01070 - PDB Potensial dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Sintesis Konseptual

Potential GDP in Islamic Economic Perspective: A Conceptual Synthesis

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep Produk Domestik Bruto (PDB) potensial dalam perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan sintesis konseptual berbasis literatur. PDB potensial didefinisikan sebagai tingkat output maksimum yang dapat dicapai suatu perekonomian ketika seluruh sumber daya dimanfaatkan secara penuh dan efisien. Dalam kerangka ekonomi konvensional, konsep ini berkaitan erat dengan kondisi full employment, kurva Production Possibility Frontier (PPF), dan pendekatan output gap. Ekonomi Islam tidak menolak kerangka pengukuran tersebut, tetapi menempatkannya dalam orientasi tujuan yang berbeda secara aksiologis: pertumbuhan ekonomi diarahkan bukan sekadar pada maksimalisasi output, melainkan pada pencapaian keadilan sosial, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang komprehensif. Zakat diposisikan sebagai instrumen strategis yang secara simultan memperkuat sisi permintaan agregat dan kapasitas produksi, sehingga relevan dalam upaya mengurangi kesenjangan antara PDB aktual dan PDB potensial. Artikel ini menyimpulkan bahwa "PDB potensial menurut ekonomi Islam" berfungsi sebagai benchmark kapasitas produksi, namun realisasinya harus berada dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan distribusi yang berkeadilan.

Kata kunci: PDB potensial, ekonomi Islam, output gap, zakat, full employment, kemaslahatan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of Potential Gross Domestic Product (GDP) from an Islamic economic perspective through a literature-based conceptual synthesis approach. Potential GDP is defined as the maximum output level achievable when all resources are fully and efficiently utilized. Within the conventional economic framework, this concept is closely associated with full employment conditions, the Production Possibility Frontier (PPF) curve, and the output gap approach. Islamic economics does not reject this measurement framework but situates it within a fundamentally different axiological orientation: economic growth is directed not merely at output maximization, but toward the achievement of social justice, maslahah (public welfare), and comprehensive well-being. Zakat is positioned as a strategic instrument that simultaneously strengthens aggregate demand and production capacity, making it relevant in efforts to reduce the gap between actual and potential GDP. This article concludes that "potential GDP according to Islamic economics" functions as a production capacity benchmark, yet its realization must remain within a framework of justice, maslahah, and equitable distribution.

Keywords: potential GDP, Islamic economics, output gap, zakat, full employment, maslahah

________________________________________

1. Pendahuluan

Salah satu konsep sentral dalam analisis makroekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) potensial, yakni tolok ukur kapasitas produksi maksimum suatu perekonomian. Konsep ini tidak hanya relevan dalam kerangka kebijakan stabilisasi ekonomi konvensional, tetapi juga memiliki dimensi normatif yang dapat didialogkan dengan perspektif ekonomi Islam. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana ekonomi Islam memahami dan menempatkan konsep PDB potensial dalam kerangka nilai dan tujuannya yang khas?

Artikel ini bertujuan untuk mensintesiskan konsep PDB potensial dari perspektif ekonomi Islam dengan mengacu pada literatur yang tersedia. Pembahasan dilakukan secara sistematis, mulai dari definisi konseptual PDB potensial dalam kerangka makroekonomi konvensional, mekanisme estimasinya, hingga reinterpretasi normatif berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup orientasi keadilan, kemaslahatan, dan peran zakat sebagai instrumen ekonomi.

________________________________________

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi Konsep PDB Potensial dalam Kerangka Makroekonomi

Secara konseptual, Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) adalah "jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun," sehingga PDB merepresentasikan nilai agregat output ekonomi domestik dalam suatu periode tertentu (Jacob & Waibot, 2022). Dalam literatur yang sama, PDB dipakai sebagai salah satu metode perhitungan pendapatan nasional (Jacob & Waibot, 2022; Zulfa et al., 2024).

Di dalam analisis makro, PDB potensial merujuk pada tingkat output maksimum yang dapat dicapai ketika perekonomian berada pada pemanfaatan sumber daya secara penuh dan efisien—sering dipadankan dengan kondisi full employment dan kapasitas produksi yang terpakai penuh—sehingga PDB aktual dapat "sama dengan output potensial" ketika kapasitas penuh tercapai (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024). Secara logika yang sejalan, ketika seluruh sumber daya yang belum terpakai terus dioptimalkan, produksi "akan terus meningkat hingga semua sumber daya habis terpakai yaitu pada saat tercapainya kesempatan kerja penuh," sehingga gagasan full employment ditempatkan sebagai batas atas pemanfaatan faktor produksi dalam sistem (Jacob & Waibot, 2022).

