01058 - Oligopsoni dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Fiqh Muamalah dan Kemaslahatan Publik

Abstrak

Oligopsony in Islamic Economic Perspective: A Review of Fiqh Muamalah and Public Maslahah

This article examines the concept of oligopsony from the perspective of Islamic economics and fiqh muamalah. Oligopsony is a market structure in which only a small number of buyers dominate the market, concentrating purchasing power on the demand side. Using a normative-descriptive approach based on literature synthesis, this study finds that Islamic economics does not categorically prohibit or permit oligopsony based solely on its structural label. The assessment depends on whether the concentration of buyer power gives rise to market distortions and violations of muamalah principles, such as injustice (ẓulm), harm (ḍarar), coercion, price manipulation, fraud, or violations of the prohibition of riba, gharar, tadlis, and maysir. When oligopsony transforms into a means of domination that harms the public interest, it contradicts the objectives of maslahah and justice in Islamic economics (maqāṣid al-sharī'ah), and demands supervisory and regulatory roles — whether through the al-ḥisbah model or state policies that enforce market fairness. This article also highlights the relevance of the al-ḥisbah institution as a model for market supervision in the Islamic tradition, whose spirit is reflected in modern competition oversight bodies such as KPPU in Indonesia.

Keywords: oligopsony, Islamic economics, fiqh muamalah, market distortion, al-ḥisbah, maslahah

________________________________________

Oligopsoni dalam perspektif ekonomi Islam dan fiqh muamalah merupakan kajian yang menelaah struktur pasar dengan konsentrasi kekuatan pada sisi pembeli. Artikel ini mengkaji apakah oligopsoni, yakni kondisi pasar yang didominasi oleh sejumlah kecil pembeli, dapat diterima atau ditolak secara syariah. Dengan pendekatan normatif-deskriptif berbasis sintesis literatur, kajian ini menemukan bahwa ekonomi Islam tidak menetapkan haram atau halal semata-mata berdasarkan label struktur pasar. Penilaian syariah bertumpu pada ada atau tidaknya distorsi pasar dan pelanggaran prinsip muamalah, seperti kezaliman, kemudaratan, pemaksaan, manipulasi harga, penipuan, serta pelanggaran larangan riba, gharar, tadlis, dan maysir. Jika oligopsoni berkembang menjadi sarana dominasi yang merugikan kepentingan umum, maka hal tersebut bertentangan dengan orientasi kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi Islam (maqāṣid al-sharī'ah), serta menuntut peran pengawasan dan regulasi melalui model al-ḥisbah maupun kebijakan negara yang menegakkan keadilan pasar. Artikel ini juga menyoroti relevansi institusi al-ḥisbah sebagai model pengawasan pasar dalam tradisi Islam, yang semangatnya tercermin dalam lembaga pengawas persaingan usaha modern seperti KPPU di Indonesia.

Kata kunci: oligopsoni, ekonomi Islam, fiqh muamalah, distorsi pasar, al-ḥisbah, kemaslahatan

________________________________________

I. Pendahuluan

Kajian mengenai struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam menjadi semakin relevan seiring dengan perkembangan kompleksitas hubungan ekonomi di era modern. Salah satu struktur pasar yang kerap luput dari perhatian akademik dalam diskursus ekonomi Islam adalah oligopsoni — suatu kondisi ketika kekuatan pembelian terkonsentrasi pada sejumlah kecil pembeli. Berbeda dengan monopoli atau oligopoli yang memusatkan perhatian pada sisi penjual, oligopsoni menyoroti konsentrasi di sisi pembeli yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan relasi ekonomi antara penjual dan pembeli.

Dalam kerangka ekonomi konvensional, oligopsoni dipahami sebagai struktur pasar di mana hanya ada sejumlah kecil pembeli yang mendominasi pasar. Namun, bagaimana ekonomi Islam memandang fenomena ini? Apakah konsentrasi kekuatan pembeli secara otomatis bertentangan dengan nilai-nilai syariah, ataukah penilaiannya bergantung pada praktik yang ditimbulkannya?

Artikel ini bertujuan untuk menelaah konsep oligopsoni dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh muamalah secara sistematis, dengan mengidentifikasi parameter penilaian syariah yang relevan, meninjau peran institusi pengawas pasar dalam Islam, serta mengaitkannya dengan prinsip kemaslahatan publik (maslahah). Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif berbasis sintesis literatur, dengan merujuk pada sumber-sumber akademik dalam bidang ekonomi Islam, fiqh muamalah, dan hukum persaingan usaha.

