01080 - Pengangguran Struktural dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Mismatch Keterampilan, Maqāṣid al-Sharīʿah, dan Strategi Penanganan Berbasis Instrumen Sosial-Keuangan Islam

Structural Unemployment in Islamic Economic Perspective: A Study on Skills Mismatch, Maqāṣid al-Sharīʿah, and Handling Strategies Based on Islamic Social-Financial Instruments

Abstract

This article examines structural unemployment from the perspective of Islamic economics, focusing on the skills mismatch phenomenon between the labor force and industry needs. Using a literature review approach, this study identifies that skills mismatch constitutes a form of mafsadah that disrupts the protection of wealth (hifẓ al-māl) and intellect/capability (hifẓ al-ʿaql) within the maqāṣid al-sharīʿah framework. The analysis shows that structural unemployment in Islamic economics arises from the convergence of three main factors: the misalignment between the education system and the labor market, substantively unintegrated curriculum design, and training policies that fail to produce relevant work competencies. The Islamic economics framework provides a normative response through the state's mandate to provide skills and create employment based on maṣlaḥah, as well as through productive zakat instruments directed at skills training coordinated with industry needs. This article concludes that structural unemployment according to Islamic economics demands an integration of state policy, education, training, and Islamic social-financial instruments—particularly productive zakat—for the reconstruction of relevant and equitable skills.

Keywords: structural unemployment, skills mismatch, maqāṣid al-sharīʿah, productive zakat, Islamic economics

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji pengangguran struktural dari perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada fenomena mismatch keterampilan antara tenaga kerja dan kebutuhan industri. Menggunakan pendekatan kajian literatur, studi ini mengidentifikasi bahwa mismatch keterampilan merupakan bentuk mafsadah yang mengganggu perlindungan harta (hifẓ al-māl) dan akal/kapabilitas (hifẓ al-ʿaql) dalam kerangka maqāṣid al-sharīʿah. Analisis menunjukkan bahwa pengangguran struktural dalam ekonomi Islam bersumber dari konvergensi tiga faktor utama: ketidakselarasan sistem pendidikan dengan pasar kerja, desain kurikulum yang belum terintegrasi secara substantif, serta kebijakan pelatihan yang tidak efektif menghasilkan kompetensi kerja yang relevan. Kerangka ekonomi Islam memberikan respons normatif melalui mandat negara untuk menyediakan keterampilan dan menciptakan pekerjaan berbasis maṣlaḥah, serta melalui instrumen zakat produktif yang diarahkan pada pelatihan keterampilan yang terkoordinasi dengan kebutuhan industri. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengangguran struktural menurut ekonomi Islam menuntut integrasi kebijakan negara, pendidikan, pelatihan, dan instrumen sosial-keuangan Islam—terutama zakat produktif—untuk rekonstruksi keterampilan yang relevan dan berkeadilan.

Kata Kunci: pengangguran struktural, mismatch keterampilan, maqāṣid al-sharīʿah, zakat produktif, ekonomi Islam

________________________________________

1. Pendahuluan

Pengangguran struktural merupakan salah satu problematika ketenagakerjaan yang tidak cukup diselesaikan melalui kebijakan makroekonomi konvensional semata. Berbeda dengan pengangguran friksional atau siklusal, pengangguran struktural berakar pada ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri dan pasar kerja. Persoalan ini menjadi semakin relevan seiring dengan transformasi struktur ekonomi yang terus berubah, sementara sistem pendidikan dan pelatihan kerap gagal mengikuti kecepatan perubahan tersebut.