Dalam pendekatan kesenjangan output (output gap), jika "pendapatan potensial lebih besar dibandingkan pendapatan nasional riil aktual," maka terdapat output yang "tidak dihasilkan" padahal seharusnya dapat dihasilkan jika sumber daya dimanfaatkan penuh (Suriani et al., 2024). Dengan demikian, PDB potensial berfungsi sebagai patokan kapasitas produksi "seharusnya" (capacity benchmark) untuk menilai apakah perekonomian sedang berada di bawah kapasitasnya (ada slack) atau mendekati batasnya (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024; Suriani et al., 2024).

________________________________________

3. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan sintesis konseptual (conceptual synthesis) berbasis kajian pustaka (literature review). Sumber-sumber yang digunakan merupakan literatur akademik berbahasa Indonesia yang membahas konsep PDB potensial, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam, serta peran instrumen keuangan Islam seperti zakat dalam kerangka makroekonomi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antarkonsep secara sistematis dan kritis.

________________________________________

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Efisiensi dan Full Employment sebagai Syarat "Potensial": Dari PPF hingga Output Gap

Kondisi "potensial" tidak hanya mensyaratkan pemakaian sumber daya yang penuh, tetapi juga menuntut efisiensi. Dalam ilustrasi Production Possibility Frontier (PPF), kombinasi produksi yang berada "di dalam" kurva PPF menunjukkan sumber daya "tidak digunakan secara penuh atau tidak efisien," sedangkan posisi pada batas PPF menggambarkan pemanfaatan sumber daya yang lebih penuh dan efisien (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024). Dengan kata lain, PDB potensial dapat dipahami sebagai keluaran agregat yang konsisten dengan posisi perekonomian pada "batas" kemampuan produksinya ketika faktor produksi tidak menganggur dan tidak salah alokasi (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024).

Konsep efisiensi ini dapat dijelaskan lebih operasional melalui klasifikasi efisiensi penggunaan faktor produksi. Penggunaan faktor produksi disebut efisien secara teknis bila faktor produksi yang dipakai "menghasilkan produksi yang maksimal," dan efisiensi juga sering dipilah menjadi efisiensi teknis, efisiensi harga/alokatif, dan efisiensi ekonomis (Suprijati & Yakin, 2017). Definisi yang sejalan menekankan bahwa efisiensi dapat dipahami sebagai peningkatan rasio output terhadap input; semakin tinggi rasio output–input, semakin tinggi efisiensinya (Rapanna, 2022). Dalam perspektif pengelolaan sumber daya publik, efisiensi dimaknai sebagai pemilihan dan penggunaan sumber daya pada "harga yang paling murah" untuk menghasilkan output dan outcome yang maksimal bagi kepentingan publik (Mu'min, 2023). Rangkaian pemahaman ini memperjelas bahwa "potensial" pada PDB bukan sekadar "banyaknya" faktor produksi yang bekerja, melainkan juga "baiknya" alokasi dan cara penggunaannya (Mu'min, 2023; Suprijati & Yakin, 2017).

Secara kebijakan makro, full employment juga diperlakukan sebagai sasaran penting, karena pengangguran dipandang sebagai pemborosan sumber daya tenaga kerja: ia menyebabkan "hilangnya output nasional yang seharusnya dapat dihasilkan" akibat tidak berlangsungnya proses produksi ketika kesempatan kerja tidak tersedia (Supartoyo et al., 2018). Dengan demikian, jarak antara PDB aktual dan PDB potensial (output gap) dapat dibaca sebagai ukuran lost output akibat pengangguran dan/atau inefisiensi pemanfaatan faktor produksi (Supartoyo et al., 2018; Suriani et al., 2024).

