01075 - Pendapatan Per Kapita dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Konseptual dan Implikasi terhadap Kesejahteraan

Income Per Capita in the Perspective of Islamic Economics: A Conceptual Review and Its Implications for Welfare

Abstrak

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator makroekonomi yang lazim digunakan untuk mengukur rata-rata kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep pendapatan per kapita dari perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, mencakup definisi, fungsi, kritik, dan penempatan yang tepat dalam kerangka pembangunan Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini menganalisis sejumlah sumber akademik yang membahas hubungan antara pendapatan per kapita, maqāṣid al-sharī'ah, dan instrumen distribusi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menolak pendapatan per kapita sebagai indikator material, namun menempatkannya sebagai komponen dalam ukuran yang lebih komprehensif berbasis maqāṣid. Pendapatan per kapita dinilai tidak memadai sebagai ukuran tunggal karena tidak menangkap dimensi pemerataan, dimensi spiritual, dan aspek keberlanjutan. Dalam indeks seperti Islamic Human Development Index (I-HDI), pendapatan per kapita diposisikan sebagai salah satu indikator pada dimensi hifẓ al-māl yang harus diseimbangkan dengan indikator distribusi dan non-material. Instrumen ZIS diidentifikasi sebagai mekanisme redistribusi untuk menekan kemiskinan dan ketimpangan yang tidak dijamin oleh kenaikan rata-rata pendapatan semata.

Kata Kunci: Pendapatan Per Kapita, Ekonomi Islam, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Kesejahteraan, Zakat

________________________________________

Abstract

Income per capita is one of the most commonly used macroeconomic indicators to measure the average welfare of a population within a given region. This article aims to comprehensively examine the concept of income per capita from the perspective of Islamic economics, covering its definition, function, critiques, and appropriate placement within the framework of Islamic development. Using a literature review approach, this article analyzes a number of academic sources discussing the relationship between income per capita, maqāṣid al-sharī'ah, and Islamic distribution instruments such as zakat, infaq, and sadaqah (ZIS). The findings indicate that Islamic economics does not reject income per capita as a material indicator, but rather positions it as one component within a more comprehensive maqāṣid-based measure. Income per capita is considered insufficient as a sole indicator because it fails to capture dimensions of equity, spirituality, and sustainability. In indices such as the Islamic Human Development Index (I-HDI), income per capita is positioned as one indicator within the hifẓ al-māl dimension that must be balanced with distributional and non-material indicators. ZIS instruments are identified as redistribution mechanisms to reduce poverty and inequality that are not guaranteed by increases in average income alone.

Keywords: Income Per Capita, Islamic Economics, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Welfare, Zakat

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam diskursus ekonomi pembangunan, pendapatan per kapita telah lama menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Indikator ini diperoleh dari hasil pembagian total pendapatan nasional atau produk domestik bruto dengan jumlah penduduk, sehingga mencerminkan rata-rata pendapatan yang dinikmati setiap individu dalam suatu perekonomian. Meskipun sederhana dan mudah dioperasionalkan, pendapatan per kapita menyimpan sejumlah keterbatasan mendasar yang semakin mendapat perhatian serius dalam literatur ekonomi, khususnya dari perspektif ekonomi Islam.

Ekonomi Islam, sebagai sebuah sistem yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah, memandang kesejahteraan secara holistik. Kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak semata-mata diukur dari dimensi material, melainkan juga mencakup dimensi spiritual, keadilan distribusi, serta keberlanjutan. Kerangka maqāṣid al-sharī'ah, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi pijakan utama dalam mengevaluasi setiap indikator pembangunan yang digunakan.

