01056 - Non-Performing Financing dalam Perspektif Ekonomi Islam: Definisi, Penyebab, Penyelesaian, dan Implikasi Kelembagaan

Non-Performing Financing in Islamic Economics Perspective: Definition, Causes, Resolution, and Institutional Implications

Abstract

Non-performing financing (NPF) is the Islamic banking equivalent of non-performing loans (NPL) in conventional banking, reflecting the proportion of problematic financing relative to total financing portfolios. This article systematically examines NPF from an Islamic economics perspective, covering its terminological foundations, normative dimensions rooted in Islamic prohibitions on riba and principles of justice, institutional implications for asset quality and Shariah compliance risk, causative factors including moral hazard and macroeconomic conditions, and resolution mechanisms prescribed by Islamic jurisprudence. The discussion reveals that NPF in Islamic banking carries a dual burden: it functions both as a financial risk indicator affecting liquidity and profitability, and as a potential trigger for Shariah non-compliance risk that may undermine contract enforceability. Islamic resolution frameworks emphasize restructuring through rescheduling, re-conditioning, and re-structuring, alongside strict limitations on penalty clauses to prevent their transformation into riba-like gains. Preventive governance mechanisms, including Shariah supervisory board effectiveness and audit committee independence, are also identified as critical determinants of NPF quality. The article concludes that NPF management in Islamic economics is inseparable from the dual imperatives of financial prudence and Shariah compliance, requiring institutions to maintain substance-over-form adherence to contractual principles.

Keywords: non-performing financing, Islamic banking, riba, Shariah compliance risk, financing restructuring, maqāṣid al-sharīʿah

________________________________________

Abstrak

Non-performing financing (NPF) merupakan padanan istilah non-performing loan (NPL) dalam perbankan syariah, yang mencerminkan proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total portofolio pembiayaan. Artikel ini mengkaji NPF secara sistematis dari perspektif ekonomi Islam, mencakup landasan terminologi, dimensi normatif yang berakar pada larangan riba dan prinsip keadilan Islam, implikasi kelembagaan terhadap kualitas aset dan risiko ketidakpatuhan syariah, faktor penyebab yang meliputi moral hazard dan kondisi makroekonomi, serta mekanisme penyelesaian yang digariskan oleh fikih Islam. Pembahasan menunjukkan bahwa NPF dalam perbankan syariah mengandung beban ganda: ia berfungsi sebagai indikator risiko keuangan yang memengaruhi likuiditas dan profitabilitas, sekaligus sebagai potensi pemicu risiko ketidakpatuhan syariah yang dapat melemahkan keberlakuan kontrak. Kerangka penyelesaian Islami menekankan restrukturisasi melalui rescheduling, re-conditioning, dan re-structuring, disertai pembatasan ketat atas klausul penalti agar tidak berubah menjadi keuntungan yang menyerupai riba. Mekanisme tata kelola preventif, termasuk efektivitas dewan pengawas syariah dan independensi komite audit, juga diidentifikasi sebagai penentu kritis kualitas NPF. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengelolaan NPF dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari dua imperatif utama, yakni kehati-hatian keuangan dan kepatuhan syariah, yang menuntut lembaga untuk menjaga kepatuhan berbasis substansi atas prinsip-prinsip akad.

Kata Kunci: non-performing financing, perbankan syariah, riba, risiko kepatuhan syariah, restrukturisasi pembiayaan, maqāṣid al-sharīʿah

________________________________________

1. Pendahuluan

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu persoalan sentral dalam industri perbankan, baik konvensional maupun syariah. Dalam konteks perbankan syariah, isu ini memiliki dimensi yang lebih kompleks karena penanganannya tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan keuangan, tetapi juga oleh kerangka normatif syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Sebagai konsekuensinya, pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah—yang lazim diistilahkan sebagai non-performing financing (NPF)—menuntut pendekatan analitik yang mengintegrasikan dimensi ekonomi dan dimensi hukum Islam secara bersamaan.

Relevansi kajian ini semakin menguat mengingat industri perbankan syariah global terus berkembang, sementara tantangan kualitas aset, termasuk tingginya rasio NPF, tetap menjadi salah satu kerentanan struktural yang dihadapi institusi perbankan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, misalnya, kajian berbasis wawancara dan penilaian ahli menyatakan bahwa perbankan syariah masih menghadapi rasio NPF yang tinggi dan membahas strategi pencegahan serta penyelesaiannya (Suharto, 2015).

