01069 - Pasar Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam: Instrumen Konvensional dan Alternatif Syariah di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pasar uang dalam kerangka ekonomi Islam, dengan fokus pada perbandingan instrumen konvensional seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan sertifikat deposito dengan instrumen syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, kajian ini menelaah landasan normatif pasar uang syariah, mekanisme akad yang digunakan sebagai pengganti bunga, serta tantangan pengembangan pasar uang syariah dalam sistem moneter ganda yang berlaku di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasar uang syariah menjalankan fungsi likuiditas yang secara ekonomi setara dengan pasar uang konvensional, tetapi dibangun di atas akad-akad muamalah yang menghindari riba, gharar, dan maysir. Instrumen seperti SBIS dengan akad ju'alah dan PUAS dengan instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) merupakan padanan fungsional dari SBI dan pinjaman antarbank konvensional. Namun demikian, pengembangan pasar uang syariah di Indonesia masih menghadapi dua tantangan utama, yakni keterbatasan kedalaman instrumen dan keterkaitan struktural dengan benchmark konvensional dalam rezim dual banking system.

Kata Kunci: pasar uang syariah, SBI, SBIS, PUAS, akad, riba, sistem moneter ganda

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the money market within the framework of Islamic economics, focusing on a comparative analysis between conventional instruments such as Bank Indonesia Certificates (SBI) and certificates of deposit and their Islamic counterparts, namely Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), Bank Indonesia Wadiah Certificates (SWBI), and the Islamic Interbank Money Market (PUAS). Using a literature review approach, this study explores the normative foundations of the Islamic money market, the contractual mechanisms employed as alternatives to interest, and the challenges of developing Islamic money market instruments within Indonesia's dual monetary system. The findings indicate that the Islamic money market performs economically equivalent liquidity functions to its conventional counterpart, yet is constructed upon muamalah contracts that avoid riba, gharar, and maysir. Instruments such as SBIS based on the ju'alah contract and PUAS utilizing the Interbank Mudharabah Investment Certificate (IMA) serve as functional equivalents of SBI and conventional interbank lending. Nevertheless, the development of the Islamic money market in Indonesia continues to face two primary challenges: limited instrument depth and structural linkage to conventional benchmarks within the dual banking system regime.

Keywords: Islamic money market, SBI, SBIS, PUAS, contract, riba, dual monetary system

________________________________________

1. Pendahuluan

Pasar uang merupakan salah satu komponen fundamental dalam arsitektur sistem keuangan modern. Dalam literatur ekonomi dan keuangan, pasar uang dipahami sebagai tempat bertemunya pihak yang mengalami surplus dana dan pihak yang mengalami defisit dana untuk transaksi pendanaan atau penempatan dana jangka pendek. Karakter "jangka pendek" ini ditegaskan sebagai kurang dari satu tahun dalam beberapa rujukan, sehingga pasar uang dibedakan dari pasar modal yang berorientasi jangka panjang (Amalia, 2014; Fageh, 2017; Muchtar & Najma, 2019). Secara fungsional, kebutuhan pasar uang muncul karena ketidakcocokan waktu (timing mismatch) antara penerimaan dan pengeluaran unit ekonomi, sehingga ada kebutuhan instrumen untuk menjaga keseimbangan kas dan likuiditas (Amalia, 2014; Hendratri, 2017).

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mendorong kebutuhan akan pasar uang yang tidak hanya fungsional secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, pasar uang diposisikan sebagai mekanisme untuk pengelolaan likuiditas—baik ketika lembaga keuangan mengalami kelebihan likuiditas maupun kekurangan likuiditas—tetapi harus berjalan sesuai prinsip syariah (Amalia, 2014; Hendratri, 2017). Hal ini menimbulkan persoalan mendasar, yakni bagaimana membangun ulang mekanisme dan instrumen pasar uang agar dapat memenuhi fungsi ekonomi yang sama tanpa menggunakan sistem bunga.

Artikel ini bertujuan mengkaji konsep pasar uang dalam kerangka ekonomi Islam, memaparkan karakteristik instrumen pasar uang konvensional seperti SBI dan sertifikat deposito, mengevaluasi keduanya dari perspektif syariah, serta menganalisis instrumen-instrumen alternatif yang dikembangkan dalam pasar uang syariah Indonesia. Kajian juga menyoroti tantangan pengembangan pasar uang syariah dalam konteks sistem moneter ganda yang berlaku di Indonesia.