Artikel ini hadir untuk mengkaji secara sistematis bagaimana ekonomi Islam memandang dan menempatkan konsep pendapatan per kapita. Kajian ini mencakup definisi dan cara perhitungan pendapatan per kapita, posisinya dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, kritik yang dilontarkan terhadap penggunaannya sebagai ukuran tunggal kesejahteraan, serta perannya dalam kerangka indeks berbasis maqāṣid dan kaitannya dengan instrumen distribusi Islam.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber-sumber yang dikaji merupakan artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan, mencakup kajian ekonomi Islam, ekonomi pembangunan, dan studi tentang zakat, infak, dan sedekah. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, titik temu, dan titik perbedaan antara perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terkait konsep pendapatan per kapita dan kesejahteraan.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Definisi Pendapatan Per Kapita dan Cara Menghitungnya

Dalam literatur ekonomi, termasuk kajian ekonomi Islam yang menggunakan indikator makroekonomi, pendapatan per kapita dipahami sebagai rata-rata pendapatan yang diterima per individu dalam suatu wilayah pada periode tertentu (Afandi et al., 2023; Paul et al., 2021). Ukuran ini lazim dioperasionalisasi sebagai hasil pembagian Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB/GRDP) dengan jumlah penduduk (Afandi et al., 2023; Paul et al., 2021; Urif et al., 2019; Witro, 2021). Karena itu, pendapatan per kapita sering diposisikan sebagai ringkasan "rata-rata" capaian ekonomi (average) yang mengaitkan total output/pendapatan agregat dengan skala populasi (Afandi et al., 2023; Paul et al., 2021; Urif et al., 2019).

Sejalan dengan penggunaan tersebut, sebagian studi menyebut bahwa indikator seperti GDP/GRDP per kapita kerap dipakai sebagai proxy kesejahteraan atau performa ekonomi agregat, misalnya untuk merepresentasikan tingkat kesejahteraan publik/masyarakat secara ringkas (Azwar et al., 2021; "Untitled," 2021; Urif et al., 2019). Dalam wacana pembangunan, peningkatan pendapatan per kapita juga sering dikaitkan dengan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang, misalnya pembangunan sebagai proses peningkatan pendapatan per kapita (Lestari & Auwalin, 2022; Muhammad, 2022; Sumar'in & Kusnadi, 2018).

3.2. Posisi Pendapatan Per Kapita dalam Pembangunan dan Kesejahteraan: Titik Temu dan Perbedaan antara Perspektif Konvensional dan Islam

3.2.1. Pendapatan Per Kapita sebagai Indikator yang Umum Dipakai dalam Ekonomi, termasuk Kajian Ekonomi Islam

Dalam ekonomi pembangunan arus utama, indikator pertumbuhan/kemajuan kerap diringkas lewat pendapatan nasional dan turunannya seperti pendapatan per kapita (Afandi et al., 2023; Suharti et al., 2022). Bahkan dalam deskripsi paradigma konvensional, pengukuran pertumbuhan dan kesejahteraan sering dinarasikan menggunakan GNP/PDB per kapita (GNP/PDB dibagi jumlah penduduk) sebagai ukuran yang kemudian dikaitkan dengan tingginya pertumbuhan dan kesejahteraan (Hasbi et al., 2023). Sejumlah kajian juga menempatkan GDP per kapita atau pendapatan nasional sebagai indikator implementasi pembangunan/kemakmuran (Azwar et al., 2021; Danial, 2023).

3.2.2. Perspektif Ekonomi Islam: Pendapatan Per Kapita Penting, tetapi Bukan Tujuan Akhir Tunggal

Di sisi lain, rujukan ekonomi Islam dalam daftar sumber menegaskan bahwa tujuan pembangunan/ekonomi Islam tidak berhenti pada kenaikan angka material rata-rata. Tujuan ekonomi Islam sering dipaparkan dalam kerangka al-falāh dan maqāṣid al-sharī'ah, serta tujuan operasional seperti mewujudkan maṣlaḥah, mencegah konsentrasi kekayaan, dan mendorong distribusi yang lebih adil (Muhammad, 2022; Sumar'in & Kusnadi, 2018). Literatur juga menyatakan bahwa pembangunan dalam perspektif Islam diarahkan pada kesejahteraan yang komprehensif (dunia-akhirat) dan bersifat holistik ("Building a Maslahah Economic System; Indonesian Economic System," 2022; Irkhami, 2014), sehingga indikator material seperti pendapatan per kapita dinilai perlu tetapi tidak memadai sebagai ukuran tunggal (Irkhami, 2014; Madani & Dahruji, 2022).

