01078 - Pengangguran Musiman dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Mekanisme, dan Kerangka Penanganan

Seasonal Unemployment in Islamic Economic Perspective: Concept, Mechanism, and Framework of Solution

________________________________________

Abstrak

Pengangguran musiman merupakan fenomena periodik yang terjadi terutama pada sektor pertanian, yakni ketika pekerja tidak memiliki aktivitas produktif di luar musim tanam dan panen. Artikel ini mengkaji pengangguran musiman dalam perspektif ekonomi Islam dengan menelaah definisi, mekanisme terjadinya, serta kerangka penanganan yang ditawarkan oleh sistem ekonomi dan keuangan syariah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber akademik dalam bidang ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memandang pengangguran musiman sebagai masalah kesejahteraan yang bertentangan dengan orientasi full employment dalam tujuan normatif sistem keuangan syariah. Penanganannya dapat dilakukan melalui empat jalur utama: (1) pembiayaan syariah berbasis bagi hasil yang menyesuaikan siklus musiman, seperti mudharabah dan musyarakah; (2) penguatan lembaga keuangan mikro syariah disertai pendampingan; (3) optimalisasi keuangan sosial Islam melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qardhul hasan; serta (4) pengembangan UMKM sebagai kanal penyerapan tenaga kerja pada periode off-season. Keseluruhan respons ini berpijak pada kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai orientasi utama kebijakan ekonomi.

Kata kunci: pengangguran musiman, ekonomi Islam, maqāṣid al-syarī'ah, pembiayaan syariah, keuangan sosial Islam

________________________________________

Abstract

Seasonal unemployment is a periodic phenomenon that occurs primarily in the agricultural sector, when workers have no productive activity outside of planting and harvesting seasons. This article examines seasonal unemployment from an Islamic economic perspective by analyzing its definition, mechanisms, and the framework of solutions offered by the Islamic economic and financial system. This study employs a qualitative approach based on a literature review, analyzing various academic sources in the field of Islamic economics. The findings indicate that Islamic economics views seasonal unemployment as a welfare problem that contradicts the full employment orientation embedded in the normative objectives of the Islamic financial system. Its resolution can be pursued through four main pathways: (1) profit-and-loss sharing-based Islamic financing that accommodates seasonal cycles, such as mudharabah and musyarakah; (2) strengthening Islamic microfinance institutions accompanied by mentoring programs; (3) optimizing Islamic social finance through zakat, infaq, sadaqah, waqf, and qardhul hasan; and (4) developing micro, small, and medium enterprises (MSMEs) as channels for labor absorption during the off-season period. All of these responses are grounded in the framework of maqāṣid al-syarī'ah, which places public interest (maslahah) and justice as the primary orientation of economic policy.

Keywords: seasonal unemployment, Islamic economics, maqāṣid al-syarī'ah, Islamic financing, Islamic social finance

________________________________________

I. Pendahuluan

Pengangguran merupakan salah satu persoalan ekonomi yang secara konsisten mendapat perhatian dalam berbagai sistem dan aliran pemikiran ekonomi, termasuk ekonomi Islam. Di antara berbagai tipologi pengangguran yang dikenal dalam literatur ekonomi, pengangguran musiman (seasonal unemployment) memiliki karakteristik yang khas: bersifat periodik, berulang, dan umumnya terkait erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi pada sektor-sektor tertentu yang sangat bergantung pada kalender alam atau permintaan siklis. Sektor pertanian dan pariwisata lazim disebut sebagai contoh paling representatif dari fenomena ini.

Dalam konteks Indonesia, sektor pertanian memiliki peran strategis yang tidak hanya terkait dengan produksi pangan, tetapi juga dengan penyerapan tenaga kerja dalam skala besar. Oleh karena itu, dinamika musiman pada sektor ini berimplikasi langsung terhadap kondisi ketenagakerjaan secara nasional. Ketika musim tanam dan panen berakhir, sebagian besar pekerja pertanian memasuki periode jeda (off-season) yang ditandai oleh minimnya aktivitas produktif. Kondisi ini tidak hanya berarti tidak adanya pekerjaan untuk sementara waktu, tetapi juga membawa konsekuensi pada volatilitas pendapatan rumah tangga dan kerentanan sosial-ekonomi yang lebih luas.

