01060 - Utang Publik dalam Perspektif Ekonomi Islam: Definisi, Klasifikasi, dan Implikasi Syariah terhadap Outstanding Debt Pemerintah Indonesia

Abstrak

Outstanding debt (utang publik/luar negeri) merupakan stok kewajiban utang pemerintah yang belum terlunasi, mencakup kewajiban domestik dan eksternal sebagai konsekuensi dari postur APBN yang defisit. Artikel ini bertujuan mengkaji definisi, klasifikasi, dan implikasi syariah terhadap outstanding debt pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) terhadap berbagai sumber ilmiah terkait kebijakan utang, instrumen pembiayaan negara, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan stok utang negara tidak otomatis dilarang dalam ekonomi Islam, namun legitimasi syariahnya sangat ditentukan oleh tiga kriteria utama: (i) terbebas dari unsur riba/bunga; (ii) berorientasi pada kepentingan publik dengan antisipasi kemampuan pembayaran; dan (iii) tata kelola yang kuat melalui pengawasan, transparansi, dan disiplin fiskal. Implikasi praktis dari kajian ini adalah dorongan untuk mengarahkan pembiayaan negara pada instrumen yang lebih sesuai syariah seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/sukuk, serta pengembangan alternatif non-utang melalui wakaf, zakat, dan skema kemitraan syariah.

Kata kunci: outstanding debt, utang publik, ekonomi Islam, sukuk, SBSN, fiskal syariah

________________________________________

Abstract

Outstanding debt (public/external debt) refers to the stock of government debt obligations that remain unpaid, encompassing both domestic and external liabilities arising as a consequence of a deficit state budget. This article aims to examine the definition, classification, and Shariah implications of government outstanding debt from an Islamic economics perspective. The method employed is a literature review of scientific sources pertaining to debt policy, state financing instruments, and Islamic economic principles. The findings indicate that the existence of a government debt stock is not automatically prohibited in Islamic economics; however, its Shariah legitimacy is primarily determined by three criteria: (i) freedom from riba/interest elements; (ii) orientation toward public interest with anticipation of repayment capacity; and (iii) robust governance through oversight, transparency, and fiscal discipline. The practical implication of this study is the encouragement to direct state financing toward more Shariah-compliant instruments such as Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/sukuk, alongside the development of non-debt alternatives through waqf, zakat, and Islamic partnership schemes.

Keywords: outstanding debt, public debt, Islamic economics, sukuk, SBSN, Islamic fiscal policy

________________________________________

1. Pendahuluan

Pengelolaan utang negara merupakan salah satu aspek krusial dalam kebijakan fiskal modern. Dalam konteks Indonesia, outstanding debt atau utang yang masih beredar menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan kondisi kesehatan fiskal pemerintah sekaligus menggambarkan akumulasi kewajiban pembiayaan jangka panjang. Seiring dengan meningkatnya peran ekonomi Islam dalam wacana kebijakan publik, pertanyaan mengenai legitimasi syariah atas praktik utang negara menjadi semakin relevan untuk dikaji secara akademis.

Artikel ini disusun untuk memberikan kerangka konseptual yang komprehensif mengenai outstanding debt dalam perspektsi ekonomi Islam, mulai dari definisi operasional, komponen dan klasifikasi, prinsip-prinsip Islam yang berlaku, hingga alternatif kebijakan yang lebih selaras dengan nilai-nilai syariah. Pembahasan disandarkan pada berbagai kajian ilmiah yang telah dipublikasikan dan merujuk pada kerangka kebijakan utang pemerintah Indonesia.

