01057 - Normal Profit dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sintesis Konseptual dan Implikasi Normatif

Abstrak

This article examines the concept of "normal profit" — defined as the minimum level of profit required for a business actor to remain viable in an industry — within the framework of Islamic economics. Through a conceptual synthesis of literature on Islamic finance and economics, this article argues that normal profit in Islamic economics is most coherently understood as the minimum halal profit that is sufficient to sustain operational continuity, derived from permissible real-sector activities, and free from riba-based structures or exploitative mechanisms. Three main pillars underpin this formulation: first, profit must be grounded in ʿiwadh (counter-value) comprising risk, cost, effort, and liability; second, profit must be determined ex post in accordance with actual business performance rather than guaranteed ex ante as in interest-based returns; and third, profit must be consistent with the principles of justice (ʿadl), removal of hardship (raf' al-haraj), and the broader objectives of maqasid al-shari'ah. The article further identifies normative criteria for evaluating minimum profit within an Islamic framework and discusses practical implications for operationalizing the concept without replicating the logic of interest or exploitation. The findings suggest that normal profit in Islamic economics is best understood as a viability threshold constrained by shari'ah principles, not a fixed numerical target.

Kata kunci: normal profit, Islamic economics, riba, ʿiwadh, maqasid al-shari'ah, halal profit

________________________________________

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Artikel ini mengkaji konsep "normal profit" — didefinisikan sebagai tingkat keuntungan minimum yang diperlukan agar pelaku usaha tetap bertahan di industri — dalam kerangka ekonomi Islam. Melalui sintesis konseptual atas literatur ekonomi dan keuangan Islam, artikel ini berargumen bahwa normal profit dalam ekonomi Islam paling tepat dipahami sebagai keuntungan halal minimum yang cukup untuk menopang keberlanjutan operasional, diperoleh dari aktivitas sektor riil yang diperbolehkan, serta bebas dari struktur berbasis riba atau mekanisme eksploitatif. Tiga pilar utama menopang rumusan ini: pertama, profit harus berpijak pada ʿiwadh (counter-value) yang mencakup risiko, biaya, usaha, dan tanggung jawab; kedua, profit harus ditentukan secara ex post sesuai kinerja usaha riil, bukan dijamin ex ante sebagaimana return berbasis bunga; dan ketiga, profit harus konsisten dengan prinsip keadilan (ʿadl), penghilangan kesulitan (raf' al-haraj), serta tujuan maqasid al-shari'ah yang lebih luas. Artikel ini selanjutnya mengidentifikasi kriteria normatif untuk menilai profit minimum dalam kerangka Islam dan mendiskusikan implikasi praktis operasionalisasi konsep tersebut tanpa mereplikasi logika bunga atau eksploitasi. Temuan menunjukkan bahwa normal profit dalam ekonomi Islam lebih tepat dipahami sebagai ambang kelayakan yang dibatasi oleh prinsip syariah, bukan target numerik yang pasti.

Kata kunci: normal profit, ekonomi Islam, riba, ʿiwadh, maqasid al-shari'ah, keuntungan halal

________________________________________

1. Pendahuluan

Konsep normal profit dalam mikroekonomi konvensional merujuk pada tingkat keuntungan minimum yang diperlukan agar pelaku usaha tetap bertahan (survive) dalam suatu industri. Konsep ini lazim digunakan sebagai ambang batas kelayakan usaha dalam analisis pasar kompetitif. Namun, bagaimana konsep ini dipahami dan dioperasionalisasikan dalam kerangka ekonomi Islam? Pertanyaan ini penting mengingat ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip normatif yang khas, terutama menyangkut hubungan antara profit, risiko, keadilan, dan larangan riba.

Dalam kerangka ekonomi Islam, pembahasan mengenai "keuntungan minimum untuk bertahan" tidak dapat dipisahkan dari dua gagasan kunci: (i) keuntungan (ribh) dari aktivitas riil yang halal adalah dibolehkan, dan (ii) riba — dipahami secara luas sebagai usury/interest — dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi (Bello, 2018; Shamsudin et al., 2015). Al-Qur'an diposisikan sebagai landasan normatif bahwa Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba — sering dirujuk pada Q.2:275 — yang kemudian menjadi basis etik agar keuntungan diperoleh melalui aktivitas bisnis yang sah, yakni jual-beli, sewa, dan investasi produktif, bukan dari profit on loan yang mengunci keuntungan tanpa partisipasi risiko (Shamsudin et al., 2015; الدين, 2012).