Ekonomi Islam, sebagai sebuah sistem ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai syariah dan berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, memandang persoalan pengangguran bukan semata-mata sebagai masalah teknis ketenagakerjaan, melainkan sebagai isu normatif yang menyentuh dimensi kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, kajian tentang pengangguran musiman dalam perspektif ekonomi Islam menjadi relevan dan penting, tidak hanya secara akademik, tetapi juga secara praktis-kebijakan.

Artikel ini bertujuan untuk: pertama, memaparkan definisi dan karakteristik pengangguran musiman dalam kerangka ekonomi Islam; kedua, menjelaskan mekanisme terjadinya pengangguran musiman terutama pada sektor pertanian; dan ketiga, mengidentifikasi kerangka penanganan yang ditawarkan oleh sistem ekonomi dan keuangan syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya diskursus ekonomi Islam mengenai isu-isu ketenagakerjaan yang kontekstual.

________________________________________

II. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber akademik primer berupa artikel jurnal ilmiah dalam bidang ekonomi Islam, keuangan syariah, dan ekonomi pembangunan yang telah dipublikasikan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci, memetakan argumen normatif dan instrumental, serta mensintesis temuan dari berbagai sumber yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan mencakup kajian tentang model ekonomi Islam, pembiayaan syariah pertanian, lembaga keuangan mikro syariah, keuangan sosial Islam, dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan kebijakan ekonomi.

________________________________________

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment)

Dalam literatur ekonomi yang juga dirujuk dalam kajian ekonomi Islam di Indonesia, pengangguran musiman dipahami sebagai pengangguran yang terkait fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama pada sektor pertanian, misalnya di luar musim tanam dan panen ketika petani atau pekerja pertanian "menunggu" musim berikutnya sehingga tidak bekerja sementara waktu (Sumar'in & Kusnadi, 2018). Dengan demikian, karakter utamanya adalah berulang secara periodik mengikuti kalender produksi/permintaan sektor tertentu, bukan karena mismatch keterampilan permanen atau kontraksi ekonomi yang bersifat luas (Sumar'in & Kusnadi, 2018).

Walaupun contoh yang paling eksplisit dalam sumber yang tersedia adalah pertanian (Sumar'in & Kusnadi, 2018), konsep "musiman" secara definisional dapat muncul pada sektor lain yang pola kegiatannya periodik; namun pembahasan rinci sektor non-pertanian (misalnya pariwisata) tidak disediakan dalam referensi yang diberikan, sehingga elaborasi sektoral di luar pertanian tidak dapat ditegaskan berbasis sumber pada kajian ini.

3.2 Signifikansi Pengangguran dalam Tujuan Ekonomi Islam

Kerangka ekonomi Islam menempatkan persoalan pengangguran sebagai isu yang relevan dengan tujuan kemaslahatan dan keadilan. Pertama, tujuan dan fungsi sistem keuangan/perbankan syariah (sebagai bagian dari bangunan ekonomi Islam) antara lain diarahkan pada "kemakmuran ekonomi yang meluas" dengan full employment dan pertumbuhan yang optimum (Sobarna, 2021; Suryani, 2012). Formulasi tujuan ini menunjukkan bahwa keterserapan tenaga kerja bukan sekadar indikator teknis, melainkan bagian dari orientasi normatif institusi ekonomi syariah (Sobarna, 2021; Suryani, 2012).

Kedua, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah diposisikan sebagai "jantung" dalam perumusan ekonomi syariah dan dinyatakan relevan untuk kebijakan makro—secara eksplisit termasuk agenda "strategi mengatasi … pengangguran" (Samud, 2018). Sejalan dengan itu, aktualisasi maqāṣid juga dipahami sebagai teori dasar keadilan dan kesejahteraan yang perlu diimplementasikan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam, termasuk inovasi norma/produk keuangan syariah (Aji & Mukri, 2022). Dalam perspektif ini, pengangguran musiman dapat dipandang sebagai masalah kesejahteraan yang menuntut instrumen syariah yang selaras dengan tujuan kemaslahatan (Aji & Mukri, 2022; Samud, 2018).

