01076 - Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Landasan Normatif, dan Kerangka Solusi Multi-Level

________________________________________

Abstrak

Pengangguran merupakan salah satu persoalan ekonomi yang tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga menyentuh aspek moral, sosial, dan kemanusiaan. Artikel ini mengkaji konsep pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, meliputi definisi operasional, landasan normatif, klasifikasi, faktor penyebab, dampak, serta kerangka solusi multi-level yang ditawarkan ekonomi Islam. Melalui metode kajian pustaka terhadap sejumlah literatur ekonomi Islam dan ketenagakerjaan, ditemukan bahwa ekonomi Islam memandang kerja sebagai kewajiban sekaligus hak yang terkait dengan martabat manusia, sehingga pengangguran—terutama yang bersumber dari kemalasan—dikecam secara normatif. Adapun solusi yang ditawarkan bersifat multi-level: pada level individu melalui penguatan etos kerja dan kewirausahaan halal; pada level sosial-kelembagaan melalui optimalisasi instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara produktif; serta pada level negara melalui kebijakan penciptaan lapangan kerja, tata kelola upah yang adil, dan mekanisme pencocokan pasar kerja (job matching).

Kata kunci: pengangguran, ekonomi Islam, zakat produktif, kewirausahaan Islam, ketenagakerjaan

________________________________________

Abstract

Unemployment is one of the economic problems that is not only technical in nature, but also touches on moral, social, and humanitarian aspects. This article comprehensively examines the concept of unemployment from an Islamic economic perspective, covering operational definitions, normative foundations, classifications, causal factors, impacts, and the multi-level solution framework offered by Islamic economics. Through a literature review of Islamic economics and labor-related works, it is found that Islamic economics views work as both an obligation and a right intrinsically linked to human dignity, making unemployment—especially that which stems from laziness—normatively condemned. The solutions offered are multi-level in nature: at the individual level through strengthening work ethics and halal entrepreneurship; at the social-institutional level through productive optimization of zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF) instruments; and at the state level through employment creation policies, fair wage governance, and job matching mechanisms.

Keywords: unemployment, Islamic economics, productive zakat, Islamic entrepreneurship, labor

________________________________________

1. Pendahuluan

Pengangguran merupakan isu strategis dalam pembangunan ekonomi yang senantiasa menjadi perhatian berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun global. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45% pada Februari dan Maret 2023, yang menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi agenda kebijakan yang mendesak untuk diselesaikan. Angka tersebut mencerminkan jutaan individu yang berada dalam kondisi tidak bekerja meskipun aktif mencari pekerjaan.

Dalam diskursus ekonomi konvensional, pengangguran lazimnya dipahami sebagai fenomena pasar tenaga kerja semata. Namun, ekonomi Islam menawarkan perspektif yang lebih holistik: pengangguran tidak hanya diperlakukan sebagai isu teknis-ekonomi, melainkan juga situasi yang berimplikasi pada dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Islam menempatkan kerja sebagai kewajiban dan terkait langsung dengan harkat serta martabat manusia, sehingga penanganan pengangguran dalam kerangka Islam menuntut pendekatan yang komprehensif dan multi-level.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, mulai dari definisi dan landasan normatifnya, klasifikasi dan faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkannya, hingga kerangka solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam di Indonesia.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data primer terdiri atas berbagai artikel jurnal ilmiah dalam bidang ekonomi Islam, hukum Islam, dan ketenagakerjaan yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal bereputasi. Analisis dilakukan melalui teknik sintesis lintas sumber untuk menemukan titik-titik konvergensi maupun divergensi dalam pemaknaan konsep pengangguran menurut perspektif ekonomi Islam. Sumber-sumber yang digunakan mencakup literatur yang membahas aspek normatif (Al-Qur'an dan hadis sebagaimana dikutip dalam literatur), pemikiran ekonom Muslim klasik, serta studi empiris lapangan yang relevan.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Pengangguran Menurut Ekonomi Islam

3.1.1 Definisi Operasional

Dalam literatur ekonomi, termasuk literatur ekonomi syariah yang merujuk indikator ketenagakerjaan, pengangguran pada dasarnya dipahami sebagai kondisi individu yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan (Handoko, 2019; Ilmia et al., 2023; Rosmini & Shadriyah, 2023). Definisi ini juga selaras dengan rumusan yang digunakan dalam berbagai pembahasan ketenagakerjaan yang mengaitkan pengangguran dengan status angkatan kerja dan aktivitas job search (pencarian kerja) (Syadali, 2023).