________________________________________

2. Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah artikel jurnal ilmiah, publikasi kebijakan, dan karya akademik yang relevan dengan topik pasar uang konvensional dan syariah, kebijakan moneter Islam, serta instrumen likuiditas perbankan syariah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesiskan temuan dari berbagai sumber untuk membangun argumen yang sistematis dan berbasis bukti literatur.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Pasar Uang dalam Kerangka Ekonomi Islam

Dalam literatur ekonomi dan keuangan, pasar uang dipahami sebagai tempat bertemunya pihak yang mengalami surplus dana dan pihak yang mengalami defisit dana untuk transaksi pendanaan atau penempatan dana jangka pendek. Karakter "jangka pendek" ini ditegaskan sebagai kurang dari satu tahun dalam beberapa rujukan, sehingga pasar uang dibedakan dari pasar modal yang berorientasi jangka panjang (Amalia, 2014; Fageh, 2017; Muchtar & Najma, 2019). Secara fungsional, kebutuhan pasar uang muncul karena ketidakcocokan waktu (timing mismatch) antara penerimaan dan pengeluaran unit ekonomi, sehingga ada kebutuhan instrumen untuk menjaga keseimbangan kas dan likuiditas (Amalia, 2014; Hendratri, 2017).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pasar uang diposisikan sebagai mekanisme untuk pengelolaan likuiditas—baik ketika lembaga keuangan mengalami kelebihan likuiditas maupun kekurangan likuiditas—tetapi harus berjalan sesuai prinsip syariah (Amalia, 2014; Hendratri, 2017). Karena itu, literatur yang tersedia menekankan bahwa pasar uang yang diperbolehkan dalam Islam adalah pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga (untuk menghindari riba) dan menggantinya dengan akad-akad yang dibenarkan serta menghilangkan unsur gharar dan maysir dalam praktiknya (Arifin, 2003; Fageh, 2017; Muchtar & Najma, 2019). Dengan kata lain, problem ekonomi yang diselesaikan pasar uang—yakni likuiditas jangka pendek—dapat sama, tetapi instrumen dan mekanismenya harus dibangun ulang agar selaras dengan syariah (Amalia, 2014; Muchtar & Najma, 2019).

3.2 Pasar Uang Konvensional: Instrumen Jangka Pendek seperti SBI dan Sertifikat Deposito

3.2.1 Instrumen Pasar Uang Konvensional (Cakupan Umum)

Rujukan yang membahas pasar uang konvensional memasukkan beragam instrumen jangka pendek, seperti rekening bank, sertifikat deposito, pinjaman antarbank, reksa dana pasar uang, surat berharga atau treasury bills, serta repurchase agreement (repo) (Amalia, 2014; Hendratri, 2017). Daftar instrumen pasar uang yang disebutkan dalam konteks Indonesia juga mencakup Sertifikat Bank Indonesia (SBI), PUAB (Pasar Uang Antar Bank), SBPU (Surat Berharga Pasar Uang), sertifikat deposito, commercial paper, dan repo (Amalia, 2014; Hendratri, 2017). Selain itu, kajian tentang struktur pasar uang Indonesia menekankan bahwa instrumen surat berharga jangka pendek (≤ 1 tahun) yang tersedia relatif terbatas, misalnya commercial paper, SBI, repo, banker's acceptance, dan sertifikat deposito (Hanifah & Pantas, 2022). Rangkaian rujukan ini menunjukkan bahwa SBI dan sertifikat deposito memang lazim dipakai sebagai contoh instrumen pasar uang jangka pendek dalam praktik konvensional (Amalia, 2014; Hanifah & Pantas, 2022; Hendratri, 2017).

3.2.2 SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sebagai Instrumen Pasar Uang Jangka Pendek

Beberapa rujukan mendefinisikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan diterbitkan atau diperdagangkan dengan sistem diskonto (Kornitasari, 2019; Kurniasari, 2014; Rusanti et al., 2020). SBI juga dijelaskan sebagai instrumen operasi pasar terbuka (OPT/Open Market Operation/OMO) yang digunakan Bank Indonesia untuk pengendalian moneter dan likuiditas, dan mekanismenya dapat dilakukan melalui lelang (Ichsan, 2014; Kurniasari, 2014; Suryadi, 2014). Dalam pembahasan operasi pengendalian moneter berbasis suku bunga, SBI ditempatkan sebagai surat berharga jangka pendek yang digunakan sebagai piranti OPT sekaligus piranti pasar uang dan alternatif penempatan dana bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas (Ichsan, 2014; Suryadi, 2014).

