01055 - Tingkat Bunga Nominal dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Konseptual dan Implikasi Praktis

Nominal Interest Rate in Islamic Economic Perspective: A Conceptual Review and Practical Implications

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tingkat bunga nominal (nominal interest rate) dalam perspektif ekonomi Islam. Secara konvensional, tingkat bunga nominal dipahami sebagai tingkat bunga yang dinyatakan tanpa memperhitungkan inflasi, dan dibedakan dari tingkat bunga riil yang telah memperhitungkan pengaruh inflasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep ini bersinggungan dengan isu ribā, khususnya ribā al-nasī'ah yang berkaitan dengan tambahan yang ditetapkan di muka dalam transaksi utang. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis literatur terhadap berbagai sumber dalam fikih muʿāmalah dan keuangan Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa arus besar literatur Islam memposisikan bunga pada utang sebagai bagian dari ribā yang dilarang, meskipun terdapat perdebatan konseptual mengenai identitas antara interest dan ribā. Dalam praktik industri keuangan syariah, isu bunga nominal tetap relevan karena adanya fenomena benchmarking terhadap suku bunga konvensional yang berpotensi mengaburkan substansi maqāṣid syariah.

Kata Kunci: Tingkat bunga nominal, ribā, ekonomi Islam, keuangan syariah, ribā al-nasī'ah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the nominal interest rate from an Islamic economic perspective. In conventional economics, the nominal interest rate is understood as the interest rate stated without accounting for inflation, as distinguished from the real interest rate which adjusts for the effect of inflation. From the perspective of Islamic economics, this concept intersects with the issue of ribā, particularly ribā al-nasī'ah, which relates to a predetermined increment in debt transactions. This study employs a literature analysis approach drawing on sources in Islamic jurisprudence (fiqh muʿāmalah) and contemporary Islamic finance. The findings indicate that the mainstream Islamic literature positions interest on debt as a form of prohibited ribā, although conceptual debates exist regarding the precise equivalence between interest and ribā. In Islamic finance industry practice, the nominal interest rate issue remains relevant due to the phenomenon of benchmarking against conventional interest rates, which potentially obscures the substantive objectives of maqāṣid al-sharīʿah.

Keywords: Nominal interest rate, ribā, Islamic economics, Islamic finance, ribā al-nasī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Perbincangan mengenai bunga (interest) dalam sistem keuangan Islam merupakan salah satu diskursus yang paling intensif dan berkelanjutan dalam literatur ekonomi Islam kontemporer. Di tengah perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah yang pesat, pertanyaan mendasar mengenai kedudukan hukum bunga—khususnya dalam bentuk tingkat bunga nominal (nominal interest rate)—terus menjadi objek kajian akademis dan perdebatan normatif.

Tingkat bunga nominal, sebagaimana dipahami dalam ilmu ekonomi dan keuangan konvensional, merujuk pada tingkat bunga yang dinyatakan secara eksplisit dalam suatu kontrak atau instrumen keuangan tanpa memperhitungkan pengaruh inflasi terhadap daya beli uang. Konsep ini secara langsung berbeda dari tingkat bunga riil (real interest rate) yang telah memperhitungkan dan menghilangkan pengaruh inflasi dari angka bunga yang tercatat. Pembedaan antara keduanya menjadi penting, baik dalam analisis ekonomi makro maupun dalam perdebatan hukum Islam mengenai keabsahan berbagai instrumen keuangan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep tingkat bunga nominal dalam perspektif ekonomi Islam, dengan menelusuri: (1) definisi dan posisi konseptualnya dalam literatur ekonomi konvensional; (2) relasinya dengan konsep ribā dalam fikih muʿāmalah; (3) perdebatan kontemporer mengenai identitas antara bunga dan ribā; serta (4) implikasi praktisnya dalam industri keuangan syariah modern.

________________________________________

2. Definisi Tingkat Bunga Nominal dalam Ekonomi Konvensional

Dalam literatur ekonomi dan keuangan, tingkat bunga nominal (nominal interest rate) dipahami sebagai tingkat bunga yang dinyatakan "sebelum" memperhitungkan—atau mengurangkan—inflasi (Haider et al., 2021). Dengan kata lain, ia merupakan "bunga yang tampak/tercatat" pada kontrak atau instrumen, tanpa koreksi atas perubahan daya beli uang (Haider et al., 2021; Mukhlīsin, 2023).