Selaras dengan itu, kajian tentang implementasi pembangunan berperspektif Islam menekankan bahwa indikator awal modern sering memang GDP growth dan pendapatan per kapita, namun karakteristik pembangunan ekonomi Islam tidak menjadikan GDP/GDP per kapita sebagai tujuan primer, melainkan menekankan keadilan, keberlanjutan, dan falah/maslahah (Azhar et al., 2022; Suharti et al., 2022). Bahkan, ada argumen eksplisit bahwa pendekatan pembangunan seharusnya tidak semata bertumpu pada model pertumbuhan agregatif yang memaksimalkan laju pertumbuhan sebagai satu-satunya indeks, dan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tinggi bukanlah tujuan utama jika tidak selaras dengan realitas kemiskinan dan ketimpangan (Suharti et al., 2022).

3.3. Mengapa Pendapatan Per Kapita sebagai "Rata-Rata" Problematis bila Dijadikan Ukuran Kesejahteraan Tunggal?

3.3.1. Tidak Memuat Dimensi Pemerataan/Distribusi

Sumber-sumber yang dikaji menyampaikan kritik langsung bahwa GDP per kapita diperoleh dengan membagi total output/pendapatan dengan populasi, namun tidak mempertimbangkan unsur pemerataan—misalnya kemungkinan sebagian kecil penduduk menguasai proporsi besar produk/pendapatan (Witro, 2021). Kritik serupa muncul dalam pembahasan indeks pembangunan Islam: pendapatan per kapita mengabaikan aspek distribusi, sehingga ukuran kesejahteraan berbasis rata-rata dapat menutupi ketimpangan (Madani & Dahruji, 2022). Literatur lain juga menegaskan bahwa pertumbuhan dan kenaikan rata-rata pendapatan dapat menjadi indikator yang menyesatkan apabila distribusi pendapatan timpang dan kelompok bawah justru memburuk meskipun rata-rata meningkat (Azizy, 2019).

Dalam kajian ekonomi-politik Islam, kritik terhadap sistem kapitalis juga dinyatakan: kapitalisme dipandang fokus pada peningkatan produksi/angka agregat, termasuk per capita income, tanpa menjadikan distribusi sebagai pusat, sehingga tidak menyelesaikan masalah kemiskinan "yang sesungguhnya" (Yurtseven & Bayram, 2020). Sejalan dengan itu, studi tentang zakat menegaskan bahwa pertumbuhan/income per capita tidak menjamin peningkatan pendapatan dinikmati merata, tidak secara otomatis mencerminkan kemiskinan, dan tidak menunjukkan apakah kesejahteraan diperoleh secara adil (Shahrin et al., 2023).

3.3.2. Tidak Menangkap Dimensi Non-Material/Spiritual yang Penting dalam Ekonomi Islam

Beberapa rujukan menyatakan bahwa ukuran kesejahteraan yang dominan dalam tradisi Barat/material, termasuk perangkat yang memakai pendapatan per kapita, memiliki kelemahan karena cenderung tidak memasukkan unsur religius/spiritual (Amalia et al., 2022; Irkhami, 2014). Kritik ini juga menjadi dasar pengembangan ukuran alternatif seperti Islamic Human Development Index (I-HDI), yang bertujuan mengukur kesejahteraan melalui aspek material sekaligus spiritual/moral (Irkhami, 2014; Madani & Dahruji, 2022; Syahputra & Rofizar, 2023).

3.3.3. Tidak Cukup untuk Menilai Keberlanjutan (Sustainability)

Selain dimensi distribusi dan spiritual, terdapat kritik bahwa akun nasional seperti GDP, termasuk versi per kapita, dapat digunakan untuk perbandingan kesejahteraan, tetapi tidak mampu mengukur keberlanjutan. Bahkan literatur menyoroti adanya misalignment antara ukuran akun nasional dan tujuan sustainability (Syawaluddin, 2022). Dalam konteks ini, penggunaan GDP/GNP per kapita sebagai proksi kesejahteraan bersifat terbatas karena tidak memasukkan biaya sosial-lingkungan secara memadai (Syawaluddin, 2022).

