01063 - Pajak Proporsional dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Historis

Abstrak

Bahasa Indonesia:

Artikel ini mengkaji konsep pajak proporsional dalam perspektif ekonomi Islam secara konseptual dan historis. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, artikel ini menelaah definisi pajak proporsional dalam literatur perpajakan umum, menelusuri konsep proporsionalitas dalam instrumen fiskal Islam klasik, serta menganalisis pemikiran Abu Yusuf tentang sistem muqāsamah sebagai model pajak proporsional berbasis hasil. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak proporsional dalam ekonomi Islam tidak sekadar merujuk pada tarif persentase yang tetap, melainkan mencakup mekanisme pemungutan yang dikaitkan dengan produktivitas dan kemampuan riil pembayar pajak. Pemikiran Abu Yusuf yang mengusulkan peralihan dari sistem misāhah (pajak tetap berbasis luas tanah) menuju muqāsamah (pajak proporsional berbasis hasil panen) menegaskan bahwa keadilan dan kemaslahatan merupakan prinsip utama dalam kebijakan fiskal Islam. Instrumen fiskal klasik seperti kharaj, khums, dan 'usyur juga menunjukkan pola proporsionalitas yang serupa. Kajian ini berkontribusi pada pemahaman integratif antara konsep perpajakan modern dan nilai-nilai fiskal Islam.

Kata kunci: pajak proporsional, ekonomi Islam, muqāsamah, Abu Yusuf, fiskal Islam

________________________________________

English:

This article examines the concept of proportional taxation from the perspective of Islamic economics, both conceptually and historically. Employing a literature review approach, this study analyzes the definition of proportional taxation in general tax literature, traces the concept of proportionality in classical Islamic fiscal instruments, and examines Abu Yusuf's thought on the muqāsamah system as a productivity-based proportional tax model. The findings indicate that proportional taxation in Islamic economics does not merely refer to a fixed percentage rate, but encompasses a collection mechanism linked to productivity and the actual capacity of taxpayers. Abu Yusuf's proposal to shift from the misāhah system (fixed land area-based tax) to muqāsamah (proportional harvest-based tax) affirms that justice and maslahah (public welfare) are the primary principles of Islamic fiscal policy. Classical fiscal instruments such as kharaj, khums, and 'usyur also reflect similar patterns of proportionality. This study contributes to an integrative understanding between modern tax concepts and Islamic fiscal values.

Keywords: proportional tax, Islamic economics, muqāsamah, Abu Yusuf, Islamic fiscal policy

________________________________________

1. Pendahuluan

Sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran sentral dalam perekonomian suatu negara. Dalam diskursus ilmu ekonomi, pajak tidak hanya dipandang sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat distribusi kesejahteraan dan penegakan keadilan sosial. Salah satu konsep yang kerap diperbincangkan dalam kajian perpajakan adalah pajak proporsional, yaitu sistem pemungutan pajak dengan tarif persentase yang tetap terhadap basis pengenaan pajak, sehingga jumlah pajak yang terutang bergerak sebanding dengan besarnya basis tersebut.

Dalam tradisi keilmuan Islam, persoalan perpajakan telah menjadi objek pembahasan para ulama dan cendekiawan sejak era klasik. Berbagai instrumen fiskal Islam, seperti kharaj, 'usyur, jizyah, khums, dan zakat, telah dikodifikasi dan dikaji secara mendalam dalam literatur fiqh dan ekonomi Islam. Di antara pemikir Islam klasik yang paling berpengaruh dalam bidang kebijakan fiskal adalah Abu Yusuf, yang melalui karyanya al-Kharaj meletakkan dasar-dasar pemikiran perpajakan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umat.