Namun, beberapa rujukan yang mengutip definisi BPS menekankan bahwa kategori "pengangguran" dapat mencakup lebih luas daripada sekadar "aktif mencari kerja", yakni juga mencakup individu yang mempersiapkan usaha baru, individu yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, serta individu yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (Ningsih, 2021; Rosmini & Shadriyah, 2023). Karena itu, rumusan "tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencarinya" dapat diposisikan sebagai inti (core) dari pengangguran terbuka, sementara rujukan BPS dalam sebagian literatur memperluas cakupan ke beberapa status non-bekerja tertentu yang masih terkait dengan pasar kerja (Ningsih, 2021; Rosmini & Shadriyah, 2023).

3.1.2 Nuansa Definisional dan Perbedaan Pandangan dalam Sumber

Sejumlah sumber menegaskan pembeda penting: orang yang tidak ingin bekerja dan tidak melakukan upaya pencarian kerja tidak dikategorikan sebagai pengangguran (Syadali, 2023). Sejalan dengan itu, ada pula rujukan yang menyatakan bahwa seseorang disebut menganggur ketika ia memiliki kemauan untuk bekerja dan sudah mencari pekerjaan, tetapi tidak memperoleh pekerjaan (Ilmia et al., 2023).

Akan tetapi, di dalam kumpulan rujukan yang tersedia terdapat pula pernyataan yang tidak konsisten. Misalnya, ada sumber yang pada satu bagian menyebut pengangguran sebagai angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan, tetapi pada bagian lain memuat kalimat yang menyatakan orang yang aktif mencari pekerjaan "tidak dapat digolongkan sebagai penganggur". Ketidakkonsistenan semacam ini menunjukkan bahwa dalam sumber yang ada terdapat ketegangan redaksional—bukan kesepakatan tunggal—sehingga untuk kepentingan akademik, definisi yang paling stabil adalah definisi yang berulang kali ditegaskan lintas sumber: tidak bekerja, termasuk angkatan kerja, dan aktif mencari pekerjaan (Handoko, 2019; Ilmia et al., 2023; Rosmini & Shadriyah, 2023).

________________________________________

3.2 Landasan Normatif: Mengapa Pengangguran Dipandang Problematis dalam Ekonomi Islam?

3.2.1 Kerja sebagai Kewajiban, Hak, dan Basis Martabat Manusia

Dalam perspektif Islam yang dibahas dalam literatur hukum dan ekonomi Islam, kerja tidak hanya dipandang sebagai hak, melainkan juga kewajiban; kerja diposisikan terkait langsung dengan harkat dan martabat manusia. Karena itu, pengangguran tidak hanya diperlakukan sebagai isu teknis ekonomi, melainkan juga situasi yang dapat "menekan dan membelenggu" secara kemanusiaan (eksistensial). Pada kerangka ini, problem pengangguran berkelindan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup (nafkah) dan penguatan kemandirian individu.

Selain itu, literatur yang mengkaji etika kerja dalam Islam menegaskan bahwa perilaku yang menyebabkan ketidakberdayaan ekonomi bertentangan dengan semangat kerja yang dianjurkan Islam; Islam menganjurkan pemanfaatan potensi manusia (SDM) dan potensi alam (SDA) untuk bekerja. Dengan demikian, pengangguran menjadi indikator gagalnya pemanfaatan sebagian potensi tersebut, terutama bila ia berakar pada lemahnya etos kerja atau hambatan sosial-ekonomi yang tidak diatasi (Rosmini & Shadriyah, 2023).