Dengan demikian, normal profit dalam ekonomi Islam paling koheren jika dipahami sebagai "keuntungan halal minimum" yang menjaga kelangsungan usaha tanpa melanggar larangan riba serta tetap berada dalam batas keadilan (ʿadl), kewajaran, dan non-eksploitasi yang sejalan dengan maqasid al-shari'ah (Bello, 2018; Farooq, 2012; Suzuki & Miah, 2020). Literatur ekonomi dan keuangan Islam juga menekankan bahwa pencarian profit harus berjalan bersama keadilan dan fairness, sehingga orientasi profit-maximization semata dinilai tidak memadai sebagai satu-satunya kompas perilaku institusi atau aktivitas ekonomi Islami (Farooq, 2012; Suzuki & Miah, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk mensintesiskan gagasan-gagasan tersebut secara konseptual guna merumuskan pemahaman yang koheren tentang normal profit menurut ekonomi Islam, mengidentifikasi kriteria normatifnya, serta mendiskusikan implikasi praktis operasionalisasinya.

________________________________________

2. Keuntungan (Ribh) versus Riba: Prasyarat Konseptual

2.1 Keuntungan Dibolehkan, tetapi Harus Berbasis Iwad: Risiko, Biaya, Usaha, dan Tanggung Jawab

Islam tidak melarang adanya return atas modal, tetapi menuntut agar return tersebut lahir dari aktivitas riil dan memiliki counter-value (ʿiwadh), seperti keterlibatan risiko, biaya, usaha, nilai tambah, dan/atau tanggung jawab (liability) dalam transaksi (Soemitra, 2021; Benaicha, 2020). Profit dipandang sebagai hasil dari perdagangan atau aktivitas produktif dan/atau investasi yang mengandung keterlibatan risiko yang relevan, berbeda dari pengambilan return yang "dipastikan" tanpa risiko (Benaicha, 2020; Collins et al., 2009).

Larangan riba dijelaskan sebagai penolakan terhadap pola di mana pemberi dana secara mudah memastikan profitable return tanpa menambah nilai dan tanpa menanggung risiko atas modalnya, sehingga kontrak yang sah — jual-beli, sewa, mudharabah, musyarakah — menuntut adanya eksposur risiko dan prasyarat kepemilikan serta tanggung jawab tertentu (Benaicha, 2020).

Konsepsi ini penting untuk diskusi normal profit karena profit minimum yang "dibutuhkan agar bertahan" secara ekonomi tidak otomatis dianggap sah secara syariah bila cara memperolehnya memindahkan risiko sepenuhnya kepada pihak lain atau mengunci imbal hasil tanpa dasar ʿiwadh (Bello, 2018; Benaicha, 2020). Dengan kata lain, normal profit dalam ekonomi Islam adalah minimum profit yang: (a) berasal dari aktivitas yang halal, dan (b) dibenarkan oleh struktur risiko-imbalan yang adil (Benaicha, 2020; Suzuki & Miah, 2020).

2.2 Riba sebagai Problem Etik-Ekonomi: Eksploitasi dan Return Pasti Tanpa Kerja atau Risiko

Beberapa referensi menegaskan tujuan normatif larangan riba: Islam ingin membangun sistem ekonomi yang menghilangkan eksploitasi, khususnya ketidakadilan ketika pemberi dana dijamin mendapatkan positive return tanpa melakukan pekerjaan apa pun atau berbagi risiko, sementara pengusaha tidak memperoleh kepastian serupa meskipun bekerja dan mengelola usaha (Bello, 2018). Kerangka ini juga dihubungkan dengan kebutuhan agar transaksi keuangan dan ekonomi tidak menjadi sarana pemindahan beban risiko secara tidak proporsional kepada pihak yang lebih lemah (Bello, 2018; Benaicha, 2020; Farooq, 2012).

