01077 - Pengangguran Friksional dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Mekanisme, dan Strategi Penanganan

________________________________________

Abstrak

Pengangguran friksional merupakan salah satu bentuk pengangguran yang bersifat sementara akibat proses perpindahan dan pencarian kerja. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep pengangguran friksional secara komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah berbagai sumber relevan mengenai pengangguran friksional, pasar tenaga kerja Islam, serta instrumen ekonomi Islam dalam penanggulangan pengangguran. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengangguran friksional timbul karena adanya friksi dalam proses pertemuan pencari kerja dan pemberi kerja, yang disebabkan oleh hambatan prosedural, informasi, jarak, serta dinamika mobilitas tenaga kerja. Dalam perspektif ekonomi Islam, kerja dipandang bernilai secara moral dan sosial sehingga pengangguran merupakan persoalan serius yang menyangkut martabat dan kesejahteraan. Strategi penanganan yang konsisten dengan kerangka ekonomi Islam mencakup perbaikan mekanisme matching pasar kerja, peran negara yang lebih hands-on, penguatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan instrumen filantropi Islam (zakat, infak, sedekah, qardhul hasan, dan wakaf) sebagai penyangga masa transisi, serta penguatan pembiayaan sektor riil dan UMKM untuk memperluas kesempatan kerja.

Kata kunci: pengangguran friksional, ekonomi Islam, pasar tenaga kerja, zakat infak sedekah, pembiayaan syariah

________________________________________

Abstract

Frictional unemployment is a temporary form of unemployment arising from the process of job transition and job searching. This article aims to comprehensively examine the concept of frictional unemployment by integrating conventional economic and Islamic economic perspectives. This study employs a literature review approach by examining various relevant sources on frictional unemployment, Islamic labor markets, and Islamic economic instruments in unemployment mitigation. The findings indicate that frictional unemployment arises due to friction in the process of matching job seekers with employers, caused by procedural barriers, information asymmetry, geographical distance, and labor mobility dynamics. From an Islamic economic perspective, work is regarded as morally and socially valuable, making unemployment a serious issue concerning human dignity and welfare. Handling strategies consistent with the Islamic economic framework include improving labor market matching mechanisms, a more hands-on role of the state, strengthening human resource quality, utilizing Islamic philanthropic instruments (zakat, infaq, sadaqah, qardhul hasan, and waqf) as transitional buffers, as well as strengthening financing for the real sector and MSMEs to expand employment opportunities.

Keywords: frictional unemployment, Islamic economics, labor market, zakat infaq sadaqah, Islamic financing

________________________________________

1. Pendahuluan

Pengangguran merupakan salah satu persoalan ekonomi yang selalu menjadi perhatian serius, baik dalam tataran akademik maupun kebijakan publik. Dalam literatur ekonomi, pengangguran dipahami sebagai kondisi ketika seseorang yang termasuk angkatan kerja menginginkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya, yang sering dijelaskan sebagai akibat ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, yakni penawaran tenaga kerja melebihi permintaan (Hejazziey, 2009; Rasyid, 2022).

Di antara berbagai jenis pengangguran yang dikenal dalam ilmu ekonomi, pengangguran friksional (transisional) merupakan salah satu yang paling sering dibedakan dari jenis-jenis lain, seperti pengangguran struktural dan konjungtural atau siklis (Rasyid, 2022; T, 2022). Kekhususan pengangguran friksional terletak pada sifatnya yang sementara dan melekat pada dinamika normal pasar tenaga kerja, yakni perpindahan kerja yang membutuhkan waktu dan proses tertentu sebelum seorang pekerja memperoleh pekerjaan baru.

Relevansi kajian ini semakin menguat ketika ditempatkan dalam kerangka ekonomi Islam yang memandang kerja bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga aktivitas yang bernilai moral dan sosial. Dalam perspektif ini, pengangguran bukan hanya persoalan statistik ekonomi, melainkan menyentuh dimensi martabat manusia, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial kolektif (Utami, 2021). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji konsep pengangguran friksional secara komprehensif, menganalisis mekanisme terjadinya, dan mengidentifikasi strategi penanganannya yang selaras dengan kerangka ekonomi Islam.