Dalam konteks ekonomi Islam, pengangguran tidak semata-mata dipandang sebagai isu efisiensi pasar, melainkan juga sebagai persoalan normatif yang menyentuh dimensi kemaslahatan (maṣlaḥah), etika kerja (kasb), dan tanggung jawab institusional negara. Kerangka maqāṣid al-sharīʿah menyediakan landasan analitis untuk menilai dampak pengangguran struktural terhadap perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta, sekaligus untuk merumuskan strategi penanganannya secara integratif.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis bagaimana ekonomi Islam membaca dan merespons fenomena pengangguran struktural, dengan memusatkan perhatian pada: (1) definisi dan akar masalah mismatch keterampilan; (2) kerangka normatif ekonomi Islam dalam menilai pengangguran; (3) klasifikasi pengangguran dalam literatur zakat produktif; (4) tanggung jawab negara dalam perspektif Islam; serta (5) strategi penanganan yang konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) yang bersifat analitis-normatif. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi dalam bidang ekonomi Islam, pendidikan ketenagakerjaan, zakat produktif, keuangan syariah, dan kebijakan publik berbasis maqāṣid. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola argumentasi, titik temu konseptual, serta implikasi kebijakan dari masing-masing sumber terhadap persoalan pengangguran struktural.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1. Definisi Pengangguran Struktural dalam Konteks Masalah Ketenagakerjaan

Pengangguran struktural pada dasarnya merujuk pada kondisi ketika pencari kerja tidak terserap bukan semata-mata karena "tidak ada lowongan", tetapi karena ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi/keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja/industri. Pola mismatch ini disebut secara eksplisit sebagai salah satu penyebab pengangguran ketika "skills owned by job seekers" tidak sesuai dengan "skills needed by the labor market" dan dikaitkan dengan tujuan pendidikan yang tidak selaras dengan kebutuhan pemberi kerja (Fitrianto & A'la, 2014). Argumen sejenis juga muncul dalam analisis kebijakan pendidikan yang menilai bahwa sistem pendidikan dapat "unresponsive to the demands of the labour market" dan mengidentifikasi mismatch antara "job requirements and skills" sebagai faktor pendorong pengangguran (Fariq et al., 2023). Dalam konteks lulusan perguruan tinggi, pengangguran juga dipaparkan berkaitan dengan kekurangan keterampilan yang dicari pemberi kerja, sehingga kelangkaan kesempatan kerja bagi lulusan diperburuk oleh "graduates lacking the necessary skills that employers seek" (Othman et al., 2023).

Dalam ranah pendidikan ekonomi/keuangan syariah, mismatch juga didokumentasikan sebagai masalah spesifik: disebutkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dibutuhkan industri dan keterampilan lulusan ekonomi/keuangan Islam (Hidayat et al., 2021). Bahkan, artikel tentang keselarasan kurikulum ekonomi Islam di Indonesia menautkan mismatch tersebut dengan rendahnya penyerapan lulusan di industri, dan secara eksplisit menyatakan bahwa di Indonesia "absorption rate of the graduates within the Islamic financial industry stood below 40%" (Hidayat et al., 2021). Dengan demikian, fenomena mismatch keterampilan—yang merupakan inti pengangguran struktural—memiliki pijakan empiris dan kebijakan dalam literatur yang tersedia (Fariq et al., 2023; Fitrianto & A'la, 2014; Hidayat et al., 2021).

3.2. Cara Ekonomi Islam Membaca Masalah Pengangguran: Kerangka Maqāṣid, Maṣlaḥah, dan Etika Kerja

Dalam ekonomi Islam, pembacaan masalah sosial-ekonomi (termasuk pengangguran) lazim ditempatkan dalam horizon kemaslahatan (maṣlaḥah) dan tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah). Konsep maṣlaḥah, sebagaimana dikaitkan dengan al-Ghazali, dipaparkan sebagai penjagaan atas prinsip-prinsip pokok: perlindungan agama (dīn), jiwa (nafs), akal (ʿaql), keturunan/nasab (nasab), dan harta (māl) (Wicaksono & Aziz, 2023). Kerangka maqāṣid juga digunakan secara eksplisit untuk mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan/peningkatan keterampilan; misalnya kajian atas Program Kartu Prakerja memposisikan evaluasi pada aspek agama, biopsikologi/jiwa, pendidikan/akal, sosial/keturunan, dan ekonomi/harta (Rosidin et al., 2021). Di sisi lain, pembahasan maṣlaḥah mursalah juga diposisikan sebagai perangkat yang memberi ruang adaptasi inovasi ekonomi modern, tetapi dengan syarat dan batasan agar tidak "liar dan tidak terkendali," menunjukkan bahwa dinamika ekonomi (termasuk pasar kerja) dipandang perlu responsif pada perubahan sambil tetap berada dalam rambu syariah (Maksum, 2022).