Literatur juga mengaitkan larangan riba dengan dorongan agar arus keuangan tetap terhubung dengan produktivitas sektor riil dan agar pembiayaan tidak menjadi sarana ekstraksi return yang terlepas dari kinerja usaha atau aktivitas produktif (Ahmed, 2010; الدين, 2012). Karena itu, ketika membahas "profit minimum untuk bertahan," ekonomi Islam cenderung menilai bukan hanya berapa profitnya, tetapi juga dari mana dan melalui mekanisme apa profit itu diperoleh — apakah trade-based/asset-backed/profit and loss sharing (PLS) atau loan-based/fixed predetermined return (Ahmed, 2010; Collins et al., 2009).

2.3 Nuansa Perdebatan Definisi Riba dan Dampaknya pada Diskusi Normal Profit

Sumber-sumber yang tersedia menunjukkan bahwa definisi riba tidak sepenuhnya tunggal. Sebagian literatur menegaskan perdebatan apakah riba identik dengan interest atau lebih sempit sebagai usury, dan mencatat adanya spektrum interpretasi, misalnya pendekatan literal versus kontekstual/pragmatis (Bhatti, 2015; Kula, 2008; Setiawan, 2021). Ada pula karya yang secara eksplisit berargumen bahwa riba dan interest tidak sinonim serta menyatakan bahwa yang dilarang adalah usury, bukan semua interest (Zaman, 2009). Di sisi lain, beberapa rujukan menyatakan pandangan mayoritas ulama kontemporer yang memahami riba sebagai interest atau setiap return yang ditentukan di muka pada pinjaman, dan menegaskan larangan atas any pre-determined return on a loan (Collins et al., 2009; Tuba, 2017).

Literatur sintesis juga menandai bahwa "distinction between riba, interest, and profit" merupakan tantangan konseptual besar bagi industri dan praktik keuangan Islam (Ebrahim & Abdelfattah, 2021), serta menekankan pentingnya menghindari reduksionisme "riba = interest semata" yang dapat mengalihkan perhatian dari isu eksploitasi yang lebih luas, termasuk eksploitasi melalui profit itu sendiri (Ebrahim & Abdelfattah, 2021; Farooq, 2012).

Bagi topik normal profit, nuansa ini berarti: sekalipun "keuntungan minimum" dibutuhkan agar usaha bertahan, batas syariah atas cara penentuan dan kepastian return bisa berbeda menurut pendekatan fiqh atau ijtihad yang dianut (Bhatti, 2015; Ebrahim & Abdelfattah, 2021; Setiawan, 2021; Zaman, 2009). Namun, lintas pandangan tersebut, benang merah yang kuat dalam sumber-sumber ini adalah penekanan pada keadilan, non-eksploitasi, dan keterkaitan profit dengan aktivitas riil (Bello, 2018; Benaicha, 2020; Suzuki & Miah, 2020).

________________________________________

3. Merumuskan Normal Profit menurut Ekonomi Islam: Sintesis Konseptual

3.1 Normal Profit sebagai Minimum Halal Profit untuk Menjaga Keberlanjutan dan Memenuhi Kewajiban

Dalam literatur yang tersedia, istilah "normal profit" tidak dibahas sebagai terminologi baku mikroekonomi Islam. Namun, gagasan "profit minimum untuk bertahan" dapat disintesiskan dari beberapa argumen yang langsung menyinggung kebutuhan profit yang memadai untuk kelangsungan institusi atau usaha beserta batasan etiknya.

Pertama, studi tentang benchmark riba dan raf' al-haraj (removal of hardship) menyatakan bahwa transaksi dalam keuangan Islam seharusnya dipantau bukan hanya pada kepatuhan formal, tetapi juga pada benchmark berbasis syariah yang menekankan tidak mengeksploitasi pelanggan; profit harus berjalan bersama keadilan dan fairness, tidak semata profit-maksimisasi (Suzuki & Miah, 2020). Kerangka raf' al-haraj relevan untuk normal profit karena profit minimum untuk bertahan tidak boleh dicapai dengan cara yang menciptakan hardship (kesulitan) atau ekses beban bagi pihak lain, misalnya pelanggan atau mitra (Bello, 2018; Suzuki & Miah, 2020).

Kedua, pada level institusi, terdapat pengamatan bahwa dalam kompetisi yang ketat, bank syariah dapat menghadami kondisi di mana ia tidak mampu menghasilkan profit yang cukup untuk mempertahankan franchise value dan reputasinya, yang menunjukkan adanya kebutuhan profit "cukup" untuk mempertahankan keberlangsungan dan kredibilitas (viability) (Suzuki, 2019). Meskipun konteksnya perbankan, logika dasarnya — bahwa keberlanjutan organisasi memerlukan profit yang memadai — dapat dipakai sebagai analogi konseptual bagi pelaku usaha: profit minimum adalah profit yang memungkinkan usaha tetap berjalan dan mempertahankan kapasitas operasionalnya (Suzuki, 2019; Suzuki & Miah, 2020).