________________________________________

2. Konsep Pengangguran Friksional (Transisional)

Secara definisional, pengangguran friksional adalah pengangguran sementara yang timbul ketika tenaga kerja berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dan membutuhkan waktu tunggu tertentu sebelum memperoleh pekerjaan baru (Anggraini & Putri, 2020; Hariyadi & Misidawati, 2020). Sejumlah rujukan menekankan bahwa friksi (hambatan) terjadi karena proses matching pencari kerja dan lowongan kerja tidak berlangsung lancar atau membutuhkan waktu, misalnya waktu untuk prosedur lamaran dan seleksi, atau karena kendala jarak dan kurangnya informasi lowongan (Anggraini & Putri, 2020; T, 2022). Rujukan lain menekankan dimensi mobilitas, yakni perpindahan orang antardaerah atau antarpekerjaan, serta perbedaan tahapan siklus hidup, sebagai sumber utama munculnya pengangguran friksional (Hariyadi & Misidawati, 2020; Rasyid, 2022).

Terdapat nuansa penekanan yang berbeda di antara berbagai sumber. Sebagian sumber mengaitkan pengangguran friksional dengan keputusan pekerja meninggalkan pekerjaan untuk mencari pekerjaan yang dinilai lebih baik atau lebih sesuai preferensinya (Sukardi, 2016), sementara sumber lain merumuskannya lebih umum sebagai masa tunggu dalam perpindahan kerja tanpa menekankan motif preferensi secara eksplisit (Anggraini & Putri, 2020; Hariyadi & Misidawati, 2020). Kedua penekanan tersebut tetap konsisten pada aspek kuncinya: pengangguran friksional bersifat sementara karena terkait proses transisi dan pencarian kerja (Sukardi, 2016; T, 2022).

________________________________________

3. Mekanisme Terjadinya: "Waktu Tunggu" dalam Proses Pencarian dan Perpindahan Kerja

Pengangguran friksional dapat dipahami sebagai konsekuensi dari "waktu" yang dibutuhkan agar pencari kerja dan pemberi kerja saling menemukan kecocokan. Sumber-sumber yang membahasnya menyebut beberapa friksi utama sebagai berikut.

Pertama, waktu prosedural (lamaran–seleksi–penempatan) yang menyebabkan jeda antara berhenti atau berpindah kerja dan mulai bekerja kembali (Anggraini & Putri, 2020; T, 2022).

Kedua, hambatan informasi dan jarak, yakni pencari kerja tidak mengetahui di mana ada lowongan yang sesuai atau perusahaan tidak mengetahui ketersediaan pekerja yang sesuai, yang pada akhirnya memperpanjang masa pencarian (Anggraini & Putri, 2020; T, 2022).

Ketiga, mobilitas tenaga kerja lintas daerah dan lintas pekerjaan serta tahapan siklus hidup yang memerlukan masa adaptasi dan pencarian sebelum penempatan baru terjadi (Hariyadi & Misidawati, 2020; Rasyid, 2022).

Keempat, preferensi upah atau pekerjaan yang diinginkan, yang membuat sebagian pencari kerja menunggu pekerjaan tertentu, misalnya pekerjaan yang menawarkan upah lebih baik, sehingga menganggur sementara (Sholihin, 2020; Sukardi, 2016).

Dalam konteks Indonesia, kajian persistensi pengangguran menegaskan bahwa salah satu faktor yang berkaitan dengan pengangguran, termasuk friksional, adalah panjangnya proses pencarian kerja, dan bahwa pengangguran friksional meningkat ketika perpindahan pekerjaan menjadi semakin sulit (Anggraini & Putri, 2020). Temuan tersebut juga menegaskan indikasi friksi berupa kesulitan pekerja mendapatkan pekerjaan yang lebih cocok dengan keahlian dan pengalaman, yang pada gilirannya menghambat perpindahan kerja (Anggraini & Putri, 2020).

________________________________________

4. Pengangguran Friksional dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kerja, Martabat, dan Tanggung Jawab Sosial

Perspektif ekonomi Islam meletakkan kerja sebagai aktivitas yang membuat manusia produktif dan bernilai, serta terkait dengan dimensi moral dan sosial (Soekarni et al., 2010; Utami, 2021). Sejalan dengan itu, beberapa rujukan menekankan bahwa Islam memandang manusia diciptakan untuk bekerja keras dan melarang menganggur (Hejazziey, 2009; Utami, 2021). Dengan kerangka ini, pengangguran diposisikan sebagai persoalan ekonomi dan sosial yang berdampak luas, di antaranya pemborosan potensi sumber daya manusia, beban psikologis, serta potensi problem sosial (Hejazziey, 2009; Utami, 2021).