Konsep ini lazimnya dipasangkan dengan tingkat bunga riil (real interest rate) yang dijelaskan sebagai tingkat bunga nominal yang telah "dihilangkan" pengaruh inflasinya (Haider et al., 2021; Mukhlīsin, 2023). Secara ilustratif, sumber yang disediakan menjelaskan real interest rate sebagai "interest rate minus inflation rate," dan menegaskan bahwa nominal interest rate adalah tingkat bunga sebelum dikurangi inflasi (Haider et al., 2021; Mukhlīsin, 2023). Karena itu, pembedaan "nominal vs. riil" pada dasarnya adalah pembedaan apakah inflasi sudah diperhitungkan atau belum (Haider et al., 2021; Mukhlīsin, 2023).

________________________________________

3. Posisi Bunga Nominal dalam Perspektif Ekonomi Islam: Relasi dengan Ribā

3.1 Bunga pada Utang sebagai Bentuk Tambahan yang Ditetapkan di Muka

Dalam fikih muʿāmalah, salah satu tipe ribā yang sering dikaitkan dengan praktik bunga adalah ribā al-nasī'ah, yaitu ribā yang timbul karena penangguhan/waktu. Ribā al-nasī'ah dijelaskan sebagai praktik penetapan pinjaman dengan "tambahan/premium" yang dihitung di atas pokok utang untuk jangka waktu tertentu, yakni "fixed interest from a debt contract" (Afif & Mulyawisdawati, 2016). Kerangka ini juga dipaparkan sebagai pertumbuhan/kenaikan (increment) utang yang wajib dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman, serta diklasifikasikan oleh sebagian ulama menjadi ribā al-nasī'ah dan ribā al-faḍl (Suharto, 2018).

Dengan definisi tersebut, bunga nominal—sebagai angka bunga yang dinyatakan pada kontrak tanpa memperhitungkan inflasi—tetap merupakan "tambahan yang ditentukan di muka" atas pokok utang, sehingga secara konseptual berada pada wilayah yang oleh literatur di atas dipetakan sebagai ribā pada transaksi utang, khususnya ribā al-nasī'ah (Afif & Mulyawisdawati, 2016; Suharto, 2018). Sejumlah tulisan tentang perbankan dan keuangan syariah juga menegaskan bahwa sistem keuangan Islam dituntut menghindari ribā, dan bahwa ribā diposisikan sebagai larangan kunci yang membedakan praktik keuangan Islam dari konvensional (Afif & Mulyawisdawati, 2016; Ahmad & Zabri, 2023).

3.2 Arus Besar: Pelarangan Ribā dan Kecenderungan Menyetarakan Bunga Bank dengan Ribā

Beberapa rujukan menggambarkan arus besar pemahaman bahwa bunga bank identik dengan ribā. Kajian tentang mekanisme moneter Islam menyatakan bahwa "most fuqahā agree that the bank interest rate is equivalent to riba" dan mengaitkannya dengan fakta bahwa bank syariah kemudian menghadapi dorongan untuk melakukan benchmarking terhadap suku bunga konvensional (Ahmad & Zabri, 2023). Sejalan dengan itu, literatur tentang transaksi pembayaran tangguh menegaskan bahwa secara prinsip Muslim "tidak diperkenankan" mengambil atau membayar interest (ribā) terlepas dari tujuan pinjaman maupun tingkat bunganya (Sholahuddin et al., 2020). Literatur lain juga menegaskan bahwa perbankan syariah "tidak mengenal" instrumen suku bunga dan menggantinya dengan pola berbagi hasil/risiko (profit-and-loss sharing) ketimbang return yang ditentukan di muka (Afif & Mulyawisdawati, 2016; Alif et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, rujukan yang ada menyatakan bahwa Fatwa MUI No. 1/2004 memposisikan bunga bank sebagai ribā dan haram (Khir, 2016). Hal ini kembali ditegaskan dalam sumber lain yang menyebut fatwa yang sama sebagai rujukan normatif bagi praktik dan ekosistem perbankan syariah (Zahudi & Amir, 2016). Dengan demikian, bila "bunga nominal" dipahami sebagai komponen bunga pada pinjaman/utang yang dinyatakan dalam kontrak, maka dalam arus besar rujukan di atas ia akan jatuh pada kategori yang dipermasalahkan sebagai ribā—terutama ribā utang atau ribā al-nasī'ah (Afif & Mulyawisdawati, 2016; Zahudi & Amir, 2016).