Ketiga, kritik atas dominasi pembiayaan fixed-yield di Indonesia mengusulkan bahwa pembiayaan berbasis pendapatan tetap seharusnya dibatasi untuk menutup biaya operasional, sedangkan selebihnya diarahkan pada skema profit-sharing; ini secara eksplisit menempatkan "menutup biaya operasional" sebagai ambang minimal yang dibutuhkan agar institusi tetap berjalan (Ryandono, 2020). Meskipun fokusnya sektor perbankan, poin ini memberi bentuk praktis bagi normal profit sebagai profit minimum untuk menutup biaya operasional — yakni untuk survival — yang kemudian dibedakan dari profit ekstra yang dikejar untuk ekspansi atau rent-seeking (Farooq, 2012; Ryandono, 2020).

Berdasarkan sintesis tersebut, normal profit menurut ekonomi Islam paling tepat dipahami sebagai tingkat keuntungan minimal yang: (i) halal sumbernya; (ii) cukup untuk menutup kebutuhan operasional, kelangsungan usaha, dan pemenuhan kewajiban kontraktual; serta (iii) tidak dihasilkan lewat struktur yang eksploitatif atau berbasis riba (Bello, 2018; Ryandono, 2020; Suzuki & Miah, 2020).

3.2 Mekanisme Pembentukan Normal Profit: Ex Post dan Terkait Kinerja Sektor Riil

Sejumlah referensi menegaskan perbedaan kunci antara profit dan interest: profit dari usaha atau investasi ditentukan ex post bergantung pada hasil, sedangkan interest ditentukan ex ante terlepas dari hasil (Collins et al., 2009). Karena itu, normal profit dalam ekonomi Islam tidak idealnya diposisikan sebagai angka yang dijamin, melainkan sebagai ambang kelayakan (viability threshold) yang dicapai melalui strategi bisnis halal, pricing yang wajar, dan/atau pilihan kontrak yang membagi risiko secara adil (Benaicha, 2020; Suzuki & Miah, 2020).

Keterkaitan dengan sektor riil juga ditekankan: pembiayaan Islam mengikat arus kredit pada pembelian barang atau jasa riil dan menuntut kehati-hatian karena kreditur menanggung risiko tertentu — misalnya risiko default — ketika riba dan jual-beli utang dilarang, sehingga pembiayaan lebih disiplin dan lebih terkait produktivitas (Ahmed, 2010; Benaicha, 2020). Kerangka ini mengimplikasikan bahwa "profit minimum untuk bertahan" secara normatif harus bersandar pada kemampuan aktivitas riil menghasilkan surplus yang sah, bukan pada penguncian return finansial yang terpisah dari performa usaha (Ahmed, 2010; Benaicha, 2020; الدين, 2012).

3.3 Peran Pasar, Persaingan, dan Negara: Batas Kewajaran Profit dan Penetapan Minimum Prospective Profit

Sebagian literatur membahas bagaimana persaingan dapat membatasi margin. Terdapat argumen bahwa dalam pasar pembiayaan yang bebas dan adil, margin murabahah yang lebih tinggi — dibanding yang "setara" dengan usury menurut pembanding konvensional — tidak akan menarik klien, sehingga kompetisi menjadi salah satu pengendali "kewajaran" margin (Suzuki, 2019). Namun, literatur benchmark juga menyatakan belum ada benchmark yang menentukan "profit ceiling" murabahah; ini berarti batas atas profit tidak memiliki demarkasi yang seragam, sehingga penilaian kewajaran memerlukan alat bantu normatif seperti syariah-based raf' al-haraj untuk menilai potensi eksploitasi (Suzuki, 2019; Suzuki & Miah, 2020).