3.4. Pendapatan Per Kapita Menurut Ekonomi Islam: Bagaimana Menempatkannya secara Tepat?

Berdasarkan sumber-sumber yang dikaji, "menurut ekonomi Islam" bukan berarti menolak pendapatan per kapita, melainkan: (1) mengakui fungsinya sebagai indikator material rata-rata, namun (2) mewajibkan pelengkap berupa keadilan distribusi, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan dimensi maqāṣid yang bersifat material dan non-material.

Secara konseptual, hal ini tampak dari gagasan bahwa indikator tunggal seperti income per capita atau pertumbuhan ekonomi "tidak lagi cukup" untuk merepresentasikan kinerja pembangunan (Madani & Dahruji, 2022). Dalam kerangka maqāṣid, kesejahteraan holistik dibangun dari gabungan dimensi material dan non-material (Irkhami, 2014; Syahputra & Rofizar, 2023), dan ukuran pendapatan per kapita terutama diposisikan sebagai salah satu komponen dimensi hifẓ al-māl (perlindungan harta/kekayaan) yang tetap harus dibaca bersama indikator lain seperti pertumbuhan dan distribusi, misalnya Gini (Madani & Dahruji, 2022).

3.5. Operasionalisasi dalam Indeks Berbasis Maqāṣid: Pendapatan Per Kapita sebagai Komponen, Bukan Keseluruhan

3.5.1. Islamic Human Development Index (I-HDI)

Beberapa sumber memaparkan I-HDI sebagai upaya menerjemahkan ukuran pembangunan konvensional ke perspektif Islam dengan basis lima dimensi maqāṣid, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Irkhami, 2014; Syahputra & Rofizar, 2023). Dalam model ini, pendapatan per kapita tampil sebagai indikator pada dimensi "harta/kekayaan" (wealth) untuk merepresentasikan kepemilikan/kapasitas material (Irkhami, 2014; Madani & Dahruji, 2022; Syahputra & Rofizar, 2023). Namun demikian, dimensi harta tidak berhenti pada pendapatan per kapita: ada penekanan bahwa pemeliharaan kekayaan juga mencakup aspek pertumbuhan dan distribusi, misalnya Gini ratio (Madani & Dahruji, 2022; Syahputra & Rofizar, 2023). Dengan kata lain, dalam I-HDI, pendapatan per kapita diperlakukan sebagai salah satu indikator material yang harus diseimbangkan dengan indikator distribusi dan indikator non-material sesuai maqāṣid (Irkhami, 2014; Madani & Dahruji, 2022; Syahputra & Rofizar, 2023).

Selaras dengan kritik terhadap HDI konvensional, sumber juga menyebut bahwa HDI muncul sebagai respons atas kekurangan penggunaan income per capita sebagai proksi pembangunan (Syahputra & Rofizar, 2023), dan I-HDI berkembang lebih jauh untuk memasukkan kerangka maqāṣid agar lebih kompatibel dengan perspektif Islam (Irkhami, 2014; Madani & Dahruji, 2022; Syahputra & Rofizar, 2023).

3.5.2. CIBEST: Kesejahteraan Material dan Spiritual pada Level Rumah Tangga

Literatur lain memperkenalkan model CIBEST sebagai contoh indeks kesejahteraan/kemiskinan yang mengintegrasikan aspek material dan spiritual, sehingga keluarga dapat dipetakan dalam kuadran kesejahteraan dan kemiskinan material/spiritual (Amalia et al., 2022; Zidny et al., 2023). Dalam konteks ini, model tersebut memperkuat argumen bahwa "pendapatan per kapita" sebagai ukuran rata-rata material tidak cukup untuk menggambarkan kesejahteraan menurut ekonomi Islam yang juga menuntut dimensi spiritual (Amalia et al., 2022; Zidny et al., 2023).