________________________________________

2. Definisi Outstanding Debt (Utang Publik/Luar Negeri) dalam Konteks Fiskal

Dalam konteks keuangan negara, outstanding debt (utang yang masih beredar/belum dilunasi) dapat dipahami sebagai stok (jumlah) kewajiban utang pemerintah yang masih ada pada suatu titik waktu, yang mencakup kewajiban domestik dan eksternal dari public debtors seperti pemerintah pusat dan entitas publik terkait sebagaimana definisi utang negara yang dirujuk dari World Bank dalam kajian portofolio utang Pemerintah Indonesia (Sholikha et al., 2023). Istilah "utang publik" juga digunakan bergantian dengan sovereign debt, dan pada praktiknya dibedakan dari utang pemerintah pusat (government debt) yang merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada pemberi pinjaman di dalam maupun luar negeri (Kurniawan & Rahman, 2019). Dalam kerangka ini, outstanding debt berfungsi sebagai ukuran "stok utang" yang terkait dengan beban layanan utang (pembayaran pokok dan/atau imbal hasil) yang harus dipenuhi negara.

Secara kebijakan, utang—dan karenanya outstanding debt—diposisikan sebagai konsekuensi dari postur APBN yang defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja), dan dalam praktiknya utang juga dapat digunakan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing) (Gazali, 2019). Dengan demikian, outstanding debt tidak hanya mencerminkan keputusan pembiayaan defisit pada periode berjalan, tetapi juga akumulasi kewajiban masa lalu yang tetap memerlukan pengelolaan melalui strategi pembiayaan dan manajemen risiko (Gazali, 2019).

________________________________________

3. Komponen dan Klasifikasi Utang Pemerintah yang Membentuk Outstanding Debt

3.1 Utang Publik vs. Utang Swasta

Literatur kebijakan utang menegaskan pembedaan ruang lingkup utang antara utang pemerintah/negara dan utang swasta (private debt) (Gunawan, 2023). Pembedaan ini penting karena outstanding debt yang dimaksud dalam indikator utang publik merujuk pada kewajiban yang menjadi tanggung jawab negara (pusat/daerah) dalam kerangka pengelolaan keuangan negara (Gunawan, 2023; Kurniawan & Rahman, 2019).

3.2 Utang Dalam Negeri vs. Utang Luar Negeri

Kajian ekonomi Islam tentang praktik kebijakan utang Indonesia menjelaskan bahwa utang dalam negeri adalah utang yang diterbitkan di dalam negeri dan bersumber dari penduduk/aktor domestik yang wajib dibayarkan kembali oleh pemerintah (Muhammad et al., 2017). Sementara itu, utang luar negeri (pinjaman luar negeri) dipahami sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemberi pinjaman luar negeri dan harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu (Gunawan, 2023). Karena outstanding debt adalah stok utang yang belum dilunasi, maka ia dapat tersusun dari kombinasi utang dalam negeri dan utang luar negeri yang sama-sama menimbulkan kewajiban layanan utang pada APBN.

3.3 Instrumen Pembentuk Utang: Pinjaman dan Surat Berharga

Sumber pembiayaan pemerintah dapat berasal dari pinjaman (dalam negeri dan luar negeri) serta Surat Berharga Negara (SBN) (Nuralia & Andrianto, 2021). SBN sendiri mencakup Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara (Nuralia & Andrianto, 2021). SUN didefinisikan sebagai surat berharga berbentuk utang yang pembayaran bunga/imbalan dan pokoknya dijamin oleh pemerintah, serta digunakan untuk membiayai APBN dan menutup defisit kas jangka pendek. Sejalan dengan itu, kajian pasar obligasi pemerintah selama pandemi juga menegaskan tujuan penerbitan SUN untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang nasional, dengan pembayaran pokok dan kupon (bunga) dijamin pemerintah (Subagiyo & Budiman, 2020). Dalam perspektif kebijakan pembiayaan, akumulasi pinjaman dan/atau SBN yang belum jatuh tempo/belum dibayar menjadi bagian dari outstanding debt pemerintah (Nuralia & Andrianto, 2021; Subagiyo & Budiman, 2020).

