kajian Konseptual, Normatif, dan Kontekstual

Government Expenditure in the Framework of Islamic Economics: A Conceptual, Normative, and Contextual Study

Abstract

Government expenditure is one of the key components of aggregate demand in macroeconomic analysis. In the Islamic economics perspective, public spending is not merely a technocratic instrument, but rather a medium for realizing maqāṣid al-sharīʿah and public welfare (maṣlaḥah). This article examines government expenditure conceptually and normatively through the lens of Islamic economics, covering its definition, functions (allocation, distribution, and stabilization), classification of goods/services and transfer expenditures, Sharia principles that guide and limit public spending, historical institutional dimensions (Baitul Māl and balanced budgets), and the contemporary context of Indonesia's public expenditure structure. The study also discusses the financing of deficits, the role of sukuk, zakat, and waqf as alternative instruments, as well as governance challenges related to transparency and accountability. Empirical findings indicate that the impact of government expenditure on development indicators varies depending on sectoral allocation and governance quality. The synthesis concludes that Islamic government expenditure must simultaneously function as a macroeconomic aggregate demand instrument and be bound by Sharia norms, maqāṣid hierarchy (ḍarūriyyāt–ḥājiyyāt–taḥsīniyyāt), and accountable, transparent governance.

Keywords: government expenditure, Islamic economics, maqāṣid al-sharīʿah, fiscal policy, aggregate demand, public finance

________________________________________

Abstrak

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen utama permintaan agregat dalam analisis makroekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, belanja publik bukan sekadar instrumen teknokratis, melainkan media untuk merealisasikan maqāṣid al-sharīʿah dan kemaslahatan umat. Artikel ini mengkaji pengeluaran pemerintah secara konseptual dan normatif melalui lensa ekonomi Islam, mencakup pengertian, fungsi (alokasi, distribusi, dan stabilisasi), klasifikasi belanja barang/jasa dan transfer, prinsip-prinsip syariah yang membimbing dan membatasi belanja publik, dimensi kelembagaan historis (Baitul Māl dan anggaran berimbang), serta konteks kontemporer struktur belanja publik Indonesia. Kajian juga membahas pembiayaan defisit, peran sukuk, zakat, dan wakaf sebagai instrumen alternatif, serta tantangan tata kelola terkait transparansi dan akuntabilitas. Temuan empiris menunjukkan bahwa dampak pengeluaran pemerintah terhadap indikator pembangunan bervariasi bergantung pada alokasi sektoral dan kualitas tata kelola. Sintesis menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam ekonomi Islam harus sekaligus berfungsi sebagai instrumen permintaan agregat makroekonomi dan terikat pada norma syariah, hierarki maqāṣid (ḍarūriyyāt–ḥājiyyāt–taḥsīniyyāt), serta tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Kata kunci: pengeluaran pemerintah, ekonomi Islam, maqāṣid al-sharīʿah, kebijakan fiskal, permintaan agregat, keuangan publik

________________________________________

1. Pendahuluan

Pengeluaran pemerintah — belanja pemerintah untuk barang, jasa, dan transfer yang memengaruhi permintaan agregat — merupakan salah satu topik sentral dalam kajian keuangan publik dan kebijakan fiskal. Dalam literatur makroekonomi, pengeluaran pemerintah dikenal sebagai komponen "G" dalam persamaan pengeluaran agregat (AE = C + I + G + (X − M)), yang secara langsung memengaruhi tingkat aktivitas ekonomi suatu negara.

Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, pengeluaran pemerintah tidak cukup dipahami hanya dari sudut pandang teknokratis-ekonometrik. Ekonomi Islam menempatkan belanja publik sebagai bagian dari tanggung jawab negara yang berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah), sehingga seluruh kebijakan pengeluaran harus melewati uji normatif berdasarkan kaidah-kaidah fiqih dan hierarki kebutuhan syariah.

Artikel ini bertujuan menyajikan kajian komprehensif mengenai pengeluaran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, yang mencakup dimensi konseptual, normatif, kelembagaan-historis, dan kontekstual (khususnya di Indonesia). Dengan pendekatan kajian literatur (literature review), artikel ini mensintesiskan berbagai hasil penelitian yang telah ada guna menawarkan rumusan yang utuh mengenai pengeluaran pemerintah menurut ekonomi Islam.

________________________________________

2. Pengertian Pengeluaran Pemerintah (Public Expenditure) dalam Kerangka Ekonomi Islam

Dalam kajian keuangan publik, pengeluaran pemerintah dipahami sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas dan mendorong perkembangan ekonomi (Arifin, 2020; Yahya, 2015). Dalam konteks Indonesia, pengeluaran pemerintah dibahas dalam struktur anggaran negara (APBN) sebagai pos yang berhubungan dengan belanja publik dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan (Mardianto, 2023; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Literatur kebijakan fiskal — termasuk yang ditinjau dari ekonomi Islam — juga menempatkan APBN sebagai instrumen yang menampakkan bagaimana negara mengarahkan perekonomian melalui kombinasi kebijakan pendapatan dan belanja (Arifiansyah et al., 2022; Yahya, 2015).