Sejumlah rujukan juga menegaskan dimensi "suku bunga" dalam SBI, misalnya melalui istilah "suku bunga SBI" yang dipakai sebagai sasaran atau benchmark operasional dalam transmisi kebijakan moneter konvensional (Batubara & Dosen, 2020; Kornitasari, 2019). Dengan demikian, dalam pasar uang konvensional, SBI dipahami bukan hanya sebagai surat berharga jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan moneter yang terkait erat dengan kanal suku bunga (Batubara & Dosen, 2020; Ichsan, 2014).

3.2.3 Sertifikat Deposito sebagai Instrumen Pasar Uang Jangka Pendek

Dalam literatur yang tersedia, sertifikat deposito (certificate of deposit/CD) dijelaskan sebagai instrumen yang diterbitkan bank atau institusi keuangan sebagai bukti simpanan berjangka yang dapat diperdagangkan (negotiable) dan umumnya bersifat atas unjuk (Kurniasari, 2014; Muchtar & Najma, 2019). Salah satu rujukan menekankan unsur konvensionalnya, yakni CD dinyatakan dalam jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu (Kurniasari, 2014; Muchtar & Najma, 2019). Rujukan lain secara lebih spesifik menyatakan bahwa Negotiable Certificate of Deposit diterbitkan bank atas dasar diskonto, memiliki nilai nominal sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan memiliki jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun (Kurniasari, 2014). Sertifikat deposito juga dapat dijual kepada lembaga keuangan atau investor lain apabila pemegang membutuhkan dana sebelum jatuh tempo, yang menegaskan sifat pasar uangnya sebagai instrumen likuid atau marketable (Kurniasari, 2014).

3.3 Evaluasi Syariah: Mengapa Instrumen Berbasis Bunga Bermasalah

Kerangka normatif yang konsisten muncul dalam rujukan-rujukan yang disediakan: pasar uang dalam perspektif Islam hanya diperbolehkan bila tidak menggunakan sistem bunga dan praktiknya harus mengganti bunga dengan akad syariah yang tepat serta menghindari gharar dan maysir (Arifin, 2003; Fageh, 2017; Muchtar & Najma, 2019). Sejalan dengan itu, literatur kebijakan moneter syariah juga menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam tidak ada sistem bunga, sehingga bank sentral memerlukan instrumen bebas bunga untuk mengendalikan kebijakan moneter (Arifin, 2003; Husna et al., 2021).

Dalam konteks instrumen, salah satu rujukan menegaskan prinsip umum bahwa sekuritas yang menawarkan predetermined fixed income tidak diperbolehkan karena dikategorikan sebagai riba; daftar contohnya dalam rujukan tersebut secara eksplisit mencakup sertifikat deposito dan berbagai instrumen berbunga lain (termasuk repo surat utang konvensional) (Rofa & Harahap, 2023). Ketika definisi sertifikat deposito konvensional dalam rujukan lain menekankan adanya tingkat bunga tertentu sebagai karakter instrumen (Kurniasari, 2014; Muchtar & Najma, 2019), maka karakter ini selaras dengan kategori pendapatan tetap yang ditentukan di muka yang dipermasalahkan oleh rujukan tersebut (Rofa & Harahap, 2023). Sementara itu, SBI ditempatkan dalam jalur transmisi moneter konvensional yang identik dengan penggunaan sistem bunga dan suku bunga SBI dipakai sebagai variabel atau target kebijakan moneter (Batubara & Dosen, 2020; Kornitasari, 2019), sehingga instrumen ini tidak sesuai dengan prinsip pasar uang syariah yang menolak bunga (Fageh, 2017; Husna et al., 2021; Muchtar & Najma, 2019).