Secara sosial, literatur juga menekankan bahwa lapangan kerja berkaitan dengan harga diri, dan pengangguran berkepanjangan dapat berarti hilangnya harga diri sekaligus menurunnya tingkat hidup; karena itu pengangguran perlu dihapus melalui kebijakan negara yang tepat dalam menciptakan lapangan kerja (Buchori & Priono, 2014; Iqbal, 2022). Pada titik ini, pengangguran friksional perlu dibedakan dari pengangguran yang bersumber dari kemalasan. Satu rujukan yang membahas pengangguran dalam perspektif ekonomi syariah menyatakan bahwa Islam mencela pengangguran yang terjadi karena seseorang tidak mau bekerja dengan alasan kemalasan atau alasan-alasan tertentu, sehingga pengangguran semacam itu dipandang tercela (Hulam, 2012).

Konsekuensinya, ketika pengangguran friksional dipahami sebagai "masa transisi" yang inheren dalam proses perpindahan dan pencarian kerja (Anggraini & Putri, 2020; Sukardi, 2016), maka fokus kebijakan Islam cenderung bukan sekadar mengecam status "menganggur"-nya, melainkan meminimalkan friksi transisi, mempercepat terserapnya tenaga kerja, dan menjaga kemaslahatan selama jeda pendapatan (Sumadi, 2018; Utami, 2021).

________________________________________

5. Pasar Tenaga Kerja Islam dan Relevansinya terhadap Pengangguran Friksional

Literatur tentang pasar tenaga kerja dari perspektif Islam menegaskan bahwa pasar tenaga kerja seharusnya diatur oleh hukum syariah, nilai kejujuran, dan keadilan, serta memberi "pahala yang setara" dengan pekerjaan yang dilakukan (Soekarni et al., 2010). Kajian yang sama menekankan bahwa penentuan upah dalam Islam tidak semata bertumpu pada keseimbangan permintaan–penawaran tenaga kerja, tetapi juga meninjau kebutuhan pekerja berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran, serta melindungi kepentingan pekerja dan pemberi kerja (Soekarni et al., 2010). Dalam kerangka tersebut, pasar tenaga kerja yang "beresensi Islami" dipandang berpotensi mendorong pemerataan dan kesejahteraan (falah) (Soekarni et al., 2010; Sumadi, 2018).

Keterkaitan dengan pengangguran friksional dapat dirumuskan sebagai berikut: bila pengangguran friksional muncul karena friksi pertemuan pencari kerja–lowongan (waktu seleksi, jarak, dan informasi) (Anggraini & Putri, 2020; T, 2022), maka tata kelola pasar tenaga kerja yang menekankan keadilan, kejujuran, dan perlindungan kepentingan kedua pihak menjadi relevan untuk mengurangi hambatan institusional dan mempercepat proses penempatan (Anggraini & Putri, 2020; Soekarni et al., 2010). Selain itu, konsepsi ketenagakerjaan dalam syariah juga ditekankan perlu memiliki ciri khas melalui prinsip tauhid, kemanusiaan, dan akhlak atau etika, serta menaruh perhatian pada kualitas dan keterampilan tenaga kerja (Junaedi & Setiawati, 2019). Penekanan pada kualitas dan keterampilan ini penting karena friksi di pasar kerja juga dapat timbul ketika pencari kerja sulit memenuhi kriteria atau menemukan kecocokan posisi, sehingga memperpanjang masa transisi (Anggraini & Putri, 2020; Junaedi & Setiawati, 2019).

________________________________________

6. Strategi Mengelola dan Mengurangi Pengangguran Friksional menurut Kerangka Ekonomi Islam

6.1 Mempercepat Matching Pencari Kerja–Lowongan (Informasi, Akses, dan Proses)

Karena pengangguran friksional terkait dengan kesulitan temporer mempertemukan pencari kerja dan lowongan, misalnya karena prosedur, jarak, dan informasi, maka kebijakan yang memperkuat sistem informasi pasar kerja dan memperlancar proses pencarian menjadi relevan (Anggraini & Putri, 2020; T, 2022). Studi mengenai peran pemerintah melalui pelatihan dan job fair menunjukkan adanya persoalan ketidaksesuaian antara kriteria seleksi pencari kerja dan kualitas yang dibutuhkan pemberi kerja, yang pada praktiknya merupakan bentuk friksi matching (Uyun, 2022). Dengan demikian, perbaikan mekanisme pertemuan pencari kerja dan pemberi kerja, misalnya layanan informasi dan fasilitasi pencarian kerja, selaras dengan diagnosis friksi akibat kurangnya informasi dan prosedur yang memakan waktu (Anggraini & Putri, 2020; T, 2022; Uyun, 2022).