Artikel ini bertujuan menyusun kajian komprehensif mengenai NPF dalam perspektif ekonomi Islam, yang mencakup: (1) landasan terminologi dan definisi; (2) prinsip ekonomi Islam yang relevan; (3) makna "non-performing" dalam konteks ganda risiko keuangan dan risiko kepatuhan syariah; (4) faktor-faktor penyebab NPF; (5) mekanisme penyelesaian yang sesuai syariah; (6) strategi pencegahan berbasis tata kelola; serta (7) posisi NPF dalam struktur pembiayaan syariah yang dominan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual sekaligus praktis bagi pengembangan manajemen risiko perbankan syariah.

________________________________________

2. Terminologi dan Definisi: NPL vs. NPF dalam Konteks Perbankan Syariah

Dalam praktik perbankan syariah, istilah yang lazim dipakai untuk "non-performing loan (NPL)" adalah non-performing financing (NPF), karena pada sisi aset bank syariah terdapat pembiayaan (financing) berbasis akad syariah—misalnya murābaḥah, ijārah, mushārakah, muḍārabah—alih-alih pinjaman berbunga konvensional (Abozaid, 2013; Mersni & Othman, 2016). Sejalan dengan itu, salah satu definisi operasional yang digunakan dalam literatur perbankan syariah Indonesia menyatakan bahwa NPF adalah rasio pembiayaan yang mengalami default terhadap total pembiayaan (Prasetyowati, 2017). Studi lain menegaskan bahwa kualitas pembiayaan perbankan syariah diproksikan dengan NPF, sebagaimana kualitas kredit bank konvensional diproksikan dengan NPL (Mersni & Othman, 2016; Sulong, 2018).

Literatur risiko bank syariah juga mendeskripsikan NPL/NPF sebagai ukuran "bad financing/credit risk," di mana rasio yang lebih tinggi merefleksikan porsi pembiayaan bermasalah yang lebih besar dan berimplikasi pada kerugian serta penurunan arus kas masuk (Rosly, 2010; Todorof, 2018).

Dengan demikian, konsep "kredit bermasalah di mana debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal" koheren dengan karakterisasi NPF sebagai pembiayaan yang mengalami kemacetan atau ketidakmampuan bayar (default) relatif terhadap portofolio pembiayaan bank (Prasetyowati, 2017; Todorof, 2018). Namun demikian, sumber yang tersedia tidak menyediakan satu definisi tunggal yang secara eksplisit menyebut "gagal membayar sesuai jadwal" sebagai rumusan tekstual; yang tersedia adalah rumusan berbasis default/impairment dan pengukuran rasio terhadap total pembiayaan (Prasetyowati, 2017; Todorof, 2018).

________________________________________

3. Landasan Ekonomi Islam: Utang, Keadilan, dan Larangan Riba dalam Relasi Pembiayaan Bermasalah

Ekonomi Islam menempatkan transaksi keuangan dalam kerangka larangan riba dan penegasan bahwa keuntungan yang sah terkait dengan aktivitas riil dan/atau risk-sharing, bukan "profit on loans" (Katterbauer et al., 2023; Rangkuti, 2023). Literatur menyitir ayat "Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275) sebagai rujukan normatif yang kerap digunakan untuk membedakan transaksi jual-beli yang dibolehkan dari praktik riba (Abdullah, 2020; Abozaid, 2016). Sejumlah karya juga menegaskan bahwa praktik keuangan syariah diarahkan untuk menghindari riba serta elemen terlarang lain seperti gharar (ketidakpastian/ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi/perjudian) (Abozaid, 2013; Abubakar et al., 2023; Fendi, 2020).

Dalam kerangka ini, pembiayaan bermasalah (NPF/NPL) menjadi isu penting karena mekanisme penanganannya tidak boleh "mengubah" kemacetan menjadi keuntungan tambahan yang menyerupai bunga keterlambatan (riba), melainkan harus menjaga kepatuhan syariah dan tujuan kemaslahatan (Ongera & Ndede, 2019; Oredein et al., 2023).