Catatan penting dari literatur yang tersedia adalah adanya nuansa dual system: Indonesia menjalankan sistem moneter dan perbankan ganda yang membuat instrumen konvensional dan syariah berjalan berdampingan (Imaduddin, 2019; Saekhu, 2015). Dalam kondisi seperti ini, sebagian literatur menekankan bahwa instrumen syariah pun dapat mengalami keterkaitan atau pengaruh dari benchmark konvensional, misalnya ketika pembahasan efektivitas transmisi ganda menyebutkan keterhubungan antara instrumen konvensional dan syariah dalam praktik transmisi dan kontribusi variabel-variabel konvensional pada pembiayaan syariah (Saekhu, 2015). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa "pemurnian" pasar uang syariah tidak hanya isu akad, tetapi juga isu desain kebijakan dan struktur pasar dalam rezim ganda (Ascarya, 2012; Saekhu, 2015).

3.4 Pasar Uang Syariah: Mekanisme, Akad, dan Instrumen

3.4.1 Definisi dan Fungsi Pasar Uang Syariah

Rujukan-rujukan yang tersedia merumuskan pasar uang syariah sebagai mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah menggunakan instrumen pasar untuk mengatasi kekurangan atau kelebihan likuiditas melalui mekanisme yang sesuai prinsip syariah (Amalia, 2014; Hendratri, 2017). Definisi lain menegaskan bahwa pasar uang syariah adalah pasar tempat diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan untuk penempatan atau peminjaman uang jangka pendek (satu tahun atau kurang), dengan tujuan memobilisasi dana jangka pendek dan mengatur likuiditas secara efisien serta sesuai syariah (Fageh, 2017; Safitry, 2021). Dengan demikian, fungsi ekonomi berupa likuiditas tetap menonjol, tetapi constraint syariah menentukan desain akad dan instrumen (Fageh, 2017; Muchtar & Najma, 2019; Safitry, 2021).

3.4.2 Akad-Akad yang Digunakan sebagai Pengganti Bunga

Literatur yang diberikan menyebutkan bahwa pasar uang dalam perspektif Islam tidak boleh menggunakan bunga dan dapat digantikan dengan akad seperti mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan al-sharf, serta harus menghilangkan unsur gharar dan maysir (Muchtar & Najma, 2019). Rujukan lain yang membahas ketentuan khusus PUAS juga menyebut akad yang digunakan berbasis syariah, yakni wadiah, qard, dan al-sharaf (Kornitasari, 2017). Klaim-klaim ini konsisten pada level prinsip: mekanisme pengganti bunga dalam pasar uang syariah dibangun melalui akad muamalah yang dibenarkan (Kornitasari, 2017; Muchtar & Najma, 2019).

3.4.3 Contoh Instrumen Pasar Uang Syariah di Indonesia: SBIS, PUAS, dan Surat Berharga Syariah Lain

Beberapa rujukan menyajikan daftar instrumen pasar uang syariah di Indonesia, yang mencakup Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Repo SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Repo SBSN, dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) (Amalia, 2014; Hendratri, 2017; Muchtar & Najma, 2019). Daftar yang sama juga muncul dalam pembahasan transaksi pasar uang syariah yang mengaitkannya dengan operasi moneter Bank Indonesia: untuk bank konvensional digunakan SBI, sedangkan untuk bank syariah digunakan SBIS; dan instrumen pasar uang syariah yang disebut meliputi SBIS, repo SBIS, SBSN, serta repo SBSN (gunawan, 2023; Hendratri, 2017).

Sebagai tambahan, literatur sukuk menyatakan bahwa sukuk juga dapat digunakan untuk kebutuhan cash-mismatch melalui sukuk berjangka pendek (Islamic Treasury Bills) yang dapat dipakai sebagai instrumen pasar uang (Puspitasari, 2023). Dalam konteks Indonesia, pengembangan instrumen Sukuk Negara jangka pendek di pasar domestik juga disebut melalui penerbitan SPN-S untuk memenuhi kebutuhan arus kas jangka pendek pemerintah sekaligus menyediakan instrumen likuiditas di pasar keuangan syariah (Piskha et al., 2018). Dua rujukan ini menegaskan bahwa instrumen syariah untuk pasar uang tidak hanya "bank sentral certificate" (SBIS), tetapi dapat mencakup sukuk negara berjangka pendek sebagai instrumen likuiditas (Piskha et al., 2018; Puspitasari, 2023).