Di sisi kebijakan publik dan moneter, kajian tentang praktik bank sentral syariah menyebut bahwa bank sentral dapat diminta untuk menetapkan minimum dan/atau maximum rate of profit untuk kegiatan joint venture dan mudharabah, serta menetapkan minimum prospective rate of profit untuk proyek, yang dapat bervariasi menurut sektor (Anwer et al., 2020). Ini adalah landasan tekstual yang kuat bahwa dalam kerangka kelembagaan tertentu, konsep "keuntungan minimum" dapat dilembagakan sebagai minimum prospective profit — yakni ambang prospektif — demi mengarahkan pembiayaan dan menjaga keteraturan sistem (Anwer et al., 2020), sejalan dengan kebutuhan menjaga keberlanjutan ekonomi tanpa kembali pada benchmark berbasis riba (E. R. Ahmed et al., 2018; Anwer et al., 2020; Purbayati et al., 2021).

________________________________________

4. Kriteria Normatif Normal Profit dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, berikut ini adalah kriteria yang dapat digunakan untuk menilai apakah "profit minimum agar bertahan" berada dalam koridor ekonomi Islam.

Pertama, sumber dan objek usaha harus halal, dan transaksi bebas dari riba. Keuangan dan ekonomi Islam menekankan larangan riba serta dorongan aktivitas berbasis perdagangan dan investasi yang sah (Shamsudin et al., 2015; Soemitra, 2021). Literatur juga menegaskan bahwa riba diposisikan sebagai sumber keuntungan yang tidak sah (illicit) dan terkait ketidakadilan (Bello, 2018; Marzuki et al., 2022).

Kedua, profit harus ditopang oleh ʿiwadh (counter-value): risiko, biaya, usaha, nilai tambah, dan/atau liability. Parameter reward–risk dan konsep ʿiwadh dirangkum sebagai basis normatif: profit yang sah harus terkait dengan elemen-elemen tersebut sesuai karakter akadnya (Benaicha, 2020). Hal ini selaras dengan pembedaan antara profit sebagai hasil usaha dan interest sebagai return pinjaman yang dipastikan (Collins et al., 2009).

Ketiga, tidak mengeksploitasi pihak lain (menghindari zulm), termasuk melalui struktur profit itu sendiri. Larangan riba diposisikan sebagai upaya menghapus eksploitasi, khususnya return positif yang dijamin tanpa kerja atau risiko (Bello, 2018; Benaicha, 2020). Namun, literatur kritik juga mengingatkan bahwa eksploitasi tidak hanya berasal dari interest; profit pun dapat berperan dalam ketidakadilan bila praktik industri bersikap netral terhadap eksploitasi atau meniru kecenderungan keuangan konvensional (Farooq, 2012). Karena itu, profit minimum untuk bertahan harus dibedakan dari profit yang muncul dari praktik predatory (Farooq, 2012; Ryandono, 2020).

Keempat, selaras dengan raf' al-haraj (removal of hardship) dan keadilan transaksional. Benchmark raf' al-haraj menuntut agar produk atau akad tidak menekan atau mengeksploitasi nasabah; profit dalam transaksi harus disertai keadilan dan fairness (Suzuki & Miah, 2020). Hal ini memberi batas etik tambahan saat pelaku usaha menaikkan margin atas nama "kebutuhan bertahan."

Kelima, mengutamakan keterkaitan dengan sektor riil dan risk-sharing, terutama pada pembiayaan dan investasi. Literatur menekankan bahwa model Islam menghubungkan pembiayaan dengan barang atau jasa riil dan mendorong skema berbagi untung-rugi sebagai alternatif riba (A. Ahmed, 2010; Shamsudin et al., 2015). Meski praktik sering menyimpang — misalnya dominasi fixed-yield — standar normatifnya tetap risk-sharing dan keterkaitan dengan produktivitas (Benaicha, 2020; Ebrahim & Abdelfattah, 2021; Ryandono, 2020).

________________________________________

5. Implikasi Praktis: Operasionalisasi Normal Profit tanpa Menjadi Riba atau Eksploitasi

5.1 Menghindari "Jaminan Profit" yang Menyalin Logika Interest

Karena perbedaan profit (ex post) dan interest (ex ante) ditegaskan dalam literatur (Collins et al., 2009), maka upaya menetapkan "profit minimum" sebaiknya tidak berubah menjadi penetapan return yang dijamin atas "pinjaman uang." Kritik terhadap praktik industri menyoroti bahwa sebagian produk syariah secara substansi ekonomi dapat mendekati produk konvensional — persoalan form vs. substance — sehingga perumusan target return perlu menjaga agar mekanisme transaksi tidak sekadar re-packaging (Ebrahim & Abdelfattah, 2021; Hanif, 2016) dan tidak jatuh pada zona abu-abu yang mereduksi maqasid (Farooq, 2012; Suzuki & Miah, 2020).