3.2.2 Kasb (Kerja/Usaha) dan Keharusan Aspek Halal dalam Aktivitas Ekonomi

Kajian tentang pemikiran Al-Syaibani menempatkan kasb sebagai usaha memperoleh harta melalui cara yang halal, yang dalam istilah ekonomi dikaitkan dengan aktivitas produksi. Di sini muncul pembedaan prinsipil antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam pembahasan produksi: ekonomi Islam menekankan bahwa aktivitas produksi (sebagai bagian dari kasb) dibatasi oleh kehalalan. Dengan demikian, dorongan bekerja dalam Islam bukan sekadar dorongan "beraktivitas ekonomi", tetapi dorongan untuk bekerja dan berproduksi secara halal.

3.2.3 Pengangguran sebagai Kondisi yang Dikecam bila Bersumber dari Kemalasan (Voluntary Idleness)

Salah satu rujukan lapangan tentang pengangguran remaja secara eksplisit menyatakan bahwa Islam "mencela" pengangguran dalam arti orang yang tidak mau bekerja karena kemalasan atau alasan menolak pekerjaan tertentu, misalnya gaji yang dianggap kecil (Arifin & Fadllan, 2021). Literatur kewirausahaan Islam juga mengutip pandangan normatif yang menegaskan kecintaan Allah kepada orang yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, serta kutipan Umar bin Khattab yang menyatakan kebencian kepada orang yang tidak mau bekerja dalam urusan dunia. Dengan kerangka ini, ekonomi Islam membedakan secara normatif antara: (i) pengangguran sebagai kondisi pasar kerja (involuntary unemployment); dan (ii) pengangguran sebagai sikap menolak kerja (voluntary idleness) yang dikritik secara moral (Arifin & Fadllan, 2021).

________________________________________

3.3 Klasifikasi Pengangguran

Meskipun klasifikasi berikut berasal dari pembahasan ekonomi yang bersifat umum, sumber-sumber dalam kumpulan referensi menggunakannya untuk membaca masalah ketenagakerjaan dan karena itu relevan untuk analisis ekonomi Islam yang menuntut perumusan kebijakan publik.

3.3.1 Berdasarkan Karakteristik Pasar Kerja

Pengangguran friksional, struktural, dan konjungtur/siklikal disebut sebagai jenis pengangguran berdasarkan keadaan penyebabnya (Handoko, 2019). Literatur lain memaparkan tipe seperti pengangguran terbuka, tersembunyi, musiman, dan sementara, misalnya bekerja sangat sedikit hari atau jam.

3.3.2 Pengangguran dalam Konteks Krisis/Pandemi

Dalam pembahasan pandemi Covid-19, pengangguran dikaitkan dengan merosotnya kegiatan ekonomi atau resesi dan dipahami sebagai bagian dari pengangguran siklikal (Harahap et al., 2023). Sejalan dengan itu, literatur strategi pembangunan ekonomi syariah menempatkan pengurangan pengangguran sebagai bagian dari desain kebijakan pembangunan yang berkesinambungan, terutama pada masa guncangan ekonomi.

Klasifikasi ini penting bagi ekonomi Islam karena solusi yang ditekankan sering bersifat multi-instrumen: perubahan perilaku individu (etos kerja dan keterampilan), penguatan kelembagaan sosial (zakat/wakaf), serta kebijakan negara (penciptaan lapangan kerja, pelatihan, dan instrumen fiskal) (Rosmini & Shadriyah, 2023).

________________________________________

3.4 Penyebab Pengangguran: Sintesis Faktor Individu–Struktural

3.4.1 Kesenjangan antara Jumlah Pencari Kerja dan Ketersediaan Lowongan

Beberapa sumber menyebut akar pengangguran sebagai kesenjangan antara jumlah angkatan kerja atau pencari kerja dan jumlah kesempatan kerja. Pada level wilayah, studi lapangan juga mengaitkan pengangguran remaja dengan keterbatasan lapangan kerja serta faktor pribadi, misalnya kemalasan, dan keterampilan yang kurang (Arifin & Fadllan, 2021). Literatur lain menambahkan bahwa pengangguran dapat bersumber dari ketidakseimbangan pasar tenaga kerja ketika penawaran tenaga kerja melebihi permintaan (Syadali, 2023).