6.2 Peran Negara: Hands-on Strategy, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Jaminan Sosial Dasar

Kajian tentang persistensi pengangguran di Indonesia menegaskan bahwa ketika mekanisme pasar tidak otomatis mengatasi pengangguran, dibutuhkan strategi pemerintah yang bersifat hands-on (Anggraini & Putri, 2020). Sejalan dengan itu, literatur perspektif Islam menekankan bahwa arah kebijakan pemerintah penting untuk menekan pengangguran, dan negara perlu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar (Utami, 2021). Kajian kebijakan juga merumuskan bahwa kebijakan Islam dalam mengatasi pengangguran mencakup kewajiban negara menciptakan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan, serta penyediaan jaminan sosial berupa jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan (Nasution & Marliyah, 2023). Kerangka ini relevan bagi pengangguran friksional karena masa transisi kerja mengandung risiko jeda pendapatan; peran negara dapat meminimalkan dampak jeda tersebut sekaligus mempercepat penempatan kembali (Anggraini & Putri, 2020; Nasution & Marliyah, 2023).

6.3 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keterampilan untuk Mengurangi Friksi Penempatan

Sebagian rujukan menegaskan bahwa yang perlu diperhatikan dalam ketenagakerjaan bukan hanya ketersediaan tenaga kerja, melainkan kualitas dan keterampilan yang dimiliki (Junaedi & Setiawati, 2019). Penguatan keterampilan juga tercermin dalam studi program pelatihan pemerintah dan job fair, meskipun studi tersebut juga mencatat bahwa upaya tersebut tidak selalu otomatis menurunkan pengangguran, misalnya ketika setelah job fair peserta tetap belum memperoleh pekerjaan (Uyun, 2022). Walaupun demikian, dari perspektif friksional, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi waktu tunggu dalam seleksi dan mengurangi ketidakcocokan awal dalam proses rekrutmen (Anggraini & Putri, 2020; Uyun, 2022).

6.4 Instrumen Keuangan Sosial Islam sebagai Penyangga Masa Transisi (ZIS, Qardhul Hasan, Wakaf)

Dalam perspektif ekonomi Islam, penanganan pengangguran, termasuk pengangguran akibat guncangan ekonomi, dapat dilakukan dengan memaksimalkan skema filantropi ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, serta pinjaman berbasis qardhul hasan (Sumadi, 2018). Literatur lain tentang pendistribusian dana ZIS dalam perbankan syariah juga menegaskan peran perbankan syariah dalam penanggulangan pengangguran, termasuk melalui model pengelolaan dana qardhul hasan untuk pembiayaan UKM tanpa bagi hasil, serta distribusi dana ZIS yang bersifat produktif untuk menambah modal usaha (Siregar, 2015). Selain itu, kajian wakaf dari perspektif makroekonomi menyatakan bahwa harta wakaf dapat digunakan untuk membangun tempat kursus atau pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya insani, yang diposisikan sebagai salah satu jalur untuk mengurangi pengangguran (Fitriyah, 2019).

Seluruh instrumen ini tidak mendefinisikan pengangguran friksional secara spesifik, tetapi memberikan perangkat kebijakan untuk menjaga kemaslahatan selama masa transisi kerja dan/atau mendorong aktivitas produktif yang dapat memperluas kesempatan kerja (Fitriyah, 2019; Siregar, 2015; Sumadi, 2018).

6.5 Penguatan Sektor Riil melalui Pembiayaan Syariah untuk Memperluas Kesempatan Kerja

Sebagian kajian menekankan bahwa perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan memajukan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja (Hejazziey, 2009). Penelitian tentang perbankan syariah dan penyerapan tenaga kerja sektor riil menyatakan bahwa perbankan syariah diharapkan konsisten membiayai sektor riil dan UMKM melalui pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), yang secara ekonomi berkontribusi pada pengentasan pengangguran dan kemiskinan (Darojah et al., 2018). Rujukan lain yang membahas mudharabah dalam konteks pengentasan kemiskinan juga menyatakan bahwa pengembangan UMKM dengan dukungan pembiayaan syariah dapat membantu menciptakan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sektor riil sehingga menekan pengangguran (Algaisya et al., 2022).

Dalam kaitannya dengan pengangguran friksional, perluasan kesempatan kerja tidak menghapus "waktu tunggu" sepenuhnya, tetapi dapat membantu menurunkan friksi dengan memperbanyak peluang kerja yang tersedia untuk proses matching (Algaisya et al., 2022; Anggraini & Putri, 2020; Darojah et al., 2018; T, 2022).