3.6. Keterkaitan Pendapatan Per Kapita dengan Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam (Zakat, Infak/Sedekah, dan Filantropi Islam)

3.6.1. Pendapatan Per Kapita sebagai Prasyarat Kemampuan Membayar Zakat (Kanal Redistribusi)

Sumber empiris tentang penghimpunan ZIS (zakat, infak, sedekah) menegaskan hubungan yang sederhana: pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan individu; ketika kesejahteraan meningkat, kemampuan membayar zakat meningkat, terutama ketika mencapai nishab, dan ini dapat berdampak pada peningkatan penghimpunan ZIS (Paul et al., 2021). Studi tersebut juga menegaskan definisi operasional pendapatan per kapita sebagai GDP dibagi total populasi, sehingga indikator ini dipakai sebagai benchmark rata-rata kesejahteraan yang berkaitan dengan kapasitas pembayaran zakat (Paul et al., 2021).

3.6.2. Zakat/Filantropi Islam sebagai Mekanisme yang Menarget Masalah yang Tidak Tertangkap oleh Rata-Rata (Kemiskinan/Ketimpangan)

Sejumlah rujukan menekankan bahwa ekonomi Islam menaruh perhatian kuat pada distribusi dan pengentasan kemiskinan melalui instrumen sosial seperti zakat (Muhammad, 2022; Shahrin et al., 2023; Sumar'in & Kusnadi, 2018). Temuan empiris dalam studi filantropi Islam di Indonesia juga menyatakan bahwa filantropi Islam dalam model yang dianalisis mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek dan panjang, dan integrasi keuangan sosial-komersial Islam dinilai lebih efektif dalam penurunan kemiskinan (Adewiyah & Bawono, 2023). Dengan demikian, instrumen sosial Islam diposisikan sebagai perangkat untuk memperbaiki kesejahteraan yang tidak otomatis ditangkap oleh kenaikan pendapatan per kapita rata-rata (Adewiyah & Bawono, 2023; Shahrin et al., 2023).

Pada level regional, studi tentang distribusi ZIS di Sulawesi Selatan melaporkan bahwa peningkatan distribusi ZIS, baik konsumtif maupun untuk aktivitas ekonomi/permodalan, berkaitan dengan peningkatan GRDP per kapita dalam model empiris yang diuji (Jaenudin & Herianingrum, 2022). Studi lain mengenai distribusi ZIS juga menyimpulkan bahwa distribusi zakat untuk tujuan produktif berpengaruh pada per capita income, sementara distribusi infak/sedekah tidak signifikan pada per capita income dalam model yang dianalisis (Luthfi et al., 2019). Penelitian berbasis lembaga zakat juga menyatakan adanya perbedaan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima dana ZIS, dengan pengukuran berbasis pendapatan mustahik (Junaedi & Arsyad, 2022). Rangkaian hasil ini secara konseptual sejalan dengan argumen bahwa instrumen distribusi Islam diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan/ketimpangan, bukan semata menaikkan angka rata-rata (Muhammad, 2022; Shahrin et al., 2023; Sumar'in & Kusnadi, 2018).

3.6.3. Nuansa dan Ketidaksepakatan Temuan: Zakat dan Ketimpangan

Namun demikian, sumber yang dikaji juga menunjukkan nuansa penting: studi panel tentang Indonesia menemukan bahwa distribusi zakat yang diproksikan Indeks Kesejahteraan BAZNAS tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan (gini ratio) dalam periode dan desain studi tersebut, sementara GRDP per kapita dan UMP berhubungan negatif dan signifikan dengan ketimpangan (Ali et al., 2021). Hal ini menyiratkan bahwa hubungan "zakat → ketimpangan" dapat bergantung pada proksi, periode, level analisis, atau desain program, sehingga tidak selalu terlihat signifikan pada outcome ketimpangan meskipun peran zakat terhadap kemiskinan atau kesejahteraan dapat muncul di studi lain (Adewiyah & Bawono, 2023; Ali et al., 2021).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber akademik yang telah dianalisis, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut.

Pertama, dari sisi definisi dan rumus, pendapatan per kapita adalah GDP/GRDP dibagi jumlah penduduk yang mencerminkan rata-rata pendapatan per individu dalam wilayah dan periode tertentu (Afandi et al., 2023; Paul et al., 2021; Urif et al., 2019; Witro, 2021).

