01061 - Pajak Langsung dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Implementasinya di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pajak langsung (direct tax) dalam perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada pajak penghasilan (PPh) sebagai instrumen fiskal negara modern. Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini menelusuri definisi dan karakteristik pajak langsung, dasar pembolehan pajak dalam Islam, prinsip-prinsip syariah yang relevan, serta relasi antara pajak penghasilan dan zakat dalam konteks kebijakan fiskal Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak langsung didefinisikan sebagai pajak yang ditetapkan secara berkala dan bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam ekonomi Islam, pajak (dharibah) dapat dibenarkan sebagai instrumen negara untuk kemaslahatan umum sepanjang memenuhi prinsip keadilan dan tidak memberatkan. Adapun relasi antara PPh dan zakat di Indonesia ditangani melalui mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, meskipun model ini dinilai kurang optimal dibandingkan dengan pendekatan yang diterapkan di Malaysia.

Kata kunci: pajak langsung, pajak penghasilan, ekonomi Islam, dharibah, zakat, kemaslahatan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of direct tax from the perspective of Islamic economics, with a focus on income tax as a fiscal instrument of the modern state. Through a literature study approach, this article traces the definition and characteristics of direct tax, the basis for its permissibility in Islam, relevant sharia principles, and the relationship between income tax and zakat in the context of Indonesian fiscal policy. The findings indicate that direct tax is defined as a tax imposed periodically whose burden cannot be transferred to another party. In Islamic economics, tax (dharibah) can be justified as a state instrument for the public interest, provided it adheres to principles of justice and does not impose undue burden. The relationship between income tax and zakat in Indonesia is managed through a mechanism in which zakat functions as a deduction from taxable income, although this model is considered less optimal compared to the approach applied in Malaysia.

Keywords: direct tax, income tax, Islamic economics, dharibah, zakat, maslahah

________________________________________

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen utama keuangan publik yang digunakan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam sistem perpajakan modern, pajak diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satunya adalah pajak langsung (direct tax), yakni pajak yang bebannya melekat pada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak penghasilan (PPh) merupakan contoh paling representatif dari kategori ini.

Di sisi lain, dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, kewajiban membayar zakat—khususnya zakat penghasilan—dan kewajiban membayar pajak penghasilan seringkali menimbulkan persoalan beban ganda (double burden). Hal ini mendorong berkembangnya diskursus akademik mengenai kedudukan pajak dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam pemungutan pajak, serta kebijakan yang mengintegrasikan zakat dan pajak.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep pajak langsung dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup definisi dan karakteristiknya, landasan normatif pembolehannya dalam Islam, prinsip-prinsip syariah yang relevan, serta dinamika relasi antara PPh dan zakat dalam kebijakan fiskal Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan merujuk pada berbagai sumber ilmiah dalam bidang ekonomi Islam dan perpajakan.

________________________________________

2. Definisi dan Karakteristik Pajak Langsung

2.1 Pengertian Pajak Langsung

Dalam literatur perpajakan yang digunakan dalam kajian ekonomi Islam di Indonesia, pajak langsung dipahami sebagai pajak yang dikenakan secara berkala kepada wajib pajak dan ditetapkan atau ditagihkan berdasarkan surat ketetapan pajak, di mana surat ketetapan tersebut memuat jumlah pajak yang harus dibayar (Jafar, 2022; Wartoyo, 2019). Dari sudut pandang ekonomi, pajak langsung juga didefinisikan sebagai pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada pihak lain, sehingga harus ditanggung oleh subjek pajak yang menjadi sasaran pemungutan (Jafar, 2022; Wartoyo, 2019).

Pemahaman ini menegaskan dua pembeda utama pajak langsung: (i) periodisitas dan basis administrasi ketetapan, serta (ii) insidensi pajak yang tidak dapat dialihkan (Jafar, 2022; Wartoyo, 2019). Contoh yang secara eksplisit disebut sebagai pajak langsung dalam sumber-sumber tersebut mencakup pajak penghasilan dan pajak-pajak lain yang bebannya melekat pada subjek pajak (Jafar, 2022; Wartoyo, 2019). Sumber lain yang membahas klasifikasi pajak di Indonesia juga menegaskan bahwa pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan, dengan memberikan contoh PPh (pajak penghasilan) serta PBB (pajak bumi dan bangunan). Dengan demikian, ketika pajak penghasilan dijadikan contoh, hal itu konsisten dengan definisi pajak langsung yang menekankan beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (Jafar, 2022).