Secara konseptual, pengeluaran pemerintah mencakup belanja untuk penyediaan barang/jasa publik dan belanja yang berfungsi sebagai transfer (transfer payments) kepada kelompok/rumah tangga tertentu (Arham et al., 2024; Jaelani, 2018). Dalam terminologi makroekonomi — yang juga dipakai dalam literatur ekonomi Islam kontemporer — pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat yang memengaruhi tingkat aktivitas ekonomi (Arifin et al., 2020; Pertiwi et al., 2020). Namun, ekonomi Islam menekankan bahwa pengeluaran publik bukan sekadar instrumen teknokratis, melainkan bagian dari tugas negara yang berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah) (Miskiyah et al., 2022; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021).

________________________________________

3. Fungsi Pengeluaran Pemerintah: Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi serta Orientasi Maqāṣid Al-Sharīʿah

Dalam teori keuangan publik, fungsi anggaran negara lazim dijelaskan melalui tiga cabang: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Aziz, 2015; Supriatna & Jubaedah, 2021). Kerangka ini juga dipakai dalam pembacaan ekonomi Islam atas kebijakan fiskal, karena anggaran dipandang sebagai mekanisme negara untuk menyediakan kebutuhan publik (alokasi), mengoreksi ketimpangan (distribusi), dan menjaga kestabilan aktivitas ekonomi (stabilisasi) (Alamsyah et al., 2020; Supriatna & Jubaedah, 2021). Literatur rekonstruksi sistem fiskal — dalam konteks Indonesia — menegaskan bahwa perubahan tingkat dan komposisi pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel permintaan agregat, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan (Arifiansyah et al., 2022), sehingga relevan dengan ketiga fungsi tersebut (Arifiansyah et al., 2022; Supriatna & Jubaedah, 2021).

Dalam perspektif ekonomi Islam, orientasi fungsi-fungsi itu dipertegas oleh maqāṣid al-sharīʿah. Studi yang meninjau pengeluaran publik Indonesia dengan pendekatan maqāṣid menempatkan belanja publik sebagai instrumen untuk memenuhi lima kebutuhan dasar: perlindungan agama (dīn), jiwa (nafs), akal (ʿaql), keturunan (nasl), dan harta (māl) (Syadali, 2023; Wahid & Muhsin, 2022). Pemikiran al-Syāṭibī yang dikaji dalam konteks kebijakan fiskal menegaskan bahwa belanja negara seharusnya diarahkan untuk kategori kepentingan publik bertingkat — ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt — dengan pemenuhan kebutuhan primer melalui lima dimensi tersebut (Miskiyah et al., 2022). Dengan demikian, "pengeluaran pemerintah" dalam ekonomi Islam dipahami sebagai pengeluaran yang sah secara syariah dan berorientasi kemaslahatan, bukan semata-mata ekspansi belanja untuk pertumbuhan material (Miskiyah et al., 2022; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021).

________________________________________

4. Prinsip-Prinsip Syariah yang Membatasi dan Mengarahkan Belanja Pemerintah

Literatur kebijakan fiskal Islam menekankan bahwa pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan kebijakan pengeluaran pemerintah, dan pelaksanaannya dipandu kaidah syariah serta penentuan skala prioritas ("Untitled," 2020; Yahya, 2015). Secara eksplisit, prinsip alokasi belanja negara dalam ekonomi Islam menuntut komitmen pada aturan syariah: alokasi hanya untuk hal yang mubah dan menjauhi yang haram, serta mendahulukan prioritas syariah (wajib, sunnah, mubah; juga hierarki darurat–sekunder–pelengkap) (Jaelani, 2012; Yahya, 2015). Dalam kajian wakaf dan belanja negara, ditegaskan pula bahwa teori pengeluaran Islam menggunakan kaidah-kaidah fiqih untuk menghindari potensi inefisiensi serta menyandarkan rasionalitas belanja pada kemaslahatan rakyat (Jaelani, 2012), selaras dengan penekanan efisiensi/antipengeluaran sia-sia dalam pengelolaan keuangan publik (Jaelani, 2012; Yahya, 2015).