3.4 Klasifikasi Tambahan: Reproductive Debt vs. Dead Weight Debt

Sejumlah kajian—termasuk yang membahas perspektif ekonomi Islam atas utang negara—mengklasifikasikan utang menjadi reproductive debt (utang yang dijamin sepenuhnya oleh kekayaan negara debitur) dan dead weight debt (utang tanpa jaminan kekayaan). Klasifikasi ini relevan bagi pembacaan outstanding debt dalam ekonomi Islam karena menyoroti dimensi kehati-hatian (prudence) dan struktur jaminan/penopang atas kewajiban negara yang sedang berjalan.

________________________________________

4. Prinsip Ekonomi Islam dalam Menilai Outstanding Debt Negara

4.1 Utang pada Dasarnya Tidak Dilarang, tetapi Dibatasi oleh Prinsip Syariah

Berbagai kajian menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang transaksi utang, termasuk dalam konteks bernegara, selama mekanisme dan akadnya selaras dengan norma dan nilai Islam (Muhammad et al., 2017). Namun, kebolehan tersebut dibatasi secara tegas: utang menjadi tidak dapat diterima ketika menggunakan instrumen berbasis bunga karena bunga diposisikan sebagai riba yang dilarang (Muhammad et al., 2017). Karena itu, ketika outstanding debt negara mengandung komponen kewajiban berbasis bunga, maka problem syariahnya bukan pada "adanya stok kewajiban (outstanding)", melainkan pada struktur akad dan imbalan yang melekat pada kewajiban tersebut (Muhammad et al., 2017).

Penekanan ini juga muncul dalam pembahasan pembiayaan syariah: ekonomi Islam menolak riba dan Nabi menganjurkan untuk tidak mengambil utang; karena itu, pembiayaan Islam cenderung menekankan basis equity-based dan memandang praktik over leverage sebagai tidak sejalan dengan karakteristik pembiayaan Islam. Dengan demikian, outstanding debt dalam ekonomi Islam diperlakukan sebagai instrumen yang mungkin diperlukan, tetapi perlu dibatasi dan dikelola agar tidak menjadi kebiasaan yang menciptakan kerentanan fiskal dan penyimpangan syariah.

4.2 Utang Negara Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik dan Kemampuan Membayar

Kajian tentang utang negara dalam perspektif Islam mengutip pandangan Al-Ghazali bahwa pinjaman publik harus dikaitkan dengan kepentingan sektor publik, serta dibolehkan dengan syarat negara mengantisipasi pendapatan masa depan untuk membayar utang tersebut. Pada level operasional kebijakan, literatur utang luar negeri juga menyatakan bahwa secara teoretik utang luar negeri perlu disesuaikan dengan kapasitas negara untuk membayar utang (state debt capacity) melalui kebijakan dan prosedur pembatasan penerbitan utang sesuai batas yang ditetapkan (Gunawan, 2023). Dengan demikian, ukuran outstanding debt yang besar bukan hanya isu akuntansi, tetapi juga menyangkut intertemporal constraint—bagaimana kewajiban saat ini menuntut kapasitas pembayaran dari pendapatan negara di masa depan.

Selaras dengan itu, literatur pengelolaan fiskal Indonesia mencatat keberadaan kaidah fiskal yang mengikat: defisit maksimal 3% terhadap PDB dan outstanding utang maksimal 60% terhadap PDB (Gazali, 2019). Walaupun kaidah ini merupakan perangkat fiskal positif (kebijakan negara), keberadaannya relevan bagi ekonomi Islam sebagai instrumen kehati-hatian untuk menahan akumulasi outstanding debt agar tidak melemahkan kemampuan negara menunaikan kewajiban dan memenuhi maslahat publik (Gazali, 2019).