2.2 Pajak Penghasilan sebagai Pajak Langsung: Objek, Basis Pengenaan, dan Logika "Langsung"

Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia, pajak penghasilan (PPh) dijelaskan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Fadhilatunisa, 2023). Definisi "penghasilan" yang dipakai dalam pembahasan pajak penghasilan pada sumber-sumber kajian ini merujuk pada konsep "tambahan kemampuan ekonomis" yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri (Musnandar & Sutomo, 2022; Zākir et al., 2021). Penekanan "tambahan kemampuan ekonomis" sebagai objek PPh juga ditampilkan secara eksplisit dalam pembahasan pajak penghasilan yang merujuk pada perubahan-perubahan undang-undang pajak penghasilan (Jafar, 2022; Musnandar & Sutomo, 2022; Zākir et al., 2021).

Dalam perspektif pajak langsung, PPh dipandang "langsung" karena melekat pada wajib pajak sebagai subjek—baik orang pribadi maupun badan—dan insidensi bebannya tidak dapat dialihkan (Jafar, 2022; Wartoyo, 2019). Selain itu, definisi pajak langsung yang menggarisbawahi pengenaan periodik dan berbasis ketetapan atau penetapan otoritas pajak juga sesuai dengan karakter PPh yang dipungut dalam kerangka administrasi perpajakan formal (Jafar, 2022; Wartoyo, 2019).

________________________________________

3. Kedudukan Pajak (Dharibah) dalam Ekonomi Islam

3.1 Dasar Pembolehan Pajak dalam Islam

Dalam literatur ekonomi Islam kontemporer yang membahas pajak, pajak kerap dipadankan dengan istilah dharibah (pungutan) sebagai instrumen penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai kemaslahatan umum (Firdaus, 2022; Hasibuan, 2020). Sejumlah kajian menegaskan bahwa legalitas pajak dalam Islam dinilai diperbolehkan dengan dasar argumentasi yang dirujukkan pada Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama, disertai syarat-syarat tertentu agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan (Musnandar & Sutomo, 2022). Rumusan pentingnya adalah: pajak dapat diterapkan, tetapi harus memperhatikan keadilan atau kemerataan dan tidak boleh menjadi beban yang menzalimi masyarakat (Musnandar & Sutomo, 2022).

Kajian lain yang menempatkan pajak dalam sejarah pemerintahan Islam juga menyatakan bahwa pada masa awal Islam telah dikenal berbagai bentuk pungutan atau pendapatan negara—misalnya jizyah, kharaj, dan 'usyr—dan dalam perkembangan negara modern muncul bentuk-bentuk pajak yang lebih kompleks, termasuk pajak penghasilan (Firdaus, 2022; Hidayat, 2013). Perspektif sejarah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa diskursus "pajak" bukan sepenuhnya asing dalam kerangka keuangan publik Islam, meskipun bentuk dan basisnya berkembang sesuai konteks (Firdaus, 2022; Hidayat, 2013).

3.2 Prinsip Syariah yang Relevan untuk Pajak Langsung

Sumber-sumber yang menjustifikasi pajak dalam Islam menekankan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi prinsip-prinsip yang secara substansi sejalan dengan nilai-nilai syariah, terutama keadilan (fairness/equity), tidak membebani secara zalim, dan diarahkan untuk kemaslahatan umum (Hasibuan, 2020; Musnandar & Sutomo, 2022). Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip pemungutan pajak yang disebutkan meliputi antara lain prinsip kesetaraan (equality) serta penegasan bahwa pajak tidak boleh memberatkan (Musnandar & Sutomo, 2022). Pada level implementasi kebijakan fiskal, pajak juga dipahami sebagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk fungsi pendanaan (budgetary) dan pengaturan (regulatory) (Hasan, 2018), yang pada kerangka ekonomi Islam diletakkan dalam tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan publik (Hasan, 2018; Hasibuan, 2020; Musnandar & Sutomo, 2022).