Ketiga, dimensi etika juga ditekankan: ekonomi syariah harus dijalankan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari kezaliman/penindasan, serta memperhatikan keseimbangan para pihak dalam transaksi (Samud, 2018). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam—termasuk tauhid, keadilan/keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab—dikemukakan sebagai landasan rancang bangun ekonomi Islam dan relevan untuk transformasi ekonomi yang berorientasi kesejahteraan sosial (Riyadi & Hilyatin, 2021). Dalam ranah praktis, narasi etis ini berkelindan dengan dorongan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan yang juga ditampilkan dalam kajian pembiayaan syariah sektor pertanian (Syifa & Ridlwan, 2021), dan prinsip mencari karunia Allah serta menjauhi riba dalam pembahasan tata kelola berperspektif religiositas (Aziz & Salsabila, 2023).

3.3 Mekanisme Terjadinya Pengangguran Musiman pada Sektor Pertanian: Faktor Musim, Risiko, dan Pendapatan

Sumber yang tersedia menggambarkan bahwa pengangguran musiman pada pertanian terutama muncul karena pola kerja yang mengikuti musim tanam–panen, sehingga di luar dua fase itu pekerja dapat menganggur sementara (Sumar'in & Kusnadi, 2018). Selain kalender musiman, produktivitas pertanian juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca: pergeseran musim hujan dapat menggeser periode tanam, sementara banjir dan kekeringan dapat menyebabkan gagal panen (Syifa & Ridlwan, 2021). Kondisi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hasil dan pendapatan petani, yang dapat memperlemah kesinambungan pekerjaan sepanjang tahun (Sumar'in & Kusnadi, 2018; Syifa & Ridlwan, 2021).

Kajian pembiayaan pertanian juga menyoroti fluktuasi hasil/pendapatan: ketika musim hujan hasil pertanian relatif meningkat tetapi harga jual gabah dapat turun karena kondisi gabah tidak optimal kering, sedangkan musim kemarau hasil menurun namun harga dapat meningkat (Syifa & Ridlwan, 2021). Fluktuasi semacam ini memperjelas bahwa masalah musiman tidak hanya soal "ada/tidaknya pekerjaan", tetapi juga terkait stabilitas pendapatan yang memengaruhi daya tahan rumah tangga pekerja pertanian pada periode off-season (Sumar'in & Kusnadi, 2018; Syifa & Ridlwan, 2021).

Dalam konteks kebijakan pembangunan, sektor pertanian diposisikan berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penurunan pengangguran di Indonesia (Syifa & Ridlwan, 2021). Artinya, ketika sektor ini menghadapi jeda musiman dan risiko cuaca, dampaknya berpotensi merembet ke dinamika pengangguran—termasuk musiman—secara lebih luas (Sumar'in & Kusnadi, 2018; Syifa & Ridlwan, 2021).

3.4 Kerangka Penanganan Pengangguran Musiman Menurut Ekonomi Islam

3.4.1 Prinsip Umum: Keadilan, Kemaslahatan, dan Orientasi Kerja (Full Employment)

Karena tujuan normatif ekonomi/keuangan syariah memasukkan orientasi full employment (Sobarna, 2021; Suryani, 2012) dan maqāṣid menuntut kebijakan yang mengarah pada kemaslahatan serta relevan untuk agenda mengatasi pengangguran (Samud, 2018), maka penanganan pengangguran musiman dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai upaya terpadu yang:

1. Menjaga keberlanjutan aktivitas sektor riil, khususnya pertanian musiman, agar jeda kerja dan volatilitas pendapatan dapat diredam (Riyadi & Hilyatin, 2021; Sumar'in & Kusnadi, 2018; Syifa & Ridlwan, 2021);

2. Menggunakan instrumen keuangan syariah yang adil (risk-sharing, profit-loss sharing) untuk menopang pembiayaan produktif sektor musiman (Hadi, 2018);

3. Mengoptimalkan instrumen keuangan sosial Islam untuk mengurangi pengangguran, termasuk yang bersifat struktural maupun kerentanan pada periode jeda (Hafandi et al., 2024; Hasanah, 2021);

4. Menempatkan semua itu dalam bingkai keadilan dan anti-kezaliman, agar relasi ekonomi tidak menindas pihak rentan seperti petani kecil/pekerja musiman (Riyadi & Hilyatin, 2021; Samud, 2018).

Landasan normatif ini juga koheren dengan pandangan bahwa aktivitas ekonomi syariah perlu menjaga keseimbangan para pihak dan menghindari unsur kezaliman (Samud, 2018), serta menautkan dimensi material dan non-material dalam aktivitas ekonomi (Riyadi & Hilyatin, 2021).