4.3 Perbedaan Pendapat Ulama/Ekonom Islam tentang Utang Luar Negeri

Literatur yang mengulas utang luar negeri dalam perspektif ekonomi Islam mengakui adanya dua arus pandangan: (i) pandangan yang melarang negara-negara Islam melakukan pembiayaan defisit melalui utang (dikaitkan dengan fase awal pemerintahan Islam), dan (ii) pandangan yang memperbolehkan anggaran defisit modern dengan cara berutang untuk menutup kekurangan modal (Gunawan, 2023). Dalam bahasan ekonomi Islam kontemporer, sebagian tokoh memperbolehkan utang luar negeri dengan syarat bebas bunga/riba, termasuk pinjaman dari lembaga atau negara non-Muslim selama tidak membebankan bunga. Di sisi lain, terdapat argumen yang menilai praktik utang luar negeri tidak sesuai ajaran Islam karena umumnya mengandung riba dan dapat menjadi beban berat bagi negara debitur, sehingga dinyatakan sebaiknya negara Islam tidak memiliki utang luar negeri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penilaian atas outstanding external debt dalam ekonomi Islam sangat bergantung pada (a) ada/tidaknya riba dalam struktur utang dan (b) konsekuensi kemudaratan publik yang ditimbulkannya (Gunawan, 2023).

________________________________________

5. Implikasi Syariah terhadap Komposisi Outstanding Debt: Obligasi (SUN) vs. Sukuk (SBSN)

5.1 Problematika Obligasi Berbunga dalam Perspektif Syariah

Dalam pasar modal, obligasi dipahami sebagai "efek bersifat utang" (debt security) (Abubakar & Handayani, 2017). Namun, artikel yang membandingkan obligasi dan sukuk menegaskan bahwa karena obligasi adalah surat utang-piutang, maka dalam Islam utang-piutang tidak diperbolehkan memiliki nilai keuntungan; jika telah diperjanjikan membayar sejumlah tertentu, yang dibayar adalah sesuai nominal yang diperjanjikan tanpa tambahan keuntungan (Abubakar & Handayani, 2017). Hal ini bersinggungan dengan posisi SUN sebagai surat berharga berbentuk utang dengan pembayaran bunga dan pokok yang dijamin pemerintah (Subagiyo & Budiman, 2020), sehingga dari sudut ekonomi Islam, komponen bunga pada instrumen utang publik menjadi isu utama kesyariahannya (Muhammad et al., 2017; Abubakar & Handayani, 2017).

Lebih luas, kajian kesiapan infrastruktur hukum sukuk juga menempatkan filosofi ekonomi Islam sebagai sistem yang menjauhi eksploitasi serta melarang penjualan utang dan transaksi spekulatif/objek tidak jelas, sambil menawarkan instrumen finansial yang dinilai lebih aman (Makhlani, 2015). Dengan demikian, bila outstanding debt negara didominasi instrumen berbunga dan/atau praktik yang bertentangan dengan prinsip ini, maka persoalannya tidak hanya fiskal tetapi juga normatif (kepatuhan syariah) (Makhlani, 2015; Muhammad et al., 2017).

5.2 Sukuk/SBSN sebagai Pendekatan Pembiayaan yang Diharapkan Lebih Selaras Syariah

SBSN (Sukuk Negara) dipahami sebagai surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah. Kajian strategi pembiayaan APBN menegaskan pembeda dasar SUN vs. SBSN: SUN memiliki sistem bunga konvensional, sedangkan SBSN menggunakan prinsip syariah dan menghindari riba melalui akad syariah (misalnya ijarah, wakaf, musyarakah) (Nuralia & Andrianto, 2021). Artikel pasar modal juga menegaskan bahwa sukuk bukan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas aset/proyek (Abubakar & Handayani, 2017). Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, pergeseran komposisi outstanding debt dari instrumen berbunga menuju SBSN/sukuk dipahami sebagai upaya mengurangi unsur ribawi dan meningkatkan kesesuaian pembiayaan negara dengan prinsip syariah (Abubakar & Handayani, 2017; Nuralia & Andrianto, 2021).