3.4.2 Ketidakcocokan Keterampilan (Skill Mismatch) dan Kualitas SDM

Sumber yang menggunakan data BPS untuk wilayah tertentu menegaskan bahwa salah satu faktor penyebab pengangguran adalah ketika keahlian atau kapasitas pencari kerja tidak sesuai dengan permintaan pasar (Ningsih, 2021). Sumber lain yang membahas strategi pemerintah daerah juga mengaitkan kecilnya peluang kerja dengan masih banyaknya tenaga kerja yang kurang memiliki skill dan persoalan struktur ekonomi setempat (Mardiah et al., 2022). Di tingkat konseptual, studi tentang persistensi pengangguran menempatkan friksi, mismatch, ketidaksempurnaan informasi, hambatan geografis, dan lamanya pencarian kerja sebagai faktor yang memanjangkan proses pengangguran (Soekarni et al., 2010).

3.4.3 Keterbatasan Informasi Pasar Kerja

Literatur yang membahas kasus desa menegaskan bahwa pengangguran dapat terjadi meskipun kesempatan kerja "tinggi" apabila terdapat keterbatasan informasi dan perbedaan dasar keahlian antara yang tersedia dan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, bukan hanya "jumlah lowongan" yang penting, tetapi juga mekanisme informasi dan pencocokan (matching) antara pekerja dan pekerjaan (Soekarni et al., 2010).

________________________________________

3.5 Dampak Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam

3.5.1 Dampak Ekonomi: Pendapatan Turun dan Kemiskinan Meningkat

Dalam pembahasan kesejahteraan pekerja berbasis perspektif Islam, ditegaskan bahwa pengangguran yang tinggi berdampak pada kemiskinan dan menurunkan pendapatan masyarakat karena merupakan pemborosan sumber daya manusia. Literatur pandemi juga menekankan bahwa kehilangan pekerjaan menghilangkan pendapatan dan membatasi akses sumber daya ekonomi (Harahap et al., 2023). Dalam kajian filantropi Islam, dijelaskan bahwa ketika produksi dan konsumsi masyarakat melemah, perekonomian dapat lumpuh, penggunaan tenaga kerja menurun, dan kemiskinan serta pengangguran meningkat (Siahaan et al., 2023).

3.5.2 Dampak Psikologis dan Sosial: Tekanan, Situasi Tidak Manusiawi, serta Potensi Masalah Sosial

Kajian normatif tentang hak atas pekerjaan menekankan bahwa pengangguran melahirkan situasi yang menekan bukan hanya karena soal ekonomi, tetapi juga karena menghasilkan kondisi yang "tidak manusiawi" bagi individu. Sumber lain menyebut pengangguran sebagai beban psikologis dan pemicu masalah sosial seperti kriminalitas dan tindakan tidak bermoral, sekaligus berdampak pada kehidupan rumah tangga dan kehidupan berbangsa (Rosmini & Shadriyah, 2023). Dalam perspektif kebijakan ketenagakerjaan Islam, pengangguran tinggi dipandang sebagai pemborosan SDM yang menurunkan kesejahteraan sosial-ekonomi.

________________________________________

3.6 Solusi Pengangguran Menurut Ekonomi Islam: Kerangka Multi-Level

3.6.1 Level Individu: Etos Kerja, Peningkatan Keterampilan, dan Kewirausahaan Halal

a. Internalisasi Kewajiban Bekerja dan Profesionalitas

Literatur ekonomi Islam memandang kerja sebagai prinsip: setiap Muslim diperintahkan bekerja; tidak bekerja berarti meningkatkan ketergantungan pada bantuan pihak lain dan menyia-nyiakan potensi (tangan/kemampuan) sebagai sumber daya. Kerja juga dikaitkan dengan martabat manusia dan kebebasan dari ketergantungan negatif.

b. Kewirausahaan sebagai Kanal Penciptaan Kerja

Kewirausahaan dalam Islam dipandang didorong oleh ajaran Al-Qur'an dan hadis; praktiknya menuntut sifat-sifat mulia dan melarang cara yang tidak jujur. Literatur lain menegaskan bahwa kewirausahaan—termasuk kewirausahaan Islam—diposisikan sebagai solusi bagi pengangguran dan pembangunan ekonomi melalui peningkatan permintaan tenaga kerja ketika jumlah usaha produktif meningkat.