________________________________________

II. Pengertian Oligopsoni: Struktur Pasar Pembeli

Dalam literatur ekonomi, oligopsoni dipahami sebagai struktur pasar ketika kekuatan pembelian (buyer power) terkonsentrasi pada sedikit pembeli, sehingga penerimaan pasokan atau penyerapan output dari banyak penjual cenderung "dikuasai" oleh sejumlah kecil pihak pembeli. Rumusan yang sejalan muncul dalam definisi bahwa oligopsoni adalah keadaan ketika dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas (Gunawan, 2021). Istilah oligopsoni juga kerap ditempatkan sebagai salah satu konsep yang berkerabat dengan pembahasan "monopoli" dalam kerangka persaingan usaha — misalnya bersama oligopoli, monopsoni, kartel, dan trust — karena sama-sama menunjuk pada konsentrasi kekuatan ekonomi pada pihak tertentu (Wahid, 2019).

Untuk membedakan secara konseptual dengan struktur pasar lain, rujukan yang sering digunakan dalam kajian ekonomi menyebut: monopoli (satu penjual, banyak pembeli) dan monopsoni (banyak penjual, satu pembeli) (Fahmi, 2023). Dalam spektrum ini, oligopsoni dapat dipahami sebagai variasi konsentrasi di sisi pembeli — lebih dari satu pembeli dominan — sebagaimana oligopoli adalah konsentrasi di sisi penjual (Fahmi, 2023; Wahid, 2019).

________________________________________

III. Posisi Oligopsoni dalam Ekonomi Islam

3.1. Istilah Boleh Dipakai, tetapi Penilaian Syariah Bertumpu pada Etika dan Keadilan Pasar

Kajian ekonomi Islam menekankan bahwa pasar idealnya berjalan dengan mekanisme pasar yang bebas, di mana penjual dan pembeli bebas bersaing secara adil, sekaligus terdapat keseimbangan peran pasar–negara–individu (iqtiṣād/equilibrium) dalam satu sistem (Sunarmo, 2018). Dalam kerangka ini, kategori struktur pasar yang dikenal dalam ekonomi konvensional — misalnya persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni — pada dasarnya bukan "kotak-kotak normatif" yang secara otomatis dibatasi dalam ekonomi Islam. Fokus ekonomi Islam bukan pada pelabelan struktur, melainkan pada terjaganya keadilan dan fairness dalam praktik pasar (Sunarmo, 2018).

Dengan demikian, menyebut suatu pasar sebagai "oligopsoni" dapat membantu analisis — misalnya untuk mendeteksi konsentrasi daya tawar pembeli — tetapi statusnya dalam ekonomi Islam tidak ditentukan oleh label itu semata. Penilaian syariah lebih bertumpu pada apakah struktur atau kondisi pasar tersebut melahirkan distorsi pasar dan pelanggaran etika muamalah. Sejalan dengan itu, kajian ekonomi Islam mengenai distorsi pasar menegaskan bahwa gangguan mekanisme pasar dapat bersumber dari permintaan-penawaran, struktur pasar — misalnya monopoli — eksternalitas, dan barang publik. Dalam ekonomi Islam, perhatian terhadap distorsi pasar diarahkan pada unsur moral pelaku ekonomi agar sesuai dengan nilai Al-Qur'an dan Sunnah (Khutub, 2022).

________________________________________

IV. Parameter Penilaian Oligopsoni Menurut Fiqh Muamalah

4.1. Kaidah Umum: Muamalah pada Dasarnya Boleh, tetapi Dibatasi oleh Prinsip Larangan dan Keadilan

Fiqh muamalah kontemporer menegaskan kaidah dasar bahwa praktik muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (Novia, 2016). Namun, kebolehan tersebut mensyaratkan agar transaksi dan perilaku pasar mematuhi prinsip-prinsip utama: menghindari riba, menghindari gharar dan tadlis (penipuan), menghindari maysir (spekulasi atau judi), menghindari objek yang haram, serta menghindari akad fasid atau batil (Novia, 2016). Prinsip kebolehan muamalah yang luas ini juga ditegaskan dalam kajian muamalah yang menyebut "hukum asal semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Dalam konteks oligopsoni, implikasinya adalah: struktur pasar dengan sedikit pembeli tidak otomatis terlarang, tetapi menjadi bermasalah bila buyer power tersebut diwujudkan melalui praktik yang mengandung kezaliman (ẓulm), bahaya atau kerugian (ḍarar), atau manipulasi yang merusak kerelaan para pihak. Hal ini sejalan dengan penegasan bahwa pengembangan sistem bisnis harus terbebas dari unsur dharar (bahaya), jahalah (ketidakjelasan), dan zhulm (ketidakadilan atau merugikan pihak lain) (Naghavi, 2007), dan bahwa transaksi harus berlangsung tanpa ada pihak yang menganiaya atau dizalimi (Kholis, 2018).