Di sisi etika dan tujuan syariah (maqāṣid), beberapa rujukan menekankan prinsip rafʿ al-ḥaraj (penghilangan kesulitan) dan kehati-hatian agar transaksi tidak bersifat eksploitatif, termasuk dalam praktik penetapan keuntungan dan perlakuan terhadap pihak yang kesulitan (Abozaid, 2021; Fund, 2005). Secara spesifik, rujukan fikih kontemporer mengutip Q.S. Al-Baqarah [2]: 280 tentang anjuran memberi kelonggaran bagi pihak berutang yang berada dalam kesempitan (Ongera & Ndede, 2019). Literatur lain juga menyertakan rujukan ayat yang sama dalam pembahasan riba dan tata kelola transaksi keuangan Islam (Meisamy & Gholipour, 2020).

Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, pembiayaan bermasalah bukan hanya persoalan kualitas aset bank, tetapi juga arena penerapan prinsip keadilan, penghindaran riba, dan pengurangan kesulitan ketika debitur memang mengalami keterbatasan yang sah (Abozaid, 2021; Fund, 2005; Ongera & Ndede, 2019).

________________________________________

4. Makna "Non-Performing" dalam Bank Syariah: Bukan Sekadar Risiko Kredit, tetapi juga Risiko Kepatuhan Syariah

4.1 NPF sebagai Indikator Kualitas Aset, Profitabilitas, dan Likuiditas

Literatur perbankan menyatakan bahwa tingginya NPL menurunkan kualitas aset (asset quality) dan dapat menimbulkan dampak likuiditas serta menekan profit masa depan, sebab pembiayaan bermasalah mengurangi arus kas masuk dan memicu tekanan pada kinerja bank (Gassama et al., 2021; Rosly, 2010). Studi tentang risiko likuiditas pada bank syariah juga mengaitkan lonjakan NPL dengan memburuknya kondisi likuiditas karena menurunnya cash inflow dari portofolio pembiayaan (Todorof, 2018). Kajian perbandingan likuiditas menempatkan "spikes in non-performing loans" sebagai salah satu karakteristik masa distress/financial turmoil yang memperparah persoalan likuiditas perbankan (Henry et al., 2016). Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi, termasuk ekonomi Islam pada level institusi bank, NPF berperan sebagai indikator risiko pembiayaan yang berdampak pada likuiditas dan kinerja bank (Henry et al., 2016; Rosly, 2010; Todorof, 2018).

Selain itu, penelitian berbasis wawancara dan ANP di perbankan syariah Indonesia menyatakan bahwa perbankan syariah masih menghadapi rasio NPF yang tinggi dan membahas strategi pencegahan serta penyelesaiannya (Suharto, 2015). Penelitian lain pada konteks pasca-COVID-19 juga mengutip temuan bahwa keberadaan NPF berkorelasi negatif secara signifikan dengan pertumbuhan kekayaan perbankan syariah dalam jangka pendek, meskipun menjadi tidak signifikan dalam jangka panjang (Ongera & Ndede, 2019). Klaim-klaim ini menempatkan NPF sebagai variabel yang relevan untuk stabilitas dan perkembangan industri, bukan sekadar "angka akuntansi" (Ongera & Ndede, 2019; Suharto, 2015).

4.2 NPF dan Risiko Ketidakpatuhan Syariah (Shariah Non-Compliance Risk) saat Terjadi Default/Sengketa

Dalam pembiayaan syariah, kegagalan bayar dapat membuka dimensi risiko tambahan, yaitu risiko ketidakpatuhan syariah yang berpotensi membuat kontrak dipersoalkan dalam proses litigasi/penyelesaian (Chazi et al., 2024; Intansari & Fatimah, 2022). Studi Malaysia tentang al-baiʿ bithaman ājil (BBA) menegaskan bahwa risiko ketidakpatuhan syariah dapat berdampak buruk pada earnings bank jika kontrak dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, misalnya dalam kasus foreclosure (Chazi et al., 2024). Literatur tentang penyelesaian sengketa juga menunjukkan bagaimana suatu pembiayaan yang "berlabel" murābaḥah dapat ditantang karena secara substansi dipandang menyerupai perjanjian konvensional berbasis bunga (riba), yang memperlihatkan keterkaitan langsung antara default/sengketa dan klaim ketidakpatuhan syariah (Intansari & Fatimah, 2022).

