01074 - Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Pengukuran, dan Implikasi Distribusi

National Income in Islamic Economic Perspective: Concept, Measurement, and Distributional Implications

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pendapatan nasional dalam kerangka ekonomi Islam secara komprehensif, meliputi definisi, metode pengukuran, dimensi normatif, serta implikasi distribusinya. Pendapatan nasional dalam ekonomi Islam dipahami bukan sekadar agregasi balas jasa faktor produksi, melainkan juga sebagai sarana pencapaian kesejahteraan multidimensi yang mencakup pemerataan distribusi dan pengembangan nilai-nilai Islam. Kajian ini menelaah peran instrumen sosial Islam, khususnya zakat dan dana sosial lainnya, dalam kerangka akun pendapatan nasional. Selain itu, artikel ini juga membahas keterbatasan pendapatan nasional sebagai indikator tunggal kesejahteraan serta urgensi pelengkapan indikator berbasis maqāṣid al-sharī'ah. Bukti empiris dari konteks Indonesia menunjukkan hasil yang tidak seragam mengenai pengaruh instrumen keuangan syariah terhadap produk domestik bruto (PDB), yang mengindikasikan kompleksitas saluran transmisi dalam ekonomi Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa evaluasi keberhasilan pembangunan dalam Islam mensyaratkan pembacaan pendapatan nasional yang dipadukan dengan dimensi keadilan distribusi dan kesejahteraan non-material.

Kata kunci: pendapatan nasional, ekonomi Islam, distribusi, zakat, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of national income within the Islamic economic framework, encompassing its definition, measurement methods, normative dimensions, and distributional implications. National income in Islamic economics is understood not merely as an aggregation of factor income, but also as a means of achieving multidimensional welfare that includes equitable distribution and the development of Islamic values. This study explores the role of Islamic social instruments, particularly zakat and other social funds, within the national income accounting framework. Furthermore, the article addresses the limitations of national income as a sole welfare indicator and underscores the urgency of supplementary indicators grounded in maqāṣid al-sharī'ah. Empirical evidence from the Indonesian context reveals inconsistent results regarding the influence of Islamic financial instruments on gross domestic product (GDP), indicating the complexity of transmission channels in the Islamic economy. The article concludes that evaluating development success in Islam requires a reading of national income integrated with dimensions of distributive justice and non-material welfare.

Keywords: national income, Islamic economics, distribution, zakat, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Pendapatan nasional merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Secara konvensional, konsep ini dipahami sebagai total nilai pendapatan yang diterima seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Namun demikian, dalam perkembangan wacana ekonomi Islam, pemahaman terhadap pendapatan nasional tidak dapat dilepaskan dari dimensi normatif dan etis yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan.

Perbincangan mengenai pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kesadaran bahwa ukuran-ukuran konvensional seperti produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB) memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Islam, sebagai sistem nilai yang komprehensif, memberikan penekanan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan distribusi dan pengembangan nilai-nilai yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep pendapatan nasional dalam kerangka ekonomi Islam secara sistematis, mulai dari definisi dan landasan konseptualnya, komponen serta mekanisme distribusinya, cara pengukurannya beserta keterbatasannya, hingga peran instrumen sosial Islam dalam kerangka akun pendapatan nasional. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi konseptual yang komprehensif bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam ranah ekonomi makro.

________________________________________

2. Pengertian Pendapatan Nasional dalam Ekonomi Islam

Dalam kerangka makroekonomi, termasuk ketika dibahas dalam literatur ekonomi Islam, pendapatan nasional pada dasarnya dipahami sebagai jumlah balas jasa (returns) yang diterima pemilik faktor-faktor produksi akibat keterlibatan mereka dalam proses produksi pada suatu periode tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa pendapatan nasional merupakan agregasi pendapatan faktor seperti upah dan gaji (labor wages and salaries) serta pendapatan faktor lain yang diklasifikasikan sebagai royalties of property, profits, dan pendapatan yang disebut sebagai benefits; dan bahwa hanya pendapatan yang berasal dari partisipasi dalam proses produksi yang termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional (Prasetyowati et al., 2020). Dengan demikian, rumusan "total nilai pendapatan yang diterima seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu" selaras dengan pengertian pendapatan nasional sebagai agregasi balas jasa faktor produksi yang timbul dari aktivitas produksi (Prasetyowati et al., 2020).