________________________________________

4. Inflasi, "Kompensasi Inflasi," dan Perdebatan: Apakah Semua Bunga Otomatis Ribā?

4.1 Bunga Nominal vs. Argumen "Sekadar Kompensasi Inflasi"

Sebagian perdebatan kontemporer—sebagaimana tercermin dalam studi content analysis tentang ribā dan bank interest—memetakan adanya kelompok pandangan yang mencoba membedakan bunga bank dan ribā atau memberikan justifikasi tertentu, termasuk argumen bahwa penambahan dapat dibolehkan untuk mengompensasi kerugian kreditur akibat inflasi (Khir, 2016). Namun, studi yang sama juga menegaskan adanya posisi lain yang menyatakan ribā dalam bentuk apa pun, termasuk nominal sekecil apa pun, tetap ilegal dalam Islam (Khir, 2016). Dengan demikian, bahkan ketika bunga diargumentasikan sebagai "kompensasi inflasi," rujukan yang tersedia menunjukkan bahwa isu ini tetap diperdebatkan dan tidak tunggal (Ahmad & Zabri, 2023; Khir, 2016).

Selain itu, rujukan lain yang secara spesifik mengulas reinterpretasi bunga bank mengkritik rasionalisasi bunga sebagai kompensasi inflasi dengan menekankan bahwa bunga bank ditentukan di muka dan tidak selalu selaras dengan inflasi yang terjadi, sekaligus mengingatkan pembedaan antara nominal dan riil—yakni nominal setelah "dihapus" pengaruh inflasi (Mukhlīsin, 2023). Hal ini menguatkan argumen bahwa dalam praktik, mengaitkan bunga nominal dengan inflasi tidak otomatis menyelesaikan problem normatif karena: (i) penetapan bunga "di depan" dapat tidak matching dengan inflasi aktual; dan (ii) bunga nominal tetap menyisakan "lebih" setelah inflasi diperhitungkan dalam kerangka real interest rate sebagaimana didefinisikan dalam literatur (Haider et al., 2021; Mukhlīsin, 2023).

4.2 Isu Semantik-Konseptual: Ribā ≠ Interest dalam Sebagian Literatur

Beberapa literatur konseptual juga memperingatkan adanya reduksionisme ketika ribā dipersempit menjadi "interest" semata. Sebuah artikel semantik-terminologis berargumen bahwa interest dan ribā tidak sepenuhnya identik; dimungkinkan ada situasi "ribā tanpa interest" maupun "interest tanpa ribā," sehingga istilah yang lebih tepat adalah "ribā-free" daripada "interest-free" (Abdullah, 2015). Dalam nada kritis yang serupa, terdapat literatur yang menyebut bahwa menafsirkan ribā secara sempit sebagai sekadar interest adalah kekeliruan (ignorance fallacy) dalam membahas injungsi syariah yang lebih luas, misalnya kaitannya dengan decoupling dan price gouging (Ebrahim & Joo, 2001). Literatur lain juga mengkritik "riba-interest reductionism" dalam diskursus keuangan Islam dan mengingatkan bahwa fokus semata pada interest dapat mengaburkan isu ketidakadilan/eksploitasi yang lebih luas (Ebrahim & Sheikh, 2018).

Implikasinya bagi pertanyaan "bunga nominal menurut ekonomi Islam" adalah: bahkan jika bunga nominal didefinisikan secara ekonomi sebagai bunga tanpa koreksi inflasi (Haider et al., 2021; Mukhlīsin, 2023), literatur yang tersedia menunjukkan dua lapis diskusi dalam ekonomi Islam. Pertama, lapis fikih-legal yang banyak menyetarakan bunga utang dengan ribā al-nasī'ah (Afif & Mulyawisdawati, 2016; Khir, 2016; Sholahuddin et al., 2020; Zahudi & Amir, 2016). Kedua, lapis konseptual yang menuntut kehati-hatian ketika menyamakan seluruh "interest" dengan ribā secara otomatis, karena relasi keduanya diperdebatkan pada level konsep dan tujuan etika (maqāṣid) (Abdullah, 2015; Ebrahim & Sheikh, 2018).

