01068 - Pasar Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam

Abstrak

Abstract This article examines the concept of the labor market from the perspective of Islamic economics. The labor market is understood as an arena where the supply and demand for labor meet to determine wages and employment opportunities. However, Islamic economics places this mechanism within a Sharia framework that demands honesty, justice, protection of rights, and welfare orientation—so that wage determination is not limited to market equilibrium, but also takes into account living needs and standards of feasibility. Key instruments for operationalizing these values are clear and fair employment contracts (ijarah), accompanied by the state's role in market supervision, prevention of distortions and monopolies, as well as—when necessary—guaranteeing decent wages and expanding employment opportunities through Islamic social policies and instruments. This article employs a literature review method by synthesizing various Islamic economics sources, including classical thought from Ibn Taymiyyah and Ibn Khaldun, to build a comprehensive normative and analytical framework of the Islamic labor market.

Keywords: Labor market, Islamic economics, wages (ujrah), employment contract (ijarah), market justice

________________________________________

Abstrak Artikel ini mengkaji konsep pasar tenaga kerja dari perspektif ekonomi Islam. Pasar tenaga kerja dipahami sebagai arena bertemunya penawaran dan permintaan tenaga kerja untuk menentukan upah dan kesempatan kerja. Akan tetapi, ekonomi Islam menempatkan mekanisme tersebut dalam kerangka syariah yang menuntut kejujuran, keadilan, perlindungan hak, dan orientasi kesejahteraan—sehingga penentuan upah tidak dibatasi pada keseimbangan pasar, melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan hidup dan standar kelayakan. Instrumen kunci untuk mengoperasionalkan nilai-nilai tersebut adalah akad kerja (ijarah) yang jelas dan adil, disertai peran negara dalam pengawasan pasar, pencegahan distorsi/monopoli, serta—bila diperlukan—penjaminan upah layak dan perluasan kesempatan kerja melalui kebijakan serta instrumen sosial Islam. Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka dengan mensintesis berbagai sumber ekonomi Islam, termasuk pemikiran klasik dari Ibn Taymiyyah dan Ibn Khaldun, untuk membangun kerangka normatif dan analitis pasar tenaga kerja Islam yang komprehensif.

Kata kunci: Pasar tenaga kerja, ekonomi Islam, upah (ujrah), akad kerja (ijarah), keadilan pasar

________________________________________

1. Pendahuluan

Pasar tenaga kerja merupakan salah satu komponen fundamental dalam sistem ekonomi yang menentukan bagaimana sumber daya manusia dialokasikan, bagaimana upah terbentuk, dan bagaimana kesempatan kerja tersebar di masyarakat. Dalam definisi umum, pasar tenaga kerja adalah pasar di mana penawaran dan permintaan tenaga kerja bertemu untuk menentukan upah dan kesempatan kerja. Definisi ini, meskipun ringkas, menyimpan kompleksitas yang signifikan ketika ditelaah dari perspektif ekonomi Islam.

Ekonomi Islam tidak menolak keberadaan mekanisme pasar tenaga kerja, tetapi menempatkannya dalam kerangka normatif yang jauh lebih luas daripada sekadar efisiensi alokasi. Dimensi moral, etika, keadilan, dan kemaslahatan menjadi pertimbangan yang tidak dapat dipisahkan dari analisis pasar tenaga kerja dalam perspektif ini. Hal inilah yang membedakan pendekatan ekonomi Islam dari pendekatan neoklasik konvensional yang cenderung mereduksi hubungan kerja pada transaksi faktor produksi yang netral secara moral.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis bagaimana ekonomi Islam memahami pasar tenaga kerja, mulai dari landasan normatifnya, mekanisme permintaan–penawaran, penentuan upah, instrumen kontraktual, perlindungan tenaga kerja, peran negara, hingga warisan pemikiran klasik dan implikasi kebijakan. Kajian ini disusun berdasarkan sintesis literatur ekonomi Islam yang relevan, termasuk merujuk pada pemikiran dua tokoh klasik utama, yakni Ibn Taymiyyah dan Ibn Khaldun.