Selain maqāṣid/maṣlaḥah, ekonomi Islam menautkan persoalan ekonomi dengan etika kerja dan kewajiban berusaha (kasb). Literatur "kasb" dijelaskan sebagai genre yang mendorong keterlibatan pada urusan material-duniawi namun tetap diikat oleh batas etika dan moralitas (akhlāq), dengan penekanan bahwa keterlibatan ekonomi memiliki tujuan spiritual-transendental (Sazali, 2023). Dalam diskursus pengupahan, keterampilan tenaga kerja diposisikan sebagai "labor effort to work based on the expertise and skills" dan Islam "highly upholds the perfect work results," menandakan bahwa kualitas keterampilan dan mutu kerja bernilai normatif—bukan sekadar instrumen pasar (Ghofur, 2019). Dengan kerangka ini, pengangguran (termasuk yang bersifat struktural) bukan hanya isu efisiensi, melainkan juga isu pemeliharaan martabat, harta (hifẓ al-māl), dan akal/kapabilitas (hifẓ al-ʿaql) yang relevan dengan maqāṣid (Rosidin et al., 2021; Wicaksono & Aziz, 2023).

3.3. Pengangguran Struktural sebagai Mafsadah Sosial-Ekonomi: Mengapa Mismatch Dipandang Problematik dalam Ekonomi Islam

Dari perspektif kebijakan berbasis maqāṣid, mismatch keterampilan dapat dibaca sebagai bentuk mafsadah karena menghasilkan pemborosan kapasitas manusia dan mengganggu perlindungan harta (māl) serta pendidikan/akal (ʿaql). Kritik atas Kartu Prakerja, misalnya, secara spesifik menilai pelatihan daring "ineffective" dan "do not produce job competence," sehingga alih-alih memulihkan kompetensi kerja, program berisiko gagal menyentuh substansi peningkatan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja (Rosidin et al., 2021). Kritik ini memperlihatkan bahwa masalah struktural tidak selesai hanya dengan "tersedianya pelatihan", tetapi bergantung pada efektivitasnya menghasilkan kompetensi yang relevan (Fitrianto & A'la, 2014; Rosidin et al., 2021).

Lebih jauh, literatur kurikulum ekonomi Islam juga menegaskan adanya problem kelembagaan-pengetahuan yang dapat memperlebar mismatch: pengajaran fiqh muamalah yang tidak terhubung dengan kompetensi ekonomi riil dinilai tidak menghasilkan lulusan yang diterima dunia kerja, karena "skills and mastery of the real economy are more needed" daripada kemampuan istinbāṭ al-aḥkām (penetapan hukum) semata (Azwar et al., 2022). Kritik kurikulum lainnya menyatakan adanya kecenderungan program IBF/ekonomi Islam menumpuk mata kuliah fiqh dan uṣūl al-fiqh tetapi diajarkan "unconnected" dengan ekonomi/keuangan, yang memperkuat risiko mismatch kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri (Haneef, 2009, 2018). Dengan demikian, pengangguran struktural (mismatch skill–kebutuhan industri) dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai akibat gabungan dari: (i) ketidakselarasan sistem pendidikan–pasar kerja (Fariq et al., 2023; Fitrianto & A'la, 2014); (ii) desain kurikulum yang belum terintegrasi secara substantif (Azwar et al., 2022; Haneef, 2009, 2018); dan (iii) kebijakan pelatihan yang tidak efektif menghasilkan kompetensi kerja (Rosidin et al., 2021).