4.2. Prinsip Kerelaan (Tarāḍin) dan Larangan Pemaksaan dalam Pembentukan Harga atau Pertukaran

Dalam konsep harga menurut perspektif syariah, harga idealnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, dan pertemuan keduanya harus terjadi secara sukarela — bermakna tidak ada yang menzalimi dan dizalimi (Kholis, 2018). Prinsip pasar yang adil juga ditegaskan dalam kajian tentang mekanisme pasar: harga wajar dan adil (fair price) adalah harga yang terbentuk dari kekuatan penawaran dan permintaan, dan relasi pasar–pemerintah–individu dipandang sejajar.

Karena itu, oligopsoni menjadi persoalan syariah bila dominasi pembeli berujung pada praktik "pemaksaan" atau penghalangan kebebasan pihak lain untuk bertransaksi secara wajar. Dalam konseptualisasi pengawasan pasar Islam (al-ḥisbah), ditegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang memaksa atau menghalangi aktivitas komersial, atau memaksa penjual lain menjual pada nominal tertentu. Hal ini dikaitkan dengan gagasan persaingan yang fair (Handyanto et al., 2021). Dengan kata lain, parameter syariahnya bukan "berapa jumlah pembeli," melainkan apakah relasi tawar-menawar tetap berada dalam koridor tarāḍin dan keadilan (Handyanto et al., 2021; Kholis, 2018).

4.3. Larangan Manipulasi Harga, Penipuan, dan Praktik yang Merusak Integritas Pasar

Ekonomi Islam memerlukan mekanisme penjagaan agar pasar tetap etis. Dalam sejarah institusi Islam, al-ḥisbah diposisikan sebagai pengawas pasar yang bertujuan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam aktivitas ekonomi (Handyanto et al., 2021). Fungsi al-ḥisbah pada aspek ekonomi mencakup: memastikan produk yang dipasarkan halal dan sesuai ketentuan syariah; mencegah praktik penipuan (fraud); mencegah riba dan manipulasi harga; serta melakukan kontrol harga (Handyanto et al., 2021). Penekanan pengawasan pasar untuk menjaga mekanisme pasar dalam bingkai etika dan moralitas juga disebutkan dalam gambaran praktik pada masa Nabi, bahwa untuk menjaga mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam, Rasulullah membentuk al-ḥisbah sebagai pengawas pasar (Iqbal, 2021).

Konsekuensinya bagi oligopsoni: bila konsentrasi pembeli memfasilitasi manipulasi harga, penipuan, atau bentuk-bentuk distorsi pasar lainnya, maka problemnya adalah pelanggaran prinsip moral muamalah, bukan semata struktur oligopsoninya (Handyanto et al., 2021; Khutub, 2022; Naghavi, 2007). Bahkan dalam pembahasan pasar modal syariah — sebagai contoh arena yang rentan distorsi — ditekankan perlunya informasi yang adil dan tidak dimanipulasi untuk mencegah penyimpangan. Islam menghendaki persaingan sehat dan mengharamkan spekulasi atau manipulasi dalam aktivitas ekonomi (Hidayatullah, 2020). Walaupun konteksnya berbeda, logika moralnya paralel: integritas pasar perlu dijaga dari distorsi yang menimbulkan ketidakadilan (Handyanto et al., 2021; Hidayatullah, 2020; Khutub, 2022).

________________________________________

V. Oligopsoni, Konsentrasi Kekuatan Ekonomi, dan Kemaslahatan Publik (Maslahah)

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, konsentrasi kekuatan ekonomi menjadi perhatian karena dapat menciptakan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Kerangka ini tampak dalam rumusan "monopolistic practice" sebagai konsentrasi kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan kontrol produksi atau pemasaran barang atau jasa, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, dan dapat merugikan kepentingan umum (Khatimah et al., 2024; Wahid, 2019). Walaupun rumusan tersebut dibahas pada konteks monopoli, ia membantu menjelaskan mengapa oligopsoni — sebagai konsep yang juga terkait dengan monopoli atau monopsoni — sering dibicarakan bersama istilah-istilah konsentrasi pasar (Wahid, 2019).

