01062 - Pajak Progresif dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Normatif dan Kebijakan Fiskal

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pajak progresif — yakni pajak dengan tarif yang meningkat seiring meningkatnya penghasilan — dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini menelaah justifikasi normatif, syarat-syarat kebolehan, serta perdebatan yang berkembang dalam diskursus hukum dan ekonomi Islam terkait penerapan tarif progresif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak progresif dapat dipandang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan ('adl), pemerataan, dan kemaslahatan umum (maslahah), serta ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (ulil amri) dengan orientasi kesejahteraan. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) menjadi contoh kontemporer yang dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Namun demikian, terdapat perdebatan mengenai efektivitas tarif progresif, di mana sebagian literatur mengusulkan pajak proporsional sebagai alternatif yang lebih tepat untuk tujuan pengurangan ketimpangan dan peningkatan produktivitas.

Kata Kunci: pajak progresif, ekonomi Islam, dharibah, kemaslahatan, PPh 21, kebijakan fiskal

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of progressive taxation — that is, a tax with rates that increase as income rises — from the perspective of Islamic economics. Employing a literature review approach, this article analyzes the normative justifications, conditions of permissibility, and ongoing debates within Islamic legal and economic discourse regarding the application of progressive tax rates. The findings indicate that progressive taxation may be considered permissible in Islam provided it fulfills the principles of justice ('adl), equity, and public interest (maslahah), and is enacted by a legitimate authority (ulil amri) oriented toward social welfare. Article 21 Income Tax (PPh 21) serves as a contemporary example deemed consistent with these principles. Nevertheless, debates remain regarding the effectiveness of progressive rates, with some literature proposing proportional taxation as a more appropriate alternative for the purposes of reducing inequality and enhancing productivity.

Keywords: progressive tax, Islamic economics, dharibah, maslahah, PPh 21, fiscal policy

________________________________________

1. Pendahuluan

Sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu negara. Di antara berbagai model pengenaan tarif pajak, pajak progresif menjadi salah satu yang paling banyak diperdebatkan, baik dari sudut pandang ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Dalam konteks Indonesia, penerapan tarif progresif pada Pajak Penghasilan (PPh) — khususnya PPh Pasal 21 — menjadi isu yang relevan untuk dikaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kajian mengenai pajak dalam ekonomi Islam tidak hanya menyentuh aspek legalitas formal, tetapi juga menyangkut dimensi keadilan distributif, perlindungan kelompok lemah, dan orientasi kemaslahatan umum. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis: (1) definisi dan konsep pajak progresif dalam literatur perpajakan Indonesia; (2) konsep pajak dalam ekonomi Islam; (3) justifikasi tarif progresif menurut ekonomi Islam; (4) syarat-syarat pajak yang sejalan dengan ekonomi Islam; (5) ilustrasi penerapannya pada PPh 21; serta (6) perdebatan dan nuansa yang berkembang dalam wacana hukum-ekonomi Islam.

________________________________________

2. Definisi Pajak Progresif

Dalam literatur perpajakan Indonesia, tarif progresif didefinisikan sebagai persentase tarif yang digunakan semakin besar ketika jumlah yang dikenai pajak (dasar pengenaan pajak/penghasilan) semakin besar (Dauli et al., 2010; Tumanggor, 2022). Definisi ini juga dipakai secara eksplisit pada pembahasan Pajak Penghasilan (PPh), termasuk PPh Pasal 21, yang dipahami sebagai pajak dengan tarif yang meningkat seiring meningkatnya Penghasilan Kena Pajak (Mahaka et al., 2022; Sujud & Hidayatulloh, 2023). Dalam kerangka kebijakan fiskal, tarif progresif juga dijelaskan sebagai skema di mana tarif pajak marjinal meningkat ketika pendapatan meningkat.

________________________________________

3. Pajak dalam Ekonomi Islam: Konsep Dharibah dan Tujuan Kemaslahatan

Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak sering dibahas dengan istilah dharibah, yakni bagian dari praktik muamalah/urusan publik yang dikaitkan dengan kontribusi kepada negara untuk kepentingan bersama (Arlina et al., 2023; Sujud & Hidayatulloh, 2023). Sejumlah kajian menyimpulkan bahwa pajak pada prinsipnya dibolehkan (permissible) dalam Islam, tetapi kebolehannya bergantung pada syarat-syarat tertentu, terutama agar pemungutan dan penggunaannya memenuhi keadilan, pemerataan, dan tidak membebani rakyat (Aziz, 2018; Jafar, 2022). Kerangka ini menempatkan pajak sebagai instrumen kebijakan publik yang legitim ketika diarahkan pada kemaslahatan umum, yakni pembiayaan kebutuhan publik dan perlindungan sosial yang tidak dapat dipenuhi tanpa pendanaan kolektif (Jafar, 2022; Sujud & Hidayatulloh, 2023).