Dalam pembahasan PPh orang pribadi—misalnya PPh Pasal 21—beberapa kajian menyatakan bahwa penerapan tarif progresif dapat dinilai dibolehkan dalam Islam karena pertimbangan keadilan dan kemanfaatan, serta karena pengenaan pajak dipandang seharusnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak (Nandiroh & Hariri, 2021; Yulianti, 2023). Sejalan dengan itu, kajian-kajian tersebut menekankan bahwa pajak penghasilan orang pribadi dikaitkan dengan prinsip bahwa pemungutan pajak (dharibah) idealnya diarahkan pada kelompok yang mampu dan pada kerangka kemaslahatan umum (Nandiroh & Hariri, 2021; Yulianti, 2023).

________________________________________

4. Relasi Pajak Langsung (PPh) dan Zakat dalam Kebijakan Fiskal Indonesia

4.1 Isu Beban Ganda dan Urgensi Kebijakan Integrasi

Banyak kajian menempatkan problem beban ganda (double burden/double tax) pada Muslim sebagai isu penting, karena zakat penghasilan dan pajak penghasilan dapat dikenakan pada objek yang sama, yaitu penghasilan seorang Muslim (Yulianti, 2023b; Zākir et al., 2021). Karena itu, muncul kebijakan yang menghubungkan zakat dan pajak melalui mekanisme pengurangan.

4.2 Mekanisme Zakat sebagai Pengurang Pajak di Indonesia dan Perbandingannya dengan Malaysia

Dalam konteks Indonesia, beberapa sumber menjelaskan bahwa zakat atas penghasilan yang dibayarkan melalui lembaga resmi—yakni amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah—dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction) (Lestari, 2023; Yulianti, 2023b; Zākir et al., 2021). Perbandingan kebijakan lintas negara di Asia Tenggara menunjukkan variasi model: Indonesia menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sedangkan Malaysia menerapkan zakat sebagai pengurang pajak terutang (tax rebate) (Yulianti, 2023b; Zaki & Djayusman, 2016).

Analisis kebijakan juga menekankan perbedaan antara tax deduction (pengurang basis pajak atau penghasilan kena pajak) dan tax rebate/tax credit (pengurang pajak terutang), dan menyatakan bahwa Malaysia memberi ruang pengurangan yang lebih kuat dibanding Indonesia yang masih menempatkan zakat sebagai pengurang PKP (Anisah et al., 2017; Zaki & Djayusman, 2016).

Dengan demikian, dalam praktik Indonesia, PPh sebagai pajak langsung tetap wajib dipenuhi, sementara zakat atas penghasilan dapat mengurangi basis pengenaan pajak (PKP) sepanjang memenuhi syarat formal, yakni dibayar melalui lembaga resmi dan dibuktikan (Anisah et al., 2017; Yulianti, 2023b). Literatur juga mencatat bahwa ketentuan ini dipandang sebagai bentuk upaya mengurangi beban ganda, walaupun dampaknya dinilai tidak selalu signifikan karena bukan merupakan pengurang langsung pajak terutang (Anisah et al., 2017; Zaki & Djayusman, 2016).

________________________________________

5. Perdebatan Konseptual: Apakah Pajak Langsung Modern Dikenal dalam Ekonomi Islam?

Terdapat nuansa perbedaan pandangan dalam literatur mengenai hal ini. Di satu sisi, ada argumen yang menekankan bahwa dalam ekonomi Islam pungutan berbasis kepemilikan yang bersifat utama adalah zakat, sehingga pajak-pajak modern—baik langsung seperti PPh maupun tidak langsung seperti PPN—diposisikan sebagai sesuatu yang tidak dikenal dalam konstruksi instrumen asli keuangan publik Islam (Zahra & Kurniawan, 2022). Namun, di sisi lain, kajian-kajian lain menegaskan bahwa pajak (dharibah) dapat dibolehkan melalui ijtihad ulil amri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dan kemaslahatan, dengan syarat keadilan dan tidak menzalimi (Firdaus, 2022; Hasibuan, 2020; Musnandar & Sutomo, 2022). Kajian-kajian tersebut juga menegaskan bahwa sejarah pemerintahan Islam mengenal beragam pungutan selain zakat—misalnya jizyah, kharaj, dan 'usyr—dan modernitas memunculkan bentuk-bentuk pajak baru termasuk pajak penghasilan (Firdaus, 2022; Hasan, 2018; Hidayat, 2013).