Kajian terhadap relevansi pemikiran fiskal Islam, khususnya konsep pajak proporsional, dengan sistem perpajakan modern menjadi semakin penting seiring berkembangnya diskursus ekonomi Islam kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk: (1) mengklarifikasi definisi pajak proporsional dalam literatur perpajakan umum; (2) menelusuri konsep proporsionalitas dalam instrumen fiskal Islam klasik; (3) menganalisis pemikiran Abu Yusuf tentang muqāsamah sebagai model pajak proporsional; serta (4) mensintesis makna pajak proporsional dalam perspektif ekonomi Islam secara menyeluruh.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, meliputi artikel jurnal, prosiding seminar, dan dokumen ilmiah lainnya yang membahas konsep pajak proporsional, pemikiran Abu Yusuf, serta instrumen fiskal Islam klasik. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik dengan cara mendeskripsikan, mengklasifikasi, dan menginterpretasi data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Pajak Proporsional (Tarif Sebanding/Flat Tax)

Dalam literatur perpajakan, pajak proporsional (sering juga dijelaskan sebagai tarif sebanding) adalah tarif pajak dengan persentase yang konstan/tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak terutang bergerak sebanding dengan besarnya basis (misalnya penghasilan/pendapatan kena pajak) (Abdillah, 2022; Mubarok & Witro, 2022; Sheila, 2022). Dalam konteks ini, frasa "tarif tetap terlepas dari besarnya penghasilan" menunjuk pada tarif (rate) yang tetap, bukan "nominal pajak" yang tetap, karena nominal pajak akan berubah mengikuti perubahan basis (penghasilan) ketika tarifnya konstan (Abdillah, 2022; Mubarok & Witro, 2022; Sheila, 2022).

Konsep flat tax dalam pembahasan pajak penghasilan juga dijelaskan sebagai pengenaan pajak pada tingkat persentase yang sama di seluruh rentang pendapatan, sehingga tarif pajak marginal dan rata-rata berada pada tingkat yang sama (Hasan & Iman, 2019). Dengan demikian, dari sudut definisi ekonomi perpajakan, "pajak proporsional" identik dengan tarif tetap (rate tetap) atas basis yang berubah, bukan "pajak nominal tetap" (Mubarok & Witro, 2022; Sheila, 2022).

3.2 Terminologi Pajak dalam Kajian Islam dan Posisi Proporsionalitas dalam Fiskal Islam

Dalam beberapa tulisan yang merangkum sejarah dan konsep perpajakan Islam, istilah pajak dalam bahasa Arab sering dirujuk sebagai ḍarībah/dharibah, dengan makna dasar "mewajibkan, membebankan, atau menetapkan" (Amijaya & Sholikhin, 2022), dan dipakai untuk menunjuk pajak dalam pembahasan ekonomi Islam (Supriatna & Jubaedah, 2021). Dalam kajian fiskal Islam, sumber penerimaan negara umumnya dibahas melalui instrumen seperti zakat, kharaj (pajak bumi/tanah pertanian), usyur (pajak perdagangan/bea cukai), jizyah, ghanimah, dan khums, serta instrumen lain yang disebutkan dalam literatur terkait (Amrin et al., 2022; Gazali, 2019).

Di antara ciri yang kerap dinyatakan dalam ringkasan kebijakan fiskal Islam adalah penekanan pada pola pemungutan yang proporsional (dalam arti terkait produktivitas/hasil), dengan contoh yang sering dipakai ialah kharaj: besarnya pajak ditentukan dengan mempertimbangkan aspek produktivitas lahan seperti kesuburan tanah, metode irigasi, dan jenis tanaman (Amrin et al., 2022; Su'ud et al., 2024). Uraian lain juga menyatakan bahwa pajak yang mendekati Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam ekonomi Islam adalah kharaj, yang tarif/ukurannya ditetapkan berdasarkan produktivitas lahan (Wartoyo, 2019), sejalan dengan penekanan "proporsionalitas" pada faktor produktivitas dalam pembahasan kebijakan fiskal Islam (Amrin et al., 2022; Faisal et al., 2023; Su'ud et al., 2024).