3.4. Klasifikasi Pengangguran dalam Literatur Zakat Produktif: Jabariyah dan Relevansinya dengan Mismatch Keterampilan

Salah satu pintu masuk ekonomi Islam yang langsung membahas pengangguran adalah literatur zakat produktif. Dalam kajian perbandingan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh, pengangguran diklasifikasikan menjadi dua: (1) pengangguran karena keterpaksaan (jabariyah), dan (2) pengangguran karena pilihan (khiyariah), misalnya malas (CKhasanah & Putri, 2022). Lebih spesifik, untuk jabariyah, al-Qardhawi membedakan antara "unemployment with skills" dan "unemployment without skills" (CKhasanah & Putri, 2022). Artikulasi ini penting karena memperlihatkan bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, pengangguran tidak diperlakukan homogen; ada kondisi keterpaksaan yang menuntut intervensi sosial-ekonomi (CKhasanah & Putri, 2022).

Meskipun teks tidak menyamakan secara terminologis jabariyah dengan keterampilan sebagai "pengangguran struktural", kategorisasi "memiliki keterampilan tetapi tetap menganggur" menyediakan titik padan konseptual untuk membaca mismatch: seseorang bisa memiliki keterampilan, tetapi keterampilannya tidak sesuai/terbarui terhadap kebutuhan sektor riil sehingga tidak terserap (CKhasanah & Putri, 2022; Fitrianto & A'la, 2014). Pada sisi lain, jabariyah tanpa keterampilan menegaskan pentingnya pelatihan keterampilan sebagai prasyarat pemulihan kapasitas ekonomi rumah tangga, yang sejalan dengan pendekatan zakat produktif yang menekankan peningkatan kapabilitas mustahiq (CKhasanah & Putri, 2022; Maghfirah, 2021). Dengan demikian, pengangguran struktural (mismatch skill–industri) dapat ditempatkan—secara analitis—dalam spektrum jabariyah yang memerlukan dukungan institusional untuk rekonstruksi keterampilan yang relevan (CKhasanah & Putri, 2022; Maghfirah, 2021).

3.5. Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Ekonomi Islam: Kewajiban Membangun Keterampilan dan Menciptakan Kerja

Dalam perspektif hukum/politik Islam yang dikaitkan dengan kemaslahatan, negara memiliki mandat yang tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan ekonomi warga. Secara eksplisit dinyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan rakyatnya dengan berbagai keterampilan/keahlian dalam profesi tertentu dan wajib mencari/menciptakan pekerjaan (Ridwan, 2023). Prinsip ini dikuatkan dengan kaidah fikih "tasarruf al-imam manutun bi al-maslahah" (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat) (Ridwan, 2023), yang menempatkan kebijakan pasar kerja—termasuk penanganan mismatch keterampilan—sebagai bagian dari amanat kemaslahatan publik (Ridwan, 2023; Wicaksono & Aziz, 2023).

Kerangka ini kompatibel dengan penilaian maqāṣid bahwa kebijakan publik harus dievaluasi atas dampaknya pada perlindungan aspek-aspek dasar, termasuk ekonomi/harta dan pendidikan/akal (Rosidin et al., 2021; Wicaksono & Aziz, 2023). Karena mismatch kompetensi dapat menimbulkan pengangguran dan mengganggu kemaslahatan, mandat negara untuk menyediakan keterampilan dan pekerjaan dapat dipahami sebagai respons institusional terhadap mafsadah pengangguran struktural (Ridwan, 2023; Rosidin et al., 2021). Di titik ini, ekonomi Islam tidak berhenti pada diagnosis (mismatch), tetapi menautkannya pada kewajiban pengelolaan publik berbasis maslahah (Maksum, 2022; Ridwan, 2023).