Ekonomi Islam sendiri menautkan aktivitas ekonomi pada tujuan kemaslahatan dan keadilan sosial. Ekonomi Islam dipahami sebagai ilmu sosial yang mengkaji problem ekonomi masyarakat yang dipenuhi nilai-nilai Islam (Sunarmo, 2018), dan konsep dasarnya menekankan nilai universal seperti keadilan ('adl) dan peran khalifah (pemerintah) dalam menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat (Sriani, 2020). Pada kerangka maqāṣid al-sharī'ah, ekonomi Islam diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia dan menyeimbangkan harta secara berkeadilan (Gunarsa, 2019). Karena itu, oligopsoni dinilai "sesuai" dengan ekonomi Islam sejauh tidak mengarah pada ketidakadilan, kerusakan distribusi, dan kemudaratan publik (mafsadah) yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan (Gunarsa, 2019; Khutub, 2022).

________________________________________

VI. Peran Negara dan Al-Ḥisbah dalam Menghadapi Risiko Distorsi pada Pasar yang Terkonsentrasi

Ekonomi Islam mengajarkan keseimbangan peran pasar dan negara. Di satu sisi, mekanisme pasar yang bebas dan adil dijamin (Sunarmo, 2018). Di sisi lain, ketika terjadi kegagalan pasar atau distorsi, pemerintah dipandang perlu turun tangan untuk memastikan mekanisme pasar yang adil kembali bekerja melalui pengawasan, pengaturan, atau pelaksanaan fungsi tertentu yang tidak mampu dilakukan masyarakat. Hal ini koheren dengan argumen bahwa dalam diskursus fiqh dan sejarah Islam, pemerintah memiliki posisi strategis untuk mengatasi praktik ekonomi yang tidak adil dan memerangi perilaku monopolistik melalui intervensi atas praktik yang merusak keadilan (Sauqi et al., 2023). Namun, kajian tersebut juga menegaskan adanya perbedaan atau kontradiksi pandangan di kalangan pemikir Islam mengenai sejauh mana intervensi pemerintah diperlukan dalam menghadapi praktik monopoli (Sauqi et al., 2023) — sehingga kebijakan menghadapi pasar terkonsentrasi, termasuk oligopsoni, perlu memperhatikan justifikasi fiqh dan tujuan keadilan, bukan semata preferensi "intervensi vs non-intervensi" (Sauqi et al., 2023; Sunarmo, 2018).

Al-ḥisbah menjadi model institusional pengawasan pasar dalam tradisi Islam, berfungsi sebagai regulator sekaligus pengawas perilaku pasar, termasuk mencegah riba, manipulasi harga, dan fraud, serta melakukan kontrol harga (Handyanto et al., 2021; Iqbal, 2021). Dalam konteks Indonesia modern, kajian perbandingan kelembagaan menyatakan bahwa fungsi pengawasan persaingan usaha oleh KPPU — pengawas monopoli dan persaingan usaha tidak sehat — memiliki kemiripan substansial dengan nilai-nilai al-ḥisbah, khususnya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada ranah aktivitas ekonomi dan persaingan usaha (Handyanto et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pasar untuk mencegah distorsi pada struktur pasar yang terkonsentrasi dapat dipandang sejalan dengan etos pengawasan pasar dalam ekonomi Islam (Handyanto et al., 2021; Sauqi et al., 2023).

________________________________________

VII. Sintesis: Oligopsoni Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, oligopsoni menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, secara deskriptif-ekonomis, oligopsoni adalah kondisi ketika dua atau lebih pihak pembeli menguasai penyerapan pasokan barang atau jasa dalam suatu pasar, sehingga kekuatan pembeli terkonsentrasi (Fahmi, 2023; Gunawan, 2021).

Kedua, secara normatif-syariah, ekonomi Islam tidak menetapkan "haram atau halal" semata-mata berdasarkan label struktur pasar, termasuk oligopsoni, karena ekonomi Islam menjamin mekanisme pasar yang bebas dan adil, dan tidak membatasi struktur pasar ke dalam klasifikasi tertentu sebagaimana teori ekonomi konvensional (Sunarmo, 2018).