5.2 Menggunakan Pendekatan Kelayakan Proyek dan Indikator Sektor Riil

Literatur tentang benchmark pricing Islami menawarkan arah umum: mengganti benchmark berbasis interest — misalnya LIBOR — dengan mekanisme yang bertumpu pada cash flow proyek dan breakeven untuk mengidentifikasi target return (E. R. Ahmed et al., 2018). Literatur review terkait pricing di Indonesia juga menekankan gagasan penggunaan indikator sektor riil dan "benchmark real rate of return," serta menyebut bahwa "normal average return" dapat dilihat dari indikator kinerja perusahaan seperti ROA, ROI, dan ROE sebagai bagian dari proyeksi return sektor riil (Purbayati et al., 2021). Dalam kerangka ini, normal profit sebagai ambang bertahan dapat ditautkan pada logika kelayakan usaha riil dan "breakeven/prospective profit" alih-alih sekadar mengikuti suku bunga sebagai harga uang (E. R. Ahmed et al., 2018; Purbayati et al., 2021; الدين, 2012).

5.3 Ruang Kebijakan: Penetapan Ambang Minimum Prospektif pada Skema Kemitraan

Sebagaimana dicatat, literatur bank sentral syariah menyebut kemungkinan otoritas menetapkan minimum prospective rate of profit untuk proyek serta minimum/maximum profit rate bagi bank pada joint venture dan mudharabah (Anwer et al., 2020). Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk menginstitusikan "profit minimum" sebagai alat tata kelola (governance) yang tetap bergerak dalam paradigma profit-and-loss sharing dan orientasi sektor riil, bukan interest-based pricing (A. Ahmed, 2010; Anwer et al., 2020; Benaicha, 2020).

________________________________________

6. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis referensi yang tersedia, normal profit menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai keuntungan minimum yang halal, yakni keuntungan yang memenuhi empat karakteristik utama.

Pertama, cukup untuk menopang keberlanjutan operasional dan kelangsungan usaha (viability), misalnya dipahami sebagai penutup biaya operasional pada konteks kelembagaan tertentu (Ryandono, 2020), serta kebutuhan profit memadai untuk menjaga keberlanjutan dan reputasi institusi dalam kompetisi (Suzuki, 2019).

Kedua, diperoleh dari aktivitas riil yang dibolehkan — perdagangan dan investasi produktif — dan bukan dari return yang dipastikan atas pinjaman (riba), dengan penekanan bahwa profit harus memiliki dasar ʿiwadh berupa risiko, usaha, biaya, dan tanggung jawab (Benaicha, 2020; Collins et al., 2009).

Ketiga, tidak bersifat eksploitatif dan harus konsisten dengan keadilan serta raf' al-haraj (penghilangan kesulitan), sehingga pencapaian "minimum profit" tidak menjadi legitimasi untuk margin yang menindas pihak lain (Bello, 2018; Farooq, 2012; Suzuki & Miah, 2020).

Keempat, dapat, dalam konteks kebijakan tertentu, diproyeksikan atau ditetapkan sebagai minimum prospective profit untuk proyek atau kemitraan, sebagaimana dibahas pada praktik bank sentral syariah (Anwer et al., 2020).

Tidak ada angka universal "normal profit" yang dapat ditarik dari sumber-sumber ini; bahkan pada konteks murabahah, literatur menegaskan belum adanya benchmark yang menetapkan batas profit (profit ceiling) secara baku (Suzuki & Miah, 2020). Karena itu, normal profit dalam ekonomi Islam lebih tepat dipahami sebagai ambang kelangsungan yang dibatasi oleh prinsip syariah — halal, ʿiwadh, keadilan, non-eksploitasi — bukan sekadar target numerik yang dapat dipastikan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmed, A. (2010). Global financial crisis: an Islamic finance perspective. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(4), 306–320. https://doi.org/10.1108/17538391011093252

Ahmed, E. R., Islam, Md. A., Alabdullah, T. T. Y., & Amran, A. (2018). Proposed the pricing model as an alternative Islamic benchmark. Benchmarking an International Journal, 25(8), 2892–2912. https://doi.org/10.1108/bij-04-2017-0077