Di sisi tata kelola (governance), literatur pengelolaan APBN dan penganggaran berbasis kinerja menekankan kebutuhan transparansi dan akuntabilitas agar belanja pembangunan benar-benar mewujudkan kesejahteraan (Jaelani, 2012, 2018b). Temuan systematic literature review tentang "fiqh budgeting" di Indonesia juga menunjukkan problem korupsi — misalnya mark-up anggaran — terkait rendahnya transparansi, serta mendorong kontekstualisasi penganggaran berbasis maqāṣid dan integrasi instrumen fiskal seperti pajak dan zakat (Ayumiati et al., 2024; Jaelani, 2018b). Dengan demikian, prinsip syariah di sini tidak hanya normatif (halal–haram), tetapi juga prosedural: belanja publik harus dikelola secara amanah melalui tata kelola yang dapat mencegah penyalahgunaan (Ayumiati et al., 2024; Jaelani, 2018b).

________________________________________

5. Klasifikasi Belanja Pemerintah dalam Ekonomi Islam

5.1 Belanja Barang dan Jasa (Government Purchases) dan Barang Publik

Dalam literatur makro, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa merupakan komponen "G" dalam pengeluaran agregat dan secara langsung meningkatkan permintaan agregat (Arifiansyah et al., 2022; Arifin et al., 2020). Di tingkat konsep, pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang/jasa publik dipandang sebagai wujud peran negara yang makin luas dalam aktivitas ekonomi; semakin banyak kegiatan pemerintah, semakin besar belanja publik secara proporsional terhadap pendapatan nasional (Hany, 2021; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Dalam pembacaan ekonomi Islam, belanja tersebut harus didasarkan pada prinsip kepentingan umum yang bersumber dari syariah dan diarahkan pada kesejahteraan rakyat (Wahid & Muhsin, 2022; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Kerangka ini juga sejalan dengan uraian bahwa alokasi pengeluaran negara — dalam fungsi negara Islam — mencakup kesejahteraan sosial, pendidikan/riset, infrastruktur, pertahanan/keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain (Ayu et al., 2022; Karbila et al., 2020).

5.2 Belanja Transfer (Transfer Payments) dan Dimensi Distribusi

Selain belanja pembelian barang/jasa, pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer payments, yakni pengeluaran tanpa balas jasa langsung (Arham et al., 2024; Jaelani, 2018a). Literatur yang membahas APBN menegaskan adanya pengeluaran transfer sebagai bagian dari belanja negara (Arham et al., 2024), dan klasifikasi konsumsi pemerintah dalam studi defisit APBN juga menyebut transfer payments sebagai salah satu bentuk pengeluaran pemerintah (Arham et al., 2024). Dalam kerangka ekonomi Islam, dimensi transfer menjadi sangat penting karena fungsi distribusi dan perlindungan kelompok rentan merupakan bagian dari orientasi kemaslahatan (Aziz, 2015; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Dalam kajian zakat, ditegaskan bahwa zakat pada masa awal Islam bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk government expenditure maupun government transfer, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan kaum lemah (Fajrina et al., 2020; Hany, 2021).

________________________________________

6. Bentuk-Bentuk Belanja Menurut Kaidah Kebijakan Belanja Umum dalam Literatur Fiskal Islam

Literatur kebijakan fiskal Islam merumuskan pembagian belanja umum pemerintah menjadi tiga bagian: (i) belanja operasional rutin pemerintah, (ii) belanja umum yang dapat dilakukan jika sumber dana tersedia, dan (iii) belanja umum untuk proyek yang disepakati masyarakat berikut sistem pendanaannya (Jaelani, 2012; Yahya, 2015). Pembagian ini menekankan bahwa belanja publik tidak hanya ditentukan oleh "keinginan politik", tetapi juga oleh ketersediaan sumber dana yang sah serta kebutuhan publik yang nyata (Jaelani, 2012; Yahya, 2015). Kajian pengeluaran publik Indonesia yang ditinjau dari maqāṣid juga menekankan bahwa belanja publik diposisikan sebagai alat efektif untuk mengalihkan sumber daya ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan dengan fokus kesejahteraan (Wahid & Muhsin, 2022; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021).

Pada saat yang sama, literatur ekonomi Islam mengakui bahwa belanja publik yang tidak sesuai rencana atau tidak tepat sasaran dapat memicu defisit kas pemerintah dan merugikan keuangan negara (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021), yang memperkuat urgensi efisiensi, prioritas, dan tata kelola pengendalian belanja (Jamilah, 2021; Yahya, 2015). Dengan demikian, klasifikasi belanja bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari disiplin syariah untuk memastikan belanja publik tidak mubazir dan tetap berorientasi maslahat (Jaelani, 2012; Yahya, 2015).