________________________________________

2. Definisi dan Fungsi Pasar Tenaga Kerja

Dalam ekonomi, termasuk dalam pembahasan ekonomi Islam, pasar tenaga kerja dipahami sebagai "tempat" atau arena bertemunya pelaku pencari kerja (penawaran tenaga kerja) dan pihak pemberi kerja/lowongan (permintaan tenaga kerja). Pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut berpengaruh pada penentuan tingkat upah tenaga kerja, sehingga pasar tenaga kerja berperan dalam membantu pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan, termasuk kebijakan tingkat upah. Definisi ini selaras dengan rumusan umum bahwa pasar tenaga kerja adalah pasar di mana penawaran dan permintaan tenaga kerja bertemu untuk menentukan upah dan kesempatan kerja. Namun, dalam literatur ekonomi Islam, penjelasan tersebut biasanya langsung dikaitkan dengan dimensi kebijakan publik dan tata kelola yang berorientasi kesejahteraan, bukan hanya efisiensi pasar (Sofyan et al., 2023).

Lebih jauh, literatur ekonomi Islam menekankan bahwa konsep pasar tenaga kerja tidak berhenti pada isu penyerapan tenaga kerja semata, tetapi juga mencakup bagaimana tenaga kerja dikelola agar lebih produktif dan bermaslahat bagi masyarakat melalui kebijakan pemerintah. Karena itu, pasar tenaga kerja dalam perspektif Islam lazim ditempatkan dalam kerangka tujuan mewujudkan pemerataan ekonomi dan kemakmuran/kesejahteraan sosial (Sofyan et al., 2023). Formulasi ini menempatkan pasar tenaga kerja sebagai bagian dari sistem ekonomi yang harus dipandu nilai—etika dan keadilan—bukan sekadar ruang transaksi faktor produksi yang netral secara moral (Muliadi, 2018).

________________________________________

3. Landasan Normatif: Pasar Tenaga Kerja sebagai Institusi yang Terikat Syariah dan Etika

Dalam perspektif Islam, pasar tenaga kerja diatur oleh hukum syariah serta nilai kejujuran dan keadilan, dengan prinsip bahwa imbalan/upah harus setara dengan pekerjaan yang dilakukan. Literatur yang meninjau pasar faktor produksi dalam perspektif ekonomi Islam juga mengaitkan tenaga kerja dengan dimensi moral: penghasilan melalui penggunaan tenaga kerja dipandang sebagai sesuatu yang dimuliakan, dan tenaga kerja diposisikan sebagai aset penting bagi keberhasilan aktivitas produksi (Ahmadan, 2022). Pada sisi lain, pembacaan yang menekankan tanggung jawab moral-sosial majikan juga muncul dalam pembahasan teori produksi ekonomi Islam: pihak yang mempekerjakan pekerja memiliki kewajiban moral dan sosial, karena tenaga kerja tidak dipandang sekadar "layanan" untuk dimanfaatkan (Muliadi, 2018).

Prinsip etika ini berkaitan erat dengan gagasan bahwa Islam menolak pemusatan kekuatan pasar, misalnya monopoli atas barang maupun tenaga kerja, karena hal tersebut menimbulkan distorsi dan ketidakadilan (Kamal, 2020). Kerangka tersebut menjadi argumen bahwa mekanisme pasar dapat bekerja lebih efisien bila ditopang komponen etika dan nilai moral. Dengan demikian, bila pernyataan "upah ditentukan oleh pertemuan penawaran dan permintaan" dipakai sebagai titik mula, maka ekonomi Islam menambahkan syarat: proses penentuan upah dan hubungan kerja harus memenuhi standar keadilan, kejujuran, perlindungan hak, dan kemaslahatan, serta dapat melibatkan peran negara ketika diperlukan untuk menjaga keadilan (Jalil, 2014).