3.4.2 Pembiayaan Syariah yang Selaras dengan Siklus Musiman (Mudharabah/Musyarakah dan Desain Pembayaran)

Salah satu jalur yang langsung terkait dengan problem musiman adalah pembiayaan yang menyesuaikan pola arus kas musiman. Studi pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang membiayai usaha pertanian menyebut pembiayaan mudharabah untuk pertanian sebagai "seasonal financing", yang manfaatnya dapat memenuhi kebutuhan modal usaha musiman seperti pertanian (Syifa & Ridlwan, 2021). Dalam praktik yang dideskripsikan, pembayaran bagi hasil dapat dilakukan bulanan sementara pokok dibayar saat jatuh tempo (Syifa & Ridlwan, 2021)—mekanisme ini menunjukkan prinsip penyesuaian skema pembayaran dengan karakter usaha musiman.

Selain itu, implementasi prinsip syariah pada program pengembangan agribisnis pedesaan, yakni transformasi LKMA menjadi berbasis syariah, menunjukkan penggunaan beberapa akad untuk pembiayaan agribisnis: mudharabah, musyarakah, murabahah, dan bentuk lain yang disebutkan dalam studi tersebut (Hadi, 2018). Walaupun studi ini berfokus pada transformasi kelembagaan dan implementasi prinsip syariah, konteks agribisnis pedesaan yang sangat terkait siklus musim membuat instrumen akad-akad tersebut relevan sebagai perangkat pembiayaan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan produktif (Hadi, 2018; Sumar'in & Kusnadi, 2018).

Secara konseptual, literatur kebijakan moneter Islam tanpa bunga menekankan penggantian mobilisasi dana berbasis bunga dengan instrumen yang lebih berkeadilan seperti profit and loss sharing serta equity financing yang meliputi mudharabah dan syirkah/musyarakah. Karena pengangguran musiman pada dasarnya terkait volatilitas produksi dan pendapatan sektor riil (Sumar'in & Kusnadi, 2018), maka pembiayaan berbasis bagi hasil dapat diposisikan sebagai instrumen yang lebih selaras dengan karakter risiko usaha musiman dibanding skema bunga tetap—meskipun perbandingan empiris khusus "musiman vs non-musiman" tidak disediakan dalam sumber (Syifa & Ridlwan, 2021).

3.4.3 Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Akses Modal Produktif untuk Meredam Jeda Kerja

Pengangguran musiman sering berkaitan dengan kerentanan pekerja sektor informal/pertanian pada periode jeda (Sumar'in & Kusnadi, 2018). Dalam konteks ini, penguatan lembaga keuangan mikro syariah dan pembiayaan modal kerja menjadi penting.

Studi mengenai Islamic Micro Finance Melati (Melawan Rentenir) menekankan desain kelembagaan pembiayaan modal yang mudah bagi pedagang pasar tradisional, dengan penyaluran modal kerja melalui sistem kerja sama berupa pengembalian pokok dan bagi hasil (Sabirin & Sukimin, 2017). Walaupun fokusnya adalah pedagang pasar, kontribusinya terhadap pembiayaan produktif mikro menunjukkan relevansi logika yang sama: akses modal produktif syariah dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan yang eksploitatif dan menopang kegiatan ekonomi ketika pendapatan berfluktuasi (Sabirin & Sukimin, 2017; Samud, 2018).

Lebih luas, kajian tentang sinergitas BMT dan lembaga zakat menegaskan bahwa BMT berorientasi pada pembiayaan sektor mikro dan dapat disinergikan dengan penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan (Suharti, 2018). Karena maqāṣid menuntut kebijakan yang menyentuh masalah sosial-ekonomi seperti pengangguran (Samud, 2018), sinergi pembiayaan mikro dan dana sosial dapat dipahami sebagai strategi kelembagaan yang menyasar kelompok rentan—yang dalam kasus pertanian dapat mencakup pekerja musiman pada periode off-season, meskipun mekanisme spesifik "off-season" tidak dirinci dalam studi (Suharti, 2018; Sumar'in & Kusnadi, 2018).

Sementara itu, kajian optimalisasi pembiayaan mikro menekankan perlunya mentoring melalui teknik COD (Community Organizing Development) agar pembiayaan mikro lebih efektif bagi pengembangan usaha nasabah (Suhartanto, 2017). Dalam konteks musiman, pendampingan semacam ini relevan untuk menjaga agar pembiayaan produktif benar-benar memperkuat kapasitas usaha, termasuk alternatif usaha mikro, ketika pekerjaan utama bersifat periodik, walaupun bukti langsung pada kasus pengangguran musiman tidak disediakan (Suhartanto, 2017; Sumar'in & Kusnadi, 2018).