Karena itu, posisi yang lebih tepat berdasarkan sumber-sumber yang tersedia adalah: terdapat spektrum pandangan, dari yang menekankan instrumen asli (zakat) sebagai pusat, hingga yang menerima pajak modern sebagai kebijakan yang dibolehkan dengan syarat-syarat syariah (Hasan, 2018; Hasibuan, 2020; Musnandar & Sutomo, 2022; Zahra & Kurniawan, 2022).

________________________________________

6. Kesimpulan

Berdasarkan literatur ekonomi Islam dan kajian perpajakan yang dirujuk, pajak langsung adalah pajak yang ditetapkan secara berkala dan bebannya tidak dapat dialihkan, sehingga harus ditanggung oleh wajib pajak sebagai subjek (Jafar, 2022). Pajak penghasilan (PPh) merupakan contoh utama pajak langsung karena dikenakan atas penghasilan—yang didefinisikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis—wajib pajak, dan secara konsep insidensinya melekat pada subjek pajak (Jafar, 2022; Musnandar & Sutomo, 2022; Wartoyo, 2019; Zākir et al., 2021).

Dalam ekonomi Islam, pajak (dharibah) dapat dibenarkan sebagai instrumen negara untuk kemaslahatan umum sepanjang memenuhi prinsip keadilan, tidak memberatkan, dan dikelola secara benar (Hasibuan, 2020; Musnandar & Sutomo, 2022; Nandiroh & Hariri, 2021; Yulianti, 2023a). Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, relasi PPh (pajak langsung) dan zakat ditangani melalui mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Meskipun demikian, literatur juga mencatat adanya perbedaan model dengan negara lain seperti Malaysia yang menerapkan pengurangan yang lebih langsung terhadap pajak terutang (Anisah et al., 2017; Yulianti, 2023b).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anisah, A., Syahrizal, S., & Syahbandir, M. (2017). Zakat penghasilan pegawai negeri sipil dan relevansinya dengan pengurangan jumlah pajak penghasilan di Aceh. Syiah Kuala Law Journal, 1(2), 83–101. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8475

Fadhilatunisa, D. (2023). Upaya membangkitkan ekonomi masyarakat melalui zakat dalam pajak penghasilan. Journal of Economics Entrepreneurship Management Business and Accounting, 1(1), 12–21. https://doi.org/10.61255/jeemba.v1i1.14

Firdaus, W. Y. (2022). Pembaruan sistem pembayaran zakat dalam pasal undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 1–22. https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3459

Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi Islam di Indonesia. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 19(2), 75. https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628

Hasibuan, S. H. (2020). Tax rebate policy: Relevansinya dengan kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia. Lex Renaissance, 5(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art4

Hidayat, T. (2013). Menimbang pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang double tax (zakat dan pajak). Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(2), 75–90. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.780

Jafar, W. A. (2022). Wajib pajak: Asas, manfaat dan legalitasnya dalam hukum Islam. Tafáqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 10(2), 198–216. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1077

Lestari, A. (2023). Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap pajak penghasilan (PPH). https://doi.org/10.31219/osf.io/hq6yt

Musnandar, A., & Sutomo. (2022). Konsep dan manajemen zakat dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Al-Mizan, 18(1), 1–20. https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2605

Nandiroh, U., & Hariri, H. (2021). Assistance in reporting individual tax returns after the tax incentive policy in the midst of the Covid-19 pandemic. Community Empowerment, 6(8), 1388–1394. https://doi.org/10.31603/ce.5037

Wartoyo, W. (2019). Sistem regulasi dan kebijakan perpajakan di Indonesia perspektif ekonomi Islam. Profit Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 71–97. https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.541

Yulianti, A. (2023a). Tingkat pemahaman mahasiswa terkait perbedaan zakat dan pajak. https://doi.org/10.31219/osf.io/4srw9

Yulianti, A. (2023b). Tingkat pemahaman mahasiswa terkait perbedaan zakat dan pajak serta regulasi pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak. https://doi.org/10.31219/osf.io/3myqv

Zahra, T. F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah perpajakan dan sistem perpajakan. https://doi.org/10.31219/osf.io/59ujt

Zaki, M., & Djayusman, R. R. (2016). Pengaruh kebijakan pengurangan beban pajak penghasilan bagi pembayar zakat (Studi kasus muzakki di Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya). Islamic Economics Journal, 2(2). https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1393

Zākir, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2021). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam. Kutubkhanah, 20(1), 80. https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i1.13345