3.6. Strategi Penanganan Pengangguran Struktural yang Konsisten dengan Ekonomi Islam

3.6.1. Reformasi Pendidikan dan Kurikulum: Menyelaraskan Kompetensi Lulusan dengan Kebutuhan Industri

Literatur menegaskan adanya mismatch pendidikan–pasar kerja sebagai penyebab pengangguran, termasuk karena "misleading of education purposes with employers purposes" (Fitrianto & A'la, 2014) dan karena pendidikan dinilai tidak responsif terhadap tuntutan pasar kerja (Fariq et al., 2023). Dalam ekosistem ekonomi/keuangan Islam, mismatch ini muncul sebagai kekurangan kolaborasi antara penyelenggara pendidikan dan pelaku industri, yang berdampak pada rendahnya penyerapan lulusan (Hidayat et al., 2021). Secara spesifik, disebutkan pula bahwa mismatch keterampilan antara lulusan ekonomi/keuangan Islam dan kebutuhan industri merupakan isu di beberapa negara, dan dikaitkan dengan "low absorption" lulusan (Hidayat et al., 2021).

Problem tersebut juga terhubung dengan isu epistemologis dan desain program studi. Disebutkan bahwa fiqh muamalah yang diajarkan di jurusan ekonomi Islam tidak menghasilkan lulusan yang diterima dunia kerja karena sektor industri lebih membutuhkan penguasaan ekonomi riil (Azwar et al., 2022). Di ranah pendidikan Islamic banking and finance, dikritik bahwa program sering didominasi mata kuliah fiqh (dan sebagian uṣūl al-fiqh) namun tidak terhubung dengan ekonomi/keuangan, sehingga melahirkan kritik bahwa IBF hanyalah "neoclassical economics/finance plus fiqh muamalat" dalam kerangka perbankan modern (Haneef, 2009, 2018). Karenanya, strategi yang sejalan dengan literatur adalah integrasi kompetensi "turath/fiqh" dengan pemahaman ekonomi modern sebagai prasyarat memperkecil mismatch dan meningkatkan kesiapan kerja (Azwar et al., 2022; Haneef, 2009, 2018).

3.6.2. Pelatihan Kerja yang Benar-Benar Menghasilkan Kompetensi (Bukan Sekadar Formalitas Program)

Evaluasi maqāṣid terhadap Program Kartu Prakerja menilai pelatihan daring berisiko tidak efektif dan tidak menghasilkan kompetensi kerja (Rosidin et al., 2021). Kritik tersebut menegaskan bahwa kebijakan peningkatan keterampilan harus dievaluasi pada substansi keluaran kompetensinya, bukan pada keberadaan platform atau distribusi manfaat semata (Rosidin et al., 2021). Di ranah pendidikan tinggi, diskusi tentang pengangguran lulusan menekankan kebutuhan lulusan untuk memperdalam "generic skills" dan memposisikan universitas sebagai platform yang memungkinkan pembelajaran dan praktik keterampilan tersebut (Othman et al., 2023). Dengan demikian, intervensi pelatihan untuk mengatasi mismatch harus diarahkan pada pencapaian kompetensi yang sesuai kebutuhan industri dan didukung platform institusional yang memadai (Othman et al., 2023; Rosidin et al., 2021).

3.6.3. Zakat Produktif sebagai Instrumen Koreksi Mismatch: Pelatihan, Pemetaan Kebutuhan Industri, dan Prioritas Mustahiq

Dalam strategi pengelolaan zakat modern, disebutkan bahwa orang miskin karena kurang keterampilan harus terlebih dahulu dilatih dalam keterampilan tertentu, dan pelatihan itu perlu ditetapkan setelah mempertimbangkan bakat/kemampuan (Maghfirah, 2021). Bahkan, untuk kasus "difficult job opportunities," disarankan adanya kerja sama BAZNAS dengan perusahaan agar model tenaga kerja yang dibutuhkan diketahui sehingga keterampilan yang diberikan sesuai kebutuhan pasar kerja (Maghfirah, 2021). Ini adalah mekanisme yang secara langsung menarget mismatch keterampilan–permintaan industri (Fitrianto & A'la, 2014; Maghfirah, 2021).