Dalam praktik statistik makro, pendapatan nasional juga dipahami melalui kerangka produk nasional/produk domestik sebagai ukuran aktivitas ekonomi agregat. Literatur menegaskan bahwa terdapat beberapa cara perhitungan pendapatan nasional, termasuk pendekatan produksi (product/production approach), pendekatan pendapatan (income approach), dan pendekatan pengeluaran (expenditure approach) (Farras & Darwanto, 2021). Pada pendekatan pengeluaran, pendapatan/produk agregat lazim dipresentasikan sebagai penjumlahan pengeluaran sektor-sektor dalam perekonomian—konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan perdagangan luar negeri—sebagai cara membaca aktivitas ekonomi secara agregat (Farras & Darwanto, 2021).

________________________________________

3. Landasan Konseptual: Pendapatan Nasional sebagai Bagian dari Tujuan Pembangunan Islam

Literatur ekonomi Islam menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai proses peningkatan produksi yang terealisasi dalam kenaikan pendapatan nasional. Namun, kerangka Islam memberi penekanan bahwa pembangunan/pertumbuhan tidak berdiri sendiri sebagai target material semata; pembangunan ekonomi dari perspektif Islam dapat didefinisikan sebagai proses multidimensi untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual (Al-Roubaie, 2022). Karena itu, pembacaan pendapatan nasional—misalnya melalui GDP/GNP—diposisikan penting, tetapi tidak cukup untuk menilai keberhasilan pembangunan yang lebih luas (Al-Roubaie, 2022).

Dalam literatur yang mengaitkan pembangunan Islam dengan pengukuran capaian, ditegaskan bahwa pencapaian pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam perlu mempertimbangkan tiga proses, yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi, dan pengembangan nilai-nilai Islam (ditulis sebagai notasi: G, E, dan V) (Al-Roubaie, 2022). Dalam konteks ini, pertumbuhan yang tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional dipandang "bermakna" bila disertai pemerataan, karena pertumbuhan tinggi dapat menjadi tidak bermakna jika kekayaan hasil pertumbuhan terkonsentrasi pada sebagian kecil populasi (Al-Roubaie, 2022). Sejalan dengan itu, literatur lain juga menegaskan bahwa Islam menuntut pertumbuhan dan pemerataan secara simultan, sebab pertumbuhan tidak otomatis menggambarkan kesejahteraan menyeluruh, terutama jika faktor produksi dan pendapatan terkonsentrasi pada kelompok kecil (Usman & Tasmin, 2016).

________________________________________

4. Komponen dan Mekanisme Distribusi: Balas Jasa Faktor Produksi dan Keadilan

4.1 Pendapatan Faktor dan Keterkaitan dengan Prinsip Keadilan

Karena pendapatan nasional adalah penjumlahan balas jasa faktor produksi yang diperoleh dari proses produksi (Prasetyowati et al., 2020), maka dalam perspektif Islam muncul pertanyaan normatif mengenai keadilan distribusi balas jasa tersebut. Literatur yang membahas distribusi dalam Islam menyatakan bahwa distribusi pendapatan menurut ekonom Islam—misalnya sebagaimana dikutip dari Jaribah bin Ahmad al-Haritsi—dipahami sebagai pembagian berdasarkan tugas dan tanggung jawab, yakni distribusi di antara elemen produksi yang berkontribusi pada terwujudnya output. Hal ini menghubungkan langsung definisi pendapatan nasional sebagai pendapatan faktor dengan pertanyaan Islam mengenai apakah distribusi pendapatan faktor berlangsung secara adil (Al-Roubaie, 2022).