________________________________________

7. Mekanisme Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Permintaan Agregat dalam Literatur Makro dan Relevansinya bagi Ekonomi Islam

7.1 Kerangka Keynesian tentang Permintaan Agregat dan Posisi "G"

Dalam literatur yang membahas makroekonomi dan kebijakan fiskal, Keynes dipahami menekankan bahwa pengeluaran agregat merupakan faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi; pengeluaran pemerintah menjadi salah satu komponen pengeluaran agregat dalam analisis makro modern (Arifin et al., 2020; Pertiwi et al., 2020). Secara eksplisit, rumus pengeluaran agregat ekonomi empat sektor dinyatakan sebagai AE = C + I + G + (X − M), dengan "G" sebagai belanja pemerintah (Arifin et al., 2020; Nur & Batubara, 2023). Studi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam juga menegaskan bahwa permintaan agregat memengaruhi output nasional dalam jangka pendek dan mengacu pada Keynes dalam menjelaskan relasi tersebut (Pertiwi et al., 2020; Widiaty & Nugroho, 2020). Dalam kajian rekonstruksi fiskal nasional, ditegaskan pula bahwa perubahan komposisi anggaran pemerintah — termasuk pengeluaran — dapat memengaruhi permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi (Arifiansyah et al., 2022; "REKONSTRUKSI SISTEM FISKAL NASIONAL DALAM BINGKAI KONSTITUSI," 2011).

7.2 Saluran Transmisi: dari Belanja Publik ke Permintaan Efektif dan Pendapatan Nasional

Literatur perpajakan dalam perspektif ekonomi Islam menyatakan bahwa pengeluaran negara dimaksudkan untuk secara langsung menambah permintaan efektif di pasar serta menghasilkan efek ekonomi dengan mendistribusikan pendapatan ke subsektor rumah tangga yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi (Fajrina et al., 2020). Dalam kerangka ini, belanja transfer — termasuk instrumen sosial — dapat meningkatkan konsumsi kelompok penerima dan mendorong produksi barang/jasa yang terkait (Fajrina et al., 2020; Hany, 2021). Sejalan dengan itu, kajian zakat menerangkan bahwa distribusi zakat dapat memengaruhi konsumsi agregat melalui perbedaan perilaku konsumsi muzakki dan mustahik, sehingga meningkatkan daya beli lapisan bawah dan berdampak pada aktivitas ekonomi (Fajrina et al., 2020; Hany, 2021).

7.3 Belanja sebagai Instrumen Stabilisasi (Inflasi dan Siklus Ekonomi) dalam Literatur Islam

Literatur kebijakan fiskal Islam juga memuat tujuan belanja untuk menekan inflasi melalui kebijakan intervensi pasar (Jaelani, 2012; Wahid & Muhsin, 2022). Pada sisi stabilisasi makro, kajian perbandingan inflasi menyatakan bahwa pengurangan pengeluaran pemerintah dapat menurunkan permintaan agregat (pergeseran AD), sehingga kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi (Minarni, 2021; Nasution & Majid, 2023). Dengan demikian, belanja publik dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat sebagai "stimulus pertumbuhan", tetapi juga sebagai instrumen penyeimbang — dengan syarat tetap berada dalam batas syariah dan kemaslahatan (Nasution & Majid, 2023; Yahya, 2015).

________________________________________

8. Lembaga dan Sejarah: Baitul Māl, Anggaran Berimbang, dan Batasan Syariah atas Penggunaan Sumber Dana

8.1 Baitul Māl sebagai Institusi Penerimaan dan Pengeluaran Negara

Dalam sejarah ekonomi Islam, pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui Baitul Māl yang menangani seluruh harta umat, baik sisi pendapatan maupun pengeluaran, dan mengalokasikan belanja sesuai kaidah Islam (Handayani & Huda, 2023; Khairunnisa et al., 2021). Kajian perkembangan praktik Baitul Māl menegaskan bahwa sumber pendapatan awal mencakup khums, zakat, kharāj, dan jizyah, sementara pengeluaran Baitul Māl difokuskan pada sektor pelayanan publik (Khairunnisa et al., 2021; Pertiwi et al., 2020). Literatur kebijakan fiskal dalam perspektif makro Islam juga menegaskan bahwa sejak masa Nabi hingga masa kontemporer dalam literatur, kebijakan fiskal Islam dikaitkan dengan praktik anggaran berimbang dan pengelolaan melalui Baitul Māl (Arifin, 2020; Mubarok, 2021).

8.2 Anggaran Berimbang (Balanced Budget) sebagai Ciri yang Sering Ditekankan dalam Literatur Fiskal Islam

Sejumlah kajian historis menegaskan bahwa kebijakan fiskal pada era Khulafāʾ al-Rāsyidīn — termasuk Umar bin Khattab — digambarkan menggunakan sistem anggaran berimbang yang dikelola melalui Baitul Māl, dengan instrumen pendapatan seperti zakat, jizyah, kharāj, ghanīmah, dan wakaf serta distribusi untuk kesejahteraan masyarakat (Gunawan, 2023; Mardianto, 2023). Kajian historis lain yang memfokuskan Umar bin Khattab menyatakan pengeluaran dialokasikan berbasis skala prioritas dan digunakan untuk mustahik, pertahanan/keamanan, sosial-keagamaan, dan administrasi pemerintahan (Mubarok, 2021; Zatadini & Syamsuri, 2019). Dalam kerangka ini, belanja publik dipandang harus proporsional terhadap penerimaan agar beban publik jarang terjadi karena pengeluaran ditentukan oleh pendapatan publik (Arham et al., 2024; Zatadini & Syamsuri, 2019).