Kedua, dari sisi fungsi, indikator ini sering dipakai sebagai ringkasan performa ekonomi dan proksi kesejahteraan/kemakmuran agregat (Azwar et al., 2021; "Untitled," 2021; Urif et al., 2019), dan bahkan menjadi bagian dari indikator kesejahteraan dalam indeks seperti HDI (Amalia et al., 2022; Wartoyo & Haida, 2023).

Ketiga, dari perspektif kritik ekonomi Islam, sebagai rata-rata, pendapatan per kapita tidak menangkap pemerataan, dapat menutupi ketimpangan, dan tidak otomatis menggambarkan kemiskinan maupun keadilan proses perolehan kesejahteraan (Azizy, 2019; Madani & Dahruji, 2022; Shahrin et al., 2023; Witro, 2021). Ekonomi Islam juga menekankan bahwa pertumbuhan/pendapatan per kapita tinggi bukanlah tujuan utama jika tidak selaras dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan (Azhar et al., 2022; Suharti et al., 2022).

Keempat, dari sisi penempatan yang tepat dalam ekonomi Islam, pendapatan per kapita sebaiknya dipakai sebagai komponen indikator material (hifẓ al-māl) di dalam ukuran yang lebih komprehensif berbasis maqāṣid, misalnya I-HDI, yang menggabungkan material–nonmaterial dan memasukkan isu distribusi (Irkhami, 2014; Madani & Dahruji, 2022; Syahputra & Rofizar, 2023).

Kelima, terkait keterkaitan instrumen Islam, ketika pendapatan per kapita meningkat, kapasitas penghimpunan zakat dapat meningkat karena kemampuan membayar zakat/nishab, dan instrumen zakat/filantropi Islam diposisikan sebagai mekanisme redistribusi untuk menekan kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan yang tidak dijamin oleh kenaikan rata-rata (Adewiyah & Bawono, 2023; Paul et al., 2021; Shahrin et al., 2023). Namun, dampaknya pada ketimpangan dapat bervariasi antara studi satu dan lainnya (Ali et al., 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adewiyah, R., & Bawono, A. (2023). The Effect of Islamic Capital Market Instruments on Indonesia's Economic Growth is Moderated by The Money Supply. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 14(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v14i1.413

Afandi, M. Y., Firahmatillah, N., & Malik, A. (2023). Antecedent of Macroprudential Indicator on BAZNAS Funding Collection. Ajis Academic Journal of Islamic Studies, 8(1), 198–215. https://doi.org/10.29240/ajis.v8i1.6756

Ali, K. M., Kassim, S., Jannah, M., & Ali, Z. M. (2021). Enhancing The Role of Zakat and Waqf on Social Forestry Program in Indonesia. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 1–26. https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.6657

Amalia, N., Monica, Y., Ahsan, A., & Djutaharta, T. (2022). Analysis of Cigarette Demand among Poor Households in Indonesia: An Islamic Economic Approach. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, 7(2), 161. https://doi.org/10.7454/eki.v7i2.5703

Azhar, T., Majid, M. S. Abd., Sartiyah, S., & Dawood, T. C. (2022). Impact of Disaster on Economic Performance of ASEAN-9: Does Philanthropy Help? Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 23(1), 21–34. https://doi.org/10.18196/jesp.v23i1.12593

Azizy, S. H. (2019). The Concept of Welfare From Siyasah Syar'iyyah Perspective and Its Implementation on Zakat Management in Indonesia. Islamic Economics Journal, 5(1), 35. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3666

Azwar, A., Possumah, B. T., Aqbar, K., & Yunta, A. H. D. (2021). Islamic Philanthropy and Poverty Reduction in Indonesia: The Role of Integrated Islamic Social and Commercial Finance Institutions. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2), 274–301. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5026

Building a Maslahah Economic System; Indonesian Economic System. (2022). International Journal of Social Science and Human Research, 05(06). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i6-92

Danial, D. (2023). Qanun of Sharia Financial Institutions: Economic Benefits and Maqāsid Al-Syarī'ah. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi Dan Perbankan (Jeskape), 7(1), 1–14. https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i1.1613

Hasbi, M. Z. N., Munajat, M., & Qoyum, A. (2023). A Conceptual Framework of The Islamic Human Development Index (I-HDI) and its Relationship with Maqāṣid Al-Sharī'ah. Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 7(2), 258–273. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i2.10910