Oleh karena itu, "non-performing" dalam ekonomi Islam pada level kelembagaan bank syariah perlu dibaca secara ganda: (i) risiko pembiayaan/asset quality, dan (ii) risiko kepatuhan syariah yang dapat memengaruhi enforceability kontrak (Chazi et al., 2024; Intansari & Fatimah, 2022).

________________________________________

5. Penyebab NPF menurut Literatur Perbankan Syariah: Faktor Internal, Asimetri Informasi, dan Faktor Makro

Literatur berbasis wawancara dan penilaian pakar di Indonesia mengidentifikasi atribut internal NPF seperti default, asimetri informasi, dan financial stress, serta faktor eksternal seperti inflasi, penurunan GDP, bencana alam, suku bunga, dan political criminality (Suharto, 2015). Secara lebih spesifik terkait asimetri informasi, studi ekonometrik tentang perbankan syariah Indonesia menilai bahwa indikasi moral hazard berpengaruh positif terhadap NPF dalam jangka pendek, dan adverse selection (diwakili variabel tertentu dalam studi) berpengaruh positif terhadap NPF dalam jangka panjang (Prasetyowati, 2017).

Dengan demikian, dari perspektif ekonomi Islam pada institusi bank, NPF dapat dipahami sebagai manifestasi gabungan masalah perilaku (moral hazard), seleksi (adverse selection), dan kondisi ekonomi makro—misalnya penurunan GDP—yang semuanya menurunkan kemampuan debitur memenuhi kewajiban dan menaikkan risiko pembiayaan bermasalah (Prasetyowati, 2017; Suharto, 2015).

Selain itu, kajian tentang pembentukan provisi kerugian pembiayaan (loan loss provisions) di bank syariah juga menunjukkan dinamika prosiklus (procyclicality) dengan korelasi negatif antara LLP dan pertumbuhan GDP dalam studi tersebut, mengindikasikan bahwa kondisi siklus bisnis memengaruhi penilaian risiko pembiayaan dan pencadangan (Samad, 2018). Kajian PVAR pada pembiayaan bank syariah Indonesia juga menegaskan peran NPF sebagai indikator kualitas pembiayaan, analog dengan NPL di bank konvensional, dan menempatkannya dalam analisis respons pembiayaan terhadap business cycle (Mersni & Othman, 2016). Ini memperkuat argumen bahwa NPF dalam ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan bank–sektor riil–siklus makro (Mersni & Othman, 2016; Samad, 2018).

________________________________________

6. Prinsip Penyelesaian NPF dalam Ekonomi Islam: Restrukturisasi, Musyawarah, dan Pembatasan Denda agar Tidak Menjadi Riba

6.1 Dua Jalur Umum: Credit Rescue vs. Credit Settlement

Dalam kebijakan restrukturisasi pembiayaan, khususnya dalam konteks pandemi, satu kajian normatif-yuridis di Indonesia membedakan metode penyelesaian non-performing loans menjadi: (i) credit rescue, yakni renegosiasi antara bank (kreditur) dan nasabah (debitur), dan (ii) credit settlement, yakni penyelesaian melalui lembaga hukum (Solé, 2007). Pembedaan ini relevan untuk ekonomi Islam karena jalur "rescue" lebih selaras dengan semangat rafʿ al-ḥaraj dan penyelesaian berbasis kesepakatan, sementara jalur "settlement" menekankan kepastian penegakan kontrak. Keduanya tetap harus dijalankan dalam batasan syariah (Abozaid, 2021; Fund, 2005; Solé, 2007).

6.2 Restrukturisasi Pembiayaan: Rescheduling, Re-conditioning, Re-structuring, dan Pembaruan Akad

Studi kualitatif tentang Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan bermasalah pasca-COVID-19 dilakukan melalui tahapan rescheduling, re-conditioning, dan re-structuring, serta menekankan urgensi pembaruan akad agar tujuan awal kontrak—melahirkan akibat hukum dan mewujudkan maksud para pihak—tetap terjaga (Ongera & Ndede, 2019). Studi tersebut juga menyebut basis regulasi yang digunakan, misalnya POJK No. 16/POJK.03/2014, dan menegaskan bahwa restrukturisasi hanya diberikan kepada nasabah yang kesulitan memenuhi kewajiban karena usaha terdampak COVID-19 (Ongera & Ndede, 2019).