4.2 Pengukuran/Estimasi PDB Potensial: Catatan Metodologis yang Relevan

Karena PDB potensial bukan variabel yang teramati langsung, kajian empiris sering melakukan estimasi. Salah satu contoh pada level regional menunjukkan bahwa "nilai output potensial" dapat diestimasi menggunakan metode univariat Hodrick–Prescott (HP) filter untuk memisahkan deret waktu menjadi tren dan komponen siklus tanpa memerlukan spesifikasi teori ekonomi yang ketat (Suriani et al., 2024). Dalam kerangka ini, komponen tren kerap dipakai sebagai proksi output potensial, sementara komponen siklus merepresentasikan deviasi PDB aktual dari kapasitas jangka menengah/panjang (Suriani et al., 2024). Catatan ini penting karena diskursus PDB potensial—baik dalam ekonomi konvensional maupun ketika didialogkan dengan ekonomi Islam—membutuhkan pembeda yang tegas antara: (i) konsep normatif "kapasitas maksimum", dan (ii) prosedur empiris untuk memperkirakannya (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024; Suriani et al., 2024).

4.3 Konsep PDB Potensial dalam Perspektif Ekonomi Islam: Reposisi Normatif

4.3.1 Kesamaan Kerangka Pengukuran, tetapi Berbeda Orientasi Tujuan (Aksiologis)

Dalam literatur ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas jangka panjang suatu bangsa untuk memproduksi barang dan jasa, dan secara konvensional pertumbuhan diukur melalui kenaikan pendapatan nasional (misalnya GNP) per kapita (Agustina, 2024; Rudibdo & Sasana, 2017). Pada saat yang sama, dinyatakan bahwa pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam "sama dengan ekonomi konvensional," namun terdapat penekanan tambahan bahwa ada "tambahan unsur zakat" dalam proses perhitungan GNP (Agustina, 2024; Rudibdo & Sasana, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pada level metrik makro, PDB/pendapatan nasional tetap dipakai sebagai alat baca kapasitas produksi, tetapi ekonomi Islam membuka ruang penyesuaian konseptual agar instrumen-instrumen syariah (misalnya zakat) ikut dipertimbangkan dalam kerangka pendapatan nasional (Agustina, 2024; Rudibdo & Sasana, 2017).

Perbedaan kunci ekonomi Islam bukan terutama pada kebutuhan akan kapasitas produksi (yang sejalan dengan gagasan output potensial), melainkan pada orientasi tujuan. Disebutkan bahwa Islam memandang pertumbuhan sebagai sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial, sehingga pertumbuhan tidak hanya diorientasikan pada kesejahteraan materi, tetapi juga memasukkan dimensi ruhaniyah/moral (Agustina, 2024; Rudibdo & Sasana, 2017). Bahkan ditegaskan bahwa "maksimalisasi tingkat pertumbuhan pendapatan nasional per se, tanpa mempedulikan dampaknya atas distribusi pendapatan dan kesejahteraan umum, tidak dapat menjadi sasaran utama" dalam perekonomian Islam (Agustina, 2024; Rudibdo & Sasana, 2017). Konsekuensinya, jika PDB potensial dipahami sebagai "output maksimum," maka dalam ekonomi Islam ia cenderung dibaca sebagai batas kapasitas produksi yang relevan, tetapi bukan otomatis sebagai "target akhir" kebijakan tanpa syarat distribusi dan nilai (Agustina, 2024; Rudibdo & Sasana, 2017).

4.3.2 Dari "Maksimum" ke "Optimal": Batas Etika dan Keseimbangan Kesejahteraan

Literatur yang sama menyatakan bahwa ekonomi Islam menuju "pertumbuhan optimal" (materi dan rohani), serta tidak memperkenankan pertumbuhan yang "melampaui batas" jika memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia (Agustina, 2024; Rudibdo & Sasana, 2017). Pernyataan ini memberi implikasi konseptual bahwa PDB potensial (sebagai maksimum teknis) dalam perspektif Islam perlu "ditundukkan" pada kriteria keoptimalan yang mempertimbangkan dimensi kesejahteraan yang lebih luas, termasuk distribusi dan nilai (Agustina, 2024; Murti & Sahara, 2019; Rudibdo & Sasana, 2017). Dengan demikian, "PDB potensial menurut ekonomi Islam" dapat disintesiskan sebagai kapasitas output maksimum yang mungkin dicapai oleh faktor produksi, namun pengelolaan menuju kapasitas tersebut harus tetap konsisten dengan orientasi keadilan sosial dan kesejahteraan yang komprehensif (Agustina, 2024; Murti & Sahara, 2019; Rudibdo & Sasana, 2017).