3.3 Pajak Proporsional Menurut Pemikiran Abu Yusuf: Muqāsamah vs. Misāhah/Wazīfah

3.3.1 Definisi Misāhah (Pajak Tetap) dan Muqāsamah (Pajak Proporsional)

Dalam pembahasan Abu Yusuf (melalui karya yang merujuk pada gagasan dalam al-Kharaj), terdapat pembedaan yang eksplisit antara dua sistem pemungutan pajak, yaitu:

Pertama, misāhah, yakni sistem pemungutan pajak dengan besaran tertentu yang ditetapkan berdasarkan ukuran/luas tanah, tanpa menegaskan keterkaitan dengan hasil produksi. Dalam ringkasan lain, sistem ini dijelaskan sebagai metode penetapan tarif pajak tanah yang didasarkan pada ukuran dan luas lahan tanpa mempertimbangkan jenis/kesuburan tanah, sistem irigasi, dan tanaman yang ditanam (Nurhakiki & Alfianto, 2023; Raya, 2022).

Kedua, muqāsamah, yakni sistem pajak proporsional di mana negara mengambil pajak berdasarkan persentase dari hasil pertanian/hasil panen, bukan berdasarkan ukuran tanah (Azis et al., 2024; Nurhakiki & Alfianto, 2023; Raya, 2022).

Dengan kata lain, pada level konseptual, "pajak proporsional" dalam corak Abu Yusuf (muqāsamah) adalah pajak berbasis hasil (output-based) dengan pengenaan dalam bentuk persentase, sedangkan "pajak tetap" (misāhah/wazīfah) adalah pajak berbasis luas/ukuran tanah yang cenderung tidak sensitif terhadap variasi produktivitas (Azis et al., 2024; Nurhakiki & Alfianto, 2023; Raya, 2022).

3.3.2 Preferensi Abu Yusuf: Mengganti Pajak Tetap (Misāhah) menjadi Pajak Proporsional (Muqāsamah)

Sejumlah tulisan yang membahas Abu Yusuf menyatakan bahwa ia mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (misāhah/fixed tax) atas tanah menjadi pajak proporsional (muqāsamah/proportional tax) atas hasil pertanian (Azis et al., 2024; Murtadho, 2013; Raya, 2022). Argumen yang disorot adalah bahwa mempertahankan misāhah dapat memberatkan petani/pembayar pajak dan berdampak pada penerimaan publik (Raya, 2022), serta menimbulkan masalah ketika pajak ditetapkan "tetap" sementara kondisi harga komoditas dan hasil panen berfluktuasi. Misalnya, ketika harga komoditas rendah, pungutan bernilai tetap dapat terasa lebih membebani (Raya, 2022; Zunaidi, 2021).

Dalam literatur yang mengaitkan pandangan Abu Yusuf dengan perubahan kebijakan pajak modern, ditegaskan pula bahwa ia lebih menekankan pajak proporsional daripada pajak tetap, antara lain dengan alasan keterkaitan dengan dinamika harga/hasil (Ladiku et al., 2023; Zunaidi, 2021). Masih dalam kerangka yang sama, terdapat penilaian normatif bahwa pajak proporsional dipandang lebih tepat untuk menghindari kezaliman terhadap pembayar pajak oleh pemungut pajak (Ladiku et al., 2023; Zunaidi, 2021).

3.3.3 Bentuk Tarif dalam Muqāsamah: Persentase yang Dapat Berbeda Mengikuti Kondisi Produktivitas

Walaupun disebut "proporsional", ringkasan pemikiran Abu Yusuf juga memuat contoh bahwa persentase muqāsamah dapat berbeda mengikuti kondisi yang memengaruhi produktivitas, misalnya sistem irigasi. Contoh yang dikutip: tarif pajak musim panas 25%, tarif untuk lahan dengan irigasi buatan 30%, dan tarif untuk tanah yang diairi hujan alami 40% (Nurhakiki & Alfianto, 2023; Raya, 2022). Contoh ini konsisten dengan gagasan bahwa "proporsional" dalam tradisi ini mengacu pada pajak sebagai persentase dari hasil yang dapat disesuaikan dengan faktor produktivitas/biaya alamiah (misalnya irigasi), bukan sekadar satu tarif tunggal tanpa diferensiasi konteks (Amrin et al., 2022; Nurhakiki & Alfianto, 2023; Raya, 2022).