3.5 SBIS, SWBI, dan PUAS sebagai Fasilitas/Instrumen Inti Likuiditas Syariah

3.5.1 SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah): Definisi dan Fungsi

SBIS didefinisikan dalam beberapa rujukan sebagai surat berharga berdasarkan prinsip syariah, berjangka waktu pendek, dalam mata uang rupiah, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Ascarya, 2012; Hardi, 2020; Hendratri, 2017). Dalam literatur kebijakan moneter dan manajemen likuiditas, SBIS dipahami sebagai instrumen operasi pasar terbuka syariah untuk membantu pengelolaan atau penyerapan likuiditas perbankan syariah—misalnya saat over-likuiditas (Ascarya, 2012; Hardi, 2020; Indarwati, 2021). Literatur lain juga menegaskan bahwa SBIS diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah (Hardi, 2020; Wafa, 2010).

Mengenai akad, salah satu rujukan menyatakan bahwa SBIS yang diterbitkan Bank Indonesia menggunakan akad ju'alah (Ascarya, 2012). Sejalan dengan itu, pembahasan transmisi moneter ganda juga menegaskan bahwa SBIS menggunakan akad ju'alah, sambil menggarisbawahi bahwa instrumen konvensional (SBI dan PUAB) berbeda dengan instrumen syariah (SBIS dan PUAS) karena perbedaan prinsip terkait bunga (Ascarya, 2012; Saekhu, 2015). Sintesisnya: SBIS diposisikan sebagai padanan instrumen bank sentral untuk bank syariah, tetapi secara prinsip dirancang untuk menghindari bunga melalui akad syariah (Ascarya, 2012; Hardi, 2020; Saekhu, 2015).

3.5.2 SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) dan Transisi ke SBIS

Beberapa rujukan menegaskan bahwa sebelum SBIS, instrumen bank sentral syariah di Indonesia dikenal sebagai SWBI, dan SBIS mulai digunakan sejak 2008 untuk menggantikan SWBI; perbedaan keduanya disebut terletak pada akad yang digunakan (gunawan, 2023; Hiya, 2022). Di sisi lain, ada rujukan yang memberikan penekanan konseptual bahwa SWBI bukan surat berharga, melainkan bukti penitipan dana jangka pendek dengan prinsip wadiah, dan imbalannya berupa bonus—yang dibedakan dari return berbasis bunga pada SBI konvensional (Putria, 2022). Literatur likuiditas perbankan syariah juga menempatkan SWBI/SBIS bersama PUAS sebagai perangkat utama untuk kebutuhan penempatan dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek perbankan syariah (Kemu, 2016; Wafa, 2010).

Dari sini terdapat nuansa yang perlu dicatat: satu rujukan menegaskan SWBI sebagai "bukti penitipan" (bukan surat berharga) (Putria, 2022), sementara rujukan lain merangkum evolusi kebijakan bahwa instrumen awal (SWBI) kemudian diganti oleh SBIS sebagai surat berharga syariah jangka pendek (gunawan, 2023; Hiya, 2022). Sintesisnya adalah adanya perubahan desain instrumen dari format penitipan (wadiah) menuju format surat berharga syariah (SBIS) untuk mendukung operasi pasar terbuka syariah, tetapi tetap dengan perhatian pada aspek non-bunga (gunawan, 2023; Hiya, 2022; Putria, 2022).

3.5.3 PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah) dan Sertifikat IMA

PUAS dipahami sebagai kegiatan transaksi atau investasi jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip syariah (Hardi, 2020; Muchtar & Najma, 2019). Salah satu rujukan menyatakan—mengacu pada fatwa DSN-MUI—bahwa PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Hardi, 2020). Literatur lain menegaskan PUAS sebagai fasilitas yang disediakan Bank Indonesia untuk membantu pengelolaan dana idle dan likuiditas perbankan syariah (Hendratri, 2017; Kemu, 2016).