4.3.3 Keadilan Akses dan Kemaslahatan dalam Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam pembahasan ekonomi Islam terkait keuangan publik daerah, dinyatakan bahwa manusia mengalokasikan dana dan mengelola sumber daya untuk mencapai kemaslahatan dan rida Allah berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, serta negara perlu memastikan kesempatan yang sama bagi warga dalam pemanfaatan sumber daya agar kebutuhan minimal dapat terpenuhi (Rusastra, 2016). Hal ini memperluas definisi "pemanfaatan sumber daya secara penuh dan efisien" (ciri PDB potensial) menjadi tidak semata teknokratis, tetapi juga melekat pada prinsip kesetaraan kesempatan dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya (Rusastra, 2016). Dalam arti ini, PDB potensial (sebagai kapasitas) menjadi kurang memadai bila dilepaskan dari pertanyaan "untuk siapa kapasitas itu bekerja" dan "bagaimana manfaatnya didistribusikan," karena ekonomi Islam secara eksplisit menempatkan distribusi dan kemaslahatan sebagai bagian dari tujuan pengelolaan sumber daya (Murti & Sahara, 2019; Rusastra, 2016).

4.4 Peran Zakat sebagai Instrumen yang Menghubungkan Kapasitas Potensial, Permintaan Efektif, dan Distribusi

Zakat dijelaskan sebagai instrumen keuangan Islam yang strategis; pengelolaan zakat yang efektif membuat kontribusinya pada perekonomian lebih optimal, termasuk sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan dalam bingkai tertentu sebagai instrumen fiskal (Anwar et al., 2023). Dampak ekonomi zakat yang dirumuskan mencakup peran dalam mengatasi persoalan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, hingga pengangguran, serta mendorong distribusi pendapatan yang berkeadilan yang dapat meningkatkan daya beli kelompok ekonomi bawah (Anwar et al., 2023). Selain sisi permintaan, disebutkan pula bahwa bantuan zakat produktif diharapkan "meningkatkan kapasitas produksi mustahik" dan pada akhirnya "meningkatkan output nasional yang tergambar dalam PDB" (Anwar et al., 2023).

Sintesisnya, dalam perspektif ekonomi Islam, zakat dapat diposisikan sebagai mekanisme yang secara simultan: (1) membantu memperbaiki distribusi dan daya beli (menguatkan sisi permintaan agregat kelompok bawah), dan (2) meningkatkan kapasitas produksi sebagian pelaku ekonomi (menguatkan sisi penawaran/kapasitas). Keduanya relevan untuk mengurangi deviasi PDB aktual dari kapasitasnya (output gap) sekaligus menjaga agar pencapaian "potensial" tidak menegasikan tujuan keadilan (Agustina, 2024; Anwar et al., 2023; Rudibdo & Sasana, 2017). Walaupun sumber yang tersedia tidak memformulasikan model formal "PDB potensial Islam," zakat secara eksplisit dikaitkan dengan kapasitas produksi dan PDB sebagai keluaran makro (Anwar et al., 2023), serta ekonomi Islam memasukkan dimensi zakat dalam diskursus pendapatan nasional (Agustina, 2024; Murti & Sahara, 2019; Rudibdo & Sasana, 2017).

4.5 Implikasi Kebijakan: PDB Potensial sebagai Benchmark Kapasitas, tetapi Target Kebijakan Bersifat Berlapis

4.5.1 Kebijakan Pasar Tenaga Kerja dan Hilangnya Output akibat Pengangguran

Karena pengangguran dipandang sebagai pemborosan sumber daya tenaga kerja yang menyebabkan hilangnya output nasional yang seharusnya dapat dihasilkan (Supartoyo et al., 2018), maka kerangka PDB potensial (kapasitas pada full employment) tetap relevan sebagai benchmark untuk menilai biaya makroekonomi dari pengangguran (Supartoyo et al., 2018; Suriani et al., 2024). Sejalan dengan itu, dinyatakan pula bahwa stabilisasi makro yang ideal menempatkan perekonomian pada kesempatan kerja penuh sebagai bagian dari peran pemerintah dalam ekonomi publik (Supartoyo et al., 2018), yang memperkuat relevansi konsep "potensial" (kapasitas kerja penuh) bagi desain kebijakan.