8.3 Batasan Penggunaan Sumber Pendapatan Tertentu (Contoh: Zakat)

Literatur keuangan publik Islam menekankan adanya "mata rantai" antara sumber pendapatan tertentu dan pos belanja tertentu: zakat sebagai pendapatan publik hanya dimanfaatkan untuk delapan kategori penerima (mustahiq) yang ditetapkan al-Qurʾān (Kurniati & Devi, 2022; Supriatna & Jubaedah, 2021). Kajian fiskal historis juga menegaskan bahwa pengeluaran zakat telah diatur sehingga tidak dapat digunakan untuk pengeluaran umum negara di luar ketentuan tersebut (Murtadho, 2013; Supriatna & Jubaedah, 2021). Implikasi kebijakannya: ketika membahas belanja pemerintah dalam kerangka Islam, penting membedakan dana terikat (restricted) dan dana tidak terikat, karena tidak semua penerimaan boleh dipakai bebas untuk semua belanja (Satrio, 2022; Supriatna & Jubaedah, 2021).

________________________________________

9. Konteks Indonesia: Struktur Belanja Publik, Transfer Antarpemerintah, dan Evaluasi Maqāṣid

9.1 Struktur Distribusi Belanja Publik: Pusat, Transfer Daerah, dan Dana Desa

Studi pengelolaan pengeluaran publik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah telah menerapkan sistem distribusi belanja yang membagi pengeluaran publik menjadi belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana desa (Wahid & Muhsin, 2022; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Dalam perspektif kebijakan fiskal, prioritas belanja publik diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan kesejahteraan (Wahid & Muhsin, 2022; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Pada saat yang sama, literatur kebijakan fiskal yang membahas struktur belanja Indonesia juga menyebut dua jenis belanja pemerintah: belanja pemerintah pusat dan pengeluaran transfer ke daerah dan dana desa (Handayani & Huda, 2023; Mardianto, 2023).

9.2 Evaluasi Kesesuaian Belanja dengan Maqāṣid: Temuan "Moderat/Kurang Optimal"

Kajian belanja publik Indonesia dengan perspektif maqāṣid menyimpulkan bahwa tujuan umum pengeluaran publik di Indonesia "secara umum" sudah sesuai maqāṣid, namun belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan Islam dalam beberapa aspek — misalnya porsi agama dinilai kecil dan adanya perbedaan orientasi surplus/defisit (Ayumiati et al., 2024; Wahid & Muhsin, 2022). Studi tentang pengelolaan anggaran Aceh dengan pendekatan maqāṣid juga menemukan bahwa realisasi belanja telah mencerminkan maqāṣid namun "kurang optimal", serta terdapat perbedaan urutan prioritas dibanding hierarki yang lazim dikemukakan ulama — meski urutan dapat berubah pada kondisi darurat, misalnya mendahulukan perlindungan jiwa (Salsabila et al., 2024; Syadali, 2023). Pada level daerah lain, analisis belanja daerah berbasis maqāṣid — misalnya Palopo — menilai realisasi belanja memiliki keterkaitan (interconnectivity) dengan maqāṣid serta berdampak pada layanan dasar (Arif, 2019; Rahmat, 2022).

9.3 Tantangan Tata Kelola: Transparansi, Akuntabilitas, dan Korupsi Anggaran

Literatur tentang pengelolaan APBN dalam perspektif ekonomi Islam menekankan bahwa reformasi anggaran melalui struktur berbasis kinerja dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik (Jaelani, 2018b; Supriatna & Jubaedah, 2021). Namun, kajian politik anggaran dan pengelolaan APBN juga mencatat bahwa penyalahgunaan anggaran dalam bentuk korupsi masih terjadi (Ayumiati et al., 2024; Supriatna & Jubaedah, 2021). Systematic literature review tentang fiqh budgeting mengaitkan kasus mark-up anggaran dengan rendahnya transparansi model penganggaran dan menekankan kebutuhan kontekstualisasi berbasis maqāṣid serta integrasi pajak–zakat (Ayumiati et al., 2024; Wahid & Muhsin, 2022).