________________________________________

5. Implikasi Praktis: Mengapa Bunga Nominal Tetap Relevan dalam Industri Keuangan Syariah Modern?

Walaupun ideal normatif ekonomi Islam menekankan transaksi berbasis perdagangan/aktivitas riil dan risk-sharing serta menghindari ribā (Afif & Mulyawisdawati, 2016; Alif et al., 2022; Sholahuddin et al., 2020), rujukan yang ada menunjukkan bahwa praktik lembaga keuangan syariah modern sering berhadapan dengan lingkungan moneter yang ditandai suku bunga, sehingga terjadi fenomena benchmarking. Literatur moneter Islam menyebut bahwa bank syariah "tidak punya pilihan selain melakukan benchmark terhadap suku bunga konvensional" untuk bersaing, dan hal ini berdampak pada "high cost of funds" serta melemahkan "true spirit" keuangan Islam karena profit rate mengikuti pola konvensional (Ahmad & Zabri, 2023).

Kajian-kajian tentang murābaḥah di Indonesia juga mencatat bahwa penetapan margin dapat merujuk pada suku bunga pasar/BI rate, dan hal ini memunculkan persepsi replikasi praktik konvensional (Benaicha et al., 2019; Farooq, 2012; Hasanudin et al., 2023). Dengan kata lain, sekalipun produk syariah dikonstruksi sebagai jual-beli/akad riil, "angka" yang dibaca publik dapat tetap berupa "rate" yang fungsinya menyerupai bunga nominal—ditetapkan di muka dan dinyatakan sebagai angka kontraktual—sehingga memicu kritik dan kebutuhan penguatan maqāṣid serta kepatuhan substansial (Ahmad & Zabri, 2023; Farooq, 2012; Hasanudin et al., 2023).

Sebagian literatur juga mencatat bahwa dalam sejumlah yurisdiksi, kontrak syariah seperti murābaḥah dan ijārah dapat mengandung implicit interest rates—misalnya untuk keperluan pelaporan regulasi—namun tetap diklaim sebagai transaksi yang Shariah-compliant; sekaligus diakui bahwa penyamaan semua bentuk interest dengan ribā masih merupakan isu yang diperdebatkan (Nurhadi, 2019). Hal ini kembali menegaskan bahwa pembahasan "bunga nominal" dalam konteks ekonomi Islam bukan hanya soal definisi inflasi, tetapi juga menyentuh: (i) klasifikasi ribā dalam utang; (ii) perdebatan terminologis-konseptual ribā vs. interest; dan (iii) problem benchmarking dan kesenjangan form-substance pada praktik industri (Abdullah, 2015; Afif & Mulyawisdawati, 2016; Farooq, 2012; Nurhadi, 2019; Sholahuddin et al., 2020).

________________________________________

6. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

Pertama, tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang dinyatakan tanpa memperhitungkan inflasi—yakni sebelum dikurangi inflasi—dan dibedakan dari real interest rate yang menghapus pengaruh inflasi (Haider et al., 2021; Mukhlīsin, 2023).

Kedua, dalam arus besar rujukan ekonomi Islam, bunga pada utang yang merupakan tambahan yang ditentukan di muka karena waktu/penangguhan berkorelasi dengan ribā al-nasī'ah dan karena itu dipandang terlarang (Afif & Mulyawisdawati, 2016; Khir, 2016; Sholahuddin et al., 2020; Zahudi & Amir, 2016). Maka "bunga nominal" pada kontrak utang—sebagai angka tambahan yang stated—umumnya akan diposisikan problematik dalam kerangka ribā tersebut (Afif & Mulyawisdawati, 2016; Khir, 2016; Sholahuddin et al., 2020; Zahudi & Amir, 2016).