3.4.4 Optimalisasi Keuangan Sosial Islam (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Qardhul Hasan) sebagai Bantalan (Buffer) Sosial-Ekonomi

Sumber yang tersedia memberikan dasar yang tegas bahwa zakat dapat berperan dalam mereduksi pengangguran. Dalam salah satu artikel, zakat dinyatakan bekerja pada prinsip kerja dan produktivitas melalui efeknya dalam mengurangi pengangguran sukarela dan struktural, meningkatkan produktivitas, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi (Hafandi et al., 2024). Artikel yang sama juga menyatakan bahwa zakat sebagai alat kebijakan dapat mengurangi pengangguran dan meredam dampak fluktuasi ekonomi (Hafandi et al., 2024). Klaim ini memberikan legitimasi normatif-instrumental bagi penggunaan zakat sebagai bantalan untuk rumah tangga rentan, termasuk mereka yang mengalami jeda kerja musiman, meskipun kategori "musiman" tidak disebut secara eksplisit di artikel zakat tersebut (Hafandi et al., 2024; Sumar'in & Kusnadi, 2018).

Dalam pembahasan pengangguran dan inflasi pada masa pandemi, skema filantropi ekonomi Islam—zakat, infak, sedekah, dan pembiayaan berbasis qardhul hasan—disebut sebagai cara penanganan pengangguran terdampak (Hasanah, 2021). Literatur lain tentang kontribusi ekonomi syariah pada pemulihan pandemi juga menekankan optimalisasi dana zakat dan wakaf sebagai bagian dari Islamic social finance (Nasrudin & Solehudin, 2022), dan studi filantropi ekonomi Islam selama pandemi memasukkan optimalisasi social finance melalui distribusi ZIS, pengembangan infrastruktur berbasis wakaf, serta pendampingan UMKM melalui qardhul hasan (Harahap et al., 2021). Walaupun konteksnya pandemi, perangkat instrumen yang sama dapat dipahami sebagai mekanisme ketahanan sosial-ekonomi bagi kelompok yang mengalami fluktuasi pendapatan/pekerjaan—sebuah ciri yang juga ada pada pengangguran musiman (Harahap et al., 2021; Nasrudin & Solehudin, 2022; Sumar'in & Kusnadi, 2018).

Secara kebijakan publik, pengelolaan anggaran negara berbasis maqāṣid al-syarī'ah menegaskan kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyat, pentingnya mekanisme partisipatoris, serta jaminan hak dasar warga termasuk yang terkait ekonomi (Ahmad, 2019). Hal ini memberi kerangka bahwa penanganan pengangguran, termasuk musiman, dapat ditempatkan dalam mandat kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar, sehingga integrasi Islamic social finance dengan kebijakan publik selaras dengan maqāṣid (Ahmad, 2019; Samud, 2018).

3.4.5 Peran UMKM dan Pembiayaan Syariah sebagai Kanal Penyerapan Kerja

Sebagian literatur menempatkan UMKM sebagai kanal penting pemulihan ekonomi dan penurunan pengangguran. Dalam tinjauan historis dan situasi kontemporer, peran UMKM dipandang sebagai "safety valve" pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengurangi tingkat pengangguran, dan inisiatif keuangan mikro syariah diposisikan sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM (Antonio, 2011). Jika pengangguran musiman muncul karena jeda kerja periodik di pertanian (Sumar'in & Kusnadi, 2018), maka penguatan UMKM melalui pembiayaan syariah/mikro dapat dipahami sebagai salah satu jalur yang relevan untuk menyediakan aktivitas produktif pada periode jeda—meskipun studi yang tersedia tidak menyajikan evaluasi spesifik "UMKM sebagai penyerapan off-season" (Antonio, 2011; Sumar'in & Kusnadi, 2018).

Di tingkat praktik pemberdayaan, edukasi pembiayaan syariah menekankan perlunya perbaikan sistem pembiayaan dan prosedur yang lebih mudah namun tetap prudent, dengan argumen bahwa model pendampingan/penjaminan personal dapat membuka peluang kerja lebih luas (Purnamasari et al., 2023). Hal ini konsisten dengan pendekatan pendampingan dalam optimalisasi pembiayaan mikro (Suhartanto, 2017) dan kebutuhan diseminasi prinsip dasar bank–nasabah dalam lembaga syariah agribisnis (Hadi, 2018).