________________________________________

10. Pengeluaran Pemerintah, Defisit, dan Pembiayaan: Batas Syariah atas Utang dan Instrumen Alternatif

10.1 Defisit dan Pembiayaan Utang dalam Diskursus Syariah

Dalam praktik fiskal modern, termasuk Indonesia, belanja negara dapat lebih besar dari pendapatan sehingga muncul defisit dan kebutuhan pembiayaan (Jaelani, 2018a; Mardianto, 2023). Literatur tinjauan utang negara dalam perspektif Islam menyimpulkan bahwa utang tidak dilarang, tetapi harus bebas dari unsur ribawi dan menggunakan mekanisme akad yang sesuai norma Islam; utang dipandang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat (Jaelani, 2018a; Sholikha et al., 2023). Kajian kebijakan fiskal masa Rasulullah dan sekarang juga menekankan bahwa pengelolaan utang negara semestinya bebas bunga, dan pembiayaan pengeluaran dapat berbasis pajak pendapatan atau bagi hasil (FADHILLAH et al., 2022; Sholikha et al., 2023).

10.2 Nuansa Perdebatan: Kritik atas Pembiayaan Defisit melalui Sukuk untuk Belanja yang Bersifat Konsumtif

Terdapat perdebatan dalam literatur terkait pemanfaatan sukuk untuk menutup defisit APBN. Analisis normatif-kritis menyatakan APBN digunakan untuk membiayai belanja negara termasuk gaji dan transfer payments yang dikategorikan aktivitas konsumsi, sehingga pemanfaatan sukuk untuk membiayai APBN dinilai tidak sesuai dengan teori ekonomi Islam dalam argumen penulis tersebut (Arham et al., 2024; Yahya, 2015). Di sisi lain, literatur lain tentang sukuk negara menekankan sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan APBN dan menyebut penerbitan sukuk — misalnya project-based — digunakan untuk mendukung pembiayaan proyek dan membantu menutup defisit APBN, khususnya untuk infrastruktur (Alamsyah et al., 2020; Rahmawati, 2018). Dua posisi ini menunjukkan bahwa penilaian syariah tidak hanya bergantung pada instrumen (sukuk), tetapi juga pada karakter belanja/underlying dan desain kebijakan pembiayaan (Alamsyah et al., 2020; Arham et al., 2024).

10.3 Wakaf sebagai Sumber Pembiayaan Barang Publik dan Pelengkap Belanja Pemerintah

Kajian wakaf menegaskan bahwa wakaf — termasuk wakaf produktif — dapat membantu pembiayaan barang publik dan barang publik campuran serta menjadi alternatif sumber pendanaan untuk belanja publik, dengan catatan pengelolaan harus sesuai aturan syariah dan diawasi lembaga terkait (Arifin et al., 2020; Handayani & Huda, 2023). Literatur lain tentang signifikansi wakaf dalam keuangan negara merekomendasikan peran pemerintah mendorong pengelolaan wakaf agar berkontribusi pada pembangunan dan maslahat publik, sekaligus menegaskan prinsip belanja negara harus sesuai syariah dan skala prioritas (Adinta & Nur, 2020; Jaelani, 2012). Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan belanja publik dapat diperluas melalui instrumen filantropi Islam (zakat/wakaf) sepanjang sesuai ketentuan penggunaan dana dan tata kelola amanah (Fajrina et al., 2020; Handayani & Huda, 2023).

________________________________________

11. Bukti Empiris tentang Kualitas Belanja: Hasil yang Bervariasi

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa dampak belanja pemerintah terhadap indikator pembangunan dapat berbeda menurut sektor dan konteks. Penelitian panel negara OKI periode tertentu menemukan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM (Hakim & Sukmana, 2017), sementara studi lain — dengan konstruk I-HDI pada negara OKI — melaporkan belanja pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif signifikan, sedangkan belanja pendidikan berpengaruh negatif dalam model penelitian tersebut (Mardianto, 2023). Pada konteks Indonesia, studi pertumbuhan ekonomi juga menemukan pengeluaran konsumsi pemerintah dapat berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam model tertentu (Widiaty & Nugroho, 2020), sedangkan penelitian lain melaporkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang diteliti (Huwaida et al., 2023). Variasi temuan ini konsisten dengan penekanan literatur tata kelola bahwa masalahnya tidak hanya "besar-kecil belanja", tetapi juga kualitas alokasi, efisiensi, dan akuntabilitas belanja agar selaras dengan kemaslahatan dan maqāṣid (Jaelani, 2018c; Yahya, 2015).