Dalam pembahasan pembangunan Islam, pemerataan distribusi pendapatan (equity) disebut dapat dicapai antara lain melalui pembagian yang adil atas share untuk setiap faktor yang terlibat dalam proses produksi (Al-Roubaie, 2022). Di tingkat mikro kelembagaan pasar tenaga kerja, literatur tentang pengupahan dalam Islam menegaskan bahwa ujrah (upah) berada dalam kerangka kontrak kerja dan menuntut prinsip keadilan, termasuk kejelasan dan transparansi dalam penetapan upah (Herman, 2021). Dengan demikian, keadilan balas jasa faktor produksi menjadi bagian dari cara ekonomi Islam memaknai pendapatan nasional: bukan hanya besarnya agregat, tetapi juga bagaimana balas jasa itu ditetapkan dan didistribusikan di antara faktor-faktor produksi (Al-Roubaie, 2022; Herman, 2021).

4.2 Kritik terhadap Asumsi "Pendapatan Nasional Tinggi Otomatis Mengatasi Kemiskinan"

Literatur yang mengkritik kapitalisme dalam tema distribusi menolak klaim bahwa kemiskinan dapat diselesaikan hanya dengan menaikkan produksi dan pendapatan nasional; kemiskinan dipandang lebih terkait dengan ketidakadilan distribusi kekayaan (Hasby et al., 2023). Literatur lain yang membahas keadilan distributif dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa sistem pasar kapitalistik cenderung mengasumsikan bahwa peningkatan output dan pendapatan nasional akan "menghasilkan distribusi" melalui kebebasan kepemilikan dan usaha, namun pendekatan ini dipersoalkan karena tujuan keadilan yang menjadi tujuan ekonomi Islam sulit dipenuhi oleh kecenderungan pasar tersebut. Karena itu, dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional penting tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan, terutama jika ketimpangan distribusi tetap besar (Al-Roubaie, 2022; Hasby et al., 2023).

________________________________________

5. Cara Mengukur Pendapatan Nasional dan Keterbatasannya

5.1 Pendekatan Perhitungan Pendapatan Nasional

Sebagaimana disebutkan, literatur menjelaskan tiga pendekatan penghitungan pendapatan nasional: (i) produksi, (ii) pendapatan, dan (iii) pengeluaran (Farras & Darwanto, 2021). Secara praktis, ukuran seperti GDP/GNP sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan GDP/GNP riil dipahami sebagai tanda adanya pertumbuhan. Namun, literatur tentang indikator pembangunan juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin pembangunan manusia; diperlukan dimensi lain seperti akses pendidikan dan kesehatan.

5.2 Pendapatan Nasional sebagai Proksi Kesejahteraan: Kritik dan Penyesuaian

Kajian kesejahteraan berbasis national income mengkritik ukuran tradisional kesejahteraan—termasuk pendapatan nasional—karena dapat gagal merefleksikan dampak kesehatan terhadap kesejahteraan sosial; karena itu diusulkan pengukuran pendapatan nasional yang disesuaikan dengan dimensi kesehatan. Sejalan dengan kritik ini, literatur yang menilai indikator pembangunan dari perspektif Islam menyatakan bahwa indikator seperti GDP per kapita dan indeks pembangunan lain masih memiliki kelemahan karena terutama menampilkan statistik duniawi dan belum menyentuh dimensi ukhrawi; karenanya konsep maqāṣid al-sharī'ah/maslahah diajukan sebagai basis indikator alternatif untuk mengukur keberhasilan pembangunan.

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional diposisikan sebagai ukuran aktivitas ekonomi dan pertumbuhan, tetapi evaluasi keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan perlu dilengkapi oleh dimensi keadilan distribusi serta dimensi non-material/spiritual yang ditekankan oleh kerangka maqāṣid (Al-Roubaie, 2022).