Literatur juga menekankan bahwa sejarah keuangan publik Islam mengenal berbagai bentuk pungutan/pajak, seperti jizyah, kharaj, dan 'ushr, dan seiring perkembangan negara modern, basis pajak meluas ke instrumen yang lebih kompleks seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (Johan, 2019). Perluasan basis pajak ini, menurut kajian hukum dan ekonomika, membutuhkan justifikasi agar sejalan dengan tujuan kesejahteraan dan karakter "pajak yang baik" — misalnya relevan terhadap pengurangan kesenjangan dan biaya administrasi yang rendah (Johan, 2019).

________________________________________

4. Justifikasi Tarif Progresif Menurut Ekonomi Islam

4.1 Keadilan ('Adl) dan Kemampuan Membayar

Sejumlah artikel yang secara spesifik membahas PPh 21 menyatakan bahwa penetapan tarif progresif dapat dibenarkan dalam Islam atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan/kemanfaatan (Mahaka et al., 2022; Sujud & Hidayatulloh, 2023). Argumennya: struktur progresif menyesuaikan beban pajak dengan besaran pendapatan sehingga pembebanan lebih proporsional terhadap kemampuan ekonomi masing-masing individu (Mahaka et al., 2022; Sujud & Hidayatulloh, 2023). Dalam formulasi yang serupa, kajian ekonomi Islam atas pemungutan PPh 21 menegaskan bahwa tarif progresif dipandang sesuai dengan prinsip kesamarataan (equality) dan kemanfaatan (benefit/maslahah), sehingga pajak dengan tarif meningkat seiring naiknya pendapatan dapat dipandang sejalan dengan tujuan pemerataan dan perlindungan sosial (Arlina et al., 2023; Jafar, 2022).

Konstruksi ini juga tampak pada kajian kebijakan fiskal yang menilai bahwa asas keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak dapat ditunjukkan oleh sistem progresif pada pajak penghasilan: semakin besar penghasilan, semakin besar pajak yang dikenakan (Setiady, 2023; Supangat, 2013). Dengan demikian, dalam bacaan ekonomi Islam yang pro-progresif, pajak progresif dipahami sebagai salah satu cara menerjemahkan gagasan keadilan distributif — beban lebih besar bagi yang lebih mampu — ke dalam kebijakan fiskal (Arlina et al., 2023; Sujud & Hidayatulloh, 2023).

4.2 Orientasi Kemaslahatan Umum dan Peran Ulil Amri

Dalam kajian PPh 21, pajak sebagai dharibah diposisikan untuk kesejahteraan umat dan kepentingan bersama, dengan penekanan bahwa pemimpin/ulil amri memiliki peran kunci dalam merancang sistem pajak yang menopang kesejahteraan masyarakat (Mahaka et al., 2022; Sujud & Hidayatulloh, 2023). Literatur yang menekankan legalitas pajak dalam Islam juga menyatakan bahwa pajak boleh dipungut karena alasan kebutuhan pembiayaan negara — misalnya jika tanpa pembiayaan akan muncul kemudaratan — namun harus tetap memenuhi syarat adil, merata, dan tidak membebani (Aziz, 2018; Jafar, 2022). Dalam kerangka ini, progresivitas dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme kebijakan untuk menjaga unsur "tidak membebani" kelompok lemah, karena beban meningkat pada kelompok yang lebih mampu (Sujud & Hidayatulloh, 2023; Supangat, 2013).

4.3 Catatan: Tarif Progresif Tidak Dinyatakan Eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi Dapat Ditetapkan Pemerintah

Salah satu studi menegaskan bahwa tarif progresif tidak dijelaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an, dan karenanya besaran tarif ditetapkan oleh lembaga pemerintah dengan kewajiban mempertimbangkan keselarasan dan kepentingan umum (Arlina et al., 2023). Pernyataan ini penting karena memperlihatkan cara kerja ijtihad kebijakan dalam ekonomi Islam: bukan menuntut bentuk tarif tertentu disebut eksplisit, melainkan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip umum seperti keadilan dan kemaslahatan (Arlina et al., 2023; Jafar, 2022).