Instrumen yang disebut digunakan dalam PUAS adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) (Ilhamdi & Nugraha, 2023; Kemu, 2016; Wafa, 2010). Beberapa rujukan menjelaskan bahwa PUAS melibatkan peserta bank syariah dan bank konvensional—dengan peran berbeda—dan imbalan Sertifikat IMA mengacu pada skema bagi hasil mudharabah sesuai kesepakatan (Ilhamdi & Nugraha, 2023). Selain itu, rujukan yang menjelaskan mekanisme PUAS juga menegaskan akad mudharabah dan penggunaan sertifikat IMA sebagai piranti transaksi (Kemu, 2016; Maza & Setiawan, 2019). Dengan demikian, PUAS diposisikan sebagai kanal pasar uang antarbank yang "mengganti" pinjaman antarbank berbunga melalui struktur investasi atau bagi hasil (Kemu, 2016; Maza & Setiawan, 2019; Wafa, 2010).

3.6 Perbandingan Instrumen Konvensional dan Syariah

Tabel berikut menyajikan perbandingan ringkas yang dibatasi pada poin-poin yang eksplisit muncul dalam rujukan.

Tabel 1. Perbandingan Instrumen Pasar Uang Konvensional dan Syariah

Aspek SBI (Konvensional) Sertifikat Deposito (Konvensional) SBIS/SWBI (Syariah) PUAS/IMA (Syariah)

Jenis & penerbit Surat berharga BI, pengakuan utang jangka pendek, sistem diskonto (Ichsan, 2014; Kurniasari, 2014; Rusanti et al., 2020) Instrumen simpanan bank yang negotiable/atas unjuk; memiliki tingkat bunga (Kurniasari, 2014; Muchtar & Najma, 2019) SBIS: surat berharga syariah jangka pendek BI (Ascarya, 2012; Hardi, 2020; Hendratri, 2017); SWBI: bukti penitipan dana wadiah jangka pendek (Putria, 2022; Wafa, 2010) Pasar uang antarbank syariah; instrumen Sertifikat IMA (mudharabah) (Ilhamdi & Nugraha, 2023; Kemu, 2016)

Mekanisme imbal hasil Berkaitan dengan suku bunga SBI dalam transmisi konvensional (Batubara & Dosen, 2020; Kornitasari, 2019) Tingkat bunga tertentu disebutkan dalam definisi CD (Kurniasari, 2014; Muchtar & Najma, 2019) Bonus pada SWBI (wadiah) (Putria, 2022); SBIS memakai akad ju'alah (Ascarya, 2012; Saekhu, 2015) Imbalan berbasis bagi hasil mudharabah sesuai kesepakatan (Ilhamdi & Nugraha, 2023; Kemu, 2016)

Tujuan utama Instrumen OPT/penyesuaian likuiditas (Ichsan, 2014; Suryadi, 2014) Instrumen pasar uang likuid; dapat diperdagangkan sebelum jatuh tempo (Kurniasari, 2014; Muchtar & Najma, 2019) Instrumen operasi moneter syariah/penyerapan likuiditas (Ascarya, 2012; Hardi, 2020; Indarwati, 2021) Sarana pengelolaan likuiditas jangka pendek antarbank (Kemu, 2016; Wafa, 2010)

Tabel ini memperlihatkan sintesis sederhana: SBI dan CD merepresentasikan instrumen pasar uang konvensional yang mengandung elemen suku bunga atau penghasilan tetap yang ditetapkan, sedangkan SBIS/SWBI dan PUAS-IMA dirancang untuk memenuhi fungsi likuiditas jangka pendek tetapi melalui akad syariah dan non-bunga (Ascarya, 2012; Ilhamdi & Nugraha, 2023; Muchtar & Najma, 2019; Putria, 2022; Saekhu, 2015).

3.7 Tantangan Pengembangan Pasar Uang Syariah dalam Sistem Moneter Ganda

Dua kelompok tantangan muncul secara eksplisit dalam rujukan.

Pertama, keterbatasan kedalaman dan kelengkapan instrumen pasar uang. Struktur pasar uang Indonesia dinilai memiliki instrumen terbatas, dan kedangkalan ini mendorong bank memegang variasi instrumen likuiditas yang terbatas serta menuntut pengembangan pasar keuangan (financial deepening) (Hanifah & Pantas, 2022). Dalam konteks syariah, literatur tinjauan kebijakan moneter dan kinerja perbankan syariah juga menyoroti masih adanya kekurangan instrumen likuiditas berbasis syariah yang dapat dipakai otoritas dan industri (Aqidah et al., 2022), selaras dengan argumen strategis bahwa bank syariah memerlukan pasar uang dan instrumen syariah agar dapat mengelola mismatch secara efektif (Aqidah et al., 2022; Ilhamdi & Nugraha, 2023).