Sejalan dengan itu, kajian normatif tentang restrukturisasi pembiayaan UMKM menegaskan bahwa restrukturisasi tidak menghapus kewajiban debitur, melainkan melakukan penyesuaian baru dalam pembayaran angsuran, dengan tujuan memberi perlindungan hukum serta menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan bank (Solé, 2007).

Dalam konteks pembiayaan murābaḥah yang bermasalah, studi BSI Aceh menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan murābaḥah dapat dilakukan sesuai regulasi Bank Indonesia dan dapat mencakup konversi akad ke akad lain—misalnya baiʿ bitsaman ājil, muḍārabah, atau mushārakah—dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 (Ongera & Ndede, 2019). Di level lembaga keuangan mikro, tinjauan terhadap praktik murābaḥah juga mengutip temuan bahwa jika nasabah beritikad baik, penyelesaian NPF dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang (rescheduling) (Ahmad et al., 2020).

Rangkaian rujukan ini menunjukkan bahwa penyelesaian NPF dalam ekonomi Islam secara institusional sering diwujudkan sebagai restrukturisasi yang menjaga kepatuhan akad, tujuan awal perjanjian, serta perlindungan kedua belah pihak (Ahmad et al., 2020; Ongera & Ndede, 2019; Solé, 2007).

6.3 Denda Keterlambatan (Penalty) dan Kompensasi: Boleh untuk Mencegah Mudarat, bukan untuk Profit

Titik krusial ekonomi Islam dalam kasus pembiayaan bermasalah adalah bagaimana memperlakukan keterlambatan agar tidak berubah menjadi keuntungan ribawi. Kajian fikih kritis tentang penalty dan compensation menyimpulkan bahwa klausul penalti/kompensasi dapat diterima jika dimaksudkan untuk mencegah kerugian nyata (actual harm), bukan untuk memperoleh keuntungan; karena profit semata melalui stipulasi dipandang terlarang dalam hukum Islam (Oredein et al., 2023). Literatur penyelesaian sengketa juga menegaskan bahwa dalam penetapan penalti keterlambatan pembayaran, penalti tersebut tidak boleh mencakup riba (Intansari & Fatimah, 2022). Kajian tentang crowdfunding berbasis lending dalam perspektif syariah mengutip kaidah fikih bahwa setiap manfaat yang dihasilkan dari pinjaman adalah riba, sehingga pengambilan manfaat dari akad qard harus dibatasi, misalnya hanya sebatas biaya layanan aktual (Abubakar et al., 2023).

Terdapat pula variasi praktik antaryurisdiksi: studi tentang tantangan perbankan syariah di Iran menyatakan bahwa sistem perbankan riba-free di Iran diperbolehkan mengenakan tingkat denda tertentu—dihitung sebagai persentase dari pendapatan bank—untuk keterlambatan pembayaran, sedangkan "kebanyakan bank syariah di negara lain" tidak menerima denda tersebut atau mengalokasikannya untuk kegiatan amal yang terpisah dari sumber daya bank (Jobst, 2007). Perbedaan ini penting dicatat sebagai nuansa dalam penerapan ekonomi Islam: sekalipun sama-sama mengklaim patuh syariah, desain penalti keterlambatan dapat berbeda dan menjadi wilayah ijtihad serta kebijakan kelembagaan (Jobst, 2007; Oredein et al., 2023).

________________________________________

7. Pencegahan NPF dalam Ekonomi Islam: Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Substansi Akad

Studi Indonesia tentang pencegahan NPF menempatkan efektivitas pencegahan pada tiga klaster: aspek legal, kualitas SDM, dan kriteria asesmen pembiayaan, disertai penguatan manajemen risiko (Suharto, 2015). Di sisi tata kelola, riset empiris pada bank syariah Timur Tengah (2007–2011) menyimpulkan bahwa beberapa mekanisme governance berhubungan dengan perilaku manajer dalam pelaporan provisi kerugian pembiayaan (DLLP), misalnya hubungan negatif dengan ukuran dewan direksi dan keberadaan komite audit, serta temuan terkait ukuran dewan syariah dan keahlian akuntansi pada dewan syariah yang dikaitkan dengan perilaku diskresioner (Kayani, 2022).