4.5.2 Kebijakan Investasi dan Kapasitas Produksi (Dimensi Penawaran)

Dalam literatur perencanaan investasi daerah, investasi dipahami memiliki dua peran: memengaruhi output jangka pendek (melalui permintaan agregat) dan memengaruhi pertumbuhan output jangka panjang melalui akumulasi modal; penambahan bangunan dan peralatan akan "meningkatkan output potensial" dan mendorong pertumbuhan jangka panjang (Elizabeth, 2021). Implikasi ini konsisten dengan gagasan bahwa PDB potensial dipengaruhi oleh kapasitas faktor produksi (modal) dan produktivitas, sehingga strategi peningkatan kapasitas (melalui investasi) dapat menaikkan batas potensial itu sendiri (Elizabeth, 2021; Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, peningkatan kapasitas tetap penting, namun orientasinya tidak berhenti pada ekspansi output, melainkan harus konsisten dengan tujuan optimalitas dan keadilan (Agustina, 2024; Rudibdo & Sasana, 2017; Rusastra, 2016).

4.5.3 Tata Kelola dan Efisiensi Alokasi Sumber Daya Publik

Karena efisiensi publik dipahami sebagai penggunaan dana masyarakat untuk menghasilkan output/outcome maksimal (Mu'min, 2023), maka kebijakan publik yang mendorong efisiensi dapat dipahami sebagai bagian dari strategi mendekatkan PDB aktual ke PDB potensial (mengurangi inefisiensi alokatif/teknis) (Mu'min, 2023; Suprijati & Yakin, 2017). Pada saat yang sama, ekonomi Islam menekankan distribusi pendapatan dan instrumen sosial (zakat, wakaf, iuran) sebagai bagian dari evaluasi kesejahteraan dan pendapatan nasional (Murti & Sahara, 2019), sehingga pencapaian output "mendekati potensial" perlu dibarengi evaluasi distribusi dan kesejahteraan yang lebih komprehensif daripada PDB semata (Agustina, 2024; Murti & Sahara, 2019; Rudibdo & Sasana, 2017).

________________________________________

5. Rumusan Definisi Sintesis: PDB Potensial menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis langsung dari rujukan yang tersedia, PDB potensial menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, dari sisi kapasitas produksi (makro konvensional yang tetap dipakai): PDB potensial adalah patokan output maksimum ketika perekonomian berada pada kapasitas penuh/full employment dan sumber daya digunakan secara efisien, sehingga deviasi PDB aktual dari patokan ini dapat dibaca sebagai output yang hilang karena sumber daya belum termanfaatkan penuh (Jacob & Waibot, 2022; Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024; Supartoyo et al., 2018).

Kedua, dari sisi orientasi nilai (pembeda Islam): meskipun metrik pertumbuhan/pendapatan nasional tetap digunakan seperti dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menegaskan bahwa pertumbuhan/output tidak boleh diperlakukan sebagai tujuan tunggal tanpa memperhatikan distribusi dan kesejahteraan umum; pertumbuhan harus memasukkan dimensi moral/ruhaniyah dan diarahkan pada keadilan sosial, sehingga yang dikejar adalah "pertumbuhan optimal" bukan maksimalisasi pendapatan nasional semata (Agustina, 2024; Rudibdo & Sasana, 2017).

Ketiga, dari sisi instrumen ekonomi Islam (zakat): ekonomi Islam menautkan zakat dengan kerangka pendapatan nasional (disebut sebagai unsur tambahan dalam diskursus GNP) dan menekankan bahwa zakat yang dikelola efektif dapat meningkatkan daya beli serta kapasitas produksi mustahik dan pada akhirnya meningkatkan output nasional yang tercermin dalam PDB (Murti & Sahara, 2019; Rudibdo & Sasana, 2017).

Dengan batasan ini, "potensial" dalam ekonomi Islam tetap berfungsi sebagai benchmark kapasitas (agar pemborosan sumber daya—misalnya pengangguran—dapat diidentifikasi sebagai lost output) (Supartoyo et al., 2018; Suriani et al., 2024), tetapi realisasi menuju kapasitas tersebut dituntut untuk berada dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang komprehensif (Agustina, 2024; Rudibdo & Sasana, 2017; Rusastra, 2016).

________________________________________

6. Kesimpulan

Artikel ini telah mensintesiskan konsep PDB potensial dalam perspektif ekonomi Islam. Secara teknis, ekonomi Islam tidak menolak kerangka PDB potensial sebagai benchmark kapasitas produksi pada kondisi full employment dan efisiensi penuh. Namun, secara normatif, ekonomi Islam menempatkan konsep tersebut dalam bingkai aksiologis yang berbeda: pertumbuhan ekonomi menuju kapasitas potensial harus diorientasikan pada keadilan sosial, kemaslahatan, dan distribusi yang berkeadilan, bukan sekadar maksimalisasi output agregat.