Ketiga, penilaian syariah atas praktik oligopsoni bergantung pada apakah konsentrasi pembeli tersebut melahirkan distorsi pasar dan pelanggaran prinsip muamalah: adanya unsur zhulm atau ketidakadilan, dharar atau kemudaratan, pemaksaan, manipulasi harga, fraud, atau pelanggaran larangan riba–gharar–tadlis–maysir (Handyanto et al., 2021; Naghavi, 2007; Novia, 2016). Prinsip harga dan pertukaran yang adil menuntut terbentuknya harga melalui mekanisme permintaan-penawaran dan berlangsung secara sukarela tanpa menzalimi pihak lain (Kholis, 2018).

Keempat, jika oligopsoni bertransformasi menjadi sarana dominasi yang merugikan kepentingan umum, maka ia bertentangan dengan orientasi kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi Islam (maqāṣid) serta dapat menuntut peran pengawasan atau regulasi — baik melalui model al-ḥisbah maupun kebijakan negara yang menegakkan fairness pasar (Handyanto et al., 2021; Gunarsa, 2019; Sauqi et al., 2023).

________________________________________

VIII. Kesimpulan

Oligopsoni adalah konsep struktur pasar yang menandai konsentrasi kekuatan pada sisi pembeli, yakni dua atau lebih pembeli dominan (Fahmi, 2023; Gunawan, 2021). Dalam ekonomi Islam, struktur pasar tidak dinilai secara moral hanya dari bentuknya, karena ekonomi Islam menekankan kebebasan pasar yang fair dan keseimbangan peran pasar–negara–individu (Sunarmo, 2018). Karena itu, oligopsoni menurut ekonomi Islam pada intinya adalah: boleh sebagai fenomena pasar, tetapi menjadi tercela atau terlarang ketika memunculkan distorsi dan praktik muamalah yang melanggar prinsip keadilan, kerelaan, dan larangan riba–gharar–tadlis–maysir, sehingga menuntut pengawasan dan koreksi kelembagaan — melalui al-ḥisbah maupun negara — demi kemaslahatan publik (Gunarsa, 2019; Handyanto et al., 2021; Naghavi, 2007; Novia, 2016; Sauqi et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Fahmi, C. (2023). The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(2), 667–686. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923

Gunarsa, S. M. (2019). Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Undang Jurnal Hukum, 2(1), 95–117. https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.95-117

Gunawan, S. (2021). Definisi, fungsi dan ruang lingkup bisnis. https://doi.org/10.31219/osf.io/ugt47

Handyanto, S., Astuti, M. S., & Ajiputra, K. S. (2021). Indonesia Sharia Bank Merger Process Reviewed from Business Competition Laws. Lex Scientia Law Review, 5(1). https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46288

Hidayatullah, M. S. (2020). Islamic Economics and Partial–Total Religiosity: A Case Study of Majlis Taklim in Banjarmasin. Islamuna Jurnal Studi Islam, 7(1), 36–55. https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i1.3308

Iqbal, M. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi pada Masa Nabi (Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah). Velocity Journal of Sharia Finance and Banking, 1(2), 23–35. https://doi.org/10.28918/velocity.v1i2.4333

Khatimah, H., Nuradi, N., & Alim, A. (2024). Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 43. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352

Kholis, N. (2018). Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia. Millah Journal of Religious Studies, 1–30. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1

Khutub, M. (2022). Potential Abuse of the Dominant Position of Indonesian Islamic Banks in Legal Perspective Business Competition. Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(1), 1. https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2600

Naghavi, A. (2007). Asymmetric Labor Markets, Southern Wages and the Location of Firms. Review of Development Economics, 11(3), 463–481. https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2007.00355.x

Novia, A. (2016). Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tsaqafah, 12(1), 79. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369

Sauqi, M., Rusydi, A., & Masruddin, M. (2023). Metode Ijtihad Syafi'iyyah Oriented dalam Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Banjar (Studi Kitab Sabîl Al-Muhtadîn, Mabâdî 'Ilm Al-Fiqh, Risâlah Mu'âmalât). Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(4), 2740. https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2404

Sriani, E. (2020). Pengembangan Ekonomi Desa dalam Islam: Penerapan Sharia Value di Pasar Tradisional. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 8(1), 1. https://doi.org/10.21043/bisnis.v8i1.7482

Sunarmo. (2018). Market Structure and Competition of Islamic Banking in Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 20(3), 307–324. https://doi.org/10.21098/bemp.v20i3.855

Wahid, K. (2019). Signifikansi Lembaga Al-Ḥisbah dalam Sistem Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, 5(2), 135. https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442