Irkhami, N. (2014). The economic-political concept of Hizbut Tahrir Indonesia: reflection on the early Islamic thoughts. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 4(1), 105. https://doi.org/10.18326/ijims.v4i1.105-134

Jaenudin, M., & Herianingrum, S. (2022). Zakat, Infaq, Sadaqah on Mustahik Income to Realize No Poverty in Indonesian Zakat Institution. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 8(1), 134–152. https://doi.org/10.20473/jebis.v8i1.36360

Junaedi, D., & Arsyad, M. (2022). Maslaha Index as an Alternative's Performance Indicator of National Development. Khidmatussifa Journal of Islamic Studies, 1(1), 75–84. https://doi.org/10.56146/khidmatussifa.v1i1.21

Lestari, N. P., & Auwalin, I. (2022). Zakat and Income Inequality in Indonesia: Panel Data Analysis in 34 Provinces. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 9(6), 898–912. https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp898-912

Luthfi, F., Susanto, B. P., & Widiastuti, T. (2019). Critiques of Malthusian Population Trap (A Perspective of Islamic Economics). Kne Social Sciences, 3(13), 525. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4228

Madani, N. A., & Dahruji, D. (2022). The Analysis of Influence State Expenditures, Islamic Banking Finance and Foreign Investment (PMA) Economic Growth in Indonesia 2017-2022. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 16(2), 273–294. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.273-294

Muhammad, B. A. B. (2022). Tanbih As-Sahib Ala Ahkam Al-Makasib and Its Relevance to The Economic Development in Nigeria. Al-Risalah, 13(1), 235–247. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1818

Paul, W., Faudji, R., & Bisri, H. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's). International Journal of Nusantara Islam, 9(1), 134–148. https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.12215

Shahrin, A. A., Fawaid, Y., Masruroh, N., Umamah, L., & Hariyanto, A. F. D. (2023). The Village Industrialization and Civilization: A Critical Reading. Tsaqafah, 19(2), 429–462. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i2.9354

Suharti, S., Prasetyo, Y. B., Naufal, M. D., & Aminullah, A. (2022). The Investment Effect on Prosperity in Indonesia with Economic Development as an Intervening Variable. Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies, 1–20. https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.5.iss2.art1

Sumar'in, S., & Kusnadi, I. H. (2018). Islamic Economic Model in Reducing Gap of Growth and Unemployment. Hunafa Jurnal Studia Islamika, 15(2), 100–120. https://doi.org/10.24239/jsi.v15i2.521.100-120

Syahputra, A., & Rofizar, H. (2023). Poverty in Community Social and Economic Development Perspective. I-Economics a Research Journal on Islamic Economics, 8(2), 103–118. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i2.13328

Syawaluddin, S. (2022). Islamic Banking and Its Contribution Toward Disparity Income in Indonesia. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 25(2), 263. https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.5647

Untitled. (2021). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2

Urif, U. Z., Fajria, M. I. N., & Rahmi, U. (2019). Zakat and Wakaf (Endowments) Role in Muslims Economic Development of Islamic Economic Perspective. Islamika, 1(2), 133–153. https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.299

Wartoyo, W., & Haida, N. (2023). The Actualization of Sustainable Development Goals (SDGs) In Indonesia Economic Growth an Islamic Economic Perspective. Iqtishaduna, 14(1), 107–124. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v14i1.6706

Witro, D. (2021). Political Paradigm of Conventional Economics and Islamic Economics: Indonesian Sharia Bank Discourse. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 5(2). https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10993

Yurtseven, M., & Bayram, K. (2020). The role of Islamic economy in reduction of social injustice and sustainable development goals. Bilimname, 2020(42), 111–153. https://doi.org/10.28949/bilimname.687766

Zidny, M. H., Hasbi, N., Munajat, M., & Qoyum, A. (2023). Human Development Index from the Islamic Perspective: Roles of Taxation, Zakah, and Health and Education Expenditures. Jurnal Ekonomi Malaysia, 57(01). https://doi.org/10.17576/jem-2023-5701-08