________________________________________

4. Mekanisme Permintaan–Penawaran Tenaga Kerja dan Implikasinya bagi Upah serta Kesempatan Kerja

Literatur yang secara spesifik membahas pasar tenaga kerja dari perspektif Islam tetap mengakui bahwa pasar tenaga kerja merupakan lokasi bertemunya permintaan tenaga kerja—dari sektor privat dan pemerintah—dan penawaran tenaga kerja, serta bahwa pertemuan tersebut memengaruhi penentuan tingkat upah. Kerangka ini juga tercermin dalam penjelasan yang menyatakan bahwa upah—dalam teori ekonomi—sering dipahami terbentuk pada keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan tenaga kerja (Kotimah & A'yun, 2023). Bahkan, diskusi tentang outsourcing dalam tinjauan ekonomi Islam menyatakan bahwa "harga" jasa/manfaat tenaga kerja (upah) dapat mengikuti "harga di pasar", sehingga penentuan upah dipahami melalui sinyal pasar atas manfaat/jasa pekerja (Zannah, 2020).

Namun, literatur ekonomi Islam yang sama juga menegaskan batasannya: kebijakan tingkat upah dalam Islam tidak terbatas pada rujukan keseimbangan permintaan–penawaran tenaga kerja, tetapi juga meninjau kebutuhan pekerja berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran, serta melindungi kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Dengan kata lain, mekanisme pasar diakui sebagai instrumen informasi, misalnya untuk indikasi tingkat upah, tetapi ukuran "kelayakan" tidak semata-mata diserahkan kepada keseimbangan pasar, melainkan dinilai dari standar keadilan (Syah et al., 2023).

Nuansa ini penting karena terdapat variasi penekanan di dalam sumber-sumber: sebagian menekankan bahwa upah mengikuti harga pasar dalam konteks harga jasa tenaga kerja pada outsourcing (Zannah, 2020), sedangkan sumber lain menekankan bahwa upah yang layak adalah keharusan yang dapat dipaksakan oleh negara, bukan sekadar hasil pasar (Syah et al., 2023), dan sumber lain lagi mengaitkan penentuan upah dengan hak dasar hidup layak (hifz al-nafs) (Jalil, 2014). Variasi ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, pertemuan permintaan–penawaran merupakan komponen analitis, tetapi legitimasi normatif upah yang "adil" tetap memerlukan rujukan nilai dan perangkat kelembagaan (Jalil, 2014; Syah et al., 2023).

________________________________________

5. Penentuan Upah (Ujrah): antara Nilai Kerja, Kebutuhan Hidup, dan Prinsip Keadilan

Dalam literatur hukum Islam, upah (ujrah) dipahami sebagai kompensasi atas jasa/manfaat yang diberikan pekerja kepada pemberi kerja (Kotimah & A'yun, 2023). Salah satu argumentasi menyatakan bahwa pada dasarnya upah adalah kompensasi yang besarnya ditentukan oleh jasa atau nilai kerja (produktivitas) itu sendiri, bukan oleh "tenaga" yang dicurahkan semata atau semata-mata oleh harga produk (Jalil, 2014). Namun, literatur lain menambahkan bahwa besaran upah juga semestinya dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup secara layak (hifz al-nafs) (Jalil, 2014), sehingga dimensi kebutuhan dasar menjadi bagian pertimbangan normatif upah.

Pada titik ini, terdapat penekanan yang lebih eksplisit pada pendekatan kebutuhan: dalam pembahasan pasar faktor produksi perspektif ekonomi Islam, dikemukakan pandangan bahwa bagian tenaga kerja seharusnya tidak ditentukan oleh teori produktivitas marjinal sebagaimana dalam neoklasik, melainkan oleh kebutuhan tenaga kerja yang diukur dengan ukuran keluarga rata-rata, dan tenaga kerja perlu diperlakukan sebagai mitra dalam proses produksi (Ahmadan, 2022). Sejalan dengan itu, sebuah uraian lain menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, "upah yang layak" bukan konsesi melainkan keharusan dan hak asasi yang dapat dipaksakan oleh negara, sehingga perumusan upah perlu berpedoman kepada syariah, bukan semata pada marginal product of labor sebagaimana dalam sistem konvensional (Syah et al., 2023). Di sisi lain, pembahasan tentang pasar tenaga kerja Islam juga menegaskan bahwa penentuan upah meninjau kebutuhan pekerja dalam kerangka keadilan dan kejujuran, sekaligus melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Dengan demikian, sintesis dari sumber-sumber ini menunjukkan tiga lapis pertimbangan yang sering muncul: pertama, pertimbangan nilai kerja/jasa/manfaat (Jalil, 2014; Kotimah & A'yun, 2023); kedua, pertimbangan kebutuhan hidup dan keluarga serta kelayakan hidup (Ahmadan, 2022; Jalil, 2014; Syah et al., 2023); dan ketiga, pertimbangan prosedural-etik, yakni kejujuran, keadilan, serta perlindungan kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Perbedaan penekanan antarsumber—misalnya penekanan "harga pasar" pada konteks tertentu (Zannah, 2020) versus penekanan "hak upah layak yang dapat dipaksakan negara" (Syah et al., 2023)—mengindikasikan adanya ruang ijtihad kebijakan: pasar dapat dipakai sebagai referensi informasi, tetapi standar kelayakan dan perlindungan tidak berhenti pada hasil pasar (Syah et al., 2023; Zannah, 2020).