________________________________________

6. Kekhasan Ekonomi Islam: Pendapatan Nasional yang Bernilai (Value-Laden National Income)

Beberapa literatur menegaskan bahwa Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai pertumbuhan berkelanjutan faktor produksi yang mampu berkontribusi pada kesejahteraan manusia, sehingga pertumbuhan bersifat sarat nilai (value-laden). Konsekuensinya, peningkatan output tidak selalu diakui sebagai pertumbuhan/kemajuan ekonomi dalam perspektif Islam bila produksi mencakup barang yang terbukti berdampak buruk dan membahayakan manusia. Argumen serupa juga ditegaskan dalam literatur lain tentang pertumbuhan ekonomi Islam yang membedakan orientasi tujuan: dalam pandangan konvensional, pertumbuhan dapat berorientasi pada tingginya pertumbuhan tanpa pemerataan hasil, sedangkan dalam pandangan Islam, pertumbuhan merupakan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa memandang ras, agama, atau bangsa.

Jika pendapatan nasional dipakai sebagai ringkasan dari nilai produksi/pendapatan faktor dalam periode tertentu (Farras & Darwanto, 2021; Prasetyowati et al., 2020), maka kekhasan ekonomi Islam adalah bahwa kualitas dan kemaslahatan dari aktivitas produksi yang membentuk pendapatan nasional menjadi relevan secara normatif—bukan sekadar kuantitas output agregat.

________________________________________

7. Peran Instrumen Sosial Islam dalam Kerangka Pendapatan Nasional

7.1 Zakat sebagai Instrumen Makro dan Alasan Dimasukkan dalam Arus Pendapatan Nasional

Kajian yang secara spesifik membahas posisi zakat dalam arus sirkular dan akun pendapatan nasional menyimpulkan bahwa zakat perlu dimasukkan ke dalam national income accounts dan circular flow sebagai elemen terpisah, serta menyoroti dampak positif zakat pada sektor rumah tangga, institusional, dan pemerintah, termasuk pada pendapatan nasional dan pendapatan personal. Studi tersebut juga menyatakan bahwa zakat berdampak pada variabel makro seperti pengembangan lahan, peningkatan permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan investasi, serta penurunan pengangguran dan inflasi, sekaligus menempatkan zakat dalam kerangka akun pendapatan nasional. Literatur lain yang meninjau zakat dalam kerangka keadilan sosial juga menegaskan bahwa zakat dapat meningkatkan kapasitas produksi mustahik dan pada akhirnya meningkatkan output nasional yang tercermin pada GDP, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Karena pendapatan nasional adalah agregasi pendapatan faktor dan nilai aktivitas ekonomi selama periode tertentu (Farras & Darwanto, 2021; Prasetyowati et al., 2020), argumen memasukkan zakat dalam kerangka akun pendapatan nasional merupakan bentuk perluasan agar arus ekonomi khas Islam dapat tercatat dan dapat dianalisis dampaknya terhadap pendapatan nasional dan kesejahteraan.

7.2 Dana Sosial (ZISWAF) dan Kritik atas Model SNA Konvensional

Literatur tentang peran sektor sosial di Indonesia menyatakan bahwa aktivitas pengumpulan dan distribusi dana sosial oleh organisasi sosial dan lembaga nirlaba—misalnya zakat, donasi individu, dan dana tanggung jawab korporasi—belum diperhitungkan dalam pendapatan nasional, padahal dapat membantu perekonomian (Junaedi & Arsyad, 2022). Kajian yang sama menyebut bahwa banyak negara menggunakan perhitungan pendapatan nasional dengan merujuk System of National Accounts (SNA), dengan model dasar Y = C + I + G, sehingga "sektor sosial" tidak eksplisit dalam model tersebut (Junaedi & Arsyad, 2022). Karena itu, kajian tersebut menegaskan perlunya perhatian pada model ekonomi Islam dalam perhitungan pendapatan nasional dan menautkannya dengan fungsi stabilisasi ekonomi pada situasi krisis/bencana serta dukungan investasi sosial dan infrastruktur bagi pertumbuhan jangka panjang (Junaedi & Arsyad, 2022).