3.4.6 Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah sebagai Prasyarat Akses Instrumen

Sejumlah sumber menekankan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah masih terbatas dan perlu diperkuat. Literatur tentang inklusi perencanaan keuangan Islam menyatakan bahwa pemahaman keuangan Islam di masyarakat masih terbatas dan bahwa perlu upaya besar dari industri, pemerintah, dan akademisi untuk meningkatkan literasi dan inklusi (Amilahaq et al., 2022). Studi pada transformasi lembaga agribisnis syariah juga menyoroti rendahnya pengetahuan masyarakat atas istilah/produk keuangan syariah sebagai hambatan adopsi (Hadi, 2018). Selain itu, penguatan literasi pelaku UMKM mengenai konsepsi ekonomi dan pembiayaan syariah ditegaskan penting karena pengembangan skala usaha terkait ketersediaan sumber pembiayaan syariah yang berorientasi mashlahah (Mukhlis et al., 2022).

Dari sisi pengembangan kapasitas ekonomi, riset mengenai mahasiswa menunjukkan literasi keuangan syariah berkorelasi positif dengan aspirasi kewirausahaan. Walaupun hubungan langsung ke "penurunan pengangguran musiman" tidak diuji dalam studi tersebut, temuan itu mendukung argumen bahwa peningkatan literasi dapat memperkuat kesiapan aktor ekonomi untuk memanfaatkan instrumen syariah—berupa pembiayaan/kemitraan—dalam aktivitas produktif (Amilahaq et al., 2022).

________________________________________

IV. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, "pengangguran musiman" dalam ekonomi Islam dapat disintesis sebagai berikut.

Pertama, dari sisi fenomena: pengangguran musiman merupakan pengangguran periodik yang terutama tampak di pertanian, terjadi di luar musim tanam/panen (Sumar'in & Kusnadi, 2018), dan dapat diperparah oleh ketidakpastian cuaca—pergeseran musim, banjir, kekeringan, gagal panen—yang memengaruhi stabilitas produksi dan pendapatan (Syifa & Ridlwan, 2021).

Kedua, dari sisi status normatif: pengangguran musiman bertentangan dengan orientasi kesejahteraan dan full employment yang menjadi salah satu tujuan sistem keuangan/perbankan syariah (Sobarna, 2021; Suryani, 2012), serta menjadi isu kebijakan yang dapat ditangani dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah (Aji & Mukri, 2022; Samud, 2018).

Ketiga, dari sisi respons kebijakan dan instrumen: penanganan pengangguran musiman dalam ekonomi Islam dapat dilakukan melalui (a) pembiayaan syariah yang menyesuaikan musim, contohnya mudharabah sebagai "seasonal financing" untuk pertanian (Syifa & Ridlwan, 2021), serta penggunaan akad-akad syariah dalam pembiayaan agribisnis pedesaan (Hadi, 2018) dan prinsip pembiayaan berbasis PLS/equity financing (mudharabah–musyarakah); (b) penguatan lembaga keuangan mikro syariah dan pembiayaan produktif dengan pendampingan (Sabirin & Sukimin, 2017; Suhartanto, 2017), termasuk sinergi BMT dan lembaga zakat untuk pemberdayaan (Suharti, 2018); (c) keuangan sosial Islam—zakat dan instrumen filantropi lain—sebagai perangkat pengurangan pengangguran dan peredam fluktuasi ekonomi (Hafandi et al., 2024), termasuk optimalisasi zakat–wakaf dan qardhul hasan dalam konteks guncangan ekonomi (Harahap et al., 2021; Hasanah, 2021; Nasrudin & Solehudin, 2022); (d) peran UMKM dan inisiatif microfinance syariah sebagai kanal pemulihan dan pengurangan pengangguran (Antonio, 2011), ditopang oleh perbaikan prosedur/edukasi pembiayaan (Mukhlis et al., 2022; Purnamasari et al., 2023); serta (e) fondasi tata kelola berbasis maqāṣid untuk menjamin orientasi kesejahteraan dan hak ekonomi warga, termasuk melalui kebijakan anggaran yang partisipatoris (Ahmad, 2019; Samud, 2018).