Literatur perbandingan pemikiran al-Qardhawi juga menempatkan pengangguran jabariyah sebagai target objek awal pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, termasuk kategori yang memiliki keterampilan maupun tidak (CKhasanah & Putri, 2022). Lebih jauh, al-Qardhawi dinyatakan mendorong pemerintah Islam untuk aktif mendekati kelompok lemah (miskin dan membutuhkan) bahkan bila mereka tidak meminta (CKhasanah & Putri, 2022), yang konsisten dengan mandat kemaslahatan publik dalam kebijakan pemimpin (Ridwan, 2023). Dengan demikian, zakat produktif dalam sumber yang tersedia dapat dibaca sebagai instrumen sosial-keuangan Islam untuk memperbaiki mismatch melalui pelatihan yang relevan, penentuan prioritas, dan koordinasi dengan kebutuhan pasar kerja (CKhasanah & Putri, 2022; Maghfirah, 2021).

3.6.4. Penguatan Kompetensi SDM pada Lembaga Ekonomi Syariah: Contoh Bidang Audit dan Tata Kelola Syariah

Masalah mismatch tidak hanya terjadi pada pencari kerja umum, tetapi juga pada tenaga profesional di industri keuangan syariah. Dalam pengembangan SDM IBF, dinyatakan adanya masalah kualitas sumber daya manusia: banyak produk dirancang oleh praktisi yang terlatih konvensional tetapi minim pengetahuan warisan Islam, sementara ulama fiqh yang memberi fatwa sering tidak memahami operasi ekonomi/keuangan modern secara memadai (Haneef, 2009). Pada konteks dewan penasihat syariah, juga ditegaskan perlunya pemahaman perbankan dan keuangan, bahasa, dan kemampuan komunikasi, karena lulusan madrasah umumnya tidak diharapkan familiar dengan transaksi perbankan modern (Ayub et al., 2019). Pada fungsi audit syariah di Malaysia, disebutkan adanya "shortage of qualified shari'ah auditors" dan kebutuhan paket kompetensi (pengetahuan syariah, operasi perbankan Islam, fiqh muamalat, serta keterampilan audit) (Ali et al., 2018). Bahkan, studi pelatihan audit syariah menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengetahuan audit syariah setelah mengikuti pelatihan, yang menegaskan peran intervensi pelatihan terstruktur dalam menutup gap kompetensi (Kamaruddin et al., 2023).

Walaupun contoh-contoh ini berada pada sektor keuangan syariah, ia menunjukkan pola yang sama dengan pengangguran struktural: ketika kompetensi tidak selaras dengan kompleksitas kebutuhan pekerjaan, maka diperlukan rekonstruksi kurikulum, integrasi ilmu, dan pelatihan untuk menutup gap (Ali et al., 2018; Ayub et al., 2019; Haneef, 2009). Argumen ini juga paralel dengan temuan bahwa kompetensi ideal untuk SDM industri syariah justru menuntut penguasaan fiqh/uṣūl fiqh sekaligus ekonomi keuangan modern—dan kompetensi ganda seperti itu dinilai "masih sangat jarang" (Awaluddin et al., 2020).

3.6.5. Pembiayaan Syariah yang Bertaut dengan Sektor Riil dan Penciptaan Kerja

Dalam perspektif etika-keuangan Islam, Kamali menyatakan bahwa "debt-based financial capitalism is thus prone to encouraging unemployment," sekaligus menekankan pentingnya integrasi aturan fikih dengan maqāṣid dan prinsip keadilan sosial (Kamali, 2012). Sejalan dengan kritik atas dominasi pembiayaan berbasis utang, literatur pembiayaan pertanian menilai industri perbankan syariah banyak menggunakan mode debt-based dan mengusulkan pendekatan partisipatif; di sana disebutkan bahwa objektif keuangan Islam adalah "promote sustained growth and full employment" (Bangash, 2020). Di ranah kebijakan moneter berbasis ekonomi Islam, Selim mengajukan kerangka teoretik bahwa kebijakan moneter berbasis istisna' "immediately creates well paid jobs" dan bertujuan mendorong "full employment" (Selim, 2020). Selain itu, usulan mudharaba untuk meminimalkan pengangguran di Nigeria dikemukakan sebagai kerangka yang menekankan keadilan, pembagian risiko, dan kolaborasi pemerintah–bank sentral untuk memudahkan akses modal bagi pemuda terampil (Olanrewaju & Ahamad, 2021).