Secara sintesis, literatur zakat dan literatur sektor sosial bertemu pada satu kesimpulan: untuk merepresentasikan ekonomi Islam secara lebih koheren, akun pendapatan nasional perlu mempertimbangkan arus sosial-keagamaan—zakat dan dana sosial lainnya—yang memiliki dampak ekonomi, sekaligus terkait dengan tujuan pemerataan dan stabilisasi (Junaedi & Arsyad, 2022).

7.3 Fungsi Distribusi dan Pengurangan Ketimpangan

Dalam konteks ketimpangan dan krisis—misalnya pandemi—literatur menyatakan bahwa instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, waqf, dan donasi sukarela berperan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi serta membagi kemakmuran, karena berlandaskan prinsip ekuitas dan keadilan. Literatur pengembangan manusia melalui mikrokeuangan Islam juga menegaskan bahwa zakat dan awqaf berkontribusi pada pembangunan kapasitas produktif, penciptaan kekayaan, dan pengembangan keterampilan, yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Literatur pemberdayaan perempuan miskin melalui mikrokeuangan syariah juga mengkritik penggunaan pendapatan nasional per kapita sebagai satu-satunya indikator kemiskinan dan kesejahteraan, serta menekankan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi dan pendekatan yang "menyamakan manusia dengan faktor produksi" tidak memanusiakan manusia (Nasution et al., 2021). Semua ini memperkuat gagasan bahwa dalam ekonomi Islam, pembacaan pendapatan nasional perlu dikaitkan dengan distribusi dan kualitas kesejahteraan, bukan hanya agregat output/pendapatan (Al-Roubaie, 2022; Nasution et al., 2021).

________________________________________

8. Nuansa Empiris: Keterkaitan Instrumen Keuangan Syariah dengan Pendapatan Nasional di Indonesia

Literatur empiris yang memakai GDP sebagai proksi pendapatan nasional menunjukkan hasil yang tidak seragam mengenai bagaimana sektor keuangan syariah memengaruhi GDP. Studi ARDL tentang sektor keuangan syariah Indonesia—menggunakan GDP sebagai variabel pendapatan nasional—melaporkan bahwa secara parsial perbankan syariah berpengaruh positif terhadap GDP, sementara saham syariah dan reksadana syariah berpengaruh negatif, dan obligasi syariah tidak berpengaruh; serta secara simultan sektor keuangan syariah dinyatakan tidak memiliki hubungan kointegrasi jangka panjang terhadap GDP. Sebaliknya, studi VAR/VECM terkait pembiayaan bank syariah di Indonesia melaporkan bahwa pembiayaan bank syariah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dalam jangka panjang dilaporkan signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (GDP), sementara belanja pemerintah positif signifikan dalam jangka panjang (Samad, 2019). Studi lain dengan data panel 2014–2018 menemukan bahwa zakat berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan pembiayaan syariah berpengaruh negatif signifikan, sementara sukuk dan inflasi tidak signifikan.

Sintesis dari temuan ini adalah bahwa literatur empiris yang menggunakan GDP sebagai proksi pendapatan nasional menunjukkan ketidakseragaman arah dan signifikansi pengaruh instrumen keuangan syariah tertentu terhadap GDP, sehingga isu pendapatan nasional dalam ekonomi Islam tidak hanya merupakan persoalan definisi, tetapi juga desain kelembagaan dan saluran transmisi yang kompleks—misalnya zakat versus pembiayaan. Namun, literatur konseptual tetap konsisten bahwa tujuan ekonomi Islam menekankan kesejahteraan dan keadilan distribusi sebagai dimensi yang harus menyertai pertumbuhan/kenaikan pendapatan nasional (Al-Roubaie, 2022).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, pendapatan nasional menurut ekonomi Islam dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut.