________________________________________

12. Sintesis dan Diskusi

Berdasarkan sintesis literatur, pengeluaran pemerintah dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai: (i) belanja negara untuk barang/jasa publik dan belanja transfer yang memengaruhi permintaan agregat dan kesejahteraan; (ii) diarahkan untuk merealisasikan maqāṣid al-sharīʿah melalui skala prioritas kebutuhan (ḍarūriyyāt–ḥājiyyāt–taḥsīniyyāt); dan (iii) dibatasi kaidah syariah (halal–haram, amanah, efisiensi, antipengeluaran mubazir) serta tata kelola yang transparan dan akuntabel (Miskiyah et al., 2022; Wahid & Muhsin, 2022; Yahya, 2015). Dalam kerangka makro, belanja pemerintah merupakan komponen "G" dalam pengeluaran agregat (AE) yang dapat meningkatkan permintaan efektif dan pendapatan nasional (Arifin et al., 2020; Pertiwi et al., 2020), dan juga dapat digunakan sebagai instrumen stabilisasi — misalnya menekan inflasi melalui pengendalian permintaan agregat (Minarni, 2021; Nasution & Majid, 2023). Namun, ekonomi Islam menekankan bahwa fungsi tersebut harus tunduk pada tujuan keadilan sosial dan distribusi yang adil, bukan sekadar ekspansi belanja (Aziz, 2015; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021).

Dalam konteks Indonesia, praktik belanja publik telah terstruktur pada belanja pusat dan transfer daerah/dana desa, dan secara tujuan kebijakan diarahkan untuk pertumbuhan berkelanjutan, penciptaan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan (Wahid & Muhsin, 2022; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Akan tetapi, literatur menyoroti kebutuhan penguatan fiqh budgeting berbasis maqāṣid, integrasi instrumen fiskal — misalnya pajak–zakat — serta perbaikan tata kelola untuk mencegah korupsi/mark-up dan meningkatkan akuntabilitas (Ayumiati et al., 2024; Jaelani, 2018c). Di sisi pembiayaan, literatur mengakui kebolehan utang jika bebas riba dan berorientasi maslahat, sekaligus membuka ruang instrumen alternatif seperti wakaf dan zakat untuk mendukung pembiayaan belanja publik secara syariah dan terarah (Handayani & Huda, 2023; Jaelani, 2018a).

________________________________________

13. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam merupakan konsep multidimensi yang tidak dapat direduksi hanya pada perannya dalam permintaan agregat. Ia sekaligus merupakan instrumen kemaslahatan yang terikat norma syariah, hierarki maqāṣid, dan tata kelola yang amanah. Implikasi kebijakan dari kajian ini mencakup: (1) perlunya fiqh budgeting sebagai kerangka normatif penganggaran yang berbasis maqāṣid; (2) integrasi instrumen fiskal Islam seperti zakat dan wakaf dalam struktur pembiayaan belanja publik; (3) penguatan transparansi dan akuntabilitas anggaran sebagai bagian dari tuntutan syariah prosedural; serta (4) evaluasi berkala kualitas belanja — bukan sekadar kuantitas — agar selaras dengan tujuan pembangunan yang berorientasi keadilan dan kesejahteraan.

Penelitian ke depan perlu mengembangkan indikator kuantitatif berbasis maqāṣid yang lebih operasional untuk mengukur kualitas belanja publik, serta mengeksplorasi model integrasi zakat-pajak dan optimalisasi wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan belanja publik yang syariah dan berkelanjutan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adinta, A. H., & Nur, M. R. T. (2020). Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 19. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1920

Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 62. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924

Arham, M., Azizah, A. T. G. N., Rudianti, A. A., Din, K., & Husain, H. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal dan Belanja Negara dalam Perspektif Islam. Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, 7(1), 68–78. https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077

Arif, F. M. (2019). Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid al Syariʿah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 13(1), 51–74. https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i1.51-74

Arifiansyah, F., Kinanti, R. A., & Fitriyah, D. B. (2022). Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia dalam Perspektif Islam. Iqtisadie Journal of Islamic Banking and Shariah Economy, 2(1). https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.219

Arifin, N. R. (2020). Manajemen Wakaf sebagai Pembiayaan Barang Publik dan Barang Publik Campuran di Indonesia. Ar-Ribhu Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 1(2), 246–264. https://doi.org/10.55210/arribhu.v1i2.504

Arifin, N. R., Muhtadi, R., & Aziz, A. (2020). Manajemen Istibdal atas Aset Wakaf sebagai Pembangunan Ekonomi. Filantropi Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 1(2), 193–216. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2766

Ayu, D., Arzam, A., & Witro, D. (2022). Kajian Politik melalui Kebijakan Pengaturan dalam Ekonomi Islam sebagai Unsur Formil. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 7(1), 37–49. https://doi.org/10.24256/alw.v7i1.2925

Ayumiati, A., Fahlevi, H., Yusuf, M., & Abdullah, S. (2024). Budget Management of the Aceh Government: An Analysis of the Maqāṣid al-sharīʿah Approach. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 538. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19886

Aziz, A. (2015). Analisis Urgensitas Pinjaman Luar Negeri Indonesia dalam Rangka Pembiayaan Defisit APBN. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 15(1), 47. https://doi.org/10.31685/kek.v15i1.78