Dalam studi lapangan, ekonomi kreatif sektor kerajinan (songkok recca) dilaporkan memberi "wadah" bagi remaja Muslim sehingga tidak menganggur, sekaligus dinilai sejalan dengan nilai ekonomi Islam dan syariah (Arifin & Fadllan, 2021). Studi lain tentang UMKM kuliner juga menyebut penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran, sembari menekankan orientasi halal pada makanan, layanan, harga, dan pengelolaan keuangan sesuai ajaran Islam (Patra et al., 2022). Kedua studi ini memperlihatkan pola sintesis: penciptaan kerja ditambah kepatuhan syariah atau kehalalan sebagai parameter evaluasi (Arifin & Fadllan, 2021; Patra et al., 2022).

c. Pemanfaatan Digitalisasi untuk Tetap Produktif

Dalam konteks pandemi, disarankan pencegahan resesi dengan tetap produktif melalui digital marketing agar pengangguran berkurang (Dalimunthe et al., 2023). Literatur lain tentang keberlangsungan UMKM di masa pandemi menyatakan bahwa peluang usaha yang ditekuni dapat mengurangi pengangguran karena menyerap tenaga kerja, dan mendorong penggunaan e-marketing agar UMKM bertahan. Di ranah pendidikan tinggi, studi tentang e-commerce untuk memunculkan spirit entrepreneurship pada mahasiswa juga diposisikan sebagai respons terhadap peningkatan pengangguran lulusan perguruan tinggi, dengan argumen bahwa penciptaan lapangan kerja mandiri dapat mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan pekerjaan (Pranjoto, 2021).

3.6.2 Level Sosial–Kelembagaan: Zakat, Infak/Sedekah, dan Wakaf Produktif

a. Zakat sebagai Instrumen Transfer Pendapatan untuk Problem Sosial-Ekonomi termasuk Pengangguran

Dalam kajian literatur, zakat dipahami sebagai sistem transfer pendapatan dalam ekonomi Islam yang berperan signifikan mengatasi masalah sosial-ekonomi seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Mekanisme yang dijelaskan meliputi peningkatan konsumsi mustahiq yang mendorong produksi, yang kemudian berdampak pada peningkatan lapangan kerja.

b. ZISWAF: Kombinasi Bantuan Konsumtif dan Produktif untuk Memperluas Penggunaan Tenaga Kerja

Kajian filantropi Islam menegaskan bahwa dana ZISWAF dapat dikelola secara konsumtif (meningkatkan permintaan dan daya beli) dan produktif (meningkatkan investasi dan produktivitas perusahaan) yang pada gilirannya meningkatkan penggunaan tenaga kerja penuh sehingga mengurangi pengangguran (Siahaan et al., 2023). Kerangka strategi pembangunan ekonomi syariah di masa Covid-19 juga menempatkan distribusi bantuan tunai yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, penguatan wakaf (termasuk wakaf produktif), serta skema qardhul hasan sebagai bagian strategi ketahanan dan pemulihan (Harahap et al., 2023).

c. Zakat Produktif: Modal Kerja dan Keterampilan

Kajian tentang zakat produktif menegaskan bahwa setelah kebutuhan mustahiq tercukupi, dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali keterampilan dan modal kerja agar dapat membuka lapangan kerja baru dan memberikan nilai tambah ekonomi. Literatur lain juga menegaskan pentingnya perencanaan zakat produktif yang mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja; lembaga filantropi Islam digambarkan tidak sekadar mendistribusikan dana, tetapi juga mendampingi dan memberi pelatihan agar zakat benar-benar menjadi modal kerja (Rohmah, 2019). Pada level konseptual hak kepemilikan, zakat ditegaskan sebagai kewajiban atas kelebihan kekayaan dan disebut berpotensi mengurangi pengangguran bila disalurkan serta diberdayakan secara produktif.

d. Wakaf Produktif dan Pemulihan Sosial-Ekonomi

Penelitian tentang pemanfaatan wakaf lahan produktif menyatakan adanya dampak positif bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, misalnya dukungan dana kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan, serta mengaitkan kondisi krisis dengan kehilangan pekerjaan serta peningkatan pengangguran yang mendorong kemiskinan. Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi syariah yang memasukkan penguatan wakaf produktif dan bentuk lain sebagai strategi pemulihan yang lebih berkelanjutan.