Dalam praktik Indonesia, sovereign sukuk juga diterbitkan untuk membiayai proyek infrastruktur yang dialokasikan dalam APBN serta dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran. Selain itu, penerbitan Project Based Sukuk (PBS) secara khusus ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur dan dipandang memperlihatkan pertumbuhan anggaran serta minat investor terhadap instrumen berbasis konsep syariah, yang dinilai dapat mengurangi konsep riba yang beredar di pasar modal. Kajian lain menilai PBS sebagai langkah awal transparansi pemanfaatan utang karena keterkaitan langsung proyek dengan sumber pembiayaan memberi informasi yang lebih jelas kepada publik tentang penggunaan pembiayaan tersebut (Irfansyah, 2023; Nuralia & Andrianto, 2021).

________________________________________

6. Tata Kelola (Governance) dan Risiko Outstanding Debt Menurut Ekonomi Islam

6.1 Risiko "Jebakan Utang" dan Beban Layanan Utang

Kajian kebijakan utang dalam tinjauan ekonomi Islam mencatat adanya peringatan ekonom mengenai efek jebakan utang (debt trap) karena jumlah utang yang meningkat dapat memberatkan anggaran negara dalam pembayaran utang dan bunga (Muhammad et al., 2017). Literatur strategi pengurangan defisit juga menyebut lemahnya manajemen utang luar negeri dapat menyeret negara ke debt trap dan memperparah krisis ekonomi. Selain itu, kajian transparansi fiskal menekankan bahwa utang yang sangat besar akan menyebabkan kewajiban pembayaran bunga dan pokok (debt service obligations) yang membatasi fleksibilitas fiskal pemerintah. Karena ekonomi Islam menekankan kemaslahatan publik dan pencegahan mudarat, risiko-risiko ini menjadi relevan dalam menilai apakah tingkat outstanding debt masih dapat dibenarkan secara syariah dan kebijakan (Muhammad et al., 2017).

6.2 Kebutuhan Pengawasan untuk Mencegah Intervensi Politik dan Korupsi

Studi tentang model pengawasan penggunaan pinjaman luar negeri menegaskan bahwa pengawasan utang luar negeri diperlukan untuk: (i) menjamin tidak ada tendensi politik yang mengintervensi kebijakan negara; (ii) memastikan utang digunakan sesuai tujuan dan tepat sasaran; dan (iii) menjamin tidak ada penyelewengan/korupsi dalam penggunaan utang. Studi yang sama juga menyatakan pembiayaan APBN melalui utang merupakan praktik lazim dan merupakan konsekuensi dari postur APBN defisit, sehingga pengawasan menjadi prasyarat tata kelola agar utang tidak menyimpang dari tujuan publik. Dalam kerangka ekonomi Islam yang menolak eksploitasi dan menuntut mekanisme yang adil, argumen pengawasan ini menguatkan tuntutan accountability dan integritas dalam pengelolaan outstanding debt (Makhlani, 2015).

6.3 Transparansi Risiko Fiskal dan Disiplin Kebijakan

Praktik pengungkapan risiko fiskal dipandang penting untuk meningkatkan kesadaran (awareness) bahaya risiko tersembunyi dan membantu otoritas fiskal merespons ancaman terhadap ekonomi nasional. Kajian MTFF Indonesia menekankan keberadaan aturan defisit dan batas outstanding utang terhadap PDB sebagai bagian dari kaidah fiskal (Gazali, 2019). Dalam perspektif pengelolaan utang, studi ketangguhan APBN menegaskan bahwa utang sebagai konsekuensi defisit perlu dikelola dengan hati-hati, termasuk pengelolaan risiko fiskal secara komprehensif untuk menjaga solvabilitas. Seluruh aspek ini koheren dengan tuntutan ekonomi Islam agar kebijakan utang negara tidak menimbulkan ketidakadilan antargenerasi dan tetap berada dalam koridor kemaslahatan serta kemampuan pembayaran.