FADHILLAH, N., Azizah, F., & Yuniarti, E. (2022). Instrumen dan komponen kebijakan fiskal Islami. https://doi.org/10.31219/osf.io/fde2k

Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 100. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918

Gunawan, S. (2023). Kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/tfker

Hakim, A., & Sukmana, R. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 16 Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI). Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 67. https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i1.609

Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2759. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824

Hany, I. H. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi pada 15 Negara OKI Tahun 2014–2018. Telaah Bisnis, 20(1), 23. https://doi.org/10.35917/tb.v20i1.157

Huwaida, N., Ufairoh, U., & Wahyudi, R. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pembiayaan Bank Syariah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Tahun 2016–2020. Akses Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 18(1). https://doi.org/10.31942/akses.v18i1.8591

Jaelani, A. (2012). Pengelolaan APBN dan Politik Anggaran di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 1. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.589

Jaelani, A. (2018a). Public Expenditure Management in Indonesia. Hunafa Jurnal Studia Islamika, 15(2), 189–224. https://doi.org/10.24239/jsi.v15i2.527.189-224

Jaelani, A. (2018b). Relasi Negara dan Pasar Bebas dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi: Analisis Sejarah Keuangan Publik Islam. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 169. https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3680

Jaelani, A. (2018c). Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1), 128. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2871

Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab. Jurnal Islamika, 4(1), 25–38. https://doi.org/10.37859/jsi.v4i1.2506

Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. Al-Muqayyad, 3(2), 153–168. https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283

Khairunnisa, N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2021). Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk untuk Pembangunan Indonesia). Ekobis Syariah, 1(2), 11. https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i2.9997

Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016–2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 7(2), 187–208. https://doi.org/10.30736/jes.v7i2.365

Mardianto, D. (2023). Analisis Determinan Islamic Human Development Index (I-HDI) di Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Islamic Economic and Business Journal, 5(1), 14–31. https://doi.org/10.30863/iebjournal.v5i1.4090

Minarni, M. (2021). Analisis Pemikiran Keuangan Publik Ibnu Taimiyah vs Kebijakan Fiskal Keynesian. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406

Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 69–83. https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33

Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Historis pada Masa Umar bin Khattab. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 8(1), 81–98. https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521

Murtadho, A. (2013). Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 33–50. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759

Nasution, A. W., & Majid, M. S. Abd. (2023). Inflasi dan Stabilitas Ekonomi: Analisis Perbandingan Perspektif Islam dan Konvensional. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 23(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.15902

Nur, M. A., & Batubara, M. (2023). Model Analisis IS-LM dalam Perspektif Islam. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi), 7(1), 123–132. https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7663

Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal pada Masa Daulah Islamiyah dan dalam Konteks di Indonesia. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 53–71. https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3699

Rahmat, A. D. (2022). Konsep pajak dalam hukum Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/huvsd

Rahmawati, M. (2018). Analisis Sukuk Negara sebagai Alternatif Pembiayaan APBN. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1). https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.338-357

Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional dalam Bingkai Konstitusi. (2011). Journal of Indonesian Applied Economics, 5(2), 141–156. https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2011.005.02.1

Salsabila, T. T., Febrian, R., Yani, L. R. P., & Hidayat, F. (2024). Re-advokasi Anggaran saat Corona dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dirham Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 96–107. https://doi.org/10.53990/dirham.v5i2.274

Satrio, A. A. (2022). Zakat sebagai Alternatif Pendapatan Negara. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 244. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11761

Sholikha, A., Wulandari, S. F., Khairunnisa, N., & Rohim, A. N. (2023). Praktik Kebijakan Utang dalam Negeri dan Luar Negeri Indonesia dalam Tinjauan Ekonomi Islam. Islamic Economics and Business Review, 2(2). https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6005

Supriatna, S., & Jubaedah, D. (2021). Kebijakan Fiskal Masa Al-Khilafah Al-Islamiyah. Asy-Syariʿah, 22(2), 291–312. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9116

Syadali, M. R. (2023). Zakat, Belanja Pemerintah, Utang Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Sebuah Analisis Kritis melalui Literature Review. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3414. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9451

Untitled. (2020). Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 7(2). https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i2

Wahid, S. H., & Muhsin, M. (2022). Kontekstualisasi Fiqh Budgeting di Indonesia: Systematic Literature Review. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 87–108. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.4856

Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri, dan Pembiayaan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 223. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1043

Yahya, M. (2015). Analisis Normatif Kritis Kebijakan Pemanfaatan Obligasi Syariah (Sukuk) dalam Menutup Defisit APBN. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 37–56. https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.2.793

Zaimsyah, A. M., & Syahbuddin, S. (2021). Pengeluaran Publik Indonesia: Tinjauan Maqasid Syariah. Ar-Ribhu Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 2(2), 289–299. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.737

Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2019). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal. Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(1). https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111