Ketiga, terdapat pula literatur yang menekankan bahwa interest dan ribā tidak sepenuhnya identik pada level konsep/tujuan etika, sehingga kehati-hatian konseptual diperlukan dan perdebatan tetap ada—misalnya isu kompensasi inflasi dan kritik terhadap reduksionisme ribā = interest (Abdullah, 2015; Ebrahim & Sheikh, 2018; Khir, 2016; Nurhadi, 2019).

Keempat, dalam praktik industri, sekalipun bank syariah menolak instrumen suku bunga dan mengedepankan skema profit-sharing/risk-sharing (Afif & Mulyawisdawati, 2016; Alif et al., 2022), realitas benchmarking terhadap suku bunga konvensional—yang dinyatakan sebagai "rate" kontraktual—membuat isu "angka bunga nominal" tetap relevan secara praktis dan menjadi objek kritik reformasi tata kelola dan maqāṣid (Ahmad & Zabri, 2023; Farooq, 2012; Hasanudin et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, M. (2015). Analysing the moral aspect of qard: a shariah perspective. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(2), 171–184. https://doi.org/10.1108/imefm-11-2013-0116

Afif, M., & Mulyawisdawati, R. A. (2016). Celah riba pada perbankan syariah serta konsekwensinya terhadap individu, masyarakat dan ekonomi. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 11(1), 1–21. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i1.90

Ahmad, N., & Zabri, M. Z. M. (2023). The curious case of ribā's muted role in bank selection criteria among Muslims in Klang Valley, Malaysia. Isra International Journal of Islamic Finance, 15(2), 136–158. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.546

Alif, J., Isma, A. A., Yope, S. A., Fitrawansyah, & Harviani, E. (2022). Sharia bank practice in Indonesia: theory and practice. Journal of Scientific Research Education and Technology (JSRET), 1(2), 175–187. https://doi.org/10.58526/jsret.v1i2.28

Benaicha, M., Qasem, B. M. S., & Kassim, A. A. A. (2019). Selected Shariah issues in sukuk structures: a comparative approach. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 328–343. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-025

Ebrahim, M. S., & Joo, T. K. (2001). Islamic banking in Brunei Darussalam. International Journal of Social Economics, 28(4), 314–337. https://doi.org/10.1108/03068290110357708

Ebrahim, M. S., & Sheikh, M. (2018). The political economy and underdevelopment of the Muslim world: a juridico-philosophical perspective. Arab Law Quarterly, 32(4), 385–412. https://doi.org/10.1163/15730255-12324051

Farooq, M. O. (2012). Exploitation, profit and the riba-interest reductionism. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5(4), 292–320. https://doi.org/10.1108/17538391211282818

Haider, W. A., Aqeeq, M. A., & Ghaffar, A. (2021). Rethinking ribā and the 'Islamic' banking experimentation. Rahat-Ul-Quloob, 81–103. https://doi.org/10.51411/rahat.5.2.2021/358

Hasanudin, H., Mubarok, J., & Maulana, M. A.-F. (2023). Progressiveness of Islamic economic law in Indonesia: the murā'at al-'ilal wa al-maṣāliḥ approach. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(2), 1267. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17601

Khir, M. F. A. (2016). Bilateral rebate (ibra' mutabadal) in Islamic banking operation: a critical appraisal. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(3), 435–452. https://doi.org/10.1108/imefm-07-2015-0085

Mukhlīsin, M. (2023). Is bank interest ribâ? A content analysis. Journal of Islamic and South East Asian Finance and Accounting, 1(01), 1–13. https://doi.org/10.25077/jiseafa.1.01.1-13.2023

Nurhadi, N. (2019). The importance of maqashid sharia as a theory in Islamic economic business operations. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 3(2), 130–145. https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635

Sholahuddin, M., Lestari, W. D., Mukharomah, W., & Rahmawati, R. (2020). The global economic crisis in the Covid-19 pandemy in Islamic economic perspective. https://doi.org/10.4108/eai.5-8-2020.2301182

Suharto, U. (2018). Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11(1), 131–138. https://doi.org/10.1108/imefm-08-2016-0109

Zahudi, Z. M., & Amir, R. A. T. R. (2016). Regulation of virtual currencies: mitigating the risks and challenges involved. Journal of Islamic Finance, 5(1), 63–73. https://doi.org/10.12816/0027653