Kedua, interaksi dan keterkaitan dengan benchmark atau instrumen konvensional dalam dual system. Literatur transmisi moneter ganda menegaskan bahwa instrumen syariah dan konvensional dapat saling berhubungan dalam mekanisme transmisi, dan instrumen syariah masih dapat dipengaruhi besaran instrumen konvensional dalam sistem moneter ganda (Saekhu, 2015). Literatur kebijakan moneter tanpa bunga juga menyebut bahwa tingkat imbal hasil SBIS dapat mengacu pada SBI satu bulan sebagai benchmark, menandakan adanya isu desain kebijakan ketika instrumen syariah beroperasi berdampingan dengan instrumen berbasis bunga (Arifin, 2003). Konsekuensinya, agenda pengembangan pasar uang syariah tidak hanya soal "mengganti akad", tetapi juga menata arsitektur kebijakan agar tidak terjebak pada ketergantungan mekanik terhadap suku bunga konvensional (Arifin, 2003; Saekhu, 2015).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang dikaji, pasar uang menurut ekonomi Islam dapat dirangkum sebagai pasar untuk transaksi atau penempatan dana jangka pendek (≤ 1 tahun) yang berfungsi mengelola likuiditas surplus–defisit, tetapi hanya dibenarkan bila bebas bunga dan menggunakan akad syariah serta menghindari gharar dan maysir (Fageh, 2017; Muchtar & Najma, 2019; Safitry, 2021). Instrumen pasar uang konvensional seperti SBI dan sertifikat deposito dipaparkan sebagai instrumen jangka pendek yang lazim diperdagangkan—SBI sebagai surat berharga bank sentral dengan diskonto dan terkait kanal suku bunga; CD sebagai instrumen simpanan negotiable yang bertingkat bunga (Ichsan, 2014; Kurniasari, 2014; Muchtar & Najma, 2019).

Karena ekonomi Islam menolak mekanisme bunga atau riba dan menolak sekuritas dengan pendapatan tetap yang ditentukan di muka—yang dalam salah satu rujukan secara eksplisit memasukkan sertifikat deposito—maka pasar uang syariah mengembangkan padanan seperti SBIS/SWBI dan PUAS (IMA) untuk memenuhi fungsi likuiditas tanpa basis bunga (Ascarya, 2012; Ilhamdi & Nugraha, 2023; Putria, 2022; Rofa & Harahap, 2023; Saekhu, 2015). Dalam konteks Indonesia yang menjalankan sistem moneter ganda, pengembangan pasar uang syariah juga menghadapi tantangan kedalaman instrumen dan keterkaitan dengan benchmark konvensional, sehingga membutuhkan agenda penguatan instrumen dan desain kebijakan yang konsisten dengan prinsip syariah (Aqidah et al., 2022; Arifin, 2003; Hanifah & Pantas, 2022; Saekhu, 2015).

________________________________________

Daftar Pustaka

Amalia, F. (2014). Pengaruh tingkat pembiayaan perbankan syariah, JUB dan PDB terhadap SBI syariah periode 2003–2013 dengan pendekatan ECM. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 6(2), 267. https://doi.org/10.18326/infsl3.v8i2.267-286

Aqidah, N. A., Ishak, I., Takdir, T., & Azzahra, M. (2022). Analisis efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui instrumen syariah dan konvensional dalam memengaruhi inflasi di Indonesia. Owner, 6(3), 2345–2353. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990

Arifin, Z. (2003). Strategi pengembangan pasar uang syariah. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 2(3), 43–56. https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.274

Ascarya, A. (2012). Alur transmisi dan efektifitas kebijakan moneter ganda di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 14(3), 283–315. https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360

Batubara, S., & Dosen, I. (2020). Transaksi pasar uang pada perbankan syariah. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.64

Fageh, A. (2017). Implementasi qawa'id al-fiqh pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. JES: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 257–265. https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.19

gunawan, sahrul. (2023). Kebijakan moneter perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/r5cuq