Studi lintas negara lain yang mencakup 129 bank syariah di 29 negara selama periode 2008–2017 juga menegaskan bahwa mekanisme corporate governance—misalnya independensi dewan, efektivitas komite audit, dan peran dewan syariah—berperan signifikan dalam peningkatan kualitas aset, termasuk melalui hubungan dengan rasio non-performing loans (Gassama et al., 2021). Secara sintesis, literatur ini mendukung pandangan bahwa pencegahan NPF dalam ekonomi Islam bukan hanya screening debitur, tetapi juga desain governance dan pengawasan syariah yang memengaruhi disiplin risiko serta kualitas pelaporan (Gassama et al., 2021; Kayani, 2022; Suharto, 2015).

Pada level desain produk dan dokumentasi, beberapa literatur menekankan pendekatan substance over form: industri keuangan syariah perlu memastikan substansi ekonomi produk dan kesesuaiannya dengan tujuan syariah, bukan sekadar "re-packaging" produk konvensional (Samad, 2014). Risiko ini menjadi relevan ketika pembiayaan jatuh bermasalah atau masuk sengketa: studi Malaysia menunjukkan kontrak dapat berisiko dinyatakan tidak sah bila persyaratan penting—misalnya ownership risk pada akad tertentu—diabaikan (Chazi et al., 2024). Sejalan dengan itu, studi mengenai parameter legitimasi syariah menekankan perlunya paket parameter—maqāṣid al-sharīʿah, pelaporan keuangan, dan dokumentasi legal kontrak—untuk menghindari kesalahan yang mahal dan litigasi (Setiawan, 2021). Karena itu, pencegahan NPF dalam ekonomi Islam juga mencakup pencegahan "NPF yang memicu sengketa kepatuhan syariah," melalui kepatuhan substansi akad dan dokumentasi yang benar (Chazi et al., 2024; Setiawan, 2021).

________________________________________

8. Posisi Pembiayaan Bermasalah dalam Struktur Pembiayaan Syariah yang Dominan (Murābaḥah, Tawarruq) dan Implikasinya

Sejumlah literatur menyatakan bahwa praktik perbankan syariah modern banyak menggunakan pembiayaan berbasis jual-beli/utang-seolah (debt-like) seperti murābaḥah dan ijārah (Abozaid, 2013; Ekananda & Syahrivar, 2023). Misalnya, laporan IMF tentang Pakistan menyebut bahwa pada sisi aset, sebuah bank syariah yang dibahas (Al-Meezan Bank) "mainly uses" mode murābaḥah dan ijārah (Ekananda & Syahrivar, 2023). Di Indonesia, karya kritis menegaskan dominasi instrumen fixed-yield berbasis murābaḥah dan menyatakan bahwa ketergantungan pada instrumen fixed-yield berkontribusi pada persepsi bahwa praktik bank syariah menyerupai ribawi, meskipun klaim ini diposisikan sebagai kritik normatif dalam studi tersebut (Rosman, 2016).

Literatur lain juga mengkritik bahwa produk tawarruq/murābaḥah komoditas dapat menjadi hilah untuk riba dan bahwa praktik industri berisiko hanya memiripkan pinjaman konvensional secara ekonomi (Quadir, 2020). Kritik "form vs. substance" juga muncul pada analisis instrumen keuangan syariah dari perspektif akuntansi, yang menekankan urgensi orientasi pada tujuan syariah dan substansi ekonomi (Samad, 2014).

Bagi pembahasan NPF, poin sintesisnya adalah: ketika struktur pembiayaan dominan bersifat "debt-like" dan pembayaran dilakukan dengan skema angsuran/mark-up tetap, maka risiko gagal bayar tetap menjadi isu sentral seperti pada kredit konvensional, sementara ruang penanganan default dibatasi oleh larangan riba dan prinsip fikih terkait utang (Abozaid, 2013; Oredein et al., 2023; Samad, 2014). Karena itu, kebijakan restrukturisasi, penalti, dan penyelesaian sengketa dalam ekonomi Islam menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa penanganan NPF tidak berubah menjadi mekanisme ekstraksi keuntungan tambahan yang dilarang (Intansari & Fatimah, 2022; Oredein et al., 2023; Solé, 2007).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, non-performing loan menurut ekonomi Islam—dalam praktiknya dikenal sebagai non-performing financing/NPF—dapat dirumuskan secara komprehensif melalui empat dimensi berikut.