________________________________________

6. Kontrak Kerja (Ijarah) sebagai Perangkat Institusional Pasar Tenaga Kerja Islam

Dalam hukum Islam, relasi kerja diatur melalui hukum kontrak kerja (ijarah) (Syarifah, 2017). Pada praktik pengupahan, beberapa kajian lapangan juga menegaskan bahwa ijarah memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam praktik pengupahan (Jalil, 2014; Syarifah, 2017). Salah satu uraian menegaskan bahwa upah dalam ekonomi Islam terbagi menjadi al-ajr al-musamma—upah yang disebutkan dalam akad dengan kerelaan kedua pihak—dan al-ajr al-mithli—upah pengganti ketika upah tidak diketahui atau terdapat paksaan/penipuan—dan pelaksanaannya menuntut terpenuhinya ketentuan-ketentuan akad (Jalil, 2014). Ketentuan tersebut mencakup, antara lain, kejelasan bentuk kerja (job description), batas waktu (timing), besaran upah/gaji, serta kebutuhan keterampilan (skill) yang harus dikeluarkan (Jalil, 2014).

Secara normatif, perangkat kontraktual ini dimaksudkan untuk mencegah ketidakjelasan serta praktik yang merugikan pekerja, misalnya keterlambatan pemberian gaji atau tuntutan pekerjaan di luar batas kemampuan manusia (Syarifah, 2017). Karena itu, pasar tenaga kerja dalam Islam tidak dipahami sebagai ruang tawar-menawar yang sepenuhnya "bebas nilai", melainkan ruang transaksi yang dibingkai oleh kejelasan akad, keadilan prosedural, dan perlindungan pihak yang lebih rentan (Jalil, 2014; Syarifah, 2017). Hal ini juga konsisten dengan klaim bahwa pasar tenaga kerja Islam memuat nilai-nilai etis yang melekat dalam tata kelolanya.

________________________________________

7. Perlindungan Tenaga Kerja dan Larangan Eksploitasi: Kritik terhadap Fleksibilisasi Pasar Kerja

Sejumlah literatur menyoroti risiko eksploitasi ketika tenaga kerja diperlakukan semata sebagai biaya atau komoditas, khususnya dalam praktik-praktik hubungan industrial yang menekan perlindungan pekerja (Jalil, 2014; Syarifah, 2017). Pembahasan "perlindungan Islam terhadap buruh" mengkritik skema Labour Market Flexibility (LMF) yang memberi keleluasaan besar kepada pengusaha untuk akumulasi keuntungan, misalnya melalui pengurangan tenaga kerja tetap yang berdampak pada melemahnya posisi tawar dan perlindungan hak-hak buruh (Syarifah, 2017). Kritik tersebut menunjukkan bahwa, dalam perspektif Islam, persoalan pasar tenaga kerja tidak cukup dipahami sebagai "harga tenaga kerja" yang terbentuk di pasar, tetapi juga sebagai struktur relasi kekuasaan yang dapat menghilangkan keadilan dalam akad dan distribusi risiko (Syarifah, 2017).