________________________________________

5. Syarat dan Parameter Pajak yang Sejalan dengan Ekonomi Islam

Beberapa rujukan menegaskan bahwa kebolehan pajak dalam Islam mensyaratkan prinsip-prinsip normatif tertentu. Kajian yang memaparkan prinsip dharibah menyebutkan pembatasan bahwa pajak terkait dengan kebutuhan, hanya dipungut dari pihak yang mampu, dan digunakan untuk kewajiban-kewajiban publik (Arlina et al., 2023). Literatur legalitas pajak dalam hukum Islam juga merumuskan syarat bahwa pemungutan pajak harus adil, merata, dan tidak membebani rakyat (Aziz, 2018; Jafar, 2022). Karena itu, dalam bingkai ekonomi Islam, progresivitas bukan tujuan tunggal, tetapi salah satu desain tarif yang dinilai relevan sejauh memenuhi prinsip-prinsip tersebut dan diarahkan pada kemaslahatan (Jafar, 2022; Sujud & Hidayatulloh, 2023).

Selain itu, terdapat pembahasan mengenai karakter pungutan tanah klasik (kharaj) yang disebut progresif sekaligus luwes: jika seseorang tidak mampu membayar, diberi waktu hingga kondisi keuangannya membaik, tetapi bila ada iktikad tidak baik, dapat dipaksa membayar (Asmuddin, 2021; Sari & Mashuri, 2021). Narasi ini memperlihatkan bahwa "progresif" dalam beberapa literatur ekonomi Islam tidak semata berarti "tarif bertingkat menurut pendapatan," tetapi juga dapat merujuk pada karakter pungutan yang mempertimbangkan kemampuan serta fleksibilitas penagihan untuk mencegah kezaliman (Asmuddin, 2021; Sari & Mashuri, 2021).

________________________________________

6. Ilustrasi Penerapan: PPh 21 Bertarif Progresif dan Penilaiannya dalam Ekonomi Islam

PPh 21 digambarkan sebagai pajak penghasilan yang menerapkan tarif progresif dan menghasilkan variasi beban pajak antara wajib pajak sesuai tingkat pendapatan (Arlina et al., 2023; Sujud & Hidayatulloh, 2023). Dalam kajian-kajian yang menilai dari perspektif ekonomi Islam, ditegaskan bahwa penetapan tarif progresif pada PPh 21 diperbolehkan karena pertimbangan keadilan dan kemaslahatan/kemanfaatan, sehingga PPh 21 dapat diposisikan memenuhi prinsip-prinsip pemungutan pajak (dharibah) dalam ekonomi Islam (Mahaka et al., 2022; Sujud & Hidayatulloh, 2023). Kajian lain menyatakan bahwa PPh 21 memenuhi sebagian besar prinsip pemungutan dharibah — disebutkan "3 dari 4" prinsip dalam satu studi — sehingga pajak tersebut dinilai dapat dipungut dalam batasan-batasan syariah (Arlina et al., 2023).

Di sisi lain, kajian kebijakan fiskal menampilkan argumentasi analogis: tujuan zakat dan pajak disamakan oleh penulis tertentu karena keduanya "bersifat progresif" dalam arti pemungutan dikenakan atas penghasilan yang telah ditetapkan dan kelompok lemah tidak dibebani (Setiady, 2023; Supangat, 2013). Namun, literatur lain menegaskan perbedaan tegas: zakat dan ushur adalah kewajiban agama, berbeda dari pajak, dan dana zakat tidak diperlakukan sebagai instrumen belanja umum negara (Asmawati, 2019). Artinya, sekalipun pajak progresif dapat dipandang sejalan dengan tujuan pemerataan, ia tetap tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan zakat dari sisi status normatif dan tujuan penyaluran (Asmawati, 2019; Setiady, 2023).