Hanifah, I. N., & Pantas, P. E. (2022). Pengaruh indikator makroekonomi terhadap volume perdagangan sukuk ritel di Indonesia. Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance, 2(2), 99–114. https://doi.org/10.21154/etihad.v2i2.4355

Hardi, E. A. (2020). Uang fiat dan operasi pasar terbuka: Tinjauan ekonomi Islam. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 21. https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2788

Hendratri, B. G. (2017). Pasar uang antarbank dengan prinsip syariah. JES: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.19

Hiya, N. N. (2022). Studi literatur kebijakan moneter Islam tanpa bunga. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 868. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4307

Husna, A., Atika, A., Wahyudi, S., & Soemitra, A. (2021). Pengaruh kebijakan moneter terhadap kinerja bisnis perbankan syariah. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 21(2). https://doi.org/10.30596/jrab.v21i2.7682

Ichsan, N. (2014). Pengelolaan likuiditas bank syariah. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 6(1). https://doi.org/10.15408/ijies.v6i1.1371

Ilhamdi, I., & Nugraha, D. P. (2023). Analisis tinjauan bibliometrik pada literatur sistem moneter Islam. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 8(2), 114–146. https://doi.org/10.32923/asy.v8i2.3754

Imaduddin, M. (2019). Analisis efektivitas transmisi moneter ganda melalui jalur kredit dan pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2011–2018. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 2(03), 413. https://doi.org/10.21111/jiep.v2i03.3780

Indarwati, S. (2021). Benarkah suku bunga memengaruhi volatilitas pasar saham syariah? Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(1), 56. https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2780

Kemu, S. I. S. Z. (2016). Transmisi BI rate sebagai instrumen untuk mencapai sasaran kebijakan moneter. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 20(3), 261–284. https://doi.org/10.31685/kek.v20i3.208

Kornitasari, Y. (2017). Trade off bank Islam Indonesia: Morality atau business entity dalam pengelolaan likuiditas. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 16(2). https://doi.org/10.20961/jiep.v16i2.2348

Kornitasari, Y. (2019). Manajemen likuiditas dalam kerangka kerja dual banking system. Imanensi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 1(1), 25–30. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.25-30

Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan prospek sukuk tinjauan teoritis. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 99. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122

Maza, R. E., & Setiawan, E. P. (2019). Fasilitas diskonto (discount windows) sebagai instrumen moneter ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 4(1), 71. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.236

Muchtar, E. H., & Najma, S. (2019). Aplikasi sistem keuangan syariah pada pasar uang. Jurnal Asy-Syukriyyah, 20(1), 1–25. https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.41

Piskha, F. A., Aimon, H., & Triani, M. (2018). Analisis pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia. Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 7(1), 21. https://doi.org/10.24036/ecosains.11065657.00

Puspitasari, N. D. (2023). Pengaruh kebijakan moneter bank sentral terhadap kinerja keuangan bank umum. Jurnal Cendekia Keuangan, 2(1), 42. https://doi.org/10.32503/jck.v2i1.3381

Putria, U. (2022). Sistem bagi hasil sebagai pondasi stabilitas moneter syariah. Islamica, 6(1), 44–52. https://doi.org/10.59908/islamica.v6i1.6

Rofa, I. T., & Harahap, M. I. (2023). Conventional money market practices and prices in conventional money market. Jurnal Akuntansi Manajemen dan Bisnis Digital, 2(1). https://doi.org/10.37676/jambd.v2i1.2785

Rusanti, E., Sofyan, A. S., Syarifuddin, S., & Anwar, N. (2020). Instrumen studi komparatif kebijakan moneter konvensional dan Islam dalam pengendalian inflasi. Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 1–10. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.414

Saekhu, S. (2015). Pengaruh inflasi terhadap kinerja pembiayaan bank syariah, volume pasar uang antar bank syariah, dan posisi outstanding sertifikat wadiah bank Indonesia. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 103–128. https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.788

Safitry. (2021). Pasar uang syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/d2p4m

Suryadi, G. (2014). Analisis pembiayaan sektor perdagangan hotel dan restoran pada perbankan syariah di Indonesia. Al-Muzara'ah, 2(2), 150–178. https://doi.org/10.29244/jam.2.2.150-178

Wafa, M. A. K. (2010). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan sukuk ritel-I (Periode Maret 2009–Juni 2010). La_riba, 4(2), 161–178. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art2