Secara keseluruhan, kajian ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam memandang problem pengangguran—termasuk yang bersifat musiman—sebagai isu yang perlu direspons melalui kombinasi pembiayaan produktif berbasis keadilan (PLS), penguatan lembaga mikro, dan keuangan sosial Islam dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah (Samud, 2018; Antonio, 2011; Hafandi et al., 2024). Namun, perlu dicatat bahwa evidence sektoral di luar pertanian serta evaluasi empirik spesifik tentang efektivitas masing-masing instrumen untuk "pengangguran musiman" sebagai kategori tersendiri tidak tersedia dalam sumber yang dikaji; yang tersedia adalah fondasi konseptual, contoh praktik pertanian musiman, serta argumen kebijakan/kelembagaan yang relevan (Antonio, 2011; Hafandi et al., 2024; Sumar'in & Kusnadi, 2018; Syifa & Ridlwan, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, M. (2019). Fiqh of Budgeting: Study of Management of the State Budget for People's Welfare in the Perspective of Maqâshid al-Shari'ah. Al-Adalah, 16(1), 177–206. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.4159

Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 9(4), 1107–1116. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108

Amilahaq, F., Wijayanti, P., & Pertiwi, B. C. (2022). Managing Islamic Financial Planning Inclusion in Indonesia. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 15(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.243

Antonio, M. S. (2011). Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small and Medium Enterprises in Indonesia: From Historical Overview to Contemporary Situation. Journal of Indonesian Islam, 5(2), 313–334. https://doi.org/10.15642/jiis.2011.5.2.313-334

Aziz, R. M., & Salsabila, F. L. (2023). Good Corporate Governance with Religiosity Approach in Realizing Accountability at Sharia Financial Institution. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 111–125. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8226

Hadi, R. (2018). Transformation and Implementation of Sharia Principles in Management of Rural Agribusiness Business Development Programs. Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research, 3(2), 167–179. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v3i2.1944

Hafandi, A., Helmy, M., Al-Maududi, K., A', A., Al-Maududi, L., Fajrina, N., Farhan, R., Putra, D., & Annisa, S. (2024). An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 8(1). https://doi.org/10.21274/an.v8i1

Harahap, Y. R., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2021). Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19. Journal of Islamic Social Finance Management, 1(1), 76–87. https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i1.3534

Hasanah, M. (2021). Pandemi Covid-19: Inflasi dan Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.32923/asy.v6i1.1751

Mukhlis, M., Konadi, W., Mangkuwinata, S. M. I., Musrizal, M., Nova, N., Qadri, F., & Fauziah, F. (2022). Pelatihan Penguatan Literasi Pelaku UMKM tentang Konsepsi Ekonomi dan Pembiayaan Berbasis Syariah. Aceh Journal of Community Engagement (AJCE), 1(2), 37–42. https://doi.org/10.51179/ajce.v1i2.1645

Nasrudin, N., & Solehudin, E. (2022). Kontribusi Ekonomi Syari'ah dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. Asy-Syari'ah, 23(2), 317–328. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552

Purnamasari, S., Rozak, P., Listiyani, N., & Hadi, A. (2023). Sharia Financing Education for BKM and UPK in Pekapuran Laut Village, Central Banjarmasin. Jurnal Pengabdian Pancasila (JPP), 2(1), 45–56. https://doi.org/10.55927/jpp.v2i1.3442

Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 43–56. https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100

Sabirin, S., & Sukimin, D. A. R. (2017). Islamic Micro Finance Melati: Sebuah Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 27–53. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1824

Samud. (2018). Maqashid Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(1), 45–60. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2750

Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(1), 51–62. https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665

Suhartanto, A. (2017). COD (Community Organizing Development): Optimalisasi Mikro Financing Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dalam Pengembangan Startup Business (UMKM). El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 237–262. https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp237-262

Suharti, F. (2018). Sinergitas Islamic Microfinance Institution (IMFI): Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 52–80. https://doi.org/10.24090/ej.v5i1.1626

Sumar'in, S., & Kusnadi, I. H. (2018). Islamic Economic Model in Reducing Gap of Growth and Unemployment. Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 15(2), 100–120. https://doi.org/10.24239/jsi.v15i2.521.100-120

Suryani, S. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 111–131. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.111-131

Syifa, D. L., & Ridlwan, A. A. (2021). Improving Agricultural Sector: The Role of Mudharabah Financing (Study on Sharia Financing Savings and Loans Cooperatives). Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 55–74. https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.3829