Dalam konteks politik pengupahan, kritik terhadap kerangka yang menganggap upah sebagai cost yang sepadan produktivitas—serta kecenderungan menekan upah—diposisikan sebagai problem kebijakan dalam sistem yang terhegemoni kapitalisme, sementara hukum Islam menekankan bahwa upah adalah kompensasi atas jasa/nilai kerja dan juga perlu dikaitkan dengan kelayakan hidup (Jalil, 2014). Sumber lain menegaskan bahwa "upah yang layak" merupakan keharusan yang dapat dipaksakan oleh negara, sehingga pembiaran pasar tanpa koreksi institusional dapat menyisakan ketidakadilan, misalnya bila upah tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup (Syah et al., 2023). Dengan demikian, perlindungan tenaga kerja dalam ekonomi Islam bergerak pada dua ranah: pertama, ranah kontraktual—ijarah yang jelas dan adil (Jalil, 2014; Syarifah, 2017); dan kedua, ranah kebijakan/kelembagaan—negara sebagai penjamin keadilan upah dan hubungan industrial (Sofyan et al., 2023; Syah et al., 2023).

________________________________________

8. Peran Negara dan Pengawasan (Hisbah): Menjaga Pasar dari Distorsi, Monopoli, dan Ketidakadilan

Literatur mekanisme pasar Islam menegaskan bahwa harga—dan secara analog, mekanisme pasar—dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran, serta pemerintah tidak melakukan intervensi kecuali jika terdapat kebutuhan yang benar-benar mendesak, misalnya gejolak/kenaikan harga yang memerlukan penanganan (Aryanti, 2018). Narasi historis yang sering dirujuk adalah peristiwa ketika para sahabat meminta Nabi untuk menetapkan harga, tetapi Nabi menolak dan menyatakan bahwa Allah adalah penetap harga; sikap ini dipahami sebagai bentuk pengakuan mekanisme pasar (supply and demand) dalam kerangka Islami (Aryanti, 2018). Meski demikian, literatur yang sama juga menekankan bahwa mekanisme pasar Islami mengutamakan kemaslahatan bersama dengan mengedepankan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, serta memerlukan pengawasan agar keberlangsungan mekanisme pasar sesuai kebutuhan masyarakat (Aryanti, 2018).

Di sinilah konsep pengawasan pasar (hisbah) menjadi relevan: kajian tentang pengawasan mekanisme pasar perspektif Islam menyatakan bahwa peran pemerintah penting untuk mewujudkan pasar Islami dan mengaitkannya dengan keberadaan hisbah sebagai lembaga pengawas aktivitas ekonomi (Ningsih, 2015). Selain itu, beberapa sumber menyatakan bahwa distorsi pasar dapat muncul dari monopoli barang atau tenaga kerja; namun jika pasar sesuai prinsip Islam, hal tersebut tidak terjadi karena Islam melarang pemusatan kekuatan pasar oleh sekelompok orang (Kamal, 2020). Dengan demikian, negara dalam perspektif Islam berfungsi sebagai penjaga keadilan pasar: membiarkan mekanisme permintaan–penawaran bekerja sebagai prinsip umum, tetapi melakukan pengawasan dan koreksi ketika terjadi distorsi, ketidakadilan, atau pemusatan kekuatan pasar (Aryanti, 2018; Kamal, 2020; Ningsih, 2015).

Dalam kerangka yang lebih luas, pembahasan peran negara dalam ekonomi Islam menekankan nilai universal seperti keadilan dalam ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, dan redistribusi melalui instrumen seperti zakat dan jaminan sosial (Ritawati, 2018). Karena pasar tenaga kerja berhubungan langsung dengan distribusi pendapatan melalui upah, maka fungsi negara dalam menjaga keadilan distribusi juga beririsan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan pengupahan (Ritawati, 2018).

________________________________________

9. Pemikiran Klasik Ibn Taymiyyah dan Ibn Khaldun serta Relevansinya bagi Pasar Tenaga Kerja

Kajian mekanisme pasar dalam pemikiran Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa harga di pasar dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, dan pemerintah harus berlaku adil kepada semua pihak agar keseimbangan kepentingan pembeli dan penjual terjaga (Aryanti, 2018). Kerangka ini penting untuk pasar tenaga kerja karena upah adalah "harga" jasa tenaga kerja, sehingga prinsip keadilan dalam mekanisme pasar dan kehati-hatian intervensi negara menjadi rujukan konseptual dalam diskusi kontemporer (Aryanti, 2018).