Pertama, definisi operasional (perbankan syariah): NPF adalah rasio pembiayaan yang default/bermasalah terhadap total pembiayaan pada bank syariah (Prasetyowati, 2017), dan merupakan indikator kualitas pembiayaan sebagaimana NPL pada bank konvensional (Mersni & Othman, 2016; Sulong, 2018).

Kedua, dimensi normatif ekonomi Islam: penanganan pembiayaan bermasalah harus menjaga larangan riba dan menghindari eksploitasi, serta selaras dengan prinsip penghilangan kesulitan (rafʿ al-ḥaraj) dan anjuran memberi kelonggaran bagi debitur yang kesulitan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 280) (Meisamy & Gholipour, 2020; Oredein et al., 2023).

Ketiga, implikasi kelembagaan: NPF berdampak pada likuiditas dan kinerja bank (Henry et al., 2016; Todorof, 2018), dan dalam konteks syariah juga dapat memicu risiko ketidakpatuhan (Shariah non-compliance risk) serta sengketa yang memengaruhi enforceability kontrak (Chazi et al., 2024; Intansari & Fatimah, 2022).

Keempat, penyelesaian syariah yang lazim: restrukturisasi (rescheduling, re-conditioning, re-structuring), pembaruan akad, serta pembatasan penalti agar hanya untuk mencegah kerugian nyata dan bukan profit ribawi (Ongera & Ndede, 2019; Oredein et al., 2023; Solé, 2007).

Dengan memahami NPF secara holistik dalam kerangka ini, institusi perbankan syariah diharapkan dapat mengembangkan pendekatan manajemen risiko yang tidak hanya prudensial secara keuangan, tetapi juga konsisten dengan maqāṣid al-sharīʿah sebagai landasan normatif utama ekonomi Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, N. M. (2020). Family entrepreneurship and banking support in Kuwait: conventional vs Islamic banks. Journal of Family Business Management, 11(3), 313–331. https://doi.org/10.1108/jfbm-06-2020-0049

Abozaid, A. (2013). Towards genuine Sharīʿah products with lessons of the financial crisis. Dalam Islamic Finance (hlm. 222–233). https://doi.org/10.1515/9780748672370-014

Abozaid, A. (2016). The internal challenges facing Islamic finance industry. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(2), 222–235. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2015-0056

Abozaid, A. (2021). Penalty and compensation in financial commitments: A critical Shariah review. Journal of College of Sharia & Islamic Studies, 38(2), 253–266. https://doi.org/10.29117/jcsis.2021.0276

Abubakar, Y. S., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). The concept of Sukuk and its applications in contemporary Islamic financial system. Law and Humanities Quarterly Reviews, 2(3). https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.03.70

Ahmad, Z., Zahir, F., Usman, A. M., Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). An exploratory study on the possibility of replacing Tawarruq based Islamic banking products using other alternatives. International Journal of Management and Applied Research, 7(2), 147–164. https://doi.org/10.18646/2056.72.20-011

Chazi, A., Mirzaei, A., & Zantout, Z. (2024). Are Islamic banks really resilient to crises: New evidence from the COVID-19 pandemic. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(5), 1027–1043. https://doi.org/10.1108/imefm-06-2024-0279

Ekananda, M., & Syahrivar, J. (2023). Panel VAR for analyzing business cycle influence on the distribution of Sharia banking financing in Indonesian Sharia banking. Media Ekonomi dan Manajemen, 38(1), 33. https://doi.org/10.56444/mem.v38i1.3155

Fendi, U. A. (2020). Toward Islamic deposit insurance model. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(1), 130–151. https://doi.org/10.1108/jiabr-06-2017-0077