3.6.3 Level Negara dan Kebijakan Publik: Penciptaan Kerja, Tata Kelola Upah, dan Layanan Pasar Kerja

a. Tanggung Jawab Negara dalam Menyediakan Prasyarat Kerja dan Kebijakan Penekan Pengangguran

Literatur pengangguran dalam perspektif Islam menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab individu, tetapi negara harus menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung, serta arah kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menekan pengangguran (Rosmini & Shadriyah, 2023). Literatur pandemi juga menekankan bahwa negara "seharusnya" menciptakan lapangan pekerjaan sebagai tempat masyarakat bekerja demi berlangsungnya pembangunan (Harahap et al., 2023). Selain itu, strategi pembangunan ekonomi syariah menempatkan perencanaan kebijakan strategis sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi pengangguran sekaligus menjaga keseimbangan mikro–makro.

b. Upah yang Adil dan Layak sebagai Bagian dari Kesejahteraan dan Stabilitas Sosial-Ekonomi

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan pekerja tidak terlepas dari pengupahan; Islam mengajarkan konsep keadilan dan kelayakan dalam upah, dan pengangguran yang tinggi dipandang menurunkan pendapatan masyarakat. Studi tentang konflik upah menyatakan Islam memperkenalkan alternatif pengupahan melalui mekanisme bagi hasil (mudharabah/syirkah), dan salah satu klaimnya adalah bahwa sistem ini dapat mencegah pengangguran dengan membangun hubungan yang langgeng antara pemilik harta dan pekerja (Darojah et al., 2018). Dengan demikian, tata kelola upah (keadilan, kelayakan, dan desain kontrak) diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pencegahan kerentanan kerja dan pengangguran (Darojah et al., 2018).

c. Instrumen Pasar Kerja Aktif: Job Fair sebagai Mekanisme Matching

Kajian tentang peran Disnakertrans melalui job fair menyimpulkan bahwa job fair efektif mengurangi pengangguran karena memberi kesempatan langsung pencari kerja berinteraksi dengan perusahaan, dan menegaskan bahwa pengangguran terbuka dapat terjadi karena lowongan kerja lebih rendah daripada jumlah tenaga kerja. Kerangka ini koheren dengan literatur persistensi pengangguran yang menekankan pencarian kerja dan ketidaksempurnaan informasi sebagai faktor yang memperpanjang pengangguran, sehingga mekanisme matching menjadi relevan (Soekarni et al., 2010).

________________________________________

3.7 Catatan Kontekstual (Indonesia)

Beberapa sumber mengutip data BPS mengenai kondisi ketenagakerjaan. Misalnya, kajian pemikiran Al-Syaibani mencatat berdasarkan BPS jumlah angkatan kerja Februari 2023 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45%. Sumber lain yang mengaitkan etika sosial Al-Qur'an dengan SDGs juga menyebut persentase TPT Maret 2023 sebesar 5,45% berdasarkan data BPS. Walaupun konteks kedua sumber berbeda—pemikiran ekonomi mikro Islam versus etika Al-Qur'an dan SDGs—keduanya digunakan untuk menegaskan bahwa isu pengangguran merupakan agenda kebijakan penting yang dapat disinergikan dengan nilai-nilai Islam dan tujuan pembangunan, termasuk "pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi".

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, pengangguran dalam pengertian inti dapat dirumuskan sebagai kondisi seseorang yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan (Handoko, 2019; Ilmia et al., 2023; Rosmini & Shadriyah, 2023). Dalam ekonomi Islam, pengangguran dipandang problematis karena Islam menempatkan kerja sebagai kewajiban sekaligus terkait martabat manusia, serta mengkritik sikap tidak mau bekerja atau kemalasan (Arifin & Fadllan, 2021).