Zakat berperan sebagai instrumen penghubung yang strategis antara pencapaian kapasitas potensial dengan tujuan distribusi dan kesejahteraan. Implikasi kebijakan yang lahir dari sintesis ini bersifat berlapis: kebijakan pasar tenaga kerja perlu diorientasikan pada pencapaian full employment; kebijakan investasi perlu mendorong peningkatan kapasitas produktif; dan tata kelola sumber daya publik perlu memastikan efisiensi sekaligus keadilan akses. Dengan demikian, konsep PDB potensial dalam ekonomi Islam bukan hanya soal berapa besar output yang dapat dihasilkan, tetapi juga soal untuk siapa dan dengan cara bagaimana output tersebut dihasilkan dan didistribusikan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Agustina, I. F. (2024). Buku ajar pengantar sistem ekonomi Indonesia. https://doi.org/10.21070/2024/978-623-464-086-1

Anwar, A., Suhadarliyah, Mariana, M., Rahmawati, C. H. T., Amelia, D., Fariantin, E., Murjana, I. M., Faisol, F., Sushardi, Gunawan, C., Sihombing, L., Mu'ah, Norvadewi, N., Fauzi, A. K., & Nuryati, N. (2023). Kewirausahaan berbasis UMKM. https://doi.org/10.31237/osf.io/mpc3t

Elizabeth, R. (2021). Biogas, renewable energy mendukung pertanian bioindustri. Journal of Scientech Research and Development, 3(1), 001–015. https://doi.org/10.56670/jsrd.v3i1.35

Jacob, J., & Waibot, Z. (2022). Mengukur output gap ekonomi Maluku Utara (pendekatan Hodrick-Prescott filter). Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia, 2(2), 212–221. https://doi.org/10.11594/jesi.02.02.09

Mardhiyaturrositaningsih, M., Alkhusna, M., Maharani, N. P., Taqi, M. A., Dina, H. R., Irnaeni, I., Pratama, A. R., Shofia, W. N., Fitriani, F., Rahmawati, E., Khusna, M. F., Yuliana, L. H., Ihsan, M., Anggraeni, L. W., & Rahmadina, A. (2024). Membangun ekonomi desa: Pengembangan kompetensi dan inovasi UMKM. https://doi.org/10.62083/s26c0532

Murti, T. H., & Sahara. (2019). Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 8(2), 163–181. https://doi.org/10.29244/jekp.8.2.2019.163-181

Mu'min, C. (2023). Tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan sektor potensial sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017–2021. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 7(01), 1–17. https://doi.org/10.22219/jie.v7i01.25094

Rapanna, P. (2022). Ekonomi makro. https://doi.org/10.31219/osf.io/cnwk9

Rudibdo, R., & Sasana, H. (2017). Pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah eks-Karesidenan Semarang pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 2(2), 215–226. https://doi.org/10.31002/rep.v2i3.531

Rusastra, I. W. (2016). Perdagangan ternak dan daging sapi: Rekonsiliasi kebijakan impor dan revitalisasi pemasaran domestik. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 32(1), 59–71. https://doi.org/10.21082/fae.v32n1.2014.59-71

Supartoyo, Y. H., Juanda, B., Firdaus, M. A., & Effendi, J. (2018). Pengaruh sektor keuangan bank perkreditan rakyat terhadap perekonomian regional wilayah Sulawesi. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 2(1), 15–38. https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.207

Suprijati, J., & Yakin, A. (2017). Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan setelah adanya pembangunan Jembatan Suramadu (analisis teori Harrod-Domar). Develop, 1(1). https://doi.org/10.25139/dev.v1i1.294

Suriani, S., Yunus, K., Setiawan, L., & Faridah, F. (2024). Financial management based on economic digitalization and information technology utilization applications in industry SMEs in Barru Regency, Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia, 2, 985–1013. https://doi.org/10.47747/snfmi.v2i1.2370

Zulfa, F. A. N., Putri, B. A., & Permatasari, D. (2024). Stimulating national economic growth through synergy of digital innovation and green economy. Formosa Journal of Sustainable Research, 3(9), 1945–1958. https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i9.11242