Anwer, Z., Khan, S., & Bakar, M. A. (2020). Sharīʿah-compliant central banking practices: lessons from Muslim countries' experience. Isra International Journal of Islamic Finance, 12(1), 7–26. https://doi.org/10.1108/ijif-01-2019-0007

Bello, A. H. (2018). Riba and Islamic banking, examining the practices of Jaiz Bank PLC, Nigeria. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 18(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.9818

Benaicha, M. (2020). An analysis of the normative parameters of reward and risk in Islamic finance. Isra International Journal of Islamic Finance, 12(3), 303–323. https://doi.org/10.1108/ijif-07-2019-0100

Bhatti, M. (2015). Taxation treatment of Islamic finance products in Australia. Deakin Law Review, 20(2). https://doi.org/10.21153/dlr2015vol20no2art527

Collins, E. F., Hess, D., Maisannes, C., Shanmugam, B., Zaha, R., & Hayat, U. (2009). A primer on Islamic finance. https://doi.org/10.2470/rf.v2009.n6

Ebrahim, A., & Abdelfattah, T. (2021). The substance and form of Islamic finance instruments: an accounting perspective. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(6), 872–886. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2019-0200

Farooq, M. O. (2012). Exploitation, profit and the riba‐interest reductionism. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5(4), 292–320. https://doi.org/10.1108/17538391211282818

Hanif, M. (2016). Economic substance or legal form: an evaluation of Islamic finance practice. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(2), 277–295. https://doi.org/10.1108/imefm-07-2014-0078

Kula, E. (2008). Is contemporary interest rate in conflict with Islamic ethics? Kyklos, 61(1), 45–64. https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2008.00392.x

Marzuki, M., Akhyar, C., & Nazir, N. (2022). The influence of intellectual capital and Islamicity performance index on financial performance in Sharia banking in Indonesia. International Journal of Educational Review Law and Social Sciences (IJERLAS), 2(1), 211–216. https://doi.org/10.54443/ijerlas.v2i1.171

Purbayati, R., Afgani, K. F., & Rivanda, A. K. (2021). A review: product pricing of Islamic banking in Indonesia. European Journal of Business Management and Research, 6(3), 84–91. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.3.856

Ryandono, M. N. H. (2020). Solution for Islamic banks exploitation: a criticism of fixed-yields based financing in Indonesia. Al-Uqud Journal of Islamic Economics, 4(1), 48. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p48-68

Setiawan, R. A. (2021). Why an interest-free economy was instituted from early religious zeal? Australian Journal of Islamic Studies, 6(2), 31–48. https://doi.org/10.55831/ajis.v6i2.347

Shamsudin, M. Y., Salamon, H., Abu–Hussin, M. F., & Muhamad, N. H. N. (2015). Islamic banking and finance: traders not mere financial intermediary. Mediterranean Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n3p181

Soemitra, A. (2021). The relevance of Islamic economics and finance fundamentals to the contemporary economy: Islamic economist perceptions. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 10(2), 325–352. https://doi.org/10.22373/share.v10i2.9544

Suzuki, Y. (2019). Riba, usury and Keynes. ICR Journal, 10(2), 175–188. https://doi.org/10.52282/icr.v10i2.62

Suzuki, Y., & Miah, M. D. (2020). Shari'ah-compliant benchmark and Shari'ah-based "raf' al-haraj" benchmark on prohibition of riba. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(1), 151–163. https://doi.org/10.1108/imefm-11-2019-0490

Tuba, M. (2017). Lodhi 5 Properties Investments CC v FirstRand Bank Limited [2015] 3 All SA 32 (SCA) and the enforcement of Islamic banking law in South Africa. Potchefstroom Electronic Law Journal, 20, 1–29. https://doi.org/10.17159/1727-3781/2017/v20i0a1308

Zaman, M. R. (2009). Usury (riba) and the place of bank interest in Islamic banking and finance. International Journal of Banking and Finance, 6. https://doi.org/10.32890/ijbf2009.6.1.8379

الدين, س. ا. ت. ا. س. ا. ت. (2012). من الكساد الكبير إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008م التدفق المنتظم لتمويل الاستثمار. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 25(2), 177–196. https://doi.org/10.4197/islec.25-2.6