Pada saat yang sama, ekonomi Islam menawarkan kerangka solusi multi-level: (1) penguatan etos kerja dan kewirausahaan halal; (2) penciptaan kerja melalui UMKM dan ekonomi kreatif yang sejalan syariah (Arifin & Fadllan, 2021; Patra et al., 2022); (3) optimalisasi instrumen ZISWAF secara produktif untuk modal dan keterampilan guna mengurangi pengangguran (Siahaan et al., 2023); serta (4) kebijakan publik seperti perencanaan strategis, tata kelola upah yang adil, dan mekanisme job matching melalui job fair.

Kerangka multi-level ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak memandang pengangguran sebagai persoalan tunggal yang hanya memerlukan solusi teknis-ekonomi, melainkan sebagai persoalan yang membutuhkan pendekatan holistik yang menyentuh dimensi individu, sosial-kelembagaan, dan kebijakan publik secara serentak. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji efektivitas masing-masing instrumen solusi tersebut secara empiris, khususnya dalam konteks Indonesia.

________________________________________

Daftar Pustaka

Arifin, S. R., & Fadllan. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016–2018. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 8(1), 38–59. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i1.4555

Dalimunthe, E. S., Kamilah, K., & Syahbudi, M. (2023). Pengaruh Kontribusi Program Magang dan Soft Skills Terhadap Kemampuan Bersaing di Dunia Kerja (Studi Kasus Lulusan Ekonomi Islam FEBI UIN Sumatera Utara). Mudabbir Journal Research and Education Studies, 3(1), 105–120. https://doi.org/10.56832/mudabbir.v3i1.274

Darojah, Z., Quro'i, M. D., & Dewi, D. K. (2018). Peran Kewirausahaan dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2), 218–253. https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.70-105

Handoko, D. (2019). Kajian Terhadap Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Hak atas Pekerjaan. Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 53. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.987

Harahap, S. K., Harahap, Z., & Batubara, M. (2023). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Makro Syariah. Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 6(2), 507–516. https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14824

Ilmia, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Konsep Kerja dan Produksi Al-Syaibani Dihubungkan dengan Strategi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia. Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(5), 3258. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2636

Mardiah, A., Alfiyati, R., & Sehani, S. (2022). Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam Mengurangi Pengangguran di Kota Duri. Publicness Journal of Public Administration Studies, 1(2), 124–136. https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.18

Ningsih, D. E. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Laju Ekonomi Indonesia 2020 dan Alternatif Solusinya. Al-Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 13–27. https://doi.org/10.51339/iqtis.v3i1.194

Patra, G. D. B., Nuraini, I., & Fuddin, M. K. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Beberapa Negara ASEAN. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 6(3), 409–420. https://doi.org/10.22219/jie.v6i3.21623

Pranjoto, R. G. H. (2021). Kreativitas dan Inovasi dalam Islam Terhadap Keberlangsungan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Competence Journal of Management Studies, 15(1), 14–31. https://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10556

Rohmah, F. (2019). Realisasi Spirit Entrepreneurship melalui Website Berbasis E-Commerce di Kalangan Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Kudus). Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 6(2), 127. https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4901

Rosmini, R., & Shadriyah, S. (2023). Peran Ekonomi Kreatif Sektor Kerajinan untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Remaja Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Islamic Economic and Business Journal, 5(1), 32–46. https://doi.org/10.30863/iebjournal.v5i1.4667

Siahaan, O., Pardede, R. B. S., Rahim, R., & Desmawan, D. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara. Jetish Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health, 1(1), 55–63. https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.51

Soekarni, M., Sugema, I., & Widodo, P. R. (2010). Persistensi Pengangguran di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya Berdasarkan Analisis Data Mikro. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(2), 161–206. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i2.354

Syadali, M. R. (2023). Zakat, Belanja Pemerintah, Utang Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Melalui Literature Review. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3414. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9451