Karena itu, terdapat nuansa penting: "proporsional" di sini tidak selalu berarti "satu tarif persentase yang sama untuk semua objek", melainkan "mekanisme berbasis persentase dari hasil (output share)" yang dapat dibuat bertingkat menurut faktor produktivitas yang relevan (Amrin et al., 2022; Nurhakiki & Alfianto, 2023; Raya, 2022).

3.3.4 Prinsip Tata Kelola yang Mengiringi Pajak Proporsional: Pengawasan dan Orientasi Keadilan/Kemaslahatan

Dalam pembahasan Abu Yusuf, prinsip tata kelola pemungutan pajak juga ditekankan, khususnya pengawasan ketat terhadap pemungut pajak untuk menghindari penyelewengan seperti korupsi dan tindak penindasan (Murtadho, 2013; Wibowo, 2015). Literatur lain yang juga mengulas Abu Yusuf merangkum bahwa ia meletakkan dasar kebijakan fiskal yang berbasis keadilan dan maslahah, serta menekankan relasi sinergis antara otoritas pajak dan wajib pajak (Azis et al., 2024; Wibowo, 2015).

Pada level justifikasi normatif yang lebih umum, kajian tentang zakat–pajak juga mencatat bahwa ulama yang membolehkan pajak menautkannya dengan prinsip maslahah, dan menekankan pentingnya sistem pajak yang adil dan selaras dengan spirit Islam (Mustofa & Fata, 2015). Dalam kajian fiqh al-ḍarībah, kebijakan perpajakan diposisikan sebagai bagian dari mu'āmalah ijtihādiyyah di mana pemerintah berwenang menetapkan aturan pajak dengan berpegang pada prinsip kesejahteraan dan keadilan, dengan catatan agar pajak tidak menjadi beban yang dipersepsi menindas dan tidak diarahkan pada tujuan yang tidak bermoral (Syahar et al., 2024).

3.4 Contoh Instrumen Lain yang Menunjukkan Pola Proporsional dalam Fiskal Islam

3.4.1 Khums sebagai Pajak Proporsional (20%)

Beberapa tulisan menyatakan bahwa khums (seperlima) menunjukkan pola pajak proporsional karena dikenakan sebagai persentase tertentu dari harta rampasan perang, yakni 20% (Gazali, 2019). Dalam satu ringkasan kebijakan fiskal masa al-khilafah, disebutkan pula bahwa pengenaan 20% (khumus) menggambarkan sistem pajak proporsional, dan dikaitkan dengan pandangan Abu Ubaid bahwa khumus tidak hanya mencakup hasil perang tetapi juga barang tambang dan barang temuan lainnya (Gazali, 2019).

Namun, literatur historis fiskal Islam juga mencatat adanya perbedaan pendapat di antara ulama Sunni dan Syiah terkait interpretasi frasa "ghanimtum min syai'" dalam ayat yang menjadi rujukan khums, sehingga cakupan objeknya memiliki ruang perbedaan penafsiran (Moeljono & Holle, 2023). Dengan demikian, "proporsionalitas" (20%) sebagai tarif disebut tegas, tetapi diskusi mengenai objek dan penafsirannya tidak sepenuhnya tunggal dalam tradisi keilmuan (Gazali, 2019; Moeljono & Holle, 2023).

3.4.2 Kharaj yang Dikaitkan pada Produktivitas Lahan

Instrumen kharaj juga secara eksplisit dihubungkan dengan prinsip produktivitas: ukuran/tarif pajak ditetapkan berdasarkan produktivitas lahan (Wartoyo, 2019). Penegasan ini konsisten dengan ringkasan kebijakan fiskal Islam yang menyebut pajak proporsional dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas, dengan contoh kharaj yang mempertimbangkan kesuburan tanah, metode irigasi, dan jenis tanaman (Amrin et al., 2022; Su'ud et al., 2024).