________________________________________

7. Kesimpulan

Pengangguran friksional menurut perspektif yang selaras dengan literatur ekonomi dan ekonomi Islam dapat diringkas sebagai pengangguran sementara yang terjadi karena proses perpindahan dan pencarian kerja, termasuk masa tunggu karena prosedur rekrutmen, hambatan informasi, jarak, serta dinamika mobilitas antarpekerjaan dan antardaerah (Rasyid, 2022; Sukardi, 2016). Dalam perspektif ekonomi Islam, kerja dipandang bernilai dan pengangguran merupakan persoalan serius yang menyangkut martabat serta kesejahteraan, sehingga kebijakan publik dan institusi sosial-ekonomi perlu diarahkan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan meminimalkan dampak masa transisi (Iqbal, 2022; Nasution & Marliyah, 2023; Utami, 2021).

Karena itu, strategi penanganan yang konsisten dengan kerangka ekonomi Islam mencakup perbaikan matching pasar kerja, peran negara yang lebih hands-on, penguatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan instrumen filantropi (ZIS, qardhul hasan, wakaf) sebagai penyangga masa transisi, serta penguatan pembiayaan sektor riil dan UMKM untuk memperluas kesempatan kerja (Algaisya et al., 2022; Anggraini & Putri, 2020; Nasution & Marliyah, 2023; Sumadi, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Algaisya, A. Y., Devi, A., & Muhlisin, S. (2022). Strategi Bank Syariah dalam Pembiayaan Mikro pada Masa Pandemi Covid-19. Visa Journal of Vision and Ideas, 2(2), 202–215. https://doi.org/10.47467/visa.v2i2.1118

Anggraini, R., & Putri, D. A. (2020). Kajian kritis ekonomi syariah dalam menelisik kebijakan moneter sebagai upaya penyelamatan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Jurnal Bonanza Manajemen dan Bisnis, 1(2), 80–97. https://doi.org/10.47896/mb.v1i2.295

Buchori, I., & Priono, L. A. (2014). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur tahun 2003–2011. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 4(2), 878–902. https://doi.org/10.15642/elqist.2014.4.2.878-902

Darojah, Z., Quro'i, M. D., & Dewi, D. K. (2018). Peran kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2), 218–253. https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.70-105

Fitriyah, W. (2019). Pembangunan ekonomi Islami menurut Fahim Khan dan Umer Chapra: Sebuah kajian komparatif. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 4(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.59

Hariyadi, A., & Misidawati, D. N. (2020). Pengenalan pendidikan ekonomi Islam kepada generasi muda: Upaya peningkatan mutu ekonomi masa depan. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(3), 217–224. https://doi.org/10.37905/aksara.6.3.217-224.2020

Hejazziey, D. (2009). Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan syariah (LKS) untuk mengentaskan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 1(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2452

Hulam, T. (2012). Jaminan dalam transaksi akad mudharabah pada perbankan syariah. Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(3), 520. https://doi.org/10.22146/jmh.16237

Iqbal, M. (2022). Peran pendidikan vokasi dalam pengembangan ekonomi Islam. Malia (Terakreditasi), 13(2), 193–212. https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.2965

Junaedi, D., & Setiawati, Y. H. (2019). Solusi alternatif mengatasi paradoks pembangunan. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 1(2), 103–132. https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i2.104

Nasution, R. A., & Marliyah, M. (2023). Analisis program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 6(1), 810–823. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1031

Rasyid, A. S. R. (2022). Inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/vy4sb

Sholihin, M. (2020). Ekonomi Indonesia, Islamikah? Economic Islamicity Index (EI²) Indonesia dalam perspektif maqashid syariah. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 325–365. https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3179

Siregar, R. (2015). Etika bisnis pengusaha Muslim terhadap pelayanan konsumen dalam meningkatkan daya beli masyarakat (Studi kasus pedagang pusat pasar Kota Padangsidimpuan). Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, 1(2), 108. https://doi.org/10.24952/tazkir.v1i2.364

Soekarni, M., Sugema, I., & Widodo, P. R. (2010). Persistensi pengangguran di Indonesia dan upaya penanggulangannya berdasarkan analisis data mikro. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(2), 161–206. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i2.354

Sukardi, B. (2016). Inklusivisme maqāṣid syarī'ah menuju pembangunan berkelanjutan bank syariah di Indonesia. Tsaqafah, 12(1), 209. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.375

Sumadi, S. (2018). Peran pendidikan dan pengenalan sistem ekonomi syariah kepada generasi muda di era perkembangan ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Edunomika, 2(02). https://doi.org/10.29040/jie.v2i02.313

T, A. M. (2022). Inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/rqnvu

Utami, F. A. P. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja perbankan syariah di Indonesia. Journal of Sharia Economics, 2(2), 158–177. https://doi.org/10.22373/jose.v2i2.1295

Uyun, A. (2022). Peran perbankan syariah dan eksistensi UMKM di Indonesia pasca pandemi Covid-19. Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 1(1), 57–69. https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.476