________________________________________

7. Alternatif Kebijakan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam membuka ruang alternatif pembiayaan selain memperbesar stok utang. Pertama, kajian kebijakan utang menyoroti wakaf sebagai salah satu alternatif sumber keuangan selain utang, dipahami sebagai sedekah jariah yang manfaatnya bersifat publik dan abadi (Muhammad et al., 2017). Kedua, studi tentang defisit APBN dan utang negara menyatakan zakat dapat digunakan untuk menutup defisit APBN, namun dibatasi hanya untuk asnaf tertentu (fakir, miskin, fisabilillah, dan amil). Ketiga, bentuk kerja sama yang diperkenankan syariat seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah dapat dikembangkan sebagai external financing anggaran negara, yang pada prinsipnya lebih bersifat flow creating equity dibanding flow creating debt, dan disebut telah banyak diimplementasikan oleh lembaga keuangan internasional seperti Islamic Development Bank (IDB). Dengan demikian, dari sudut ekonomi Islam, pengendalian outstanding debt tidak hanya melalui pembatasan dan kehati-hatian, tetapi juga melalui diversifikasi sumber pembiayaan yang lebih mendekati prinsip bagi hasil/berbasis aset dan instrumen sosial Islam (Muhammad et al., 2017).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang tersedia, outstanding debt (utang publik/luar negeri) dapat dirumuskan sebagai stok kewajiban utang pemerintah yang masih berjalan (belum selesai dilunasi) yang mencakup utang domestik dan eksternal, yang umumnya muncul sebagai konsekuensi defisit APBN dan dapat pula terkait pembiayaan ulang utang jatuh tempo (Sholikha et al., 2023). Dalam ekonomi Islam, keberadaan stok utang tersebut tidak otomatis terlarang, tetapi legitimasi syariahnya sangat ditentukan oleh: (i) terbebas dari riba/bunga (Muhammad et al., 2017); (ii) orientasi pada kepentingan publik serta adanya antisipasi pendapatan untuk membayar; dan (iii) tata kelola yang kuat melalui pengawasan, transparansi, dan disiplin fiskal agar utang tidak menjadi sumber mudarat seperti debt trap atau penyelewengan (Muhammad et al., 2017).

Implikasi praktisnya adalah dorongan untuk mengarahkan pembiayaan negara pada instrumen yang lebih sesuai syariah seperti SBSN/sukuk (dibedakan dari SUN berbunga) serta mengembangkan alternatif non-utang (wakaf, zakat terbatas, dan skema kemitraan syariah) untuk mengurangi ketergantungan pada kenaikan outstanding debt (Abubakar & Handayani, 2017; Muhammad et al., 2017; Nuralia & Andrianto, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348

Gazali, M. (2019). Defisit anggaran utang negara dan optimalisasi zakat dalam APBN gagasan ekonomi Islam. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, 2. https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5770

Gunawan, S. (2023). Kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/tfker

Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian sengketa pasar modal dalam memberikan referensi perencanaan investasi saham sebagai bagian dari perlindungan terhadap investor dalam perspektif hukum Indonesia melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(12), 1224–1240. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i12.715

Kurniawan, T., & Rahman, A. A. (2019). Project based sukuk (PBS) and its implementation in economic development in Indonesia. Al-Adalah, 16(1), 41–66. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3988

Makhlani, M. (2015). Overview atas transparansi fiskal dalam perspektif risiko: Suatu komparatif dan studi literatur. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 13(1), 11–31. https://doi.org/10.31685/kek.v13i1.86

Muhammad, T. R., Widiastuti, T., & Cahyono, E. F. (2017). The influence of conventional and Islamic monetary instruments on gross domestic product: An empirical investigation on Indonesia. Journal of Islamic Financial Studies, 03(02), 114–135. https://doi.org/10.12785/jifs/030205

Nuralia, N., & Andrianto, N. (2021). Dominasi peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi nasional di masa COVID-19. Majalah Hukum Nasional, 51(1), 95–106. https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.136

Sholikha, A., Wulandari, S. F., Khairunnisa, N., & Rohim, A. N. (2023). Praktik kebijakan utang dalam negeri dan luar negeri Indonesia dalam tinjauan ekonomi Islam. Islamic Economics and Business Review, 2(2). https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6005

Subagiyo, R., & Budiman, A. (2020). Analisis komparatif indikator penerapan utang luar negeri Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 82. https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2811