Fund, I. M. (2005). Pakistan. Rapport des Services du FMI sur les Économies Nationales (IMF Staff Country Reports French), 2005(157), 1. https://doi.org/10.5089/9781451830668.002

Gassama, S., Hamidah, H., & Sudaryati, E. (2021). The need for introduction of Sharia microfinance program in the Gambia. Economit Journal Scientific Journal of Accountancy Management and Finance, 1(3), 153–164. https://doi.org/10.33258/economit.v1i3.483

Henry, C., Hefner, R. W., Azra, A., Shamsher, M., Sori, Z. M., & Siswantoro, D. (2016). Untitled. IFS. https://doi.org/10.23976/ifs.2016001

Intansari, A. I., & Fatimah, F. (2022). Comparative analysis of implementation of Murabahah Bil Wakalah contracts and Musyarakah Mutanaqisah contracts for Sharia financing products. Wealth Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 139–150. https://doi.org/10.24090/wealth.v1i2.7070

Jobst, A. (2007). The economics of Islamic finance and securitization. The Journal of Structured Finance, 13(1), 6–27. https://doi.org/10.3905/jsf.2007.684860

Katterbauer, K., Syed, H., Genç, S. Y., & Cleenewerck, L. (2023). AI driven Islamic buy now pay later (BNPL): A legal analysis. Journal of Management and Islamic Finance, 3(1), 1–19. https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.6671

Kayani, U. N. (2022). Islamic finance an alternative mode for short term financing: Working capital management. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(2), 310–322. https://doi.org/10.1108/imefm-07-2021-0290

Meisamy, H., & Gholipour, H. F. (2020). Challenges facing Islamic banking in Iran: Evaluation and policy implications. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(3), 621–640. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1241

Mersni, H., & Othman, H. B. (2016). The impact of corporate governance mechanisms on earnings management in Islamic banks in the Middle East region. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 7(4), 318–348. https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2014-0039

Ongera, F. K., & Ndede, F. (2019). Shariah banking and financial performance of selected commercial banks in Kenya. International Journal of Current Aspects, 3(VI), 50–66. https://doi.org/10.35942/ijcab.v3ivi.78

Oredein, A. O., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). Removed due to policy violations. https://doi.org/10.31219/osf.io/mp38y

Prasetyowati, R. A. (2017). Lending growth as a fiqh implication toward product development of Islamic bank in Indonesia. Inovator, 6(2), 71–89. https://doi.org/10.32832/inovator.v6i2.1047

Quadir, A. (2020). Consumers' choice of the services of Islamic banks in dual banking system. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(5), 935–947. https://doi.org/10.1108/imefm-12-2019-0496

Rangkuti, A. (2023). Settlement of problem financing after the COVID-19 pandemic at Bank Syariah Indonesia, Banda Aceh. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5(1), 121–141. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i1.3379

Rosly, S. A. (2010). Shariah parameters reconsidered. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(2), 132–146. https://doi.org/10.1108/17538391011054372

Rosman, R. (2016). Financial reporting of Murabaha contracts: IFRS or AAOIFI accounting standards? IFS. https://doi.org/10.23976/ifs.2016007

Samad, A. (2014). Islamic micro finance: Tool for economic stability and social change. Humanomics, 30(3), 199–226. https://doi.org/10.1108/h-12-2013-0085

Samad, A. (2018). Did global financial crisis impact the Islamic banking efficiencies? Evidence from Malaysian Islamic banks. Global Review of Islamic Economics and Business, 6(2), 075. https://doi.org/10.14421/grieb.2018.062-01

Setiawan, R. A. (2021). Why an interest-free economy was instituted from early religious zeal? Australian Journal of Islamic Studies, 6(2), 31–48. https://doi.org/10.55831/ajis.v6i2.347

Solé, J. (2007). Introducing Islamic banks into conventional banking systems. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1007924

Suharto, U. (2015). Contentious sales in Islamic banking and finance: Analysis on their proximity to ribā. Tafhim IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 6(1), 55–82. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol6no1.4

Sulong, J. (2018). Issues of Shariah in Islamic loan in Malaysia: A review (hlm. 884–894). https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.03.90

Todorof, M. (2018). Shariah-compliant FinTech in the banking industry. ERA Forum, 19(1), 1–17. https://doi.org/10.1007/s12027-018-0505-8