3.4.3 'Usyur sebagai Pungutan Berbasis Persentase

Dalam ringkasan "modernisasi pajak" yang merujuk Abu Yusuf, 'usyur dijelaskan sebagai pajak perdagangan/cukai dengan ketentuan persentase tertentu: untuk Muslim 2,5%, untuk dhimmi 5%, dan untuk harbi 10% apabila mencapai nilai minimum tertentu, yakni tidak kurang dari 200 dirham (Asranita & Badriyah, 2023). Walaupun struktur tarifnya dapat berbeda menurut kategori subjek, karakter kuncinya tetap berupa tarif persentase atas nilai barang dagangan (bukan nominal tetap), sehingga secara mekanisme ia merepresentasikan pemungutan "proporsional" dalam arti tarif berbasis persentase (Asranita & Badriyah, 2023; Raya, 2022).

________________________________________

4. Sintesis: Makna Pajak Proporsional Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, "pajak proporsional menurut ekonomi Islam" dapat dirumuskan sebagai mekanisme pajak yang: (i) ditarik sebagai persentase (rate) atas basis ekonomi yang relevan (hasil panen, nilai barang dagangan, atau objek lain) sehingga jumlah pajak bergerak sebanding dengan basisnya (Asranita & Badriyah, 2023; Raya, 2022); dan/atau (ii) dikaitkan dengan produktivitas sehingga beban pajak lebih selaras dengan realitas kemampuan produksi/hasil, misalnya kharaj yang mempertimbangkan faktor produktivitas (Amrin et al., 2022; Su'ud et al., 2024; Wartoyo, 2019).

Rumusan ini juga memperlihatkan dua lapis makna "proporsional": pertama, sejalan dengan definisi umum pajak proporsional sebagai tarif tetap (persentase konstan) terhadap basis (Mubarok & Witro, 2022; Sheila, 2022); kedua, sejalan dengan corak fikih-siyasah Abu Yusuf yang menekankan peralihan dari pajak "tetap" berbasis luas tanah (misāhah) ke pajak berbasis hasil (muqāsamah) yang dapat didiferensiasi menurut faktor produktivitas, misalnya irigasi (Nurhakiki & Alfianto, 2023; Raya, 2022). Di atas semuanya, justifikasi kebijakan pajak dalam perspektif Islam, sebagaimana dirangkum dalam kajian fiqh al-ḍarībah dan zakat–pajak, dikaitkan dengan keadilan dan kemaslahatan serta tata kelola yang mencegah penindasan dan penyelewengan (Murtadho, 2013; Mustofa & Fata, 2015; Syahar et al., 2024).

________________________________________

5. Penutup

Kajian ini menegaskan bahwa konsep pajak proporsional dalam perspektif ekonomi Islam memiliki kedalaman makna yang melampaui sekadar definisi teknis berupa tarif persentase yang tetap. Pemikiran Abu Yusuf melalui konsep muqāsamah menunjukkan bahwa proporsionalitas dalam tradisi fiskal Islam pada hakikatnya berakar pada prinsip keadilan substantif, di mana beban pajak harus mencerminkan kemampuan riil dan hasil nyata dari pembayar pajak. Instrumen-instrumen fiskal klasik seperti kharaj, khums, dan 'usyur secara konsisten menampilkan pola proporsionalitas yang berbasis produktivitas dan hasil, bukan sekadar luas atau ukuran nominal.