Sementara itu, beberapa kajian menyatakan bahwa Ibn Khaldun membahas aspek ketenagakerjaan dalam kaitan dengan teori nilai, pembagian kerja, hukum penawaran–permintaan, upah tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, kompetensi, dan teknologi (Fauzi & Suhaidi, 2022). Sumber lain menegaskan kontribusi Ibn Khaldun dalam konsep division of labor, teori nilai kerja (labor theory of value), serta ekonomi tenaga kerja dan peran tenaga kerja sebagai sumber pertumbuhan dan akumulasi modal (Fadilah, 2017). Selain itu, kajian lain merangkum bahwa dalam konsep keuntungan Ibn Khaldun, nilai kerja berada pada posisi sentral: biaya tenaga kerja harus dimasukkan dalam biaya produksi karena tanpa kerja tidak ada produksi dan laba (Arifin, 2021). Dengan demikian, dalam tradisi pemikiran klasik Islam, tenaga kerja bukan hanya "input" produksi, tetapi faktor kunci dalam penciptaan nilai, produktivitas, serta organisasi sosial produksi melalui spesialisasi dan kerja sama (Arifin, 2021; Fauzi & Suhaidi, 2022).

Keterkaitan antara pembagian kerja dan produktivitas juga ditegaskan: pembagian kerja mendorong spesialisasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan hasil produksi total (Arifin, 2021; Fadilah, 2017). Karena pasar tenaga kerja mengalokasikan tenaga kerja ke pekerjaan-pekerjaan tertentu, maka gagasan pembagian kerja dan spesialisasi memberi landasan untuk memahami bagaimana peningkatan kompetensi dan teknologi berhubungan dengan kesempatan kerja dan struktur upah—tema yang juga muncul dalam ringkasan pemikiran Ibn Khaldun tentang kompetensi dan teknologi (Arifin, 2021; Fauzi & Suhaidi, 2022).

________________________________________

10. Implikasi Kebijakan: Kesempatan Kerja, Pengelolaan Produktivitas, dan Instrumen Sosial Islam

Literatur pasar tenaga kerja perspektif Islam menekankan bahwa ruang lingkup pasar tenaga kerja dari sisi makro tidak hanya bertujuan menghasilkan kondisi ekonomi yang kondusif, tetapi juga mendorong kebijakan penentuan upah yang ideal agar menghasilkan kesejahteraan rakyat. Dalam kajian empiris terkait penyerapan tenaga kerja, ditegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, dan esensi ekonomi Islam dalam meninjau pasar tenaga kerja menunjukkan potensi menghasilkan pemerataan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan (Sofyan et al., 2023). Perspektif ini konsisten dengan penekanan bahwa pemerintah berperan dalam mengelola tenaga kerja agar lebih produktif.

Dari perspektif historis kebijakan publik, sumber tentang fiskal Islam mencatat bahwa Rasulullah menyediakan lapangan kerja bagi Muhajirin melalui kontrak muzara'ah, musaqah, mudharabah, serta bentuk kerja sama antara Muhajirin sebagai penyedia tenaga kerja dan Anshar sebagai pemilik lahan/kekayaan; perluasan produksi dan fasilitas perdagangan juga meningkatkan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja (Widuri & Saripudin, 2022). Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi awal Islam, pembentukan kesempatan kerja tidak diposisikan sebagai semata hasil "otomatis" mekanisme pasar, melainkan juga sebagai hasil desain institusi kerja sama ekonomi yang kompatibel dengan syariah (Widuri & Saripudin, 2022).

Selain kebijakan kesempatan kerja, sumber tentang inflasi–pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam menautkan problem biaya dan pengangguran dengan struktur pasar: biaya dapat meningkat karena monopoli barang atau tenaga kerja, sedangkan dalam pasar yang sesuai prinsip Islam hal itu tidak berlaku karena Islam melarang pemusatan kekuatan pasar; pekerja mendapatkan upah yang harus sesuai dengan produktivitas yang diperoleh (Kamal, 2020). Sumber yang sama menambahkan bahwa penanganan pengangguran dapat dilakukan melalui optimalisasi skema filantropi ekonomi Islam seperti zakat, infaq, shadaqah, dan qardhul hasan (Kamal, 2020). Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, pasar tenaga kerja dipahami terhubung dengan perangkat koreksi sosial (filantropi) dan perangkat pengawasan pasar (anti-monopoli, hisbah), bukan berdiri sendiri sebagai mekanisme harga (Kamal, 2020; Ningsih, 2015).