________________________________________

7. Nuansa dan Perdebatan: Kritik terhadap Pajak Progresif dalam Diskursus Hukum-Ekonomi Islam

Walaupun banyak kajian ekonomi Islam kontemporer — khususnya yang membahas PPh 21 — cenderung menerima progresivitas atas dasar keadilan dan maslahah (Mahaka et al., 2022; Sujud & Hidayatulloh, 2023), terdapat rujukan yang justru mengajukan kritik atas efektivitas pajak progresif. Kajian hukum dan ekonomika menyatakan bahwa walaupun pajak penghasilan progresif "sepintas" tampak menguntungkan individu kurang sejahtera karena beban ditanggung lebih besar oleh individu sejahtera, terdapat argumen bahwa tarif progresif dapat melawan "individu kaya baru" dan dapat mengganggu produktivitas, sehingga disebut tidak tepat bila diarahkan untuk mengurangi kesenjangan melalui pengalihan beban (Johan, 2019). Bahkan, kajian tersebut menyimpulkan solusi bukan pajak progresif melainkan pajak proporsional, dengan alasan pajak yang baik adalah pajak yang memperpendek ketimpangan (Johan, 2019). Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam wacana "ekonomi Islam," legitimasi normatif pajak — boleh/tidak — sering dibedakan dari perdebatan desain tarif yang paling efektif untuk tujuan kesejahteraan, yaitu progresif versus proporsional (Jafar, 2022; Johan, 2019).

Karena itu, sintesis yang hati-hati adalah: banyak literatur membolehkan tarif progresif bila memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan, tetapi ada pula literatur yang mempertanyakan efektivitas progresivitas untuk tujuan jangka panjang dan lebih memilih proporsionalitas sebagai desain yang dinilai lebih tepat (Johan, 2019; Mahaka et al., 2022; Sujud & Hidayatulloh, 2023).

________________________________________

8. Simpulan

Dalam ekonomi Islam, pajak progresif — tarif meningkat seiring naiknya penghasilan — dapat dipandang diperbolehkan selama ia ditempatkan sebagai dharibah yang memenuhi prinsip keadilan, pemerataan, kemaslahatan umum, dan tidak membebani rakyat, serta ditetapkan oleh otoritas (ulil amri) dengan orientasi kesejahteraan (Jafar, 2022; Mahaka et al., 2022; Sujud & Hidayatulloh, 2023). PPh 21 sering dijadikan contoh kontemporer yang dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut karena tarif progresifnya menyesuaikan beban pajak dengan tingkat pendapatan (Arlina et al., 2023; Sujud & Hidayatulloh, 2023). Namun, terdapat nuansa perdebatan: sebagian literatur menerima progresivitas sebagai sarana keadilan distributif, sementara sebagian lain mengkritik dampaknya dan mengusulkan pajak proporsional sebagai alternatif untuk tujuan pengurangan ketimpangan dan produktivitas (Johan, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Arlina, A. M., Mustofa, M., & Hidayat, A. A. (2023). Analisis ekonomi Islam terhadap pemungutan Pajak Penghasilan (PPh 21). Jebi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 8(1), 12. https://doi.org/10.15548/jebi.v8i1.770

Asmawati, A. (2019). Progresif sumber keuangan Islam di era klasik dan modern. Al-Bayyinah, 3(2), 204–219. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.493

Asmuddin, A. (2021). Kebijakan kharaj pada masa Rasulullah SAW serta kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(1), 1. https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.268

Aziz, F. A. (2018). Hukum denda dalam keuangan publik Islam di Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 313–328. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1760

Dauli, T., Maryati, M., & Rizal, S. (2010). Analisis perbandingan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan terutang (Studi kasus pada CV. Makmur Jaya Mulia di Bandar Lampung). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 13. https://doi.org/10.36448/jak.v1i1.7

Jafar, W. A. (2022). Wajib pajak: Asas, manfaat dan legalitasnya dalam hukum Islam. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 10(2), 198–216. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1077

Johan, A. (2019). Justifikasi hukum Islam atas pajak dalam perspektif hukum dan ekonomika. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 18(1), 1. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.1-16

Mahaka, Q. A. E., Havizon, H., & Auditya, L. (2022). Analisis pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut ekonomi Islam. Journal of Economic Business and Accounting (Costing), 5(2), 1208–1217. https://doi.org/10.31539/costing.v5i2.3359

Sari, R. P., & Mashuri, M. (2021). Analisis hukum Islam terhadap penetapan tarif pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi UU Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 5 dan 6). Asas, 13(1), 139–161. https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9354

Setiady, T. (2023). Kebijakan fiskal Negara Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Yustitia, 9(1), 1–23. https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.169

Sujud, F. A., & Hidayatulloh, S. (2023). Pemungutan Pajak Penghasilan dalam pandangan ekonomi Islam. J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah), 6(2), 64–78. https://doi.org/10.52266/jesa.v6i2.2121

Supangat, S. (2013). Kebijakan fiskal Negara Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 91–106. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.781

Tumanggor, A. H. (2022). Sistem perpajakan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam (Analisa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(2), 426–434. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11752