Temuan ini relevan bagi pengembangan kebijakan fiskal kontemporer, khususnya dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakannya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip fiskal Islam ini dalam kerangka regulasi perpajakan modern secara lebih komprehensif.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, R. (2022). Konsep pemikiran Abu Yusuf dalam manajemen keuangan negara. Sebi Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(1), 40–51. https://doi.org/10.37567/sebi.v4i1.1285

Amijaya, R. N. F., & Sholikhin, M. Y. (2022). Analisis perubahan kebijakan pajak di negara GCC dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(2), 188. https://doi.org/10.29300/ba.v7i2.8033

Amrin, A., Khairusoalihin, K., & Muthoifin, M. (2022). Tax modernization in Indonesia: Study of Abu Yusuf's thinking on taxation in the book of al-Kharaj. Profetika Jurnal Studi Islam, 30–42. https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16792

Asranita, A., & Badriyah, S. M. (2023). Reduction of BPHTB rates: Legal protection strategy for the economically disadvantaged community. Sign Jurnal Hukum, 5(1), 59–73. https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.264

Azis, F., Syahar, S. M., Fortuna, D. A. K., Humaerah, S., & Nawir, F. D. A. (2024). Perspektif tradisi Islam terhadap konsep pajak. Indonesian Journal of Taxation and Accounting, 35–47. https://doi.org/10.61220/ijota.v2i1.248

Faisal, F., Mukhlis, M., Jamaluddin, J., Manfarisyah, M., & Maghfirah, F. (2023). Strengthening zakat rules in Indonesia: A legal study of the law on the government of Aceh. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(1), 126. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.13993

Gazali, M. (2019). Defisit anggaran utang negara dan optimalisasi zakat dalam APBN gagasan ekonomi Islam. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, 2. https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5770

Hasan, F. A. A., & Iman, R. Q. (2019). Instrumen pajak dalam kebijakan fiskal perspektif ekonomi Islam (tinjauan kritis terhadap penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2017). Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 165–190. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4858

Ladiku, N. W. D., Gusnasary, Nur, A. F. A., & Fadhilatunisa, D. (2023). Analisis konsekuensi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap minuman beralkohol dalam perspektif ekonomi Islam. Indonesian Journal of Taxation and Accounting, 25–32. https://doi.org/10.61220/ijota.v1i1.2023b3

Moeljono, M., & Holle, M. H. (2023). Perspektif ajaran Islam dalam praktik penghindaran pajak. Amal Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1). https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5482

Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Al-Syaibani dengan kebijakan ekonomi di Indonesia. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 1. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389

Murtadho, A. (2013). Konsep fiskal Islam dalam perspektif historis. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 33–50. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759

Mustofa, M., & Fata, K. (2015). Zakat and tax; from the synergy to optimization. Al-Ulum, 15(1), 43. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.171

Nurhakiki, & Alfianto, A. N. (2023). Penerapan pajak dan zakat di negara Thailand. Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 6(2), 202–209. https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4601

Raya, F. (2022). Collection of taxes by hostage-taking on Islamic law perspective. Muamalatuna, 14(1), 89–110. https://doi.org/10.37035/mua.v14i1.6507

Sheila, A. D. P. (2022). Pajak menurut Abu Yusuf. https://doi.org/10.31219/osf.io/truds

Supriatna, S., & Jubaedah, D. (2021). Kebijakan fiskal masa al-khilafah al-Islamiyah. Asy-Syari'ah, 22(2), 291–312. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9116

Su'ud, A., Putri, D., & Tjaraka, H. (2024). A study of the relevance of the concepts of taxes in Islam (Abu Yusuf's philosophy perspective). Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, 10(1), 51–84. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.6554

Syahar, S. M., Fortuna, D., Humaerah, S., & Nawir, F. D. A. (2024). An idea of taxation: The perspective of the Islamic tradition. Indonesian Journal of Taxation and Accounting, 98–108. https://doi.org/10.61220/ijota.v2i2.27

Wartoyo, W. (2019). Sistem regulasi dan kebijakan perpajakan di Indonesia perspektif ekonomi Islam. Profit Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 71–97. https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.541

Wibowo, D. (2015). Pengaruh pendapatan per kapita, economic growth rate, economic structure, dan tax rate terhadap tax ratio pada negara-negara OECD dan Indonesia. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 11(1), 45. https://doi.org/10.19184/jauj.v11i1.1260

Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf dan pajak (konsep dalam kitab al-Kharaj dan relevansinya dalam ekonomi saat ini). Fenomena, 20(1), 61–76. https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49