Namun, sumber-sumber ini terutama bersifat konseptual/kerangka usulan atau argumentasi normatif-teoretik (Olanrewaju & Ahamad, 2021; Selim, 2020), atau kritik atas struktur pembiayaan (Bangash, 2020; Kamali, 2012). Karena itu, klaim yang dapat dipertahankan dari referensi yang tersedia adalah: literatur ekonomi/keuangan Islam menilai orientasi yang terlalu debt-based dapat berkorelasi buruk dengan pengangguran, dan mendorong desain kebijakan/produk yang lebih bertaut dengan sektor riil, pembagian risiko, serta tujuan "full employment" sebagai orientasi normatif (Bangash, 2020; Kamali, 2012; Selim, 2020).

________________________________________

4. Simpulan

Berdasarkan referensi yang dikaji, pengangguran struktural (mismatch keterampilan–kebutuhan industri) dapat disintesiskan dalam ekonomi Islam sebagai masalah kemaslahatan publik yang mengganggu perlindungan harta (māl) dan akal/kapabilitas (ʿaql), sehingga layak ditangani melalui kebijakan berbasis maqāṣid (Maksum, 2022; Rosidin et al., 2021; Wicaksono & Aziz, 2023). Literatur zakat produktif memberikan kategorisasi pengangguran jabariyah yang mencakup pengangguran "dengan keterampilan" maupun "tanpa keterampilan," yang menyediakan perangkat analitis untuk menempatkan mismatch sebagai kondisi keterpaksaan yang memerlukan intervensi pemberdayaan (CKhasanah & Putri, 2022). Tanggung jawab negara ditegaskan mencakup kewajiban menyediakan keterampilan dan menciptakan pekerjaan, dengan orientasi kebijakan pada maslahah (Ridwan, 2023). Pada level instrumen, referensi menunjukkan jalur solusi yang konsisten: penyelarasan pendidikan–industri untuk menutup mismatch (Fitrianto & A'la, 2014; Hidayat et al., 2021), reformasi kurikulum agar terintegrasi dan relevan dengan ekonomi riil (Azwar et al., 2022; Haneef, 2009), pelatihan yang benar-benar menghasilkan kompetensi (bukan formalitas) (Rosidin et al., 2021), serta pemanfaatan zakat produktif untuk pelatihan keterampilan dan kerja sama dengan perusahaan agar sesuai kebutuhan pasar kerja (CKhasanah & Putri, 2022; Maghfirah, 2021).

Dengan demikian, dalam batas bukti referensi yang tersedia, pengangguran struktural menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai: pengangguran yang muncul karena ketidaksesuaian kompetensi manusia dengan struktur kebutuhan kerja, yang dipandang sebagai mafsadah atas kemaslahatan dan karenanya menuntut integrasi kebijakan negara, pendidikan, pelatihan, dan instrumen sosial-keuangan Islam (terutama zakat produktif) untuk rekonstruksi keterampilan yang relevan dan adil (CKhasanah & Putri, 2022; Maghfirah, 2021; Ridwan, 2023; Rosidin et al., 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ali, N. A. M., Shahimi, S., & Shafii, Z. (2018). Knowledge, skills and characteristics requirements for shari'ah auditors. Asian Journal of Accounting and Governance, 9, 171–185. https://doi.org/10.17576/ajag-2018-09-15

Awaluddin, M., Suyuti, M., & Awaluddin, S. P. (2020). Optimization of Islamic institute role in promoting sharia banking in Indonesia. Jurnal Minds Manajemen Ide dan Inspirasi, 7(2), 79. https://doi.org/10.24252/minds.v7i2.16538

Ayub, M., Khan, K. A., Rashid, A., Shahzad, M. A., & Rehman, H. (2019). Enhancing the competence and effectiveness of sharīʿah advisory boards: Case of Islamic banking institutions in Pakistan. Journal of Islamic Business and Management (JIBM), 09(01). https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0901-004