Pertama, secara definisional, pendapatan nasional adalah jumlah balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi karena partisipasi dalam proses produksi selama periode tertentu—upah/gaji dan pendapatan faktor lain—dan hanya pendapatan yang terkait produksi yang dihitung (Prasetyowati et al., 2020).

Kedua, secara pengukuran, pendapatan nasional dapat dihitung melalui pendekatan produksi, pendapatan, atau pengeluaran; kerangka akun nasional lazim memuat C–I–G dan komponen eksternal sebagai pembacaan agregat ekonomi (Farras & Darwanto, 2021; Junaedi & Arsyad, 2022).

Ketiga, secara normatif sebagai kekhasan Islam, pendapatan nasional/pertumbuhan dipahami sebagai sarana menuju kesejahteraan yang lebih luas dan harus memuat dimensi pemerataan distribusi serta pengembangan nilai, bukan sekadar pembesaran agregat output (Al-Roubaie, 2022).

Keempat, secara kelembagaan, literatur menegaskan perlunya memasukkan zakat dan bahkan sektor sosial sebagai elemen yang relevan dalam arus pendapatan nasional/akun nasional untuk merepresentasikan ekonomi Islam secara lebih utuh, sekaligus mengaitkannya dengan stabilisasi dan pemerataan (Junaedi & Arsyad, 2022).

Kelima, secara evaluasi kesejahteraan, pendapatan nasional sebagai indikator tunggal dipersoalkan karena tidak sepenuhnya menangkap dimensi kesehatan, kesejahteraan sosial, serta dimensi maqāṣid/ukhrawi, sehingga diperlukan indikator/penyesuaian pelengkap.

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Roubaie, A. (2022). Islamic Social Finance and Global Inequalities: The Case of COVID-19. Tafhim Ikim Journal of Islam and the Contemporary World, 15(2), 1–26. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol15no2.1

Farras, N. H., & Darwanto, D. (2021). Analysis of the Influence of Sharia Financial Sector on Indonesian National Income 2011–2020. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(5), 630. https://doi.org/10.20473/vol8iss20215pp630-640

Hasby, H., HS, S., Norvadewi, N., Murad, A. A., & Raraga, F. (2023). The Effect of Sharia Bank Financing, Government Expenditures and Investment on Economy Growth in Indonesia. Jemsi (Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi), 9(1), 112–118. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i1.913

Herman, S. (2021). Islamic Development Concept: A Proposal for Betterment of Muslim Ummah in the Post-Pandemic Episode. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 11(1), 12. https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).12-27

Junaedi, D., & Arsyad, M. (2022). Maslaha Index as an Alternative's Performance Indicator of National Development. Khidmatussifa Journal of Islamic Studies, 1(1), 75–84. https://doi.org/10.56146/khidmatussifa.v1i1.21

Nasution, J., Soemitra, A., Ismal, R., Jawi, A. A., Nasution, M. I. M., & Afrizal, A. (2021). Islamic Monetary Instruments Contribution to Economic Growth: Literature Study. E-Mabis Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 22(2), 42–51. https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.690

Prasetyowati, R. A., Hamid, A., & Trisasmita, R. (2020). Strengthening Macroeconomics Through of Zakah as Social Business Finance. Azka International Journal of Zakat & Social Finance, 116–148. https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.14

Samad, T. F. D. (2019). Distribution in Islamic Economic Perspective (Critics to Capitalist). Tasharruf Journal Economics and Business of Islam, 4(2), 156. https://doi.org/10.30984/tjebi.v4i2.1023

Usman, A. S., & Tasmin, R. (2016). The Role of Islamic Micro-Finance in Enhancing Human Development in Muslim Countries. Journal of Islamic Finance, 5(1), 53–62. https://doi.org/10.12816/0027652