________________________________________

11. Kesimpulan

Pasar tenaga kerja menurut ekonomi Islam dapat dipahami sebagai arena bertemunya penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja yang memengaruhi penentuan upah dan kesempatan kerja. Akan tetapi, ekonomi Islam menempatkan mekanisme tersebut dalam kerangka syariah yang menuntut kejujuran, keadilan, perlindungan hak, dan orientasi kesejahteraan—sehingga penentuan upah tidak dibatasi pada keseimbangan pasar, melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan hidup dan standar kelayakan (Ahmadan, 2022; Jalil, 2014; Syah et al., 2023). Instrumen kunci untuk mengoperasionalkan nilai-nilai tersebut adalah akad kerja (ijarah) yang jelas dan adil (Jalil, 2014; Syarifah, 2017), disertai peran negara dalam pengawasan pasar, pencegahan distorsi/monopoli, serta—bila diperlukan—penjaminan upah layak dan perluasan kesempatan kerja melalui kebijakan serta instrumen sosial Islam (Aryanti, 2018; Kamal, 2020; Ritawati, 2018; Sofyan et al., 2023; Widuri & Saripudin, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmadan, D. (2022). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ketenagakerjaan dan relevansinya di Indonesia. La Riba Jurnal Perbankan Syariah, 3(02), 1–16. https://doi.org/10.53649/lariba.v3i02.120

Arifin, S. R. (2021). Pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar. Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 212. https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.901

Aryanti, Y. (2018). Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun: Pendekatan dinamika sosial ekonomi dan politik. Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, 2(2). https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1256

Fadilah, N. (2017). Aktivitas produksi kapitalis dalam perspektif ekonomi Islam. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 147–170. https://doi.org/10.21274/an.2017.4.1.147-170

Fauzi, F., & Suhaidi, M. (2022). Analisis pengaruh ekspor, tenaga kerja, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2010–2019. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2802. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6770

Jalil, A. (2014). Obyektifikasi konsep perburuhan Islam di Indonesia. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 1(1), 30. https://doi.org/10.15642/islamica.2006.1.1.30-41

Kamal, J. (2020). Pasar faktor produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal An-Nahl, 7(2), 98–105. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.16

Kotimah, K., & A'yun, N. (2023). Konsep pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Ijma (Indonesian Journal of Management and Accounting), 4(2), 428. https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).428-437

Muliadi, S. (2018). Epistemologi ekonomi Islam dan maqasid syariah dalam kurikulum ekonomi Islam di perguruan tinggi. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 9(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v9i2.102

Ningsih, E. R. (2015). Analisis potensi penerimaan kualitas alumni Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Kudus ditinjau dari perspektif stakeholder. Jurnal Penelitian, 9(1). https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.856

Ritawati, R. A. (2018). Etos kerja dalam ekonomi global (kasus masyarakat Muslim Melayu Palembang). Nurani Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, 18(1), 73–86. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1889

Sofyan, I. F., Sirajuddin, S., & Misbahuddin, M. (2023). Empat konsep pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun dan penerapannya di Pasar Terong Makassar. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 10(2), 213–232. https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.8744

Syah, A., Nawawi, Z. M., & Daulay, A. N. (2023). Pengaruh aglomerasi industri, angkatan kerja, dan human capital investment terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan dalam perspektif ekonomi Islam. Journal of Economic Business and Accounting (Costing), 7(1), 2140–2151. https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.7823

Syarifah, L. (2017). Teori dasar ekonomi mikro dalam literatur Islam klasik. Ekbis Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 74. https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.1.994

Widuri, A. F., & Saripudin, U. (2022). Analisis komparatif pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep teori produksi. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 3(2), 181. https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5237

Zannah, T. N. F. (2020). Analisis perilaku konsumen, produsen, dan pasar dalam ekonomi Islam. Ijois Indonesian Journal of Islamic Studies, 1(2), 121–134. https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.10