Azwar, A., Usman, A. H., & Abdullah, M. F. R. (2022). Islamic economics education in Indonesia: Quranic view and epistemological problems analysis. Al-Irsyad Journal of Islamic and Contemporary Issues, 7(2), 982–993. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v7i2.350

Bangash, A. U. J. (2020). Managing the agricultural sector through muzara'ah: Implementing an Islamic economic participatory mode of financing. International Journal of Islamic Business & Management, 4(1), 27–42. https://doi.org/10.46281/ijibm.v4i1.638

CKhasanah, M., & Putri, O. M. P. (2022). Empowering the community's economy through productive zakat (a comparative study of Yusuf Al-Qardhawi's and Sahal Mahfudh's thoughts). Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 55–66. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2507

Fariq, W. M., Karim, N., & Helmiati, H. (2023). Examining the interplay between Islamic education and science domains in Morocco's educational policy. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 11(1), 84. https://doi.org/10.36667/jppi.v11i1.1483

Fitrianto, A. R., & A'la, A. (2014). Developing entrepreneurial curriculum in Indonesian Islamic higher education: A transformation process. Creative Education, 05(24), 2090–2096. https://doi.org/10.4236/ce.2014.524232

Ghofur, R. A. (2019). Pengupahan dalam sistem upah Indonesia dan Islam. Al-Adalah, 15(2), 263. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.2623

Haneef, M. A. (2009). Islamic banking and finance in the 21st century: Selected issues in human capital development. ICR Journal, 1(2), 292–302. https://doi.org/10.52282/icr.v1i2.748

Haneef, M. A. (2018). Islamic finance education: Is there a misallocation of resources between curriculum and academic talent? Islamic Banking and Finance Review, 05(01), 58–67. https://doi.org/10.32350/ibfr.2018.05.04

Hidayat, S. E., Samidi, S., & Nasution, A. (2021). The alignment and misalignment of the Islamic economics curriculum with the Indonesian government policy. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 10(1), 61–83. https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9394

Kamali, M. H. (2012). Ethics and finance: Perspectives of the shari'ah and its higher objectives (maqasid). ICR Journal, 3(4), 618–636. https://doi.org/10.52282/icr.v3i4.508

Kamaruddin, M. I. H., Hanefah, M. M., Shafii, Z., Salleh, S., & Zakaria, N. (2023). Exploring shariah audit training impact on shariah audit understanding by Malaysian students. International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 13(1). https://doi.org/10.6007/ijarafms/v13-i1/16150

Maghfirah, M. (2021). Zakat potential management strategy in Indonesia. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 366–402. https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4399

Maksum, M. (2022). Implementation of Al-Ghazali maslahah concept in Islamic economic activities. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(2), 481–490. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24825

Olanrewaju, H. A. A., & Ahamad. (2021). Minimizing unemployment in Nigeria through mudharaba finance: A proposed framework. IJUS | International Journal of Umranic Studies, 4(2), 39–50. https://doi.org/10.59202/ijus.v4i2.416

Othman, I. W., Yusoff, M. S., & Kamal, M. H. M. (2023). Addressing unemployment issues and the role of universities as platforms for graduate employability. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i12/19698

Ridwan, R. (2023). State control of land perspective of Indonesian land law and Islamic law. Russian Law Journal, 11(2). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.508

Rosidin, R., Andriani, F., & Fitriani, A. (2021). Maqasid sharīʿah-based multidimensional criticism toward the implementation of Indonesian pre-employment card (Kartu Prakerja) program amidst the Covid-19 pandemic. Journal of Islamic Thought and Civilization, 11(1), 374–395. https://doi.org/10.32350/jitc.111.20

Sazali, A. (2023). Kasb: A comparative study of the concept of economics in Islamic and modern economics. Tafhim IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 16(2), 89–111. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol16no2.4

Selim, M. (2020). Istisna'-based monetary policy and its effectiveness in achieving full employment and price stability. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(4), 707–726. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2019-0208

Wicaksono, Y. K., & Aziz, A. R. A. (2023). Citizenship in Islam: View of Imam Al-Ghazali. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), 101–111. https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.289